ASAS ASAS KEWARGANEGARAAN DAN AKIBAT

PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS

KEWARGANEGARAAN ANAK.

Disusun Oleh: Nova Wijayanti Christawan

1306393995

KATA PENGANTARPuji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan limpahan Rahmatnya maka penulis diperbolehkan untuk menyelesaikan

tugas makalah tentang Asas asas kewarganegaraan dan akibat perkawinan campuran

terhadap status kewrganegaraana anak, dalam pelajaran Asas-Asas Hukum Tata

Negara dengan tepat waktu.

Makalah ini merupakan syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester dalam

mata kuliah pendidikan asas-asas hukum tata Negara yang tengah penulis laksanakan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, yang

telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga makalah ini berhasil

diselesaikan tepat waktu.

Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan

kesalahan, namun dalam menerima kritik serta saran yang akan membangun penulis

sehingga secara bertahap penulis dapat memperbaikinya, dan menambah ilmu

sehingga tidak membuat kesalahan yang sama.

Semoga dengan hasil karya tulis ini, penulis sangat berharap kiranya karya

tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Mata Kuliah Hukum Tata

Negara, terutama bagi tujuan negara ini Republik Indonesia tercinta.

2

Bab I pendahuluan

1.1 latar belakang

kewarganegaraan sangatlah penting untuk dipelajari oleh semua kalangan.

Oleh sebab itu, pendidikan Nasional Indonesia menjadikan pendidikan

kewarganegaraan sebagai pelajaran pokok dalam lima status. Pertama, sebagai mata

pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga, sebagai

salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka

program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang

dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai sutuan  program.

Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan

kelompok pakar terkait.

kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu negara.

Tanpa status kewarganegaraan seorang warga negara tidak akan diakui oleh sebuah

Negara. Kemudian selain itu, Kasus perkawinan campuran telah banyak terjadi di

Indonesia dalam berbagai tingkatan masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan

terjadinya hal tersebut, antara lain : ekonomi, transportasi, globalisasi informasi,

pendidikan, kecanggihan teknologi, ekonomi, dan masih banyak lagi. Perkawinan

campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.

Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya

perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam

perundang-undangan di Indonesia agar tidak merugikan masing-masing subjek hukum

dalam perkawinan campuran. Terutama anak yang dihasilkan dari perkawinan

campuran.

3

1.2 rumusan masalah

A. apakah pengertian dari kewarganegaraan?

B. apakah asas dan unsur dari kewarganegaraan?

C. apakah pengertian dari perkawinan campuran?

D. bagaimana status kewarganegaraan seorang anak dari hasil perkawinan

campuran?

1.3 Tujuan Penulisan.

Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu untuk memberi

pengetahuan dan wawasan agar kita dapat memahami dan mengetahui apa pengertian

dari kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, status kewarganegaraan,

perkawinan campuran, dan mengetahui tentang bagaimana status seseorang yang

melakukan perkawinan campuran dan apa akibatnya bagi anak yang dilahirkan dari

perkawinan campuran.

1.4 Manfaat

menambah wawasan tentang kewarganegaraan

mengetahui tentang baik dan buruk tentang perkawinan campuran

BAB II PEMBAHASAN

4

2.1 PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN

seperti yang telah diketahui, bahwa untuk berdirinya suatu Negara yang

merdeka harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat

yang tetap, dan pemerintahn yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan suatu

kesatuan yang tidak boleh dipisahkan untuk menjadi sebuah Negara. Rakyat yang

menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan Negara maka warga

tersebut disebut sebagai warganegara (citizen). Warga Negara secara sendiri-sendiri

merupakan subjek hukum yang enyandng hak-hak dan kewajiban dari dan terhadap

Negara. Setiap warganegara mempunyai hak yang wajib diakui oleh Negara dan

wajib untuk dihormati, dilindungi, dan difasilitasi serta dipenuhi oleh Negara. Setiap

warganegara juga empunyai kewajiban-kewajiban kepada Negara yang merupakan

hak-hak nagara yang juga wajib untuk diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan

oleh setiap warga Negara. Contoh dari hak dan kewajiban ini misalnya adalah seorang

warga Negara berhak untuk berpartisipasi dalam politik, berhak untuk memilih dan

berhak untuk dipilih, namun sebaliknya ia juga berkewajiban untuk membayar pajak

untuk Negara. Warga Negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu

penduduk yang menjadi unsur negara. Warga Negara mempunyai kedudukan yang

khusus terhadap negaranya, dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang

bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, sesuai dengan UUD 1945 pasal 26, yang dimaksud

dengan Warga Negara yaitu bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan

undang-undang sebagai warga negara. Dalam penjelasan UUD 1945 pasal 26 ini

dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda,

peranakan Cina, peranakan Arab dan lain-lain yang bertempat tinggal di Indonesia,

mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik

Indonesia, dapat menjadi warga negara. Berdasarkan pada pasal berdasar UUD pasal

26 dinyatakan sebagai warga negara adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

2. Seseorang dapat menjadi kewarganegaraan negara Indonesia karena faktor-

faktor sebagai berikut :

Karena kelahiran.

