dwi kewarganegaraan dari perspektif kebangsaan

13
DWI KEWARGANEGARAAN DARI PERSPEKTIF KESATUAN BANGSA LUTFI SYAEFULLAH, SH, MM ASDEP KOORDINASI WAWASAN KEBANGSAAN KEMENKO POLHUKAM

Upload: lekhanh

Post on 12-Jan-2017

280 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

DWI KEWARGANEGARAAN DARI PERSPEKTIF KESATUAN BANGSA

LUTFI SYAEFULLAH, SH, MM

ASDEP KOORDINASI WAWASAN KEBANGSAANKEMENKO POLHUKAM

Page 2: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

• TERBENTUKNYA SUATU NEGARA • NATIONAL INTEREST DAN INTERNATIONAL COMMON TRENDS• HAK DAN KEWAJIBAN WARGA • UNTUNG VS RUGI SECARA NASIONAL• ISU PERMASALAHAN DIASPORA DI LAPANGAN• PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA.• SIASATI PERMASALAHAN DENGAN TIDAK MENGORBANKAN

KEPENTINGAN NASIONAL.

BAHASAN

Page 3: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

• Konvensi Montevideo tahun 1933 , unsur sebuah negara : Rakyat, Wilayah yang permanen, Penguasa yang berdaulat Kesanggupan berhubungan dengan negara lain dan Pengakuan.

TERBENTUKNYA SUATU NEGARA

PERSYARATAN UMUM BAGI SESEORANG UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN DI SUATU NEGARA*:SEDIKITNYA SATU ORANG TUA ADALAH WARGA NEGARA DI NEGARA TERSEBUT (JUS SANGUINIS).ORANG TERSEBUT LAHIR DI TERITORI NEGARA BERSANGKUTAN (JUS SOLI)ORANG TERSEBUT MENIKAHI SESEORANG YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN DI NEGARA BERSANGKUTAN (JURE MATRIMONII).ORANG TERSEBUT MENGALAMI NATURALISASI.ORANG TERSEBUT DIADOPSI DARI NEGARA LAIN KETIKA MASIH DI BAWAH UMUR DAN SEDIKITNYA SATU ORANG TUA ASUHNYA ADALAH WARGA NEGARA DI NEGARA BERSANGKUTAN.ORANG TERSEBUT MELAKUKAN INVESTASI UANG DALAM JUMLAH BESAR: AUSTRIA, SIPRUS, DOMINIKA DAN ST. KITTS & NEVIS.

HTTPS://ID.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/KEWARGANEGARAAN_GANDA

PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT BERARTI MEMILIKI KEKUASAAN PENUH UNTUK MENGATUR JALANNYA NEGARA. HTTP://WWW.ILMUSIANA.COM/2015/04/UNSUR-UNSUR-NEGARA.HTML

KEWARGANEGARAAN MULTINEGARA

(WNI BER-WNA & WNA BER-WNI)

Page 4: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

INTERNATIONAL SECURITY THEORIES UTAMANYA TERDIRI DARI 3 PARADIGMA : REALISM, IDEALISM/LIBERALISM AND CONSTRUCTIVISM.

REALISM BELIEVES THAT STATES ARE THE MAIN ACTORS IN THE INTERNATIONAL COMMUNITY AND AFFAIRS. MEANWHILE LIBERALISM STRESSES UPON THE COMMON INTERESTS, COMMON VALUES AND COMMON NORMS OF THE MEMBERS OF INTERNATIONAL COMMUNITY. FURTHERMORE, CONSTRUCTIVISM PUTS FORWARD NORMS WHICH REFLECT THE INTERESTS OF EACH ACTOR AND THEIR INTEREST IDENTIFICATION. AS THE SUMMARY OF INTERNATIONAL SECURITY THEORY, IT IS SAID THAT REALIST THEORY IS STILL THE STARTING POINT OF STUDYING INTERNATIONAL SECURITY, BUT IT IS NOT ENOUGH BY ITSELF. LIBERAL THEORY AND CONSTRUCTIVISM THEORY COULD SUPPLEMENT REALISM THEORY IN MANY WAYS. *PROFESSOR YU TIEJUN, INTERNATIONAL SECURITY THEORIES. SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES PEKING UNIVERSITY NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY BEIJING , DEC 1, 2014.

