peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal dan kebijakan

PENINGKATAN KAPASITAS APARAT

PENGAWAS INTERNAL & KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN SDM KEMENRISTEKDIKTI

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi1 SEPTEMBER 2016

WISNU SARDJONO SOENARSO

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN

PENDIDIKAN TINGGI

Riset, Teknologi

dan PendidikanTinggi Integrasi

PEMBENTUKAN KEMENTERIAN

Perpres 9/2015

Perpres 13/2015

Perubahan

Kementerian

Penataan

Organisasi

Permenristekdikti15/2015

• Untuk indikator Innovation, Indonesia masih berada di bawah Singapuradan Malaysia, diatas Thailand, danVietnam.

• Faktor penentu inovasi antara lain pembiayaan litbang swasta dankolaborasi riset universitas denganindustri

DAYA SAING INDONESIA, W E F

World Economic Forum, 2015

INOVASI DAN PRODUK NASIONAL

Hubungan Index Ekonomi Berbasis Iptek dengan GDP per Kapita (‘000)

Perbandingan KEI di Asia Pasifik

KEI GDPper kapita

• Knowledge Economy Index Indonesia (3.11) di bawah rata-rata Knowledge Economy Index Asia Pasifik (4.39)

• Faktor yang mempengaruhi KEI antara lain Pendidikan (SDM) danInovasi

KEI merupakan index yang menggambarkankesiapan suatu negara dalam menghadapipersaingan ekonomi berbasis pengetahuan.

KEI terdiri dari 4 pilar yaitu kelembagaan danekonomi, pendidikan, inovasi, dan infrastruktur ICT

KNOWLEDGE ECONOMY INDEX (KEI)

Masyarakatpertanian

(sumberdayaalam)

Masyarakatindustri

(berbasisteknologi)

Masyarakatinformasi

(berbasis network)

Masyarakatpengetahuan(berbasis inovasi)

Masyarakat pengetahuan (knowledge society)

sumberdaya alammentah

dan produkpertanian

produkindustri

produkinformasi

produkpengetahuan(inovasi, jasa)

inovasi

network

teknologi

PERUBAHAN ZAMAN MENUJU MASYARAKAT BERBASIS

IPTEK

PAPARAN PROF P.PANEN, APRIL 2016, DI CINANGKA

1800 1900

Lini Masa

2000 now

PenemuanMesin Uapmendorongmunculnyakapal uap, kereta api, dll

Penemuanlistrik danassembly lineyang meningkatkanproduksibarang

Inovasiteknologiinformasi, komersialiasipersonal computer, dll.

Revolusi Industri ke-4

Kegiatanmanufakturterintegrasimelaluipenggunaanteknologiwireless dan big data secaramasif

Fase periode Revolusi Industri membutuhkanmasa yang semakin singkat dari waktu ke waktu

TAHAP-TAHAP REVOLUSI INDUSTRI

PAPARAN PROF AINUN NA’IM, 6 JUNI 2016, DI JOGYA

PENINGKATAN

DAYA SAING

DAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

DAN BANGSA

ESCAPING FROM

MIDDLE INCOME

ECONOMY TRAP

IMPROVING COMPETITIVENESS

INDEX

FULFILLING PEOPLE

EXPECTATION

(ROLE OF

UNIVERSITY)

IMPROVING

UNIVERSITY

COMPETITIVENESS

INNOVATION

DRIVEN

ECONOMY

BOOSTING

INNOVATION

AGENT OF ECONOMIC

DEVELOPMENT

INCREASING

INTERNATIONAL

PUBLICATION

CONTRIBUTING TO

DEV OF SCI. & TECH

4 PILAR PERUBAHAN, KONTRIBUSI RISTEK DIKTI


Bagaimana Merespon Masa Depan

1. Komitmen peningkatan investasi di

pengembangan digital skills

2. Selalu mencoba dan menerapkan

prototype teknologi terbaru, Learn

by doing! 3. Menggali bentuk kolaborasi baru

bagi model sertifikasi ataupendidikan dalam ranah

peningkatan digital skill

4. Dilakukanny kolaborasi antara

dunia industri, akademisi, dan

masyarakat untuk mengidentifikasi

permintaan dan ketersediaan skill bagi era digital di masa depan

5. Menyusun kurikulum pendidikan

yang telah memasukkan materi

terkait human-digital skills

STRATEGI MENGHADAPI ERA DIGITAL


Rasio Belanja Litbang

Indonesia terhadap

PDB

0,09%(2013)

PEMBIAYAAN LITBANG SECARA NASIONAL, PEMERINTAH

DAN DUNIA USAHA

Tujuan UU No. 5/2014

melayani masyarakat

dan dunia usaha/

investasi.

