bab v politik dan kebijakan

PERSPEKTIF E

Polirih S lGbijahan

MENUJU NEGARA MARITIM

EIAK zaman kerajaan-kerajaan jauh sebelum Lrdonesia

merdeka, semangat maritim sudah menggelora di bumipertiwi tercinta ini, bahkan beberapa kerajaan zaman itu

mampu menguasai lautan dengan armada perang dan dagang yang

besar. Narnun, semangat maritim tersebut menjadi luntur tatkala

Indonesia mengalami penjajahan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pola hidup dan orientasi bangsa "dibelokkan" dari orientasi mari-time ke orientasi agraris (darat).

Mernasuki zaman kemerdekaan, berbagai upayapun telah dilakukanoleh para pendahulu bangsa ini untuk kembali menggelorakansemangat maritim bangsa Indonesia. Sebagai negara merdeka,

Indonesia mulai berupay,a mendapatkan pengakuan dunia sebagai

Negara Kepulauan. Namun, upaya ini tidaklah mudah karena dibu-tuhkan kemampuan diplomasi serta pemahaman tentang hukumlaut dan hukum internasional yang baik. Akhirnya pada tanggal13 Desember 1957 terbitlah Pengumuman Pemerintah tentang Per-

airan Indonesia yang dikenal dengan "Deklarasi Djuanda" yangmendeklarasikan Wawasan Irlusantara yang bertujuan untuk me-

nyatukan nusantara dalam suafu kekuatan hukum untuk meng-hindari disitegrasi bangsa Indonesia. Meski secara de yure sejak

Indonesia merdeka pada tanggal 17Agustus 1945, sudah ditetapkan

9 PersFhtif Menuiu Me* Depan MandmhdonEla | 219


bahwa Indonesia yang diproklamasikan adalah Ex NederlandsIndie (Hindia Belanda), sebuah negara yang terdiri dari gugusanpulau yang kini dikenal dengan Negara Kepulauan. Pelurusansejarah dan persamaan persepsi harus dibangun bahwa "DeklarasiDjuanda" 1957 bukan awal dari deklarasi Indonesia sebagai NegaraKepulauan namun merup'akan penyesuaian terhadap Proklamasi17 Agustus 1945.

Pengakuan Intemasional bahwa Indonesia merupakan NegaraKepulauan akhimya tercapai dalam Konvensi Hukum Laut PBB(UNCLOS) 1982. PBB mernberikan kewenangan dan memperluaswilayah laut trdonesia dengan segala ketatapan yang mengikutinya.Perluasan wilayah Indonesia dalam UNCLOS 1982 tidak hanyawilayah laut teteapi juga wilayah udara. Selain itu juga terjadiperluasanhak-hakberdaulat atas kekayaan alam di ZEE serta landaskontinen serta hrdonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaannatural reseources di lautb,:bas dan di dasar samudera. Kesemuanyaini menjadikan Indonesia r;ebagai negara yang sangat kaya.

Dekalarasi Dfuanda L957 yar:rg menegaskan konsepsi WawasanNusantara memberikan kita anugeruh y*g luar biasa baik itu laut,darat maupun udara. Sementara TINCLOS 1982 menempatkanhrdonesia sebagai Negara Kepulauan dengan potensi ekonomimaritim sangat besar. Sebagai Negara Kepulauan terbesar di duni+Indonesia memiliki wilayah ldut seluas 5,8 juta km2 yang terdiridari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah ZonaEkonomi Eksklusif Lrdonesia (ZEEI) 2,7 jrta km2. Selain itu, terdapat17504 pulau di trdonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km.Dengan cakupan yang demikian besar dan luag tentu saja maritimhrdonesia mengandung keanekaragaman suberdaya alam laut yangpotensial, baik hayati dan nrm-hayati yang tentunya memberikan nilaiyang luar biasa pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karangdengan kekayaan biologi yang bemilai ekonomi ti.gA, wilayah

22O I e frre*mucnuiu Me-Dcpan Maridh lndonerii


wisata bahari, sumber energi terbarukan mauPun minyak dan gas

bumi, mineral langka dan juga media transportasi antar pulau yang

sangat ekonomis. Letak geografis kita strategis, di antara dua benua

dan dua samudra dimana paling tidak 70 Persen angkutan balang

melalui laut dari Eropa Tirnur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah

Pasifik, dan sebaliknya, hams melalui perairan kita. ;

Permasalahan yang muncul kemudian adalah seiauh mana bangsa

ini memanfaatkan peluang yang begitu fantastis itu. Pada zaman

pemerintahan Ir. Soekamo sebagai presiden selalu terkumandang

semangat maritim, namun dalam implementasi kebiiakan pemba-

ngunan khusus dibidang laut sepertinya tidak serius, namun

paling tidak sudah ada upaya menggelorakan semangat maritim.

Salah satu pemyataan Soekamo pada National Maritirne Conaention,

(NMC) 1963 adalah "Untuk membangun Indonesia meniadi negara

besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan

national building bagi negara lndonesia. Maka negara dapat

menjadi kuat fika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautTn

kita harus menguasai armada yang seimbang... ,:

Kondisi hilangnya orientasi pembangunan maritim bangsa hrdonesia

semakin jauh tatkala memasuki era Orde Baru, kebijakan Pem-bangunannasional lebih diarahkanke pembangunanberbasis daratan

(land based oriented development) yang dikenal dengan agraris,

bahkan dengan bangga Indonesia dideklarasikan sebagai negara

agraris penghasil ploduk rempah-rempah dan produksi pertanian

yang spektakuler. Kebijakan Orde Baru ini seialan dengan perlakuan

pu*"rit tuh kolonial Belanda sqgt menjaiah bangsa Indonesia"

Orientasi dan semangat maritirf bangsa Lrdonesia dibelokkan

dari orientasi maritime ke, orientJsi daratan untuk mengahasilkan

komoditas perdagangan rempali-remPah yang saat itu merupakan

primadona dunia yang sangat menguntungkan pjhak penjajah.

Menjadi pertanyaan mendasar, mengaPa era Orde Baru melakukan

9 PeEpc&[f Menuiu Ma5 oep.n Ma,irjm lnhda | 221

l

kesalahan fatal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan

nasional. Jawaban dari pertanyaan tersebut sangat sulit terjawab

hingga kini. Kekonyolan tersebut terus berlaniut tatkala memasuki

uru R"fo..rrasi, dimana orientasi kebiiakan pembangunan nasional

semakin tidak jelas.

Beberapa elemen bangsa yang memahami betul potensi terbesar

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terus berjuang untuk

menggelorakan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai

Negara Maritim. Sebagai catatan, bahwa pengertian Negara Ke-

p.rturrlr dan Negara Maritim sangatlah jauh berbeda' Negara Ke-

pulurrqtt adalan ciri sebuah negara yang secara geografis terdiri atas

Lanyak pulau yang terikat clalam suatu kesatuan negara' Sedangkan

Negara Maritim adalah sebuah negara yang menguasai semua

kekuatan strategis di lautarr yang didukung oleh kekuatan maritim

baik itu aramada perdagangan, armada Peran& Industri maritim

serta kebijakan pembangurlan negara yang berbasis maritim'

Jika mencermati istilah terrtang Negara Maritim, maka saat ini Lrdonesia

belum bisa dikatagorikan sebagai Negara Maritim tapi masih sebatas

Negara Kepulauan. Namun iika ada kesepahaman dan ada komitrnen

para pemimpin bangsa iiri untuk merrjadikan Indonesia sebagai Negara

iuf*itir" yang besar dan kuat serta disegani dunia Intemasional,

peluangnya sangatlah besar. Modal dasar sebagai Negara Kepulauan

d"rrgur, posisi strategis serta kekayaan sumberdaya alam yang begitu

melimp$ memberikan peluang yang sangat besar bagi Indonesia

untuk merealisasikai$'aKodrat Tuhan" untuk menjadikan [rdonesia

sebagai bangsa yang besar dan paling strategis di dunia' Selain itu

;uga bisa lebih.dimaksimalkan pencapaian cita-cita bangsa lrdonesia

menuju maqyarakat yang adil dan makmur'

Perjuangan menuju Negara Maritim memang tidak mudah, namun

jika seluruh bangsa ini memiliki kesamaan visi dan kebulatan tekad


222 I 9 P€GPehlifMnuiu Mae DePan Madtlm lndonesi'

MARITIME POLICY: LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM

maka hal tersebut bukanlah hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda1957 danUNCLOS 1982 memberikanpeluang yangbesarbagibangsaIndonesia untuk diirnplementasikan secara serius melalui kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang memprioritaskan orientasiyang berbasis maritim. Melahirkan kebijakan pembangunan melauiperundang-undangan, pembangunan kekuatan armad a pertahanan,arrnada perdagangary industri dan jasa maritim yang ditunjangdengan penguasaan IPTEK merupakan upaya serius yang harussegera dilakukan menuju Indonesia sebagai NEGARA MARITIM..."Jaya dilaut, Sejahtera di darat dan perkasa di udara".

