PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSIDALAM INPRES NO 2 TAHUN 2014

MAKALAHUNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAHPendidikan Budaya Anti Korupsiyang dibina oleh Suprapti, SST.,M.Kes.

Oleh:Kelas IIAFriska Danastri Imawati(1302100026)Ulul Izzati (1302100027)Allif Eka Fatmasari (1302100028)Indah Maswari Agustin (1302100029)Miftahul Choiroh( 1302100030)

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANGPRODI DIII KEBIDANAN MALANGJURUSAN KEBIDANANMARET 2015

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat taufik dan hidayahnya makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Makalah ini merupakan makalah pengetahuan bagi Mahasiswi Kebidanan maupun pembaca untuk bidang ilmu pengetahuan. MakalahinisendiridibuatgunamemenuhitugasmatakuliahPendidikan Budaya Anti Korupsi dari dosenpembina Ibu Suprapti,SST.,M.Kes. denganjudul Inpres No 2 Tahun 2014.Penulismenyadaribahwamakalahinijauhdarisempurna.Olehkarenanya, kritik yang membangunsenantiasapenulisharapkanuntukperbaikanmakalahini.Penulismengucapkanbanyakterimakasihkepadapihak-pihak yang telahmembantudalampenyelesaianmakalahini. Semoga makalh ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama Mahasiswi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang.

Malang, 10 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARiDAFTAR ISIiiBAB I1PENDAHULUAN11.1Latar Belakang11.2Rumusan Masalah11.3Tujuan Penulisan1BAB II2BAHASAN22.1Dasar Pembuatan Inpres No. 2 Tahun 201422.2Isi Inpres RI No. 2 Tahun 201432.3 Beberapa Aksi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (tercantum dalam Lampiran Inpres No 2 Tahun 2014)12.4Analisis Inpres RI No. 2 Tahun 201412.5Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi1BAB III2PENUTUP23.1Simpulan23.2Saran Saran2DAFTAR PUSTAKA4

BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangMaraknya korupsi di Indonesia membuat sejumlah pihak merasa dirugikan. Korupsi tak hanya melanda kalangan menengah ke bawah, tapi juga kalangan menengah ke atas, terutama para pejabat pemerintahan. Korupsi ini sudah menjadi budaya yang mengakar kuat di dalam berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan tabulasi data penanganan korupsi oleh KPK tahun 2004-2015, KPK telah melakukan tindakan penyelidikan sebanyak 679 kasus, 416 kasus penyidikan, 326 kasus penuntutan, 283 inkracht, dan 297 kasus eksekusi. Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang (2012-2015) dan jangka menengah (2012-2014), yang diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 telah menandatangani Instruksi Presiden No.2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah1.2.1 Bagaimanakah dasar pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014?1.2.2 Apa isi Inpres No. 2 Tahun 2014 ?1.2.3 Analisis Inpres RI No. 2 Tahun 2014 ?1.2.4 Bagaimanakah peran mahasiswa dalam menggalakkan Gerakan Anti Korupsi ?

1.3 Tujuan Penulisan1.2.5 Untuk mengetahui dasar pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014.1.2.6 Untuk mengetahui isi Inpres No. 2 Tahun 2014.1.2.7 Untuk menganalisis Inpres RI No. 2 Tahun 2014.1.2.8 Untuk mengetahui peran mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi.

BAB IIBAHASAN2.1 Dasar Pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang (2012-2015) dan jangka menengah (2012-2014), yang diimplementasikan melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 telah menandatangani Instruksi Presiden No.2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.Instruksi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI); Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPLK); para Sekretaris Jendral pada Lembaga Tinggi Negara; para Gubernur; dan para Bupati atau Walikota. Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan agar menyusun Aksi PPK tahun 2014, dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014, dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian atau Lembaga dan Pemerintahan Daerah.Aksi PPK tahun 2014 itu, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014. Aksi PPK tahun 2014 berpedoman pada strategi-strategi :1) Pencegahan2) Penegakan Hukum3) Peraturan Perundang-Undangan4) Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi5) Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi6) Mekanisme PelaporanTerkait dengan pelaksanaan Inpres tersebut, Presiden menegaskan semua kementerian dan LPNK wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sementara semua pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negri (Mendagri), serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas.Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi PPK tahun 2014, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang didukung oleh Kepala UKP4, serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas melaporkan hasilnya (penyiapan rumusan aksi, .pemantauan dan evaluasi). Presiden juga menginstruksikan Mendagri untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atu Bappenas. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 21 maret 2014.2.2 Isi Inpres RI No. 2 Tahun 2014INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 2 TAHUN 2014TENTANGAKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2014PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam uapaya pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap tahun, dengan ini menginstruksikan