MENCIPTAKAN

BIROKRASI

BERSIH,

KOMPETEN

DAN

MELAYANI

kompeten terhadap

tugas dan tanggung

jawab yang diemban

bersih dari KKN dan

politisasi

APARATUR SIPIL NEGARA

UU No. 5 Tahun 2014 tentang

aparatur sipil negara

……. persoalan pegawai negeri sipil (PNS) di

Indonesia lebih terkait masalah kompetensi

daripada soal jumlah. Rasio jumlah PNS dan

jumlah penduduk di Indonesia masih wajar

dan lebih baik jika dibandingkan dengan

negara lain di Asia….. (Kepala LAN, 2015)


“…. dalam penelitian kita tahun 2013, ada PNS di

Indonesia yang baru melakukan pelatihan sekali

dalam 26 tahun. Jika dibandingkan dengan PNS di

Singapura, dalam setahun, mereka punya 100 jam

untuk lakukan pelatihan," (Agus Dwiyanto, Kepala

LAN)

Kompetensi ASN Rendah?

Menurut Penilaian BKN,

mayoritas pejabat

Eselon I dan II instansi

pemerintah memiliki

kompetensi yang

rendah(Kompas, 7 April 2016)


KOMPAS 28 MEI 2016

PERUBAHAN POLA KERJA ASN

WAPRES JUSUF KALLA: terjadi

perubahan pola kerja ASN :

•Perubahan Sistem Pemerintahan

•Teknologi (e – government)

•Persaingan

Inovatif

PEMETAAN ASN TINDAK LANJUT

Kuadran I Kualifikasi &

Kompetensi

Baik PROMOSI

Kinerja Baik

Kuadran II Kualifikasi &

Kompetensi

Baik MUTASI /

PEMBINAAN

Kinerja Rendah

Kuadran III Kualifikasi &

Kompetensi

Rendah DIKLAT

Kinerja Baik

Kuadran IV Kualifikasi &

Kompetensi

Tidak Baik RASIONALISASI

Kinerja Rendah

RENCANA REVITALISASI ASN 2017-2019

KemenPAN &RB : Liputan6.com, 30 Mei 2016

RENSTRA

STRATEGI PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN/ MANAJEMEN SDM

RUJUKAN DALAM PENGEMBANGAN SDM

BIRO SDM KEMENRISTEKDIKTI 2016

Pengembangan SDM :

1. Penentuan kebutuhanpengembangan

2. Penetapan tujuan yang bersifat umum danspesifik

3. Pemilihan metodepengembangan

4. Pemilihan media

5. Implementasi program

6. Evaluasi program

PROSES PENGEMBANGAN SDM


HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

PROGRAM/HDCP

RENCANA STRATEGIS

• Pengembangan SDM dirancang untuk membantu individu,kelompok, dan organisasi secara keseluruhan, agarmenjadi lebih efektif.

• Program ini diperlukan karena manusia, pekerjaan, danorganisasi selalu berubah. Untuk itu setiap manusianyaharus terus belajar, bahkan organisasinya pun harus terusbelajar (learning organization) agar tetap eksis.

PENGEMBANGAN SDM


1. Pasal 21: PNS berhak memperoleh pengembangan

kompetensi

2. Pasal 70 ayat 2: Pengembangan kompetensi

antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,

seminar, kursus, dan penataran.

3. Dalam mengembangkan kompetensi ASN, setiap

Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana

pengembangan kompetensi tahunan yang

tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan

instansi masing-masing

4. Dalam RPP pengembangan kompetensi

disebutkan ASN wajib mendapat minimal 80 JP

setahun

UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN

1. Ketersediaan Anggaran

2. Komposisi SDM versus Regulasi

3. Kesinambungan program pembangunan(pendidikan jangka panjang)

4. Penempatan kembali pasca Pendidikan dan Pelatihan

5. Labor Turn Over,

- Kondisi/lingkungan kerja

- Sistem Remunerasi/penggajian/fasilitas

- Generasi Y

- Generasi Z

- dll.

TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM PADA INSTANSI

PEMERINTAH


STRATEGI PENGEMBANGAN SDM

JANGKA PANJANG

JANGKA MENENGAH

JANGKA PENDEK

PENDIDIKAN FORMAL (GELAR)

• PENDIDIKAN FORMAL (GELAR)

• PELATIHAN (NON GELAR)

• FORMAL (GELAR) KESINAMBUNGAN PROGRAM

• PELATIHAN (NON GELAR)


Penentuan secara tepat kebutuhan pengembangan SDM :1. Analisis Organisasi2. Analisis Tugas3. Analisis personil/orang

Ke 3 analisis diatas menjawab 3 pertanyaan :

1. Pada bagian mana dalam organisasi diperlukan programpengembangan (training need analysis, budaya oragnisasi,lingkungan eksternal)

2. Apa yang harus dipelajari oleh peserta agar dapatmelaksanakan pekerjaan secara efektif

3. Siapa yang perlu dilatih atau dididik atau dikembangkan, danlatihan pendidikan dan pengembangan apa yang perludiberikan kepada mereka

PENGEMBANGAN SDM


DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT DAN BIDANG PENDIDIKAN

RENCANA REKRUITMEN SDM

POLA KARIER

DATA PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK USIA DAN RENCANA PENSIUN


HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAM

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PROGRAM

PROFIL ASN : PENDIDIKAN,

JENIS KELAMIN

PROFIL ASN: BIDANG STUDI

(S1,S2,S3)

RENCANA PENDIDIKAN NON GELAR

RENCANA KEBUTUHAN ASN (BIDANG

STUDI)

RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT GELAR

S2, S3, DN


S2, S3, LN


S3 DN


S3 LN

2016

2017- 2023

PROGRAM PELATIHAN

PP 101/2000 DIKLAT JABATAN PNS

PRAJABATAN

•K1 & K2

•Gol. II dan III

KEPEMIMPINAN

•Pim Tk I

•Pim Tk II

•Pim Tk III

•Pim Tk IV

TEKNIS

•Umum, AdmManajemen

•Substantif

FUNGSIONAL

•Jenjang pertama

•Jenjang muda

•Jenjang madya

•Jenjang utama

•Fungsional teknis

DIKLAT DALAM JABATANDIKLAT PRA JABATAN

INSTANSI PEMBINA (LAN)INSTANSI PEMBINAPEMBINA TEKNIS

INSTANSI PEMBINAPEMBINA JABFUNG

PENYELENGGARA DIKLAT PNS: LEMBAGA DIKLAT TERAKREDITASI

KOMPETENSI: KOGNITIF, AFEKTIF, PSIKOMOTORIK

DIKLAT BAGI ASN / PNS

• Dilakukan dalam rangka mengurangi/menutup

“GAP” antara kompetensi

(kecakapan/kemampuan) pegawai dengan

persyaratan (permintaan) jabatan.

• Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

kerja pegawai dalam mencapai sasaran kerja

pegawai yang telah ditetapkan

KENAPA HARUS ADA PELATIHAN


URAIAN DIKLAT BIMTEK

Struktural Fungsional Teknis

Substansi KompetensiDasar

KompetensiDasar

Kompetensi Bidang

Masalah/kasus Manajemen PNS

Metode Andragogi Andragogi Andragogi Tatap Muka/ Ceramah

Tenaga Pengajar

Widyaiswara Widyaiswara Widyaiswara Narasumber

Pelaksana Pusdiklat Pusdiklat Pusdiklat Unit Kerja/Satker

Kurikulum Berbasis Kompetensi

Berbasis Kompetensi

BerbasisKompetensi

Tidak ada ygbaku

Peserta Pejabat

Struktural

Pejabat

Fungsional

Pejabat

Struktural dan Fungsional

Tidak ada

batasan

Tujuan PeningkatanKompetensi(K-S-A)

PeningkatanKompetensi(K-S-A)

PeningkatanKompetensi(K-S-A)

Penyelesaianmasalah

Durasi/waktu Tidak adabatasan namunada min JP

Tidak adabatasan namunada min JP

Tidak adabatasan namunada min JP

Biasanya tidaklebih dari 3 hari

PERBEDAAN ANTARA PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

No. Jenis Kegiatan Tujuan LamaWaktu

JumlahPeserta

1. Rapat Kerja Menyelesaikanpermasalahan pekerjaanbiasanya melaluimusyawarah/ voting

1 s.d 2 hari Bergantungkebutuhanrapat

2. Rapat Kordinasi Upaya untuk mencapaikeselarasan, keserasian danketerpaduan baikperencanaan maupunpelaksanaan tugas sertakegiatan semua instansiterkait

1 s.d 3 hari Bergantungpadakebutuhanrakor

3. Sosialisasi Proses penanaman atautransfer kebiasaan maupunkebijakan, dan atau nilaiserta aturan

1 hari 30 s.d 100 orang

4. Workshop Pertukaran informasi, interaksi antar peserta, dan pembahasan yang sering bersifat tutorial dan cenderung teknis.

