penegakan hukum korupsi bansos

Paparan

Penegakan Hukum Dalam TP.Korupsi Dana Bansos

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian dari syarat – syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh :

Andy SusantoNPM 12 10 0019.P

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2014

Motto :"Dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang paling wajib dan utama dalam masalah yang difardhukan ialah ilmu, dan yang paling besar dosanya dalam masalah pelanggaran yang diharamkan ialah kebodohan, dan kebodohan yang paling sesat ialah berbuat bodoh terhadap Allah, yaitu kufur" (Illajul Amradlir Radiyyah, halaman 9)

Kupersembahkan kepada :• Alm Ibunda dan AyahandaTercinta• Anak – anak dan Istriku tersayang yang telah

mensuport, mendukung untuk mencapai keberhasilan ini

• Saudara – saudaraku dan Papa & Mama Mertua terkasih

• Sahabat dan rekan seprofesi serta rekan terdekat yang selalu memberikan semangat secara moril maupun materil sehingga berhasilnya perjuangan ini

• Almamater tempat aku telah menimba ilmu pengatahuan

Korupsi merupakan gejala masy yg dijumpai disetiap bidang kehidupan masy baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik tidak terkecuali dana bansos pada APBD di sejumlah daerah rawan dikorupsi & disimpangkan. biasanya, penggunaan bansos tdk jelas untuk siapa, bahkan pertanggungjawabannya juga tidak jelas, bbrp daerah berikan porsi yg cukup besar thdp anggaran belanja bansos, shg peluang korupsi & penyimpangan cukup tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka yg menjadi permasalahan penelitian adlh Bgmna modus TP. korupsi dana bantuan social & Bgmna penegakan hukum dlm TP korupsi dana Bansos dlm upaya pengembalian kerugian Negara. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dgn empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yg benar & obyektif. Pendekatan scr yuridis (normatif) terutama ditujukan utk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yg melandasi giat pelaks tugas pengadilan dlm riksa kasus korupsi Bansos.Sedangkan pendekatan secara empiris dilakukan krn penelitian ini ditujukan ketentuan perundang-undangan yg terjadi dlm praktek yaitu terhadap aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa,polisi Berdasarkan hasil penelitian ini maka dpt ditarik kesimpulan bahwa modus yg di pergunakan dlm kasus TP.korupsi dana Bansos yg terjadi di Setda OKU adalah : dana bansos tidak diajukan oleh Ormas tetapi oleh pejabat utk kegiatan yg bukan dlm upaya meningkatkan pelayanan kemasyarakatan & kesejahteraan masyarakat. Dana bansos tdk diajukan oleh Ormas tetapi oleh pejabat utk kegiatan kedinasan.Dana bansos tdk diajukan oleh Ormas tetapi oleh pejabat utk kegiatan pelantikan kades, sikat gigi bersama & Hut Kemerdekaan RI ke 63, Dana bansos tdk diajukan oleh Ormas tetapi oleh pejabat utk giat yg sifatnya pribadi (antar jemput haji) & perorangan, Pengadaan barang/jasa yg tdk sesuai dgn proposal/spk/spj (volume kurang).Ada 5 faktor dalam penegakan hukum yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana bantuan sosial adalah hukum itu sendiri.

Abstrak

Dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL” ini dibuat dan di susun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

Segala usaha dan kemampuan yang ada telah penulis berikan dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengharapkan sekali kiranya berbagai pihak berkenan untuk dapat memberikan sumbang saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat-nasihat dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terim kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si. Selaku Rektor Universitas IBA. 2. Ibu Suryani Yusi ,S.H,.M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA.3. Ibu Erni Wati S.H,.M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.4. Ibu Sakinah Agustina S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.5. Bapak M.Husin S.H,.M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II.6. Bapak H. SYAROJI KARTA, SH Selaku Dosen dan Penasehat Hukum yang selama ini menjadi mitra

penulis dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Kab OKU.7. Mbak Mia selaku staff biro akademik dan seluruh dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas IBA8. Keluarga khususnya anak – anak dan isteri tercinta yang selalu memberikan semangat dan

mendoakan demi tercapainya keberhasilan ini.

Semoga jasa baik Bapak / Ibu, Sdr / sdri semua akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt dan ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum IBA akan berguna bagi penulis dan Bangsa yang tercinta ini.

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

BAB IPENDAHULUA

N

LATAR BELAKANG

PERMASALAHAN

RUANG LINGKUP

PEMBAHASAN

MAKSUD & TUJUAN

KERANGKA TEORI

METODE PENELITIA

N

SISTEMATIKA PENULISAN

- PD PERIODE 2007-2011 GAR BANSOS CAPAI RP 300,94 T.- TH 2012, ALOKASI DANA BANSOS SEKITAR RP 47 T.- PD THN 2013 MENINGKAT MENJADI RP 63,4 T.- NAMUN DEMIKIAN PENYALURAN DANA BANSOS BANYAK

TERJADI PENYIMPANGAN YAITU UTK KESEJAHTERAAN RAKYAT, AKIBATNYA DANA BANSOS MENJELMA JD DANA BANTUAN KORUPTOR.

