RUANG LINGKUP, WILAYAH PENGAWASAN

MODUL I

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

DAN PENINDAKAN KEPABEANAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Deskripsi SingkatLatar belakang disusunnya modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan dalam rangka memenuhi dan melengkapi siswa atau peserta didik mengetahui, memahami, melaksanakan pengawasan dan penindakan kepabeanan untuk mendukung, menunjang tujuan organisasi DJBC mengoptimalkan penerimaan negara, dan dilaksanakannya/dipatuhinya Undang-undang Kepabeanan dan peraturan pelaksanaanya. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam rangka kegiatan prefentif, yang termasuk ruang lingkup administrasi kepabeanan, sedangkan penindakan itu sendiri dilakukan dalam rangka kegiatan represif yang termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang dilakukan secara fisik. Dengan demikian diharapkan siswa atau peserta diklat memperbaiki dan menambah pengetahuan, agar lebih terampil dalam pelaksanaan tugas kepabeanan yang menjadi sisi sentral dari upaya organisasi untuk menegakkan citranya di masyarakat. Hukum adalah kaedah-kaedah yang diberlakukan disuatu masyarakat yang dipatuhi dan bila dilanggar mempunyai sanksi bagi pelakunya. Hukum sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat, dari pengertian singkat ini maka istilah pelanggaran hukum adalah adanya upaya melanggar aturan-aturan yang telah dibuat dan telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan, yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa institusi bea dan cukai memiliki peranan yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar atau masuk ke dan/atau dari daerah pabean Indonesia serta melakukan pungutan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebagai penerimaan negara. 1.2. Tujuan Instruksional Umum (TIU)Dengan mengetahui, memahami, melaksanakan isi kegiatan pembelajaran ini, siswa atau peserta didik diharapkan lebih terampil dalam pelaksanaan tugas yang dimaksudkan oleh modul ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan.1.3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mempelajari modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan ini, siswa atau peserta didik diharapkan .... mampu menjelaskan,dan memahami tentang Sejarah Perkembangan Wilayah Teritorial dan Yuridiksi Kedaulatan Nkri mampu menjelaskan, dan memahami Peta Geografi Indonesia

mampu menjelaskan, memahami, menetapkan Koordinat Peta Geografi.

mampu menjelaskan, memahami, dan melaksanakan tugas sampai pada Batas Wilayah Pengawasan dan Penindakan Kepabeanan

1.4. Petunjuk Pembelajaran

Bacalah dengan cermat dan teliti modul tentang ruang lingkup pengawasan dan penindakan kepabeanan ini, setelah selesai membaca dan memahami materi pembelajaran, jawablah soal latihan dan pahami rangkuman pembelajaran. Dalam hal siswa atau peserta diklat merasa jawaban soal latihan hasilnya belum mencapai enam puluh lima persen, agar membaca dan memahami kembali modul ini utamanya yang belum dimengerti. Dalam hal masih belum dapat dimengerti materi pembelajaran ini tanyakan kepada pengajar, dan/atau kelompok belajar Anda. Pada menjelang akhir pembelajaran kerjakan atau jawablah seluruh test formatif, setelah selesai dikerjakan jawaban agar dicocokan hasil/jawaban dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada modul ini. Bila berhasil menjawab dengan benar lebih dari enam puluh lima persen, dinyatakan cukup berhasil, dalam hal ingin lebih baik lagi hasilnya agar mengulangi membaca kembali bagian yang belum dipahami atau dimengerti.2. KEGIATAN BELAJAR (KB) 1SEJARAH PERKEMBANGAN WILAYAH TERITORIAL

DAN YURIDIKSI KEDAULATAN NKRI2.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh 2.1.a. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengilustrasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi spasial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas menurut hukum Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk dinyatakan bahwa peta NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan perkembangan.

Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep . Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Sedang kan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, selain itu UUD 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia meratifikasi/ mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6 tahun 1996, Indonesia tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957. Khusus mengenai TimorTimur, semenjak integrasinya pada tahun 1975 sampai dengan merdeka pada 1999 tentunya membawa perubahan pada wilayah Indonesia baik pada batas darat maupun batas lautnya. Batas darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914. Saat ini telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on the Land Boundary yang ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Sedangkan batas laut RI-RDTL, sejak periode kolonial tidak ada perjanjian maupun pengaturan yang terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar P. Timor [Deeley, 2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan juga setelah Timor Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian tentang batas laut antara Indonesia dengan Portugal. Dan bahkan sampai saat ini batas laut RI-RDTL yang meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen belum mulai dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu. Seiring dengan perkembangan, PP No.38/2002 memerlukan penyempurnaan karena menyisa kan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis pangkalnya, diantaranya adalah di sekitar P.Timor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah yang berbatasan dengan RDTL, selain menunggu penyelesaian segment batas darat, perlu pula ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titik-titik dasar yang sudah ada di sekitar wilayah tersebut.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut : Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.

Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.

Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.

Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.2.1.b. Batas Landas Laut TeritorialDengan demikian batas landas laut teritorial meliputi Zona Pesisir dan Zona Laut. Yang dimaksud zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah, yang dapat dirinci sebagai berikut : Tahukah Anda yang dimaksud zone. Zone itu dapat diartikan daerah atau wilayah.1.Zona PesisirBerdasarkan kedalamannya zona pesisir dapat dibedakan menjadi 4 wilayah (zona)yaitu:

a.

