MATRIKS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH No. 1. PEMBANDI UNDANG-UNDANG NO. 22 NG TAHUN 1999 Pengertian Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah. d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang KETERANGAN Terdapat tambahan pengertian-pengertian yang secara teknis digunakan dalam Pemerintahan Daerah, terdapat juga perbedaan pendefinisian tentang Pejabat yang berwenang. UU No 22 Tahun 1999 Menjelaskan Bahwa Pejabat Yang Berwenang adalah , pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pemerintah yang berwenang mengesahkan atau menyetujui, menangguhkan dan membatalkan kebijakan

g.

h.

i.

j.

k.

dan atau perangkat pusat di Daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah. Instansi Vertikal adalah perangkat

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. 11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. 12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

daerah dan/atau mengangkat, memberhentikan, mengesahkan, menyetujui, membina dan mengawasi pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan/atau pejabat pemerintah pada pemerintahan Daerah Provinsi yang berwenang membina dan mengwasai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian yang lebih lengkap dan jelas dari Undang-Undang sebelumnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah. l. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. m. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan. o. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. p. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsifungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi

2.

Pembagian Wilayah

permukiman perdesaan, pelayanan kepentingan nasional. jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil dan kegiatan ekonomi. kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan q. Kawasan Perkotaan adalah kawasan calon adalah bakal pasangan calon yang telah yang mempunyai kegiatan utama memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala bukan pertanian, dengan susunan daerah dan wakil kepala daerah. fungsi kawasan sebagai tempat 21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya permukiman perkotaan, pemusatan disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan distribusi pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor pemerintahan, pelayanan sosial, dan 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh kegiatan ekonomi. Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. 22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara. 23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. 1) Wilayah Negara Kesatuan Republik 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Indonesia dibagi dalam Daerah daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi Propinsi, Daerah Kabupaten, dan atas kabupaten dan kota yang masing-masing Daerah Kota yang bersifat otonom. mempunyai pemerintahan daerah. 2) Daerah Propinsi berkedudukan juga 2) Pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan sebagai Wilayah Administrasi. pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Wilayah Daerah Propinsi, terdiri atas pembatuan.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 disebutkan pembagian wilayah baik secara tingkatan daerah dan juga secara geografis daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan

wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

3.

Pembentukka Dalam rangka pelaksanaan asas n dan Desentralisasi dibentuk dan disusun Susunan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah dan Daerah Kota yang berwenang Otonom mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosialpolitik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah. Pembentukan, nama, batas, dan ibukota ditetapkan dengan Undang-Undang. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Pembentukan daerah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan daerah antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih yang dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

tentang pembagian daerah beserta wewenang pemerintah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 diatur secara lebih terperinci dan jelas mengani syarat-syarat pembentukan suatu daerah otonom, dn tujuan dari pembentukan daerah otonom tersebut

Pemerintah. Syarat-syarat Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan Daerah, ditetapkan pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan dengan Peraturan Pemerintah. ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, Daerah yang tidak mampu kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan menyelenggarakan Otonomi Daerah faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya dapat dihapus dan atau digabung otonomi daerah. dengan Daerah lain. Daerah dapat Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) dimekarkan menjadi lebih dari satu kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling Daerah. Kriteria tentang sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan penghapusan, penggabungan, dan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pemekaran Daerah, ditetapkan pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan dengan Peraturan Pemerintah. prasarana pemerintahan. Penghapusan, penggabungan dan Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain pemekaran Daerah, ditetapkan apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu dengan Undang-undang. menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perubahan dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. Untuk menyelengarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam. wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Fungsi pemerintahan tertentu untuk Perdagangan bebas

4.