- CONTOH RIIL KSS BANSOS PEMKAB OKU TA 2008

A. BAGAIMANA MODUS TP. KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ?B. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM DALAM TP.KORUPSI DANA

BANSOS DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?

MENITIKBERATKAN PD PERANAN PENEGAK HUKUM DLM T.PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL

A. UTK KETAHUI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ?

B. UTK KETAHUI PENEGAKAN HUKUM DLM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?

A. TEORI PENEGAKKAN HUKUMB. TEORI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF & EMPIRISB. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER

(LITERATUR,WAWANCARA).C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKAD. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF

Bab II Tinjauan Pustaka

DARI BBRP PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM (MENURUT JIMLY ASSHIDDIQIE, SOERJONO SOEKANTO & SATJIPTO RAHARDJO) JELASLAH KIRANYA BAHWA YG DIMAKSUD DGN PENEGAKAN HUKUM ITU KRG LEBIH MRPKAN UPAYA YG DILAKUKAN UTK MENJADIKAN HUKUM (ARTI FORMIL & MATERIIL), SBGI PEDOMAN PERILAKU DLM SETIAP PERBUATAN HUKUM, BAIK OLEH PARA SUBJEK HUKUM YG BERSANGKUTAN MAUPUN OLEH APARATUR PENEGAKAN HUKUM YG RESMI DIBERI TUGAS & KEWENANGAN OLEH UNDANG-UNDANG UTK MENJAMIN BERFUNGSINYA NORMA-NORMA HUKUM YG BERLAKU DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT & BERNEGARA.

DLM PENEGAKAN HUKUM ADA 3 UNSUR YG SELALU HARUS DIPERHATIKAN YAITU : KEPASTIAN HUKUM (RECHTSSICHERHEIT) KEADILAN (GERECHTIGKEIT) DAN KEMANFAATAN (ZWECKMASSIGKEIT).

KETIGA UNSUR DI ATAS HARUS MENDAPATKAN PERHATIAN YANG PROPORSIONAL DARI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN HUKUM, TENTU SAJA HAL TERSEBUT TIDAK MUDAH, AKAN ADA FAKTOR YG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM.

Pengertian Penegakan Hukum

Peranan Penegak HukumMENURUT SUDIKNO MERTOKUSUMO TUJUAN POKOK HUKUM ADLH MENCIPTAKAN TATANAN MASY YG TERTIB, MENCIPTAKAN KETERTIBAN & KESEIMBANGAN. DGN TERCAPAINYA KETERTIBAN DLM MASY DIHARAPAKAN KEPENTINGAN MANUSIA AKAN TERINDUNGI. DLM MENCAPAI TUJUANNYA ITU HUKUM BERTUGAS MEMBAGI HAK & KEWAJIBAN ANTAR PERORANGAN DI DLM MASY, MEMBAGI WEWENANG & MENGATUR CARA MEMECAHKAN MASALAH HUKUM SERTA MEMELIHARA KEPASTIAN HUKUM.

HAL TSB DI ATAS TDK MUNGKIN TERWUJUD DLM MASY JIKA APARAT PENEGAK HUKUM TDK MEMAINKAN PERANNYA DGN MAKSIMAL SBG PENEGAK HUKUM. SCR SOSIOLOGIS, MAKA SETIAP PENEGAK HUKUM TSB MEMPUNYAI KEDUDUKAN (STATUS) & PERANAN (ROLE). KEDUDUKAN (SOSIAL) MERUPAKAN POSISI TERTENTU DLM STRUKTUR KEMASYARAKATAN, YG MUNGKIN TINGGI, SEDANG-SEDANG SAJA ATAU RENDAH. KEDUDUKAN TSB SEBENARNYA MRPKAN SUATU WADAH, YG ISINYA ADLH HAK-HAK & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TERTENTU. HAK-HAK & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ITU MERUPAKAN PERANAN (ROLE). OLEH KRN ITU, SESEORANG YG PUNYAI KEDUDUKAN TERTENTU, LAZIMNYA DINAMAKAN PEMEGANG PERANAN (ROLE OCCUPANT). SUATU HAK SEBENARNYA MRPKAN WEWENANG UTK BERBUAT & TDK BERBUAT, SEDANGKAN KEWAJIBAN ADLH BEBAN ATAU TUGAS. SUATU PERANAN TERTENTU, DPT DIJABARKAN DLM UNSUR2 SBB :A. PERANAN YANG IDEAL (IDEAL ROLE),B. PERANAN YANG SEHARUSNYA (EXPECTED ROLE),C. PERANAN YANG DIANGGAP OLEH DIRI SENDIRI (PERCEIVED ROLE), DAND. PERANAN YANG SEBENARNYA DILAKUKAN (AKTUAL ROLE).

