laporan tahunan 2017 - pn-pekanbaru.go.id · merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun...

Laporan Tahunan 2017

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A

i



ii

VISI DAN MISI

VISI :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG AGUNG”

MISI :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.

2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.

3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU.

NILAI UTAMA PERADILAN

1. KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

2. INTEGRITAS DAN KEJUJURAN

3. AKUNTABILITAS

4. RESPONSIBILITAS

5. KETERBUKAAN

6. KETIDAKBERPIHAKAN

7. PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM



iii

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta

rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri

Pekanbaru Tahun 2017. Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan laporan

yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan

Negeri Pekanbaru pada tahun 2017. Laporan tahunan ini merupakan salah satu

bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan

Negeri Pekanbaru kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan informasi kepada

publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna penyempurnaan pelaksanaan tugas

dimasa yang akan datang.

Kami menyadari, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih banyak kekurangan

dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun dari

semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas, kinerja dan demi terciptanya

layanan publik yang prima di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahun berikutnya. Kami juga

berharap, semoga laporan tahunan ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada keberhasilan

penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 3 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Drs. ARIFIN, SH. M.Hum NIP. 196005031988041001



iv

DAFTAR ISI

HALAMAN

Kata Pengantar ............................................................................................... i

Daftar Isi ........................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 5

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi) .............................................. 10

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................... 20

- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ....................................................... 36

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA ....................................................... 41

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .................... 41

2. Posbakum ..................................................................................... 41

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ......................................................... 42

4. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) .................................... 42

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .................................................. 43

A. Sumber Daya manusia ....................................................................... 43

- Mutasi ........................................................................................... 47

- Promosi ......................................................................................... 50

- Pensiun ........................................................................................ 50

- Diklat ........................................................................................... 51

B. Penyelesaian Perkara ......................................................................... 51

- Jumlah sisa perkara yang putus……………………………………………………..51

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu……………………………………….51

- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK .............................................................................. 51

- Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi ............................. 52

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi ............................. 52

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..................................................... 53

D. Pengelolaan Keuangan ....................................................................... 60

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP ......................................... 62

- Publikasi perkara (one day one publish)………………………………………….62



v

F. Regulasi Tahun 2017 ......................................................................... 62

BAB IV PENGAWASAN .............................................................................. 65

A. Internal ............................................................................................. 65

B. Evaluasi ............................................................................................. 66

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................................. 67

A. Kesimpulan ........................................................................................ 67

B. Saran ................................................................................................ 67



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merupakan ujung tombak dalam menegakan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan

pelayananan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya

ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan

Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat

banding. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah

Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan,

Pengadilan Negeri memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.

2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada

instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta.

3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak

terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum,

terutama asas Keadilan.



2

2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi

dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa

keadilan pencari keadilan.

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).

4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.

5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan

masyarakat.

6. Putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan

dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Selain hal tersebut diatas sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI dengan

agenda pembaruannya, maka di Pengadilan Negeri Pekanbaru ada program prioritas yaitu :

1. Program Keterbukaan Sistem Informasi

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan

Negeri Pekanbaru telah disediakan sarana :

- Website dengan alamat www.pn.pekanbaru.go.id

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan alamat www.sipp.pn-pekanbaru.go.id

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

Pada program ini Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempunyai Pelayanan terpadu

satu pintu, meja informasi dan meja pengaduan.

A. Visi, Misi dan Motto

Adapun Visi Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU YANG AGUNG”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

http://www.pn.pekanbaru.go.id/

http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id/



3

MOTTO

PRIMA (Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel)

B. Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di ibukota Propinsi Riau tepatnya di Jalan Teratai No.

85 Telp. (0761) 24953 Fax (0761) 22573 Pekanbaru, mempunyai wilayah hukum meliputi

seluruh wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota.

2. Kecamatan Sail.

3. Kecamatan Lima Puluh.

4. Kecamatan Senapelan.

5. Kecamatan Sukajadi.

6. Kecamatan Tampan.

7. Kecamatan Payung Sekaki.

8. Kecamatan Rumbai.

9. Kecamatan Rumbai Pesisir.

10. Kecamatan Marpoyan Damai.

11. Kecamatan Bukit Raya.

12. Kecamatan Tenayan Raya.

Dan disamping itu pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ada juga Pengadilan Hubungan

Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang wilayah hukumnya adalah meliput

Kabupaten/ Kota di Propinsi Riau yang terdiri dari 12 (dua belas) Kota/ Kabupaten yaitu ;

1. Kota Pekanbaru.

2. Kota Dumai.

3. Kabupaten Kampar.

4. Kabupaten Pelalawan.

5. Kabupaten Bengkalis.

6. Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Kabupaten Indragiri Hilir.

8. Kabupaten Kuantan Singingi.

9. Kabupaten Rokan Hulu.



4

10. Kabupaten Rokan Hilir.

11. Kabupaten Siak.

12. Kabupaten Meranti.

C. Rencana Strategis (Renstra)

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun

2015- 2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut

merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri

Pekanbaru dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan

Negeri Pekanbaru mengacu pada Renstra M ahkamah Agung RI dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi

kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan

Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mereviu Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2017, diselaraskan dengan

kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun

kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2017 tersebut, sasaran strategis kinerja

utama yang akan dicapai Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015-2019 ini

menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Negeri

Pekanbaru. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja

utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi :

(1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program

untuk mencapai



5

sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan

dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan,

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

(2) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran

strategis dalam hal Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015-2019 dibuat

dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi

peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien,

profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.



6

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, yang ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2015. Pengadilan Negeri

Pekanbarudipimpin seorang Ketua dan Wakil Ketua. Hakim mempunyai garis tanggung

jawab kepada Ketua Pengadilan.

Panitera dan Sekretaris berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing mempunyai

tanggung jawab ; Bagian Fungsional yaitu Panitera, membawahi lima bagian Panitera

Muda, yaitu Paniera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Panitera

Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor. Sedangkan Bagian Struktural yaitu Sekretaris,

membawahi tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan

Pelaporan, Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan yang masing-masing membawahi Staf.

Sedangkan Kelompak Fungsional Kepaniteraan : Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita

Pengganti mempunyai garis tanggung jawab dengan Panitera Pengadilan dan Kelompok

Fungsional Kesekretariatan mempunyai garis tanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah :

KETUA PENGADILAN,

mempunyai tugas dan tanggung jawab :

Terselengaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;

Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat

Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;

Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan

Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;

Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada

Panitera Pengadilan;



7

Sebagai Top Manager Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Pengadilan, Ketua

Pengadilan menyerahkan Quality Management Representatif (QMR) kepada Wakil

Ketua Pengadilan.

WAKIL KETUA,


Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan

terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai

Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;

Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan

Pengadilan;

HAKIM,


Melaksanakan Persidangan, memeriksa dan memutus perkara serta melakukan

pengawasan pada bagian-bagian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan;

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta

Menyelesaikan Surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;

Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas dalam

Pemberian Dukungan di Bidang Teknis;

Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata;

Melaksanakan Pengelolaan Perkara Pidana;

Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Khusus ( PHI/TIPIKOR );

Melaksanakan Pengelolaan Adminitrasi Perkara, Penyajian Data Perkara dan

Transparansi Perkara;

Melaksanakan Adminitrasi Keuangan dalam Program Teknis dan Keuangan Perkara

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan, Minutasi, Evaluasi

dan Administrasi Kepaniteraan;

Melaksanakan Mediasi;

Melaksanakan Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan;

Melaksanakan Fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Melaksanakan Audit Internal;



8

PANITERA,

mempunyai tugas / tanggung Jawab :

Melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara;

menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Tipikor;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara PHI;

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara

yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi

dan administrasi Kepaniteraan;

Pelaksanaan Mediasi;

Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;

Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

SEKRETARIS,

mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan,

Sumber Daya Manusia, Serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kelas 1A Pekanbaru;

menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;

Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

Pelaksanaan Urusan Keuangan;

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;

Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga,

Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;



9

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta

Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

a. Panitera Muda

Panitera Muda Perdata, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Nnegeri

Pekanbaru;

Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;

Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;

Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan

Diminutasi;

Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang

Tidak Hadir;

Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;

Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkarayang Dimohonkan Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum

kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada

Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung;

Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;

Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;

Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan

Hukum Tetap;

Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Kepada Panitera Muda Hukum;

Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku

Panitera Pengganti;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;



10

Panitera Muda Pidana, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri

Pekanbnaru;

Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;

Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;

Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada

Termohon;




Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan,

Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;

Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari

Penyidik;

Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan

diminutasi;

Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang

Tidak Hadir;



Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;


kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada


Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa;



Hukum Tetap;


kepada Panitera Hukum;

Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;



11


Panitera Pengganti;


Panitera Muda Hukum, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan,

Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;

Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;

Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;

Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;

Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;

Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan

dengan Transparansi Perkara;

Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;


Panitera Pengganti;


Panitera Muda PHI, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perkara PHI pada Pengadilan Negeri

Pekanbaru;

Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara PHI;

Melaksanakan Registrasi Perkara PHI;

Melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama ( Bipartit, Mediasi,

Konsiliasi dan Menerima Data Perdamaian Putusan Abitrase, Permohonan Kasasi,

Permohonan PK serta Permohonan Eksekusi;




Membuat SKUM untuk Perkara yang Nilai Gugatannya Rp. 150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) atau lebih untuk dibayarkan kepada Kasir PN;


Diminutasi;



12

Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang

Tidak Hadir;

Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Kasasi dan Peninjauan

Kembali kepada Para Pihak;

Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi

dan Peninjauan Kembali;



Mahkamah Agung;



Hukum Tetap;



Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan PHI;


Panitra Pengganti;


Panitera Muda Tipikor, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perkara Tipikor pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru;

Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor;

Melaksanakan Registrasi Perkara Tipikor;

Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada

Termohon;




Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan,

Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;

Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari

Penyidik;



13


Diminutasi;



Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;




Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum

Tetap;



Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Tipikor;


Panitra Pengganti;


b. Kepala Sub. Bagian :

Kasub. Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :

Mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK,

DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan

Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasub. Bag Umum dan Keuangan :


Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,

Perlengkapan Rumah Tangga

Keamanan

Keprotokolan

Hubungan Masyarakat



14

Perpustakaan

Pengelolaan Keuangan;

Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan.


Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan

Program, dan Anggaran

Pengelolaan Teknologi Informasi

Statistik

Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi

Pelaporan;

c. Panitera Pengganti (PP)

Panitera Pengganti, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada

pengadilan tingkat pertama

Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);

Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan

diminutasi;

Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera

Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

d. Juru Sita / Juru Sita Pengganti :

Juru Sita / Juru Sita Pengganti, mempunyai Tugas / Tanggung Jawab :

memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

pengadilan tingkat pertama;



15

Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan

Aamaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;

Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta

menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;

Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;

Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;

Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait;

e. Staf administrasi :

Staf administrasi mempunyai tugas ;

melaksanakan/ menyelesaikan tugas administrasi di bidang masing- masing yang

diberikan atasannya.



16



17

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau merupakan serangkaian instruksi dan

instrumen yang dibakukan (didokumentasikan) serta diberlakukan bagi setiap organisasi dan

atau institusi pemerintah maupun non pemerintah. Pemberlakuan Standar Operasional

Prosedur (SOP) merupakan rujukan operasional bagi setiap personil baik secara individu

maupun tim dalam melaksanakan aktivitas penyelesaian setiap pekerjaan berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat dan ditetapkan untuk menghindari

terjadinya variasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta menghindari

terjadinya penumpukan pekerjaan yang pada giliran berikut menurunnya kinerja secara

institusional. Pada dasarnya prosedur bagi setiap bagian yang ditetapkan dalam Standar

Operasional Prosedur ini terdiri dari prosedur yang berkaitan dengan Pelayanan Eksternal

dan prosedur yang berkaitan dengan Pelayanan Internal. Dimana pelayanan eksternal

merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana

ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosedur yang berkaitan dengan pelayanan

eksternal tersebut ditetapkan dalam prosedur Teknis Yustisial, Kepaniteraan Perdata,

Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan PHI dan Kepaniteraan Tipikor.

Perlayanan Internal merupakan berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-

unit pendukung (Sekretariat) kepada seluruh unit-unit pegawai yang berada dalam

lingkungan internal satuan kerja peradilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Prosedur yang berkaitan dengan pelayanan internal tersebut ditetapkan dalam prosedur a.

Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan; b. Bagian Kepegawaian dan Ortala dan c. Bagian

Umum dan Keuangan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dan dilaksanakan sesuai dengan

Prosedur Kerja dan Administrasi Peradilan sehingga prosedur yang ditetapkan pada masing-

masing bagian saling berkaitan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengadilan

Negeri Kelas IA Pekanbaru merujuk pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. No.002

Tahun 2012, tanggal 24 Mei 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Opresional

Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.



18

Dengan merujuk pada dua payung hukum tersebut Standar Operasional Prosedur

Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diselesaikan dan selanjutnya dipergunakan oleh setiap

unit pelaksana baik secara individu maupun tim untuk menyelesaikan beban kerja sesuai

ketentuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dibentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut :

1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau

tim dalam organisasi atau unit kerja.

2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.

3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.

4. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.

5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

NO. UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KETERANGAN

I. TEKNIS

1. Ketua 19 1. Mendisposisi surat masuk

kemudian diteruskan ke Panitera

dan Sekretaris.

2. M-enerima Perkara Gugatan,

Permohonan, BPSK, PHI, Pidana

Biasa, Pidana Khusus dan Tipikor

dari Panitera/Sekretaris dan

Penetapan Majelis Hakim.

3. Menanda Tangani Surat

Keputusan terkait jalannya

Administrasi Perkara dan

Administrasi Umum.

4. Menandatangani surat-surat

keluar baik Bidang Kepaniteraan

maupun Bidang Kesekretariatan.

5. Melaksanakan persidangan baik

perkara perkara perdata

Gugatan, Permohonan, BPSK,

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



19

PHI, Pidana Biasa, Pidana Khusus

dan Tipikor.

6. Memutus perkara perdata

Gugatan, Permohonan, BPSK,

PHI, Pidana Biasa, Pidana Khusus

dan Tipikor.

7. Menanda tangani Berita Acara

Persidangan dan Putusan

Perkara baik perkara Gugatan,

Permohonan, BPSK, PHI, Pidana

Biasa, Pidana Khusus dan

Tipikor.

8. Memantau Direktori Putusan

yang telah masuk dan belum

masuk pada CTS/SIPP.

9. Koordinasi dengan Wakil Ketua

terkait Pengawasan Bidang-

bidang.

10. Koordinasi jalannya persidangan

baik perkara perdata maupun

perkara pidana dengan Hakim-

Hakim.

11. Koordinasi dengan Hakim

KIMASWAT terkait jalannya

eksekusi perkara Pidana pada

Lembaga Pemasyarakatan.

12. Memimpin rapat bulanan.

13. Mengikuti Rakor Mahkamah

Agung, Pengadilan Tinggi dan

Muspida.

14. Melakukan koordinasi perkara

Anmaning, Sita Delegasi, Sita

Wilayah Pekanbaru dan Eksekusi.

15. Melakukan Penilaian kepada



20

Pejabat dibawahnya.

16. Melakukan Rolling Ketua Majelis

Hakim.

17. Menanda tangani RENSTRA,

Indikator Kinerja dan LAKIP.

18. Menanda tangani Pembukuan

Uang Pihak Ke 3, Register, Jurnal

Perkara Pidana Umum, Khusus,

Perkara Perdata Halaman Depan

dan Halaman Belakang dan di

paraf setiap halamannya.

19. Menetapkan Majelis Hakim untuk

menyidangkan Perkara PK

Perdata.

2. Wakil Ketua 13 1. Melaksanakan Tugas-Tugas

harian Ketua jika Ketua

berhalangan hadir/Dinas Luar.

2. Melaksanakan tugas-tugas yang

didelegasikan oleh ketua berupa

:

- Menerima Berkas Perkara

Pidana dari Panitera dan

Sekretaris untuk selanjutnya

dibagi kepada Majelis Hakim.

- Menetapkan majelis Hakim

Perkara Pidana Biasa (Perkara

Tipiring, Perkara Tilang dan

Peradilan Anak.

3. Menanda tangani Permohonan/

Persetujuan Ijin Pengeledahan

dan Ijin penyitaan.

4. Rapat Koordinator dalam

Pengawas Bidang-Bidang untuk

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



21

kelancaran jalan tugas dan

penyelesaian/adanya kendala

dalam pelaksanaan administrasi

Perkara dan Administrasi Umum

termasuk penyerapan anggaran).

5. Memantau Direktori Putusan dan

CTS/SIPP/SIPP.

6. Melakukan Rapat BAPERJAKAT.

7. Melakukan Pembinaan terhadap

PNS terkait Alpa lewat 6 hari

tanpa alasan yang jelas, telat

masuk kerja lewat dari 5 hari dan

meninggalkan tugas dengan

waktu cukup lama sehingga

menggangu pekerjaannya.

8. Memimpin rapat dalam satu

tahun 12 kali.

9. Melaksanakan persidangan baik

perkara pidana maupun perkara

Perdata.

10. Menandatangani Berita Acara

Sidang baik perkara Pidana

maupun perkara Perdata.

11. Membacakan Putusan Perkara

Pidana Biasa, Khusus dan

Perkara Perdata.

12. Memimpin Rapat Penyelengaraan

Anggaran terkait jumlah

penyerapan anggaran

prosentase baik DIPA 01 dan 03.

13. Menandatangani perpanjangan

penahanan.

3. Hakim 19 1. SOP Hakim Persidangan Perkara Sudah



22

Perdata Gugatan.

2. SOP Hakim Persidangan Perkara

Perdata Permohonan.


Perdata Gugatan Sederhana.


Perdata Keberatan Gugatan

Sederhana.


Perdata PHI

6. SOP Hakim Mediasi.

7. SOP Hakim Persidangan

Permohonan Peninjauan Kembali

Perkara Perdata.


Pidana Acara Pemeriksaan Biasa.


Tindak Pidana Korupsi.


Pidana Perikanan.


Pidana Khusus Anak.


Pidana Acara Pemeriksaan

Singkat.


Pidana Acara Pemeriksaan Cepat

/ Tipiring.


Pidana Acara Pemeriksaan Cepat

/ Pelanggaran Lalu Lintas.


Pra Peradilan

16. SOP Hakim Persidangan

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



23

Permohonan Peninjauan Kembali

Perkara Pidana.

17. SOP Hakim Pengawas dan

Pengamat.

18. SOP Hakim Pengawas Bidang.

19. SOP Hakim Permintaan ATK.

4. Panitera 24 1. SOP Administrasi Penanganan

Perkara Perdata.

2. SOPProses Persidangan Perkara

Perdata.

3. SOP Administrasi Penanganan

Perkara Pidana.

4. SOP Proses Persidangan Perkara

Pidana.


Perkara Pidana Khusus.

6. SOP Proses Persidangan Perkara

Pidana Khusus.


Perkara Perdata Khusus.

8. SOPProses Persidangan Perkara

Perdata Khusus.

9. SOP Administrasi Bantuan

Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu.

10. SOP Eksekusi Lelang.

11. SOP Penunjukan Panitera

Pengganti.