Penyelenggar Kewenangan Daerah mencakup aan Otonomi kewenangan dalam seluruh bidang Daerah pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri,pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan

dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undangundang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk membentuk kawasan khusus, Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan Pemerintah dapat: Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah; atau Menugaskan sebagian urusan kepada

UU No 32 Tahun 2004 disebutkan secara tegas pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi dan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan mengatur pula mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

tersebut. Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah

pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan criteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan. daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan criteria terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: Perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum,

laut tersebut; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; pengaturan kepentingan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; administratif; Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas pengaturan tata ruang; kabupaten/kota; Fasilitasi pengembangan koperasi, penegakan hukum terhadap usaha kecil, dan menengah termasuk lintas peraturan yang dikeluarkan kabupaten/kota; Pengendalian lingkungan hidup; oleh Daerah atau yang Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; dilimpahkan kewenangannya Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan oleh Pemerintah; dan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan bantuan penegakan keamanan administrasi penanaman modal termasuk lintas dan kedaulatan negara. kabupaten/kota; Penyelenggaraan pelayanan dasar Kewenangan Daerah Kabupaten dan lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kota di wilayah laut, adalah kabupaten/kota ; dan Urusan wajib lainnya yang sejauh sepertiga dari batas laut diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Daerah Propinsi. Pengaturan lebih Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan lanjut mengenai ketentuan ditetapkan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dengan Peraturan Pemerintah. dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Kewenangan Daerah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan Daerah Kota mencakup semua potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan kewenangan pemerintahan selain wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kewenangan yang dikecualikan dalam untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. kabupaten/kota meliputi: Perencanaan dan pengendalian Bidang pemerintahan yang wajib pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana umum, kesehatan, pendidikan dan dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; kebudayaan, pertanian, perhubungan, Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah industri dan perdagangan, penanaman sosial; Pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitasi modal, lingkungan hidup, pertanahan, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; koperasi, dan tenaga kerja. Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan; Pemerintah dapat menugaskan kepada Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan Daerah tugas-tugas tertentu dalam

rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah. Setiap penugasan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah;Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi: Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan. Pemerintahan daerah kabupaten/kota;Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah. Hubungan dalam bidang keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang

menjadi kewenangan daerah; dan Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum; dan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Hubungan dalam bidang pelayanan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi: Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. Dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber

5.

Penyelenggar a Pemerintahan

-

daya di wilayah laut Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi: Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; Pengaturan administratif; Pengaturan tata ruang; Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh neIayan kecil. Pelaksanaan ketentuan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-perundangan. Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibartu oleh (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Penyelenggaraan

UU No. 32 Tahun 2004 mengatur mengenai asas umum dalam penyelenggaraan negara

pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: Asas kepastian hukum; Asas tertib penyelenggara negara; Asas kepentingan umum; Asas keterbukaan; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas akuntabilitas; Asas efisiensi; dan Asas efektivitas. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan.Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; Memilih pimpinan daerah; Mengelola aparatur daerah; Mengelola kekayaan daerah; Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; Mengembangkan kehidupan demokrasi; Mewujudkan keadilan dan pemerataan; Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; Mengembangkan sistem jaminan

dan hak dan kewajiban dari setiap daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tidak terdapat penjelasan lebih rinci mulai dari presiden.

6.

Kepala Daerah

Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undangundangdasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri; d. Berpendidikan sekurang-kurangnya

sosial; Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; Melestarikan lingkungan hidup;Mengelola administrasi kependudukan; Melestarikan nilai sosial budaya;Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai Dengan kewenangannya; dan Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangandilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundangundangan. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

Terdapat perbedaan mengenai: Syarat-syarat calon kepala daerah dalam Pembatasan masa jabatan: Dalam Syarat-syarat calon kepala daerah UU no 32 tahun 2004 menambahkan syarat-syarat calon kepala daerah dalam UU no 22 tahun 1999. UU No 22 Tahun 1999 tidak ada pembatasan masa jabatan sedangkan dalam Undang- Undang

e. f. g. h. i.

j. k.

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat; Berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun; Sehat jasmani dan rohani; Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri; Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah. tentang daerah

Pasal yang membahas pemberhentian kepala dibahas dari pasal 49 55 .

Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah, dite-tapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk Panitia Pemilihan.

