BAHAN AJAR

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

LOMAN BOLAM

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................. iii

BAB I PENGANTAR

A. Latar Belakang dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan ............ 2

B. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kelompok Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK) ..................................................... 7

C. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi ................. 11

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Warga Negara Indonesia ................................................................... 14

B. Karakter Bangsa ................................................................................ 20

C. Konsep Hak dan Kewajiban dalam Sifat Hakikat Manusia ................. 23

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia ................................... 26

BAB III IDEOLOGI PANCASILA

A. Pengertian Ideologi Pancasila ................................................................. 34

B. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara ............................. 34

C. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia ....................... 36

D. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia ......................................... 43

BAB IV IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional .......................................................... 45

B. Unsur Pembentuk Identitas Nasional ................................................. 47

C. Perjuangan Menjadi Satu Bangsa ..................................................... 48

D. Pemberdayaan Pancasila Menjadi Identitas Nasional ........................ 50

E. Identitas Nasional Indonesia ............................................................ 52

BAB V DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep dan Prinsip Demokrasi .................................................... 53

B. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia ............................................. 57

iii

BAB VI NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Pengertian Negara dan Konstitusi .................................................... 63

B. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia ..................................... 70

BAB VII GEOPOLITIK

A. Pengertian Geopolitik ...................................................................... 75

B. Implementasi Geopolitik oleh Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen,

dan Karl Haushofer ............................................................................. 76

C. Wawasan Nusantara ............................................................................. 79

D. Wawasan Nusantara dari aspek Kewilayahan ................................. 82

BAB VIII GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Geostrategi ........................................................................... 89

B. Ketahanan Nasional ............................................................................... 89

C. Komponen Pokok Konsep Ketahaanan Nasional Indonesia

(Pendekatan Asta Gatra) .................................................................... 93

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 102

BAB I

iv

PENGANTAR

Di dalam kehidupannya manusia membutuhkan pendidikan yang merupakan

usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran

atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1)

menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Ayat (3)

menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Pada bagian pertama ini akan dibicarakan dasar pemikiran pendidikan

kewarganegaraan, pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi,

terutama kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), yang di dalam

kelompok tersebut terdapat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian akan

ditinjau pula perkembangan / perubahan yang terjadi pada mata kuliah pendidikan

kewarganegaraan di perguruaan tinggi.

Setelah mempelajari bagian pertama ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan landasan yuridis MPK Pendidikan Kewarganegaraan

2. Menjelaskan gejala fenomena patologi sosial dalam masyarakat Indonesia dewasa

ini.

3. Menjelaskan pengelompokkan mata kuliah serta fungsi masing-masing kelompok

dalam kurikulum perguruan tinggi, terutama fungsi mata kuliah pengembangan

kepribadian.

4. Menjelaskan visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan.

5. Menjelaskan perkembangan/perubahan yang terjadi pada mata kuliah pendidikan

kewarganegaraan serta latar belakang dari perubahan itu.

Untuk membantu mahasiswa agar menguasai kemampuan di atas, dalam bagian

pertama ini akan disajikan pembahasan tentang :

a. Latar belakang dan pengertian pendidikan kewarganegaraan.

v

b. Pendidikan kewarganegaraan dalam kelompok mata kuliah pengembangan

kepribadian (MPK).

c. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

A. Latar Belakang dan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.

Perjalanan bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama

penjajahan, kemudian berlanjut ke-era merebut dan mempertahankan kemerekaan,

hingga era pengisian kemerdekaan, berhadapan dengan kondisi dan tuntutan yang

berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda itu ditanggapi

oleh bangsa Indonesia dengan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dilandasi

oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan, yang kemudian menjadi kekuatan

pendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah

nusantara.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia sejak perjuangan fisik merebut dan

mempertahankan kemerekaan hingga mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang

surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyaakat, berbangsa dan bernegara. Salah

satu penyebab menurunnya semangat perjuangan ini adalah pengaruh globalisasi.

Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan

internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian

sosial budaya dan pertahanan keamanan global. Disamping itu isu global yang meliputi

demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut mempengaruhi keadaan

nasional. Kondisi ini menumbuhkan berbagai konflik kepentingan baik antara negara

maju dengan negara berkembang, antara negara berkembang dengan lembaga

internasional, maupun ssama negara berkembang. Isu globalisasi yang meliputi

demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi

keadaan nasional.

Pesatnya perkembangan ilmu pemgetahuann dan teknologi, khususnya di

bidang informasi, komunikasi dan transformasi, menjadikan dunia semakin transparan

tanpa batas antar negara. Kondisi ini menciptakan struktur global yang berpengaruh

terhadap struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang

akhirnya akan mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan, serta kondisi mental spiritual

bangsa Indonesia.

vi

Dalam menghadapi globalisasi menuju masa depan untuk mengisi

kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi

masing-masing dan perjuangan ini tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan

bangsa Indonesia. Kita harus memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan

prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi

tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian tersebut peran

pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita

kehidupan global sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan

ketakterdugaan. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Kesatuan

Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganaisis, dan menjawab

masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Mahasiswa

sebagai calon cendikiawan dan generasi penerus, diharapkan akan mampu

mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip

demokrasi, disentralisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem

pendidikan, diantaranya pembaharuran kurikulum termasuk di dalamnya penyusunan

standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional dan daerah.

Munculnya gelombang reformasi pada akhir dekade 1990-an pada dasarnya

membawa harapan baru bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, namun dibalik

tuntutan reformasi yang begitu deras, ternyata memunculkan efek negatif berupa

persoalan-persoalan patologi sosial masa transisi akibat euphoria politik. Bagi

Indonesia yang sedang tumbuh menuju demokratis, peran dunia pendidikan semakin

penting. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan civic culture, dibutuhkan upaya

yang sistematis dan integralistis agar generasi muda yang tumbuh dan berkembang

dapat benar-benar memahami dan sadar akan nilai-nilai yang diperlukan untuk

menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, dalam Pasal 3 dijelaskan Pendidikan Nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

vii

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 37 ayat 2 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib

memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Cara paling

strategis untuk membangun masyarakat demokratis adalah melalui Pendidikan

Kewarganegaraan yang di dalamnya terkandung makna sosialisasi, diseminasi dan

aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, serta praktek demokrasi yang berkeadaban.

Asykuri ibn Chamin dkk. (2000), mengemukakan 8 (delapan) gejala fenomena

patologi sosial yang diharapkan dapat dieliminasi melalui upaya pendidikan

kewarganegaraan, yaitu :

1. Hancurnya Nilai-nilai Demokrasi dalam Masyarakat

Melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat

akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada penegakkan hukum di negeri

ini. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya ketaatan

pada hukum menjadi salah satu persoalan serius bagi keberlangsungan demokrasi di

negeri ini. Rendahnya kesadaran representativeness di kalangan masyarakat dan

anggota parlemen , mengakibatkan kesadaran sistemik demokratis akhirnya kurang bisa

berjalan secara optimal. Kuatnya hegemoni partai politik atas anggota parlemen

semakin mendistorsi makna anggota parlemen sebagai wakil rakyat. Kesadaran

masyarakat untuk memilih wakil rakyat secara rasional masih rendah. Masyarakat

seakan berjuang sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya.

2. Memudarnya Kehidupan Kewargaan dan Nilai-Nilai Komunitas

Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak milik orang lain dan

penjarahan tanah adat secara sistematis merupakan kasus yang semakin banyak

dijumpai di negeri ini. Problem mental yang sangat serius mengancam kepentingan

bersama masyarakat, yaitu tanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum.

Berbagai kasus kekecewaan sosial di negeri ini sering berujung pada perusakan

fasilitas-fasilitas umum, seperti anarkhisme demonstrasi dan aksi masa, pembakaran

milik orang lain dan sebagainya.

3. Kemerosotan Nilai-nilai Toleransi dalam Masyarakat

viii

Penyeragaman yang selama ini dilakukan rezim otoriter membuat akibat buruk pada

harmonitas masyarakat yang plural, sehingga nilai-nilai lokal – tradisional

termarginalisasi secara sistematis. Pada saat kontrol negara mulai melemah maka

keberagaman sosial yamg dahulu yang dimarginalisasikan akhirnya menguat secara

chauvinistic, sehingga mengancam harmoni dalam pluralistik di negeri ini. Intoleransi

semakin menggejala dalam konteks interaksi antar agama, antar daerah, antar etnis,

antar partai politik dan lain-lain sehingga sering terjadi pertikaian. Kencenderungan

untuk memaksakan kehendak suatu kelompok sosial juga semakin sering terjadi dalam

transisi masyarakat menuju demokratisasi.

4. Memudarnya Nilai-nilai Kejujuran, Kesopanan, dan Rasa Tolong-menolong

Nilai-nilai kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, dan

ketundukan pada hukum semakin menipis. Maraknya tindakan asusila, perjudian,

peredaran narkotika, perkelahian pelajar, pesta sex di tempat terbuka dan sebagainya

seakan menjadi fenomena keseharian yang muncul di media massa.

5. Melemahnya Nilai-nilai dalam Keluarga

Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga merupakan akibat saling pengaruh antar

faktor eksternal dan faktor internal keluarga. Kekerasan terhadap anak dan eksploitasi

anak untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup terutama di kalangan keluarga miskin

merupakan fenomena yang menggejala di perkampungan-perkampungan kumuh

perkotaan akibat krisis ekonomi. Upaya pendidikan melalui keluarga juga semakin

memprihatinkan, orang tua harus bekerja lebih keras dan menghabiskan waktu untuk

pekerjaan guna mencukupi kebutuhan keluarga.

6. Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling buruk di muka

bumi. Akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan banyak terhambat yang akhirnya memberikan peluang praktek Korupsi

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penegakkan hukum terhadap penjarah uang negara dan

rakyat juga sering terabaikan. Pelayanan publik seperti KTP, SIM, STNK, dan

sebagainya juga sering kali masih bersifat kolusif dan tidak transparan. Kesadaran

kontrol masayarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN

juga belum terlalu tinggi.

ix

7. Kerusakan Sistem dan Kehidupan Ekonomi

Kerusakan sistem ekonomi ditandai dengan merebaknya monopoli yang

bersembunyi dengan istilah tata niaga, hilangnya kompetisi yang sehat dalam dunia

usaha dan ketertutupan dari tuntutan pasar bebas. Rendahnya indeks kewirausahaan di

kalangan masyarkat merupakan kendala pembangunan ekonomi, terutama bagi

kalangan pribumi. Pola hidup konsumtif juga cukup menggejala di kalangan

masyarakat.

8. Pelanggaran Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan

Fenomena gerakan separatisme di Indonesia akhir-akhir ini cukup menggejala

seperti Aceh, Papua, Maluku. Banyak faktor penyebab disintegrasi bangsa ini, baik

faktor ekonomi, politik, keamanan maupun budaya. Keragaman dalam satu bangsa

(Bhineka Tunggal Ika) seakan mulai terkikis, solidaritas kebangsaan seakan tersumbat

oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentigan untuk memisahkan diri. Oleh

karenanya perlu ada upaya untuk reorientasi National Building untuk kembali

merekatkan ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa.

Reformasi menuju warga negara yang baik (good citizen) bagi Indonesia

bukanlah hal yang mudah karena luasnya wilayah, beragamnya suku, tingkat

pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Secara

teoritis dan dan praktis, lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam usaha

mengubah masyarakat menuju good citizen. Hal ini disebabkan karena prosesnya yang

sistematis, kurikulum yang terencana, tahapan proses yang jelas, serta pendidik yang

terlatih. Istilah pembentukan good citizen melalui pendidikan inilah yang kemudian

dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi,

misi, dan strategi pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang

berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang terus

berubah.

Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bab II Pasal 2 dan 3 menyebutkan : Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan

x

Undang-Undang Dasar Tahun 45. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan dasar, fungsi,

dan tujuan pendidikan nasional diatas maka setiap jenjang pendidikan diwajibkan

memuat Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 37). Pendidikan Kewarganegaraan

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

kebangsaan dan cinta tanah air (Penjelasan pasal 37).

Dalam istilah civic education, Pro. Dr. Achmad Sanusi, SH. MPA. Yang dikutip

C.S.T. Kansil mengatakan bahwa civic telah memilih orientasinya pada fungsi

pendidikan dalam arti “Usaha-usah dan proses pembinaan warga negara”. Studi civic

yang smula berorientsi pada ilmu politik, kemudian bergeser dan berkembang menjadi

program pendidikan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dalah untuk membentuk

watak dan karakteistik warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu, mau

dan mampu berbuat baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang

mengetahui dan menyadari serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga

negara (Winata Putra, 1978).

B. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembanga

Kepribadian (MPK).

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 / U / 2000

ditegaskan bahwa jenis kurikulum terdiri dari : (1) Kurikulum inti; (2) Kurikulum

Institusional. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang

harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang

berlaku secara nasional.

Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas :

No.Kelompok Mata

KuliahDeskripsi

xi

1.

2.

3.

4.

5.

Pengembangan

Kepribadian (MPK).

Keilmuan dan

Keterampilan

(MKK).

Keahlian Berkarya

(MKB).

Perilaku Berkarya

(MPB).

Berkehidupan

Bermasyarakat

(MBB).

Kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk

mengembangakan masyarakat Indonesia yang beriman

dan bertakwa terhadap Tuhan YME. Dan berbudi

pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri

serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan

dan kebangsaan.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan

terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu

dan keterampilan tertentu.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan

menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang

dikuasai.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan

untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan

seseorang dalam berkarya menurut tingkah keahlian

berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang

dikuasai.

Kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan

seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam

berkarya.

Berdasarkan pengelompokan mata kuliah dalam kurikulum inti diatas, terlihat

bahwa kompetensi lulusan yang diharapkan sangat lengkap. Ia merupakan kepribadian

yang utuh serta unggul yang menguasai landasan keilmuan serta kekhlian tertentu,

memiliki sikap dan perilaku yang mendukung keakhlian tersebut, dan akhirnya mampu

xii

menggunakan dan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya,

masyarakat, dan bangsanya.

Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang termasuk

dalam kelompok mata kulian Pengembangan Kepribadian (MPK). Kelompok ini

memiliki fungsi strategis dalam kurikulum secara keseluruhan, dengan sasaran

pengembangan munusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap

masyarakat dan bangsa. Sasaran yang lengkap tersebut merupakan kepribadian unggul

yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Dengan memiliki kepribadian unggul

tersebut akan memberi kontribusi pada pencapaian kelompok mata kuliah yang lain.

Dengan kepribadian mantap dan mandiri, maka ia akan selalu berupaya untuk

mengembangkan penguasaan terhadap keakhlian tertentu. Dengan iman, takwa dan

ahlak mulia maka ia akan menjadi seorang profesional yaitu ahli dibidangnya,

bertanggung jawab pada keakhlian yang dimilikinya, digunakan untuk kepentingan

dirinya, masyarakatnya dan bangsanya serta menghindari perbuatan-perbuatan tercela,

seperti menyalahgunakan keahliannya.

Sejak memasuki priode reformasi ada beberapa Surat Keputusan Direktur

Jendral pendidikan Tinggi yang mengatur tentang pedoman atau rambu-rambu

pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), yaitu SK. Nomor

267/DIKTI/Kep/2000 , SK. Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, dan SK. Nomor : 43 / DIKTI /

Kep / 2006 yang berlaku sekarang. Dalam setiap surat keputusan tersebut terdapat

perkembangan/perubahan terutama pada substansi kajian. Perubahan dan

perkembangan itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap perubahaan situasi dan

kondisi bangsa yang begitu pesat di era repormasi ini.

Berikut ini dikutipkan SK. Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006

1. Visi kelompok MPK di Perguruan Tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman

dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna menghantarkan

mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

2. Misi kelompok MPK di Perguruan Tinggi membantu mahasiswa memantapkan

kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai dasar keagamaan

dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam

xiii

menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

3. Standar kompetensi kelompok MPK yang wajib dikuasai mahasiswa meliputi

pengetahuan tentang nilai-nilai agama, budaya dan kewarganegaraan, serta mampu

menerapkan nilai-nilai tersebut Dalam Kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian

yang mantap; berpikir kritis, bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis;

berpandangan luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban

4. Kompetensi dasar Pendidikan Kewargnegaraan adalah menjadi ilmuan dan

profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang

berkeadaban, menjadi arga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan

berpartisifasi aktip dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem

nilai Pancasila.

5. Substansi Kajian :

a) Filsafat Pancasila

b) Identitas Nasional

c) Hak dan Kewajiban Warga Negara

d) Negara dan Konstitusi

e) Demokrasi Indonesia

f) Hak Asasi Manusia dan Rule of Law

g) Geopolitik Indonesia

h) Geostrategi Indonesia

Mengenai substansi kajian ini, sekarang sudah ada perubahan dan penyesuaian lagi.

Materi Pancasila yang semula ada yang hanya dimasukkan atau bagian dari materi

mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sekarang edaran Dirjen Dikti

mewajibkan Pancasila diberikan dalam mata kuliah tersendiri. Kondisi masyarakat

kita dewasa ini dinilai sudah melupakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral

Pancasila yang merupakan nilai luhur bangsa kita ada kecendrungan memudar

tergusur oleh pengaruh globalisasi.

xiv

6. Metode Pembelajaran MPK

a. Proses pembelajaran diselengarakan secara interktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian dengan

menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses

pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga

negara.

b. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang memndidik yang

didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif, deduktif dan reflektif

melalui dialog kreatif, partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang

kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan untuk menumbuhkan

motivasi belajar sepanjang hayat

c. Bentuk aktivitas proses pembelajaran : kuliah tatap muka, ceramah, diskusi

interaktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas seminar kecil dan kegiatan

kokurikuler.

d. Menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan kepribadian

merupakan kebutuhan hidup untuk dapat eksis alam masyarakat global.

Landasan Yuridis MPK Pendidikan Kewarganegaran

a. Pembukaan UUD 1945 alenia II dan IV, sebagai cita-cita dan tujuan nasional bangsa

Indonesia.

b. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 30 ayat (1 dan 5), Pasal 31 ayat (1 sampai 5)

c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 2 tentang Kurikulum

Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan,

dan Bahasa

d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti

Pendidikan Tinggi.

xv

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan

g. SK Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Kelompok Mata Kuliah

Pengembangan Kepribadian (MPK)

C. Sejarah Pendidikan Kearganegaran di Perguruan Tinggi

Menyadari pentingnya segi kualitas sumber daya manusia, upaya pembinaan

harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan sumber daya

manusia ditujukan untuk membentuk kepribadian utuh yang disatu pihak harus dapat

menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan

nasional, dilain pihak harus juga mewadahi identitas / jati diri bangsa.

Pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara, kesadaran bela negara, pembinaan

semangat juang bangsa harus terpatri di dalam sistem pembinaan sumber daya manusia.

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelumnya

pembangunan kualitas bangsa telah menjadi pemikiran pemimpin bangsa. Disadari

bahwa sarana utama membentuk dan membangun kualitas bangsa adalah melalui jalur

pendidikan, oleh karena itu diusahakan agar pendidikan mampu menjangkau sasaran

pokok berdimensi ganda yang mewadahi dimensi intelektual, sekaligus dimensi-

dimensi yang lain secara terpadu dalam pembentukan manusia seutuhnya. Untuk dapat

menghasilkan manusia unggul dengan kepribadian utuh, dunia pendidikan harus

mampu mengobarkan terus semngat kebangsaan, untuk itu peran pendidikan

Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan tinggi sangat dibutuhkan dalam rangka

pengembangan kepribadian Bangsa Indonesia.

Nama mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi baru

muncul pada tahun 2000 setelah ditetapkannya keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia No.232/U/2000. Namun sebelum itu tidak berarti di perguruan

tinggi tidak ada Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi Pendidikan Kewarganegaraan

diberi label Pendidikan Kewiraan dan nama-nama lainnya sesuai dengan perubahan dan

perkembangan yang dibutuhkan oleh situasi dan kondisi bangsa.

xvi

Proses perubahan dan perkembangan itu bisa dilihat pada tahapan-tahapan

berikut:

Masa Perang Kemerdekaan :

Belajar sambil berjuang dan wajib latih tidak hanya bagian dari kurikulum tetapi

merupakan bagian dari kehidupan pelajar dan mahasiswa.