12. SOP Penanganan Upaya Hukum

Banding.


Kasasi.


Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



24

Penunjukan Kembali Perkara

Perdata.



Perdata Khusus.



Pidana.



Pidana Khusus.

18. SOP Penanganan Grasi.

19. SOP Penanganan Eksekusi.

20. SOP Penandatanganan Laporan.

21. SOP Penunjukan Jurusita /

Jurusita Pengganti.

22. SOP Permintaan ATK.

23. SOP Dalam Persidangan Perkara

Perdata Permohonan.

24. SOP Dalam Persidangan Perkara

Anak.

5. Panitera Muda

Pidana

32 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Biasa.

2. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa.

3. SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Pidana Biasa.

4. SOP Pendaftaran Berkas Pidana

Singkat.

5. SOP Penanganan Berkas Perkara

Pidana Anak.

6. SOP Pendaftaran Berkas Pidana

Cepat (Ringan/Lalu Lintas).

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



25


Cepat (Ringan).


Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).

9. SOP Penanganan Berkas Pidana

(Cepat, Ringan Dan Lalu Lintas).

10. SOP Penanganan Permohonan

Banding Perkara Pidana.

11. SOP Penerimaan Memori

Banding/Kontra Memori Banding

Pidana.

12. SOP Pencabutan Permohonan

Banding Pidana.

13. SOP Pengiriman Berkas Pidana

Banding.


Kasasi Perkara Pidana.


Kasasi/Kontra Memori Kasasi

Perkara Pidana.

16. SOP Pencabutan Perkara Pidana

Kasasi.

17. Sop Pengiriman Berkas Perkara

Pidana Kasasi.

18. SOP Penerimaan Permohonan

Peninjauan Kembali (PK) Perkara

Pidana.

19. Sop Persidangan Permohonan PK

Perkara Pidana.

20. SOP Pengiriman Berkas

Peninjauan Kembali (PK)Perkara

Pidana.

21. SOP Penanganan Perkara

Praperadilan.



26

22. SOP Penerimaan Permohonan

Grasi Perkara Pidana.

23. SOP Pengiriman Permohonan

Grasi Perkara Pidana.

24. SOP Pendataan Anak Korban.

25. SOP Penerimaan Barang Bukti.

26. SOPPenanganananPermohonan

Perpanjangan Penahanan Pasal

25 Ayat (2) Dan Pasal 29(30)

KUHP Tahap Satu Dan Dua.

27. SOP Permohonan Diversi Dari

Penyidik / Penuntut Umum.


Izin/Persetujuan Pengeledahan.


Izin/Persetujuan Penyitaan.

30. SOP Pelaksanaan Pengawasan

Dan Pengamatan.


Singkat.

32. SOP Penanganan Berkas Perkara

Pidana Singkat.

6. Panitera Muda

Tipikor

23 1. SOP Pendaftaran Perkara Tipikor.


Tipikor.

3. SOP Pendaftaran Permohonan

Banding Perkara Tipikor.


Banding/ Kontra Memori


5. SOP Pengiriman Berkas Banding

Perkara Tipikor.

6. SOP Pencabutan Permohonan

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



27

Banding Perkara Tipikor. .

7. SOP Pemberitahuan Putusan



Kasasi Perkara Tipikor .

9. SOP Penerimaan Memori Kasasi/

Kontra Memori Kasasi Perkara

Tipikor.

10. SOP Pengiriman Berkas Kasasi

Perkara Tipikor.

11. SOP Pencabutan Kasasi Perkara

Tipikor.


Peninjauan Kembali (PK)Perkara

Tipikor.


Permohonan Peninjauan

Kembali (PK) Tipikor.

14. SOP Pengiriman Berkas

Peninjauan Kembali (PK) Perkara

Tipikor.


Grasi Perkara Tipikor .


Ijin/ Persetujuan Penggeledahan.


Ijin/ Persetujuan Penyitaan.


Perpanjangan Penahanan .

19. SOP Laporan Bulanan

Kepaniteraan Tipikor.

20. SOPLaporan Bulanan Catur

Wulan Kepaniteraan Tipikor.

21. SOP Laporan Kegiatan Hakim



28


22. SOP Minutasi Berkas Perkara


23. SOP Pendaftaran Perkara

Praperadilan Tipikor.

7. Panitera Muda

Perdata

34 1. SOP Penerimaan Perkara Perdata

Permohonan Melalui e – SKUM.

2. SOP Persidangan Perkara

Perdata Permohonan.

3. SOP Panggilan Sidang Perkara

Perdata Permohonan.

4. SOP Penerimaan Perkara Perdata

Gugatan Melalui e – SKUM.


Perdata Gugatan.

6. SOP Mediasi.


Perkara Perdata Gugatan.


Verstek Perkara Perdata.


Perdata Gugatan Banding.


Banding / Kontra Memori

Banding.

11. SOP Pencabutan Perkara Perdata

Gugatan Banding.

12. SOP Pengiriman Berkas Perkara

Perdata Gugatan Banding.


Gugatan Kasasi.

14. SOP Penerimaan Memori Kasasi /

Kontra Memori Kasasi Perdata

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



29

Kasasi.


Kasasi Melalui Umum.


Perdata Gugatan Kasasi.


Perdata Peninjauan Kembali.


Gugatan Peninjauan Kembali.

19. SOP Penyelesaian Perkara





Perkara Perdata Banding / Kasasi

/ Peninjauan Kembali.

22. SOP Penanganan Register

Perkara Perdata Banding / Kasasi

/ Peninjauan Kembali.


Eksekusi.

24. SOP Pelaksanaan Aanmaning

Dan Eksekusi Riil / Pengosongan.

25. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana Oleh Hakim

Tunggal.

26. SOP Tata Cara Penyelesaian

Keberatan Gugatan Sederhana.

27. SOP Penerimaan Pendaftaran

BANI.

28. SOP Penerimaan Konsinyasi.

29. SOP Keuangan Perkara Perdata.

30. SOP Pengembalian Sisa Panjar

Perkara.



30

31. SOP Delegasi Panggilan /

Pemberitahuan.

32. SOP Delegasi Panggilan /

Pemberitahuan (Dari Pengadilan

Negeri Lain).

33. SOP Upaya Hukum.

34. SOP Penyelesaian Minutasi.

8. Panitera Muda

PHI

20 1. SOP Pendaftaran Perkara PHI

Gugatan.


Perkara PHI Gugatan.

3. SOP Persidangan Perkara PHI.


Perkara PHI Gugatan.


Verstek Perkara PHI.

6. SOP Penerimaan Perkara PHI

Kasasi.

7. SOP Pendaftaran Perkara PHI

Kasasi.

8. SOP Penerimaan Memori Kasasi /

Kontra Memori Kasasi PHI.

9. SOP Pencabutan Perkara PHI

Kasasi.


PHI Kasasi.

11. SOP Penerimaan Perkara

PHIPeninjauan Kembali.

12. SOP Pendaftaran Perkara PHI

Peninjauan Kembali.


Peninjauan Kembali / Kontra

Memori Peninjauan Kembali PHI

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



31

Peninjauan Kembali.

14. SOP Pencabutan Perkara PHI

Peninjauan Kembali.


PHI Peninjauan Kembali.


Perkara PHI Kasasi / Peninjauan

Kembali.

17. SOP Pendaftaran

PermohonanEksekusi.

18. SOP Pelaksanaan Aanmaning

Dan Pelaksanaan Eksekusi.


Perkara PHI Kasasi / Peninjauan

Kembali.

20. SOP Pendaftaran Perjanjian

Bersama Melalui Bipartit /

Mediasi.

9. Panitera Muda

Hukum

18 1. SOP Pembuatan Laporan

Bulanan.

2. SOP Pembuatan Laporan

Triwulan.


Semester.


Tahunan.

5. SOP Penanganan Papan

Informasi Perkara.

6. SOP Penataan Arsip Berkas

Perkara.

7. SOP Penanganan Meja

Pengaduan Klasifikasi Pengaduan

Pengguna Pengadilan.

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



32

8. SOP Penanganan Meja

Informasi.

9. SOP Penanganan Surat

Keterangan Penelitian.

10. SOP Pengesahan Badan Hukum

Dan Surat Kuasa.

11. SOP Penanganan Surat

Keterangan Tidak Dicabut Hak

Pilih Dan Tidak Sedang Menjalani

Pidana.

12. SOP Penerimaan Berkas Perkara.

13. SOP Peminjaman Berkas

Perkara.

14. SOP Standar Pelayanan

Sampling.

15. SOP Standar Pelayanan

Komunikasi Dengan Pengguna.

16. SOP Survei Pelayanan Kepuasan

Pengguna Pengadilan.

17. SOP Penginputan Putusan Dalam

Direktori.

18. SOP Pelayanan Pos Bantuan

Hukum.

10. Panitera

Pengganti

8 1. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa /Anak.


Cepat (Ringan).


Cepat (Lalu Lintas).

4. SOP Persidangan Pidana Pra

Peradilan.


PerdataGugatan.

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



33


Perdata Permohonan.


Tipikor.

8. SOP Persidangan Perkara PHI.

11. Jurusita/Jurusita

Pengganti

11 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata.

2. SOP Pemberitahuan Isi

Penetapan / Putusan Perkara

Perdata.


Perkara Pidana.

4. SOP Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi / Peninjauan

Kembali Perkara Perdata.

5. SOP Pemberitahuan Pernyataan


Kembali Perkara Pidana.

6. SOP Pemberitahuan Dan

Penyerahan Memori Banding /

Kasasi / Peninjauan Kembali

Perkara Perdata.


Penyerahan Memori Banding /

Kasasi / Peninjauan Kembali

Perkara Pidana.