Zona Lithoral, adalah wilayah pantai atau pesisir atau shore. Di wilayah ini pada saat air pasang tergenang air dan pada saat air laut surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering disebut juga wilayah pasang surut.

b.

Zona Neritic (wilayah laut dangkal), yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 m. Pada zona ini masih dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga wilayah ini paling banyak terdapat berbagai jenis kehidupan baik hewan maupun tumbuhan-tumbuhan, contoh Jaut Jawa, Laut Natuna, Selat Malaka dan laut-laut disekitar kepulauan Riau.

c.

Zona Bathyal (wilayah laut dalam), adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman antara 150 hingga 1800 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus sinar matahari, oleh karena itu kehidupan organismenya tidak sebanyak yang terdapat di zona meritic.

d.

Zona Abysal (wilayah laut sangat dalam), yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman lebih dari 1800 m. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang hidup di wilayah ini sangat terbatas.

Untuk lebih memahami penjelasan di atas perhatikan gambar berikut ini.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Gambar 2. Klasifikasi wilayah laut menurut kedalamannya

2.Zona Laut IndonesiaSebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.

a.

Batas wilayah laut Indonesia.

Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi Hukum Laut PBB. Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut konvensi hukum laut PBB

SHAPE \* MERGEFORMAT

Gambar 3. Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB,

Montego, Caracas tahun 1982

Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona laut Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif

1)

Zona Laut Teritorial.

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau.

Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Pengumuman pemerintah tentang wilayah laut teritorial Indonesia dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957 yang terkenal dengan Deklarasi Djuanda dan kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960.

2)

Zona Landas Kontinen.

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Sebagai contoh di selat malaka, batas landasan kontinen berimpit dengan batas laut teritorial, karena jarak antara kedua negara di tempat itu kurang dari 24 mil laut. Di selat Malaka sebelah utara, batas landas kontinen antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia bertemu di dekat titik yang berkoordinasi 98 BT dan 6 LU. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969.

3)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980.

Agar Anda lebih jelas tentang batas zona laut Teritorial, zona landas kontinen dari zona ekonomi eksklusif lihatlah peta berikut.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Gambar 4. Batas wilayah laut Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor: 1 tahun 1973 (1/1973) tanggal: 6 Januari 1973 (Jakarta) sumber: LN 1973/1; TLN No. 2994 tentang: landas kontinen Indonesia. Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, sebagaimana telah ditegaskan dalam pengumuman pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969; Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan usaha pemanfaatan kekayaan alam termaksud untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara. Pengertian yang ada pada ketentuan sebagai dasar hukum landas kontinen Indonesia, adalah: Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Prp. Th.1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya.

Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam dilandas kontinen.

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Negara. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

2.1.c. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara

Lembaga otoritas survei dan pemetaan nasional, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait (Deplu, Depdagri, , DKP, Ditwilhan, Dishidros TNI AL, ESDM, Dittop TNI AD) telah menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penerbitan peta ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stake holder dapat memiliki gambaran umum tentang wilayah NKRI sampai pada saat ini. Peta NKRI merupakan peta ilustrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi hak-hak berdaulatnya yang menginformasikan gambaran secara umum wilayah negara kesatuan Republik Indonesia darat dan laut beserta informasi batas-batas hak berdaulatnya. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan nama-nama geografis pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia baik pulau kecil terluar dan pulaupulau besar lainnya, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Mengingat keterbatasan skala peta yang digunakan (skala 1:5.000.000), tentunya informasi garis batas baik darat dan laut pada segmen-segmen tertentu tidak tergambar secara detail. Demikian juga dengan pulaupulau kecil yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak dapat tergambar secara keseluruhan. Namun demikian nilai dari angka-angka koordinat batas antar negara yang telah disepakati, koordinat dari titik pangkal PP 38/tahun 2002 yang terletak pada pulau-pulau kecil terluar dan lain lainnya telah diplotkan dengan benar. Dengan demikian peta NKRI tersebut telah memenuhi aspek geometris dan kartometris. Untuk melengkapi informasi spasial lainnya dari peta NKRI tersebut, maka peta NKRI perlu dilengkapi dengan informasi peta tematik lainnya terutama informasi tentang wilayah perbatasan darat dan laut pada segmensegmen khusus dengan skala yang memadai atau lebih besar. Peta NKRI juga dimaksudkan guna menggambarkan hasil Border Diplomacy, yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki peta NKRI yang menggambarkan batas-batas negara yang telah dicapai sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang baik yang belum maupun yang sudah disepakti melalui berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral. Seperti yang telah dicoba dijabarkan di atas bahwasannya wilayah NKRI memiliki dinamika perkembangan yang panjang. 2.2. Latihan1). Jelaskan perkembangan Wilayah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan saat ini!2). Jelaskan apa saja yang ada hubungannya antara pengawasan dan penindakan dengan Negara Kepulauan.!3). Jelaskan apa tujuan dari penerbitan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaitkan dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan !4). Jelaskan yang termasuk dalam wilayah perairan laut Indonesia itu apa saja.!5). Jelaskan peranan wilayah laut Indonesia dan hubungannya dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC.!2.3. Rangkuman Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai Pembagian wilayah menurut Konvensi Hukum Laut PBB, Montego, Caracas tahun 1982, Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 . Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. 3. KEGIATAN BELAJAR (KB) 2PETA GEOGRAFI INDONESIA3.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh 3.1.a. Konsep geografiSalah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Myanmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam.Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" wasantara.