MARITIME POLICY:LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM

Indonesia berada di peringkat 18 perekonomian dunia. Namun,sejak merdeka 55 tahun silam, Indonesia hingga kini masih menjadinegara berkembang dengan tingkat pengangguran dan kemiskinanyang tinggr, GNP per kapita kecil (2.300 dolar AS), serta daya saingekonomi rendah. Bahkan, The UnitedNntions Deaelopment Programme(UI.JDP) menempatkan Indonesia pada peringkat 108 untuk indekspembangunan manusia (IPM).

Faktor terpuruknya perekonomian h:rdonesia adalah paradigmapembangunanyangberorientasike daratan (land-based developmenQ.Sementara laut hanya diperlakukan sebagai tempat eksploitasisumber daya alam (SDA), pembuangan limbah, dan kegiatan ilegal.Untuk ih1 diperlukan Maitime Policy untuk mengembalikan per-ekonomian Lrdonesia ke titahnya sebagai negara kepulauan.

Saat ini kebijakan pembangunan kelautan Indonesia belum dilak-sanakan secara parsial. Masing-masing kementerian berjalan

9 P.Gp.rtifMduiu M.e Dcpen Marldn lndoneda | 223


sendiri-sendiri. Sebagai contoh Undang-undang (UU) No 172008

,tentang Pelayaran, motomya adalah Kementerian Perhubungan;

UU No 2712007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil dan Undang-Undang No 31.12004, tentang Perikanan, di, bawah komando Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam membangun Indones;ia sebagai negara maritim dibutuhkansatu wadah kementerian l<oordinator yang ditunjang undang-

undang kelautan. Sebut saja kementerian koordinator kelautan atau

maritim. Melalui upaya ini diharapkan pembangunan kelautan

Indonesia bisa dilaksanakan secara terintegrasi sehingga roda per'ekonomian negara meningkirt. Karena itt1 pemerintah trarus segera

mengubah paradigma pembangunan, sebab ekonomi maritim me-

224 | ef,espetrff uenuiu M.sa oepan Ma.idh lndonesia


nyimpan potensi menggerakkan perekonomian nasional. Mulai darisektor perikanary pertambangan dan energi, pariwisata bahari, per-hubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, SDA non-konven-sional, industri sampai dengan jasa maritim.

Toial potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar. Diperkirakanmencapai Rp7.200 triliun per tahun atau enam kali lipat dari ApBN2011 (Rp1.299 triliun) dan satu setengah kali PDB saat ini (Rp5.000triliun). Ditaksir lapangan kerja yang tersedia sekitar 30;'uta orang.

Ke depan ekonomi maritim akan semakin strategis seiring denganpergeseranpusatekonomi dunia daribagianAtlantikkeAsia-pasifik.Hal ini sudah terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung dikawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 persen produk dan komoditasyang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilaisekitar L.300 triliun dolar AS per tahun.

Potensi ini dimanfaatkan Singapura, dengan membangun pelabuhanpusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia.Negara yang luasnya hanya 692.7 kff12, dengan penduduk 4,L6 jutajiwa itu kini telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar didunia. Bahkan ekspor barang dan kornoditas Indonesia 70 perserlmelalui Singapura. Saat ini Malaysia mencoba menyamai Singapuradengan membangun pelabuhan Kelang dan Tanjung pelepas.

Ironisnya, sebagai negara yang memiliki wilayah laut dan pesisirterluas, Lrdonesia hanya bisa menjadi penonton.

Mengenai surnber pertambangan dan enersi Z0 persen minyak dangas bumi diproduksi di kawasan pesisir dan laut. Dari 60yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepaspantal, 14 di pesisia dan hanya enam di daratan. potensi cekungan-cekungan tersebut diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi.Sementara gas bumi tercadang sekitar 101,7 triliun keiki kubik.

9 PeEp.htlfMcnuiu Mas OeFn M.ddm lndonesia | 225

MARITIME POLICY LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM

Di lepas pantai Barat Surnatera, Jawa Barat bagian selatan dan

bagian utara Selat Makassar telah ditemukan pula jenis energi baru

pengganti BBM, berupa gas hidrat dan gas biogenik dengan potensi

melebihi seluruh potensi migas.

Tidak hanya itu, Indonesia memiliki potensi budidaya rumput lautyang besar. Walau hanya rrrengusahakan 32.000 ha (kurang lebih 30

persen total potensi), dital.sir dapat mernproduksi sekitar 160 juta

kg rumput laut kering per tahur; dengan nilai sebesar Rp 1,1 triliunper tahun (harga Rp 7.000/kg). lika dikelola intensif produksinyabisa,mencapai 2-3 kali lipat.

Seandainya diproses me'njadi beragam semi-refined products

(karaginan, algina! agar, makanan, minuman) atau refinedproducts(brhur, pencampur $lmmpo, coklat, es krim, milk shake, Permen,pasta gigi, salep, pelembab, lotioru industri cat tekstil), nilainyaakan berlipat ganda sehingga mencapai multiplier fficts bagipendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut

belum termasuk komoditas lain yang memPunyai harga tinggi dan

dibutuhkan pasar domestilg seperti udang, tuna, kerapu, ikan hias,

kerang mytiar+ teripang abalone.

Untuk itu, strategi dan febijakan di bidang maritim (Maritime

Policy) harus segera dibenahi guna mengoptimalkan potensi yang

dimiliki, baik menyangkut sumber daya laut, industri maupun

bisnis transportasi. Sektor maritim juga butuh pemihakan lewat

kebijakan fiskal dan moneter.

! i..

Ke-bijakan pemerintah,di bidang maritim, baik industri perikanan

maupun industri pelayaran harus dilaksanakan secara konsisten sesuai

dengan Uldang-Undang yang berlaku. Selama ini pengembangan

potensi maritirn terbentur rnasalah stnaktural. Belum ada kesadaran po-

litiq secara nasional tentang b8tapa besamya potensi ekonomi perikan-

226 | 9 P.EpehtifMcnuiu Mas D€pan Mathlh lndon6ia


an dan maritim. Sehingga, dibuhrhkan pemihakan kebijakan sektormaritim, baik melalui kebijakan makrq fukal, maupun moneter.

Saat ini sektor maritim masih ditempatkan di halaman belakangsebagai sektor yang terrnarjinalkan. Agar laut bisa rnenjadi halamandepan, perlu kesadaran politik yang kuat. Sebenarnya langkah inisudah Cirintis saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)dengan nrendirikan Departemen Eksplorasi Lautyang kini menjadiKementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapunmasalah krusial sektor rrraritim adalah rendahnya komitmenpemerintah menrbangun sektor ini. Semua aktivitas maritim belumterpusat dalam satu departemen atau kementerian, sehingga fokuspengembangan sektor ini belurn optimal karena hanya sebagai

sub-sub sektor saja. Harusnya dibentuk satu departemen yanglebih fokus dan menjadikan maritim menjadi satu sektor tersendiridengan sistem panganggaran dan kebijakan yang lebh terfokusdengan sebuah payung Maritime Policy.

Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri 0,3 jutakm2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dankepulauary 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), dikelilingilebih dari 17.504 pulau, dengan paniang pantai 81.000 kilometer, iniadalah potensi kekayaan yang luar biasa. Potensi ekonomi maritimIndonesia diperkirakan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun.Namun, yang dikembangkan kurang dari 10 persen.

Dari industri pengolahan ikan, kurangnya bahan baku menjadipenyebab tidak berkernbangnya industri ini. Utilitas pabrik yangrata-rata hanya 45 persen menjadi masalah karena banyak hasiltangkapan ikan yang langsung diekspor ke luar negeri, terutamake Thailand dan jepang. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkanPeraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No 5 /2008 yang

9 PeErhdfMenulu MaBa Dep.n Maddm hdonesia I 227

MARITIME POLICY LANGKAH MENUJU NEGARA MARITIM

melarang ekspor langsung hasil tangkapan perikanan. Peraturan

ini, secara otomatis mewajibkan perusahaan asing untuk bermitradengan perusahaan lokal dalam membangun indrrstri pengolahan

di Indonesia. Namun yang nrenjadi persoalan implementasi Permen

tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sumber permasalahan lainnya adalah penangkapan ikan secara

llegal (illegal Jishing), oleh asing yang nilainya ditaksir mencapai

Rp 30 triliun per tahun. Hal ini bisa diatasi bila Indonesia memilikikapal-kapal tangkapan ikan dengan skala menengah ke atas. Saat inijumlah kapal ukuran tersebut hanya tiga persen dari kebutuhan.

Pemerintah harus segera mernbangun dan memperbaiki infraskukturperikanan dan maritim yang masih lemah ini. Tlanpa uPaya itu, sektor

perikanan Indonesia akan terrtinggal dibanding negara iain. Sebagai

contoh, pembangunan infrastruktur di Lampr.rng yang merupakan

lumbung udang terbesar harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Sementara untuk sektor transportasi laut kendalanya adalah per-

modalan. Sektor tersebut dinilai masih berisiko tinggi untuk dibiay ai,

sehingga perbankan enggan mengucurkan kredit pembelian kapal

kepada pelaku usaha di bidang pelayaran.

Sebagai tulang punggung serktor transportasi laut nasional, industripelayaran membutuhkan clana yang tidak sedikit dalam mening-

katkan jumlah armada. Hanya denganiumlah armada yang mema-

dai, sektor transportasi laut bisa berkembang.

Sayang, perbankan enggan mengucurkan dana ke perusahaan

pelayaran. Padahal sejumlah perusahaan pelayaran sudah berusaha

mengajukan kredit pembelian kapal, namun hasilnya nihil.Kesulitan permodalan sebenamya sudah terakomodasi dalam UUNo 17/200& tentang Pelayaran. Pasal 56 dari UU ini menyatakary

228 | CPeGFhtiru.nuiu Masa D@n Madllm lndonsia

MARITIME POLICY: tANGKAI.I MENUJU NEGARA MARITIM

pemerintah wajib menciptakan inovasi pendanaan bagi perusahaanpelayaran nasional.

Namun, pada kenyataannya, usaha ini masih highrisk. KementerianKeuangan selaku pemegang kebijakan seharusnya bisa melihatmhsalah itu. Pemerintah harus bisa meyakinkan pihak bank bahwaperusahaan pelayaran nasronal mampu mengembalikan kredit.

Pengembangan laut nasional jrgu membutuhkan dukunganpelabuhan. Sejauh ini, kebanyakan kondisi pelabuhar-r di Tanah Airsangat kurang kondusif. Selain biaya yang tinggi, pungli marak,juga fasilitas sandar yang sangat minim.

Hal ini karena pelabuhan masih dimonopoli PT Pelabuhan Indonesia(Pelindo). Monopoli seharusnya dihilangkan, sehingga pelabuhan-pelabuhan bisa berbenah diri. Saat ini, pelabuhan masih menjadiprofit center, tanpa dibarengi peningkatan layanan.

Pembangunan ekonomi maritim juga nyaris tanpa keberpihakanterhadap rakyat. Penguasaan sumber-sumber ekonomi dan praktikekonomi yang didominasi asing, investasi tanpa seleksi, dan aksesyang tidak setara telah mengakibatkan bangsa ini mengalamikemunduran dan tertinggal dari negara lain. Monopoli transportasilaut oleh armada asing saat ini mencapai 90 persen.

Tanpa Maritime Policy Indonesia fadi Sapi Perah

Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) memberikan anugerahyang luar biasa. Letak geografis yang strategis, sedikitnya 70 persenangkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan kewilayah Pasifik, dan sebaliknya, melawati perairan Indonesia.Wilayah laut yang dernikian luas memberikan akses pada sumber

9 Pe6pehtifMenuiu Ma* Depan Marirtm lnConesia | 229


daya alam, seperti ikan, terumbu karan& kekayaan biologi yang

bernilai ekonomi tingg, wisata bahari, sumber energi terbarukart,

minyak, gas bumi, dan mineral langka.

Tak heran, jika Indonesia menjadi grand strategy bagi negara-negara

besar di dunia. Ditopang potensi kekayaan alam yang melimpah dan

posisinya yang sangat strategis, membuat mereka sangat memilikikepentingan terhadap bumi khatulistiwa ini.

Bangkitnya kekuatan baru di bidang kelautan, seperti India, China,

Australia dan Amerika Serilat (yang telah maju) menjadi tantangan

bagi Indonesia. Selain berusaha menancapkan Pengaruhnya dikawasan Asia, negara-negara tersebut berlomba mencari cadangan

energi untuk kepentingan mereka.

Di sisi lairL Indonesia telah melupakan visi kelautan dalam Dekla-

rasi Djuanda yang melahirl<an konsep Wawasan Nusantar4 yaitucara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wi-layah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi darat, lautdan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial,

budaya dan pertahanan keamanan.

Di era kolonial, budaya bangsa bahari dikikis secara perlahan dan

sistematik. Selain itu, belum dimiliki Maritime Policy ole};. parapemangku kebijakan yang secara deskriptif bertujuan membangun

negara maritim yang besar dan kuat.

Kini di abad 21., negara-negara di dunia berlomba meningkatkan

kekuatan maritimnya. Amerika Serikat membangun kekuatan ma-

ritime dengan slogan "kekuatan maritim melindungi cara hidupAmerika". Lahirlah "A Cooperathse Strategy for 21st Century Sea

Poluer", yang dipublikasi Oktober 2007 oleh United States Marine

Corps, Llnited States Coast Guard dan Department of Naay. Aliansi

23O | 9 PeEpehtifMenuiuMas Depan Ma,itlm lndoesia


dengan NATO membentuk Global Maritime Partnership Initiatiueyang bertujuan menjaga ketertiban dan perdamain dunia, dibawah pengaruh mereka. China membangun Maritime Polirydengan strategi "Chain of Peail" yang bertujuan membangun danmenyelamatkan urat nadi perdagangannya lewat laut.

India mernbangun Maritime Policy ciengan mengeluarkan"Freedom to Use the Seas: Maritime Military Strategy" yang bertujuanmeningkatkan pembangunan kekuatan angkatan laut India. Inggrispun tidak kalah dengan nrengeluarkan semboyan "Britain Rules

the Waaes" yang bertujuan mernbangun kekuatan maritim Inggrisdalam menghadapi era globalisasi.

Kini Indonesia berada dalam lingkaran negara-negara besar

tersebut. Bahkan, Malaysia dan Singapurayang merupakan negera

kecil berkembang seperti Inggris dengan visi kemaritimannya.Apakah mereka negara kepulauan? Bukan, tetapi kedua negara itumemiliki visi dan Maritime Policy.