Penyerahan Kontra Memori


Kembali Perkara Perdata.


Penyerahan Kontra Memori


Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



34

Kembali Perkara Pidana

10. SOP Pemberitahuan Memeriksa

Berkas (Inzage) Untuk Perkara

Banding.

11. SOP Panggilan Teguran

Aanmaning.

II. NON TEKNIS

1. Sekretaris 10 1. SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan

Program dan Anggaran.

2. SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan Urusan

Kepegawaian.


Pelaksanaan Urusan Umum dan

Keuangan.


Pelaksanaan Penataan Organisasi

dan Tata Laksana.


Pelaksanaan Pengelolaan

Teknologi Informasi dan Statistik.


Pelaksanaan Urusan Surat

Menyurat, Arsip, Perlengkapan,

Rumah Tangga, Keamanan,

Keprotokolan dan Perpustakaan.


Pelaksanaan Pemantauan

Evaluasi dan Dokumentasi serta

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



35

Pelaporan.

8. SOP Permintaan ATK.

9. SOP Surat Penunjukan PPK, SPM,

Bendahara Pengeluaran, Satpam,

Sopir, Cleaning Service,

Pramubakti serta Pejabat

Pengadaan Barang dan Pejabat

Penerima Barang.

10. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi, dan

Pelaporan

11 1. SOP Pengajuan Perencanaan

Anggaran DIPA.

2. SOP Pengajuan Usulan Revisi

Anggaran.

3. SOP Pengajuan Revisi POK.

4. SOP Backup Data SIPP.

5. SOP Penanganan Permasalahan

SIPP.

6. SOP Sinkronisasi SIPP Ke MA Dan

Ke Website PN.

7. SOP Mengatasi Permasalahan

Jaringan LAN.

8. SOP Peliputan Dan Penginputan

Content Website.

9. SOP Pengelolaan Website.

10. SOP Penyusunan Laporan

Tahunan.

11. SOP Penyusunan Laporan LkjIP.

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017

3. Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

32 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

3. SOP Permintaan Barang-Barang

Sudah

dilakukan

revaluasi pada



36

Persediaan / ATK.

4. SOP Pengelolaan Aplikasi

Persediaan (Kegiatan Harian).

5. SOP Pelaporan Aplikasi

Persediaan Persemester /

Pertahun.

6. SOP Pengelolaan Aplikasi Simak-

BMN (Kegiatan Harian).

7. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-

BMN persemester / Pertahun.

8. SOP Pemeliharaan Peralatan &

Mesin.

9. SOP Penyusunan Uraian Tugas

Satpam Dan Petugas Kebersihan

Kantor.

10. SOP Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan Bagian Umum.

11. SOP Pengelolaan Perpustakaan.

12. SOP Pelaksanaan Tugas

Pemarkiran Kendaraan.

13. SOP Penerimaan Wartawan.

14. SOP Penerimaan Tamu.

15. SOP Permohonan Usulan

Penetapan Status Penggunaan

BMN.

16. SOP Penghapusan Barang Milik

Negara.

17. SOP Pengelolaan Ruang Sidang.

18. SOPPengelolaan Administrasi

Keuangan (Pembuatan

Specimen Tanda Tangan).


Keuangan Pembuatan Kartu

Identitas Pengantar Surat

tanggal 11

Agustus 2017



37

Perintah Membayar (Spm) /

Pengambil Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D).


Keuangan Pembuatan Rencana

Penarikan Dana.

21. SOPPengajuan Uang Persediaan.

22. SOPPenerbitan SPP-LS Untuk

Belanja Pegawai (Pembayaran

Gaji Induk).



Uang Lembur).



Uang Makan).

25. SOPPertanggungjawaban

Dimuka Tunjangan Khusus

Kinerja (Remunerasi).

26. SOPPembuatan Laporan

Keuangan.

27. SOPPembuatan Laporan

Realisasi Anggaran.

28. SOPPengelolaan Pendapatan

Negara Bukan Pajak.

29. SOPPenerbitan SPP-LS Belanja

Modal.

30. SOPPencairan Honor Piket

Posyankum.

31. SOPPencairan Uang

PersediaanUntuk Belanja

Barang.

32. SOPPengelolaan Keuangan

Negara Bendahara Pengeluaran.



38

4. Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian,

Organisasi, dan

Tatalaksana

24 1. SOP Rekomendasi Tim

Pemeriksa Penegakan Disiplin

Pegawai.

2. SOP Penyelesaian Pembuatan

Pengantar Hukuman Disiplin Bagi

Hakim dan PNS.

3. SOPInvestarisasi Pegawai

(Bezetting Pegawai).

4. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS)

Hakim.

5. SOP Daftar Urut Kepangkatan

(DUK) PNS.

6. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir

Hakim dan PNS.

7. SOP Pemilihan Rol Model.

8. SOP Pembuatan Sk Ketua.

9. SOP Pengusulan Kenaikan

Pangkat.

10. SOP Update Data Kepegawaian

Melalui Sikep MARI.

11. SOP Kenaikan Gaji Berkala

(Kgb).

12. SOPMutasi Hakim Dan Pegawai

Negeri Sipil.

13. SOP Usulan Promosi Jabatan.

14. SOP Usulan Pensiun Hakim dan

Pegawai Negeri.

15. SOP Usulan Tanda Penghargaan

Satya Lencana.

16. SOP Pembuatan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP).

17. SOP Penyelesaian Surat Tugas.

18. SOP Penyelesaian Permohonan

Sudah

dilakukan

revaluasi pada

tanggal 11

Agustus 2017



39

Surat Cuti Hakim Dan Pegawai

Negeri Sipil.

19. SOP Penyelesaian Pembuatan

Kartu Pemohon Penambahan

Penghasilan Pegawai (KP4).

20. SOP Penyelesaian Dokumen

Pelantikan/ Peyumpahan Dan

Menduduki Jabatan.

21. SOP Pengusulan Taspen,Karpeg,

Karis / Karsu.

22. SOP Analisis Penataan

Organisasi.

23. SOP Analisis Jabatan.

24. SOPPenataan Sistim dan

Prosedur Kerja.

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasannya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan

pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan

wewenangnya, yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional

pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan

dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus

selesai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilaksanakan, target sebagai hasil kerja



40

yang harus diwujudkan, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas/ output, kualitas,

waktu dan biaya.

Adapun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai

berikut:

NO.

SASARAN

KERJA

PEGAWAI

JUMLAH

KEGIATAN KETERANGAN

I. TEKNIS

1. Ketua 8 1. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk.

2. Menerima dan mendisposisi berkas perkara.

3. Melaksanakan pembinaan kepegawaian.

4. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi

dan MA.

5. Menugaskan Hakim pengawas bidang.

6. Memimpin pelaksanaan Aanmaning dan

Eksekusi.

7. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara

dan keuangan DIPA.

8. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.

2. Wakil Ketua 9 1. Membantu Ketua melakukan pengawasan

internal Pengadilan.

2. Menunjuk Hakim untuk menyidangkan perkara

Pidana, Singkat dan Cepat (Tipiring dan

Pelanggaran Lalu Lintas) serta Praperadilan.

3. Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan

perkara Perdata Permohonan.

4. Mengeluarkan Izin / Persetujuan Penyitaan dan

Penggeledahan.

5. Mengeluarkan / menandatangani Perpanjangan

Penahanan.



41

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan

dan Rapat Dinas.

7. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.

8. Minutasi Perkara.

9. Melakukan Mediasi.

3. Hakim 5 1. Menerima, memeriksa dan memutus perkara.


3. Melakukan Mediasi.

4. Melaksanakan Pengawasan Bidang.

5. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP).

4. Panitera 10 1. Menerima dan mendisposisi surat.

2. Menjawab dan mengirim surat.

3. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan, 4

bulanan, 6 bulanan dan tahunan.

4. Menunjuk Panitera Pengganti untuk

mendampingi Majelis Hakim.

5. Menandatangani salinan putusan dan

penetapan.

6. Menandatangani Akte Banding, Kasasi, PK dan

Grasi.

7. Menetapkan pemberian tugas kepada Panmud .

8. Melaksanakan pengelolaan keuangan perkara

dan uang pihak ketiga.

9. Melaksanakan konsultasi ke Pengadilan Tinggi

dan MA.

10. Menandatangani Akte pendaftaran CV dan surat

kuasa.

5 Panitera Muda

Pidana

14 1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan

tahunan.

2. Menerima pelimpahan perkara biasa.



42

3. Menerima pelimpahan pidana cepat.

4. Menerima pelimpahan perkara anak.

5. Menerima dan membuat penetapan Diversi.

6. Menerima permohonan Praperadilan.

7. Menerima dan mengirim permintaan upaya

hukum Banding.


hukum Kasasi.

9. Menerima dan mengirim permohonan upaya

hukum Peninjauan Kembali (PK).

10. Membuat berita acara sidang perkara Pidana,

Perdata serta minutasi ke SIPP / CTS.

11. Menerima surat masuk.

12. Memasukkan data ke SIPP / CTS.

13. Menyerahkan berkas yang telah Inkracht ke

bagian hukum.

14. Memberikan bimbingan, pembinaan kepada staf.

6. Panitera Muda

Tipikor


tahunan.

2. Menerima pelimpahan perkara khusus Tipikor.


hukum Banding.


hukum Kasasi.








bagian hukum.

10. Memberikan bimbingan, pembinaan kepada staf.



43

7. Panitera Muda

Perdata


tahunan.

2. Menerima gugatan / permohonan, perlawanan.

3. Menerima upaya hukum Banding, Kasasi, PK

dan Eksekusi (Permohonan).

4. Mempersiapkan penetapan (penunjukan Majelis

Hakim, PP, dan blangko Mediator, resume

Eksekusi).