1 s.d 3 hari 30 s.d 40 orang

BENTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS YANG LAIN

PELATIHAN PERSONIL KEMENRISTEKDIKTI

1. DIKLAT TEKNIS : • PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,• PERBENDAHARAAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA

PENGELUARAN• PENGADAAN BARANG DAN JASA, • PENGELOLAAN KEUANGAN, • ARSIP DINAMIS, • PROTOKOL, • KEAMANAN, • SEKRETARIS,• PENGELOLAAN STP,• MANAJEMEN INOVASI

2. DIKLAT FUNGSIONAL : PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN, DLL

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN

RISTEKDIKTI

Visi :

Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta

kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya

saing bangsa

Misi:

(1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan

tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas

(2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan Inovasi untuk

menghasilkan nilai tambah produk inovasi

VISI, MISI, KEMENRISTEKDIKTI

5 ISU POKOK PEMBANGUNAN RISTEK dan DIKTI

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENRISTEKDIKTI

2015-2019TUJUAN :

Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas

sumber daya manusia berpendidikan

tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk

keunggulan daya saing bangsa

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan

pendidikan tinggi

2. Meningkatnya kualitas kelembagaan iptek dan dikti

3. Meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber daya iptek

dan dikti

4. Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan

pengembangan

5. Menguatnya kapasitas inovasi

KEBIJAKAN Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi

STR

ATE

GI Meningkatkan angka partisipasi kasar serta jumlah mahasiswa yang berwirausaha, lulusan

bersertifikat kompetensi, prodi terakreditasi unggul, mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional, lulusan yang langsung bekarja, LPTK yang meningkat mutu

penyelenggaraan pendidikan akademiknya, dan calon pendidik dalam mengikuti pendidikan profesi guru

No Indikator ProgramTarget

2015 2016 2019

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (Nominal) 26,86% 28.16% 32.56%

2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha (Nominal) 2.000 2.500 4.000

3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi (Nominal) 55% 60% 75%

4 Jumlah Prodi terakreditasi unggul (Kumulatif) 10.800 12.000 15.000

5 Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan internasional (Nominal) 380 390 420

6 Prosentase lulusan yang langsung bekerja (Nominal) 50% 60% 90%

7 Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik

(Nominal)

17 46 46

8 Jumlah calon pendidik yang mengikuti pendidikan profesi guru (Nominal) 4.458 5.458 12.000

PROGRAM Penguatan Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET

(1)

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi dan Lembaga Litbang

• Meningkatkan jumlah perguruan tinggi masuk dalam ranking 500 top dunia,

perguruan tinggi berakreditasi A

• Mengembangkan jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun, Taman

Sains dan Teknologi yang mature, Pusat Unggulan Iptek


2015 2016 2019

1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia (Kumulatif) 2 3 5

2 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul) (Kumulatif) 29 39 194

3Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun

(Kumulatif)77 100 100

4 Jumlah Taman dan Teknologi yang mature (Kumulatif) 6 14 58

5 Pusat Unggulan Iptek (Kumulatif) 12 15 30

Penguatan Kelembagaan


(2)

KEBIJAKAN

STR

ATE

GI

PROGRAM

Meningkatkan Sumber Daya Litbang dan Pendidikan Tinggi

yang berkualitas

• Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya, jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen

• Meningkatkan jumlah SDM litbang berkualifikasi master dan doktor, jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya, jumlah sarpras Iptek dan Dikti yang direvitalisasi


2015 2016 2019

1 Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 (Kumulatif) 23.500 28.000 41.500

2Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya – perubahan

(Nominal)2.000 2.000 2.000

3 Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen – komulatif (Nominal) 8.000 10.000 10.000

4 Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor (Kumulatif) 3.350 3.700 5.450

5 Jumlah SDM iptek yang meningkat kompetensinya (Nominal) 95 161 205

6 Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi (Nominal) 126 142 153

Penguatan Sumber Daya


(3)

