teori kewarganegaraan
DESCRIPTION
Berisi tentang teoriTRANSCRIPT
KU-2071
JUDUL TOPIKDOSEN: Dr. PRIMA ROZA, SE., M.Ed.Admin
KELOMPOK 1:PRISKO GALAXY
FADHIL HAFIZH S.IRRANGGA AGIL LAKSANA P.
ARNETH DUPEALOYSIUS RIO
RENDY SETIAWANKEZIA AUDITA
YOHANES ALDIAZHARI PRADITYO
TJENDRAWATI LONTOHWIRIANTO WITARSA
ARUM WINARSO
152120031521200715212019152120201521203515212041152120651521206615212076152120821521208815214701
TEORI.
Pengertian Hukuman atau Pidana
hukuman atau pidana ialah “suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis kepada orang yang telah melanggar undang- undang hukum pidana”
TEORI.
Menurut filsafat, tujuan hukuman pidana :
menakut-nakuti orang banyak (generale preventie
agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)
Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik
tabiatnya
TEORI.
Teori Pendukung Hukuman MatiAda beberapa teori yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hukuman mati, antara lain: teori Absolut, teori Relatif dan teori Gabungan.
Menurut teori Absolut, syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, siapa yang mengakibatkan penderitaan, maka ia pun harus menderita. Hal tersebut tampak dalam pendapat Immanuel Kant
“Di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan.”
TEORI.
Teori kedua adalah teori Relatif. Menurut teori Relatif, penjatuhan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut tampak dalam pendapat Feuerbach dalam teorinya menghendaki penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan.
TEORI.
Teori ketiga adalah teori Gabungan. Thomas Aquinas membedakan antara pidana sebagai pidana dan pidana sebagai obat. Ketika negara menjatuhkan pidana, maka perlu diperhatikan pula fungsi prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan ajaran ini akan tercipta kepuasan nurani masyarakat dan ada pemberian rasa aman kepada masyarakat. Pembelajaran dan rasa takut juga akan muncul dalam masyarakat, termasuk perbaikan dari pelaku kejahatan
TEORI.
Secara sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya
Sanggahan
Hak untuk hidup dijamin oleh Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945 yang selaras dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.
TEORI.
Legalitas Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:
Pidana pokok:1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
Pidana tambahan1. Pencabutan beberapa hak yang
tertentu2. Perampasan barang yang tertentu3. Pengumuman keputusan Hakim
TEORI.
Roeslan Saleh dalam Syahruddin Husein (2003) mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkingan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja.
Pasal 104 yaitu makar terhadap
Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 111 ayat 2 yaitu membujuk
negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu
dilakukan atau jadi perang
Pasal 124 ayat 3 yaitu
membantu musuh waktu perang
Pasal 140 ayat 3 yaitu makar terhadap
raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut
Pasal 340 yaitu pembunuhan
berencana
Pasal 365 ayat 4 yaitu
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
Pasal 368 ayat 2 yaitu pemerasan dengan
kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati
Pasal 444 yaitu pembajakan
di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian
TEORI.
Pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila : barang siapa secara melawan hukum dimuka umum melakukan perbuatan menentang ideologi negara Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintahan sehingga berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun
Pasal 167 tentang makar untuk membunuh Presiden dam Wakil Presiden
Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh
Pasal 269 tentang Terorisme :ayat 1 : Dipidana karena melakukan terorisme, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling rendah tiga tahun, barang siapa menggunakan maksud menimbulkan suatu suasana teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat, dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlakuayat 2 : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lainDipidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan paling rendah lima tahun, jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.
Pidana Mati dalam rancangan KUHP
PEMBAHASAN
TEKSNYA DISINI YAH
SIMPULAN/SARAN
TEKSNYA DISINI YAH