5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 1/13

 

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Disusun Oleh :

  Ovia Dharma Pratiwi 15210292

  Ahmad Indra Fatuki 10210390  Muhammad Hartanto Kurniawan 19210298  Intihana Wahyuni 13210577

  Farah 12210606  Cynthia Permata Sari 11210636  Yuniar Ricky 18210780  Monika Yusiana 14210521  Harimurti Bagas 19210990

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI- 2012

BAB I 

PENDAHULUAN 

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 2/13

 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan

olehpemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif , yudikatif  danlegislatif ) untuk diwujudkan dalam tiga

 jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar

satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar

ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan

prinsip checks and balances. 

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah

yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,

lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif  dibuat oleh

masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang

diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif , 

selain sesuaihukum dan peraturan. 

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,

misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan

umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian

warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak 

semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih

presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.

Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin

negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara

langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya

dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.

Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi

meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu

adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih

pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 3/13

 

umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,

narapidana atau bekas narapidana).

BAB II

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 4/13

 

1.  Apa penyebab terjadinya penggugatan atas tuduhan telah melakukan pencemaran nama

baik dan ancaman hukuman pidana terhadap kasus Prita, sehubungan dengan keluhannya

disebuah milis ?

BAB III

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 5/13

 

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya

mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh

pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica  yang membagi ketiga kekuasaan

politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga

negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga

negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and

balances. 

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang

memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,

lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif  dibuat oleh

masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang

diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, 

selain sesuai hukum dan peraturan. 

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya

pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak 

wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang

berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua

warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih

presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.

Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin

negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara

langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya

dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.

Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi

meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratuadil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 6/13

 

pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati

umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,

narapidana atau bekas narapidana).

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-

5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang

berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah

sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak  abad ke-18, bersamaan

dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. 

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein 

yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang

lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep

demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi

wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu

negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara

(umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yangdiperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-

fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak 

mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut

pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan

berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan

anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan

untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi

harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan

mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan

lembaga negara tersebut.

Dalam hal ini yang akan kami bahas adalah mengenai demokrasi dalam konteks kebebasan

mengeluarkan pendapat. Kasus Prita adalah salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 7/13

 

terkait dalam demokrasi sehubungan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat yang kami

pilih untuk membahas lebih lanjut materi kami.

Kasus Prita Kasus Pembungkaman Demokrasi

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 8/13

 

MASIH ingat kasus Prita Mulyasari yang menulis sebuah keluhan di sebuah milis? Pada

dasarnya merupakan keluhan atas pelayanan salah satu rumah sakit di Tangerang. Keluhan

itu berdasarkan fakta. Namun yang terjadi, Prita digugat secara hukum oleh rumah sakit

dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik. Untunglah, dalam kasus perdatanya

Prita divonis bebas.

Anehnya, beberapa hari ini Prita terkena ancaman pidana atas kasus yang sama. Kasus yang

itu juga. Hal ini tentu membuat masyarakat menjadi bingung. Kalau menulis keluhan

berdasakan fakta dianggap pencemaran nama baik, lantas kepada siapa masyarakat harus

mengeluh? Lagipula, masyarakat juga bertanya-tanya, apa unsur-unsur dari pencemaran

nama baik? Apakah mengemukakan keluhan berdasarkan fakta identik dengan pencemaran

nama baik? Apakah definisi pencemaran nama baik sangat relatif sehingga semua jaksa,

hakim dan para penegak hukum boleh membuat definisi seenaknya sendiri?

Saya menilai, kasus Prita merupakan kasus pembungkaman demokrasi. Di mana masyarakat,

terutama konsumen, dibungkam untuk tidak boleh mengeluh. Sebab, mengeluh dianggap

sebagai pencemaran baik. Kalau sudah begini, dikemanakan hakekat keadilan? Di kemanakan

hati nurani para penegak hukum? Pembuat undang-undangnya yang salah ataukah para

penegak hukumnya yang salah? Apakah di Indonesia ini mengeluh merupakan sebuah

kejahatan perdata/pidana?

Penyelesaian Kasus Prita Mulyasari

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 9/13

 

JAKARTA (radarbangka.co.id) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),

menilai putusan kasasi Mahkamah Agung atas kasus Prita Mulyasari terasa janggal. Sebab,

Prita sebagai konsumen yang merasakan ketidakpuasan atas pelayanan Rumah Sakit Omni

Internasional.

Selain itu, dalam kasus Prita MA menjatuhkan dua putusan yaitu perdata dan pidana yang

saling bertentangan. Anggota BPKN, Gunarto, menyatakan bahwa MA telah memenangkan

prita dalam kasus perdatanya sehingga ibu tiga anak itu terbebas dari kewajiban membayar

denda Rp 204 juta kepada RS Omni Internasional.

“Secara teoritis, jika telah dinyatakan bebas dari tuntutan perdata berarti Prita tidak terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keluhan yang

dikemukakan Prita pada internet atas layanan rumah sakit Omni Internasional yang tidak 

memuaskan konsumen, dijamin oleh undang-undang,” terang Gunarto di Jakarta, Selasa

(12/7).