3.1.b. Konsep Kepulauan IndonesiaBila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. , sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan ap.MPR No.IV Th 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.3.1.c. Hakekat Wawasan NusantaraWawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. Kepulauan adalah kumpulan dari pulau-pulau. Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh Konvensi PBB. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, disusul kemudian oleh (tidak urut) Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Pengertian hakekat wawasan nusantara ini dengan tujuan memberi kemudahan untuk melakukan perjalanan di wilayah Indonesia dengan menggunakan perangkat GPS. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Keterbatasan dan/atau ketidak-tersediaan peta GPS wilayah Indonesia bukanlah suatu penghalang dalam menggunakan perangkat GPS. Dengan kerjasama dan saling tukar-menukar informasi akan letak (kordinat) suatu lokasi, diharapkan akan membantu tercapainya tujuan perjalanan.(Admin).3.2. Latihan1). Jelaskan dimanakah diletakannya konsep dasar wilayah negara kepulauan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.!2). Jelaskan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kaitannya dengan wawasan nasional, pengawasan dan penindakan kepabeanan.!3). Berdasarkan geografi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, apakah pengawasan dan penindakan masih diperlukan? Jelaskan.!4). Jelaskan dengan cara bagaimana agar mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan dalam rangka pengawasan dan penindakan.!5). Jelaskan apa perbedaan dan persamaannya antara peta navigasi dan peta geografi. !3.3. Rangkuman

Dalam rangka untuk mengetahui pentingnya peta geografi Indonesia, harus mengetahui bahwa salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara yang juga disebut wasantara itu ialah wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang satu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Kondisi geografi Indonesia dimana duapertiga nya adalah lautan dimungkinkan dikemudian hari akan menjadi negara maritim yang handal, bahkan maritim sebagai potensi penerimaan negara dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia. Untuk itu pentingnya pengawasan dan penindakan kepabeanan dalam penegakan hukum dilaut, dengan demikian siswa atau peserta diklat diharapkan lebih meningkat pengetahuan dan keterampilannya.4. KEGIATAN BELAJAR (KB) 3KOORDINAT PETA GEOGRAFI4.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh 4.1.a. Perairan dan Laut Teritorial IndonesiaKoordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh sarana pengangkut. Koordinat tersebut diwajibkan harus ada pada setiap sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang dapat diperoleh di Kantor Departemen Perhubungan atau perwakilannya didaerah, atau dapat diperoleh di Bagian Topografi-TNI AL atau perwakilannya didaerah. Pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan dilakukan dengan cara memperhatikan posisi sarana pengangkut dengan memperhatikan GPS (global position system) yang menggunakan jasa satelit, atau dapat memperhatikan peta navigasi tersebut. Letak atau posisi sarana pengangkut ditentukan dengan tanda 0 untuk derajat, untuk menit, dan untuk detik, masing-masing dari 1.= 60, dan 1=60 . Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa dinamakan bujur, untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah bujur timur (BT), untuk garis atau data angka yang tegak lurus dengan katulistiwa dinamakan lintang, sedangkan yang berada diatas khatulistiwa disebut lintang utara, sedangkan yang berada dibawa katulistiwa disebut lintang selatan. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang). Tindak lanjut dalam kesempatan pertama kordinat dan posisi haluan sarana pengangkut ditulis pada peta navigasi yang ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai yang melakukan penindakan, nakhoda atau navigator, dan seorang saksi (oleh para pihak), selanjutnya juga dibuat berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, dan diteruskan kepada penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai. Wilayah Laut Teritorial, adalah kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya termasuk udara di atasnya; dan dasar laut dan tanah di bawahnya, dibatasi dengan hak lintas damai bagi kapal asing, lebar laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari garis pangkal.

Contoh : Pada posisi angka 23 peta lingkungan laut Indonesia, adalah posisi

LU 3 20 40 dan BT 121 15 30Pada masa ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim stbl 1939 No 442 lebar laut territorial adalah selebar 3 mil; Berdasarkan Deklarasi Juanda tahun 1962 lebar laut territorial adalah selebar 12 mil; Dan berdasarkan Konvensi hukum laut 1982 lebar laut territorial adalah selebar 12 mil. Yang dimaksudkan dengan garis pangkal adalah :Garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial suatu negara; Garis yang menghubungkan titik-titik dari pulau terluar, pada saat air rendah.

Konsekwensi dari diberlakukannya laut territorial selebar 12 mil adalah bahwa di Indonesia tidak ada lagi laut lepas di antara pulau. Hal ini juga sebagai konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan.

Penentuan batas laut teritorial ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan, dengan ketentuan sebagai berikut dihitung berdasarkan garis tengah, yaitu garis yang titik-titiknya sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial masing-masing negara; Kecuali ada persetujuan lain yang dibuat antara Negara-negara yang bersangkutan.

Jalur Tambahan Di samping laut territorial tersebut, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tersebut, dikenal juga adanya jalur tambahan selebar 24 mil yang dihitung dari garis pangkal. Hak negara pantai pada jalur tambahan adalah.... Melakukan pencegahan atas pelanggaran kepabeanan, imigrasi, fiskal, pencemaran, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam laut teritorialnya;

Mengenakan hukuman atas pelanggaran ketentuan atau peraturan yang terjadi di dalam wilayah laut teritorial.