Ironisnya, Indonesia sebagai negara kepulauan hanya menjadipenonton. Sudah kah negara ini memilki MariLime Policy sebagai

jati diri bangsa kepulauan terbesar di dunia?

Dalam upaya Character of Govemment menuju Maritime Policydiperlukan enam elemen penting, yaittt Geo gr aphical P osition, Phisical

Confirmation, Extent of Territory, Number of Population, Character

of the People and Character of Gooernment. Dari instrumen tersebut

dua di antaranya belurrr dimiliki bangsa Indonesia, yakni karakterpemimpin dan warga negaranya.

Tidak seriusnya pemerintah terhadap Maritime Policy, berimbaspada semakin banyaknya penata kelola maritim, mulai dari Ke-

menterian l-uar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian

9 ttEFkif Menuiu Mas hp.n Meddm ln&n6ia | 231

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Direktorat

]enderal Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Direktorat ]endera

imigrasi, Kementrian BUMN, Bakorkamla, Polairud' sampai

a".,!* Coast Guard.Tanpa Maritme Policy terjadi tumPang tindih di

lapangan seperti sekarang.

Sayang kekayaan alam yang luar biasa sebagai konsekuensi iati diri

bangsi tidak disertai dengan kesadaran dan kapasitas pengelolaan

yrng sepadan. Bangsa Lrdonesiamasih mengidap kerancuan identitas'

bi ,-u-riri masyarakat mempunyai persepsi kewilayahan tanah air'

tetapi secara kultural menrposisikan diri sebagai bangsa agraris

dengan puluhan juta petani rniskin yang tidak sanggup disejahterakan'

Semlntara kegiatan industi modem sulit berkompetisi dengan

bangsa lain, karena budaya kerja yang berkulhrr apyarian konservatif'

diperparah inefisiensi birokrasi dan korupsi'

VisidanproslammaritimhanyabisasuksesSecaraberkelanjutanjikaterdapat basis kultur yang terbuk4 egaliter, haus pengetahuan dan

menyukai perubahan. Pada jangka pendek, program maritim bisa

berjalan dengan merekrut kalangan pengambil keputusan dan para

pelaku utama dari kalangan yang mempunyai kultur tersebut' Bisa

juga dengan mengundang irvestasi asing dari pihak yang lebih maju'

Tetapi pada jangka panjang, diperlukan perubahan orientasi pendidi-

kan-ke arah rasionalitas ilmu pengetahuan dan teknologi' kesadaran

akan sumber-sumber keunggulan kompetitif, kepekaan budaya'

kedalaman budi pekerti serta menyikapi tantangan perubahan secara

positif. Sebagai gambaran, betapa Lrdonesia tidak siap menanggapi

perubahan ierhadap kemungkinan rencana Thailand membuat

ianal di semenaniung Kra, (selesai kurang dari 10 tahun)' Sekarang

Thailandtengahberpikirkerasapakahmerekaakar.rmelanjutkanrencana tersebut. ]ika mereka jadi membuat kanal' maka volume

transportasi laut melalui perairan nusantara akan berkurang'


232 I 9 Pe6PehtifMenuiu Masa Depan Madtim lndonesla


Sepintas Singapura akan ikut terpukul. Tetapi jangan lupa bahwaSingapura selalu rnerencanakan berada di depan peristiwa.Mereka tidak perlu mempertahankan keunggulannya sebagai pu-sat pelayanan perhubungan laut. Mereka berencana menjadikanSingapura sebagai pusat budaya dan ptrsat jasa bernilai tinggisehingga corak ekonominya lebih canggih, menarik, bukan sepertiSingapura sekarang yang tertib, efisien dan membosankan.Menteri Luar Negeri Singapura (di masa lalu), Rajaratnam bahkanpernah rnengatakan mereka harus selalu maju setengah langkahmelebihi negara-negara tetangga. Para ahli geografi ekonomimereka dapat memperkirakan ke arah mana pusat pertumbuhanekonomi regional Pasifik bergerak.

Maritime Policy Mendesak

Ironisnya, sebagai tuan rumah Indonesia tidak bisa memanfaatkankekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat. Tidak hanya itu,Indonesia juga tidak bisa menjaga wilayahnya, sehingga mudahdisusupi negara lain. Llntuk mengatasi hal tersebut diperlukanstrategi Maritime Pclicy, kebijakan yang mengatur ekonomi berbasiskelautan, pelayaran dan pertahanan. Namun, pemimpin bangsa iniseakan tidak peduli dengan kebijakan tersebut. Tak herary jika dikancah pembangunan laut, Indonesia tertinggal dari negara luar.

Kondisi ini membuat Sri Sultan Hamangkubuwono X prihatin.Sultan menjelaskan betapa pentingnya Maritimtt PoLicy bagi

pembangunan negara, khususnya di sektor kelautan. Tokoh nasionalini mencontohkan keberhasilan Singapura daiam menerapkanMaritxrc Policy. Meskipun luas negaranya hanva 16 mil, mereka bisamenguasai pelayaran Indonesia bahkan dunia. Sebaliknya, sebagai

negara kepulauan terbesar, lndonesia justru tergantung terhadapnegara tetangga kecil itu.

9 Pe6pehtifMenuiu Masa Depan M.ritim lhdonesia | 233


"selama ini kita banyak me:nggunakan kapal-kapal Singapura untuktransportasi dan mendistribusikan barang ke provinsi-provinsiyang ada di hrdonesia. Kondisi ini dimanfaatkan Singapura dengan

memperkuat kapal-kapal rriaganya. Tidak hanya itt1 mereka juga

membangun hub port terbesar dan tercanggih di duni4" kata Sultan.

Karena itu, Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini meng-

harapkan pemerintah menSpbah kebijakan-kebijakannya. "Malaysia

sebagai negara kontinental strategi yang digunakannya maritim.Tak heran jika brdonesia selalu dibohongi Malaysia. Pulau-pulaukita dicaplok terus. [ri terjadi karena orientasi kita kontinental.Bukan laut yang mempersatukan pulau-pulau," tegas pemilik nama

lengkap Bendara Raden Mas Herjuno Darpito ini.

Kapan hrdonesia bisa dibilang sebagai negara bervisi maritim?Tidak perlu mendeklarasikan, yang paling penting bagaimana

langkah-langkah kebijakan Maritime Policy diselesaikan. Kalaubelum bisa menyelesaikan, presiden harus memutuskan coast

guard. Siapa yang menjadi ujung tombak untuk keamanan negara.

Menurut Sultaru sampai sekarang terlihat Kementerian Kelautandan Perikanan mengejar kapal. Pengawas kementerian kan tidakboleh memakai senjata. Ya.g boleh adalah AL (angkatan laut).Aturannlrabegitu.

Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie, analis bidang pertahananmengatakan, bicara menl;enai Maritime Policy ttdak lepas darikonsistensi keamanan nasional. Ada tiga unsur penting di sektor

ini, yaitu political freedom, stabilitas politik, dan kapastian hukumatau kebijakan.

"Political freedom sudah ad+ stabilitas politik juga ada, tapi yang

tidak ada adalah kapastian hukum atau kebijakan, Hari ini kebijakan

presiden yang satu A, besok presiden yang baru bilang B, kondisi

234 | gPeEFhif Menuiu Mas Dsn Marilim lndoneC.

MARITIME POLICY: LANGKAH MENU]U NEGARA MARITIM

tersebut tidak boleh terjadi. Karena yang diperlukan negara dalammembangun keamanan laut adalah kebijakan jangka panl'ang. Karena

itu, dalam menjalankan Maritime Policy diperlukan kepastian hukumdan kebijakan yang didukung DPR se-bagai landasan," ujar Connie.