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; h. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan; i. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak; l. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; m. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan n. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

No 32 Tahun 2004 terdapat pembatasan masa jabatan adalah 2 kali dalam jabatan yang sama. UU No 32 Tahun 2004 mengatur lebih rinci tentang: Tata cara pemberhentian kepala daerah, Penetapan Pemilih Kampanye Pemungutan Suara Penetapan calon terpilih dan pelantikan Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Ketentuan pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU No.22 tahun 1999 pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.

diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD. Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya. Pasal yang mengatur tentang Tata cara pemberhentian kepala daerah diatur dalam pasal 29-36 Pasal yang mengatur tentang Penetapan Pemilih diatur dalam pasal 68-74 Pasal yang mengatur tentang Kampanye diatur dalam pasal 75 85 Pasal yang mengatur tentang Pemungutan Suara diatu dalam pasal 86 106 Pasal yang mengatur tentang Penetapan calon terpilih dan pelantikan diatur dalam pasal 107 112 Pasal yang mengatur tentang Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam pasal 113 dan 114 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam pasal 115-119

7.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD mempunyai tugas dan wewenang : memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota; memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari UtusanDaerah; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota; bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah; bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; melaksanakan pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan lain; b. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota; c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Kebijakan Pemerintah Daerah; dan e. Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; danmenampung dan menindaklanjuti

DPRD mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sana internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. DPRD mempunyai hak: a. Interpelasi; b. Angket; dan c. Menyatakan pendapat.

Terdapat perbedaan dalam tugas dan wewenang anggota DPRD dimana dalam UU No 22 Tahun 1999 DPRD berwenang memilih calon kepala daerah sedangkan UU No 32 Tahun 2004 DPRD hanya berhak menetapkan kepala daerah setelah dilakukan pemilihan secara langsung. Terdapat perbedaan hak DPRD dimana dalam UU No 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan hak-hak tersebut antara lain hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Menurut UU No 32 Tahun 2004, badan kehormatan disebutkan secara tegas dalam salah satu alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Dalam UU No 32 Tahun 2004 anggota DPRD dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan dan

aspirasi Daerah dan masyarakat. DPRD mempunyai hak :meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota; meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah; mengadakan penyelidikan; mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah; mengajukan pernyataan pendapat; mengajukan Rancangan Peraturan Daerah; menentukan Anggaran Belanja DPRD; dan menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangantentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan. Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD. Anggota DPRD mempunyai hak: pengajuan pertanyaan; protokoler; dan keuangan/administrasi. DPRD mempunyai kewajiban :

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurangkurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah, anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam menggunakan hak angket dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. Anggota DPRD mempunyai hak: a. Mengajukan rancangan Perda; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Membela diri; f. Imunitas; g. Protokoler; dan . h. Keuangan dan administratif. Anggota DPRD mempunyai kewajiban: mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; melaksanakan

pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD UU No 32 Tahun 2004 mewajibkan DPRD untuk menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

8.

Aparatur dan Kepegawaian Daerah

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan; membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi; dan memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembagateknis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan Daerah.Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah Propinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.Sekretaris Daerah Propinsi karena jabatannya adalah Sekretaris Wilayah Administrasi. Sekretaris Daerah Kabupaten atau Sekretaris Daerah Kota diangkat oleh Bupati atau Walikota atas persetujuan pimpinan DPRD dari

kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Repub1ik Indonesia; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya. mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD; menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang Terkait. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah dipimpin olen Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-

Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ditambahkan bahwa Sekertariat DPRD termasuk dalam perangkat daerah Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 disebutkan secara lebih rinci mengani tugas dari Camat dan Lurah dalam pasal 126-127.

9.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya. Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling

undangan. Sekretaris Daerah untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan.Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.

Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan secara rinci mengenai asas dan materi pembuatan suatu peraturan Daerah

10.