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku sejak 

20 April 2000. Berdasar UU tersebut, konsumen memiliki sejumlah hak yang dijamin oleh

UU. Di antaranya, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan. Hak lainnya adalah advokasi bagi konsumen, perlindungan, serta upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan Pasal yang dijeratkan ke Prita adalah Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karenanya Gunarto mempertanyakan

pasal yang dijeratkan ke Prita.

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 10/13

 

Sebab, pada dasarnya keluhan Prita tersebut merupakan hak yang melekat dan yang

disampaikan juga bukan sesuatu yang bersifat fitnah. “Prita Mulyasari benar -benar konsumen

yang merasakan ketidakpuasan atas pelayanan konsumen,” tegas Gunarto .

Dengan kondisi demikian, lanjut Gunarto, Hakim Agung yang memutus permohonan kasasi

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu mestinya tidak hanya melihat dari satu

undang-undang saja, namun juga melihat dari undang-undang lain termasuk UU

Perlindungan Konsumen.

Karenanya, kata Gunarto, BPKN memiliki tiga penilaian terkait kasus Prita. Pertama, Prita

secara sadar menggunakan haknya sebagai konsumen. "Maka sungguh sangat ironis jika

seorang konsumen yang menyuarakan haknya justru dihukum dan dianggap melanggar

hukum," kata Gunarto.

Kedua, vonis MA atas Prita dalam perkara pidananya, akan membuat konsumen lainnya takut

untuk menyuarakan keluhannya. Ketiga, putusan yang kurang berpihak pada keadilan publik 

harus ditolak. BPKN pun menyarankan Prita Mulyasari segera menggunakan haknya untuk 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

“Untuk itu, diharapkan hakim yang menangani kasus ini selanjutnya dapat mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya dan seadil-adilnya sehingga dapat mengoreksi keputusan

tersebut. Dukungan publik yang besar terhadap Prita Mulyasari mengindikasikan adanya

keadilan masyarakat yang terusik atas putusan kasasi MA tersebut,” imbuhnya.(cha/jpnn)

Sementara Anggota Komisi III DPR Nurdiman Munir, menilai kasus Prita Mulyasari

merupakan sebuah sebuah contoh adanya pihak-pihak yang menginginkan masyarakat yang

tidak dilayani secara baik tidak melakukan protes. "Ada upaya mafia supaya masyarakat yang

dilayani jasa pelayanan publik, tidak bisa diprotes," tegas Nurdiman saat rapat dengar

pendapat umum antara Komisi III DPR RI dengan Prita Mulyasari, Selasa (12/7).

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 11/13

 

Menurut Nudirman, kasus Prita merupakan sebuah pembungkaman atas kritik masyarakat

terhadap buruknya pelayanan publik oleh swasta. Menurut dia, cara yang dilakukan Rumah

Sakit Omni merupakan cara menakutkan.

"Hal ini harus kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung, harus diantisipasi. Bahwa layanan

publik jangan membungkam masyarakat," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Karenanya Nudirman menganggap kasus yang membelit Prita telah menginjak-injak rasa

keadilan publik. "Hukum sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat kecil," ungkap Wakil

Ketua Badan Kehormatan DPR RI itu.(boy/jpnn)

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 12/13

 

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan topik yang kami ambil mengenai kasus prita ini, dan berdasarkan apa-apa

informasi yang kami dapat. Kami dapat menyimpulkan bahawa Negara ini masih belum

menjalankan system pemerintahan demokrasi yang baik. Sebab, dalam kasus ini Prita ini,

terdapat kejangalan dimana, prita yang menuliskan keluhannya dalam sebuah milis malah di

gugat oleh pihak rumah sakit.

Disini Prita sebagai konsumen yang merasa tidak puas akan apa yang iya trima dari rumah

sakit, dan mengeluhkannya, dan iyalah di gugat oleh rumah sakit tersebut. Pada dasarnya

siapa saja boleh mengemukakan pendapatnya, termasuk prita. Apa lagi ini Negara demokrasi.

Konsumen pun pada dasarnya telah mendapatkan perindungan secara hokum atas apa yang

mereka beli atau jasa apah yang mreka terima.

Apa yang di keluhkan oleh prita adalah suatu kenyataan. Berdasarkan apa yang iya rasakan.

Seharusnya rumah sakit tersebut dapat bersikap sportif. Sikap rumah sakit yang menggugat

prita tersebut tidaklah patut. Dan seharusnya pemerintah dan lembaga hokum juga tahu itu.

Dan tidak membiarkan hal ini berlarut-larut. Sebab, nyata adanya, Negara ini adalah Negara

yang demokrasi, dimana kedaulatan ada ditangan rakyat, rakyat bebas bersuara. Dan Prita

(Konsumen) memilki hak yang telah di atur oleh perundang-undangan.

5/14/2018 makalah kewarganegaraan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/makalah-kewarganegaraan-55a93126b97fd 13/13