Tahun 1952 :

Masalah pertahanan dimasukkan didalam kurikulum oleh Universitas Gadjah Mada

(Dosen Mayjen TB Simatupang).

Tahun 1954 :

Diperkenalkan pendidikan pendahuluan pertahanan rakyat (PPPR) dan wajib latih,

menyusul diundangkannya Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang pertahanan

Negara Republik Indonesia.

Tahun 1961 :

Dikeluarkan surat keputusan No. NI / 0307 / 1961, tentang latihan kemiliteran di

perguruan tinggi menyusul dikumandangkannya Trikora oleh Menteri Keamanan

Nasional.

Tahun 1963 :

Dikeluarkan surat keputusan bersama (SKB) tentang bentuk pendidikan pertahanan

keamanan negara di lingkungan pendidikan tinggi yaitu :

1. SKB No.M/A/19/1963 tentang penyatuan mata kuliah Pertahanan Negara

kedalam kurikulum perguruan tinggi.

2. SKB No.M/A/20/1963 tentang Wajib Latih Mahasiswa (WALAWA) dan

pembentukan Resimen Mahasiswa (MENWA)

3. SKB No.M/A/21/1963 tentang Pendidikan Perwira Cadangan sebagai Dinas

Pertama Wajib Militer.

Tahun 1973 :

Dikeluarkan keputusan bersama No. 0228/U/1973 dan Kep/B/43/XII /1973 tentang

Pendidikan Kewiraan sebagai pengganti WALAWA dan Pendidikan Perwira

Cadangan. Pendidikan Kewiraan bersifat wajib intra kurikuler dan tanggung jawab

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

xvii

Tahun 1974 :

Pendidikan Kewiraan mulai dilaksanakan di tiga perguruan tinggi sebagai proyek

perintis yang selanjutnya diperluas secara bertahap di lima perguruan tinggi,

kemudian di delapan perguruan tinggi dan seterusnya.

Tahun 1977 :

Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (40 PTN) telah melaksanakan Pendidikan

Kewiraan, kemudian berangsur-angsur diikuti oleh PTS dan Perguruan Tinggi

Kedinasan.

Tahun 1978 :

Pendidikan Kewiwaraan dilaksanakan tergabung dalam Mata Kuliah Dasar

Umum (MKDU).

Tahun 1980 :

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS), Pendidikan Kewarganegaraan diberi

bobot 2 sks.

Tahun 2000 :

Menyusul gerakan reformasi tahun 1988, dikeluarkan surat keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang pedoman

penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

Dalam pasal 10 ayat 1 keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menyatakan:

Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap

program studi / kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila,

Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian berarti

nama mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang digunakan sebelumnya diganti dengan

nama Pendidikan Kewarganegaraan dengan substansi kajian yang tidak jauh

berbeda. Dasar subtabsi kajian Pendidikan Kewarganegaraan dari tahun 2000 sampai

sekarang terus mengalami perubahan / penyesuaian sebagai tanggapan kurikulum

terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, bangsa, dan negara.

TUGAS :

xviii

Untuk mengetahuai pemahaman Saudara terhadap materi BAB I ini, kerjakan

latihan berikut ini. Bagilah kelas Saudara dalam kelompok kecil, masing-masing

kelompok anggotanya 4 sampai 5 orang dan kerjakan tugas berikut ini :

1. Diskusikan secara intensif bagaimana upaya mengatasi 8 gejala fenomena

Patologi Sosial yang dikemukakan Askuri dkk.

2. Jelaskan fungsi kelompok MPK dalam kurikulum Perguruan Tinggi

3. Tuliskan landasan yuridis pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan

4. Prilaku apa yang seharusnya ditunjukkan sebagai tanda tercapainya kompetensi

dasar Pendidikan Kewarganegaraan.

5. Simpulkan perubahan atau perkembangan materi Pendidikan Kewarganegaraan

sejak masa perang kemerdekaan sampai sekarang

Sajikan hasil diskusi kelompok kecil kedalam diskusi kelas untuk mendapat tanggapan,

masukan, dan koreksi dari kelompok l

xix

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Secara kodrati manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki

identitas sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial manusia

dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, terutama dalam upaya memenuhi

kebutuhan hidupnya. Hal ini memerlukan wadah yang terwujud dalam berbagai bentuk

asosiasi seperti asosiasi ekonomi, asosiasi spiritual, asosiasi pendidikan, asosiasi

negara, dsb. Asosiasi negara merupakan asosiasi terpenting karena didirikan untuk

mengatur berbagai sistem kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, serta ketertiban

dan keamanan bersama.

Warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara, status

kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan

negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya,

sebaliknya negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga

negaranya.

Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan :

1. Menjelaskan pengertian warga negara berdasarkan Undang-undang

2. Menjelaskan konsep hak dan kewajiban sebagai sifat hakikat manusia dan sifat

hakikat manusia yang lainnya.

3. Memberi contoh keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara

xx

4. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam

Undang-Undang Dasar 1945 serta pengaturannya dalam undang-undang.

Agar tujuan diatas dapat tewujud maka dalam bagian ini akan disajikan 4 sub

materi seperti berikut :

a. Warga negara Indonesia

b. Karakter Bangsa

c. Konsep hak dan kewajiban dalam sifat hakikat manusia

d. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

A. Warga Negara Indonesia

Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu (tempat tinggalnya), rakyat

dapat dibedakan menjadi Penduduk dan Bukan Penduduk. Sedangkan berdasarkan

hubungannya dengan pemerintah negara, rakyat dapat dibedakan menjadi Warga

Negara dan Bukan Warga Negara.

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu

wilayah negara (menetap). Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun

menurun dan besar di dalam suatu negara (dapat memiliki KTP).

Bukan Penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara hanya untuk

sementara waktu, seperti para turis mancanegara, tamu-tamu negara atau instansi

tertentu dalam suatu negara.

Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota

dari suatu negara.

Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara

tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan namun tunduk

pada pemerintah dimana mereka berada, seperti Duta Besar, Konsuler, Kontraktor

Asing dan sejenisnya.dan bukan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang

berbeda

Sejak Proklamasi Kemerdekaan kita sudah memiliki Undang-Undang tentang

Kewarganegaraan dan Penduduk negara, dimulai dari Undang-Undang No. 3 Tahun

xxi

1946 dan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang No. 6 tahun

1947, Undang-Undang No.8 Tahun 1947, Undang-Undang No. 11 Tahun 1948,

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1976. Secara

sosiologis Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan

tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang

menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan

hukum serta kesetaraan dan keadilan gender. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

dibentuk Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang No. 12

Tahun 2006 sebagai realisasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26.

Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) adalah

penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan

sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari

negara itu. Bagi negara Indonesia, pengertian tentang warga negara Indonesia, yang

diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan : yang menjadi warga

negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga negara.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini memperhatikan asas Kewarganegaraan

Universal, yaitu :

1. Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood) adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan merupakan negara tempat

kelahiran.

2. Asas Ius Soli (Law of The Soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan

terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

ini.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas Kewarganegaraan Terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan

ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda

(Bipatride) ataupun tanpa Kewarganegaraan (Apatrde). Kewarganegaraan ganda yang

diberikan pada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

xxii

Selain itu asas tersebut diatas penyusunan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

didasarkan pada asas khusus yaitu :

1. Asas Kepentingan Nasional adalah yang menentukan bahwa peraturan

kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad

mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan

tujuannya sendiri.

2. Asas Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah

wajib memberikan perlindungan yang penuh pada setiap warga negara Indonesia

dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan adalah asas yang menentukan

bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan.

4. Asas Kebenaran Substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya

bersifat administratif, tetapi juga disertai subtansi dan syarat-syarat permohonan

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas Non Diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala

hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama,

golongan, jenis kelamin dan gender.

6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah asas yang

dalam segala hal ikhwal berhubungan dengan warga negara harus menjamin,

melindungi, dan memuliakan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Hak Warga

Negara pada khususnya.

7. Asas Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal yang

berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8. Asas publisitas adalah asas yang menetukan bahwa seseorang yang memperoleh atau

kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita Negara Republik

Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI antara lain

memuat :

1. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga

negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Bangsa Indonesia asli adalah orang

xxiii

Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak

pernah menerima kewarganegaraan lain atas atas kehendak sendiri.

2. Warga Negara Indonesia adalah :

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau

berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-

undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga

Negara Indonesia

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara

Indonesia dan Ibu Warga Negara Asing

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah Warga Negara

Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara

Indonesia tetapi Ayahnya tidak memunyai kewarganegaraan atau hukum negara

asal Ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia

dari perkawinan yang sah dan Ayahnya Warga Negara Indonesia

g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara

Indonesia

h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang Ibu Warga Negara

Asing yang diakui oleh seorang Ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya

dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan / atau

belum kawin

i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir

tidak jelas status kewarganegaraan Ayah dan Ibunya

j. Anak yang baru lahir yang di ketemukan di wilayah RI selama Ayah dan Ibunya

tidak diketahui

k. Anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila Ayah dan Ibunya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

l. Anak yang lahir di luar wilayah RI dari seorang Ayah dan Ibu Warga Negara

Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan

memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

xxiv

m. Anak dari seorang Ayah atau Ibu yang telah dikabulkan permohonan

kewarganegaraannya, kemudian Ayah atau Ibunya sebelum mengucapkan

sumpah atau janji setia.

3. Syarat-syarat memperoleh kewarganegaraan RI melalui pewarganegaraan :

a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin

b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara

RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak

berturut-turut

c. Sehat jasmani dan rohani

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD RI

Tahun 1945

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih

f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan

ganda

g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap

h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara

4. Tata cara memperoleh kewarganegaraan RI :

a. Mengajukan permohonan pewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri

b. Menteri meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada

Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan

diterima

c. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan

d. Pengabulan permohonan kewarganegaraan ditetapkan dengan keputusan Presiden

e. Keputusan Presiden tentang pengabulan kewarganegaraan ditetapkan paling

lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan

diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan

Presiden diputuskan

f. Penolakan permohonan kewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan

oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak

tanggal permohonan diterima oleh Menteri

xxv

g. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan

pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohonan

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

h. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada

pemohon, pejabat memanggil kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah atau

menyatakan janji setia

i. Lafal sumpah sebagai berikut :

Demi Allah / Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh

kesetiaan saya kepada kepada kekuasaan asing, mengakuai, tunduk, dan setia

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan

sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara

kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

j. Lafal janji setia :

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetian saya kepada kekuasaan asing,

mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan akan

membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang

dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

B. Karakter Bangsa

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara, ini berarti Pancasila

telah menjadi pandangan hidup banga Indonesia yang memberikan pola perilaku atau

karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain karakter bangsa Indonesia tercermin oleh

karakter yang terkandung di dalam :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

xxvi

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan

5) Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia

Karakter bangsa Indonesia yang diturunkan dari setiap sila Pancasila dimuat

dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Karakter dari Setiap Sila Pancasila

KARAKTER

Ketuhanan

Y M EKemanusiaan

Persatuan dan

KesatuanKerakyataan Keadilan Sosial

1) Hormat dan

bekerja sama

antar pemeluk

agama dan

penganut

kepercayaan

2) Saling

menghormati

kebebasan

menjalankan

ibadah sesuai

dengan agama

dan

kepercayaan

itu.

3) Tidak

memaksakan

agama dan

kepercayaan

kepada orang

lain

4) Hubungan

antar manusia

dan dengan

manusia

1) Persamaan

derajat hak

dan

kewajiban

2) Saling

mencintai

3) Tenggang

rasa

4) Tidak

semena-mena

terhadap

orang lain

5) Gemar

melakukan

kegiatan

kemanusiaan

6) Menjunjung

tinggi nilai-

nilai

kemanusiaan

7) Berani

membela

kebenaran

dan keadilan

8) Merasakan

1) Menempatkan

persatuan,

kesatuan,

kepentingan,dan

keselamatan

bangsa diatas

kepentingan

pribadi atau

golongan

2) Rela berkorban

untuk

kepentingan

bangsa dan

negara

3) Bangga menjadi

bangsa

Indonesia yang

bertanah air

Indonesia serta

menjunjung

tinggi bahasa

Indonesia

4) Memajukan

persatuan dan

kesatuan yang

ber-Bhineka

1) Mengutamakan

kepentingan

masyarakat dan

negara

2) Tidak

memaksakan

kehendak kepada

orang lain

3) Mengutamakan

musyawarah

untuk mufakat

4) Beritikad baik

dan bertanggung

jawab dalam

melaksanakan

keputusan

bersama

5) Menggunakan

akal sehat dan

nurani luhur

dalam

bermusyawarah

6) Mengambil

keputusan yang

1) Sikap dan

suasaana

kekeluargaan

dan kegotong

royongan

2) Sikap adil

3) Menjaga

keharmonisan

antara hak dan

kewajiban

4) Hormat

terhadap hak-

hak orang lain

5) Suka menolong

orang lain

6) Jauh dari sikap

pemerasan

7) Tidak boros

8) Tidak bergaya

hidup mewah

9) Suka bekerja

keras

10) Menghargai

karya orang lain

xxvii

dirinya

sebagai

bagian dari

seluruh umat

manusia serta

mengembang

kan sikap

hormat

menghormati

Tunggal Ika secara moral

dapat

dipertanggung-

jawabkan kepada

Tuhan YME serta

nilai-nilai

kebenaran dan

keadilan

Naskah Askademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Karakter bangsa merupakan karakter yang harus ada untuk membangun

hehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar negara. Dari karakter

bangsa ini harus dapat diturunkan untuk dapat membangun karakter individu yang

diterapkan di berbagai macam komunitas masyarakat, diantaranya adalah masyarakat

akademik

Dalam perspektif karakter individu dengan menggunakan pendekatan

psikologis, karakter bangsa yang terdapat dalam setiap sila ditempatkan dalam

kerangka referensi olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Muatan dari

keempat olah tersebut dijabarkan dalam kebijakan nasional Pembangunan Karakter

Bangsa.

Muatan karakter yang berasal dari olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan

karsa yang diturunkan dari setiap sila Pancasila, kemudian dipilih satu jenis karakter

dari keempat olah tersebut. Adapun berbagai macam jenis karakter dan karakter yang

dipilih adalah sebagai berikut :

1) Karakter yang bersumber dari olah hati :

Beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab,

berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa

patriotik.

2) Karakter yang bersumber dari olah pikir :

xxviii

Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, dan

reflektif.

3) Karakter yang bersumber dari olah raga / kinestetika :

Bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif,

determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih

4) Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa :

Kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat,

toleran, nasionalis, peduli, mendunia, mengutamaakan kepentingan umum, cinta

tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras,

dan beretos kerja.

Dari jenis-jenis karakter yang terdapat dalam ranah olah hati, olah pikir, olah

raga, olah rasa dan karsa, masing-masing diambil satu karakter sebagai nilai-nilai dasar

karakter yang diberlakukan di lingkungan Pendidikan Tinggi, yaitu Jujur, Cerdas,

Tangguh, dan Peduli. Secara harfiah nilai-nilai dasar karakter tersebut, dimuat dalam

tabel berikut ini.

Tabel 3. Pengertian Jujur, Cerdas, Tangguh, dan Peduli

Nilai-nilai Dasar

Pendidikan Karakter

Deskripsi

Jujur

Tangguh

Cerdas

Lurus hati; tidak berbohong; tidak curang, tulus; ikhlas

Sukar dikalahkan; kuat; andal; kuat sekali pendiriannya;

tabah dan tahan menderita.

Sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir,

tajam pikirannya

Mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan

xxix

Peduli

Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Iimplementasi pendidikan karakter dalam perspektip budaya akademik, tidak

ditempatkan berdiri sendiri, tetapi menggunakan pendekatan asimilatif. Artinya

pendidikan karakter digabungkan dengan pendidikan akademik (keilmuan /

keterampilan), sehingga lulusan perguruan tinggi yang memasuki dunia kerja nantinya

kemampuan intelektualnya bertumpu pada nilai-nilai dasar karakter yaitu jujur, cerdas,

tangguh, dan peduli.

Strategi implementasi pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi dapat

terbagi atas tiga sektor yaitu: kelembagaan, kegiatan kurikuler, dan kegiatan non

kurikuler. Sektor kelembagaan mecakup Pusat pengembangan Psikologi dan Karakter

Kemahasiswaan dan beasiswa. Sektor kurikuler, dengan memasukkan nilai-nilai dasar

karakter (jujur, cerdas, tangguh, peduli) kedalam setiap mata kuliah, gerakan anti

menyontek, anti plagiat. Sektor Non Kurikuler, memasukkan nilai-nilai dasar karakter

kedalam seluruh kegiatan ekstra kurikuler dan ko-kurikuler.

C. Konsep Hak dan Kewajiban dalam Sifat Hakikat Manusia

Sebelum kita membicarakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia

menurut UUD 1945, terlebih dahulu kita bicarakan pengertian hak dan kewajiban

sebagai salah satu sifat hakikat manusia. Sifat hakekat manusia menjadi bidang kajian

filsafat khususnya filsafat antropolgi dan menjadi keharusan bagi dunia pendidikan

terutama Pendidikan Kewarganegaraan untuk dibahas secara mendasar, karena

landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri bersifat filosofis normatif.

Sifat hakekat manusia sebagai ciri-ciri yang karakteristik membedakan manusia

dari hewan. Beberapa sifat hakekat manusia yang dikemukakan oleh paham

eksistensialisme yang dikutip Loman Bolam (2010) dapat dijadikan dasar dalam

membenahi konsep pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka

menumbuhkembangkan sifat hakekat manusia tersebut sebagai sesuatu yang bernilai

luhur. Sifat hakekat manusia yang dimaksud antara lain :

xxx

a. Kewajiban dan hak

Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi

dari manusia mahluk sosial dan mahuk individu. Kewajiban dan hak merupakan

pasangan yang tidak dapat dipisahkan, yang satu ada hanya karena ada yang lainnya.

Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak, dengan

kata lain hak itu ada karena adanya kewajiban atau sebaliknya kewajiban itu ada karena

adanya hak. Jika seseorang mempunyai hak untuk menuntut sesuatu, maka tentu ada

pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari pada umumnya orang mengasosiasikan

hak dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai

suatu beban. Anggapan ini sebenarnya keliru jika kita kembali pada pengertian hak dan

kewajiban sebagai sifat hakekat manusia bahwa kewajiban dan hak itu adalah pasangan

yang tidak dapat dipisahkan, kalau hak itu menyenangkan maka kewajiban juga harus

kita rasakan menyenangkan. Sebenarnya kewajiban bukanlah suatu beban melainkan

suatu keniscayaan, artinya selama seseorang menyebut dirinya manusia dan mau

dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi keniscayaan baginya. Jika

mengelak dari kewajiban maka berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai mahluk

sosial. Makin menyatu seseorang dengan kewajiban maka nilai dan mertabat

kemanusiaannya semakin tinggi dimata masyarakat. Dengan kata lain melaksanakan

kewajiban itu adalah suatu keluhuran, alangkah baiknya seorang guru yang

melaksanakan kewajaban sebaik-baiknya tanpa pamrih, atau seorang pejabat yang

melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Pemenuhan hak dan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan, keadilan

bisa terwujud bila ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemampuan

menghayati kewajiban sebagai keniscayaan tidaklah lahir dengan sendirinya tetapi

tumbuh melalui suatu proses usaha. Usaha menumbuhkembangkan rasa wajib sehingga

dihayati sebagai suatu keniscayaan dapat ditempuh melalui pendidikan disiplin, benih-

benih kedisiplinan seharusnya sudah mulai ditumbuhkan sejak dini melalui latihan

kebiasaan.

b. Kata Hati

xxxi

Kata hati atau berbagai istilah lain seperti hati nurani, lubuk hati, suara hati,

pelita hati, adalah kemampuan pada diri manusia yang memberikan penerangan tentang

baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan

dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik / benar dan yang

buruk / salah atau kemampuan dalam mengambil keputusan hanya dari sudut pandang

tertentu misalnya hanya berdasarkan kepentingan dirinya dikatakan memiliki kata hati

yang tumpul.