Perairan Pedalaman

Perairan Pedalaman adalah perairan yang berada pada arah darat garis pangkal. Di dalam Perairan Pedalaman ini, kedaulatan suatu negara pada perairan pedalaman tidak disertai dengan keharusan untuk menjamin hak lintas damai bagi kapal asing.

Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan adalah bagian laut yang terletak di antara kepulauan yang menjadi wilayah Darat Republik Indonesia. Sama halnya dengan perairan pedalaman, wilayah ini tidak ada keharusan bagi Negara Republik Indonesia untuk menjamin hak lalu lintas damai bagi kepala asing.

4.1.b. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Lebar Zona Ekonomi Eksklusif adalah selebar 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial; ZEE tidak tunduk kepada kedaulatan negara pantai; hak negara pantai di ZEE hanya menikmati hak hak berdaulat tetapi tidak berdaulat. Kedaulatan negara pantai pada ZEE hanya kedaulatan ekonomis sumber daya yang ada dalam zona tersebut; Di ZEE semua negara berhak berlayar dan terbang di atasnya, bebas meletakan pipa dan kabel bawah laut, penggunaan sah lainnya yang berhubungan dengan kebebasan tersebut; Batu karang/pulau yang tidak mendukung adanya kediaman manusia atau kehidupan tidak berhak memiliki ZEE; Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta perairan di atasnya, eksploitasi ekonomis lainnya, seperti produk energi dari air, arus, dan angin), yurisdiksi atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilimiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut, yurisdiksi atas pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, kesehatan, keselamatan, dan imigrasi, hak untuk melaksanakan hot persuit terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ZEE, hak untuk menerima dan menolak kegiatan ilmiah permohonan 4 bulan harus dijawab, bila tidak dijawab dalam waktu 6 bulan, sejak diterimanya permohonan, yang bersangkutan dapat melakukan riset kelautan.4.1.c. Landas Kontinen Pada konvensi jenewa 1958 yang dimaksud dengan Landas Kontinen (Continental Self) adalah , daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan, daerah dasar laut sampai kedalaman 200 m atau sampai kedalaman yang masih memungkinkan dilakukan eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan pada konvensi tentang Dataran Kontinen tahun 1982 diatur sebagai berikut, bila tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil sampai jarak 200 mil, bila di luar jarak 200 mil masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan maksimal 350 mil, maksimal 100 mil dari garis kedalaman (isobat) 2.500 meter. Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut. Pada instalasi di Landas Kontinen dapat ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dimana pengaturannya adalah sebagai berikut: Daerah Terlarang:

Lebarnya maksimal 500 meter dihitung dari setiap titik terluar dari instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat tersebut. Di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan lain kecuali kegiatan yang ada sebelumnya. Kapal pihak ketiga tidak boleh melintasi dan membuang sauh.

Daerah Terbatas :

Memiliki lebar maksimal 1.250 meter dihitung dari titik terluar dari Daerah Terlarang. Kapal-kapal pihak ketiga dilarang membongkar atau membuang sesuatu di wilayah tersebut. Kapal pihak ketiga dapat melewati, tetapi dilarang membuang sauh.

Lalu Lintas Laut Damai

Yang dimaksudkan dengan Lalu Lintas Damai adalah melintasi laut wilayah Republik Indonesia dengan tujuan damai. Kendaraan laut yang melintasi wilayah laut Republik Indonesia yang membahayakan perdamaian, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan negara tidak lagi dianggap damai. Pelayaran dalam rangka lintas damai harus dilakukan tanpa berhenti, membuang sauh, dan mondar-mandir tanpa alasan, kecuali terdapat alasan keadaan memaksa (force majeur). Begitu juga bila hal tersebut dilakukan di laut bebas dengan jarak 100 mil dari perairan Indonesia. Laut wililayah Republik Indonesia disini adalah laut teritorial, perairan pedalaman , perairan kepulauan/daratan. Hak lintas damai di laut teritorial di jamin oleh hukum Internasional. Hak lintas damai di perairan pedalaman diatur oleh negara Republik Indonesia. Di perairan kepulauan di tentukan Hak Lintas Transit. Lalu Lintas Laut Damai adalah melintasi perairan pedalaman dari laut bebas ke satu pelabuhan indonesia, atau sebaliknya, dan laut bebas ke laut bebas, Lalu Lintas Laut Damai harus mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang telah diumumkan terlebih dahulu ke dunia pelayaran. Kapal penangkapan ikan diwajibkan menyimpan alat-alat penangkap ikannya dalam keadaan terbungkus di atas palka Riset ilmiah oleh kapal asing di perairan pedalaman hanya boleh dilakukan atas izin Presiden Republik Indonesia. Hak lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah asing yang bukan kapal niaga ditentukan sebagai berikut harus seizin Kasal, harus melalui jalur yang telah ditetapkan, kapal selam asing harus berlayar dipermukaan laut, melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dan melintasi perairan pedalaman dianggap bukan lintas damai, dan diwajibkan segera meninggalkan perairan pedalaman.