Wakil Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), ZulficarMochtar mengungkapkan, sudah seharusnya kementerian terkaitbidang kelautan membenahi dan berkoordinasi lebih aktif dalammemformulasikan kebijakannya, sehingga lebih bermanfaat bagimasyarakat. Termasuk dalam upaya memperkuat konsolidasipengawasan laut dalam kerangka Coast Guard.

lMenurut Zulhcar, Dewan Kelautan Indonesia harus dibangunkandari tidur panjangnya agar serius mendorong Kebijakan Kelautan(Maritime Policy). Fondasi kebijakan sangatlah penting bagiperrlbangunannasional. Merekaharusmendorongdanmemfasilitasiterbentuknya strategi pembangunan yang strategis agar Indonesiadapat menjadi negara maritim yang manditi dan berdaulat.

Dari sisi ekonomi, |uan Permata Adoe Wakil Ketua Divisi Maritim dariKamar Dagang lndonesia dan Induski (Kadin), diberbagai kesempatan

mengemukakan, dalam menerapkan Maritime Pollry pemerintah tidakhanya harus fokus pada kebijakan lau! mereka juga harus mendorong

investor asing terlibat dalam usaha maritim di dalam negeri.

"lnvestor juga harus didorong terlibat di sektor lain, seperti industriperkapalan dan lainnya. Saat ini sudah terlalu banyak lembaga

pemerintah yang bertugas melindungi domain maritim. Hal ini yangmengakibatkan tumpang tindih kewenangary" kata |uan.

Pengamat Kelautan Indonesia, Profesor Sahala Hutabaratmengatakan, sebagai negara kepulauan, Maritime Policy sangatpenting bagi Indonesia. Tetapi pangkal sebenarnya adalah Undang-

9 Pe6p€htifMenuiu Msoa Dcpan Maritim lndonesia | 235


Undang Kelautan. 'Amandemen UUD.1945, Pasal25 A, kalau tidak

salah di situ dikatakan negara Indonesia adalah negara kepulauan.

ladi, Maritime Policy sudah sesuai dengan amanat UUD' Pada pasal

33 ayat 1,2,3 juga sudah disinggung-singgung terus, tetapi tidak

dijalankan sebagaimana mestinya," ungkap Sahala'

Menurut sahala konsep [rcronesia sebagai negala kepulauan sudah

diakui dengan adanya UNCLOS. ]ika sudah menjadi negara kepulauan,

mau tidak mau Indonesia harus berani bicara maritim. Yang kita

tunggu adalah uu Kelautan yang hingga kini masih menjadi draft.

UU tersebut sudah lima tahun kita tunggu. Karena itu, pernbahasan

UU Kelautan harus dipacu agar segera disahkan DPR' Dengan UU

ini kita akan menuju Maritilne Policy. selanjutnya akan ada Perpretkepres, dan permen. Jadi ULf itu harus segera direalisasikan'

Sahala menjeiaskan, bicara Ocean dan Maritime Policy ada yang

membed.akan. Menurutnya, Ocean Policy secara otomatis bicara

laut. sementara Maritim Policy cakupannya jauh lebih luas. soal

keseriusan pemerintah sen<liri, sahala mengakui pemerintah belum

serius. Action-nya belum kelihatan. Misal, bicara soal batas laut

dengan negara tetangga, belum selesai semua, dengan Singapura

masihbelum jelas, pun dengan l?negara tetangga lain'

Ia khawatirkan kejadian sipadan dan Ligitan kembali terjadi. Di

ambalat contohnya, ada sekitar 12 pulau terluar yang berbatasan

langsung dengan Malaysia. Pemerintah harus serius menjaga

pulau-pulau tersebut sebaS;ai security belt, sabuk pengaman daerah

ie.Irrar. Penjagaan bisa dilakukan baik dari dalam maupun dari

luar, melalui Maritime P olicY.

Menanggapi Maritime Policy, meskipun bukan kementerian yang

secara langsung menangani kebijakan sektor kelautan nasional,

langkah nyata dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan

236 I 9 PerspehdfMenliu Masa Depan Madtim lndoilesia

MARITIME POLICY: LANGKAH MENUJU NEGARA I\4ARITIM

memprakarsai kerjasarna kelautan di wilayah ASEAN. Direktur

]enderai Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri I{I, Djauhari

Oratmangun mengatakan, dalam gagasan kerjasama ASEAN,

pihaknya selalu berkoordinasi dengan kementerian lain. Salah

satunya adalah dalam membentuk ASEAN Maritim Forum.

Dalam konteks ini, kita harus jadi leader. Untuk menjadi leader

kita harus punya backup nasional yang kuat, serta punya kebijakan

nasional yang memadai. Itulah yang ingin kita jual. Karena konsep

berpikir maritim dalarn konteks ini sudah diterima.'

Apalagi, kata Djauhari, ASEAN terdiri dari negara-negara yan€i

memiliki pantai (Kecuali Laos), sehingga memiliki potensi sengketa

laut yang cukup besar, Maka itu yang kita ke depankan adalah

kerjasama. Bagaimana ntembangun wilayah ASEAN yang tenteram,

damai dan maju. Jika ada gesekan jangan sampai teriadi konflikterbuka. Kita sebagai negara kepulauan semestinya bisa leading

dan kita mulai dengan membentukASEAN Maritime Forum.

gPEEpehtif Menuiu Masa Depan Ma.itim lndone5ia | 237

INDONESIA BELUM MERDEKA DI LAUT


Setelah 67 tahun merdeka Indonesia belum sepenuhnya terbebas

dari "penjajahan". Kemerdekaan masih tergadaikan. Pengelolaan

ekonomi masih dikuasai negara asing, kelompok dan ideologi yang

berkepentingan. Tak terkecuali potensi laut Lrdonesia yang begihr

besar. Pemerintah tak berdaya mengatumya.

Melihat luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, tercliri dari0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan

kepulauan, 2,7 jutakm2Zctna Ekonomi Ekslusif (ZEE), dikelilingilebih 17.504 pulau, dengarr panjang pantai 81'000 kilometer, inisemua adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Namury diusianya yang lebih dari setengah abad, Lrdonesia masih negara

berkembang dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggt,

GNP per kapita kecil (2.300 dolar AS), serta daya saing ekonomi

rendah. Bahkan, The United Nations Development Programrne

(UNDP) menempatkan Indonesia di peringkat 108 untuk indeks

pembangunan manusia (IPM).

Padahal, potensi ekonomi kelautan lndonesia diperkirakan men-

capai Rp7.200 triliun per tahun atau enam kali lipat dari APBN

20f1 (Rp(.299 triliun) dan satu setengah kali PDB saat ini (Rp5.000

triliun). Lapangan kerja yang akan tercipta lebih dari 30 juta orang.

Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan benar tanpa

dirongrong pihak-pihak tertentu, rakyat lrdonesia akan merdeka

dalam arti sebenamya. Indonesia tidak lagi menjadi bangsa budak,

yang menjadi pembantu di negeri orang dan kuli di negeri sendiri.

Untuk itq pemerintah harus segera mengubah paradigma

pembangunan agar lebihberpihak pada rakyat danbangsa. Apalagipotensi laut lndonesia bisa menggerakkan roda perekonomian

238 | gkEp€hdfM.nulu Mas D€prn Madtln lndonesla


nasional. Mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi,pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulaukecil, industri sampai dengan jasa maritim.

Ke depan ekonomi kelautan akan semakin strategis seiring denganpetgeseran pusat ekonomi dunia dari Atlantik ke Asia-Pasifik. Halini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasanAsia-Pasifik. Di mana 75 persen produk dan komoditas yangdiperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar1.300 triliun dolar AS per tahun.

Mengenai sumber pertambangan dan energi, 70 persen minyakdan gas bumi diproduksj di kawasan pesisir dan laut. Dari 60

cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekunganterdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 di daratan.Potensi cekungan-cekungan tersebut diperkirakan sebesar11,3 miliai'barel minyak bumi. Sementara gas bumi tercadangsekitar '].07,7 triliun kaki kubik. Namun, sangat disayangkanyang menguasai kekayaan tambang dan energi bangsa ini lagi-lagijawabannya adalah perusahaarr asing yang merupakan kepanjangantangan dari negara-negara yang berkepentingan. Indonesia menjadigrand strategy bagi negara yang lebih maju.