Polisi Pamong Praja

lama enam bulan atau denda g. Keterbukaan. sebanyak banyaknya Materi muatan Perda mengandung asas: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) a. Pengayoman; dengan atau tidak merampas barang b. Kemanusiaan; tertentu untuk Daerah, kecuali jika c. Kebangsaan; ditentukan lain dalam peraturan d. Kekeluargaan; perundang-undangan. e. Kenusantaraan; Untuk melaksanakan Peraturan f. Bhineka tunggal ika; Daerah dan atas kuasa peraturan g. Keadilan; kedudukan dalam hukum dan perundang-undangan lain yang h. Kesamaan pemerintahan; berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah yang tidak i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau boleh bertentangan dengan j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. kepentingan umum, peraturan Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah, dan peraturan perundangPerda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi undangan yang lebih Perda dapat yang bersangkutan. tinggi.Peraturan Daerah dan Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan Keputusan Kepala Daerah yang atau tertulis dalam rangka penyiapan atau bersifat mengatur diundangkan pembahasan rancangan Perda. dengan menempatkannya dalam Persiapan pembentukan, pembahasan, dan Lembaran Daerah. pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan Dalam rangka menyelenggarakan Untuk membantu kepala daerah dalarn menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan serta untuk menegakkan Peraturan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Daerah dibentuk Satuan Polisi Praja. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Pamong Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat Praja sebagai perangkat Pemerintah diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai Daerah. Susunan organisasi, formasi, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kedudukan, wewenang, hak, tugas, Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas dan ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan Kewajiban Polisi Pamong Praja

Dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa anggota dari satua Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 11. Perencanaan Pembanguna n Daerah

-

penuntut umum sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional; c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat

Dalam UU no 22 Tahun 1999 Perencanaan pembangunan daerah belum dijelaskan.

12.

Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah; Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 belum dijelaskan mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Negara.

13.

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan asli Daerah, yaitu :hasil pajak Daerah; hasil retribusi Daerah; hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan b. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; c. Dana perimbangan; d. Pinjaman Daerah; dan e. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri atas: bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam; dana alokasi umum; dan dana alokasi khusus. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak

Administrasi pendanaan penyelenggaraan dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. Sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah; b. Dana perimbangan; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam terdiri dari: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Terdapat perbedaan dalam pengaturan mengenai sumber pendapatan daerah dalam UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 ditambahkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah (UU N0 22 Tahun 1999, untuk pinjaman daerah tidak disebutkan dalam UU No.32 Tahun 2004). Dalam UU No.32 tahun 2004. diatur lebih terperinci mengenai Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Bumi dan Bangunan sektor perdesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,diterima langsung oleh Daerah penghasil. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, diterima oleh Daerah penghasil dan Daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundangundangan. 14. Surplus dan Defisit APBD Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Dalam UU no 22 Tahun penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang 1999 Surplus dan deficit APBD. Surplus dapat digunakan untuk: pembayaran APBD belum dibahas cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); transfer ke rekening dana cadangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pembiayaan daerah bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah. Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Dalam hal pemerintah daerah tidak mmenuhi Pemerintah dapat

-

15.

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan. Untuk mendorong pemberdayaan Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian Daerah, Pemerintah memberi insentif daerah dapat memberikan insentif dan/atau fiskal dan nonfiskal tertentu. Ketentuan, kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang ditetapkan dengan Peraturan diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah. perundang-undangan.

16.

BUMD

17.

Pengelolaan Barang Daerah

Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah. Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan/atau dipindahtangankan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya, persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara

Materi tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi ada perubahan bahwa dalam UU No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa insentif tidak hanya berupa insentif fiskal dan non fiskal tetapi dalam penjelasannya disebutkan Insentif tersebut berupa penyediaan sarana, prasana, dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah tidak lagi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang Dalam UU No. 32 Tahun pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, 2004 Dijelaskan secara dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang terperinci terhadap BUMD berpedoman pada peraturan perundang-undangan pemerintah. Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, UU No. 32 tahun 2004 menghapuskan wewenang dari kepala daerah untuk menetapkan keputusan mengenai Penghapusan tagihan daerah sebagian atau Seluruhnya Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai Tindakan hukum lain

18.