Laut LepasSemua bagian laut yang tidak termasuk ZEE, Laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan adalah rezim Laut Lepas. Laut lepas terbuka bagi semua negara.Digunakan untuk maksud-maksud damai. Di wilayah Laut Lepas semua negara bebas untuk berlayar, terbang di atasnya, meletakan kabel dan pipa di bawah laut, membangun pulau-pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, dan melakukan riset ilmiah. Berdasarkan pembahasan dalam Modul ini maka dapat dirangkum sebagai berikut batas wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara, batas wilayah ini ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional, penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan nasional Indonesia. Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity).Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini perlu dilakukan melalui kombinasi pendekatan ekonomi dan pendekatan pertahanan-keamanan. Disamping itu,pengelolaan sumber daya kelautan memerlu kan suatu kebijaksanaan pemerintah yang bersifat makro, terpadu, dan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap. Penyempurnaan batas-batas wilayah dan yurisdiksi negara di wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya rasa aman bagi segenap bangsa, dan terwujudnya perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumber daya alamnya.

4.2. Latihan

1). Koordinat peta geografi dan koordinat peta navigasi harus selalu dipedomani dalam pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh sarana pengangkut, dengan cara bagaimana petugas DJBC melakukan pengawasan dan penindakan kepabeanan.? Jelaskan.!2). Jelaskan apa saja konsekwensi logis diakuinya Republik Indonesia sebagai Negara Kepulauan.? Jelaskan pengawasan dan penindakan kepabeanannya.!3). Jelaskan apa saja Hak Negara Republik di Zona Ekonomi Eksklusif.!4). Jelaskan apa saja yang diatur pada instalasi di Landas Kontinen dengan ditetapkan adanya Daerah Terlarang dan Daerah Terbatas, dan bagaimana kaitannya dengan pengawasan dan penindakan kepabeanan.!5). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama. Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan aspek utama tersebut, dan bagaimana pengawasan dan penindakan kepabeanannya.! 4.3. Rangkuman

Kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Landas Kontinen meliputi membangun instalasi-instalasi, menggunakan kapal-kapal dan/atau alat-alat untuk kepentingan kegiatan tersebut, dan memelihara instalasi dan alat tersebut. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan, dan keberangkatan bila tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Bagi sarana pengangkut yang dilengkapi dengan peta navigasi dan peta geografi, petugas DJBC yang melakukan pengawasan dan penindakan dengan mudah dapat melihat pada peta tersebut arah haluan sarana pengangkut. Dalam hal tidak dilengkapi dengan peta tersebut maka dapat digunakan Kompas, dengan cara berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Misalnya menunjuk angka tiga, berarti posisi haluan sarana pengangkut adalah disebelah kanan, dalam hal sebelah kanan kita adalah menuju luar daerah pabean Indonesia, berarti sarana pengangkut tersebut bermaksud menuju luar daerah pabean Indonesia (kegiatan ekspor barang).5. KEGIATAN BELAJAR (KB) 4BATAS WILAYAH PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEPABEANAN5.1. Uraian, Contoh, dan Non Contoh5.1.a. Batas Wilayah Negara

Pengertian batas wilayah tidak terbatas pada wilayah kedaulatan, akan tetapi mencakup yurisdiksi negara di bagian-bagian laut yang bukan wilayah negara. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan legislasi nasional. Indonesia berbatasan laut langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Papua New Guinea, Vietnam, India, Palau. Sebagian besar penetapan batas wilayah dan yurisdiksinya di laut telah berhasil diselesaikan, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah perbatasan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara tetangga.

Untuk itu, Indonesia harus membuat skala prioritas dan segera menyelesaikan seluruh permasalahan batas laut melalui perundingan dengan negara-negara tetangga untuk menetapkan batas wilayah laut, yang dituangkan dalam peta dan mendaftarkannya di lembaga PBB sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.Di luar laut wilayahnya, Indonesia masih memiliki hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan, dan Landas Kontinen serta mempunyai kepentingan di laut Bebas. Untuk itu, perlu segera dilakukan hal-hal batas ZEE Indonesia dengan negara tetangga harus ditetapkan melalui perjanjian. Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta, atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data-data geodeticnya. Peta atau daftar koordinat geografis tersebut harus dipublikasikan secara wajar dan didaftarkan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Zona Tambahan perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran imigrasi, kepabeanan, keuangan, dan karantina kesehatan dalam laut wilayah Indonesia.Peraturan perundang-undangan ini sangat diperlukan agar pengawasan atas pentaatan ketentuan imigrasi, bea cukai dan karantina Indonesia dapat dilakukan jauh di luar perairan nusantara dan laut wilayah Indonesia.

UU No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu segera direvisi karena UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Di samping itu, batas-batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan melalui perjanjian dan didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB. Batas-batas yang telah diperjanjikan tersebut harus ditunjukkan dalam peta atau daftar koordinat geografis yang dipublikasikan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengelola dan ikut memanfaatkan sumber-sumber perikanan di laut lepas di luar batas 200 mil ZEEnya, baik untuk pelestarian sumber-sumber perikanan maupun untuk pemeliharaan lingkungan laut dan laut bebas itu sendiri.