NATIONAL INTEREST DAN INTERNATIONAL COMMON TRENDSPOSISI STATE ACTOR PADA JAMAN MODERN

Page 5: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

NATIONAL INTEREST DAN INTERNATIONAL COMMON TRENDSPOSISI STATE ACTOR PADA JAMAN MODERN

GLOBALISASI TELAH MENGUBAH SUSUNAN AKTOR-AKTOR PENTING DALAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL YANG SELAMA INI ERAT KAITANNYA DENGAN NEGARA BERTAMBAH DENGAN AKTOR-AKTOR SELAIN NEGARA*. KOSMOPOLITANISME DAN LIBERALISME MENGANGGAP BAHWA KEBIJAKAN POLITIK TIDAK LAGI DAPAT BERJALAN SECARA MUTLAK DAN INDEPENDEN, KARENA PERPINDAHAN-PERPINDAHAN YANG MELEWATI BATASAN-BATASAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU CIRI GLOBALISASI TIDAK DAPAT DIKONTROL SEPENUHNYA OLEH NEGARA SEHINGGA PERANNYA SEMAKIN MELEMAH (HAY, 2013:290-291). MENURUT KAUM REALIS, NEGARA MEMANG MERELAKAN KEDAULATANNYA DALAM SUATU MOMEN TERTENTU DIRENGGUT, NAMUN JUSTRU HAL ITU MEMBUKTIKAN BAHWA ADA KEPENTINGAN DARI NEGARA ITU SENDIRI.*TEGUH ANDI RAHARJO HTTP://HIBANGET.COM/DAMPAK-GLOBALISASI-TERHADAP-TEORI-HUBUNGAN-INTERNASIONAL/

Page 6: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

APAKAH BISA DAN MAU WARGANEGARA BERMULTIKEWARGANEGARAAN MEMENUHI KEWAJIBAN TERHADAP MASING-MASING NEGARANYA ? Contoh : Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara

HAK DAN KEWAJIBAN WNIPASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 34 UUD 1945.

HAK WARGA NEGARA INDONESIA :–   HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK–   HAK UNTUK HIDUP DAN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN:–   HAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA–   HAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP.–   HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI DEMI MENINGKATKAN KUALITAS HIDUPNYA DEMI KESEJAHTERAAN HIDUP MANUSIA. –   HAK UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARANYA. –   HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI DEPAN HUKUM–   HAK UNTUK MEMPUNYAI HAK MILIK PRIBADI -HAK UNTUK HIDUP, HAK UNTUK TIDAK DISIKSA, HAK KEMERDEKAAN PIKIRAN DAN HATI NURANI,HAK BERAGAMA, HAK UNTUK TIDAK DIPERBUDAK, HAK UNTUK DIAKUI SEBAGAI PRIBADI DI HADAPAN HUKUM, DAN -HAK UNTUK TIDAK DITUNTUT ATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU SURUT ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN. 

KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA :–   WAJIB MENAATI HUKUM DAN PEMERINTAHAN.–   WAJIB IKUT SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA.–   WAJIB MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA ORANG LAIN.–   WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKANDENGAN UNDANG-UNDANG. PASAL 28J AYAT 2 MENYATAKAN : “DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA,SETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DENGAN MAKSUD UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, NILAI-NILAI AGAMA, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS.”–   WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. PASAL 30 AYAT (1) UUD 1945. MENYATAKAN: “TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM USAHA PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA.”

Page 7: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

UNTUNG VS RUGI SECARA NASIONAL KEWARGANEGARAAN MULTINEGARA

ANALOGI CONTOH

PERMASALAHAN

KTP GANDA

SOFA (status of forces arrangement)

PASPOR PALSU/PASPOR GANDA

KEUNTUNGAN LEBIH BESAR BAGI SIAPA ? (NASIONAL ATAU INDIVIDU)

KERUGIAN LEBIH BESAR PADA SIAPA? (NASIONAL ATAU INDIVIDU)

PANAMA PAPER

TAX AMNESTY

Page 8: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

DIASPORA

ANDAI BUKAN SUBYEK HUKUM, BISA DIKATAKAN DIASPORA ADALAH SUATU KOMUNITAS, APAKAH ORANGNYA, SEMUA ATAU HANYA SEBAGIAN YANG MENGINGINKAN DWI KEWARGANEGARAAN ? ATAU HANYA MENGINGINKAN KEMUDAHAN DALAM BERAKTIFITAS ?

WHO IS DIASPORA ?

BANGSA ATAU ETNIS YANG TERPAKSA ATAU TERDORONG UNTUK MENINGGALKAN TANAH AIR TRADISIONALNYA KE BERBAGAI BAGIAN LAIN DUNIA. JUGA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI PERGERAKAN SUATU POPULASI TERTENTU DARI TANAH AIR ASALNYA (THE MOVEMENT OF THE POPULATION FROM ITS ORIGINAL HOMELAND). MENURUT DINO PATTI DJALAL, DIASPORA INDONESIA DIARTIKAN LUAS YAITU MENCAKUP SETIAP ORANG INDONESIA YANG BERADA DILUAR NEGERI, BAIK YANG BERDARAH MAUPUN YANG BERJIWA INDONESIA, APAPUN STATUS HUKUM, BIDANG PEKERJAAN, LATAR BELAKANG ETNIS DAN KESUKUANNYA DAN TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA PRIBUMI MAUPUN NON PRIBUMI. DIASPORA BUKANLAH SEBUAH TERMINILOGI HUKUM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF INDONESIA, OLEH KARENA ITU DIASPORA TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM SUATU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DALAM HUKUM, TERMINILOGI YANG DIKENAL ADALAH WARGA NEGARA (CITIZEN) DAN PENDUDUK (RESIDENT), YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013. SEDANGKAN KEWARGANEGARAAN SENDIRI DAPAT DIARTIKAN SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN WARGA NEGARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANGAN NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.*HTTP://PORTAL.AHU.GO.ID/ID/DETAIL/75-BERITA-LAINNYA/1076-URGENSI-DWI-KEWARGANEGARAAN-DALAM-UNDANG-UNDANG-KEWARGANEGARAAN

Page 9: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

PAHAM KEBANGSAAN INDONESIA

NATIONAL PRINCIPAL INDONESIA

NATIONAL PRINCIPAL USA

NATIONAL PRINCIPAL CHINA

INDONESIA DIBENTUK BUKAN ATAS KESUKUAN/ETNIS, AGAMA, KELOMPOK ATAU GOLONGAN.

