1. Korupsi dan Kepastian HukumKawasan HutanOleh : RaflisFungsi Kawasan Hutan Status Kawasan HutanHutan Negara = Kawasan Hutan (Hutan Hak + Hutan Adat)

2. Hutan Dikuasai Oleh NegaraPengurusan Hutan (UU 41/1999)PemerintahMenetapkan hubungan hukumantara orang dengan hutanmengurus segala sesuatuyang berkaitan dengan hutanPasal 4 ayat 2menetapkan status wilayah tertentusebagai kawasan hutanPasal 10PerencanaanPengelolaanLitbang, Diklat, PenyuluhanPengawasanStatus Kawasan HutanHutan NegaraHutan AdatHutan HakFungsi Kawasan HutanHutan KonservasiHutan LindungHutan ProduksiInventarisasiPenunjukanPenataan batasPemetaanPenetapanPerubahan FungsiMemberikan Wewenang KepadaStatusdanFungsiPengukuhanPenatagunaanStatusPenetapan FungsiPenggunaanPembentukanWilayahPengelolaanmenetapkan 30% (tiga puluh persen)hasil penelitian terpaduPerubahan Peruntukan Persetujuan DPRKepastianHukum 3. Fungsi Kawasan Hutan Status Kawasan HutanHutan KonservasiHutan LindungHutan Produksi TerbatasHutan Produksi TetapHutan Produksi KonversiHutan HakHutan AdatHutan Negara13% 0%Catatan: Hutan Negara Tidak akan Pernah ada sepanjang Hutan Hak dan Hutan adatbelum ditetapkanHutan Negara = Kawasan Hutan (Hutan Hak + Hutan Adat) 4. Kepastian HukumPenetapan Kawasan HutanPenetapan Status Kawasan HutanPenetapan Fungsi Kawasan HutanPenetapan 30% Tutupan HutanPerubahan Fungsi Kawasan HutanBelum ditetapkanDitetapkan 13%Perubahan fungsi dilakukan ataspermintaan penerima izin danrevisi rencana tata ruangBelum dilakukan 5. Politik Penguasaan HutanDalam Perencanaan KehutananPenunjukanKawasan HutanDiklaim sebagaiHutan NegaraPerubahan FungsiKawasan HutanDiberikan izinpada koorporasiPinjam PakaiKawasan HutanUU Pokok AgrariaAsas DomainVerklaringIdentifikasiKepemilikan atas HutanHutan AdatHutan HakPerdaInventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pemb Wil Pengelolaan RencanaPerencanaan KehutananSebelum adanya UU HakMilik yang berlaku adalahhukum adatMencabutMemberlakukanMerampasIzin 6. KorupsiKawasanHutanStatusKawasanHutanHutan NegaraHutan AdatHutan HakPP 44 2004PP 16 2004FungsiKawasanHutanHutan KonservasiHutan LindungHutan ProduksiDiklaimSebagaiHutanNegaraPerubahan FungsiPerubahan PeruntukanMerampasPemberianIzinPidanaPasal 5Pasal 6 7. DitunjukBerdasarkanFungsiDiklaimSebagaiHutan NegaraDiberikan IzinPemanfaatanHutanIzinPerkebunanPelepasanKawasan HutanKonflikHak GunaUsahaMasyarakat 8. Prov RiauDilindungiIUPHHKPerkebunan BesarPerkebunan KecilPIPIBPenguasaan Ruang 9. Logika Perencanaan KehutananPembentukan WilayahPengelolaan(Lanjutan)Pasal 13InventarisasiStatusPengukuhan PenatagunaanPenunjukanPenetapanPerubahan peruntukandan fungsiOutput Inventarisasi(Pasal 13 ayat 2penetapan fungsi(pasal 14-15)(pasal 16) (Pasal 17-19)Survey LapanganScientific AnalisisScientific AnalisisKriteriaBerdasarkan SkoringFaktorJenisTanahFaktorCurahHujanFaktorKemiringanKesepakatanStatusDiadopsi dalam KriteriaPola Ruang padaRegulasi Penataan RuangNegara MemberikanWewenang PadaPemerintah Untuk:Pasal 4 ayat 2Menetapkan Status WilayahTertentu Sebagai HutanKawasan Hutan 10. PraktekPerencanaan KehutananPasal 13Inventarisasi(pasal 14-15)??? Penunjukanpenataan bataspemetaanpenetapan(pasal 16)penetapan fungsipenggunaan(Pasal 17-19)Unit PengelolaanPenetapan LuasMinimal KawasanHutan 30%Perubahan peruntukandan fungsiPengukuhanPenatagunaanPembentukan WilayahPengelolaanProses Pengukuhan SudahMengatur FungsiBelum ditemukanScientific AnalisisPerubahan FungsiTergantung Permintaan(Belum ditemukan ScientificAnalisis)Belum ditemukanDokumenInventarisasi SebagaiDasar dari