SEORANG PENEGAK HUKUM , SBGMNA HALNYA DGN WARGA MASY LAINNYA, LAZIMNYA MEMPUNYAI BBRP KEDUDUKAN & PERANAN SEKALIGUS. DGN DEMIKIAN TIDAKLAH MUSTAHIL, BAHWA ANTARA PELBAGAI KEDUDUKAN DAN PERANAN TIMBUL KONFLIK (STATUS CONFLICT DAN CONFLICT OF ROLE). KALAU DLM KENYATAANNYA TERJADI SUATU KESENJANGAN ANTARA PERANAN YANG SEHARUSNYA DGN PERANAN YG SEBENARNYA DILAKUKAN ATAU PERANAN AKTUAL, MAKA TERJADI SUATU KESENJANGAN PERANAN (ROLE-DISTACE).

PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN SUATU PROSES SOSIAL, YG TDK BERSIFAT TERTUTUP TETAPI BERSIFAT TERBUKA. MENURUT SOERJONO SOEKANTO KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM AKAN SANGAT DI PENGARUHI 5 (LIMA) FAKTOR YG MEMPENGARUHINYA YAITU :1. HUKUMNYA SENDIRI2. PENEGAK HUKUM3. SARANA & FASILITAS4. MASYARAKAT5. KEBUDAYAANKELIMA FAKTOR DI ATAS SALING BERKAITAN DGN ERATNYA, KRN MENJADI HAL POKOK DLM PENEGAKAN HUKUM, SERTA SBG TOLOK UKUR DARI EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM. DARI LIMA FAKTOR PENEGAKAN HUKUM TSB FAKTOR HUKUMNYA SENDIRI MERUPAKAN TITIK SENTRALNYA. HAL INI DISEBABKAN MASIH ADANYA CELAH HUKUM UTK MELAKUKAN KORUPSI, HUKUM BELUM MEMBERIKAN PENGAWASAN KPD PENEGAK HUKUM & MASY SERTA BLM MEMBINGKAI BUDAYA UTK MENCIPTAKAN PERILAKU YG JAUH DARI SIFAT KORUPSI.

Faktor” yg mempengaruhi penegakan hukum

MOELJATNO MENDEFINISIKAN PERBUATAN PIDANA SBG PERBUATAN YG DILARANG OLEH SUATU ATURAN HUKUM, LARANGAN YG MANA DISERTAI ANCAMAN (SANKSI) BERUPA PIDANA TERTENTU BAGI BRG SIAPA MELANGGAR LARANGAN TSB. LARANGAN DITUJUKAN KPD PERBUATAN (SUATU KEADAAN ATAU KEJADIAN YG DITIMBULKAN OLEH KELAKUAN ORG), SEDANGKAN ANCAMAN PIDANA DITUJUKAN KPD ORG YG MENIMBULKAN KEJADIAN ITU.BERDASARKAN RUMUSAN TTG PENGERTIAN PERBUATAN PIDANA TSB DI ATAS, TEPAT APA YG DISIMPULKAN OLEH MOLJATNO MENGENAI UNSUR ATAU ELEMEN YG HARUS ADA DLM SUATU PERBUATAN PIDANA UNSUR ATAU ELEMEN TSB ADLH :(A) KELAKUAN DAN AKIBAT (PERBUATAN).(B) HAL ATAU KEADAAN YANG MENYERTAI PERBUATAN.(C) KEADAAN TAMBAHAN YANG MEMBERATKAN PIDANA.(D) UNSUR MELAWAN HUKUM YANG OBJEKTIF.(E) UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF

Pengertian & Unsur Tindak Pidana

• corruptio atau corruptus (latin) → korruptie (Belanda) →korupsi (Indonesia)

• Harfiah: Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,

dapat disuap, tidak bermoral.

• Kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,

penerimaan uang sogok, dsb.

• Malaysia “rasuah” (korupsi), Arab “riswah” (suap), “ghulul” (korupsi), Thailand “gin moung” (makan bangsa), China “tanwu” (keserakahan bernoda), Jepang “oshuko” (kerja kotor).