6. Pengiriman berkas upaya hukum Banding,

Kasasi, dan PK.

7. Menyiapkan salinan Putusan Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tinggi dan Kasasi serta Peninjauan

Kembali (PK) bagi para pihak.

8. Merinci panjar perkara yang diajukan

Penggugat / Pemohon, Banding, Kasasi, PK dan

Eksekusi sesuai Radius SK. KPN.



10. Membalas surat masuk maupun Delegasi yang

terlambat.



bagian hukum.

13. Memberikan bimbingan, pembinaan kepada

staf.

8. Panitera Muda

PHI


tahunan.

2. Menerima pelimpahan perkara khusus PHI.


hukum Kasasi.



44




Perdata serta minutasi ke SIPP / CTS


7. Membalas surat masuk maupun Delegasi yang

terlambat.



bagian hukum.


staf.

9. Panitera Muda

Hukum


tahunan.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

laporan perkara.

3. Melaksanakan manajemen persuratan dan

pengarsipan.

4. Melaksanakan dan menyelenggarakan arsip

perkara manual.






staf.

10. Panitera

Pengganti

6 1. Menerima berkas perkara.

2. Membuat penetapan-penetapan perkara.

3. Membuat Berita Acara Sidang.

4. Pengetikan putusan.




45

6. Memasukan data perkara ke CTS (SIPP).

11. Jurusita /

Jurusita

Pengganti

4 1. Membuat Relaas Panggilan dan Pemberitahuan.

2. Menjalankan Relaas Panggilan dan

Pemberitahuan.

3. Melaksanakan Relaas Panggilan Delegasi.

4. Mengirim Surat Panggilan dan Pemberitahuan.

II. NON TEKNIS

1. Sekretaris 8 1. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan

tahunan.

2. Menyusun Anggaran ( Belanja Pegawai, Belanja

Barang, Belanja Modal ).

3. Melaksanakan Anggaran yang terdapat dalam

DIPA ( gaji induk, gaji susulan, gaji ke- 13,

uang makan pegawai, tunjangan khusus

kinerja, Uang lembur, persedian, GU, LS, PNBP,

Pajak. ).

4. Membuat/Mengkoreksi laporan keuangan/Calk (

SAKPA, LPJ, Bulanan, Triwulan, Semester dan

Tahunan ).

5. Penatausahan dan pengawasan anggaran ( kas

umum, kas pembantu, kas bank, kas tunai,

pembantu up, pembantu LS bendahara,

pembantu Pajak ).

6. Melaksanakan manajemen pengarsipan surat

masuk dan keluar.

7. Melaksanakan manajemen pengarsipan surat

masuk dan keluar.

8. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada

para staf.

2. Kepala Sub 8 1. Menyusun program kerja bagian perencanaan,



46

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi, dan

Pelaporan

teknologi informasi dan pelaporan.

2. Menerima, memeriksa, mengonsep dan

mengarsipkan dokumen / surat elektronik

ataupun berkas fisik sub bagian perencanaan,

teknologi informasi dan pelaporan.

3. Melaksanakan tugas perencanaan anggaran

atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta

menyiapkan data pendukungnya.

4. Mengusulkan Revisi Anggaran.

5. Melakukan Sinkronisasi SIPP/CTS ke server MA

RI dan Website Pengadilan serta backup data

secara berkala.

6. Mengelola informasi, dokumentasi dan laporan

pada Website Pengadilan.

7. Menyusun Laporan IKU, Renstra, Dok. PKT, RKT

dan LKjIP.

8. Menyusun Laporan Tahunan.

3. Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

8 1. Melaksanakan tugas-tugas bagian umum.


3. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan

surat menyurat.

4. Mengelola dan menyusun laporan Barang Milik

Negara (BMN).

5. Menyusun program kerja 1 (satu) Tahun.

6. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas

keuangan.

7. Membuat/Mengkoreksi laporan keuangan/Calk

(SAKPA, LPJ, Bulanan, Triwulan, Semester dan

Tahunan).

8. Penatausahaan dan pengawasan anggaran (Kas

Umum, Kas Pembantu, Kas Bank, Kas Tunai,

Pembantu UP, Pembantu LS Bendahara,

Pembantu Pajak).



47

4. Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian,

Organisasi,

dan

Tatalaksana

6 1. Meneliti surat-surat masuk dan mengkoreksi

konsep surat.


3. Melaksanakan pelantikan pejabat.

4. Menyiapkan bahan - bahan rapat.

5. Menyusun laporan – laporan.

6. Menyelenggarakan tata usaha Kepegawaian.

B. Pelayanan Publik yang Prima

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO) Pengadilan

Dalam rangka membangun citra positif dan mewujudkan Performa Badan Peradilan

Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E), Pengadilan

Negeri Pekanbaru turut meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dalam

akreditasi penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum Mahkamah Agung RI pada tahun 2016.

Akreditasi penjaminan mutu tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan-

perbaikan disegala bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah

Agung RI sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas

SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, serta telah memiliki Standar Pelayanan yang

sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten guna mempermudah

dan memperlancar pelayanan prima.

Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan

dan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang secara resmi diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI

pada tanggal 2 November 2016. Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan nilai Akreditasi

“A” (Excellent) hal ini tentu saja sangat membanggakan, namun juga menjadi cambuk

agar Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat mempertahankan penghargaan dengan terus



48

meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, dengan

motto PRIMA Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel.

- Posbakum

Posbakum merupakan layanan bantuan hukum yang ada pada setiap pengadilan

tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis

hukum kepada masyarakat miskin, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posbakum ini melayani pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan

Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa

dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya sesuai Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan

Hukum. Pos Pelayanan Hukum ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan orang yang

tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta

penyandang disabilitas.

Pengadilan Negeri Pekanbaru bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Forum

Masyarakat Madani Indonesia (FMMI) untuk menyelenggarakan layanan Hukum bagi

masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Anggaran yang tersedia untuk

Posbankum pada Dipa Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2017 adalah Rp.38.400.000,- .

Anggaran tersebut terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri

Pekanbaru dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat miskin sehingga

salah satu tujuan dari Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tercapai.

Adapun isi dari MoU antara pihak LBH dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru antara

lain Pengacara wajib membuat laporan tentang perkara dan jumlah masyarakat yang

dilayani setiap bulannya.

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan

di dalam satu tempat. Hal tersebut merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka



49

peningkatan pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien,

transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan.

Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) “one

gate integrated service” dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan

sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sehingga dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif,

efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai

Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI untuk masyarakat yang tidak mampu secara

ekonomi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoma

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mahkamah Agung RI memberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perkara

prodeo tersebut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk 2 (dua) perkara sebesar Rp.

1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun anggaran 2017

melalui DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03). Namun hingga

berakhirnya tahun anggaran 2017, tidak ada perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan

Negeri Pekanbaru sehingga anggaran tersebut tidak terserap dan tidak dapat dilaksanakan.



50

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan individu yang bekerja

sebagai penggerak dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan berfungsi sebagai

aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai visi dan misi

Mahkamah Agung RI. Sumber daya manusia Pengadilan Negeri Pekanbaru terdiri dari daya

fikir dan daya fisik setiap manusia yang menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang

dilakukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO NAMA JABATAN

1. Drs. ARIFIN, SH.,M.Hum. Ketua

2. BAMBANG MYANTO, SH., MH. Wakil Ketua

3. MAHYUDIN, SH., MH. Hakim

4. RINALDI TRIANDIKO, SH., MH. Hakim

5. DAHLIA PANJAITAN, SH. Hakim

6. SORTA RIA NEVA, SH., M.Hum. Hakim

7. MARTIN GINTING, SH., MH. Hakim

8. YUDISSILEN, SH., MH. Hakim

9. ASTRIWATI, SH., MH. Hakim

10. EDITERIAL, SH., MH. Hakim

11. SULHANUDDIN, SH., MH. Hakim

12. FATIMAH, SH., MH. Hakim

13. BASMAN, SH. Hakim

14. RISKA WIDIANA, SH., MH. Hakim

15. KHAMOZARO WARUWU, SH., MH. Hakim

16. TONI IRFAN, SH. Hakim

17. ABDUL AZIZ, SH., M.Hum. Hakim

18. JULI HANDAYANI, SH., M.Hum. Hakim



51

19. ASEP KOSWARA, SH., MH. Hakim

20. Dr. M. SURYADI , SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor

21. RAKHMAN SILAEN, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor

22. HENDRI, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor

23. YANUAR ANARDI, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor

24. H. AHMAD DRAJAD, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor

25. DARLINA DARWIS, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tipikor

26. MUHAMMAD FAUZI, SE. Hakim Ad Hoc PHI

27. TUMPAK TINAMBUNAN, SE. Hakim Ad Hoc PHI

28. ELIAS HAMONAGAN, SE., SH., MH. Hakim Ad Hoc PHI

29. IMAM P.H NASUTION, SH., MH. Hakim Ad Hoc PHI

30. BILLIATER SITEPU, SH., MH. Panitera

31. YURNIDA, SE. Sekretaris

32. EFRIZAL, SH. Panitera Muda Pidana

33. Hj. DESSURYA, SH., MH. Panitera Muda Perdata

34. DENNI SEMBIRING, SH., MH. Panitera Muda Tipikor

35. ROSDIANA SITORUS, SH. Panitera Muda PHI

36. AMIRIN, SH. Panitera Muda Hukum

37. DEWI MUSTIKA INDAH, S.Kom., SH. Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasidan Pelaporan

38. MISTI HUTAPEA, SmHk Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan

Organisasi dan Tata Laksana

39. YUNI ELYSABET, SE Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

40. ZETTA GULTOM, SH., MH. Panitera Pengganti

41. Hj.SURYANI AFAN, SH. Panitera Pengganti

42. AMIR TRIYONO, SH. Panitera Pengganti

43. SRI APRIATI, SH. Panitera Pengganti

44. SOLVIATI, SH., MH. Panitera Pengganti

45. MUHAMMAD YUNUS, SH. Panitera Pengganti

46. YUSNITA. Panitera Pengganti

47. TRISNAWATI. Panitera Pengganti

48. Hj. ELINDA, SmHk. Panitera Pengganti

49. Hj. AFRIDA. Panitera Pengganti



52

50. YARNIS. Panitera Pengganti

51. VICTORIA, SmHk. Panitera Pengganti

52. SENIWATI. Panitera Pengganti

53. SUMARNI. Panitera Pengganti

54. Hj. DELISMAWATI. Panitera Pengganti

55. IRENE WISMERI, SH. Panitera Pengganti

56. NURLISMAWATI, SH, MH. Panitera Pengganti

57. NOVITA SARI ISMAIL, SH. Panitera Pengganti

58. NURFITRIA, SH. Panitera Pengganti

59. AYU TRISNA NOVRIYANI, SH., MH. Panitera Pengganti

60. BUDI SETIAWAN, SH. Panitera Pengganti

61. PRIMA ARDHANI, SH. Panitera Pengganti

62. DITA TRIWULANY, SH. Panitera Pengganti

63. HENDRI RUSPIANTO, SH. Jurusita

64. SALEH ABAS, SH. Jurusita

65. BAKRI, SH. Jurusita

66. TUMIRAN. Jurusita

67. BASRIL. Jurusita

68. MARIANTY G. SIMARMATA, S.Sos.,

SH., MH.

JurusitaPengganti

69. SULAIMANSYAH. JurusitaPengganti

70. LILIS TRIANA, SH. JurusitaPengganti

71. ANGGIA PUTRA. N, A.Md., SH. JurusitaPengganti

72. ASMAILANI, A.Md. JurusitaPengganti

73. ANDRI GOK NABASA NAINGGOLAN JurusitaPengganti

74. MELLA IVA RIFANI. JurusitaPengganti

75. MASRI, SH. Staf Kepaniteraan Muda Pidana

76. RAMLAN HASUDUNGAN, SH. Staf Kepaniteraan Muda Hukum

77. MONTA, SmHk. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

78. WINA FALINDA, SH. Staf Sub Bagian Kepegawaian

79. LUSIANA FEBRIYANI, S.Kom. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

80. ERMI HARUN Staf Kepaniteraan Muda Perdata

81. TARUDDIN. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan



53

82. DODI BUANA SAPUTRA. Staf Kepaniteraan Muda Tipikor

6. PRAMUBAKTI/ HONORER

NO. NAMA PENDIDIKAN KETERANGAN

1. YAN ASRAH SLTA Satpam

2. SISWANTO SLTA Satpam

3. VICTOR SAMPE TUA SLTA Satpam

4. FRENGKY RAHMADANI SLTA Satpam

5. RIKI FAHDIANSYAH, SH S1 Sopir / Staf Sub Bagian Umum dan

Keuangan

6. MAY HENDRI RACHMAD,

SH

S1 Sopir / Staf Kepaniteraan Muda Perdata

7. CANTOPRA NAINGGOLAN SLTA Sopir / Staf Kepaniteraan Muda Pidana

8. HERMAN SLTA Sopir / Staf Kepaniteraan Muda Pidana

9. ERIYANI, S.Ag S1 Pramubakti/ Staf Kepaniteraan Muda

PHI

10. TRI NOVITA SLTA Pramubakti / Staf Kepaniteraan Muda

Perdata

11. IWANITA PERDANA PUTRI,

SH

S1 Pramubakti / Staf Kepaniteraan Muda

Tipikor

12. WAHYUNI, SH S1 Pramubakti / Staf Sub Bagian Umum

dan Keuangan

13. RAHMAN HIDAYAT SLTA Cleaning Service / Staf Kepaniteraan

Muda Hukum

14. YUDHA SEPTIAN

PRATAMA, SH

S1 Cleaning Service / Staf Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi, dan

Tatalaksana

15. BUDI ISWARA, S.Kom,

M.Kom.

S2 Cleaning Service / Staf Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi, dan

Pelaporan

16. SRI WIDYASTUTI SLTA Cleaning Service / Staf Kepaniteraan

Muda Perdata



54

17. RESTI DIANA PUTRI, SH S1 Cleaning Service / Staf Kepaniteraan

Muda Perdata

- Mutasi

Selama Tahun 2017 telah tejadi mutasi Hakim, Pejabat struktural/ fungsional , baik

mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun mutasi keluar, yaitu :

MUTASI MASUK

NO

NAMA / N I P

PAN

GKA

T/G

OL

NO. SK.

MUTASI

JABATAN

LAMA

JABATAN

BARU

KET.

T.M.T

.

1.

BUDI SETIAWAN, SH

NIP. 19790310 200904

1 002

III/b

1732/DJU

/SK/KP04

.5/11/201

6

Panitera

Pengganti

PN

Sawahlunto

Panitera

Pengganti

PN

Pekanbaru

03-

01-

2017

2.

DITA TRIWULANY, SH

NIP. 19870307 201101

2 005

III/b

1618/DJU

/SK/KP04

.05/10/20

16

Panitera

Pengganti

PN Tanah

Grogot

Panitera

Pengganti

PN

Pekanbaru

03-

01-

2017

3.

SURATNO, SH., MH

NIP. 19580329 197903

1 002

IV/b

1766/DJU

/SK/KP04

.5/11/201

6

Panitera PN

Balikpapan

Panitera PN

Pekanbaru

12-

01-

2017

4.

BASMAN, SH

NIP. 19610120 199603

1 001

IV/b

1753/DJU

/SK/KP04

.5/11/201

6

Ketua PN

So’e

Hakim PN

Pekanbaru

24-

01-



55

2017

5.

ASEP KOSWARA, SH.,

MH

NIP. 19681208 199403

1 002

IV/a

1753/DJU

/SK/KP04

.5/11/201

6

Ketua PN

Bintuhan

Hakim PN

Pekanbaru

06-

02-

2017

6.

Drs. ARIFIN, SH.,

M.Hum

NIP. 19600503 198804

1 001

IV/d

37/DJU/S

K/KP04.5

/2/2017

Wakil Ketua

PN

Palembang

Ketua PN

Pekanbaru

03-

04-

2017

7.

PRIMA ARDHANI, SH

NIP. 19840903 200912

2 002

III/b

172/DJU/

SK/KP04.

5/4/2017

Panitera

Muda

Perdata PN

Siak

Panitera

Pengganti

PN

Pekanbaru

20-

04-

2017

8.

WINA FALINDA, SH

NIP. 19671020 199503

2 004

III/b

8/SEK/Kp

.I/SK/III/

2017

Staf Umum

PN Gunung

Sitoli

Staf

Kepegawaia

n PN

Pekanbaru

02-

05-

2017

9.

LUSIANA FEBRIYANY,

S.Kom

NIP. 19880228 201101

2 012

III/a

52/SEK/K

p.I/SK/IV

/2017

Kasubag

PTIP PN

Pasir

Pengaraian

Staf

Keuangan

PN

Pekanbaru

02-

06-

2017

10.

YUNI ELYSABET, SE

NIP. 19830610 200904

2 009

III/c

W4.u/106

2/KP.04.1

/III/2017

Kassubag

Kepegawaia

n dan

Ortala PN

Pasir

Pengaraian

Kassubag

Umum dan

Keuangan

PN

Pekanbaru

25-

07-

2017



56

11.

BAMBANG MYANTO,

SH., MH

NIP. 19680523 199212

1 002

IV/c

1141/DJU

/SK/KP04

.5/5/2017

Ketua PN

Kab. Kediri

Wakil Ketua

PN

Pekanbaru

07-

08-

2017

12.

RISKA WIDIANA, SH.,

MH

NIP. 19720311 199603

2 002

IV/b

1144/DJU

/SK/KP04

.5/5/2017

Ketua PN

Pelalawan

Hakim PN

Pekanbaru

14-

08-

2017

13.

MAHYUDIN, SH., MH

NIP. 19611008 198401

1 001

IV/c

1144/DJU

/SK/KP04

.5/5/2017

Ketua PN

Bukittinggi

Hakim PN

Pekanbaru

21-

08-

2017

14.

BILLIATER SITEPU, SH.,

MH

NIP. 19590414 199203

1 004

IV/a

1201/DJU

/SK/KP04

.5/7/2017

Panitera PN

Lubuk

Pakam

Panitera PN

Pekanbaru

20-

09-

2017

MUTASI KELUAR

No

.

NAMA / N I P

PAN

GKA

T/

GOL

NO. SK.

MUTASI

JABATA

N LAMA

JABATA

N BARU

KET.

T.M.T

1. DR. MARSUDIN

NAINGGOLAN, SH., MH

NIP. 19610717 198803

1 002

IV/d

37/DJU/SK/

KP.04.5/2/2

017

Ketua PN

Pekanbar

u

Ketua

PN

Medan

03-

04-

2017



57

2. JONI, SH.MH

NIP. 19640616 198603

1 005

IV/d

37/DJU/SK/

KP.04.5/2/2

017

Wakil

Ketua PN

Pekanbar

u

Ketua

PN

Tanjung

Pinang

21-

04-

2017

3.

RADEN HERU

KUNTODEWO, SH., MH

NIP. 19690810 199603

1 001

IV/b

1144/DJU/S

K/KP.04.5/5

/2017

Hakim PN

Pekanbar

u

Wakil

Ketua

PN

Purbalin

gga

12-

07-

2017

4.