Kepada :1 para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II2 Sekretaris Kabinet3 Jaksa Agung4 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI)5 Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)6 para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPLK)7 para Sekretaris Jendral pada Lembaga Tinggi Negara8 para Gubernur9 para Bupati atau Walikota.Untuk :PERTAMA: Menyusun Aksi PPK Tahun 2014, dengan berpedoman pada Visi dan Misi serta Fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing kementerian atau lembaga dan Pemereintah DaerahKEDUA: Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disusun dalam rangka mempercepat pelaksanaa program dan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014, rencana pembangunan jangka menengah daerah, masing-masing pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah tahun 2014, dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.KETIGA: Aksi PPK Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi :1. Pencegahan2. Penegakan Hukum3. Peraturan Perundang-Undangan4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi5. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi6. Mekanisme PelaporanKEEMPAT: Dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden ini, menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan berkoordinasi bersama menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, dan menteri koordinator bidang perekonomian untuk menyusun prioritas aksi PPK berdasarkan 6 strategi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGAKELIMA: Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Sekretaris Kabinet; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI); Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4); para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPLK); para Sekretaris Jendral pada Lembaga Tinggi Negara; para Gubernur; dan para Bupati atau Walikota melaksanakan aksi PPK sebagaiamna dimaksud dalam lampiran instruksi presiden ini.KEENAM: Semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian wajib berkoordinasi dengan menteri perencanaan pembangunan nasional atau kepala badan perencanaan pembangunan nasional.KETUJUH: Semua pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.KEDELAPAN: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan aksi PPK tahun 2014, pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Kepala Unti kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta berdasarkan input prioritas aksi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, Bank Indonesia, Pusat pelaporan, dan Analisis Transaksi keuangan, Ombuds man RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.KESEMBILAN: Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.KESEPULUH: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.Dikeluarkan di Jakartapada tanggal 21 Maret 2014PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,TtdDR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

2.3 Beberapa Aksi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (tercantum dalam Lampiran Inpres No 2 Tahun 2014)

2.4 Analisis Inpres RI No. 2 Tahun 2014Pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Maret 2014merupakan instruksi dari Presiden agar menyusun Aksi PPK tahun 2014, dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan Prioritas Jangka Menengah Stranas PPK 2012-2014, serta disesuaikan dengan situasi serta kondisi dari masing-masing Kementerian atau Lembaga dan Pemerintahan Daerah.Inpres No. 2 Tahun 2014 dibuat berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK).2.5 Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti KorupsiPeran penting mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change). Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu: intelegensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watch dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum

BAB IIIPENUTUP3.1 SimpulanPada tanggal 21 Maret 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden No.2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2014.Instruksi ini ditujukan kepada para pejabat tinggi negara. Aksi PPK tahun 2014 berpedoman pada strategi-strategi, yaitu : Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, juga Mekanisme Pelaporan. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan Aksi PPK tahun 2014. Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas melaporkan hasilnya (penyiapan rumusan aksi, pemantauan dan evaluasi) kepada presiden. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 21 maret 2014.Pembuatan Inpres No. 2 Tahun 2014 ditujukan untuk semua pejabat negara sehingga dilakukan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi setiap tahun. Inpres No. 2 Tahun 2014 ini merupakan bentuk penyempurnaan dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012. Sehingga dengan penyempurnaan bentuk peraturan tentang korupsi di Indonesia, diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam mengangani kasus korupsi di Indonesia. Sehingga kasus korupsi di Indonesia dapat diberantas dan tidak menjadi akar budaya generasi muda selanjutnya. Karena Berdasarkan tabulasi data penanganan korupsi oleh KPK tahun 2004-2015, KPK telah melakukan tindakan penyelidikan sebanyak 679 kasus, 416 kasus penyidikan, 326 kasus penuntutan, 283 inkracht, dan 297 kasus eksekusi.

3.2 Saran SaranBagi masyarakat Indonesia di berbagai lapisan, diharapkan dapat ikut serta dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Karena korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan berbagai pihak yang ikut terlibat di dalamnya termasuk merugikan negara.Bagi generasi muda (terutama mahasiswa dan pelajar), diharapkan mendapatkan Pendidikan Budaya Anti Korupsi sedini mungkin. Agar generasi muda dapat memiliki dasar pengetahuan Anti Korupsi, sehingga dapat meminimalisir angka kejadian korupsi di masa mendatang. Selain itu, generasi muda Indonesia juga diharapkan dapat berperan aktif di dalam peraturan-peraturan pemerintah tentang korupsi yang dibuat. Sehingga peraturan-peraturan pemerintah tentang korupsi dapat terselenggara dengan baik di Indonesia dan dijadikan dasar di dalam kehidupan bermasyarakat.Bagi Pemerintah, diharapkan dapat lebih memaksimalkan peran sertanya dalam memberantas korupsi ( terutama bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi/ KPK). Sehingga, pemerintah dapat lebih objektif dalam menangkap pelaku (tidak pandang bulu). Dan diharapkan pemerintah dapat menerapkan ilmu Pendidikan Budaya Anti Korupsi sebagai kurikulum baru dalam dunia sekolah dan perkuliahan. Sehingga para generasi muda dapat memiliki bekal awal ilmu Anti Korupsi sebelum terjun langsung dalam lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Puspito, T. Nanang, dkk. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.Atmasasmita, Romli, 2004. Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung : CV Mandar Maju.Darwan, Prints S.H. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.