Negara Indonesia kehilangarr jati diri sebagai negara maritim akibatpenjajahan panjang Belanda selama 350 tahun. Sebagai negarakepulauan terbesar, Indonesia kehilangan infrastruktur, budalta,politik dan visi ekonomi. Bangsa Indonesia kembali lahir dari titiknol. Padahal, Indonesia pernah betlaya di era kebesaran KerajaanSriwijaya dan Majapahit.

Momen Sumpah Pemuda, 28 Oktober 7928, telah menyatukankembali generasi muda lndonesia dalam satu wadah wilaya}rnusantara. Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaaan pada

9 P€Ep€htifMenuiu Masa Oepan Maritim lndonesia | 239

17 Agustus 7945, danmendapat pen6akuan kedaulatan dari badan

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1949.

Sejak itu babak baru kehidrrpan bangsa dimulai dengan terbentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fondasi dan prasarana

kehidupan mulai diletakkan. Ibarat jabang bayi yang baru lahir,

belajar tengkurap, merangkak, dan berjalan tertatih-tatih, kemudian

tumbuh menjadi bocah, remaja dan dewasa.

Perkembangan ekonomi Indonesia sendiri terbagi dalam tiga fase'

Fase pertam a (L945-7949), adalah era perang kemerdekaan' Praktis

tak ada agenda pembangunan yang dilaksanakan. Di samping

belum ada sumber-sumber pembiayaan domestik, belurn bisa

mengharapkan negara sahabat karena Indonesia baru menjadi

anggota PBB pada 1949.Lagi pula bantuan negara maju terhadap

negara berkembang baru menonjol di era 1960-an.

Fase kedua (1949-7959)1, sistem demokrasi parlementer. Selama ituterjadi delapan kali pergantian kabinet sehingga agenda pemba-

ngunan tidak berkesinambungan. Ekonomi hanya mamPu tumbuh

sekitar dua persen per tahun.

Fase ketiga (1959-L969), disebut era demokrasi terpimpin. Di mana

peran Bung Karno sangat dominan dan kemudian disebut sebagai

orde Lama. Pada masa itu terjadi krisis ekonomi dan politik. Terjadi

peristiwa berdarah dengan terbunuhnya sejumlah jenderal. Kondisi

ini mendorong Soekarno lengser dari jabatannya.

Fase keemp at (1969-1994), era orde baru. Di bawah kendali Soeharto

Indonesia mulai membangun. Namun orientasi pembangunannya

agraris. Dalirm PJP (Pembangunan ]angka Panjang), pembangunan

d.irencanakan selama 25 tahun, dan dibagi dalam lima repelita (5

tahun). Pada Repelita I, Indonesia mendapat dua sumber pem-

INDONEStA BELUM MERDEKA DI LAUT

24O I gpersrmf venuiu Masa oepanMaridm lndonGia


biayaan yang melimpah, yakni pinjaman luar negeri dan "durianruntuh" harga minyak mentah yang naik sepanjang 1970-an.

Ekonomi yang tumbuh rata-rata di atas tujuh persen membuatIndonesia pemah tercatat sebagai salah satu keajaiban ekonomidtmia. Prestasi ekonomi monumental antara lain pembangunaninfrastruktur; jumlah penduduk miskin berkurang dari 50 menjadi17 persery dan pendapatan per lcapita naik dari 100 menjadi 1.400

dolar AS.

Di seluruh pelosok daerah terdapat pendidikan dasar dan pusatpelayanan kesehatan. Produksi pangan, sandang dan papanberhasil swasembada. Bahkan, Indonesia menjadi salah satunegara eksportir garmen yang terkenal. Puncak keberhasilanmemasuki era tinggal landas ditandai dengan terbang perdanapesawat CN-250 pada 10 Agustus 1995. Pesawat bermesin duadengan kapasitas 50 orang itu merupakan hasil karya insinyurIndonesia. Saat menyaksikan secara langsung bangsa Indonesiabangga dan bernapas lega roda pesawat meninggalkan landasandengan selamat.

Pada tahun 1994-1995, Indonesia mulai memasuki PJl, Keduadengan Repelita VI. Sayang di tahun ketiga terjadi krisis moneter1997. Krisis tersebut dimanfaatkan kaum akademisi dan penggiatdemokrasi sebagai momentum menurunkan Soeharto. Sadar ataskeinginan ifu Soeharto pun lengser dan menyerahkan mandatkepada wakilnya BJ Habibie.

Aspirasi penggiat demokrasi dengan melaksanakan pemilu dini(1999), membuka kebebasan berpendapat. Tokoh-tokoh reformis,Amien Rai+ Gus Dur, Megawati pun muncul. Sejumlah figur Orbaseperti Akbar Tanjung masih ikut mewarnai era reformasi. Begitujuga Ginandjar yang masih ikut mengubah UUD 1945.

9 Pe6rehiifMenuiu Mas DGprn M.iltim lndonesb | 241


Kerinduan pada demokrasi membuat reformasi bangsa Indonesia

menuju kutub ekstrem, demokrasi yang kebablasan. ]auh lebih

luas dan mendalam dibanding demokrasi barat. Mulai dari tingkatkepala desa hingga presiden dilakukan pemilihan langsung olehrakyat. Konsekuensinya jelas, ongkos demokrasi sangatbesar, mulaidari ancaman pergesekan horizontal hir-rgga disintegrasi bangsa.

Dalam demokrasi suara brang pintar dan orang idiot sama. Karena

sebagian besar bangsa Indonesia masih baru melek huruf, maka

kebanyakan wakil dan pemimpin hasil pilihan rakyat tak mampu

berbuat lebih baik dari orde baru. Presiden, Menteri, Gubemur,Bupati/lValikota dan sampai Kepala Desa hampir setiap harimenyerukan agar rakyat membuat dan menjaga keadaan suPaya

tetap kondusif. Makna kestabilan dan keamanan terasa makinsangat berharga, tetapi kian sulit diciptakan.

Pembangunan infrastruktur terhenti, bahkan semakin tak terawat.

Sekolah-sekolah Inpres yang dibangun peninggalan masa lalurusak berat. Jumlah pengangguran terus bertambah dan pendudukmiskin tidak bisa dientaskan. Demokrasi ternyata bukan jaminan

kemerdekaan ekonomi. Karena itu orang merindukan keberhasilan

nation building Soekarno dan pembangunan ekonomi Soeharto.

Rakyat kian tak sabar melihat kemajuan yang melambat sementara

bangsa lain makin maju.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Indonesia harus

kembali ketitahnya sebagai negara kepulauan. Membangun

persepsi dan visi masa depan cemerlang sebagai negara maritim.Demokrasi harus dijadikan modal melepaskan diri dari belenggu

masa lalu dan euforia realita masa kini.

Sebuah teori mengatakan bahwa sistem demokrasi di negara

dengan penghasilan per kapita rendah di bawah 6.600 purchasing

242 I gPeEpehtif Menuiu Masa oepan Maritim lndonesia


power parity (PPP) dolar AS rawan terhadap kegagalan. Negara-

negara dengan pendapatan perkapita 1.500 dolar AS, mempunyaiharapan hidup hanya 8 tahun. Negara dengan tingkat penghasilanper kapita 1.500-3.000 dolar AS, demokrasi negara tersebut hanya

dapat bertahan 18 tahun. Pada penghasilan per kapita di atas 6.000

dolar AS, daya hidup demokrasi 1/500.

Maka itu Indonesia harus segera meninggalkan daerah penuh resiko

tersebut. Pada saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ProdukDomestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2010 mencapai

3.004,9 dolar AS atauRp2T juta, yang berarti meningkat sebesar 13

persen dibandingkan dengan PDB per kapita 2009 sebesar Rp23,9

juta atau 2.349,6 AS.