PenunjukanSudah dilakukan sebelumPenetapan FungsiDilegalkan MelaluiPP dan Permen 11. Perubahan Fungsi dan PeruntukanPerubahan FungsiPerubahan PeruntukanPenelitianTim TerpaduDitetapkan OlehPemerintahBerdampak penting dancakupan yang luas sertabernilai strategisPersetujuan DPRTata Cara diaturoleh PeraturanPemerintah (PP)Apa yang terjadiselama 11 tahun?UU 41/1999 1999 - 2010 PP 10/2010 12. Korupsi dan Perubahan FungsiKawasan HutanFungsi AwalHutan Lindung (HL)Hutan Produksi Terbatas (HPT)Hutan Produksi Tetap (HP)Hutan Produksi Konversi (HPK)Izin HTIFungsi BaruHutan Produksi Tetap (HP)PemutihanPelanggaranPerubahan Kriteria KawasanYang dapat diberikan izinPerubahan Fungsi Menjadi Hal Yang Biasa di KemenhutBagaimana dengan Scoring Kawasan Hutan???? 13. Perubahan Fungsi Atas PermintaanKoorporasihttp://raflis.files.wordpress.com/2013/07/usulan-perubahan-fungsi-kawasan-hutan.jpg 14. Korupsi dan PeruntukanKawasan HutanFungsi AwalHutan Lindung (HL)Hutan Produksi Terbatas (HPT)Hutan Produksi Tetap (HP)Hutan Produksi Konversi (HPK)IzinPerkebunanFungsi BaruAreal Pemanfaatan Lain (APL)PemutihanPelanggaran 15. Penatagunaan Kawasan Hutan danPenataan RuangFungsi Kawasan Hutan = Pola RuangHutan Lindung (HL) > 175 Hutan Lindung (HL)Hutan Produksi Terbatas (HPT) 124-175 Hutan Produksi Terbatas (HPT)< 124Hutan Produksi Tetap (HP)Hutan Produksi Tetap (HP)Hutan Produksi Konversi (HPK)Budidaya Non KehutananArea Pemanfaatan Lain 16. Revisi Rencana Tata RuangUU 24 1992 UU 26 2007 UU 5 1967 UU 41 1999Perda 10 1994PP 26 2008SK 173 1986Revisi Draft RevisiPP 44 2004SK 7651 2011RekomendasiTimduSK 673 2014Perda RTRWPPP 47 1997SK 878/ 2014SK Mendagri No 64 Tahun 1995SK Gubernur No: 105.1/III/1998Surat Gubernur Riau:No 050/BAPPEDA/1781/1999 17. Revisi RTRW Usulan Timdu SKPerubahan Peruntukan 3.530.696 2.736.137 1.638.249Perubahan Fungsi 1.087.707 724.834 717.543Penunjukan 46.914 17.675 11.552No Kawasan 173/1986 7651/ 2011 673/2014 878/ 20141 HL 373.144 213.113 125.082 234.0152 HK 397.411 617.209 625.757 633.4203 HPT 2.052.095 1.541.288 1.023.341 1.031.6004 HP 1.855.906 1.893.714 2.310.492 2.331.8915 HPK 4.231.177 2.856.020 1.404.219 1.268.767Jumlah 8.909.733 7.121.344 5.488.891 5.499.693 18. HL HK HPT HP HPK Jumlah10,000,0009,000,0008,000,0007,000,0006,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,0000173/1986 373,144 397,411 2,052,095 1,855,906 4,231,177 8,909,7337651/ 2011 213,113 617,209 1,541,288 1,893,714 2,856,020 7,121,344673/2014 125,082 625,757 1,023,341 2,310,492 1,404,219 5,488,891878/ 2014 234,015 633,420 1,031,600 2,331,891 1,268,767 5,499,693Luas (ha)Kawasan Hutan Prov Riau 19. Praktek Perubahan Fungsi Kawasan HutanMerupakan Pemutihan PelanggaranIzin yang tidak sesuai denganrencana tata ruang:1. Batal Demi Hukum (Diperolehdengan cara yang tidak benar2. Dibatalkan dengan konpensasi(Jika sesuai dengan rencanatata ruang sebelumnya) 20. Kesimpulan Terjadi Praktek Korupsi dalam PembuatanPeraturan Perundangan Perubahan Fungsi dan Peruntukan dijadikansebagai cara untuk memutihkan pelanggaran Kajian Tim Terpadu dijadikan alat pembenardari pelanggaran yang dilakukan UU kehutanan sesungguhnya belum bisadilaksanakan sebelum adanya kepastianhukum kawasan hutan. 21. Tantangan Transparansi: Data dan Peta yang digunakandalam perencanaan kehutanan harus bisadiakses oleh publik Akuntabilitas: Harus ada pihak yang tidakterlibat dalam pengambilan kebijakan yangmenguji setiap produk yang dihasilkan Partisipasi: Masyarakat harus berperan aktifdalam mengontrol setiap kebijakan yangdikeluarkan oleh pemerintah