Orang yang memiliki kecerdasan akal budi sehingga mampu menganalisis

tentang baik dan buruk bagi manusia disebut tajam kata hatinya. Usaha untuk

mengubah kata hati yang tumpul menjadi kata hati yang tajam disebut pendidikan kata

hati yang ditempuh dengan melatih akal kecerdasan dan kepekaan emosi.

c. Tanggung Jawab

Tanggung jawab diartikan kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari

perbuatan menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam, ada tanggung

jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab

kepada Tuhan. Tanggung jawab pada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata

hati, apabila dilanggar akan berakibat sanksi berupa rasa penyesalan. Tanggung jawab

kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial, apabila dilanggar

akan mendapatkan sanksi masyarakat berupa cemo’ohan, dikucilkan atau hukuman

penjara. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma

agama, sanksi pelanggarannya akan menimbulkan perasaan berdosa dan terkutuk. Pada

setiap warga negara seharusnya tiga macam tanggung jawab tersebut dikembangkan

sejak dini dengan membiasakan berbuat hal-hal yang sesuai dengan kata hati, sesuai

dengan norma sosial, dan sesuai dengan norma agama

d. Rasa Kebebasan

Kebebasan diartikan tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan

tuntutan kodrat manusia. Dalam pengertian diatas terdapat dua hal yang saling

bertentangan yaitu rasa bebas (tidak terikat sesuatu) dan harus sesuai dengan tuntutan

kodrat manusia (ikatan). Dengan demikian kebebasan dalam arti yang sebenarnya

berlangsung dalam keterikatan, artinya bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan

dengan tuntutan kodrat manusia. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa merdeka tidak

xxxii

berarti berbuat tanpa ikatan. Perbuatan bebas membabi-buta tanpa memperhatikan

petunjuk kata hati, sebenarnya hanya merupakan kebebasan semu, sebab kelihatannya

bebas tetapi justru tidak bebas karena perbuatan itu segera disusul oleh sanksi-sanksi

yang mengundang kegelisahan. Upaya pendidikan adalah mengusahakan agar peserta

didik dibiasakan menginternalisasi nilai-nilai, aturan-aturan kedalam dirinya sehingga

dirasakan sebagai miliknya. Dengan demikian aturan-aturan itu tidak lagi dirasakan

sebagai sesuatu yang merintangi gerak hidupnya.

e. Kemampuan Menyadari Diri

Kemampuan menyadari diri merupakan anugrah yang luar biasa dimana

manusia bisa melihat dan menilai dirinya sendiri. Kaum rasionalis menunjuk kunci

perbedaan manusia dengan hewan ada pada kemampuan menyadari diri yang dimiliki

oleh manusia itu. Berkat adanya kemampuan ini maka manusia menyadari bahwa

dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini dapat menyebabkan manusia

dapat membedakan dirinya dengan AKU-AKU yang lain disekitarnya dan kemampuan

ini bisa dijadikan landasan untuk membina toleransi baik sesama manusia maupun

dengan lingkungannya.

Lebih dari itu manusia dapat membuat jarak dengan lingkungan baik yang

berupa pribadi maupun non-pribadi yang berupa benda. Kemampuan membuat jarak

dengan lingkungan ini berarah ganda yaitu arah keluar dan arah kedalam. Dengan arah

keluar, AKU memandang dan menjadikan lingkungan sebagai objek dan

memanipulasinya untuk memenuhi kebutuhan AKU. Puncak aktivitas yang mengarah

keluar ini dapat dipandang sebagai gejala egoisme. Dengan arah kedalam, AKU

memberi status pada lingkungan sebagai subjek yang berhadapan dengan AKU sebagai

objek yang isinya adalah pengabdian, pengorbanan, tenggang rasa, dsb. Dalam proses

pendidikan kecenderungan dua arah tersebut perlu dikembangkan secara seimbang

demi tercapainya keseimbangan antara mahluk individu dan mahluk sosial.

Yang lebih istimewa lagi dari kemampuan menyadari diri ini adalah manusia

dapat membuat jarak dengan AKU-nya sendiri, ia keluar dari dirinya dengan berperan

sebagai subjek kemudian memandang dirinya sebagai objek, untuk melihat kelebihan

dan kekurangan pada dirinya. Implikasi faedahgogisnya adalah keharusan pendidikan

untuk menumbuhkembangkan peserta didik agar mampu mendidik diri sendiri.

xxxiii

Demikianlah beberapa sifat hakekat manusia yang perlu dipahami dan

dikembangkan dalam rangka membina manusia Indonesia yang sadar dan mampu

melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, memiliki nurani, bertanggung

jawab, dan sadar akan arti kebebasan bagi manusia serta mandiri dan mampu bersaing.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang dimuat dalam UUD Tahun

1945 adalah :

Pasal 27 : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tidak

ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

negara

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan

dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-Undang ini

memuat antara lain hal-hal seperti berikut :

1. Asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum :

a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.

b. Asas musyawarah dan mufakat.

c. Asas kepastian hukum dan keadilan.

d. Asas proporsionalitas.

e. Asas manfaat.

2. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka

umum adalah :

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab.

xxxiv

b. Mewujudkan perlindungan hukum dan menjamin kemerdekaan

menyampaikan pendapat.

c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan

kreativitas sebagai warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.

d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau

kelompok.

3. Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum :

a. Mengeluarkan fikiran secara bebas.

b. Memperoleh perlindungan hukum.

4. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di

muka umum.

a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

b. Menghormati aturan-aturan moral yang dihormati umum.

c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.

e. Menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

5. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :

a. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dsb, secara

demonstratif di muka umum.

b. Pawai, yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

c. Rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan

pendapat dengan tema tertentu.

d. Mimbar bebas, yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang

dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

6. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum adalah :

a. Dilaksanakan di tempat terbuka untuk umum kecuali di lingkungan istana

Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara

atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital

nasional serta pada hari besar nasional.

b. Peserta penyampaian pendapat di muka umum dilarang membawa benda-

benda dapat membahayakan keselamatan umum.

xxxv

c. Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberi tahu secara tertulis

kepada Polri selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

d. Pemberitahuan secara tertulis yang dimaksud tidak berlaku bagi kegiatan

ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

e. Surat pemberitahuan harus memuat :

(a) Maksud dan tujuan.

(b) Tempat, lokasi dan rute.

(c) Waktu dan lama.

(d) Bentuk.

(e) Penanggung jawab.

(f) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan.

(g) Alat peraga yang diperlukan.

Bab XA Pasal 28 A - 28 J :

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga

memuat bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Bab XA Pasal 28A-28J.

Disamping itu kita juga sudah mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hak

asasi manusia yaitu Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999.

Penambahan rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan

hanya untuk mengakomodasi pandangan HAM sebagai isu global, akan tetapi juga

HAM merupakan salah satu syarat negara hukum, menjadi indikator tingkat peradaban,

tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.

Terkait dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang sudah kita

bicarakan pada konsep Hak dan Kewajiban pada sub bagian terdahulu, hal ini terlihat

pada Pasal 28J yang berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

xxxvi

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29 :

(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal 30 :

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut seta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI

sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

(3) TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat

negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memlihara keutuhan

dan kedaulatan negara.

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi,

melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

(5) Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara RI dalam menjalankan

tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan

diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002

tentang Pertahanan Negara yang memuat antara lain :

1. Hakekat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta

yang peyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban

warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

2. Tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan

negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala

bentuk ancaman.

xxxvii

3. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan

TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan

komponen pendukung

4. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber

Daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan untuk

dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen

utama.

5. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber

Daya Buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau

tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama

dan komponen cadangan.

6. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan Kewarganegaraan

b. Pelatihan dasar Kemiliteran secara wajib

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI

d. Pengabdian sesuai dengan profesi

Pasal 31 :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-Undang

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh

persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan

pendidikan nasional

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

Pasal 33 :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan

xxxviii

(2) Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 :

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak

xxxix

Latihan :

Untuk mengukur taraf pemahaman saudara terhadap bab ini, kerjakan tugas

berikut ini secara berkelompok, Kelas dibagi menjadi 5 kelompok, hasil kerja

kelompok tampilkan dalam diskusi kelas untuk memperoleh masukan dari kelompok

lain.

1. Jelaskan apa yang dimaksud penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan

bukan warga negara.

2. Apa yang dimaksud dengan asas Ius Songuinis dan Ius Soli dalam kewarganegaraan.

3. Jelaskan syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan RI.

4. Jelaskan karakter yang terdalam sila-sila Pancasila (pilih dua karakter untuk setiap

sila)

5. Sebutkan empat macam olah dalam karakter bangsa yang bersumber dari sila

Pancasila

6. Sebutkan empat karakter dasar yang dipilih untuk dilaksanakan di pendidikan tinggi

serta jelaskan bagaimana pelaksanaannya

7. Jelaskan 5 sifat hakikat manusia yang digunakan dalam pembinaan warga negara.

8. Berikab minimal 4 contoh pelanggaran yang sering terjadi terhadap Undang -

Undang nomor 9 tahun 1998.

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Sistem Pertahanan Rayat Semesta.

10. Jelaskan penyelengaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

BAB III

IDEOLOGI PANCASILA

Bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Indonesia sudah memiliki nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup, jiwa, dan kepribadian dalam pergaulan. Nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Indonesia terdapat dalam adat istiadat, dalam budaya, dan dalam agama-agama atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur itu merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan, baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi sesama manusia serta alam sekitarnya.

xl

Setelah mempelajari materi bagian ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan :

a. Memahami pengertian Ideologi Pancasila

b. Memahami proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

c. Memahami fungsi Pancasila baik sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

maupun sebagai Dasar Negara Indonesia.

d. Mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila yang

banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari

Kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh setiap warga terutama mahasiswa dalam rangka meningkatkan perannya sebagai warga negara yang berkualitas yang mencakup : warga negara yang cerdas (civic intelligence), warga negara yang bertanggung jawab (civic responsibility), dan warga negara yang berpartisipasi (civic participation). Kesemuanya itu dilandasi oleh Ideologi Pancasila baik sebagai Pandangan Hidup Bangsa maupun sebagai Dasar Negara.

Untuk membantu Saudara menguasai kemampuan di atas, pada bagian ini disajikan uraian seperti berikut :

a. Pengertian Ideologi Pancasila

b. Proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

d. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

A. Pengertian Ideologi Pancasila

Secara etimologis kata ideologi berasal dari bahasa Yunani “idea” yang berarti gagasan atau cita-cita dan “logos” yang berarti ilmu sebagai hasil pemikiran. Berdasarkan pengertian dua kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa ideologi adalah suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran. Dengan demikian ideologi dapat diartikan sebagai keseluruhan gagasan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi sebagai pedoman bagaimana manusia harus berpikir, bersikap dan bertindak.

Pancasila sebagai ideologi dapat diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di bumi

xli

Indonesia sejak dahulu kala yang bersumber pada adat istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara adalah digali, ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia, serta bersumber dari pandangan hidup bangsa. Dengan demikian maka ideologi Pancasila adalah milik semua rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu rakyat Indonesialah yang berkewajiban untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi terbuka, ideologi yang dapat beradaptasi terhadap proses kehidupan baru dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, namun tetap konsisten mempertahankan identitas dalam ikatan persatuan Indonesia.

B. Proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara historis, proses perumusan dasar negara Indonesia berawal dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI (Dokuritsu Junbi Choosakai) pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai realisasi dari janji Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di hadapaan parlemen Jepang di Tokio.

BPUPKI yang dibentuk 29 April 1945, baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan keesokan harinya langsung mengadakan sidang pertamanya. BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang yaitu pertama tanggal 29 Mei s.d. 1 Juni 1945, dan kedua 10 s.d. 17 Juli 1945. Masa sidang pertama ini adalah membicarakan dasar Indonesia Merdeka, dan muncul rumusan dasar negara dari Mr. Muhamad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan Ir. Soekarno (1 Juni 1945) dan Ir. Soekarno menyebutkan rumusan tersebut diberi nama Pancasila.

Untuk membahas dan merumuskan usulan-usulan tersebut, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia Sembilan (9 orang) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut berhasil merumuskan “Piagam Jakarta” yang didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila seperti berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

xlii

Pada tanggal 14 Juli 1945 (masa sidang kedua 10 s.d.17 Juli 1945) BPUPKI menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan dari Rancangan Undang-undang Dasar yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI (Dokuritsu Junbi linkai) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Panitia ini semula bersifat badan buatan Jepang, namun setelah Indonesia merdeka badan ini mempunya sifat sebagai Badan Nasional Indonesia yang kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting yaitu :

a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia

b. Sebagai pembentuk negara (yang menyusun Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

c. Mempunyai wewenang untuk meletakkan Dasar Negara (pokok kaidah negara yang fundamental) (Udin S. Winataputra, 2002).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI mensahkan rancangan UUD negara sebagai UUD yang kita kenal sekarang UUD 1945. Undang-undang Dasar yang disahkan PPKI itu terdiri dari Pembukaan dan Batang UUD yang berisi 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Pada bagian pembukaan alenia ke-4 tercantum rumusan dasar negara Pancasila yang susunannya sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /

perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

C. Pancasila sebagai Pandang Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa sangat memerlukan pandangan hidup, dengan pandangan hidup suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya serta memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pemikiran, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup adalah kristalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai

xliii

yang dimiliki, yang diyakini kebenarannya dan diharapkan memotivasi untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai pandangan hidup, sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya setiap sikap dan perilaku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menggunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari.

Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir, dan pola tindak yang dijiwai sila-sila Pancasila secara bulat atau utuh yang bersumber pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Berikut ini dikutipkan makna atau nilai Pancasila yang dikemukakan oleh Kartono dkk.

1. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa

b. Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajaran Nya

c. Mengakui dan memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya

d. Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain

e. Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama

2. Makna Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

a. Kesadaran dan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hati nurani

b. Pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia

c. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban

d. Mengembangkan sikap yang saling mencintai atas dasar kemanusiaan

e. Memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo slira dalam hubungan sosial

3. Makna Persatuan Indonesia

a. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia

b. Menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotongroyongan

xliv

c. Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa

d. Mengutamakan kepentingan bersama diatas pribadi dan golongan

4. Makna Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

a. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan

b. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial

c. Pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat

d. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama

e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan

5. Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya

b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

c. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban

d. Saling bekerjasama untuk mendapatkan keadilan

Pada masa Orde Baru, upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat cukup inten, hal ini bisa dilihat melalui program yang sangat populer yang bernama Podoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat P-4. Program ini diharapkan menjadi penuntun bagi manusia Indonesia untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Kemudian masing-masing sila Pancasila dibuatkan butir-butir wujud pengamalannya, yang berjumlah 45 butir. Setiap butir P-4 itu merupakan penuntun yang perlu dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dikembangkan pada masa Orde Baru melalui butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan ini menurut hemat kami cukup baik untuk menjadi pedoman, tapi sayangnya pada masa Orde Baru, butir-butir pedoman ini hanya dibicarakan, didiskusikan, dalam ruang penataran saja, orang hanya hapal Pancasila dengan butir-butir pedomannya, sementara itu kenyataannya sama sekali tidak diamalkan dalam kehidupan sehari bahkan perilakunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu begitu tiba masa reformasi, upaya yang populer dengan sebutan P-4 itu ditentang habis-habisan, termasuk badan pelaksananaya yang bernama BP-7 dibubarkan seolah olah menjadi barang terlarang di Indonesia.

Berikut dikutipkan 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila :

Sila Kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa

xlv

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang

Maha Esa

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai

dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang

adil dan beradab

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk

agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha

Esa

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang

menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang

dipercayai dan diyakininya

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

kepada orang lain

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya

sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia,

tanpa membedakan-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,

kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

8. Berani membela kebenaran dan keadilan

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

xlvi

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan

bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau

golongan

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila

diperlukan

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika

Sila Keempat : Kerakyaatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama

4. Musyawaraah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil

musyawarah

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil

keputusan musyawarah

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi

dan golongan

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai

kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan

bersama

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan

permusyawaratan

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

xlvii

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana

kekeluargaan dan kegotong-royongan

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

4. Menghormati hak orang lain

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap

orang lain

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya

hidup mewah

8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau

merugikan kepentingan umum

9. Suka bekerja keras

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan

kesejahteraan bersama

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan

keadilan sosial

Untuk memperluas pemahaman Saudara tentang Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa Indonesia berikut ini dikutipkan kajian Aksiologis Pancasila dari Uyoh Sadulloh (2011),bahasan Falsafah Pendidikan Pancasila dalam buku Pengantar Filsafat Pendidikan :

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Moral kemanusiaan yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

b. Saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang

berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya.

d. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

xlviii

Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Moral kemanusiaan yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalaah :

a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara

sesama manusia.

b. Saling mencintai sesama manusia.

c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

g. Berani membela kebenaran dan keadilan.

h. Bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia,

karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerja sama dengan bangsa

lain.

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Moral Persatuan Indonesia yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara

di atas kepentingan pribadi atau golongan.

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.

c. Cinta tanah air dan bangsa

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal

ika

Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Moral kerakyatan yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

b. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi, didahului dengan musyawarah dalam

mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

xlix

d. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil

keputusan bersama.

e. Musyawarah dalam demokrasi dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati

nurani yang luhur.

f. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai

kebenaran keadilan.

Sila Kelima : Keadilan Sosial

Moral keadilan sosial yang harus dihayati dan harus menjadi perilaku bangsa Indonesia adalah :

a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan

suasana kekeluargaan dan bergotong royong.

b. Bersikap realistis.

c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d. Menghormati hak-hak orang lain.

e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

f. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.

g. Tidak bersifat boros.

h. Tidak bergaya hidup mewah.

i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

j. Suka bekerja keras.

k. Menghargai hasil karya orang lain.

l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Demikian beberapa kutipan tentang nilai-nilai Pancasila yang pada dasarnya ada kesamaan. Pedoman nilai ini seharusnya kita jadikan tuntunan dalam berperilaku, rumusan pedoman nilai ini harus diamalkan dalam kehidupan oleh setiap warga Indonesia, kalau kita ingin hidup aman, damai, adil, makmur, dan sejahtera di bumi Indonesia ini. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini kita yakin akan dapat berhasil membangun negara ini menjadi negara yang maju bersing dengan negara-negara maju lainnya dan tujuan negara yang diamanatkan pembukaan UUD 1945 bisa kita capai. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan pengamalan Pancasila secara subyektif yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu juga meliputi lingkungan hidup pribadi, , hidup keluarga, dan hidup kemasyarakataan.

l

D. Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Sebagai dasar negara, maka Pancasila dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai landasan untuk menyelenggarakan negara, Pancasila ditafsirkan dalam bentuk aturan yaitu pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “......maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada .......”. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis-kanstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahanya.

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif (memaksa), artinya mengikat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara, ia harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara disertai sangsi-sangsi hukum. Berdasarkan uraian diatas maka fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara yang pada hakikatanya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan bernegara Indonesia. Karena Pancasila dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

Untuk menambah wawasan anda berikut ini dikutipkan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 adalah seperti berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945 ; merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-

undangan.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia

c. Undang-Undang ; Peraturan perundang-undanganan yang dibentuk oleh DPR

dengan persetujuan bersama Presiden

d. Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) ; Peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal yang memaksa

e. Peraturan Pemerintah ; Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya

li

f. Peraturan Presiden ; Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden,

materinya adalah yang diperintahkan oleh undang-undang atau untuk melaksanakan

peraturan pemerintah

g. Peraturan Daerah ; Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Segala peraturan perundang-undangan secara material harus berdasar dan bersumber kepada Pancasila, dan jika ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila, maka peraturan tersebut harus dicabut. Apabila Pancasila dikaitkan dengan batang tubuh UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersifat filosofis dituangkan / dijabarkan secara yuridis konstitusional kedalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Atas dasar itulah maka UUD 1945 diletakkan pada urutan teratas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila mempunya sifat subyektif dan obyektif, memiliki sifat subyektif karena Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan dikatakan bersifat obyektif, karena nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan (obyeknya) dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab (Udin S. Winataputra, 2002). Karena memiliki nilai yang obyektif universal dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara.