Indonesia juga perlu melindungi nelayan-nelayan dan pelaut-pelautnya yang memanfaatkan dan melayari laut bebas tersebut.Pengawasan dan penindakan kepabeanan di laut dan sistem pengawasan kegiatan di laut harus lebih dicermati. Kepemilikan laut yang luas dan kaya membawa konsekuensi akan mengundang pihak asing untuk mencoba mengambil kekayaan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain fakta menunjukkan bahwa kemampuan aparat laut dalam pengamanan wilayah, yaitu untuk memonitor, melakukan pengendalian dan menjaga keamanan yang dilakukan TNI-AL dan POLRI masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk melakukan sistem pengamanan di wilayah laut selain diperlukan dasar hukum yang jelas, juga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan-keamanan laut, seperti armada kapal patroli dan kapal perang yang memadai serta penambahan anggaran pemeliharaan kapal.

Sistem Monitoring, Controling and Surveliance (MCS) yang telah dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan belum dimanfaatkan secara optimal oleh instansi lain yang terkait dengan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, sistem ini perlu dimanfaatkan secara integral dan terpadu oleh seluruh stakeholders, sehingga dapat memfasilitasi kegiatan hankam di laut. Untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi di wilayah perbatasan, khususnya pulau-pulau terluar, perlu dilaksanakan program pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan setempat yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang kondusif bagi investasi di wilayah perbatasan ini. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia ditengarai masih inward looking dalam arti belum menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan di wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti perikanan di laut lepas dan penambangan di dasar laut internasional.

Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam berbagai Organisasi Perikanan Regional, dan mulai berpartisipasi dalam penambangan dasar laut internasional. trategi dan kebijakan pembangunan atau pengembangan kawasan perbatasan laut yang harus ditempuh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah adalah meningkatkan koordinasi yang dilandasi oleh tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pendayagunaan potensi nasional untuk mendukung pertahanan negara yang meliputi segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sumber daya laut secar berkelanjutan.

5.1.b. Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara.Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah. Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia dan Timor-Leste. Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat intens menyelesaikan penataan batas wilayah NKRI, termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai perundingan dengan negara tetangga untuk menentukan batas wilayah di segment-segment yang belum diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan dan kewajiban Pemerintah terhadap wilayahnya. Pendepositan titik dasar NKRI kepada PBB sesuai dengan ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh Hukum Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar wilayahnya. Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari asas publisitas yang harus dipenuhi. Berdasarkan perkiraan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yang semakin kompleks, maka penegakan hukum kepabeanan dan cukai akan senantiasa terkait erat dengan tugas dan fungsi untuk mengamankan potensi penerimaan keuangan negara (tax collector) dan memfasilitasi perdagangan internasional (trade facilitator) sehingga diperlukan upaya-upaya adalah revitalisasi sumber daya manusia,pemanfaatan sistem informasi dan sistem teknologi, aplikasi manajemen resiko yang handal, peningkatan sistem koordinasi antar lembaga terkait, kerjasama internasional di bidang kepabeanan.5.2. Latihan1). Jelaskan sejarah perkembangan wilayah teritorial dan yuridiksi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia?2). Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewenangan negara menetapkan batas negara.?3). Jelaskan apa yang dimaksud wawasan nusantara hubungannya dengan daerah pabean Indonesia?4). Jelaskan batas laut teritorial yang ditentukan oleh negara yang pantainya berhadapan dan berdampingan, dalam rangka pengawasan dan penindakan kepabeanan.?5). Untuk dapat diketahui posisi, dan haluan sarana pengangkut disamping mengguna kan GPS, juga dapat menggunakan kompas. Jelaskan bagaimana cara nya menentukan peta geografi dan posisi haluan sarana pengangkut tersebut.?5.3. Rangkuman

Bagi Indonesia, kepentingan nasional di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang merupakan wilayah negara, tetapi juga meliputi bagian-bagian laut di luar wilayah negara di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi untuk penggunaannya. Masalah batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sampai saat ini masih menjadi persoalan sehingga perlu memperoleh perhatian untuk dijadikan sebagai prioritas dalam penyusunan legislasi nasional.

Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini. Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forum-forum internasional. Wilayah Indonesia tidak dapat dibatasi perkembangannya di masa lampau, sekarang ataupun di masa datang. Perkembangan yang ada di dunia dari berbagai sisi, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya tentunya akan ikut mempengaruhi kewilayahan Indonesia. Semua hal yang ada di dalam peta NKRI ini akan selalu mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI karena bertujuan untuk memberikan gambaran umum wilayah Indonesia. Peta NKRI bukanlah barang yang sakral dari sebuah perubahan. Itulah sebabnya peta NKRI juga disebut sebagai atlas yang dinamis. Pencantuman peta NKRI di dalam sebuah ketentuan perundangan tentunya akan mempersempit ruang gerak perkembangan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya juga terkait dengan border diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Dengan bantuan perangkat GPS disamping akan mempermudah untuk menentukan arah juga akan mecegah atau memperkecil resiko tersesat maupun kehilangan arah saat dalam perjalanan. Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Walaupun telah ditetapkan koordinat pada peta navigasi namun penindakan terhadap sarana pengangkut yang diduga melakukan pelanggaran pelayaran, penerbangan atau perjalanan tidak sesuai jalur yang ditetapkan belum optimal karena posisi sarana pengangkut wajib harus dapat diketahui atau ditetapkan posisinya untuk menentukan menuju keluar daerah pabean Indonesia atau masuk kedalam daerah pabean Indonesia. Untuk dapat diketahui posisi sarana pengangkut disamping menggunakan GPS, juga dapat menggunakan kompas (jenis kompas berupa kompas magnitik, kompas electric, liquit compas dan sarana lain secara tradisional), kompas berbedoman pada arah utara atau selatan, misalnya dengan berpedoman pada arah utara dan dengan memperhatikan posisi haluan sarana pengangkut, arah haluan pada posisi jam berapa. Upaya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai mutlak harus dilakukan, hal ini disebabkan oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap roda kehidupan suatu bangsa. Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai memiliki dampak yang beraspek ekonomis, sosial dan budaya, serta keamanan. Di sisi lain penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah mengemukan teorinya, oleh karena hambatannya pun tidak kalah beratnya. Sebagai aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selayaknya kita membekali diri dengan beragam pengetahuan dan kecakapan guna mendukung pelaksanaan tugas kelak dengan jujur dan profesional di masa mendatang. Oleh karenanya, sudah sepantasnya sebagai peserta didik hendaknya selalu menyimak tatkala mendapat kesempatan curahan bahagian pengalaman berdinas dari fasilitator, pengajar, widyaiswara, dosen maupun senior lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.6. TEST FORMATIF6.1. Pilihan GandaPilihlah jawaban yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf a, b, c, d untuk tiap Nomor pada soal dibawa ini. Soal ini bobot nilai nya jumlah 30% untuk tiga puluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabnya benar. (contoh: 1. a b d ).