5

Karena pengangkatan.

Karena dikabulkannya permohonan.

Karena pewarganegaraan.

Karena perkawinan.

Karena turut ayah dan atau ibu

Selain itu, sesuai dengan pasal 1 UU No. 22/ 1958 dinyatakan bahwa warga negara

Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau

perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17

Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Bagian lain dari undang-undang dasar 1945 menentukan pula adanya hak-hak yang

khusus dijamin untuk warga negara , misalnya adalah pasal 27 ayat (2) menentukan

bahwa “tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa setiap warga Negara berhak atas penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan, tidak untuk orang asing hak mana kemudian dapat

dituntut oleh warga Negara.

2.2 ASAS-ASAS DAN UNSUR KEWARGANEGARAAN

dalam berbagai literatur hukum dan praktik, dikenal setidaknya tiga asas-asas

kewarganegaraan, yaitu asas ius soli, asas ius sanguinis dan asas campuran. Namun

asas yang dianggap asas utama adalah ius soli dan ius sanguinis. Menurut

pengertiannya, asas ius soli menganut bahwa kewarganegaraan seseorang dapat

ditentukan menurut tempat ia dilahirkan (tempat kelahirannya) asas ius soli disebut

juga sebagai asas daerah kelahiran. Seseorang dianggap berstatus dari Negara

“Amerika” karena ia dilahirkan di Negara “Amerika”. Sedangkan asas ius sangunis

menurut pengertiannya adalah bahwa seseorang dapat ditentukan

kewarganegaraannya berdasarkan keturunannya dari orang tua atau disebut juga

dengan asas darah. Dari prinsip yang terkandung dari asas ius sanguinis ini adalah

seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya dari

asas ius sanguinis ini adalah seseorang dianggap berkewagnanegaraan Negara

“Indonesia” karena ia memiliki garis keturunan dari Indonesia.

Dari adanya asas ius soli dan ius sanguinis ini memiliki beberapa kelebihan

dan kekurangan. Salah satunya jika adakalanya seseorang yang menganut asas ius

6

sanguinis misalnya indonesia kemudian berdomisili di Negara yang menganut ius

soli misalnya amerika kemudian melahirkan di Negara yang menganut ius soli, maka

anak yang dilahirkan nya itu akan memiliki kewarganegaraan ganda yaitu dari Negara

garis keturunannya yang berarti Indonesia, namun anak tersebut juga memiliki

kewarganegaraan dari ius soli karena lahir di Negara tersebut yaitu amerika. Maka

dalam kasus ini maka anak tersebut terputus hubungannya dengan Negara asal orang

tuanya, kemudian juga anak tersebut menjadi memiliki kewarganegaraan ganda atau

bipatride. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya yaitu bila warganegara

amerika yang menganut asas ius soli, kemudian berdomisili di Indonesia yang

menganut ius sanguinis hingga kemudian melahirkan anak. Maka anak tersebut tidak

mendapatkan kewarganegaraan dari Indonesia karena anak tersebut bukan keturunan

dari orang Indonesia melainkan dari warga amerika. Begitupun anak tersebut tidak

mendapatkan kewarganegaraan dari amerika karena anak tersebut tidak dilahirkan di

Negara amerika yang menganut ius soli yaitu berdasarkan tempat kelahiran. Maka

dalam kasus ini anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut juga

dengan apatride. Karena alasan alasan seperti diatas itulah banyak Negara yang

sekarang telah meninggalkan penerapan asas ius soli dan berpindah kepada asas ius

sanguinis

Penganut asas ius sanguinis ini manfaatnya akan terasa bagi Negara neara

yang berdampingan dengan Negara Negara yang tidak dibatasi oleh laut. Seperti

Negara Negara eropa continental. Dimana Negara Negara ini tidak memiliki batas

geografis seperti laut yang memisahkannya. Maka setiap orang dalam Negara Negara

ini dapat dengan mudah berpindah pindah dari tempat tinggalnya kapan saja menurut

kebutuhannya. Dengan mengikuti asas ius sanguinis ini maka anak anak yang

dilahirkan di Negara lain aka tetap menjadi warga Negara asal orang tuanya. Sehingga

hubungan antara Negara asal dengan warga negaranya yang baru lahir tidak terputus

selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari Negara asalnya.

Namun berbeda dengan Negara Negara yang sebagian besar penduduknya dalah

imigran seperti amerika serikat& Australia. Untuk tahap tahap awal maka lebih

meguntungkan untuk menganut asas ius soli daripada asas ius sanguinis.