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Saudara mengenai materi diatas, harap Saudara kerjakan latihan berikut ini :

1. Jelaskan pengertian Ideologi dan Ideologi Pancasila !

2. Uraikan secara singkat proses terbentuknya Pancasila sebagai Dasar Negara !

3. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan Dasar Negara ?

4. Berikan contoh perilaku yang bertentangan dan yang sesuai dengan nilai-nilai

Pancasila !

(5 yang bertentangan dan 5 yang sesuai, berdasarkan masing-masing sila-sila Pancasila)

lii

BAB IV

IDENTITAS NASIONAL

Pertanyaan yang muncul seiring dengan mulai terasanya pengaruh globalisasi di

hampir semua sektor kehidupan manusia adalah mengapa suatu bangsa memerlukan

identitas? Bagi bangsa Indonesia, berbagai persoalan dalam negeri yang tumbuh

liii

berbarengan dengan munculnya penomena globalisasi seakan-akan memberi peringatan

akan kesadaran nasional untuk memperteguh identitas diri sebagai suatu bangsa.

Kesadaran tentang globalisasi menuntut semua bangsa untuk menyegarkan

kembali identitas nasional, tanpa harus menjadi eksklusif. Asykuri ibn Chamim dkk.

(2002) mengemukakan, penyegaran identitas nasional berarti pengungkapan unsur-

unsur positif yang mendukung kiprah sebuah bangsa di tengah pergaulan internasional

tetapi tidak mengembangkan nasionalisme sempit. Sebab tidak ada satupun bangsa di

dunia ini yang dapat maju tanpa kerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan :

1. Memahami identitas nasional, bagaimana identitas itu terbentuk, dan apa pentingnya

identitas nasional.

2. Dapat menjelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional

3. Memahami realitas masyarakat yang majemuk dan dapat menempatkan diri di

tengah-tengah masyarakat dengan baik.

4. Memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang merupakan bagian identitas

nasional

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas Nasional terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Identitas

diartikan sebagai ciri, tanda, atau jatidiri; sedangkan nasional dalam kontek

pembahasan ini berarti kebangsaan. Dengan demikian Identitas Nasional dapat

diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Jatidiri nasional suatu

bangsa tentu saja berbeda dengan jati diri bangsa lain, hal ini disebabkan oleh

perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Jatidiri nasional

bangsa Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang

sama. Berawal dari pengalaman masing-masing daerah dalam menghadapi kaum

penjajah, timbullah perasaan senasib untuk menghadapi para penjajah. Perasaan senasib

ini kemudian mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang banyak memiliki

perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa kita memiliki

kesamaan sejarah dalam melawan kaum penjajah. Pengalaman sejarah yang sama ini

liv

kemudian menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang akhirnya melahirkan identitas

nasional.

Lahirnya identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan

faktor obyektif, yaitu faktor yang berkaitan dengan geografis-ekologis dan demografis;

dan faktor subyektif, yaitu faktor-faktor historis, politik, sosial, dan kebudayaan yang

dimiliki bangsa itu. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai

daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi

antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan

demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia.

Robert de Ventos yang dikutip Manuel Castells (Asykuri ibn Chamim dkk,

2002) mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional sebagai hasil interaksi

historis antara empat faktor penting yaitu :

1. Faktor primer mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang

sejenis.

2. Faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi,

lahirnya angkatan bersenjata moderen, dan sentralisasi monarkis

3. Faktor penarik mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi,

tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional.

4. Faktor reaktif meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas

alternatif melalui memori kolektif rakyat

Dalam kontek ke-Indonesiaan, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-

nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dasar

tersebut kemudian diformulasikan dan diberi nama Pancasila. Dengan demikian hakikat

identitas nasional bangsa Indonesia adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin

dalam penataan kehidupan dalam arti luas, misalnya dalam aturan perundang-undangan

dan hukum, sistem pemerintahan, serta nilai etika dan moral yang secara normatif

diterapkan di dalam pergaulan nasional maupun internasional.

Secara fundamental, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia

memiliki kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan sebagai dasar negara

membentuk identitas nasional bangsa Indonesia, menjadi cita-cita bersama berisi

konsep, prinsip, dan nilai-nilai dasar. Secara instrumental, unsur identitas nasional

lv

meliputi UUD 1945 dan tata peraturan perundang-undangan, lembaga negara,

semboyan negara, bendera negara, dan lagu kebangsaan.

B. Unsur Pembentuk Identitas Nasional

1. Wilayah geografi

Wilayah geografi Indonesia secara historis adalah wilayah yang semula menjadi

wilayah kekuasaan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Majapahit, yang meliputi

seluruh wilayah nusantara, sebagian wilayah Thailand, Malaysia, Singapura hingga

wilayah Filipina terutama dibawah pemerintahan Raja Sriwijaya : Balaputradewa, dan

dibawah pemerintahan Raja Majapahit : Hayamwuruk. Ketika Bangsa Indonesia

menyatakan diri menjadi Bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, secara politik

para pendiri bangsa menetapkan bahwa wilayah geografi yang menjadi identitas

nasional Republik Indonesia adalah seluruh wilayah nusantara yang meliputi seluruh

wilayah bekas jajahan Belanda.

2. Suku Bangsa

Suku bangsa sebagai unsur pembentuk identitas nasional dapat dibagi kedalam

dua kelompok yaitu suku bangsa Askriptif dan kelompok migran. Suku bangsa

Askriptif adalah suku bangsa yang sudah ada di wilayah geografi nusantara, sedangkan

kelompok migran yang telah menyatakan diri menjadi warga negara dan setia terhadap

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan dasar negara, meliputi

kelompok migran asal Asia seperti Tionghoa, Arab, dan India. Kelompok migran asal

Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Italia. Kelompok migran asal Amerika seperti

Kanada dan Amerika Serikat. Kelompok migran asal Afrika seperti Mesir dan Nigeria.

Oleh karena itu bangsa Indonesia terbentuk dari RAS dan suku bangsa yang majemuk,

sebagian besar termasuk suku bangsa Askriptif. Di Indonesia terdapat lebih kurang 300

suku bangsa dengan bahasa dan dialek yang berbeda.

3. Agama

Agama menjadi unsur pembentuk identitias nasional berdasarkan realitas bahwa

bangsa Indonesia tergolong sebagai rakyat agamis, yang secara sadar bersama-sama

membangun hubungan yang rukun antara umat se-agama dan antar umat beragama.

lvi

Memahami kemajemukan agama yang ada di Indonesia pemerintah Republik Indonesia

mengakui kemajemukan tersebut yaitu Hindu, Budha, Kristen, Katholik, Islam, dan

Konghuchu. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) agama-agama

tersebut sebagai agama resmi negara kecuali konghuchu. Sejak pemerintahan Presiden

Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan dan Konghuchu diakui

sebagai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan dalam beragama merupakan anugerah

dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri, sehingga harus dikelola dengan wajar

agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan hidup

bangsa dan negara Republik Indonesia karena dapat menjadi sumber konflik dan

pemicu perpecahan atau disintegrasi bangsa. Sebagai upaya mencegah resiko konflik

antar umat beragama diantaranya adalah saling mengakui secara positif keberadaan

agama dan para pemeluknya serta saling menghormati prinsip satu sama lainnya.

4. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi unsur pembentuk identitas nasional karena realitas bahwa

kebudayaan yang dipelihara dan bekembang didalam lingkungan setiap suku bangsa

berisi nilai-nilai dasar yang secara kolektif digunakan oleh para pendukungnya untuk

menafsirkan dan memahami lingkungan serta digunakan sebagai pedoman berpikir,

bersikap, dan bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Disamping berisi

nilai-nilai dasar yang bersifat kerohanian atau filosofis, kebudayaan dapat bersifat

material berupa himpunan benda-benda kongkrit yang diam atau bergerak sebagai hasil

teknologi.

5. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia yang sekarang digunakan sebagai bahasa pemersatu Bangsa

Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam interaksi antar suku bangsa yang

mendiami kepulauan nusantara, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung jauh

sebelum kemerdekaan. Dalam fungsinya sebagai bahasa penghubung itulah bahasa

Melayu kemudian ditetapkan oleh para pemuda dari Sabang sampai Marauke sebagai

bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta.

lvii

C. Perjuangan Menjadi Satu Bangsa

Kesadaran Bangsa Indonesia untuk berbangsa sejalan dengan terjadinya

pergolakan kebangkitan bangsa-bangsa terjajah di dunia untuk membentuk negara

merdeka, berdaulat, dan mengatur diri sendiri. Dr. Wahidin Sudiro Husodo merupakan

orang yang berjasa membangkitkan kesadaran untuk membangun jiwa kebangsaan.

Pada tanggal 20 Mei 1908 Beliau mendirikan Budi Utomo yaitu organisasi pergerakan

nasional pertama yang didirikan oleh mahasiswa sekolah dokter pribumi antara lain

Sutomo, Suradji, dan Gunawan Mangunkusumo, di Jakarta. Sejak itu semangat

kebangsaan semakin berapi-api dengan lahirnya berbagai organisasi pergerakan

nasional seperti Serikat Islam (1912), Indische Partij (1912), Partai Nasional Indonesia

(1927), Partai Indonesia (1931), PNI Baru (1933), serta berbagai organisasi pemuda

seperti Jong Java, Jong Sumatera dan Jong Celebes.

Pada tahun 1926 tokoh-tokoh organisasi pergerakan nasional mengadakan

Kongres Pemuda I dengan menghsilkan kesepakatan untuk menggalang persatuan dari

seluruh organisasi untuk melawan penjajah Belanda. Kebulatan tekad untuk menjadi

bangsa Indonesia di tindak lanjuti dengan mengadakan Kongres Pemuda II dan pada

tanggal 28 Oktober 1928 menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Sosok perjuangan semakin jelas baik secara politik maupun secara fisik. Diantara para

tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh pemuda itu Ir.Soekarno tercatat sebagai sosok yang

mampu menggelorakan semangat kebangsaan (Nasionalisme).

Perang Dunia II berperan dalam menghentikan penjajahan Belanda, tetapi

kemudian bangsa Indonesia jatuh kedalam cengkraman Jepang. Guna mendapatkan

simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan tentara sekutu, pemerintah

pendudukan Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang diberi tugas

untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, para

tokoh pergerakan nasional yang menjadi anggota BPUPKI mengusulkan pembentukan

badan baru bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kepada

pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota yang

mewakili seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah

tanpa syarat kepada sekutu, keesokan harinya 15 Agustus 1945 para tokoh pemuda

meminta Ir. Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia, tetapi Ir. Soekarno menolak

sebelum membicarakannya terlebih dahulu dengan PPKI. Ir. Soekarno dan Drs. Moh.

lviii

Hatta diboyong ke Rengasdengklok dan didesak untuk segera melaksanakan proklamasi

kemerdekaan. Pada malam harinya kedua tokoh tersebut dijemput oleh Ahmad

Soebardjo kembali ke Jakarta untuk menyelenggarakan rapat PPKI di rumah Laksana

Muda Maeda di jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Menjelang rapat PPKI, Ir. Soekarno dan

Drs. Moh. Hatta menemui Mayjen Nisyimura untuk meminta pendapat mengenai

pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nisyimura tidak bisa memberikan

keputusan apapun karena Jepang dalam kondisi bangsa yang kalah perang. Hal ini

mendorong bangsa Indonesia untuk mengambil keputusan menyatakan diri sebagai

bangsa merdeka, berdaulat dan mengatur diri menurut kekuatan sendiri tanpa campur

tangan pemerintah kolonial Jepang. Malam itu teks proklamasi dirumuskan oleh Ir.

Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ahmad Soebardjo, selanjutnya diserahkan kepada

Sayuti Melik untuk diketik. Setelah disetujui oleh anggota PPKI dan para pemuda yang

hadir di jalan Imam Bonjol I Jakarta, atas saran Soekarni teks proklamasi

ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada saat itu juga diputuskan bahwa teks proklamasi akan dibacakan di kediaman Ir.

Soekarno jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, pada pukul 10 WIB. Keesokan harinya

17 Agustus 1945 pukul 10 WIB teks proklamasi dikumdangkan melalui siaran radio

milik pemerintahan jajahan Jepang ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan tahun

1945 serta perang kemerdekaan yag berlangsung antara tahun 1945-1949 merupakan

wujud yang paling nyata dari meluapnya kesadaran kebangsaan di kalangan rakyat

Indonesia.

D. Pemberdayaan Pancasila menjadi Identitas Nasional

Untuk memberdayakan Pancasila menjadi identitas nasional dalam konteks

kehidupan kebangsaan Indonesia, Supriatnoko (2008) mengemukakan upaya-upaya

pokok yang terus-menerus dilakukan adalah :

a. Memperkuat kesadaran terhadap ideologi Pancasila

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus mampu diwujudkan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai nilai praksis yang mencerminkan nilai-

nilai dasar tersebut.

b. Memperkuat daya tahan

lix

Pengaruh sistem ideologi liberal sebagai misi utama globalisasi harus mampu

ditempatkan dalam proporsinya sebagai nilai praksis milik ideologi asing, sehingga

kualitas kesadaran dan komitmen dari bangsa Indonesia untuk memegang teguh

nilai-nilai dasar ideologi Pancasila harus tetap terjaga dan direalisasikan dalam

kehidupan berbangsa yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan

pertahanan keamanan.

c. Meningkatkan daya tahan

Karena manusia Indonesia sebagai mahluk monoprulalis, maka berbagai aspek

individu harus secara berkelanjutan dikembangkan agar terbentuk kepribadian

tangguh meliputi aspek intelektual, motivasi dan kreativitas, moral dan sikap sebagai

bangsa Indonesia. Realisasi Pancasila sebagai Dasar/Ideologi negara dan Pancasila

sebagai Pandangan Hidup bangsa oleh setiap warga negara akan meningkatkan daya

tahan bangsa kita.

d. Memperkuat semangat kebangsaan

Revitalisasi ideologi Pancasila sebagai identitas nasional didalam percaturan

globalisasi membutukan kesadaran, dukungan dan semngat dari seluruh rakyat

Indonesia melalui motor penggeraknya yaitu elite politik, insan pers, anggota

legislatif, yudikatif tokoh agama, pendidik, cendekiawan, pemuda, wanita, tokoh

adat dan masyarakat serta para penguasa. Mereka semua merupakan agen vital yang

dapat membangkitkan kembali ideologi Pancasila sebagai identitas nasional bangsa

Indonesia.

Upaya memperkuat Pancasila sebagai identitas nasional memerlukan langkah-

langkah pembinaan seperti berikut :

1. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan dan

ditingkatkan

2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan

nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan

lx

dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia

yang berubah dengan cepat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia

3. Bhinneka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara yang bersumberdari

Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang

majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan

wilayah serta moralitas yang royal dan bangga terhadap bangsa dan negara.

4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara harus dihayati dan

diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan,

lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan

keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud.

5. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, harus menunjukkan keseimbangan

antara fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya

materialisme dan sekularisme. Pembangunan harus adil dan merata di seluruh

wilayah negara dengan memperhatikan kondisi geagrafis negara untuk memupuk

rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

6. Pendidikan Moral Pancasila harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum setiap

tingkat pendidikan dengan cara mengintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran.

Pendidikan Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat melalui

pendidikan pendidikan luar sekolah dengan mengintegrasikan kedalam setiap

program pendidikan non formal yang ada di masyarakat.

E. Identitas Nasional Indonesia

1. Bahasa Nasional (Bahasa Indonesia)

2. Bendera Negara (Sang Merah Putih)

3. Lagu Kebangsaan (Indonesia Raya)

4. Lambang Negara (Garuda Pancasila)

5. Semboyan Negara (Bhinneka Tunggal Ika)

6. Dasar Negara (Pancasila)

7. Hukum Dasar Negara (UUD 1945)

lxi

8. Bentuk Negara (NKRI)

9. Cara Pandang Bangsa (Wawasan Nusantara)

10. Kebudayaan Nasional (Pengakuan terhadap kebudayaan daerah)

Latihan :

1. Jelaskan pengertian Identitas Nasional !

2. Sebutkan unsur-unsur pembentuk identitas nasional !

3. Mengapa suatu bangsa memerlukan identitas nasional?

4. Apa yang diperlukan oleh negara yang masyarakatnya majemuk seperti

Indonesia untuk menjaga integrasi nasional ?

5. Jelaskan pendapat saudara tentang Pancasila menjadi unsur pemersatu bangsa

Indonesia sekaligus menjadi identitas bangsa Indonesia ?

6. Jelaskan langkah-langkah memperkuat Pancasila sebagai identitas nasional !

BAB V

DEMOKRASI INDONESIA

lxii

Kebebasan dalam demokrasi sesungguhnya bukan merupakan sebuah kebebasan

yang mutlak, melainkan kebebasan yang memiliki koridor dan batasan, termasuk

dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang lain. Walaupun peningkatan kesadaran

tentang nilai-nilai demokrasi terasa semakin marak dikalangan aktivis politik, intektual,

media masa, LSM, belum berarti bahwa demokrasi telah benar-benar tegak di bumi

Indonesia. Sampai saat ini masih sering dijumpai adanya upaya pemaksaan kehendak

dengan kekerasan, tindakan korupsi dikalangan pemerintahan.

Bab ini memuat dua bagian yaitu : pertama, membicarakan tentang Konsep dan

Prinsip Demokrasi, kedua, membicarakan Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Setelah

mempelajari bagian ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi.

2. Menjelaskan hubungan prinsip demokrasi universal dengan konteks demokrasi

di Indonesia.

3. Mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan

4. Mengambil prakarsa dalam pengembangan budaya demokrasi di Indonesia.

A. Konsep dan Prinsip Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos

artinya rakyat, dan kratein artinya pemerintah atau kekuasaan. Berdasarkan arti dua

kata di atas maka secara sederhana demokrasi bisa kita artikan pemerintah oleh rakyat,

dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Diantara beberapa pengertian

tentang demokrasi, pengertian yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln dengan

sebuah kalimat yang sederhana dan mudah dipahami dapat dijadikan rangkuman

pengertian yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kalimat pengertian tersebut memang sederhana, akan tetapi bagaimana praktik /

pelaksanaannya ternyata tidak semudah seperti apa yang tersurat dalam pengertian itu.

Bagaimana cara pelaksanaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, bagaimana rakyat

melaksanakan pemerintahan itu, dan bagaimana agar pemerintahan itu diperuntukkan

bagi rakyat, dalam pelaksanaan semua itu mengundang perdebatan panjang.

lxiii

Bentuk pemerintahan oleh rakyat tersebut pernah benar-benar diterapkan secara

harfiah pada masa sebelum masehi yaitu masa pemerintahan Yunani kuno, ketika itu

rakyat secara langsung menjadi penentu kebijaksanaan pemerintah, mereka dapat

berbicara dan memberikan suara secara langsung di dalam dewan sebagai forum

penentu kebijakan. Pada masa itu jumlah penduduk tidak melebihi dari 10.000 warga.

Masa ini ketika jumlah penduduk semakin banyak dan setiap penduduk tidak mungkin

bisa terlibat secara langsung, maka kita membutuhkan demokrasi perwakilan untuk

memutuskan berbagai persoalan bersama, hal ini menuntut dibentuknya pemerintahan

dan dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki

mandat dari rakyat untuk menjalankan tugas eksekutif dan legislatif. Karena dipilih dan

memperoleh mandat dari rakyat maka merekapun harus mempertanggungjawabkan

penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi.

Sebenarnya demokrasi tidak hanya menyangkut pemerintahan dan perwakilan

saja dan tidak hanya menyangkut hak memilih dan hak dipilih, tetapi demokrasi pada

masa kini menyangkut adanya pengakuan terhadap kesetaraan diantara warga negara,

kebebasan warga negara untuk melakukan partisipasi politik, kebebasan untuk

memperoleh berbagai sumber informasi dan komunikasi, serta kebebasan untuk

menyuarakan ekspresi. Dengan demikian demokrasi melindungi kebebasan,

mengedepankan kesetaraan, dan membuka partisipasi bagi warga negara.

Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berwujud ideologi

yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik seperti partai politik,

lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Kelestarian demokrasi memerlukan partisipasi rakyat yang bersepakat mengenai makna

dan paham bekerjasama serta kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka. Demokrasi

yang kuat bersumber kepada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai

kemaslahatan bersama. Dewasa ini istilah demokrasi sudah lebih luas mencakup

demokrasi ekonomi, kebudayaan, dan bahkan demokrasi menjadi sikap hidup yang

mencakup segala bidang kehidupan.

Penerapan demokrasi di berbagai negara bisa jadi berbeda-beda hal ini tidak

terlepas dari sejarah, kondisi sosial kultural, ideologi, tujuan nasional, dan aspek-

aspek lain yang tidak sama di setiap negara. Sebagai suatu kondisi ideal demokrasi

lxiv

tentu dicita-citakan oleh banyak kalangan, tetapi upaya menuju demokrasi yang ideal

merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Dibawah pemerintahan yang otoriter tidak

ada demokrasi karena hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan poilitik,

kebudayaan, atau ekonomi dibatasi. Karena itu dukungan rakyat terhadap demokratisasi

akan sangat menentukan keberhasilan proses tersebut. Demokratisasi biasanya diawali

dengan meluasnya kebebasan, media massa diberi kelonggaran, masyarakat luas

melakukan partisipasi sosial melalui organisasi serta berkembangnya penghargaan

terhadap keragaman.

Upaya untuk menuju demokrasi yang mantap membutuhkan partisipasi dari

segenap elemen masyarakat, lembaga-lembaga negara, militer, partai politik, dan

organisasi-organisasi politik lainnya. Yang perlu dipahami bersama adalah segenap

elemen tersebut harus bersepakat bahwa nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang

harus dikedepankan dalam keseluruhan proses. Jika kesepakatan ini terbangun maka

tidak akan ada pihak yang menjalankan praktek-praktek non demokratis untuk

memperjuangkan kepentingannya.

Kriteria untuk proses demokrasi (demokratisasi) menurut Robert A. Dahl yang

dikutip Budianto (2004) adalah :

1. Partisipasi efektif; Sebelum sebuah kebijaksanaan digunakan oleh negara, seluruh

anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif agar

pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota yang lainnya sebagaimana

seharusnya kebijaksanaan itu dibuat.

2. Persamaan suara; Setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama dan efektif

untuk memberikan suara dalam membuat sebuah keputusan dan seluruh suara harus

dihitung sama.

3. Pemahaman yang jelas; Setiap anggota harus menpunyai kesempatan yang sama

dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan

konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.

4. Pencakupan orang dewasa; Semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa

yang menjadi penduduk tetap, seharusnya memiliki hak kewarganegraan penuh

yang ditunjukkan oleh kriteria di atas.

Dalam pengertian yang mendasar, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat

yang berarti partisipasi rakyat sangat penting. Tetapi partisipasi tersebut tidak akan

lxv

dapat dilaksankan dengan baik jika tidak terdapat kebebasan dan kesetaraan di antara

warga negara. Selain itu harus ada hukum yang mengatur segenap aspek kehidupan dan

juga harus ada wahana yang menjadi tempat menyalurkan aspirasi warga negara. Setiap

warga negara seharusnya terlibat dalam pembuatan keputusan politik, baik secara

langsung maupun melalui wakil-wakil pilihan mereka.

Dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap negara yang

menerapkan demokrasi memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip

yang dianut. Beberapa prinsip demokrasi yang dianut secara universal, mencakup :

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan keputusan politik.

Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan, terutama ditujukan untuk

mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik, pemilu menjadi salah satu

cara untuk melakukan partisipasi politik. Masyarakat dapat pula menyampaikan

kritik, mengajukan usul, atau memperjuangkan kepentingan melalui saluran-saluran

lain yang demokratis sesuai dengan undang-undang.

2. Persamaan (kesetaraan) di antara warga negara.

Masalah persamaan, menjadi kepentingan utama dalam teori dan praktek politik.

Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik,

persamaan dimuka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, persamaan

sosial atau persamaan hak.

3. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui oleh warga negara.

Kebebasan dan kemerdekaan diperlukan untuk memberi kebebasan kepada warga

negara agar dapat memperjuangkan kepentingan dan kehendaknya serta melakukan

kontrol terhadap penyelenggara negara. Kebebasan tersebut terutama menyangkut

hak-hak kebebasan yang telah tercakup dalam hak asasi manusia seperti hak politik,

ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan dan

hak pribadi.

4. Suremasi hukum.

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh penguasa maupun

oleh rakyat, tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama

lxvi

hukum, karena itu pemerintah harus didasakan pada hukum yang berpihak kepada

keadilan (rule of law). Setiap warga negara berdiri setara dihadapan hukum tanpa

ada pengecualian. Jika hukum dibuat atas nama keadilan dan disusun dengan

memperhatikan pendapat rakyat, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan apalagi

melecehkan hukum dan lembaga hukum.

5. Pemilihan Umum Berkala.

Pemilihan umum, sebagai mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintah

secara periodik, juga merupakan sarana utama bagi partisipai politik individu yang

hidup dalam suatu masyarakat. Pemilihan umum menjadi kunci untuk menentukan

apakah sistem itu demokratis atau bukan. Sistem pemilihan menjadi suatu alat

penting, bagi partisipasi politik, sekaligus menjadi sarana bagi pelaksanaan

perubahan kekuasaan politik secara damai. Pemilu merupakan salah satu jalan untuk

mewujudkan pemerintahan yang memiliki wewenang yang sah (legitimasi) dengan

dukungan rakyat.

B. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam

organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok

tersebut. Keinginan orang- orang yang hidup berkelompok tersebut ditentukan oleh

pandangan hidup, falsafah hidup, dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

Paham demokrasi yang sejak awal kemerdekaan diterapkan di Indonesia,

sesungguhnya mengacu kepada nilai-nilai pancasila. Asas musyawarah mufakat dan

kekeluargaan / gotong-royong, merupakan prinsip dan nilai-nilai luhur yang telah lama

berkembang. Hakikat demokrasi Pancasila yang kemudian dikembangkan dalam bidang

politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi falsafah / ideologi negara yang sangat

mungkin dapat berkembang sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang

pluralistik.

Rumusan singkat demokrasi pancasila tercantum dalam sila ke-empat Pancasila

yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /

perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang

lxvii

terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya secara bulat dan utuh. Beberapa rumusan

mengenai pengertian Demokrasi Pancasila yang dikutip S. Sumarsono dkk. (2005) :

a. Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H

Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang besumber kepada

kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujdannya seperti dalam

ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

b.Sri Sumantri, S.H

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang mengandung semangat

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

dan keadilan sosial.

c. S. Sumarsono dkk.,(2005)

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai

falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila

Pancasila. Ini berarti bahwa :

1) Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia

adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai

pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

2) Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah pancasila

menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.

3) Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi

dan komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di

bidang pemerintahan atau politik.

4) Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan

penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.

5) Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila

melalui politik pemerintahan.

lxviii

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang khas dengan ciri pokok

mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Rumusan formal nilai-nilai pancasila mendasarkan

diri pada kerakyatan, demokrasi diwujudkan dalam suatu proses musyawarah untuk

mencapai mufakat, dalam prinsip ini terkandung kegotongroyongan, demokrasi juga

diwujudkan dalam sistem perwakilan.

Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah

pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai nilai-nilai falsafah pancasila

dan berlangsung menurut hukum yang berkiblat kepada kepentingan, aspirasi, dan

kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya dijabarkan secara

formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip

demokrasi universal, secara normatif dapat kita simak sebagai berikut :

Tabel 3. Prinsip-prinsip Demokrasi Universal dan Demokrasi Pancasila

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Demokrasi Universal Demokrasi Pancasila

1. Keterlibatan warga negara dalam

pembuatan keputusan politik.

2. Tingkat persamaan tertentu di antara

warga negara.

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan

tertentu yang diakui dan dipakai oleh

para warga negara.

4. Suatu sistem perwakilan.

5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan

mayoritas.

1. Persamaan bagi seluruh rakyat

Indonesia.

2. Keseimbangan antara hak dan

kewajiban.

3. Pelaksanaan kebebasan yang

bertanggungjawab secara moral

kepada Tuhan YME, diri sendiri, dan

orang lain.

4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

5. Pengambilan keputusan dengan

musyawarah mufakat.

6. Mengutamakan persatuan nasional

dan kekeluargaan.

7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita

nasional.

lxix

Keterkaitan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan demokrasi pancasila

dipraktikkan secara khusus melalui masuknya nilai dan kepribadian Indonesia yang

khas sebagaimana tercermin melalui dasar negara Pancasila. Demokrasi Indonesia

merupakan demokrasi yang khas dengan ciri pokok mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Rumusan formal demokrasi pancasila mendasarkan diri pada kerakyatan dan juga

mencakup demokrasi politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Demokrasi

diwujudkan dalam suatu proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam prinsip

ini terkandung kegotongroyongan. Demokrasi juga diwujudkan dalam sistem

perwakilan.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara kekuasan adalah rakyat dan membaginya

dalam lembaga-lembaga pemegang kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) BAB II Pasal 3 ayat (1).

2. Kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang diberikan rakyat kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), BAB VII Pasal 20 ayat (1).

3. Kekuasaan sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan rakyat kepada Presiden

BAB III Pasal 4 ayat (1).

4. Kekuasaan sebagain lembaga peradilan dan pengujian undang-undang diberikan

rakyat kepada Mahkamah Agung (MA), BAB IX Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A ayat

(1).

5. Kekuasaan sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara diberikan rakyat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BAB

VIIIA Pasal 23E ayat (1).

Beberapa lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD

Negara Republik Indonesia sesudah amandemen antara lain :

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi

melalui pemilihan umum BAB VIIA Pasal 22C ayat (1)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum, BAB

VIIB Pasal 22E ayat (5)

lxx

Komisi Yudisial (KY), berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung,

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

BAB IX Pasal 24B ayat (1)

Mahkamah Konstsitusi (MK), berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. BAB IX Pasal 24C ayat (1)

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan bangsa tahun 1945

samapai sekarang penerapannya sangat beragam walaupun sama-sama berlandaskan

ideologi Pancasila. Keragaman atau perbedaan penerapan itu dapat kita periodekan

seperti berikut :

a. Periode 1945 – 1949, dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi pancasila

namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal.

b. Periode 1949 – 1950, dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), berlaku

demokrasi liberal.

c. Periode 1950 – 1959, dengan UUDS 1950, berlaku demorasi liberal dengan

multipartai. Selama pemberlakuan demokrasi liberal, kehidupan politik dan

pemerintahan tidak stabil, Dewan Konstituante gagal menetapkan Undang-Undang

Dasar baru, suhu politik yang memanas membahayakan keselamatan bangsa dan

negara, yang akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit

Presiden kembali ke UUD 1945 yaitu pada tanggal 5 Juli 1959

d. Periode 1959 – 1965, dengan UUD 1945, seharusnya berlaku demokrasi pancasila,

namun yang diterapkan demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin dilaksanakan atas kesadaran dan keyakinan tidak cocoknya

praktik demokrasi Parlementer (Demokrasi Liberal) yang mengakibatkan rakyat

terpecah. Secara konsep demokrasi terpimpin memiliki keunggulan yang bisa dilihat

dari amanat Presiden dihadapan Dewan Konstituante 22 April 1959 tentang pokok-

pokok demokrasi terpimpin :

1) Demokrasi Terpimpin bukan diktator,

lxxi

2) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar

hidup bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong

3) Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan

kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi

4) Inti pemimpin dalam Demokrasi Terpimpin adalah Permusyawatan yang dipimpin

oleh hikmah kebijaksanaan

5) Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun

diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.

Akan tetapi dalam praktiknya konsep itu tidak terealisasi sepenuhnya dan sering

menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

e. Periode 1966 – 1998, dengan UUD 1945, seharusnya berlaku demokrasi pancasila,

akan tetapi pelaksanaannya cenderung otoriter. Berbagai penyimpangan dari

Pancasila dan UUD 1945 yang terjadi antara lain :

1) Penyelenggaraan Pemilu yang tidak adil dan tidak jujur

2) Pengekangan kebebasan berpolitik bagi warga negara terutama pegawai negeri

sipil

3) Masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan

4) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat

5) Sistem kepartaian yang tidak otonom dan tidak netral

6) Maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

7) Struktur anggota MPR tidak proforsional didominasi oleh pemerintah

f. Periode 1998 – sekarang, dengan UUD 1945, berlaku demokrasi pancasila cenderung

ada perubahan menuju demokratisasi :

1) Pemilihan Umum lebih demokratis

2) Partai politik lebih mandiri

3) Pengaturan Hak Asasi Manusia lebih jelas

lxxii

4) Lembaga demokrasi lebih berfungsi

Walaupun tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila berlandaskan konstitusional,

masih ada terlihat kelemahan dalam pelaksanaannya dan harus terus dikawal, yaitu:

1) Praktik demokrasi cendrung menerapkan konsep demokrasi liberal, kurang

bertolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong

2) Praktik korupsi, kolusi, nepotisme, semakim berkembang

3) Maraknya mafia peradilan dalam lembaga peradilan.

LATIHAN

Jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara berkelompok (5 orang)

1. Mengapa warga negara perlu berpartisipasi aktif dalam sistem politik

demokrasi.

2. Apa ukuran suatu pemerintahan yang demokratis.

3. Salah satu prinsip demokrasi yang berlaku universal adalah tingkat kebebasan

atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai warga negara. Bagaimana

pelaksanaannya di Indonesia selama masa orde baru.

4. Buat rumusan tentang demokrasi pancasila menurut kalimat anda sendiri!

5. Sikap apa yang perlu dikembangkan dalam sistem demokrasi terhadap

masyarakat Indonesia yang majemuk.

6. Jelaskan pendapat saudara bagai mana memberantas KKN dan mafia peradilan

lxxiii

BAB VI

NEGARA DAN KONSTITUSI

Secara kodrati manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki

identitas sebagai mahluk individu dan sekaligus mahluk sosial. Sebagai mahluk

individu sekaligus mahluk sosial, manusia dihadapkan pada kenyataan yang sangat

komplek, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenyataan ini

menimbulkan perlunya wadah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk asosiasi. Dari

sejumlah asosiasi yang ada, asosiasi negara merupakan asosiasi terpenting karena

didirikan untuk mengatur berbagai sistem kehidupan.

Dalam sebuah negara, rakyat harus tunduk dan patuh pada kekuasaan negara

dan, sebaliknya kekuasaan pemerintahan negara harus dibatasi agar penyelenggaraan

kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara akan

terlindungi. Gagasan inilah yang kita kenal dengan istilah konstitusi atau undang-

undang.

Bab V ini akan membahas tentang Negara dan Konstitusi, pengetahuan ini sangat

penting untuk dipelajari oleh mahasiswa baik ia sebagai warga negara terlebih lagi

mereka dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin generasi mendatang.

Setelah mempelajari materi yang berjudul Negara dan Konstitusi ini diharapkan

mahasiswa :

1. memahami hakikat Negara dan Konstitusi

2. memahami dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

3. menjadi warga negara yang ikut aktip membangun kehidupan demokratis

berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mencapai tujuan diatas maka pada bagian ini akan dibahas dua sub

bagian sebagai berikut :

a. Pengertian Negara dan Konstitusi

b. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia

lxxiv

A. Pengertian Negara dan Konstitusi

1. Pengertian Negara.

Kata negara yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa sansekerta Nagari

atau Nagara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Dari pengertian dasar tersebut,

berikut ini dikutipkan pengertian negara menurut beberapa pakar kenegaraan yaitu :

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia

yang bersama-sama mendiami atau wilayah tertentu dan mengakui adanya satu

pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa

kelompok manusia tersebut (Supriatnoko, 2008). Negara adalah suatu bentuk

pergaulan hidup tertentu yang harus memenuhi tiga syarat pokok : rakyat tertentu,

daerah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat (M. Nasrun, 1978). Negara adalah

suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu

pemerintahan yang sama (Djokosutono, 1982).

Dari ketiga pengertian diatas paling tidak ada tiga pokok pengertian yang

terkandung di dalamnya yaitu :

pertama, negara adalah organisasi kolompok manusia,

kedua, organisasi kelompok manusia itu mendiami wilayah tertentu, dan

ketiga, kelompok manusia itu mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat untuk

mengurus tata-tertib dan keselamatannya.

Berdasarkan ketiga pokok pengertian tersebut, maka negara pada hakikat

memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Wilayah, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal

bagi rakyatnya yang meliputi darat, laut, dan udara.

2) Rakyat, yaitu penduduk yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, tunduk pada

kekuasaan negara, dan mendukung negara bersangkutan.

3) Pemerintah, yaitu suatu organisasi yang bertindak atas nama negara dan

menyelenggarakan kekuasaan negara. Pemerintah berwenang untuk merumuskan

lxxv

dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di

dalam wilayahnya.

4) Kedaulatan, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya

dengan cara yang tersedia. Negara memiliki kekuasaan untuk memaksa semua

penduduknya menaati undang-undang dan peraturannya baik kedalam maupun

kedaulatan keluar. Untuk itu negara menuntut loyalitas mutlak dari warga

negaranya.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur negara dapat juga dikelompokkan

menjadi :

a. Bersifat Konstitutif, yang berarti bahwa di dalam negara tersebut terdapat wilayah,

rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat.

b. Bersifat Deklaratif, yang ditandai oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar,

dan pengakuan dari negara lain atau masuk dalam perhimpunan bangsa-bangsa di

dunia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan UUD 1945 yang

mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya, hak dan kewajiban warga

negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Kewajiban negara terhadap

warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir

batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya.

Implikasi perkembangan teori kenegaraan dalam proses terjadinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia dapat kita lihat pada hal berikut ini :

Pertama : Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses

yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi, akan tetapi perjuangan

kemerdekaan mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar

yang dicita-citakan.

Kedua : Proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang

kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah selesai

bernegara

lxxvi

Ketiga : Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan

adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk

menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Keempat : Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar

keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi

lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

Kelima : Religiusitas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan

bangsa Indonesia Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (Sumarsono. S dkk. :

2005)

Fungsi Negara :

Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai

bentrokan dalam masyarakat, negara bertindak sebagai stabilisator

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi ini sangat penting

terutama bagi negara-negara sedang berkembang.

Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar, untuk

itu maka negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.

Menegakkan keadilan yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.

Tujuan Negara

Tujuan negara berhubungan erat dengan organisasi negara yang bersangkutan.

Tujuan masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya, kondisi

geografis, sejarah pembentukan negara tersebut, serta pengaruh politik dari penguasa

negara yang bersangkutan. Secara singkat tujuan negara adalah menciptakan

kesejahteraan, ketertiban dan ketentraman semua rakyat. Bagi bangsa Indonesia tujuan

itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-empat,

meliputi :

a. Membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.

lxxvii

Kelembagaan Negara Republik Indonesia

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang

terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Adapun tugas dan wewenang MPR

antara lain :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilihan Umum

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

menurut Undang-Undang Dasar.

4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal

terjadi kekosongan Wakil Presiden.

5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik

yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum

sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dalam masa jabatan secara bersamaan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga

perwakilan rakyat, dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang,. DPR

memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. DPR terdiri atas anggota

Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yamg

merupakan wakil-wakil dearah provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat melalui

pemilihan umum.