Masterplan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomiIndonesia. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasanpembangunan akan menempatkan Indonesia sebagai negara majupada 2025 dengan pendapatan per kapita berkisar antara L4.250-

15.500 dolarAS dengan nilai total perekonomian (PDB) antara4,0-4,5

triliun dolar AS. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhanekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada periode 201.'J.-2074, dan

sekitar 8,0-9, 0 persen pada period e 201.5 -2025.

Pertumbuhan ekonomi tersebut harus dibarengi penurunan inflasisebesar 6,5 persen pada periode 20LL-201,4menjadi tiga persen pada

2025. Model kombinasi pertumbuhan dan inflasi ini mencerminkankarakteristik menuju negara maju.

]ika itu berjalan pertumbuhan PDB akan mengalami perbaikan, yaitudari 4,5 persen pada 2009 menjadi 6,1. persen pada 201.0, dan pada

20lL diharapkan mencapai 6,4 persen. Untuk menjadikan Indonesiasebagai highincome country dengan pendapatan per kapita mencapai

9 ParspehtifMenutu Masa Repan Madtim lndonesia | 243

14.900 dolar AS pa da2025 di perlukan pertumbuhan ekonomi tinggi,

inklusif, berkualitas, dan berkelaniutan. Pertumbuhan ekonomi

Indonesia harus berada antara 7,5-9 petsenper tahun'

MP3EI menjadi pijakan awal menuangkan komitmen bersama antara

pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan transformasi

ekonomi nasional. Upaya ini diharapkanbisa mempercepat kebang-

kitan ekonomi serta meningkatkan daya saing perekonomian

nasional di tingkat regional dan global yang semakin kompetitif.

Kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno-Hatta, pada 17

Agustus 1945, menjadi momentum penting bangkitnya bangsa

Indonesia dari tangan penjrrjahan. Sebagai negara kepulauan ter-

besar di dunia, kekuatan hrdonesia telah dikebiri kaum kolonial

lebih dari 3,5 abad. Kini saatnya Indonesia bangkit menyongsong

kejayaan negara maritim yang besar. Di usianya yangke-67 tahun

Indonesia harus sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan'

Wilayah nusantara harus kembali pada jati dirinya sebagai

negara kepulauan yang merniliki integritas tinggi. Jangan ada lagi

kesenjangan kesejahateraan antara penduduk di Pulau ]awa dengan

masyarakat terluar yang ada di perbatasan.

Namun melihat realita, Pengamat I'olitik Nasional, Fadjroel

Rachman menilai, Indonesia belum sepenuhnya merdeka, terutama

di sektor laut. Prinsip negara maritim harus segera dikembalikarU

baik dalam bentuk regulasi, kebijakan mauPun peraturan' Ini

berlaku mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah yang

ada di perbatasan. Bagi saya jika kita tidak bisa mengembalikan

posisi bangsa sebagai negara maritim, artinya Indonesia melupakan

kekuatannya. Karena memang kekuatan Indonesia ada di laut'

Maraknya pencurian kekayaan laut, bagi Fadjroel, belum menun-

jukkan Indonesia digdaya sebagai negara laut. Sudah saatnya


244 | gPspehtif Menuiu Masa DePsn Marirh lndonesia

r-='

Indonesia kembali menjadi negara maritim. Jika itu terwujud, kataFadjroel maka pencurian-pencurian ikan bisa teratasi. Karena dalamkonsep negara maritim, pertalunan laut yang diutamakan.

Tapi saat ini pertahanan laut kita keteteran, menjadi negaramaritim bagi saya bisa mengembalikan kejayaan Indonesia. Banyakindustri-industri maritim yang bisa digarap, dan itu sangat luarbiasa. saat ini kan yang diambil hanya sekadar ikan, dan belummenjadi industrialisasi.

Di era Presiden Gus Dur (Abdurrahrnan wahid), semangat negaramaritirn pemah dibangun. Tetapr, kata Fadjroef pertarunganpolitiknya sangat kuat. Ini terjadi karena upaya rnengembarikannegara maritim adalah persoalan politik.

Jika presidennya menyatakan Indonesia sebagai negara maritim,dengan semua kegiatan sosial, politik, ekonomi, budaya danpertahanan yang berbasis kelautan, negeri ini bisa bergerak cepat.Yang ditakuti negara luar secara geopolitik kan laut kita. Tapi itujuga bisa menjadi kelemahan kita. saat ini kenyataannya laut adalahkelemahan kita.

Fadjroel yang kerap mengkritik pemerintah mengemukakarlmaindset salah yang dijalankan pemerintahan orde baru menjadifaktor utama. Ini bisa dilihat dari cara memusatkan pertahanan dankeamanan negara di darat. padahal, setelah demokrasi .berjalarr,

tidak ada lagi musuh internar. Sekarang saatnya pertahanan negaradipusatkan di laut.

Ditilik dari sejarah, tidak terbantahkan Indonesia adalah negaramaritim. Hal ini bisa dilihat di kerajaan sriwijaya yang begitu kuatdan disegani bangsa lain. Kesalahan ini bukan lagi berurvsan padapejabat kecil. Karena pejabat di daerah sebetulnya akan mengikuti


9 p6p.hdf Menuiu Mas DSan M.rtiim tndonGh | 245

apa yang disampaikan pemerintah Pusat' Jika presidennya

mengatakan, Indonesia adalah negara maritim, maka semua alokasi

APBN kita arahkan untuk membangun kelautan.

Menurut Fadjroel, presiden itu tugasnya hanya dua, memilih dan

bertindak. Memilih negara maritim dan bertindak bahwa Indonesia

adalah negara maritim. Ke bawahnya, semua UU, perda dan lainnya

pasti akan ikut.

Hal senada dikatakan pakar kelautan Institut Pertanian Bogor

(IPB), Dietriech G Bengen. Menurutnya, Indonesia harus kembali

ke sejarah. Belum jayanya Indonesia terutama di laut, karena telah

mengingkari sejarah bangsa. Padahal, secara jelas bangsa ini besar

sebagai negara kepulauan yang diwujudkan dalam bentuk negara

maritim. Suka tidak suka, itu adalah realitas yang harus diterima'

"sebagai negara kepulauan tentu saja bagian terbesar adalah laut'

Maka harus kita bangkitkan bangsa yang memPunyai kapasitas

kemaritiman " tegas Dietriech.

Sejarah telah menunjukkan bahwa Indonesia Punya kapasitas

kejayaan seperti era Sriwijaya. Dietriech menyayangkan setelah

sekian lama bangsa ini clijajah, tidak kembali pada jati dirinya'

Sehingga, bisa dikatakan laut terlupakan. Orientasi kita membangun

daratan. Padahal darat ini bagian dari kepulauan. Hubungan antara

satu pulau dengan pulau lain tidak bisa lepas dari laut. Untukmasa depan, wajib segera membangun laut, dan kita tidak bisa

mengingkari itu.

Padahal, menurut Dietriectu ada momentum bagi Indonesia untuk

kembali menjadi bangsa maritim. Bisa diingat krisis Indonesia

pada1998, hampir semua sektor ambruk. Hanya sektor perikanan

dan kelautan yang tumbuh secara positif. Era reformasi, adalah

moinenhrm yang paling tepat kembali pada sejarah bangsa ini. Mari


246 | e aempemf Uenuiu Masa Depan Madlim lndonsia


membangun laut untuk membangkitkan kejayaan bangsa Indonesia.Sayang, momentum yang baik tidak dibarengi keseriusan. Terlihatpemahaman kita terhadap sektor kelautan sangat kecil. Padahalorang lain memahami kita mempunyai potensi yang luar biasa, koktidak bisa memanfaatkannya.