PENGERTIAN KORUPSI

menurut UU 31/1999 jo UU 20/2001

Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara

Delik perbuatan pemerasan

Delik perbuatan curang

Delik penggelapan dalam jabatan

Delik Gratifikasi

Pasal 2(1); 3

Pasal 12 huruf e,f,g

Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h

Pasal 8; 9; 10 a,b,c

Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d

Korupsi yang secara langsung terkait dengan kerugian keuangan negara hanya sebagian kecil dari jenis korupsi yang ada (2 pasal).28 pasal lain lebih terkait dengan aspek PERILAKU

Delik benturan kepentingan

dalam pengadaanPasal 12 huruf i

PENGERTIAN TP. KORUPSI

DEFINISI

BANSOS

pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada:

- individu,

- keluarga,

- kelompok dan/atau

- Masyarakat

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi-nya resiko sosial

BENTUKUANG/

BARANG

RESIKO SOSIAL

Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar UU No. 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial.

MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA

Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN

RESIKO SOSIAL.

MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL

ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.

TUJUAN PENGGUNAAN.

SELEKTIF

MEMENUHI PERSYARAT

AN

BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS, KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT

BERKELANJUTAN

KRITERIA BANTUAN SOSIAL

Bab III Pembahasan

- PERBUP OKU No. 3/2008 TTG BANSOS ORMAS 1. BANTUAN DLM BTK UANG/BRG YG DIBERI KAN KPD ORMAS , DIBERIKN SCR SELEKTIF & MEMILIKI KEJELASAN PERUNTUKAN PENGUNAANNYA DLM UPAYA PENINGKTN YANMAS DAN KESEJHTERAAN MASY. 2. PENGAJUAN BANTUAN DISAMPAIKAN SCR TERTULIS OLEH PIMPINAN ORMAS KPD BUPATI 3. PENERIMA BANTUAN, WAJIB MENYAMPAI KAN LAPORAN PERTNGGJWBN PENGGUNA AN BANTUAN.-PERMENDAGRI 13/2006 PSL 133 PEMBERIAN BANSOS ATAS PERSETUJUAN KADA- PERDA KAB. OKU No. 9/2008 TTG PENGGUNA- AN BANSOS ATAS PERSETUJUAN BUPATI

BERDSRKN :APBD KAB. OKU TA. 2008

DPA& DPPA BANSOS ORMAS SENILAI Rp. 13.543.658.600,-

SCR ADM DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN BIAYA :1. PERTEMUAN BUPATI OKU DGN MASYARAKAT DIKECAMATAN2 SE KAB. OKU (4 x)2. RAMAH TAMA BUPATI OKU DG ALIM ULAMA, POK PENGAJIAN, POK TANI, PENGRS LVRI, PEPABRI, WARAKAWURI, MASY & TOGA (4 X)3. RAMAH TAMA BUPATI OKU DGN ANGGOTA PGRI & KELUARGA SE KAB. OKU (4 X)4. RAMAH TAMA BUPATI OKU DGN ANGOTA KORPRI SE KAB. OKU (11 X)5. BANTUAN SOSIALISASI & STRUKTURISASI & YANMAS DI 11 KEC. KAB. OKU6. AUDENSI BUPATI OKU DG ORGNSS KRG TARUNA7. YASINAN (TAKZIAH ALMR IBU NURJANA)8. SILATURAHMI MASY KAB. OKU DIRMH KABUPTEN ( 4 X )9. PERESMIAN KECAMATAN MUARA JAYA10. PELANTIKAN KADES LBK BANJAR 11. RAMAH TAMA KUNJUNGAN KETUA PN & PT DGN BUPATI12. BIAYA KUNJUNGAN KETUA LVRI PUSAT13. PELANTIKAN KADES SEGARA KEMBANG14. SIKAT GIGI BERSAMA15. HUT RI KE 6316. ANTAR JEMPUT BUPATI BERANGKAT HAJI17. PERBAIKAN KENDARAAN PRIBADI18. PENGADAAN TDK SESUAI PROPOSAL

1. SAKSI-SAKSI SEBANYAK 65 SAKSI2. SURAT BERUPA PROPOSAL, SPD, SPP, SPM, SP2D, KWITANSI, SRT PERJANJIAN3. KET AHLI AUDITOR / BPKP4. KET AHLI KELOLA KEU DAERAH5. KET AHLI PIDANA6. KET WAGUB SS dan BUPATI OKU7.BB YG TLH DISITA 1012 ITEM, 2 UNIT R2 UANG TUNAI 29,5 JT8. 1 UNIT KIJANG INNOVA

6) BIAYA RAPAT KE KOMISI III DPR RI DI JKT DLM RANGKA BAHAS TAPAL BATAS OKU-M. ENIM.

7) BAYAR HUTANG THR THN 2007 KPD BENDAHARA PENGELUARAN.

8) BAYAR HUTANG KPD BENDAHARA PENGELUARAN ATAS BANTUAN KPD MUSTOFA KAMAL JAMBAK ( KADIS PERINDAG KOM KAB. OKU ).