DPD memiliki fungsi :

1) Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yamg

berkaitan bidang legislasi tertentu

2) Mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

lxxviii

d. Badan Pengawas Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang

mempunyai wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tangung jawab keuangan

negara. Badan bersifat bebas dan mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi

kekuasaan pemerintah. Tugtas BPK anatara lain :

1) Memerikasa laporan dan tanggung jawab keuangan negara

2) Memeriksa semua pelaksanaan APBN

e. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

pemegang kekuasaan kehakiman dan badan peradilan lainnya yang terlepas dari

pengaruh semua lembaga negara. Kekuasaan kehakiman ilakukan oleh Mahkamah

Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA membawahi bidang peradilan

dalam lingkup Peradilan Umum; Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

Lingkungan Peradilan Agama; Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

Lingkungan Peradilan Militer; Lingkungan Peradilan Tata Usaha.

f. Komisi Yudisial (KY)

KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan

wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY

memiliki wewenang untuk :

1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR

2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Kewajiban dan wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk :

lxxix

1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan

oleh UUD 1945.

3) Memutus pembubaran Partai Politik

4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

h. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala

negara ia merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia, dan sebagai kepala

pemerintahan ia memegang kekuasaan eksekutif, untuk melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan sehari-hari dibantu Menteri-Menteri dalam Kabinet. Wakil Presiden

secara umum memiliki tugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya, secara khusus wakil Presiden memiliki tugas :

1)Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan

pemecahan masalah-masalah menyangkut tugas kesejahteraan rakyat.

2) Melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan kementrian

atau departemen.

2. Pengertian Konstitusi.

Konstitusi bagi suatu negara adalah keseluruhan sistem aturan yang

menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan

negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintahan negara dan orang-

seorang yang berada dibawah pemerintahannya (Supriatnoko : 2008).

Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita menerjemahkan kata Constitution

(Inggris) dengan Undang-Undang Dasar. Dalam pemakaian istilah Undang-Undang

Dasar biasanya kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, karena semua

Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah tertulis. Constitution lebih luas mencakup

kesuluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara

mengikat penyelenggaraan suatu pemerintahan. Konstitusi yang tertulis disebut

Undang-Undang Dasar dan konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi. Undang-

lxxx

Undang dasar suatu negara adalah aturan-aturan pokok negara yang bersifat dasar dan

belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaraannya. Konvensi

adalah aturan-aturan pokok negara yang timbul dan terpelihara dalam praktek

penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Pada hakikatnya konstitusi itu mengandung pokok-pokok sebagai berikut :

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat

fundamental.

Sifat Konstitusi.

Formal : bahwa prosedur pembuatan konstitusi yang dilakukan harus secara

istimewa karena isinya penting, menyangkut nasib negara dan rakyat

seluruhnya.

Material, : bahwa isi konstitusi menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau

pokok bagi rakyat dan negara.

Fleksibel : konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan jaman, memuat hal-hal

yang pokok, dan untuk mengubahnya tidak memerlukan prosedur

yang istimewa, cukup dilakukan oleh badan pembuat Undang-Undang

biasa.

Kaku (rigid) : jika konstitusi itu tidak mudah mengikuti perkembangan jaman,

memuat hal-hal yang pokok dan pembuat konstitusi menetapkan

prosedur perubahan yang tidak mudah.

Perlu diketahui bahwa yang menentukan perlu atau tidaknya suatu konstitusi

diubah adalah kekuatan politik yang berkuasa pada suatu orde. Betapa kakunya suatu

konstitusi akan tetapi bila kekuatan politik yang berkuasa pada orde itu menghendaki

perubahan, maka konstitusi akan diubah. Sebaliknya, walaupun konstitusi fleksibel

tetapi jika kekuatan politik yang berkuasa tidak menghendaki adanya perubahan,

konstitusi tetap tidak akan berubah.

lxxxi

Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi

kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak

bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan

terlindungi. Dengan memperhatikan sifat dan fungsi konstitusi atau Undang-Undang

Dasar, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutf,

dan yudikatif.

b. Hak Asasi Manusia

c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar

d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang

Dasar

Meskipun Undang-Undang Dasar bukanlah merupakan salah satu syarat untuk

berdirinya suatu negara serta penyelenggaraan negara yang baik, dalam perkembangan

zaman modern dewasa ini Undang-Undang Dasar mutlak diperlukan. Sebab dengan

Undang-Undang Dasar baik penguasa negara maupun masyarakatnya dapat mengetahui

aturan atau ketentuan yang pokok / mendasar mengenai ketatanegaraannya. Undang-

Undang Dasar sebagai hukum tertinggi harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-

alat perlengkapan negara. Untuk menjamin agar ketentuan Undang-Undang Dasar

benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata sesuai dengan naskah, maka

setiap negara membentuk lembaga / badan yang berwenang terhadap Undang-Undang

Dasar atau konstitusi. Di Indonesia lembaga yang berwenang adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

B. Konstitusi pada Negara Republik Indonesia

Konsepsi konstitusi negara RI bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945,

dalam arti luas konstitusi Indonesia didasarkan pada Pancasila yang tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh. Lebih lanjut kemudian dijabarkan dalam

berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan

demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

lxxxii

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah

konstitusi negara kita yang ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus

1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut konstitusionalisme, konsep

negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai hukum dasar , Undang-Undang Dasar

1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek lain

seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur

bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.

Mekanisme demokrasi Pancasila tercantum dalam penjelasan Undang-Undang

Dasar 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan negara sebagai

berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

2. Indonesia menggunakan sistem konstutusional

3. Kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan MPR

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara dibawah Majelis

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

6. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR

7. Kekuasan kepala negara tidak tak terbatas

Perubahan / Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Pada awal era reformasi, berkembang dimasyarakat banyaknya tuntutan yang

didesakkan oleh berbagai komponen bangsa termasuk mahasiswa dan pemuda.

Tuntutan itu antara lain sebagai berikut :

1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)

4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah

5. Mewujudkan kebebasan pers

6. Mewujudkan kehidupan demokrasi

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang digulirkan beberapa kalangan masyarakat dan kekuatan sosial politik

didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis,

lxxxiii

pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pasal-

pasal yang menimbulkan multi tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan

negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan KKN yang memungkinkan kemerosotan

kehidupan nasional di berbagai kehidupan nasional.

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena

pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Sikap politik pemerintah yang diperkukuh dengan dasar hukum Ketetapan

MPR Nomor IV/MPR/1983 terntang referendum yang berisi kehendak untuk tidak

melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

perkembangan selanjutnya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Kemudian

tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam emapat

kali perubahan pada empat kali sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah sesuai

dengan Pasal 3 dan Pasal 37 yang menyatakan MPR berwenang mengubah dan

menetapkan Undang-Undang Dasar dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan

pertsetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

dilakukan MPR merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih

memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Perubahan dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali

perubahan yang merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Perubahan

pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang

tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001,

dan perubahan keempa pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 adalah untuk :

1. Menyempurnaakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan

nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

lxxxiv

Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila

2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan

rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham

demokrasi.

3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi

manusia yang sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban

umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-

citakan oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan

modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling

mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat an transparan, dan

pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi

perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman

5. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban

negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa,

menegakkan etika, moral an solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan

mewujudkan negara sejahtera.

6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi

eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan

wilayah negara dan pemilihan umum.

7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai

sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan

negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecendrungannya untuk

kurun waktu yang akan datang.

lxxxv

Latihan :

1. Tuliskan pengertian Negara serta sebutkan unsur-unsur negara !

2. Sebutkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia serta jelaskan fungsi

masing lembaga tersebut !

3. Tuliskan pengertian konstitusi dan jelaskan sifat-sifat konstitusi !

4. Bagaimana keterkaitan antara Negara dengan Konstitusi ?

5. Apa saja yang menjadi tuntutan Reformasi, dan apakah semua tuntutan tersebut

sudah tepenuhi ?

6. Jelaskan apa latar belakang dan tujuan amandemen / perubahan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 !

7. Identifikasi perubahan mana saja yang berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi

di Indonesia !

lxxxvi

BAB VII

GEOPOLITIK

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari

pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi

bangsa, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, keadaan alam,

wilayah, serta pengalaman sejarahnya. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu

konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Kehidupan

suatu bangsa senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena

itu wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi

berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam

mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan suatu bangsa perlu

memperhatikan tiga faltor utama :

1. Bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup

2. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya

3. Lingkungan sekitarnya.

Setelah mempelajari BAB VII ini diharapkan mahasiswa memiliki

kemampuan :

1. Menjelaskan pengertian geopolitik berdasarkan istilahnya, geopolitik menurut

bangsa Indonesia, dan ajaran geopolitik dari tiga tokoh : Frederich Ratzel, Rudolf

Kjellen, dan Karl Haushofer

2. Membedakan pokok ajaran geopolitik tiga tokoh diatas dengan cara pandang bangsa

Indonesia.

3. Menjelaskan pengertian dan landasan filosofis Wawasan Nusantara

4. Menjelaskan fungsi, tujuan, dan unsur dasar Wawasan Nusantara

lxxxvii

5. Menjelaskan langkah-langkah perjuangan bangsa dalam menegakkan wawasan

wilayah

Untuk mencapai tujuan diatas maka pada bagian akan disajikan bahasan

tentang :

A. Pengertian Geopolitik

B. Implementasi Geopolitik oleh tiga tokoh : Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, dan Karl

Haushofer.

C. Wawasan Nusantara

D. Wawasan Nusantara dari aspek Kewilayahan

A. Pengertian Geopolitik

Istilah Geopolitik adalah singkatan dari Geographical Politic, dicetuskan oleh

seorang sarjana ilmu politik Swedia yang bernama Rudolf Kjellen (1864–1922) pada

tahun 1900. Kjellen mencetuskan istilah tersebut dalam rangka mengemukakan suatu

sistem politik yang menyeluruh, meliputi Geopolitik, Demopolitik, Ekonomipolitik,

Sosiopolitik, dan Kratopolitik. Istilah geopolitik semula dipakai sebagai sinonim dari

Ilmu Bumi Politik (Political Geography) suatu cabang Ilmu Bumi yang dikembangkan

oleh Frederich Ratzel (1844–1904). Istilah Geopolitik kemudian dipopulerkan oleh

seorang Jerman yang bernama Karl Haushofer (1869-1946) pengembangannya

menjurus pada Ekspansionisme dan Rasialisme.

Menurut Encyclopedia Americana ; Ilmu Bumi Politik (Political Geography)

mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, Sedangkan Geopolitik mempelajari,

fenomena politik dari aspek geografi. Dengan kata lain perbedaannya terletak pada

fokus perhatian di masing-masing bidang, bidang geografi atau bidang politik.

Istilah Politik berasal dari bahasa Yunani Polistaia; polis berarti kesatuan

masyarakat yang berdiri sendiri (negara), sedangkan taia berarti urusan. Dalam bahasan

ini pengertian politik kita batasi pada dua konsep yaitu politik yang berasal dari bahasa

Inggris politics dan policy. Politics mengandung makna kepentingan umum warga

negara atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah

kekuasaan negara di pusat maupun di daerah. Policy mengandung arti kebijaksanaan,

yaitu penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin

terlaksananya suatu usaha, keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

Dari pengertian kedua istilah diatas, maka politik nasional mengintegrasikan

kedua pengertian itu baik untuk kepentingan umum maupun sebagai kebijaksanaan.

lxxxviii

Dengan demikian Politik Nasional adalah: asas haluan, usaha serta kebijaksanaan

tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan,

dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional untuk

mencapai tujuan nasional. (Lemhannas, 1996).

Berdasarkan uraian diatas, maka Geopolitik menurut bangsa Indonesia diberi

arti: Asas haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara dalam mencapai tujuan nasional

dengan memanfaatkan kentungan kondisi geografis negara.

B. Implementasi Geopolitik oleh tiga Tokoh Utama Frederich Ratzel, Rudolf

Kjellen, dan Karl Haushofer

1. Prederich Ratzel

Ratzel seorang ahli geografi kemudian mendalami biologi untuk memperluas

cakrawala pengetahuannya. Dalam bukunya Anthropo Geography dan Potische

Geography, dia menyatakan bahwa pertumbuhan negara mirip pertumbuhan organisme

yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang mencukupi agar dapat tumbuh

dengan subur. (Lemhannas, 1996). Pokok-pokok ajaran Ratzel yang disebut Teori

Ruang, menyebutkan bahwa :

a. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (mahluk hidup), yang

memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur

melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan

mati.

b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti

kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut makin besar kemungkinan kelompok

politik itu tumbuh.

c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari

hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan

langgeng.

d. Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya

alam. Apabila wilayah atau ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan

mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya, hal ini berarti

melegitimasi hukum ekspansi. Perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk

kegiatan ekonomi, perdagangan, perindustrian/produksi harus diimbangi dengan

pemekaran wilayah. Batas- batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara,

lxxxix

ruang hidup dapat diperluas baik secara damai maupun dengan jalan kekerasan atau

peperangan.

2. Rudolf Kjellen.

Kjellen melanjutkan ajaran Ratzel tentang teori organisme biologis, dia dengan

tegas mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme dan tunduk pada hukum

biologi. Pokok ajaran Kjellen adalah seperti berikut :

a. Negara merupakan suatu biologis, suatu organisme hidup yang memiliki

intelektualitas, negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas

agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.

b. Negara merupakan sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo

politik, dan krato politik.

c. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan

teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya : ke dalam untuk mencapai

persatuan dan kesatuan yang harmonis, sedangkan keluar untuk mendapatkan batas-

batas negara yang lebih baik. Kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol

kekuataan maritim.

3. Karl Haushofer

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut ajar Kjellen yang

bersifat ekspansionis dan rasial, bahkan dicurigai teori yang menuju kepada

peperangan. Haushofer dalam disertasinya mengutip Herakleitos menyatakan bahwa

Perang adalah bapak dari segala hal atau dengan kata lain Perang merupakan hal yang

diperlukan untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara. Pandangan Karl Haushofer

berkembang di Jerman ketika negara berada dibawah kekuasaan Adolf Hitler dan juga

di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi semangat militerisme dan pasisme.

Inti ajaran Haushofer adalah sebagai berikut:

a. Lebensraum (ruang hidup)

Hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan

keamanannya, tuntutan atas hak itu didasarkan pada teori negara adalah suatu

organisme yang tunduk pada hukum biologi. Hanya negara besar yang dianggap

tumbuh sedangkan negara kecil sudah ditakdirkan akan mati terserap oleh negara

besar.

b. Autarki (cita-cita untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri)

Setiap kesatuan politik harus menghasilkan apa yang diperlukannya, cita-cita ini

cukup rasional bila tidak diembel-embeli dengan ajaran organisme yang menyatakan

xc

bahwa suatu negara berhak mendapatkan sumber alam dari negara tetangga yang

kecil bila membutuhkannya.

c. Pan-region (Perserikatan Wilayah)

Aspirasi teritorial yang ekspansionis itu diperluas dengan mengusulkan

pengelompokan politik dunia kedalam tiga atau empat Pan-region yang masing-

masing akan dikepalai oleh salah satu negara besar yang ada diwilayah itu, dan

autarki dapat dilaksanakan di wilayah tersebut. Usul perserikatan wilayah adalah

sebagai berikut :

1) Pan-Amerika, Wilayahnya adalah benua Amerika dasn pemimpinnya adaalah

Amerika Serikat (USA)

2) Pan-Asia, terdiri dari bagian timur benua Asia, Autralia, dan kepulauan yang ada

diantaranya. Pemimpinnya adalah Jepang dia memberi nama wilayah ini

“Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”

3) Pan-Euro-Afrika yang akan dipimpin atau dikuasai Jerman

4) Pan- Uni Soviet, menguasai wilayah Rusia dan India.

d. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan

imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut.

e. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian pada strategi

perbatasan, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam

perjuangan mendapatkan ruang hidup.

C. Wawasan Nusantara

1.Pengertian

Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau

tanggapan inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan

kesatuan wilayah perairan dan gugus pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara

Samudra Pasifik dengan Samudra Indonesia serta diantara benua Asia dengan benua

Australia.

Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia

merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk

menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang

bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan

xci

istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan

Nusantara.

Sebagai geopolitik Indonesia, berikut ini dikutipkan pengertian Wawasan

Nusantara:

a. Rumusan berdasarkan Tap. MPR No. II tahun 1993 dan tahun 1998 tentang GBHN.

Wawasan Nusantara yang merupakan Wawasan Nasional yang bersumber pada

Pancasila dan UUD 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai

diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta

kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

b. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkunganhya berdasarkan ide

nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi

bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata

hidup dan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.

(Lemhannas, Kewiraan Untuk Mahasiswa, 1996)

c. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang

serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan

wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara untuk mencapai tujuan nasional. (Pokja Wawasan Nusantara Lemhannas,

1999).

Ketiga rumusan Wawasan Nusantara di atas pada dasarnya memiliki kesamaan,

pokok pengertian yang bisa diambil dari ketiga rumusan itu adalah :

a) Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia.

b) Cara pandang itu berkenaan dengan diri dan lingkungan bangsa dan negara

Indonesia

c) Yang dijadikan dasar memandang adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

d) Cara pandang yang kita sebut Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai landasan

dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e) Sebagai cara pandang bangsa, maka ia akan menjiwai setiap kebijaksanan negara

serta perilaku warganya

2. Landasan Filosofi

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan

landasan filosofi sebagai berikut:

a. Falsafah Pancasila

xcii

Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang

mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban,

persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mupakat, serta kesejahteraan

untuk mencapai suasana damai dan tenteram dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dari generasi ke generasi.

b. Apek kewilayahan Nusantara

Kondisi objektif geografi Indonesia terdiri atas 17.508 pulau yang tersebar dan

terbentang di khatulistiwa, serta terletak pada posisi silang yang strategis, pada

batas-batas astronomis: Utara 06-08 LU; Selatan 11-15 LS; Barat 94-45 BB; Timur

141-05 BT. Jarak Utara-Selatan 1.888 km, Barat-Timur 5.110 km, memiliki

karakteristik tersendiri berbeda dengan negara lain. Secara keseluruhan, geografi

Indonesia menyandang keunggulan dan kelemahan, sehingga setiap pengambilan

kebijaksanaan politik negara harus mempertimbangkan kondisi dan konstelasi

geografi Indonesia.

c. Aspek Sosial Budaya

Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia

yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan sistem

kemasyarakatannya. Bersumber dari keanekaragaman yang dimiliki bangsa

Indonesia, dibutuhkan kesamaan persepsi guna mewujudkan persatuan dan kesatuan

bangsa. Faktor-faktor nigatif yang dapat menimbulkan dis-integrasi bangsa, harus

dihindari oleh seluruh rakyat secara bersama-sama.

d. Aspek Kesejarahan

Bangsa Indonesia lahir melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang sejak

kedatangan bangsa-bangsa Eropa : Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang

mula-mula sebagai pedagang kemudian menjadi penjajah. Perlawanan bangsa

terhadap penjajah dilakukan oleh setiap wilayah dari Aceh sampai Irian Jaya.

Iskandar Muda di Aceh (1636), Sisingamangaraja dari daerah Batak (1900), Imam

Bonjol daerah Minangkabau(1822-1837), Mahmud Badarudin di Palembang (1817),

Sultan Tirtayasa di Banten (1650), Sultan Agung di Mataram Jawa Tengah (1613),

Untung Surapati dari daerah Jawa Timur (1670), Jalantik di Bali (1850), Anak

Agung Made di Lombok (1895), Pangeran Antasari di Kalimantaan (1860),

Hasanudin di Makasar (1660), Patumurah di Ambon (1817), dan masih banyak lagi

yang lain. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai

dengan lahirnya organisasi Budi Utomo 20 Mei 1908, kemudian Sumpah pemuda 28

xciii

Oktober 1928. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang

dilandasi semangat kebangsaan tersebut. Oleh karena itu semangat kebangsaan yang

telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu, seharusnya dapat tetap

dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini.

3. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara.

a. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan landasan visional bagi rakyat Indonesia dalam

menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan Nusantara diciptakan oleh

bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat dalam upaya mencapai dan

mewujudkan cita-cita nasional.

b. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-

rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tidakan bagi

penyelenggara negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan menanamkan sikap dan mewujudkan nasionalisme

yang tinggi pada setiap rakyat Indonesia sehingga mampu mewujudkan persatuan

dan kesatuan yang harmonis dalam segenap aspek kehidupan nasional menuju cita-

cita dan tujuan nasional (tujuan ke-dalam). Wawasan Nusanatara juga bertujuan

turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia (tujuan ke-luar)

4. Unsur Dasar Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara memiliki tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi

(conten), dan tata laku (conduct). Wadah dan isi membentuk konsepsi dasar Wawasan

Nusantara, sedangkan tata laku merupakan konsepsi pelaksanaannya.

a. Wadah, mencakup tiga unsur yaitu :

1) Batas ruang lingkup yang berwujud :

(a) Nusantara, batas-batas negara ditentukan oleh laut yang didalamnya terdapat

pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau yang satu sama lainnya disatukan

oleh air baik berupa selat maupun laut. Disamping bentuk wujud diatas,

nusantara memiliki geografi yang khas terletak di posisi silang dunia yang

turut mempengaruhi tata kehidupan dan sifat kehidupan nasional.

xciv

(b) Manunggal dan Utuh Menyeluruh, menunjukkan sifat dan ciri pokok, yaitu

sebagai persatuan dan kesatuan dalam wilayah, bangsa, ideologi, politik,

ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan keamanan, dan psikologi.

2) Tata Susunan Pokok Organisasi

Tata susunan pokok organisasi Wawasan Nusantara bersumber pada landasan

konstitusional UUD 1945 yang meliputi : bentuk dan kedaulatan negara,

kekuasaan pemerintah negara, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan.

3) Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisasi yang diperlukan adalah: Aparatur Negara;

Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara; Pers yang bebas,

bertanggung jawab, jujur, efektif dan edukatif, penyalur suara, serta pengontrol;

Partisipasi Masyarakat. (Lemhannas, 1996)

b. Isi

Isi Wawasan Nusantara mencakup :

1) Cita-cita dan tujuan, yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alenia 2 dan

4.

2) Sifat : manunggal yaitu keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam

segenap aspek kehidupan baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Utuh

menyeluruh bagi nusantara dan rakyat Indonesia.

3) Cara Kerja : Cara kerja Wawasan Nusantara berpedoman pada Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa Indonesia.

c. Tata Laku

Tata laku Wawasan Nusantara dapat dirinci dalam dua unsur, yaitu tata laku batiniah

dan tata laku lahiriah.

1) Tata laku batiniah tumbuh dan terbentuk dalam proses pertumbuhan hidupnya

yang dipengaruhi oleh keyakinan/agama, pendidikan dan tuntunan budi pekerti

yang bersumber dari nilai-nilai moral Pancasila.

2) Tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci

menjadi : Tata Perencanaan; Tata Pelaksanaan; dan Tata Pengawasan

D. Wawasan Nusantara dari aspek Kewilayahan

Ketua PPKI dalam sidangnya untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara

Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, menegaskan bahwa wilayah negara Indonesia

adalah meliputi wilayah Hindia Belanda. Sementara itu UUD 1945 tidak ada yang

xcv

memuat tentang wilayah secara tegas. Kemudian kalau kita merujuk ke Pasal II aturan

Peralihan UUD 1945, menyebutkan bahwa segala badan negara dan aturan yang ada

masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru.

Dalam menentukan batas wilayah negara kepulauan Indonesia, pemerintah

Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang termuat

dalam Ordonansi tahun 1939 yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie

(TZMKO 1939) yang diundangkan tanggal 26 Agustus 1939, dimuat dalam Staatblad

No. 422 tahun 1939. Berdasarkan ketentuan ordonansi tahun 1939 tersebut, lebar laut

wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau.

Akibat dari penerapan cara pengukuran laut seperti ini menjadikan wilayah Indonesia

terpisah-pisah. Jarak antara satu pulau dengan pulau yang lain dipisahkan oleh adanya

laut yang berstatus sebagai laut bebas yang berada diluar yuridiksi nasional Indonesia.

GAMBAR : 1 PETA WILAYAH RI 17 AGUSTUS 1945 S.D. 13 DESEMBER 1957

Penerapan pengukuran laut menurut ordonansi 1939 sudah barang tentu sangat

merugikan bangsa Indonesia dan bertentangan dengan gagasan Wawasan Nusantara

yang bertolak dari konsepsi negara kepulauan (archipelagic state concept). Penerapan

ordonansi tahun 1939 akan mempersulit praktik penyelenggaraan pemerintahan dan

tugas-tugas kenegaraan lainnya serta sangat rawan pembinaan keamanan dan persatuan

bangsa.

Atas dasar pertimbangan di atas maka pada tanggal 13 Desember 1957

Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan negara

Republik Indonesia yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang menyatakan :

xcvi

1) Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunya sifat

dan corak tersendiri.

2) Bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan satu

kesatuan.

3) Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Territoriale Zee en Maritieme

Kringen Ordonnantie 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi

wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya

sendiri-sendiri.

4) Cara penarikan batas laut wilayah adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik

ujung terluar dari pulau-pulau terluar, kemudian 12 mil ke arah luar dari garis lurus

tersebut merupakan lebar laut wilayah.

Disamping itu pemerintah Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas damai di

perairan pedalaman bagi kapal asing dijamin, dan pendirian Indonesia akan

dikemukakan dalam Konferensi Internasional mengenai Hukum Laut Internasional.

Dalam konferensi hukum laut internasional yang diselenggarakan di Jenewa pada tahun

1958, pendirian Indonesia diperdebatkan, namun keunikan negara Indonesia sebagai

negara kepulauan belum dapat dipahami oleh negara-negara maritim yang berpengaruh

meskipun kenyataannya integritas teritorial Indonesia sangat terganggu oleh adanya

kapal perang Belanda yang lalu lalang diperairan nusantara. Penyebab lain yang

menyulitkan dalam meyakinkan kebenaran pendirian Indonesia adalah pada saat itu

yang dikenal baru rezim archipelago, sedangkan rezim archipelagic state belum

dikenal.

Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Djuanda dipertegas

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor: 4 Tahun

1960 tanggal 18 Pebruari 1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1960) tentang perairan

Indonesia, dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1962 tentang lalu

lintas damai kendaraan laut asing. Perpu No. 4 tahun 1960 menyatakan bahwa lebar

laut wilayah adalah 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-

titik terluar pulau-pulau terluar Indonesia. Cara pengukuran ini minjadikan Indonesia

dalam satu kesatuan wilayah nusantara yang utuh seperti terlihat pada gambar peta

wilayah Indonesia dibawah ini.

xcvii

GAMBAR : 2PETA WILAYAH RI 13 DESEMBER 1957

Pada tanggal 17 Pebruari 1969, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi

tentang Landas Kontinental yang isinya adalah sebagai berikut :

(1) Segala sumber-sumber mineral dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya,

termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair yang

terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinental, tetapi di luar

daerah perairan Indonesia sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun

1960, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalian dan

pengusahaannya, merupakan hak milik Indonesia dan berada dibawah

yurisdiksinya yang eksklusif.

(2) Dalam hal landas kontinental Indonesia, termasuk depresi-depresi (bagian yang

dalam) yang terdapat dalam landas kontinental atau kepulauan Indonesia

berbatasan dengan suatu negara lain, maka Pemerintah Republik Indonesia

bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan

suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

(3) Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud diatas, Pemerintah Republik

Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan

izin untuk produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksploitasi sumber-sumber

mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari

xcviii

garis tengah (median line) yang ditarik antara pantai daripada pulau-pulau

Indonesia yang terluar atau dalam wilayah kedua negara terletak berbatasan pada

pulau yang sama, pada daerah sebelah Indonesia dari suatu garis yang titik-titiknya

terletak sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal laut teritorial

masing-masing negara.

(4) Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari

pada perairan di atas landas kontinental Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula

ruang udara diatasnya. (M. Budiarto, S.H., 1980)

Pengumumaan pemerintah tentang Landas Kontinental tahun 1969 dikukuhkan dengan

Undang-Undang No. 1 tahun 1973.

Pada tanggal 21 Maret 1980, Pemerintah Indonesia mengumumkan Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut

wilayah Indonesia. Didalam Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, Indonesia mempunyai

dan melaksanakan :

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan, dan

pelestarian sumber daya hayati dan non-hayati dan hak berdaulat lainnya atas

eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga dari air, arus, dan angin.

b. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan : pembuatan dan penggunaan pulau buatan,

instalasi, dan bangunan lainnya; penelitian ilmiah mengenai laut; pelestarian

lingkungan laut, serta hal lain berdasarkan hukum Internasional.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 5

tahun1983 tertanggal 18 Nopember 1983.

Pada tahun 1982 konvensi hukum laut memberikan perluasan yurisdiksi negara-

negara pantai di laut bebas, asas Zona Ekonomi Eksklusif diterima, pokok-pokok asas

negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam United Nation Convention on the Law

of the Sea (UNCLOS 1982). Hasil konvensi tersebut disahkan pada bulan Agustus 1983

dalam seminar Konvensi Hukum Laut Internasional di New York. Dengan demikian

rumusan negara RI sebagai satu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhampar

pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah 17.508 pulau menjadi sah.

GAMBAR : 3 PETA WILAYAH RI UNCLOS 1982 DAN UU RI No. 6 TAHUN 1999 S.D.

SEKARANG

xcix

Perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya adalah menegakkan kedaulatan di

ruang udara dan memperjuangkan kepentingan RI di wilayah antariksa nasional

termasuk Geo Stationery Orbit (GSO) sejauh 36.000 km. (Sumarsono, dkk, 2005)

GAMBAR : 4BATAS DIRGANTARA INDONESIA

Karakteristik Geografi Indonesia

1. Negara terbesar di Asia Tenggara

2. Negara Kepulauan (17.508 pulau)

3. Luas daratan =2.027.087 Km2

4. Luas laut = 3.166.163 Km2

5. Luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) = 1.577.300 Mil Persegi

6. Jarak terjauh Utara – Selatan = 1.888 Km

c

7. Jarak terjauh Barat – Timur = 5.110 Km.

8. Terletak di Khatulistiwa, iklim Tropis

9. Wilayah merupakan satu kesatuan dengan sebutan Tanah Air Indonesia

Latihan :

Untuk mengukur pemahaman saudara terhadap materi BAB VII ini, jawablah

pertanyaan berikut ini secara berkelompok (anggota kelompok 4/5 orang).

1. Tuliskan pengertian Geopolitik menurut bangsa Indonesia !

2. Jelaskan perbedaan Ajaran Geopolitik menurut tiga tokoh (Frederich Ratzel, Rudolf

Kjellen, dan Karl Haushofer) dengan Geopolitik menurut cara pandang bangsa

Indonesia !

3. Tuliskan pokok-pokok pengertian Wawasan Nusantara !

4. Apa tujuan dan fungsi Wawasan Nusantara !

5. Jelaskan unsur dasar Wawasan Nusantara !

6. Apa tujuan bangsa Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda (13 Desember 1957)

dan Deklarasi Landas Kontinental (17 Pebruari 1969) ?

7. Jelaskan perbedaan wilayah Indonesia antara TZMKO 1939 dengan Deklarasi

Juanda 13 Desember 1957 !

8. Bagaimana konsep wilayah menurut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ?

9. Dengan telah ditetapkannya ZEE dalam UNCLOS 1982, jelaskan pendapat saudara

apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ?

ci

BAB VIII

GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Geostrategi.

Geostrategi merupakan gabungan dari kata Geografi dan Strategi. Geografi

merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara

Indonesia. Strategi diartikan sebagai seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan

kekuatan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan

keamanan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sumarsono dkk,

2005). Dalam bahasan ini pengertian strategi yang kita bicarakan terkait dengan strategi

nasional. Strategi Nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan

kekuatan-kekuatan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer)

dalam masa damai maupun masa perang untuk mendukung pencapaian tujuan yang

ditetapkan oleh politik nasional. (Sabarti Akhadiah dkk, 1986). Pengertian diatas

menunjukkan bahwa strategi nasional tidak terlepas dari politik nasional, atau dengan

kata lain strategi nasional adalah pelaksanaan dari politik nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka Geostrategi kita artikan pelaksanaan dalam

menentukan tujuan-tujuan dan sarana serta cara penggunaan sarana tersebut guna

mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan kondisi geografis negara. Geostrategi

cii

Indonesia dirumuskan sebagai kondisi, metode, dan doktrin mengembangkan potensi

kekuatan nasional dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-

cita dan tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Geostrategi

Indonesia selanjutnya dirumuskan dalam wujud konsepsi Ketahanan Nasional

Republik Indonesia.

B. Ketahanan Nasional

1. Pengertian Ketahanan Nasional

Untuk mewujudkan kondisi kehidupan nasional, rumusan baku tentang

Ketahanaan Nasional harus ditetapkan agar semua warga negara Indonesia mengerti

serta memahami bagaimana membina kondisi kehidupan dan secara terus menerus

mengembangkan keuletan dan ketangguhan diri pribadi, keluarga, daerah, dan nasional.

Rumusan yang disusun oleh Lembaga Ketahanan Nasional adalah seperti

berikut: Ketahanan Nasional adalah Kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh

aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang

mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang

dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan

integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan

mengejar tujuan nasionalnya. (Lemhannas, 1989).

GAMBAR : 5

SKEMA PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL

ciii

Ada beberapa pokok pengertian yang terdapat dalam rumusan diatas yaitu :

a. Kondisi dinamis adalah keadaan yang selalu berubah atau bergerak. Ketahanan

nasional merupakan keadaan yang selalu berubah atau bergerak sehingga ia harus

dibina terus menerus sepanjang masa.

b. Seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Aspek kehiduan nasional terdiri

dari aspek Alamiah dan aspek Sosial. Di dalam aspel alamiah terdapat tiga gatra (tri

gatra) yaitu Geografi, Kekayaan Alam, dan Keadaan Penduduk, sedangkan di dalam

aspek sosial terdapat lima gatra (panca gatra) yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi,

Sosial Budaya, serta Pertahanan dan Keamaanan. Baik aspek alamiah (tri gatra)

maupun aspek sosial (panca gatra) harus dilihat menyeluruh secara terpadu atau

terintegrasi.

c. Keuletan dan Ketangguhan bangsa. Keuletan adalah usaha yang terus menerus secara

giat dengan kemauan yang keras dalam menggunakan kemampuan dan kecakapan,

serta tidak mudah menyerah atau tidak mudah putus asa untuk mencapai cita-cita.

Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang dapat bertahan, kuat

menanggulangi beban.

d. Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan. (TAHG).

Tantangan adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah

kemampuan.

Ancaman adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan merubah dan

merombak kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional.

Hambatan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak

konsepsional yang berasal dari dalam.

Gangguan adalah suatu hal yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak

konsepsional berasal dari luar.

Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional adalah Konsepsi pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan serasi dalam

kehidupan nasional yang melingkupi seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh

berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

Dalam konsepsi diatas penyelenggaraan Ketahanan Nasional dilakukan dengan

menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Kesejahteraan dan pendekatan

Keamanan. Yang dimaksud dengan pendekatan kesejahteraan adalah : Kemampuan

bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan (mengolah dan memanfaatkan)

civ

nilai-nilai nasional untuk kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Sedangkan

pendekatan Keamanan adalah : Kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai

nasional terhadap TAHG dari dalam maupun dari luar negeri.

Dari uraian diatas maka dapat kita ambil dua hakikat pokok dari Ketahanan

Nasional Indonesia yaitu :

a. Hakikat Ketahanan Nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa

yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.

b. Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang

dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

2. Asas Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

a. Asas Kesejahteraan dan Keamaan ; Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan

tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan

esensial. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan

nasional, tanpa kesejahteraan dan keamanan sistem kehidupan nasional tidak akan

dapat berlangsung. Tingkat kesejahteraan dan keamanaan yang dicapai dalam

kehidupan nasional merupakan tolok ukur Ketahanan Nasional.

b. Asas Komprehensif Integral ; Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek

kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang

seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan

bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu.

c. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar ; Mawas kedalam ditujukan untuk

menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai

kemandirian, tetapi tetap membuka diri terhadap perkembangan dunia. Mawas ke

luar ditujukan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak

lingkungan strategis luar negeri dan memerima kenyataan adanya interaksi dan

pengaruh perkembangan dunia. Pengembangan kekuatan nasional diharapkan

memberi dampak keluar dalam bentuk daya tangkal. Interaksi dengan pihak luar

diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.

cv

d. Asas Kekeluargaan ; Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan,

kebersamaan, kesamaan, gotong-royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kekeluargaan mengakui

adanya perbedaan yang dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan agar

tidak berkembang menjadi konplik.

3. Sifat Ketahanan Nasional Republik Indonesia :

a. Mandiri ; Ketahanan Nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri

dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian

menjadi prasyarat dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam

perkembangan global.

b. Dinamis ; Ketahanan Nasional selalu bergerak atau berubah, dapat meningkat atau

menurun tergantung situasi dan kondisi bangsa serta lingkungan strategisnya.

Karena itu upaya peningkatan Ketahanan Nasional harus senantiasa diorientasikan

kemasa depan dan dinamikanya diarahkan pada pencapaian kondisi kehidupan

nasional yang lebih baik.

c. Wibawa ; Keberhasilan pembinaan Ketahaanan Nasional Indonesia akan

meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat Ketahanan

Nasionaal, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang

dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

d. Konsultasi dan Kerjasama ; Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia tidak bersikap

konfrontatif dan antagonistik, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik

semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling

menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

C. Komponen Pokok Konsep Ketahanan Nasional RI (Pendekatan Asta Gatra).

Komponen pokok Ketahanan Nasional Indonesia mencakup seluruh aspek

kehidupan nasional bangsa Indonesia yang terdiri atas delapan gatra (asta gatra) yang

termasuk dalam dua aspek yaitu : pertama, aspek Alamiah ada tiga gatra (tri gatra),

kedua, aspek Sosial ada lima gatra (panca gatra).

a. Trigatra (Aspek Alamiah)

1) Geografi.

Geografi suatu negara adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang

dapat dibedakan antara segala sesuatu sebagai hasil proses alam dan segala sesuatu

sebagai hasil ulah manusia, yang memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah

cvi

ke-dalam maupun ke luar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi, dan tata

susunan wilayah negara, sebagai kesatuan wilayah ia merupakan wadah dan ruang

hidup bangsa. Geografi mempunyai unsur-unsur yang sangat mempengaruhi isi secara

fisik maupun non fisik yang memberikan sifat corak, tata laku, serta mewujudkan

identitas bangsa. Bentuk keluar dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungan serta

hubungan timbal balik antara negara dan lingkungan.

Geografi sebagai wilayah negara harus jelas mengenai letak dan perbatasannya

serta merupakan wadah dan ruang hidup bangsa yang terdiri dari wilayah darat, laut,

udara, atmosfir, dan ruang angkasa. Berdasarkan karakteristik geografinya, setiap

negara dapat menjadikan dirinya pusat dari lingkungannya, sehingga terwujudlah posisi

silang dengan dirinya sebagai titik pusat. Indonesia berdasarkan karakteristik

geografinya terletak pada posisi silang dunia, antara dua samudra yaitu Hindia dan

Fasifik, antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Karakteristik geografi juga

mempengaruhi dan menentukan cara pandang atau wawasan nasional negara yang

bersangkutan. Pengaruh karakteristik geografi terhadap politik melahirkan geopolitik

dan geostrategi.

Geografi mempunyai unsur-unsur :

a. Letak Wilayah suatu negara ; ditentukan berdasarkan segi astronomis dengan garis

lintang dan garis bujur.

b. Luas Wilayah suatu negara ; luas mendatar yang meliputi darataan, lautan, landas

kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan letak berdasarkan segi

astronomis.

c. Iklim suatu negara ; iklim suatu negara dipengaruhi letak dari segi astronomis, iklim

dapat mempengaruhi kehidupan yang ada seperti jenis tumbuh-tumbuhan, jenis

hewani, dan sosial budaya bangsa

d. Bentang Alam ; wujud permukaan bumi baik yang alami seperti gunung, danau, laut,

pantai dan lain-lain, ataupun yang mengalami perubahan karena budaya manusia

seperti tata kota, daerah perindustrian, pertanian, dan sebagainya,

e. Perbatasan Wilayah ; perbatasan wilayah suatu negara ditentukan antara lain oleh

proses kesejarahan, ketentuan politik dan hukum nasional, ketentuan hukum

internasional sperti perjanjian perbatasan dan keputusan pengadilan atau mahkamah

internasional.