APBD

damai; dan tindakan hukum lain efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan mengenai barang milik Daerah. produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan penghapusan dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang Daerah ditetapkan dengan Peraturan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen Daerah selambat-lambatnya satu pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh bulan setelah ditetapkannya Anggaran persetujuan bersama. Pendapatan dan Belanja Negara. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan Belanja Daerah ditetapkan dengan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon Peraturan Daerah selambat-lambatnya anggaran. tiga bulan sebelum tahun anggaran Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui berakhir. Perhitungan Anggaran rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tahun anggaran dilaksanakan. selambat-lambatnya tiga bulan setelah Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud berakhirnya tahun anggaran yang pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan bersangkutan. peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan Pedoman tentang penyusunan, rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perubahan, dan perhitungan Anggaran perangkat daerah. Pendapatan dan Belanja Daerah Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran ditetapkan dengan Peraturan satuan kerja perangkat daerah serta tata cara Pemerintah. Anggaran Pendapatan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan dan Belanja Daerah yang telah kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan. disampaikan kepada Gubernur bagi Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Pemerintah Kabupaten/Kota dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kepada Presiden melalui Menteri kebijakan umum APBD; keadaan yang menyebabkan Dalam Negeri bagi Pemerintah harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

mengenai daerah

barang

milik

Materi mengani Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih rinci dalam UU No.32 Tahun 2004 seperti adanya kewajiban Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawabanpelaksa naan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

19.

Propinsi untuk diketahui. organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan Pedoman tentang pengurusan, anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pertanggungjawaban, dan pengawasan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan usaha keuangan Daerah dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. penyusunan perhitungan Anggaran Pengambilan keputusan mengenai ranca-ngan Perda Pendapatan dan Belanja Daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD paling ditetapkan sesuai dengan peraturan lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang perundang-undangan. bersangkutan berakhir. Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintahan Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat Desa Desa atau yang disebut dengan nama desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan lain dan perangkat Desa.Kepala Desa perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai dipilih langsung oleh penduduk Desa negeri sipil yang memenuhi persyaratan.Masa jabatan dari calon yang memenuhi syarat. kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih Calon Kepala Desa yang terpilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan mendapatkan dukungan suara berikutnya terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

UU No.32 tahun 2004 merubah ketentuan yang terdapat dalam UU No.22 Tahun 1999 mengenai masa jabatan Kepala Daerah dari sepuluh tahun menjadi enam tahun. UU No.22 Tahun 1999 mengatur secara lebih rinci mengenai syarat dan tata

20.

21.

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pasal mengenai syarat dan tata cara jabatan kepala desa dibahas dalam pasal 97 - 103 Badan Badan Perwakilan Desa atau yang Permusyawar disebut dengan nama lain berfungsi atan mengayomi adat istiadat, membuat Desa dan Peraturan Desa, menampung dan Lembaga menyalurkan aspirasi masyarakat, Lainnya serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Keuangan Sumber pendapatan Desa terdiri atas Desa pendapatan asli Desa yang meliputi : hasil usaha Desa; hasil kekayaan

cara jabatan kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatanbertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 terdapat perubahan istilah dari lembaga perwakilan desa menjadi lembaga permusyawaratan desa dan diatur mengenai pembatasan masa jabatan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa Terdapat yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu mengenai baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat pendapatan

perbedaan sumber desa dimana

22.