1). Agar pelaksanaan penindakan menjadi optimal, dilakukan kegiatan....a. Penegahanb. penelitian

c. pengawasan

d. penyelidikan2). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pegawai Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai tanggungjawab yaitu tanggungjawab pemeriksaan fisik barang dengan menggunakan pancaindera utamanya mata dan tanggungjawab ....a. keuangan

b. terhadap barang

c. terhadap semua barang

d. administrasi yang akuntabilitas 3). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang dikenal dengan nama ....a. Laut teritorial b. Unclos 1982 c. ZEE

d. Landas Kontinen4). Penentuan batas landas lautan teritorial diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia, adalah berjarak....a. 12 mil laut

b. 8 mil laut

c. 5 mil laut

d. 3,5 mil laut5). Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2 ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 yang dikenal dengan disepakatinya ....a. hukum Laut

b. hukum Laut Internasional

c. laut Teritorial

d. wilayah laut Indonesia.6). Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran....a. internasional

b. nasional

c. lintas damai.

d. lintas laut7). Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya ,diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dan air di atasnya dengan batas terluar adalah ....a. 3,5 mil laut

b. 5 mil laut

c. 12 mil laut

d. 200 mil laut 8). Barangsiapa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada ....a. pemerintah Republik Indonesia. b. menteri Keuangan RI c. DJBC d. kantor Pabean9). Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam,adalah.... a. daerah pabean Indonesia b. kepabeanan c. wilayah Negara d. wawasan Nusantara10). Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah ....a. Polisi AIRUD

b. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut c. Perwira Polri

d. Bakorkamla11). Aparatur penegak hukum yang pelanggarannya dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di bidang penuntutan perkara tindak pidana pada pengadilan negeri adalah.... a. polisi AIRUD b. perwira Polri

c. penuntut umum atau jaksa d. Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut12). Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari ...a. Pemerintah Republik Indonesia

b. Menteri dalam negeri

c. Menteri perdagangan

d. Menteri keuangan13). Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam ....a. Sidang umum PBB

b. WTO

c. Konvensi Geneva.

d. Deklarasi Juanda14). Dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah R.I. sebagaimana diatur dalam UU No 4 Prp.Th 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam,adalah.a. ZEE

b. Landas Kontinen Indonesia

c. Laut teritorial

d. Wilayah Republik Indonesia15). Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, mengumumkan secara unilateral/sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia yang diukur dari garis pangkal lurus selebar ....a. 350 mil laut

b. 200 mil laut c. 15 mil laut d. 12 mil laut.16). Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan mengakibatkan kerugian, membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut,dan kepada orang yang melakukan pelanggaran....

a. dihukum

b. dipidana

c. dikenakan sanksi administrasi berupa denda

d. wajib memikul tanggung jawab17). Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional yang telah digagas sejak tahun 1957 terhadap konsep .... a. Wawasan Nusantara b. Daerah Pabean Indonesia

c. Kepabeanan

d. Wilayah Negara18). Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal....a. pulau Indonesia b. pepulauan Indonesia.

c. pulau terluar

d. pulau nusantara19). Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan ....a. pulau Indonesia b. kepulauan Indonesiac. landas kontinen

d. pulau nusantara

20). Usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai peraturan perundangan yang berlaku adalah ....a. eksplorasi dan eksploitasi

b. eksplorasi

c. eksploitasi

d. budidaya

21). Negara kepulauan dikenal sebagai Archipelago State yang diakui oleh ....a. Konvensi PBB. b. Konvensi meja bundar

c. Deklarasi juanda

d. Konvensi hukum laut22). Manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara adalah ....a. batas teritorial b. batas wilayah negara c. batas ZEE

d. batas Landas kontinen23). Laut sebagai bagian dari wilayah negara memiliki dua aspek utama, yaitu keamanan (security) dan ....