Namun demikuan tentunya adapula Negara Negara yang menganut kedua asas

tersebut (ius soli & ius sanguinis) misalnya adalah Negara india dan Pakistan. Lkedua

7

Negara ini menerapkan kebijakan sistim dwi-kewarganegaraan atau dua

kewarganegaraan. Sistem inilah yang biasa dinamakan sebagai asas campuran. Asas

yang dipakai bersifat campuran, sehingga dapat menyebabkan terjadina apatride atau

bipatride. Namun baisanya keadaan yang ditoleransi biasanya adalah keadaan

bipatride yatu keadaan dwi-kewarganegaraan.

Pada umumnya baik bipatride maupun apatride adalah keadaan yang tidak

disukai baik oleh negaa dimana orang tersebut berdomisili maupun oleh Negara yang

bersangkutan itu sendiri. Karena keadaan bipatride membawa ketidakpastian dalam

status seseorang, sehingga dapat saja merugikan Negara tertentu atau pun bagi Negara

yang bersangkutan itu sendiri. Misalnya saja untuk persoalan kepengurusan pajak,

yang berarti orang yang mendapatkan status bipatride harus membayar pajak kepada

kedua Negara tersebut. Namun ada juga Negara yang menyerahkan kebutuhan untuk

memilih kewarganegaraan kepada orang yang bersangkutan. Dalam Negara yang

sudah maju maka status dwi-kewarganegaraan itu tidak akan menjadi masalah yang

besar. Namun bagi Negara berkembang maka keadaan bipatride itu akan merugikan

Negara.

Kemudian pada keadaan apatride atau tidak memiliki kewarganegaraan juga

memiliki akibat kepada orang tersebut bahwa orang tersebut tidak akan mendapat

perlindungan dari Negara manapun. Kedua sistem terssebut (bipatride dan apatride)

pernah dialami oleh Indonesia. Yaitu pada saat sebelum adanya perjanjuan antara

Indonesia dan RRC. Karena sebelum perjanjian tersebut, orang tionghoa yang tiggal

di Indonesia menganut asas ius sanguinis yang berarti mereka tetap dianggan sebagai

warga Negara Republik Rakyat Cina, sedangkan menurut undang undang tentang

kewarganageraan Indonesia pada waktu itu, orang cina sudah dianggap sebagai warga

Negara Indonesia. Dengan demikian maka terjadilah keadaan bipatride bagi orang

tionghoa yang bersangkutan di Indonesia. Kemudian dalam hal lain adapula sebagian

orang tionghoa yang dianggap sebagai pro kaum nasionalis Kuomintang sehingga

tidak dianggap sebagai warganegara RRC. Maka mereka pun dianggap sebagai

apatride. Baik bipatride maupun apatride tentu harus dihindarkan dengan cara

menutup kemungkinan terjadinya kedua keadaan itu denga undang-undang tentang

kewarganegaraan, untuk mencegah bipatride, maka diatur dalam pasal 7 undang-

8

undang nomor 62 tahun 19581 kemudian pemecahan masalah dari adanya

permasalahan ini adalah perundingan langsung antara Negara-negara berangkutan

(RRC), yang ditandai dengan adanya perjanjian Sienario-Chou yang diundangkan

dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 19582

2.3 PENGERTIAN PERKAWINAN CAMPURAN

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua

orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57). Dari definisi pasal 57 UU

Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai

berikut:

a.       perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;

b.      di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;

c.       karena perbedaan kewarganegaraan;

d.      salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur

kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang

melaksanakan perkawinan tersebut. Tetapi perbedaan tersebut bukan karena

perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga

yaitu karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan

kewarganegaraan asing dengan sesama asing, melainkan unsur keempat bahwa salah

satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.perkawinan campuran

menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara

asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka

juga berlainan.

Syarat-syarat dan pelangsungan Perkawinan Campuran:

Apabila perkawinan campuran itu dilangsungkan di Indonesia, perkawinan

campuran dilakukan menurut UU Perkawinan (pasal 59 ayat 2) yang menyatakan: “

bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974”. Pasal 60 ayat 1 menyatakan: “Mengenai syarat-

1 Indonesia, undang-undang tenrang kewarganegaraan republic Indonesia, UU Nomor 62 tahun 1958, LN Nomor 113, TLN nomor 1647 jo Indonesia, undang-undang tentang perubahan pasal 18 undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesa, UU Nomor 3 tahun 1976, LN 20, TLN 3077.2 Penukaran surat-surat pengesahan persetujuan antara RI dan RRC berlangsung pada 20 januari 1960 dan jangka waktu untuk menyelesaikan masalah dwi-kewarganegaaan adalah 2 tahun dari tanggal 20 januari 1960 s.d 20 januari 1962.

9

syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-

masing pihak”. Pasal 60 ayat 2 menyatakan: “Pejabat yang berwenang memberikan

keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-

masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak”.

