teori kewarganegaraan

12
KU-2071 JUDUL TOPIK DOSEN: Dr. PRIMA ROZA, SE., M.Ed.Admin KELOMPOK 1: PRISKO GALAXY FADHIL HAFIZH S. IRRANGGA AGIL LAKSANA P. ARNETH DUPE ALOYSIUS RIO RENDY SETIAWAN KEZIA AUDITA YOHANES ALDI AZHARI PRADITYO TJENDRAWATI LONTOH WIRIANTO WITARSA ARUM WINARSO 15212003 15212007 15212019 15212020 15212035 15212041 15212065 15212066 15212076 15212082 15212088 15214701

Upload: fadhil-hafizh-sadewo

Post on 08-Dec-2015

33 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Berisi tentang teori

TRANSCRIPT

Page 1: Teori Kewarganegaraan

KU-2071

JUDUL TOPIKDOSEN: Dr. PRIMA ROZA, SE., M.Ed.Admin

KELOMPOK 1:PRISKO GALAXY

FADHIL HAFIZH S.IRRANGGA AGIL LAKSANA P.

ARNETH DUPEALOYSIUS RIO

RENDY SETIAWANKEZIA AUDITA

YOHANES ALDIAZHARI PRADITYO

TJENDRAWATI LONTOHWIRIANTO WITARSA

ARUM WINARSO

152120031521200715212019152120201521203515212041152120651521206615212076152120821521208815214701

Page 2: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Pengertian Hukuman atau Pidana

hukuman atau pidana ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang- undang hukum pidana”

Page 3: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Menurut filsafat, tujuan hukuman pidana :

menakut-nakuti orang banyak (generale preventie

agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)

Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik

tabiatnya

Page 4: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Teori Pendukung Hukuman MatiAda beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hukuman mati, antara lain: teori Absolut, teori Relatif dan teori Gabungan.

Menurut teori Absolut, syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, siapa yang mengakibatkan penderitaan, maka ia pun harus menderita. Hal tersebut tampak dalam pendapat Immanuel Kant

“Di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan.”

Page 5: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Teori kedua adalah teori Relatif. Menurut teori Relatif, penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tampak dalam pendapat Feuerbach dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan.

Page 6: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Teori ketiga adalah teori Gabungan. Thomas Aquinas membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan

Page 7: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Secara sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya

Sanggahan

Hak untuk hidup dijamin oleh Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 yang selaras dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Page 8: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Legalitas Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

Pidana pokok:1. Hukuman mati

2. Hukuman penjara3. Hukuman kurungan

4. Hukuman denda

Pidana tambahan1. Pencabutan beberapa hak yang

tertentu2. Perampasan barang yang tertentu3. Pengumuman keputusan Hakim

Page 9: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Roeslan Saleh dalam Syahruddin Husein (2003) mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkingan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja.

Pasal 104 yaitu makar terhadap

Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 111 ayat 2 yaitu membujuk

negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu

dilakukan atau jadi perang

Pasal 124 ayat 3 yaitu

membantu musuh waktu perang

Pasal 140 ayat 3 yaitu makar terhadap

raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut

Pasal 340 yaitu pembunuhan

berencana

Pasal 365 ayat 4 yaitu

pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati

Pasal 368 ayat 2 yaitu pemerasan dengan

kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati

Pasal 444 yaitu pembajakan

di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian

Page 10: Teori Kewarganegaraan

TEORI.

Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : barang siapa secara melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang ideologi negara Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun

Pasal 167 tentang makar untuk membunuh Presiden dam Wakil Presiden

Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh

Pasal 269 tentang Terorisme :ayat 1 : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barang siapa menggunakan maksud menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlakuayat 2 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lainDipidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pidana Mati dalam rancangan KUHP

Page 11: Teori Kewarganegaraan

PEMBAHASAN

TEKSNYA DISINI YAH

Page 12: Teori Kewarganegaraan

SIMPULAN/SARAN

TEKSNYA DISINI YAH