a. kedaulatan

b. kemerdekaan

c. kesejahteraan (prosperity).d. kebudayaan24). Batas-batas yang telah disepakati dalam perjanjian harus ditunjukkan dalam peta, atau dengan daftar koordinat geografis yang disertai data geodetic-nya, adalah ....a. Daerah perbatasan

b. Daerah Pabean

c. Wilayah Hukum

d. Wilayah Negara 25). Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di-kelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang, adalah ....a. pulau

b. daratan

c. teritorial

d. wilayah Republik Indonesia26). Garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah, adalah ....a. garis air tertinggi

b. garis air rendah

c. garis perairan

d. garis laut tertinggi27). Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Australia dan ....a. landasan kontinen Indonesia

b. landasan kontinen nusantara

c. landasan kontinen Asia

d. landasan kontinen Asia tenggara.28). Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh ....a. perairan

b. darat

c. daratan

d. laut 29). Setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui oleh....

a. Departemen Perhubungan

b. Pemerintah Republik Indonesia.

c. Departeman dalam negeri

d. Departemen luar negeri

30). Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal .... a. kepulauan Indonesia b. pulau Indonesia c. perairan Indonesia d. laut Indonesia6.2. Soal Pilihan Benar dan Salah

Pilihlah jawaban yang menurut Saudara adalah yang paling benar dan tepat, dengan cara memberikan tanda lingkaran pada huruf B (bila jawaban yang dipilih adalah yang benar), dan S (bila jawaban yang dipilih adalah yang Salah) untuk tiap nomor pada soal dibawa ini: (contoh: 1. B, )

Soal ini bobot nilai nya jumlah 10% untuk sepuluh soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.

1).

B S

Setelah konvensi hukum laut 1982 yang diberlakukan sebagai hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah RI. bertambah lagi 3 juta km ( zee indonesia dan landas kontinen).

2).

B S

United nations convention on the law of the sea dikenal dengan Uncle 1982

3).

B S

Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982

4).

B S

Bahwa segala air di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.

5).

B S

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada Pejabat Negara. Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.

6).

B S

Berdasarkan konsepsi TZMKO Th1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.

7).

B S

Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penuntut umum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

8).

B S

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

9).

B S

Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan Jepang, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris.

10).

B S

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

6.3. Soal Isian / mengisi kalimat atau kata (Soal melengkapi kalimat)

Lengkapilah kalimat dibawah ini agar menjadi kalimat atau pernyataan yang lengkap dan benar, dengan cara mengisi pernyataan atau jawaban Saudara dituliskan pada kolom atau ruang kosong yang bertanda titik-titik (.....)Soal ini bobot nilai nya jumlah 20% untuk lima soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.1). Pada peta navigasi terdapat garis atau data angka yang sejajar dengan katulistiwa dinamakan bujur,untuk wilayah Indonesia hanya memiliki daerah 2). Setelah konvensi hukum laut 1982 (unclos 1982) yang diberlakukan sebagai hukum positif sejak tanggal 16 Nopember 1994 wilayah Republik Indonesia bertambah lagi 3 juta km ( zee Indonesia dan landas kontinen). Dengan demikian, luas keseluruhan wilayah Indonesia menjadi 3). Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak .4). Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan 5). Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar . ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.6.4. Soal Uraian.

Jawablah soal dibawah ini dengan cara menulis uraian jawabannya diatas kertas yang disediakan atau diatas lembar soal yang disediakan untuk menjawab soal uraian. Soal ini bobot nilai nya jumlah 40% untuk dua soal yang dapat Saudara kerjakan dan jawabannya benar.

1). Jelaskan pergerakan atau perjalanan atau pelayaran dan penerbangan yang dilakukan oleh sarana pengangkut harus selalu berpedoman pada apa saja !2). Jelaskan bagaimana caranya Saudara menetapkan atau membuat koordinat pada peta navigasi dalam hal dapat diputuskan apakah sarana pengangkut tersebut telah melanggar daerah pabean Indonesia.! 7. Kunci Jawaban Test Formatif7.1. Kunci Jawaban untuk latihan 6.1. Pilihan Ganda:1.c 2.d 3.b 4.a 5.b 6.c 7.d 8.a 9.d 10.b11.c 12.a 13.c 14.b 15.d 16.d17.a 18.c 19.c 20.a21.a 22.b 23.c 24.d 25.a 26.b27.c 28.d 29.b 30.a7.2. Kunci Jawaban untuk latihan 6.2. Betul Salah:1B 2S 3B 4S 5S 6B 7S 8B 9S 10B7.3. Kunci Jawaban untuk latihan 6.3. Melengkapi kalimat (mengisi titik-titik):1). bujur timur (BT), 2). 8 juta km 3). alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). 4). Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939 ( TZMKO 1939 )5). 200 mil laut 7.4. Kunci Jawaban untuk latihan 6.4. Soal Uraian. (Lihat Materi Modul)

8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan hasil jawaban dengan kunci yang terdapat di bagian belakang modul ini. Hitung jawaban Anda dengan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap materi.TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%

Jumlah keseluruhan Soal Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari mencapai :91 %s.d 100 %:Amat Baik

81 %s.d.90,00 %:Baik

71 % s.d. 80,99 %:Cukup

61 % s.d. 70,99 %:Kurang

Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori Baik), maka disarankan mengulangi materi.

9. Daftar Pustaka : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);

Undang-undang No. 44 Prp Th 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Th 1960 No. 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Th 1973 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2294);

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234); c

S

PAGE 3