Kerja Sama Desa

Desa; hasil swadaya dan partisipasi; dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hasil gotong royong; dan lain-lain hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, pendapatan asli Desa yang sah; belanja dan pengelolaan keuangan desa. bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sumber pendapatan desa terdiri atas: pendapatan asli yang meliputi : bagian dari perolehan desa; bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pajak dan retribusi Daerah; danbagian kabupaten/kota; bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pusat dan Daerah yangditerima oleh kabupaten/kota; bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten; bantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. sumbangan dari pihak ketiga; dan Belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pinjaman Desa. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat Sumber pendapatan Desa, dikelola desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh melalui Anggaran Pendapatan dan kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa Belanja Desa.Kepala Desa bersama tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Desa menetapkan Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh AnggaranPendapatan dan Belanja Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan Desa setiap tahun dengan Peraturan perudang-undangan. Desa.Pedoman penyusunan Anggaran Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai Pendapatan dan Belanja Desa dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha ditetapkanoleh Bupati. Tata cara dan milik desa berpedoman pada peraturan perundangpungutan objek pendapatan dan undangan. Badan usaha milik desa dapat melakukan belanja Desa ditetapkanbersama pinjaman sesuai peraturan perundang undangan. antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa Desa dapat mengadakan Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan kerja sama untuk kepentingan Desa desa yang diatur dengan keputusan bersama dan yang diatur dengan keputusan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. bersama dan diberitahukan kepada Kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga, Camat.Untuk pelaksanaan kerja melakukan sesuai dengan kewenangannya.Kerja sama

dalam UU No.32 Tahun 2004 pinjaman desa bukan lagi termasuk dalam sumber pendapatan desa dan diatur secara lebih rinci mengenai Badan Usaha Milik Desa.

Dalam UU No 22 Tahun 1999 Belum terdapat penjelasan mengenai pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan

23.

24.

sama, dapat dibentuk Badan Kerja desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan Sama. Pengaturan lebih lanjut peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan mengenai Desa ditetapkan dalam kerja sama, dapat dibentuk badan kerja sama. Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh dengan pedoman umum yang kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan ditetapkan oleh Pemerintah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berdasarkan undang-undang ini. diatur dengan Perda, dengan memperhatikan: Peraturan Daerah, wajib kepentingan masyarakat desa; kewenangan desa; mengakuidan menghormati hak, kelancaran pelaksanaan investasi; kelestarian asal-usul, dan adat istiadat Desa. lingkungan hidup; keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan da1am Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Perda wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa. Pembinaan Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan memfasilitasi penyelenggaraan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi : Pengawasan Otonomi Daerah. Pedoman mengenai Koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; Pemerintahaa pembinaan dan pengawasan atas pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan n penyelenggaraan Otonomi Daerah pemerintahan; pemberian bimbingan, supervisi, dan Daerah ditetapkan dengan Peraturan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan. pendidikan Pemerintah. Dalam rangka pengawasan, dan pelatihan; dan perencanaan, penelitian, Peraturan Daerah dan Keputusan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kepala Daerah disampaikan kepada urusan pemerintahan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah selambat-lambatnya lima pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang belas hari setelah ditetapkan. meliputi: Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah; Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai petaturan perundang-undangan. Pertimbangan Dewan Pertimbangan Otonomi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam Daerah bertugas memberikan Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas

oleh kabupaten/kota atau pihak ketiga.

dan

Materi mengenai Pembinaan dan Pengawasan Daerah diatur secara lebih rinci dalam UU No.32 Tahun 2004

Dalam UU No.32 Tahun 2004 tidak disebutkan lagi

Kebijakan Otonomi Daerah

pertimbangan kepada Presiden mengenai Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah; danKemampuan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota untuk melaksanakan kewenangan tertentu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, menteri lain sesuai dengan kebutuhan, perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah, dan wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD . Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat sekurangkurangnya satu kali dalam enam bulan.Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Kepala Sekretariat yang membawahkan Bidang Otonomi Daerah dan Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Dewan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan: pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus; perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi: 1) Perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Formula dan perhitungan dau masing-masing daerah berdasarkan besarnya pagu dau sesuai dengan peraturan perundangan; 3) Dak masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu dak dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan. Dewan sebagaimana dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

mengenai anggota dari Dewan Perimbangan Otonomi Daerah, akan tetapi dalam Undangundang ini diatur lebih rinci mengenai tugas dari dewan tersebut

MATRIKS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHDisusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Desentralisasi Otonomi Daerah

Disusun oleh:

YOUKE FARADHILLA NASUTION

D2A009003

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO 2011