Pasal 60 ayat 3 menyatakan: Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat

keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan,

dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan

bahwa penolakkan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi

pengganti surat keterangan tersebut.

Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh,

maka perkawinan segera dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilangsungkan

menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut hukum

islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam

dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan

akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya

dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin

itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelangsungan perkawinan dilakukan

dihadapan pegawai pencatat.         

                                                                   

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan

Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka

tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu

diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai

kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5).

10

2.4 STATUS KEWARGENEGARAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DARI

PERKAWINAN CAMPURAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan

Republik Indonesia, Pasal 41 mengenai Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh

Kewarganegaraan RI dan Pasal 42 mengenai Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

RI, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang lahir sebelum Undang-Undang No.

12 Tahun 2006 diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menggantikan

Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, yakni Undang-Undang No. 62 Tahun

1958. Hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak-

anak yang lahir dari perkawinan campur antara WNI dengan WNA atau anak-anak

yang karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan dari negara tempat

kelahirannya.

Penerapan Pasal 41 merupakan bentuk perubahan asas yang diterapkan dari

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang secara murni menganut asas Ius Songuinis,

dimana penentuan status kewarganegaraan ditarik dari garis keturunan ayah.

Ketentuan ini dirasa tidak memberikan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari

perkawinan campur antara Ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dengan Ayahnya

yang berkewarganegaraan asing.

Dengan diterapkannya pasal 41, maka anak yang menjadi subyek pasal

tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan

permohonan.

Subyek Pasal 41 adalah anak-anak yang termasuk dalam ketentuan Pasal 4, yaitu;

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah WNI dengan Ibu

WNA (Pasal 4 huruf c).

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Ayah WNA dengan

Ibu WNI (Pasal 4 huruf d).

Lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang Ibu WNA yang diakui oleh

seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum

11

anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4

huruf h).

Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang

ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

(Pasal 4 huruf l).

Penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Prinsip utama penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah untuk

memberikan perlindungan yang maksimal/sebaik-baiknya bagi anak yang karena latar

belakang perkawinan orang tuanya maupun karena tempat kelahiran anak tersebut

selain berstatus WNI juga memperoleh status WNA. Di sisi lain, bahwa secara hukum

anak tersebut dianggap belum cukup dewasa untuk menentukan status

kewarganegaraanya sendiri (usia belum mencapai 18 tahun atau belum kawin).

Penerapan kewarganegaraan ganda terbatas, anak tidak secara otomatis menjadi WNA

sebagai akibat latar belakang perkawinan orang tuanya maaupun tempat kelahirannya.

Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin diwajibkan anak tersebut untuk

menentukan pilihan kewarganegaraannya karena UU No. 12 Tahun 2006 tidak

mengenal kewarganegaraan ganda Jika anak yang bersangkutan memilih

kewarganegaraan Indonesia, dengan demikian status kewarganegaraannya adalah

tunggal, yaitu kewarganegaraan Indonesia serta tidak ada perubahan atas status/hak-

hak kewarganegaraan Indonesianya, termasuk masa berlaku paspor.

Jika anak yang bersangkutan tidak secara aktif melakukan pilihan maka anak

tersebut memenuhi syarat sebagai WNI yang kehilangan kewarganegaraannya.

Dengan demikian, status kewarganegaraan Indonesia yang bersangkutan menjadi

gugur/hilang sehingga statusnya menjadi WNA.

12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan

jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan

ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat

hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika

telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Hak untuk

menentukan kewaganegaraan ini diberikan sehubungan dengan asas kewarganegaraan

Indonesia yang menganut asas ius sanguinis dan tidak menerapkan sistem dwi-

kewaranegaraan. Sehingga seorang anak yang terlahir dari perkawinan campuran

hanya memeperoleh dwi-kewarganegaraan terbatas hingga ia ber umur 18 tahun dan

wajib memilih kepada Negara mana ia akan menjadi warganegaranya. Jika anak

tersebut memilih untuk menjadi warga negara Indonesia maka anak tersebut akan

sepenuhnya menjadi WNI dan tidak akan mendapatkan kewarganegaraan dari Negara

lain.

3.2 Saran

Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan

hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan

campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan

kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun.

Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu

memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan

sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi

atas perkawinan yang dilakukan.

13

DAFTAR PUSTAKA

http://consular.indonesia-ottawa.org/indonesia-citizens/kewarganegaraan/

informasi-kewarganegaraan/kewarganegaraan-ganda-untuk-anak/

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

http://www.kpai.go.id/artikel/kewarganegaraan-ganda-anak-kawin-campur/ http://www.kemenkumham.go.id/produk-hukum/undang-undang/112-undang-

undang-nomor-12-tahun-2006-tentang-kewarganegaraan-republik-indonesia

14