PANCASILA the American Creed as embodying the “principles of liberty, equality, individualism, representative government, and private property”*http://www.bintjbeil.com/articles/en/d_huntington.html

The Kuomintang and the Communist Party of China

largely agreed on the meaning of nationalism but

differed sharply on the meaning of democracy and people's welfare, which the former saw in Western social

democratic terms and the latter interpreted in Marxist

and communist terms.*

BAGAIMANA MENYIKAPI BILA SUATU NEGERI YANG MELARANG LGBT TETAPI DI NEGERI LAIN

MEMPERBOLEHKAN ?

TIDAK BISA DIBAYANGKAN

BAGAIMANA SESEORANG YANG KATANYA BERJIWA GOTONG ROYONG TETAPI BERSIKAP INDIVIDUALISTIS

Page 10: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

JIKA PERMASALAHANNYA BERADA DI LAPANGAN, SEBAIKNYA DITERBITKAN PP/ PERMEN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN

KTP ANAKKEPENTINGAN KELOMPOK VS KEPENTINGAN BANGSA KEPENTINGAN TEMPORER VS KEPENTINGAN KEBERLANJUTANPERMASALAHAN TEHNIS VS PERMASALAHAN NASIONAL

SIASATI PERMASALAHAN DENGAN TIDAK MENGORBANKAN KEPENTINGAN NASIONAL

Page 11: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN BUKAN UNTUK MENJADIKAN INDONESIA MENJADI NEGARA PENGANUT DWI-KEWARGANEGARAAN.

"TIDAK BISA SERTA-MERTA, ENGGAK BISA KEMUDIAN ADA PERUBAHAN UU MENJADI DWI-KEWARGANEGARAAN," KATA BELIAU , DI KOMPLEKS ISTANA KEPRESIDENAN PADA KAMIS (18/8/2016).

PERUBAHAN PRINSIP WARGA NEGARA TUNGGAL MENJADI WARGA NEGARA GANDA BUKAN PERKARA MUDAH. PERUBAHAN ITU PASTI MELALUI PROSES PANJANG, PENUH DEBAT, SEKALIGUS PENUH PERTIMBANGAN YANG MATANG.

SEBAB, PRINSIP KEWARGANEGARAAN TUNGGAL YANG TELAH DIANUT INDONESIA MELALUI PROSES HISTORIS PANJANG DAN DALAM.

KALAU KITA TIDAK HATI-HATI, NANTI JUSTRU MENJADI BUMERANG. KITA INI BEDA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN EROPA,

BAPAK WIRANTO MEMINTA POLEMIK YANG MUNCUL TAK MELAMPAUI APA YANG SEDANG DIBAHAS.  JUGA  MEMINTA PUBLIK MEMBIARKAN PEMERINTAH SERTA DPR RI MEMBAHAS REVISI UU TERSEBUT SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.

JIKA DALAM PEMBAHASAN ITU DINILAI BANYAK RUGINYA, REVISI ITU AKAN DIBATALKAN.

STATEMENT MENKO POLHUKAM TTG DWI KEWARGANEGARAAN*

SUMBER: http://nasional.kompas.com/read/2016/08/18/18455261/menko.polhukam.revisi.uu.kewarganegaraan.bukan.ke.arah.dwi-kewarganegaraan

Page 12: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

REPUBLIC ofINDONESIA

Page 13: Dwi Kewarganegaraan Dari Perspektif Kebangsaan

Imagine there's no heaven, It's easy if you tryNo hell below us, Above us only skyImagine all the people, Living for today... Aha-ah...

Imagine there's no countries, It isn't hard to doNothing to kill or die for, And no religion, tooImagine all the people, Living life in peace... Yuhu...

You may say I'm a dreamer, But I'm not the only oneI hope someday you'll join us, And the world will be as one

Imagine no possessions, I wonder if you canNo need for greed or hunger, A brotherhood of manImagine all the people, Sharing all the world... Yuhu...

(IMAGINE –JHON LENNON-)

PENUTUP

Tanah Air ku tidak kulupakanKan terkenang selama hidupku Biarpun aku pergi jauhTidak kan hilang dari kalbuTanah ku yang kucintai, engkau ku hargai “Walaupun banyak negri kujalaniYang masyhur permai dikata orangTetapi kampung dan rumahkuDi sanalah ku rasa senangTanahku tak kulupakanEngkau kubanggakan”

TANAH AIR –IBU SUD-

VS

WHICH ONE DO YOU PREFER ?