ELFIAN, SH., MH

NIP. 19651211 199212

1 001

IV/c

1144/DJU/S

K/KP.04.5/5

/2017

Hakim PN

Pekanbar

u

Wakil

Ketua

PN

Kisaran

12-

07-

2017

5.

3.

SURATNO, SH., MH

NIP. 19651211 199212

1 001

IV/b

1201/DJU/S

K/KP.04.5/7

/2017

Panitera

PN

Pekanbar

u

Panitera

Penggan

ti PT DKI

Jakarta

20-

09-

2017

6.

EDITERIAL, SH., MH

NIP. 19670614 198903

1 002

IV/c

1615/DJU/S

K/KP.04.5/1

0/2017

Hakim PN

Pekanbar

u

Hakim

PN

Sragen

19-

12-

2017

7. RINALDI TRIANDIKO,

SH., MH

NIP. 19640203 198803

1 004

IV/c

1615/DJU/S

K/KP.04.5/1

0/2017

Hakim PN

Pekanbar

u

Hakim

PN

Sukoharj

o

02-

01-

2018



58

- PROMOSI

Dengan adanya kekosongan Jabatan Kasub. Bag Umum dan Keuangan pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru, kami usulkan Pegawai dari Pengadilan Negeri Pekanbaru atas

nama :

NO NAMA, NIP. PANGKA

T / GOL

JABATAN

LAMA

USUL JABATAN

BARU

1. MARIANTY G SIMARMATA, S.Sos,SH.,MH

NIP. 198304032009042009

III/b

Staf

Kepegawaian

Kasub. Bag

Umum dan

Keuangan

- PENSIUN

Selama Tahun 2017 tidak terdapat pegawai yang pensiun.

- DIKLAT (Hakim dan Pegawai yang mengikuti Diklat)

1. ABDUL AZIZ, SH., M.Hum.

Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia

2. FATIMAH, SH., MH

Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Seluruh Indonesia

3. TUMIRAN

Diklat Pembinaan Teknis Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri

4. BAKRI, SH

Diklat Teknis Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

5. DEWI MUSTIKA INDAH,S.Kom. SH

Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan IX dan X

Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau Tahun 2017



59

6. DEWI MUSTIKA INDAH,S.Kom. SH

Diklat Bendahara Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri Tahun 2017

B. Penyelesaian Perkara

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2017

KETERANGAN

SISA

PERKARA

TH. 2016

PERKARA

MASUK

TH. 2017

PERKARA

PUTUS

TH. 2017

SISA

PERKARA

TH. 2017

BAN

DING

KASA

SI PK

GRA

SI

BERH

ASIL

A Perdata

1 Gugatan 137 296 320 113 35 - - -

2 Permohonan 15 296 289 23 - - - -

3

Gugatan

Sederhana 2 50 34 18 8 - -

-

B Pidana

1 Pidana Biasa 257 1.156 1.203 210 83 45 9 -

2

Pidana cepat

(Tipiring) - 17 17 - - - - -

3 Lalu Lintas - 31.485 31.485 - - - - -

4 Pra Peradilan - 27 27 - - - - -

5 Anak - 50 50 - 6 1 - -

C Tipikor 48 99 101 46 27 28 9 -

D

PHI

28 98 92 34 - 59 3

E Mediasi 9 206 14

F Diversi 26 0

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor

Gedung Pengadilan Negeri Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 85 Pekanbaru

dengan luas tanah 2.932 m2. Status tanah Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah RI Cq.

Mahkamah Agung RI yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang



60

diatasnya dibangun Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru seluas 2.157 m2. Bangunan

terdiri dari 2 (dua) lantai :

Lantai I (satu) diperuntukan sebagai :

- Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Ruang Tamu Terbuka;

- Ruang Tunggu Terbuka;

- Ruang Kerja Sekretaris;

- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Hukum;

- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Perdata;

- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Pidana;

- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda Tipikor;

- Ruang Kerja Kepaniteraan Muda PHI;

- Ruang Kerja Sub. Bagian Umum;

- Ruang Sidang Utama;

- Ruang Sidang;

- Ruang Mediasi, Diversi dan Kaukus;

- Ruang Ramah Anak;

- Ruang Teleconference

- Ruang Bapas, Anak Saksi

- Ruang Jaksa;

- Ruang Posyankum;

- Ruang Tunggu Pengunjung Sidang;

- Ruang Ibu Menyusui (Laktasi);

- Ruang Pers;

- Ruang Sel Tahanan;

- Ruang Arsip;

- Area Smoking;

- Toilet;

Lantai 2 (dua) diperuntukan sebagai :

- Ruang Kerja Ketua;

- Ruang Kerja Wakil Ketua;

- Ruang Kerja Hakim;

- Ruang Kerja Hakim AdHoc Tipikor/ PHI;

- Ruang Kerja Panitera;



61

- Ruang Kerja Sub Bagian Keuangan;

- Ruang Kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

- Ruang Kerja Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

- Ruang Kerja Panitera Pengganti;

- Ruang Sidang Utama;

- Ruang Sidang;

- Ruang Rapat;

- Ruang Server;

- Ruang Arsip;

- Ruang Dharmayukti;

- Ruang Pustaka;

- Area Smoking;

- Toilet;

Musholla

Fasilitas Tempat Ibadah yang dilengkapi AC Split dengan tempat wudhu dan kamar

mandi terletak disamping Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

1. Kendaraan Dinas

No

Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan

Roda 4

1. Sedan Toyota vios 11-04-2012 √

2. Sedan Toyota vios 09-08-2006 √

3. Minibus opel bleger 12-12-2002 √

4. Kijang Innova 20-12-2011 √

5. Kijang Innova 13-12-2013 √

6. Toyota Avanza 02-08-2012 √



62

II Jenis Kendaraan

Roda 2

Jumlah

semua Roda

2 sebanyak

14 unit. 1

unit hilang

(Dalam

proses tgr)

1. Honda GL pro 12-12-1997 √

2. Honda Mega Pro 23-08-2006 √

3. Honda Mega Pro 23-08-2006 √

4. Honda Supra 125

NF.SD

08-12-2005 √

5. Honda Supra 125

NF.SD

08-12-2005 √

6. Honda Supra 125 TR 25-08-2008 √

7. Honda Supra 125 TR 25-08-2008 √

8. Honda Supra 125 TR 25-08-2008 √

9. Honda Supra 125 TR 25-08-2008 √

10. Honda Supra 125 TR 25-08-2008 √

11. Honda Supra 125

NF.SD

31-01-2006 √

12. Honda Supra 125

NF.SD

31-01-2006 √

13. Honda Mega Pro 25-11-2011 √

2. Rumah Dinas

No

Uraian

Jumlah

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas 14



63

1 Rumah Dinas Ketua 1 1

2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1

3 Rumah Dinas Hakim 10 8 2

4 Rumah Dinas Panitera 1 1

5 Rumah Dinas Sekretaris 1 1

3. Matriks Sarana/Prasarana di wilayah hukum

No

Sarana/Prasarana Gedung

Jumlah

Keterangan

1 Ruang Ketua 1

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 5

4 Ruang Panitera 1

5 Ruang Sekretaris 1

6 Ruang Sidang Umum 6

7 Ruang Sidang Anak 1

8 Ruang Kepaniteraan 5

9 Ruang Kesekretariatan 4

10 Ruang Jurusita 1

11 Ruang Panitera Pengganti 2

No

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

Jumlah

Keterangan



64

1 Crimping Tolls 2

2 Portable Water Pump 2

3 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27

Inci)

7

4 Mesin Fotocopy Electronik 1

5 Scanner (Universal Tester) 7

6 Lemari Besi/Metal 17

7 Lemari Kayu 54

8 Rak Besi 8

9 Rak Kayu 23

10 Filling Cabinet Besi 57

11 Brandkas 1

12 Tabung Pemadam Api 2

13 White Board 22

14 Peta 1

15 Focusing Screen/Layar LCD Projector 1

16 LCD Projector/ Infocus 1

17 Meja Kerja Kayu 186

18 Meja Kerja Besi 1

19 Alat Kantor Lainnya 1

20 Kursi Besi/Metal 255

21 Kursi Kayu 126

22 Sice 17

23 Bangku Panjang Kayu 47

24 Bangku Panjang Besi/ Metal 12



65

25 Meja Rapat 1

26 Meja Komputer 25

27 Partisi 3

28 Publik Astari (Pembatas Antrian) 1

29 Jam Mekanis 22

30 AC Window 4

31 AC Split 36

32 Kipas Angin 41

33 Televisi 7

34 Loudspeaker 2

35 Sound System 3

36 Lambang Garuda Pancasila 8

37 Gambar Presiden dan Wapres 2

38 Tiang Bendera 7

39 Dispenser 5

40 Palu Sidang 4

41 Mimbar Podium 1

42 Lambang Instansi 3

43 Gordyn/ Kray 31

44 Audiovisual 1

45 Microphone/ Wireless Mic 1

46 Microphone/ Boom Stand 1

47 Uninterruptible Power Supply (UPS) 9

48 Mixer PVC 1



66

49 Telephone (PABX) 1

50 Monitor 14

51 Facsimile 2

52 Alat Komunikasi Telephone lainnya 7

53 Unit Antena Transceiver SHF Portable 21

54 Connection Cable 23 Linght 3 mm 2

55 TV Monitor 3

56 Adaptor (Alat Laboratorium Fisika) 19

57 Stabilizer/ UPS 15

58 Meja Kerja (alat laboratorium lainnya) 2

59 Digital Camera 1

60 Internet 1

61 Komputer Jaringan lainnya 2

62 Mesin Absensi 3

63 Genset 1

64 Personal Computer 2

65 PC Unit 53

66 Laptop 15

67 Notebook 2

68 CPU (Peralatan Mini Komputer) 1

69 Computer Compatible 1

70 External/ Portable Harddisk 2

71 Peralatan Personal Komputer Lainnya 6

72 Hub 5



67

73 Printer (Peralatan Personal Komputer) 54

74 Terminal 1

75 Server 3

76 Router 1

77 CAT 6 cable 7

78 Kabel UTP 4

79 Peralatan Jaringan Lainnya 8

80 Peralatan Komputer Lainnya 1

81 Rak Server 1

82 Wireless 1

83 Closed Circuit Television (CCTV) 8

84 Stabilisator 10

85 Microphone Table Stand 5

86 Microphone 1

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan

Non Teknis)

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 15.294.104.000,- (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta

seratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

sebesar Rp. 14.874.826.000,- (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat

juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan DIPA Ditjen Badan Peradilan

Umum (03) sebesar Rp. 419.278.000,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus

tujuh puluh delapan ribu rupiah).