9) BELI MOBILL STRADA & BAYAR SEWA MOBIL FORD KPD H. ISHAK ALI UTK PENGAWALAN EDDY YUSUF

Ket SUGENG,S.Sos UANG DIPERGUNAKAN UTK :

MELAWAN HUKUM - UU No. 32 / 2004 TTG PEMDA PSL 192 (4) - PP No. 58 / 2005 PSL 54 (1) TTG PENGELOLAAN KEU DAERAH - PERMENDAGRI No. 13/2006 PSL 45 (1) TTG PENG KEU DA - PERBUP OKU No. 3 / 2008 TTG BANSOS

1) kERAH MASSA DLM RANGKA KUNJUNGAN ALEX NURDIN KE OKU GUNA SOSIALISASI PENCALONAN GUB SS DGN WAGUB EDDY YUSUF.

2) BAYAR HUTANG CETAK POTO BUPATI KPD TOKO RAJA STUDIO.

3) CETAK BINER, STIKER, BALIHO, SPUNBOND.

4) BIAYA PELANTIKAN PENGURUS MKGR OKU SLTN.

5) PEMBELIAN 2 UNIT SPD MOTOR SUZUKI THUNDER.

KERUGIAN NEGARA Rp. 3.005.841.420,11 (BPKP RI PERW PROV

SUMSEL)

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG BUKAN DLM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN & KESEJAHTERAAN MASY, DISETUJUI & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK

KEGIATAN KEDINASAN, DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/ PEGAWAI, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN PELANTIKAN KADES, SIKAT GIGI BERSAMA, DAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 63, DISETUJUI, DAN DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, & TDK DIBUATKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA.

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG SIFATNYA PRIBADI (ANTAR JEMPUT HAJI) & PERORANGAN, DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PERORANGAN, UTK DANA ANTAR JEMBUT HAJI TDK DIBUAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, SEDANGKAN UTK PERORANGAN BERUPA NOTA/FAKTUR DARI TOKO/BENGKEL. TEMPAT PERBAIKAN KENDARAAN & PEMBELIAN SPAREPART DARI YG BERSANGKUTAN.

FISIK PENGADAAN BARANG/JASA YG TDK SESUAI DGN PROPOSAL/SPK/SPJ (VOL KURANG).

MODUS OPERANDI

Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yg membentuk maupun yg menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tsb berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sbg hasil karya, cipta & rasa yg didasarkan pd karsa manusia di dlm pergaulan hidup

PD THN 2008, PEMDA BUAT KEBIJAKAN BELANJA BANSOS BBRPA PERATURAN SBB :Undang - undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 192 (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.(4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya,

dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Undang - undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 54(5) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan

yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

Permendagri No 59 Tahun 2007 perubahan dari Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 122(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan

lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Faktor Undang – undang

Faktor Undang – undang Permendagri No 59 Tahun 2007 perubahan dari Permendagri No 13 tahun 2006

Pasal 45(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan dlm bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Permendagri No 59 Tahun 2007 perubahan dari Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 133Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.

Peraturan Daerah Kab OKU No 9 Tahun 2008 pasal 81Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dlm Pasal 37 dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

Peraturan Bupati Oku No. 3 tahun 2008 ttg bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Pasal 3

(1) Pengajuan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

(2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan rincian penggunaan dalam rangka untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Undang – undang DPRD Kab OKU yg semestinya memiliki kewenangan dlm penyusunan APBD Kab

OKU di Thn 2008 tdk pedomani Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2008.D lm pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jml yg semakin berkurang agar APBD berfungsi sbg instrumen pemerataan & keadilan dlm rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bansos bertujuan agar dana APBD dpt dialokasikan mendanai program & kegiatan Pemda yg dpt dinikmati oleh seluruh lapisan masy, menciptakan lap kerja/mengurangi pengangguran & pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dgn demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yg hanya dinikmati oleh kelompok masy tertentu saja.

Pengalokasian dana bantuan Sosial bukan berkurang tetapi justru di Tahun anggaran yang sama terjadi penambahan anggaran :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 No. DPA SKPD : 1.20.03.01.00.005.1 tanggal 22 Januari 2008 Kode Rekening 5.1.5.01.01 uraian belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan berjumlah Rp. 11.042.793.600,- (sebelas milyard empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

Pada bln Nop dana Bansos Ormas ditambah sejumlah Rp. 2.500.865.000,- (dua milyard lima ratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) shg berjumlah menjadi Rp. 13.543.658.600,- (tiga belas milyard lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sbg-mana tercantum dlm Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) No.DPPA 1.20.03.01.00.00.2.1 tanggal 3 Nopember 2008