KEBIJAKAN

STR

ATE

GI

PROGRAM

Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan

Meningkatkan jumlah HKI didaftarkan, publikasi internasional dan prototipe hasil

litbang


2015 2016 2019

1 Jumlah HKI yang didaftarkan (Kumulatif) 1.580 1.735 2.305

2 Jumlah publikasi internasional (Nominal) 5.008 6.229 12.089

3 Jumlah prototipe R & D (Nominal) 530 632 1.081

4 Jumlah prototipe laik industri (Nominal) 15 15 15

Penguatan Riset dan Pengembangan


(4)

KEBIJAKAN

STR

ATE

GI

PROGRAM

Meningkatkan inovasi

Meningkatkan jumlah produk inovasi


2015 2016 2019

1 Jumlah produk inovasi (Nominal) 10 15 30

Penguatan Inovasi

39


(5)

KEBIJAKAN

STR

ATE

GI

PROGRAM

REFORMASI BIROKRASI

PERMASALAHAN BIROKRASI

Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di

bidang\ aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi

saat ini

Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)

birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang

profesional

Praktik manajemen SDM Belum optimal

meningkatkan profesionalisme

Distribusi PNS belum merata dan

proporsional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah

tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal belum mampu

berperan sebagai quality assurance

Kualitas pelayanan publik masih belum

memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian

belum dibangun dengan baik

REFORMASI BIROKRASI

Mengapa Harus

Reformasi Birokrasi?

Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki

integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki

kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui

perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)

dalam sistem manajemen pemerintahan

Pelaksanaan 8 area perubahan reformasi

birokrasi

REFORMASI BIROKRASI

Untuk memberikan arah

kebijakan pelaksanaan

reformasi birokrasi selama

kurun waktu 2010-2025

agar pelaksanaan

reformasi birokrasi di K/L

dapat berjalan secara

efektif, efisien, terukur,

konsisten, terintegrasi,

melembaga dan

berkelanjutan.

TUJUAN

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI

Ag

en

da

Re

form

asi

Bir

ok

rasi

4. PENGUATAN TATALAKSANA

2. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

3 PENGUATAN KELEMBAGAAN

6. PENGUATAN SISTEM

PENGAWASAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

5. PENGUATAN SISTEM

MANAJEMEN SDM APARATUR

8. PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIKa. Penguatan Layanan Mahasiswa

b. Penguatan Layanan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

c. Penguatan Layanan Riset dan

Pengembangan

Ha

sil y

an

g D

iha

rap

ka

n

Mendorong efisiensi penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan,sekaligusjuga untuk mengubah mental aparatur

Sistem peraturan perundang-undangan

yang lebih efektif dan menyentuh

kebutuhan masyarakat

Birokrasi lebih berkinerja dan mampumempertanggungjawabkan kinerjanyasesuai dengan segala sumber-sumberyang dipergunakannya

Terciptanya budaya/perilaku yang lebihkondusif dalam upaya mewujudkanbirokrasi yang efektif dan efisien

Meningkatnya penyelenggaraanbirokrasi yang bersih & bebas KKN

Terciptanya budaya kerja positif yang

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang

bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien

serta mampu memberikan pelayanan

yang berkualitas

Sistem manajemen SDM yang mampu

menghasilkan pegawai yang profesional

mendorong perubahan

profesionalisme para penyedia

pelayanan serta peningkatkan

kualitas pelayanan

PROGRAM AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 2015-

2019

Reformasi Birokrasi Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Reformasi Birokrasi Internal(8 Area Perubahan + Quick Wins)

Reformasi Pelayanan PublikReformasi Layanan

Riset &

Pengembangan

Reformasi Layanan

PTK

Reformasi Layanan

Mahasiswa

Reformasi Layanan

Kelembagaan

Reformasi birokrasi di lingkungan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi ditujukan untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan akuntabel,

efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan

publik berkualitas. Dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi tahun 2015-2019, terdapat

dua fokus utama pembenahan, yaitu:

Reformasi Birokrasi Internal Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Reformasi Pelayanan Publik, yang terdiri

dari:

a.Reformasi Layanan Mahasiswa

b.Reformasi Layanan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

c.Reformasi Layanan Riset dan

Pengembangan

d.Reformasi Layanan Kelembagaan

e.Quick Wins: Unit Layanan Terpadu

Quick Wins

SKEMA REFORMASI BIROKRASI KEMENRISTEKDIKTI

Terima KasihKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Gedung BPPT 2, Lantai 18Jl. MH Thamrin No 8, Jakarta 10340

peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal dan kebijakan

Documents