2) Kekayaan Alam

cvii

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang

terdapat di lingkungan ruang angkasa, atmosfir, permukaan bumi (daratan dan lautan),

dan di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaan/yurisdiksinya.

Menurut jenisnya, kekayaan alam dapat dibedakan dalam 8 golongan sebagai

berikut : a) Hewani (fauna), b) Nabati (flora), c) Mineral (minyak bumi, uranium, biji

besi, batu bara, dan lain-lain), d) Tanah, e) Udara, f) Potensi Ruang Angkasa, g) Energi

alami (gas alam, panas alam, air arthetis, geotermis), h) Air dan lautan. Sedangkan

menurut sifatnya, kekayaan alam dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu : a) yang

dapat diperbaharui / tidak habis dipakai, b) yang tidak dapat diperbaharui / habis

dipakai, dan c) yang tetap.

Kekayaan alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia berdasarkan

asas maksimal, lestari, dan berdaya saing. Untuk itu diperlukan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kesadaran membangun, pembinaan, kebijaksanaan yang mempertimbangkan

jenis dan sifat kekayaan alam, serta penduduk yang rasional. Pemanfaatan kekayaan

alam dengan memperhatikan asas-asas diatas akan meningkatkan kesejahteraan dan

keamanan nasional yang berarti meningkatakan Ketahanan Nasional.

Mengingat persebaran sumber kekayaan alam yang tidak teratur dan tidak

merata di dunia ini, maka dalam pemanfaatannya tidak dapat dielakkan adanya saling

ketergantungan antar negara yang menimbulkan problem hubungan internasional yang

kompleks. Setiap bangsa wajib mengembangkan potensi alamiah sederajat dengan

kemampuan bangsa lain agar bentrokan ekonomi dan budaya di dunia modern ini dapat

dihindari. Ketimpangan dalam perkembangan potensi alam dan penduduk, baik secara

nasional maupun dalam konteks global, dapat membahayakan Ketahanan Nasional.

3). Kependudukan.

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Tinjauan

masalah kependudukan umumnya dikaitkan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan

dan keamanan. Dalam hubungan ini maka pembahasan masalah penduduk yang

berkaitan dengan Ketahanan Nasional diarahkan pada hal-hal berikut ini :

a. Jumlah Penduduk ; Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah mortalitas,

pertilitas, dan migrasi. Segi positif dari pertambahan penduduk adalah pertambahan

angkatan kerja atau bertambahnya tenaga kerja sebagai potensi peningkataan

kapasitas produksi, apabila disertai dengan pertambahan peningkatan kapasitas

produksi dan pertambahan kesmpatan kerja (job opportinities). Jika tidak demikian

cviii

maka akan timbul pengangguran dan diiringi oleh problem sosial yang akibatnya

akan melemahkan Ketahanan Nasional.

b. Komposisi Penduduk ; Komposisi penduduk adalah susunan penduduk berdasarkan

suatu kreteria tertentu, seperti menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa,

tingkat pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Komposisi penduduk juga

dipengaruhi oleh mortalitas, pertilitas, dan migrasi. Faktor pertilitas mempunyai

pengaruh yang sangat besar terhadap umur dan kelompok umur. Bertambahnya

penduduk golongan muda menimbulkan persoalan dalam menyediakan pasilitas

pendidikan, kesehatan, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Bila persoalan

tersebut tidak dapat diatasi, maka akan timbul kegoncangan sosial yang akhirnya

akan melemahkan Ketahanan Nasional.

c. Persebaran Penduduk ; Persebaran penduduk yang ideal adalah persebaran yang

sekaligus dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan yaitu persebaran

yang proporsional. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia ingin bertempat tinggal

di tempat yang aman, secara ekonomis kehidupan terjamin, serta daerah-daerah yang

sudah digarap dan dipersiapkan sebelumnya. Akibatnya adalah di daerah-daerah

tertentu penduduknya terlampau padat, sedangkan di daerah lain penduduknya

sedikit, bahkan ada daerah yang tidak berpenduduk sama sekali. Keadaan yang

seperti ini dapat melemahkan Ketahanan Nasional, karena ditempat yang telalu

padat akan memunculkan problem-problem sosial, sedangkan di tempat-tempat yang

penduduknya sedikit atau tidak ada penduduk berarti tidak ada potensi yang tergali

dan juga pemerataan pertahanan tidak ada. Dengan demikian dapat dikatakan

persebaran penduduk yang tidak merata atau tidak proporsional akan melemahkan

Ketahanan Nasional.

d. Kualitas Penduduk ; Fsaktor yang mempengaruhi kualitas penduduk adalah faktor

fisik dan non fisik. Faktor fisik terdiri dari kesehatan, gizi, dan kebugaran,

sedangkan faktor non fisik adalah mentalitas dan intelektualitas. Jumlah penduduk

yang terlalu banyak akan menimbulkan masalah dalam pelayanan kesehataan dan

pendidikan, pada hal keduaanya merupakan syarat pokok untuk meningkatkan

kualitas penduduk. Layanan pendidikan terhadap penduduk yang jumlahnya besar

bermuara pada dilema output pendidikan yaitu antara kuantitas dan kualitas output.

Mengutamakan kualitas output akan mengorbankan kuantitas, demikina juga

sebaliknya mengutamakan kuantitas output akan mengabaikan kualitas, sedangkan

cix

kualitas manusia atau kualitas penduduk sangat ditentukan oleh kualitas output

pendidikan.

Untuk mengatasi masalah penduduk diperlukan kebijaksanaan pemerintah yang

mengatur, mengendalikan atau menciptakan iklim yang berkaitan dengan jumlah,

komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk melalui bebagai cara seperti pusat-pusat

pertumbuhan, keluarga berencana, transmigrasi, layanan pendidikan, pembinaan sikap

mental, layaanaan kesehatan, pengembangan kualitas ekonomi, serta keserasian

kesejahteraan dan keamanan nasional dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan.

b. Panca gatra (Aspek Sosial).

Aspek sosial menyangkut pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma

tertentu. Panca gatra meliputi : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan

keamanan. Dipilihnya lima gatra dalam kehidupan nasional, karena tantangan,

ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapi oleh suatu bangsa selalu ditujukan

pada kelima atau panca gatra ini. Oleh sebab itu untuk menanggulanginya perlu

ditingkatkan ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan

pertahanan keamanan, Kelima gatra ini mengandung unsur yang bersifat dinamis dan

kualitas kelima gatra kehidupan nasional tersebut secara terintegrasi mencerminkan

tingkat Ketahanan Nasional bangsa itu.

1) Ketahanan di bidang Ideologi.

Suatu bangsa memerlukan falsafah sebagai landasan bagi kelangsungan

hidupnya yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita serta tujuan nasional

yang hendak dicapai yang disebut Ideologi. Ideologi diartikan sebagai perangkat prinsip

pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di

dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu

bangsa dan negara (Lemhannas, 1989) Sehubungan dengan kompleksitas kehidupan

manusia maka ideologi menjabarkannya di dalam beberapa nilai yang perangkaiannya

dinamaakan sistem nilai. Oleh karena itu ideologi bisa diartikan suatu sistem nilai, yaitu

serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis atau norma yang merupakan

kebulataan ajaran atau doktrin.

Keampuhan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya

yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia,

baik secara pribadi, mahluk sosial, maupun sebagai warga negara sesuai dengan kodrat

cx

dan irodat Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki nilai yang cocok memenuhi aspirasi hidup,

belum menjamin Ketahanan Nasional bangsa di bidang ideologi. Untuk itu masih

diperlukan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut secara benar dan sungguh-

sungguh.

Pengamalan ideologi negara dapat dibedakan dua macam yaitu pengamalan

obyektif dan pengamalan subyektif. Pengamalan obyektif adalah pengamalan dalam

Undang-Undang Dasar dan segala peraturan hukum dibawahnya serta segala kegiatan

penyelenggaraan negara. Pengamalan subyektif adalah pengamalan oleh pribadi

perseorangan. Makin tinggi kesadaran dan ketaatan suatu bangsa mengamalkan

ideologi negara, baik secara obyektif maupun secara subyektif, maka semakin tinggi

tingkat Ketahanan Nasional di bidang ideologinya.

2) Ketahanan di bidang Politik.

Kehidupan politik bertumpu pada dua sektor penting, yaitu sektor pemerintah

dan sektor non pemerintah, Sektor non pemerintah berfungsi memberikan masukan

berwujud pernyataan, keinginan, dan tuntutan rakyat, sedangkan pemerintah berfungsi

mengeluarkan ketentuan berupa kebijaksanaan umum yang bersifat keputusan politik.

Negara yang demokrasi yaitu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat, maka rakyat

sangat menentukan di dalam kehidupan politik. Berdasarkan dua sektor pokok diatas,

maka persoalan utama ialah bagaimana kebijaksanaan pemerintah dapat sesuai dengan

keinginan dan tuntutan rakyat yang tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional.

Bagaimana kehidupan politik dilaksanakan, ditentukan oleh sistem politik yang

mencakup struktur politik (badan perwakilan, badan ekskutif, badan yudikatif, badan

pengawasan, partai politik, golongan kepentingan) dan kultur politik (bagaimana

kehidupan politik diatur, ditentukan, dan dilaksanakan). Proses politik merupakan

mekanisme yang menetukan dan mengatur bagaimana keputusan politik atau

kebijaksanaan umum ditentukan.

Keterbelakangan negara berkembang terutama di bidang ekonomi dan teknologi

menyebabkan ketergantungannya ke pada bantuan negara maju. Kelemahan tersebut

seharusnya dapat diimbangi kesadaran nasional yang tinggi, namun kenyataan

menunjukkan bahwa justru negara berkembang upaya mewujudkan dan meningkatkan

kesadaran nasional masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian secara

serius. Berdasarkan hal tersebut maka beban yang harus dipikul oleh sistem politik

negara berkembang adalah lebih berat dan komplek. Kemampuan sistem politik

menanggulangi beban tersebut merupakan petunjuk ketahanan di bidang politik.

cxi

3) Ketahanan di bidang Ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah salah satu aspek kehidupan manusia yang berkaitan

dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang mencakup :

a. Produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa.

b. Usaha-usaha untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat secara individu atau

kelompok.

c. Cara-cara atau alat yang dipergunakan di dalam kehidupan manusia untuk memenuhi

kebutuhannya.

Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas maupun

kelangsungan kehidupan ekonomi suatu bangsa dapat berasal dari dalam maupun dari

luar. Adanya perbedaan pada aspek alamiah (trigatra) maupun aspek sosial (pancagatra)

yang dimiliki oleh masing-masing negara, akan menimbulkan atau menciptakan kondisi

dan situasi serta akibat yang berbeda terhadap kehidupan ekonomi negara yang

bersangkutan.

Faktor-faktor internal maupun iksternal yang secara obyektif berpengaruh

terhadap stabilitas maupun kelangsungan hidup ekonomi seatu bangsa adalah :

a) Sifat Keterbukaan Perekonomian ; Dua kutub sistem ekonomi yang memberi corak

terhadap keterbukaan kehidupan ekonomi suatu negara adalah sistem ekonomi

liberal dan sistem ekonomi sosialis. Namun dewasa ini tidak ada lagi negara yang

menerapkan sistem liberal murni, atau sistem sosialis murni.

b) Struktur Ekonomi ; Struktur ekonomi suatu negara seperti terlihat pada komposisi

sumbangan sektor-sektor ekonomi pada pembentukan produk domestik bruto (PDB)

akan menentukan stabilitas dan kondisi ekonomi yang terjadi di negara yang

bersangkutan. Stuktur ekonomi di negara-negara berkembang yang lebih banyak

didominasi oleh sektor non industri terutama pertanian, akan menghadapi tantangan,

ancaman, hambatan, dan gangguan yang lebih berat. Disamping itu struktur ekonomi

yang belum seimbang antara pertanian dan industrian mengandung kerawanan

berupa timpangnya nilai tukar perdagangan yang lebih menguntungkan negara

industri.

c) Potensi dan Pengelolaan Sumber Alam ; Negara-negara yang memiliki potensi

sumber alam yang besar dan beraneka ragam kemudian didukung oleh suber daya

pengelolaan yang baik, akan mampu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan,

dan gangguan bidang ekonomi. Memiliki potensi sumber alam saja tanpa memiliki

cxii

kemampuan mengelola akan berpengaruh terhadap stabilitas serta kondisi kehidupan

ekonomi suatu negara.

d) Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia ; Sumber daya manusia yang

berkualitas dan berjiwa entrepeneur dalam pengelolaan sumber daya alam,

mempunyai arti positif bagi pembinaan dan pengembangan ketahanan di bidang

ekonomi. Dilain pihak sumber daya manusia yang relatif besar jumlahnya tetapi

berkualitas rendah, pensebarannya tidak merata, akan menjadi beban dan menjadi

sumber timbulnya kerawanan sosial serta ekonomi.

e) Potensi dan Pengelolaan Sumber Dana ; Sumber dana baik dari dalam maupun dari

luar negeri sangat penting bagi upaya meningkatkan pembangunan dan

pengembangan ekonomi. Sumber dana dari luar yang terlalu besar menimbulkan

ketergantungan suatu negara dan akan berakibat kerawanan oleh karena itu perlu

diimbangi peningkatan mobilisasi dana dalam negeri melalui perpajakan dan dana

masyarakat sebagai salah satu sumber pembanguan ekonomi.

f) Teknologi ; Teknologi menjadi faktor penting bagi upaya peningkatan berbagai

kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi secara tepat guna dapat meningkatkan

kemampuan ekonomi suatu negara, dengan teknologi canggih potensi sumber daya

alam lebih dapat didayagunakan.

g) Birokrasi dan Sikap Masyarakat ; sistem birokrasi yang baik, efisien, efektif, tidak

berbelit-belit, akan mendukung kegiatan serta kehidupan ekonomi nasional.

Partisipasi masyarakat yang dilandasi kesadaran yang tinggi serta kemampuan yang

cukup akan meningkatkan pembangunan ekonomi menuju ketahanaan ekonomi

nasional.

h) Infrastruktur ; Sarana dan prasarana yang memadai akan melancarkan arus barang

dan jasa, kegiataan ekonomi akan terhambat bahkan bisa macet tanpa adanya sarana

prasarana yang mendukung, Angkutan melalui darat, laut, dan udara yang dikelola

secara terpadu dan didukung oleh jaringan komunikasi yang luas merupakan syarat

perkembangan ekonomi.

i) Diversifikasi Pemasaran ; Peningkatan produksi tidak banyak artinya kalau tidak bisa

dipasarkan oleh karena itu harus diikuti oleh mencari pasar baru bagi produk yang

dihasilkan, baik pasar domestik maupun pasar luar negeri.

4) Ketahaanan di bidang Sosial Budaya.

Istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi utama kehidupan bersama

manusia yaitu segi kemasyarakatan (sosial) dan segi kebudayaan (budaya).

cxiii

Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam

bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan. Kerja sama atau

kebersamaan itu akan berjalan lancar dalam keadaan tertib sosial berdasarkan

pengaturan dan mekanisme tertentu yang merupakan produk budaya dan sekaligus

merupakan wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan. Proses sosial

berlangsung dalam sistem sosial tertentu dan sistem sosial itu sendiri merupakan salah

satu wujud kebudayaan, sehingga terjadi integrasi antara ciri-ciri sosial dan ciri-ciri

budaya. Masyarakat tidak mungkin ada tanpa kebudayaan, dan kebudayaan hanya ada

dalam masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya adalah :

kehidupan beragama, tradisi, pendidikan, kepemimpinan nasional, tujuan nasional,

kepribadian nasional, dan kondisi sosial ekonami.

5) Ketahanan di bidang Pertahanan Keamanan.

Pertahanan keamanan adalah daya upaya suatu bangsa dengan segala potensinya

untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya

kelangsungan hidup, perkembangan kehidupan bangsa dan negara serta terpenuhinya

hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan Pertahanan Keamanan antara lain adalah : a.

Doktrin Hankam, b. Wawasan Nasional, c. Sistem pertahanan keamanan, d. Geografi,

kesadaran masyarakat membela negara, e. Pendidikan Bela Negara, f. Ilmu

pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya.

Latihan :

Untuk menguji pemahamaan saudara terhadap materi BAB VII ini, jawablah

pertanyaan berikut :

1. Tuliskan pengertian Geostrategi dan jelaskan hubungannya dengan Geopolitik.

2. Tuliskan pengertian Ketahanan Nasional dan jelaskan pokok-pokok pengertiannya.

3. Sebagai mahasiswa yang ulet dan tangguh, apa yang harus saudara lakukan

4. Berikan masing-masing satu contoh dari Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan

Gangguan.

5. Jelaskan aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan Kesejahteraan dan pendekatan

Keamanan dalam penyelenggaraan Ketahanan Nasional.

cxiv

7. Tuliskan jenis dan sifat kekayaan alam serta jelaskan apa guna pemahaman kedua hal

tersebut bagi kehidupan bangsa.

8. Berikan contoh penyelenggaraan pendekatan Kesejahteraan dan pendekatan

Keamanan terhadap gatra geografi dan gatra kekayaan alam.

DAFTAR PUSTAKA

Asykuri ibn Chamim dkk. (2002). Pendidikan Kewarganegaraan, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiah, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiah : Yoyakarta.

Budiyanto, (2004). Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Penerbit Erlangga

Chaidir Basrie, Drs. M. Si. (1995). Wawasan Nusantara Wawasan Nasional Indonesia, Lembaga Ilmu Humaniora Institut Teknologi Indonesia : Jakarta

cxv

C.S.T. Kansil, Prof. Drs. SH. Dan Cristine S.T. Kansil, SH.,M.H. (2003). Pendidikan Kewaarganegaraan di Perguruan Tinggi, PT. Pradnya Paramita : Jakarta

Departemen Pertahanan RI Direktorat Jendral Personil Tenaga Manusia dan Veteran, (1992). Pengantar dan Latar Belakang Kewiraan, Lemhannas : Jakarta.

Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, (2006). Keputusan Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti : Jakarta

Hendarmin Ranadireksa, (2002). Amanmen UUD 45 Menuju Konstitusi yang Berkedaulaatan Rakyat, Yayasan Pancur Siwah : Jakarta.

Kartono dkk., (2013). Modul Pendalaman Materi Bidang Studi, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) : Konsorsium Sertifikasi Guru

Kementerian Pendidikan Nasional, (2011). Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi : Jakarta

Lembaga Ketahaanan Nasional, (1989). Ketahanan Nasional Edisi Kedua, Lemhannas : Jakarta.

Lembaga Ketahanan Nasional, (1996). Kewiraan Untuk Mahasiswa, Kerja sama Dirjen Dikti dengan P.T. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Loman Bolam dkk., (2010). Pengantar Ilmu Pendidikan, Program Hibah Kompetisi (PHK) S1 PGSD-A Universitas Sriwijaya : Palembang

M. Budiarto, S.H., (1980). Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, Ghalia Indonesia : Jakarta

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2008). Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI : Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2008). Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI : Jakarta

Menteri Pendidikan Nasional RI, (2000). Keputusan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa : Jakarta

Rusminiati, (2007). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional : Jakarta

Sabarti Akhadiah M.K., dkk., (1986). Pendidikan Kewiraan, Karunika : Jakarta

cxvi

S. Sumarsono dkk., (2005). Pendidikan Kewaganegaraan, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta

Supriatnoko, (2008). Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Penaku

Tim Nasional Penataran P-4 Siswa SLTP dan SLTA, (1996). Bahan Penataran P-4 Bagi Siswa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta

Udin S. Winataputra dkk., (2002). Modul : Materi dan Pembelajaran PKN SD, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka : Jakarta

Uyoh Sadulloh, (2011). Pengantar Filsafat Pendidikan, Alfabeta : Bandung

Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum.

Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

cxvii