Dari uraian diatas telah terdapat peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai bantuan sosial dan ketentuan pidana korupsi. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 45 ayat (1) hanya menerangkan bahwa “pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat” tanpa menjelaskan kriteria masyarakat seperti apa yang berhak untuk memperoleh bantuan sehingga hal tersebutlah yang menjadi faktor utama penyebab korupsi dana bantuan sosial bisa diberikan kepada siapa saja asal telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Ketentuan Pidana dalam perkara bantuan sosial Kab OKU Ta. 2008 melanggar Pasal 2 ayat (1),pasal 3,pasal 9,pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hasil wawancara penulis dengan AKBP IMRAN AMIR,S.ik Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel meskipun pd Tahun 2008 telah terdapat UU dan Regulasi terkait Bantuan Sosial namun masih sangat rentan untuk terjadinya TP korupsi al krn :

Belum ada definisi/pengertian tentang Bantuan Sosial secara yuridis. Fungsi pengawasan DPRD dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan

anggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penganggaran Bantuan Sosial tdk diatur scr rinci & jelas, tdk ada daftar penerima

dlm DPA/Daftar Pelaksanaan Anggaran, PAGU anggaran bersifat gelondongan penggunaannya mutlak atas persetujuan Kepala Daerah.

Dlm Pelaksanaan & penatausahaan bantuan sosial tdk tertib, tdk ada ketentuan yg mengatur hal – hal sebagai berikut :

- Siapa saja yang benar – benar berhak menerima bantuan sosial.

- Apasaja kriteria yang harus dipenuhi sehingga berhak menerima bantuan sosial.

- Pelaporan & Pertanggungjawaban tdk tertib, penerima hanya tandatangan pd kwitansi & tdk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai proposal yg diajukannya.

Tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial. Belum ada aturan yg jelas & tegas atas belanja hibah dan bansos di daerah serta

belum seluruh daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah ttg bansos shg sangat berpotensi adanya permasalahan hukum terkait dgn pemberian bansos.

Peraturan terbaru ttg bantuan sosial baru terbit pd Thn 2010 yaitu dgn Permendagri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 39 Tahun 2012


Faktor Penegak Hukum Penulis telah melakukan penelitian terhadap peranan penegak hukum khususnya Penyidik Polri di lingkungan Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi dana bantuan Sosial di Setda Kab OKU TA.2008.Analisa secara kuantitas dan kualitas Penyidik dan Penyidik pembantu pada Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel dengan kekuatan secara kuantitas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Orang, berdasarkan Kepangkatan terdiri dari :a. 5 (lima) Orang Perwira Menengah; b. 5 (lima) Orang Perwira Pertama;c. dan 19 (sembilan belas) Orang Brigadir Polri.

Secara kualitas Penyidik dan Penyidik pembantu pada Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel memiliki latar belakang pendidikan Kepolisian :a. Pendidikan pertama bintara (Dikmaba) Polri;b. Sekolah Calon Perwira (Secapa) Polri;c. Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS);d. Akademi Kepolisian (Akpol).

Pendidikan pengembangan Personel Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel :a. Sekolah Pimpinan Menengah (Sespim Men) Polri;b. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK);c. Sekolah Pimpinan Pertama Polri (Sespim Ma);d. dan Pendidikan pengembangan Spesial/Kejuruan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan pendidikan umum personel Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel :a. 1 (satu) Orang Strata 2 (dua) Magister Hukum;b. 22 (dua puluh dua) Orang Strata 1 (satu) Sarjana Hukum;c. dan 6 (enam) Orang SMA.

Peran Penegak Hukum dalam penegakan hukum TPK Bansos Kab OKU TA.2008

SURAT PERINTAH

PENYELIDIKAN NOMOR :

SP.LIDIK/69/XI/2009/KOR/ DIT

RESKRIM TANGGAL 10 NOPEMBER

2009

GELAR PERKARA PD TGL 8 NOV 2010 HASIL PENYELIDIKAN GUNA DITINGKATKAN KETAHAP PENYIDIKAN & MENETAPKAN TSK IR. SYAMSIR DJALIB (MANTAN SEKDA KAB. OKU), SUGENG, S.SOS (MANTAN PLT KABAG PERLENGKAPAN & UMUM KAB.OKU) & TERBIT LAPORAN POLISI NOMOR : LP/223-A/X/2010/SIAGA OPS POLDA SUMSEL TANGGAL 12 OKTOBER 2010

SELESAIKAN BP NOMOR : BP/40/IV/2011/ DIT RESKRIM TGL 19 APRIL 2011 DGN TSK IR. SYAMSIR DJALIB MANTAN SEKDA KAB. OKU, MENGALAMI P.19 DARI KEJATI SUMSEL SEBANYAK 2 KALI & TELAH P.21 PD TGL 1 OKT 2012 DGN SURAT DARI KEJATI SUMSEL NO.B-3855/N.6.5/F.T.1/10/2012, TELAH VONIS PIDANA PENJARA 3 (TIGA) THN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG.SELESAIKAN BERKAS PERKARA NOMOR : BP/59/V/2011/ DIT RESKRIMSUS TANGGAL 31 MEI 2011 DGN TSK SUGENG,S.SOS MANTAN PLT KABAG PERLENGKAPAN DAN UMUM KAB. OKU MENGALAMI P.19 DARI KEJATI SUMSEL SEBANYAK 2 KALI DAN TELAH P.21 PD TGL 1 OKT 2012 DGN SURAT DARI KEJATI SUMSEL NO.B-3854/N.6.5/FT.1/10/2012 DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 4,5 (EMPAT SETENGAH) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG


Pengembangan Kasus Bansos Pada tanggal 10 Mei 2012 penyidik menerbitkan :

Laporan Polisi Nomor : LP/87-C/V/2012/ SPKT Polda Sumsel TSK AKHYAR AZAZI, S.Sos,

Laporan Polisi nomor : LP/88-C/V/2012 /SPKT Polda Sumsel TSK DJANADI, S.IP,

Laporan Polisi Nomor : LP/89-C/V/2012/SPKT Polda Sumsel TSK CHAIRUL AMRI, SE.,M.SI,

Laporan Polisi Nomor : LP/90-C/V/2012/SPKT Polda Sumsel TSK Drs. H. SUPRIJADI JAZID

PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/23/IX/2012/DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT 2012 TSK AKHYAR AZAZI, S.SOS MANTAN BENDAHARA PENGELUARAN MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI & PD TGL 6 DES 2012 PENYIDIK MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PD TGL 21 DES 2012 DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG

PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/24/IX/2012/ DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT 2012 TSK DJANADI, SIP (MANTAN KASUBAG ANGGARAN) MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI PD TGL 6 DES 2012 PENYIDIK MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 TGL 21 DES 2012 DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG

PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/25/IX/2012/ DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT 2012 TSK CHAIRUL AMRI, SE, M.SI (MANTAN KABAG KEUANGAN), MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI TGL 6 DES 2012 PENYIDIK MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PD TGL 21 DES 2012 DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 3 (TIGA) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG.

PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/26/IX/2012/ DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT 2012 TSK DRS. H. SUPRIJADI JAZID (MANTAN ASISTEN III), MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI DAN TGL 6 DES 2012 PENYIDIK MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PD TGL 21 DES 2012 DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG


Pengembangan Kasus Bansos Pada tanggal 27 Feb 2013 penyidik menerbitkan :

Laporan Polisi Nomor : LP/58-A/II/2013/SPKT Polda Sumsel TSK H. EDDY YUSUF, SH.,MM (Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2008 – 2013).

Laporan Polisi Nomor : LP/59-A/II/2013/SPKT Polda Sumsel TSK DRS. H. YULIUS NAWAWI (Bupati OKU 2010 – 2015)

MENYELESAIKAN BERKAS PERKARA NOMOR :

BP/34/VIII/2013/ DIT RESKRIMSUS TANGGAL 27 AGUSTUS

2013 DGN TERSANGKA H. EDDY YUSUF, SH.,MM (WAKIL

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2008 – 2013)

MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI & PD TGL 6 DES

2013 PENYIDIK MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN

TELAH P.21 PADA TANGGAL 30 JANUARI 2014 DGN SURAT

DARI KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL

NO.B-383/N.6.5/FT.1/01/2014 DAN SAAT INI SEDANG DLM

PROSES PERADILAN OLEH PENGADILAN TIPIKOR

PALEMBANG. PENYELESAIAN BERKAS PERKARA BP/33/VIII/2013/ DIT

RESKRIMSUS TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 DENGAN

TERSANGKA DRS. H. YULIUS NAWAWI (BUPATI OKU 2010

– 2015) MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI DAN PADA

TANGGAL 6 DESEMBER 2013 PENYIDIK MENGIRIMKAN

KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PADA TANGGAL 30

JANUARI 2014 DGN SURAT DARI KEJAKSAAN TINGGI

SUMSEL NO.B-383/N.6.5/FT.1/01/2014 DAN SAAT INI

SEDANG DLM PROSES PERADILAN OLEH PENGADILAN

TIPIKOR PALEMBANG.

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai.

Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Namun dalam hal tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di Kab OKU TA. 2008 justru ada masyarakat yang turut berperan untuk terjadinya korupsi antara lain sebagai berikut[1] :

a. Membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seolah-olah melakukan pengawasan terhadap Pemerintah namun sebenarnya hanya untuk mendapatkan dana bantuan, gratifikasi dari pejabat, proyek atau pengadaan barang jasa bahkan jika LSM menemukan bukti permulaan ada yang melakukan pemerasan terhadap pejabat Pemerintahan.

b. Menginginkan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat seperti silaturahmi, tatap muka, bahkan meminta sumbangan namun tidak peduli sumber dana yang diperoleh dengan pemikiran yang dipergunakan uang Negara dan pelaku Koruptor dianggap seperti Robin Hood.

c. Tokoh-tokoh masyarakat memanfaatkan momentum Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilu Legislatif dengan menjanjikan suara massa yang dimiliki mendukungnya sehingga hal tersebut diperalat untuk memperoleh dana bantuan.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan apapun dengan Penyelenggara Negara dan peduli terhadap pemberantasan Korupsi lebih cenderung menyampaikan pendapatnya dimuka umum secara terbuka, menggunakan sosial media dan media massa untuk mengkritisi korupsi, bahkan melakukan Law Action.

[1] Hasil Wawancara dengan Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sumsel AKBP IMRAN AMIR,S.Ik

Faktor Masyarakat

Faktor Kebudayaan

Ada hal yang memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana suatu perilaku korupsi dianggap suatu hal biasa dan cenderung membudaya, antara lain :a. Salam tempel (suap,gratifikasi) terhadap penegak hukum jika

melakukan pelanggaran – pelanggaran kecil seperti melanggar lalu lintas dan lain-lain.

b. Kebiasaan memberikan tips (suap,gratifikasi) untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain – lain dilingkungan Birokrasi.

Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana bantuan sosial disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

pertama Perundang – undangan Belum ada aturan yang jelas dan tegas atas belanja bantuan sosial di daerah serta belum seluruh daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang bantuan sosial sehingga sangat berpotensi adanya permasalahan hukum terkait dengan pemberian bantuan sosial.

Faktor kedua penegak hukum itu sendiri yang terkesan lamban, untuk itu diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi dan berani menindak siapa saja yang salah.

Bab IV Penutup

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG BUKAN DLM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN & KESEJAHTERAAN MASY, DISETUJUI & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK

KEGIATAN KEDINASAN, DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/ PEGAWAI, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN PELANTIKAN KADES, SIKAT GIGI BERSAMA, DAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 63, DISETUJUI, DAN DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, & TDK DIBUATKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA.

DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG SIFATNYA PRIBADI (ANTAR JEMPUT HAJI) & PERORANGAN, DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PERORANGAN, UTK DANA ANTAR JEMBUT HAJI TDK DIBUAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, SEDANGKAN UTK PERORANGAN BERUPA NOTA/FAKTUR DARI TOKO/BENGKEL. TEMPAT PERBAIKAN KENDARAAN & PEMBELIAN SPAREPART DARI YG BERSANGKUTAN.

FISIK PENGADAAN BARANG/JASA YG TDK SESUAI DGN PROPOSAL/SPK/SPJ (VOL KURANG).

MODUS OPERANDI

Kesimpulan

KesimpulanSoerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yg membentuk maupun yg menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tsb berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sbg hasil karya, cipta & rasa yg didasarkan pd karsa manusia di dlm pergaulan hidup

Kesimpulan

Meskipun pd Tahun 2008 telah terdapat UU dan Regulasi terkait Bantuan Sosial namun masih sangat rentan untuk terjadinya TP korupsi al krn :

Belum ada definisi/pengertian tentang Bantuan Sosial secara yuridis. Penganggaran Bantuan Sosial tdk diatur scr rinci & jelas, tdk ada daftar

penerima dlm DPA/Daftar Pelaksanaan Anggaran, PAGU anggaran bersifat gelondongan penggunaannya mutlak atas persetujuan Kepala Daerah.

Dlm Pelaksanaan & penatausahaan bantuan sosial tdk tertib, tdk ada ketentuan yg mengatur hal – hal sebagai berikut :

- Siapa saja yang benar – benar berhak menerima bantuan sosial.

- Apasaja kriteria yang harus dipenuhi sehingga berhak menerima bantuan sosial.

- Pelaporan & Pertanggungjawaban tdk tertib, penerima hanya tandatangan pd kwitansi & tdk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai proposal yg diajukannya.

Tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial. Belum ada aturan yg jelas & tegas atas belanja hibah dan bansos di daerah

serta belum seluruh daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah ttg bansos shg sangat berpotensi adanya permasalahan hukum terkait dgn pemberian bansos.

Peraturan terbaru ttg bantuan sosial baru terbit pd Thn 2010 yaitu dgn Permendagri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 39 Tahun 2012

SaranMeningkatkan fungsi DPRD dalam penyusunan APBD untuk pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.

Banyaknya permasalahan hukum terkait dengan pemberian Bantuan Sosial karena hukum yang belum jelas dan masih memberi celah terjadinya penyalahgunaan maka direkomendasikan agar membuat Peraturan yang jelas dan tegas atas belanja Bantuan Sosial dan tiap – tiap Kepala Daerah menindaklanjutinya menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Sosial.