68

NO. DIPA

PN.PEKANBARU

PAGU

(Rp)

REALISASI SISA

(Rp) (Rp) (%)

1. DIPA 01 14.874.826.000 14.799.396.785 99,49 75.429.215

2. DIPA 03 419.278.000 407.852.005 97,27 11.425.995

TOTAL 15.294.104.000 15.207.248.790 99,43 86.855.210

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 14. 874.826.000,- (empat belas miliar delapan

ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2

(dua) program, yaitu :

a. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan

b. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

14.874.826.000

419.278.000

14.799.396.785

407.852.0050

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

DIPA 01 DIPA 03

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03

PAGU (Rp) REALISASI (Rp)



69

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA

NO. KELOMPOK

BELANJA

PAGU

(Rp)

REALISASI SISA

(Rp) (Rp) (%)

1. Belanja Pegawai

(51)

12.529.462.000 12.495.372.051 99.73 34.089.949

2. Belanja Barang

(52)

1.850.364.000 1.809.689.734 97.80 40.674.266

2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

NO. KELOMPOK

BELANJA

PAGU

(Rp)

REALISASI SISA

(Rp) (Rp) (%)

1. Belanja Modal (53) 495.000.000 494.335.000 99.87 665.000

DIPA 03 Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 419.278.000,- (empat ratus sembilan belas

juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari program peningkatan

manajemen peradilan umum.

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

NO. KELOMPOK

BELANJA

PAGU

(Rp)

REALISASI SISA

(Rp) (Rp) (%)

1. Belanja Barang (52)

419.278.000 407.852.005 97.27 11.425.995



70

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

- Publikasi perkara (one day publish)

Teknologi informasi sekarang ini berkembang dengan pesat. Pemanfaatan teknologi

informasi sudah mencapai berbagai bidang kehidupan masyarakat. Teknologi informasi

memudahkan para penggunanya dalam mencatat suatu transaksi, menyimpannya dalam

bentuk data, mentransformasikannya menjadi informasi dan menyebarkannya kepada para

pemakai informasi.

Teknologi informasi memiliki banyak peranan dalam membantu dan memecahkan masalah,

diantaranya membantu dalam meningkatkan produktivitas, efektivitas, efisiensi, mutu,

kreativitas, dan problem solving (pemecahan masalah). Dengan dukungan teknologi

informasi, kita dapat melakukan pemecahan masalah dengan cepat dan efektif, termasuk di

dunia peradilan seperti Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Melalui dukungan teknologi informasi, Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara mengenai

status perkara yang masuk, putus dan perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi

dan PK melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri

Pekanbaru dengan alamat www.sipp.pn-pekanbaru.go.id.

Masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait bagaimana mengajukan perkara di

Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui website www.pn.pekanbaru.go.id.

F. Regulasi Tahun 2017

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telah

mengambil kebijakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu yang mengacu

kepada ICPE (Indonesia Court Performance Excellence). Maka regulasi yang ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/2541/PL.04/IV/2017 tanggal 18 -04- 2017 tentang Penunjukan Petugas/

Penanggung Jawab ATR ( Audio Text Recorder).

http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id/

http://www.pn.pekanbaru.go.id/



71

b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3138/KP.01.1/V/2017 tanggal 30-05-2017 Tentang Perubahan TIM/ Petugas

WEBSITE

c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3139/KP.01.1/V/2017 tanggal 30-05-2017 Tentang Perubahan Keanggotaan

TIM REFORMASI BIROKRASI.

d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3140/KP.01.1/V/2017 tanggal 30-05-2017 Tentang Perubahan TIM

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI.

e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3141/KP.01.1/V/2017 tgl.30-05-2017 Tentang Perubahan PETUGAS

PENGELOLA DOKUMENTASI ELEKTRONIK

f. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3331/KP.01.1/VI/2017 tgl.08-06-2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Role

Model

g. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3334/KP.01.1/VI/2017 tgl.08-06-2017 Tentang Perubahan Tim Komite 5R

h. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3731/HM.00/VII/2017 tgl.04-07-2017 Tentang Motto Pengadilan

i. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3732/KP.01.1/VII/2017 tgl.04-07-2017 Tentang Role Model

j. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3733/KP.04.05/VII/2017 tgl.04-07-2017 Tentang Penunjukan Hakim

Pengawas dan Pengamat

k. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3742/KP.01.1/VI/2017 tgl.08-06-2017 Tentang Budaya 3S

l. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3742/KP.02.1/VII/2017 tgl.04-07-2017 Tentang Pedoman Penanganan

Gratifikasi di Lingkungan

m. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3733/KP.04.05/VII/2017 tgl.04-07-2017 Tentang Penunjukan Hakim

Pengawas dan Pengamat



72

n. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3742/KP.02.1/VII/2017 tgl.06-07-2017 Tentang Penunjukan Tim Pengawasan

Penegakan Disiplin Kerja

o. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3763/KP.01.1/V/2017 tgl.06-07-2017 Tentang Penunjukan / Pengangkatan

Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

p. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3764/KP.02.1/VII/2017 tgl.06-07-2017 Tentang Penunjukan Petugas Absensi

q. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3784/KP.04.6/VII/2017 tgl.06-07-2017 Tentang Uraian Tugas dan Tanggung

Jawab Jabatan : Hakim, Pejabat Struktural / Fungsional, PP, JS / JSP dan Staf

r. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3790/KP.01.1/VII/2017 tgl. 06-07-2017 Tentang Perubahan Penunjukan

Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim

s. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

W4.U1/3805/KP.01.1/VII/2017 tgl.10-07-2017 Tentang Pedoman Penanganan

Benturan Kepentingan



73

BAB IV

P E N G A W A S A N

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri

yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan

fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya

secara Preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara

efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan

oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam

satuan kerja tersendiri yang diperlukan untuk itu.

Pengawasan secara internal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru secara umum

dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibantu oleh wakil Ketua,

meliputi:

1. Semua tingkah laku para Hakim, Panitera/Sekretaris para pejabat Struktural dan

Fungsional, Panitera pengganti dan seluruh pegawai.

2. Dalam hal pengawasan tersebut Ketua Pengadilan Negeri juga menunjuk Hakim

pengawas masing-masing bidang sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Pekanbaru Nomor: W4.U1/2240/KP.01/VII/2016 Tanggal 01 Juli 2016

tentang penunjukan koordinator Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengawas

bidang pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan tujuan agar setiap bidang

diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Dan apabila terjadi suatu

kendala Hakim pengawas akan menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3. Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

tugas sehari-hari baik mengenai Hakim, Panitera, Sekretaris, para pejabat Struktural

dan Fungsional apakah telah dapat melaksanakan tugas dengan baik atau ada

hambatan-hambatan yang ditemui dilakukan dengan rapat bulanan setiap bulannya.

4. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru juga mengevaluasi kinerja Panitera Pengganti

apakah semua perkara ditangani telah sesuai dengan SOP.



74

5. Panitera dan Sekretaris juga melakukan Pengawasan kepada setiap bidang yang

dijabat oleh para Panitera muda dan Kasubag, yang bertanggung jawab atas staf

yang bertugas dibidangnya masing-masing.

Untuk pengawasan dan pembinaan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dilakukan

secara periodik oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dalam kurung waktu Tahun 2016

telah dilakukan 2 (dua) kali pengawasan dan pembinaan, begitupula pengawasan oleh

Mahkamah Agung RI.

B. Evaluasi

Evaluasi kinerja pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru dilaksanakan pada saat rapat

rutin bulanan yang diselenggarakan pada Minggu I setiap bulannya dan rapat-rapat

tertentu lainnya. Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-

perbaikan sesuai dengan temuan yang termuat dalam laporan hasil pengawasan.



75

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2016 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada umumnya

sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai

aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara,

administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan

dengan baik dan sebagaimana mestinya.

2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru mengalami peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Pengadilan Negeri Pekanbaru berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan

teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di

pengadilan.

Penyajian informasi yang menggunakan medium website sistem informasi yang

dikembangkan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP).

4. Sudah tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Negeri Pekanbaru

yakni pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai

terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat

mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan

kepastian hukum dan dapat mewujudkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang

peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pekanbaru maka diperlukan :

1. Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri yang baru karena kondisi kantor saat

ini belum sesuai prototype serta lahan parkir yang sempit.



76

2. Perlu penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi

yang dibutuhkan.

3. Perlu ditambah sarana prasarana pendukung teknologi informasi

guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekanbaru terutama

dalam hal keterbukaan informasi.

4. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana.

laporan tahunan 2017 - pn-pekanbaru.go.id · merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun...

Documents