Indonesia memang sudah merdeka baik secara de facto maupunde jure. Tetapi, apakah bangsa ini sudah mengisi kemerdekaan?Itulah yang belum terlihat. Belurn dimanfaatkannya kekayaanlaut menjadi bukti. Apakah ini kesalahan dari pemimpin bangsa?Dietriech melihat di zaman Soekarno pernah dilanda krisis. Padawaktu itu, Soekarno mengatakan, apa yang bisa menyelamatkanbangsa ini. Jawabannya singkaf lautlah yang bisa menyelamatkanbangsa. Laut inilah yang sebenamya kekuatan kita.

Pemimpin pasca Gus Dur, kata Dietriech, kurang memahami lautdengan baik. Buktinya bisa dilihat apakah ada pemimpin yang betul-betul mempunyai pemalr.aman dan semangat untuk membangunkekuatan laut, Dietriech tidak melihatnya. Perlu ada revitalisasi,bukan revolusi.

Revitalisasi untuk membangun kembali bahwa b4ngsa ini adalahbangsa maritim, sehingga semangat jiw4 etos maritim betul-betultergambar dalam setiap langkah. Semangat untuk membangkitkanitu, lanjut Dietriech, sudah diterapkan di perguruan tinggiterutama kampus yang berbasis kelautan. Mereka sudah terlihatuntuk mengangkat itu. Tapi, masih ada kesenjangan dalam halmengaplikasikan tataran teori. Padahal, para akademisi sebetulnyabisa mendorong. Contohnya, apakah mahasiswa kelautan sudahmelakukan praktik di pulatr-pulau terluar agar menjiwai semangatmaritime? Saya katakan belum juga. Harus ada dukungan yang baikdari kementerian maupun lembaga lain yang membuat mahasiswabisa kerja lapangan di wilayah terluar.

gPer5pehtif Menuiu Ma* mpan Maddm lndonela I 247

UNDANG UNDANG KELAUTAN: PERLUKAH?

UNDANG UNDI\NG KELAUTAN: PERLUKAH?

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memilikiwilayah laut seluas 5,8 juta km2, terdiri dari wilayah teritorialsebesar 3,2 jttaktn2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,7

juta km2. Namun pada kenyataanny4 Rancangan Undang-undang(RUU) Kelautan yang akan memayungi wilayah maritim Indonesia

belum juga selesai.

Melihat cakupan wilayah nusantara yang begitu luas, Indonesia

memiliki keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial.

Di dalamnya terhampar 17.504pulau dengan garis pantai sepaniang

81.000 km. Sebagai negara rrraritim dengan luas lautan dua pertiga

dari daratan, Indonesia sudah semestinya memiliki Payung hukum

untuk kesejahteraan rakyat dan melindungi wilayahnya dari

ancaman luar.

Namury RUU Kelautan hingga kini belum tuntas. Padahal Undang-

undang (UU) Kelautan atau lebih tepat disebut UU Maritimmemitiki fungsi sangat strategis. Jika UU ini rampung, pemerintah

dan stakeholders bisa menjalankan pembangunan di wilayahlaut Indonesia secara terkoordinasi. Lembaga kementerian 'dalammenjalankan tugasnya tidak akan tumpang tindih karena sudah

diatur dalam UU tersebut.

Karena ihr, Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera mengesahkan RUU Kelautan

dan seharusnya namanya UU Maritim. Hal tersebut didasari karena

Lrdonesia sejak merdeka lahir sebagai negara kepulauan dalam

satu wadah NKRI (Negara I(esatuan Republik Indonesia)' Bahkan

wilayah Indonesia telah mendapat pengakuan dunia melalui

Deklrasi Djuanda 1957 daTTUNCLOS 1982.

248 | e nespetrufue.ruiu Mae oepan Maddm lndonsia


Perubahan pimpinan nasional dari orde lama ke orde baru telahmengubah arah kebijakan pembangunan dari Marine Based Orientedlce Land Based Oriented. Pemerintah orde baru mengubah Indonesiamenjadi negara kepulauan yang berorientasi daratan.

Tidak hanya itu, sejak era orde baru, kebijakan pembangunan negarakepulauan diubah menjadi negara agraris yang bervisi kontinental(inward looking).Ini sudah salah arah. Negara kepulauan sejatinyamenganut visi maritim (outward looking).

Undang-undang Kelautan yang akan disahkan itu harus me-ngembalikan arah kebijakan pembangunan nasional ke orientasipembangunan menuju Indonesia sebagai negara maritim. Bukanlagi negara agraris. Anggota DPR RI khususnya Komisi IV yangn'rembidangi kelautan agar benar-benar memahami kondisi realIndonesia sebagai negara kepulauan. Kita (Indonesia) harus menjadi"negara maritime" yang kuat sehingga martabat kita sebagai bangsayang besar tidak diinjak-injak negara tetangga. Bahkary kita harusmemaksa dunia menghormati dan menghargai Indonesia sebagainegara paling strategis di dunia.

RUU Kelautan merupakan program legislasi DPR yang seharusnyaselesai pada 201.0, sesuai dengan Prolegnas 2OlA-2014. Narirun,hingga kini belum ada pembahasan komprehensif yang dilakukananggota legislatif.

Letak geografis Lrdonesia yang sangat strategis sebagai jalur lalulintas perdagangan dunia, memerlukan kebijakan pengelolaandan pemanfaatan wilayah laut secara maksimal. Ditambah sumberdaya alam hayati dan non hayati yang melimpah, seharusnya bisadimarrfaatkan dengan baik. Bahkan, Deklarasi Djuanda 1957 danUNCLOS 1982 menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauandengan potensi ekonomi maritim sangat besar.

9 PeEpehdf Menuiu Ma$ Depan Maddm tndonesta | 249


Konsep Negara Kepulauan (Nusantara) membelikan Indonesia

anugerah yang luar biasa. Letak geografis yan8 strategis, di antara

dua benua dan dua samudora, sekitar 70 persen angkutan barang

dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan

sebaliknya, harus melalui perairan nusantara. Selain itu, wilayah

laut yang demikian luas memiliki sumber daya alam yang luar

biasa, seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, minyak, mineral

langka dan gas bumi.

Sudah semestinya dalam Penyusunan RUU Kelautan tidak ada

aturan. yang tumpang tindih dengan perundang-undangan yang

telah ada. RUU Kelautan secara kompleks mengatur pengelolaan

laut, di antaranya terkait perikanary pertambangan, pelayaran,

industri kelautan, pariwisata, penegakan kedaulatary dan perlin-

dungan laut.

Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bambang susilo

mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan draf RUU Kelautan

yang selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dan pembahasan

DPR bersama pemerintah. Menurut Bambang, jika sudah di-

undangkan, RUU Kelautan akan menjadi pedoman bersama da-

lam menyelesaikan beberapa persoalan di bidang kelautan' Se-

hingga pembangunan kelautan dapat dilaksanakan secara bptimal

dan berkelanjutar; dengan memberikan nilai ekonomi bagi pem-

bangunan nasional.

Diakui Bambang, selama ini pembangunan dibidang kelautanba-

nyak yang tumpang tindih sehingga sering menimbulkan konflikkewenangan antar sektor. Meski demikian, pengelolaan bidang

kelautan te.tap harus ditangani lebih dari satu kementerian.

Sayangnya, saat ini pembangunan nasional di bidang kelautan

masih memperoleh porsi vang relatif kecil dibandingkan sektor-

sektor lain.

25O I s mspetrtif uenuiu Masa DePan Maddm lndonEia


Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk KeadilanPerikanan (Kiara) Riza Damanik mengemukakary RUU kelautandiharapkan meneguhkan kebijakur kelautan. Namun, substansiRUU tersebut masih berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada.

Aturan mengenai konservasi misalnya, sudah diatur dalam UUNo 45/2009, tentang Perikanan. Ketentuan tentang kedaulatan lautsudah diatur dalam UU No 611996, tentang Perairan Indonesiadan UU No 171985, tentang Ratifikasi Konvensi Hukum LautInternasional.

UU Kelautan Payungi Masyarakat Maritim

Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah G)PD), Bahar Buasanmengatakan, RUU Kelautan secara khusus menjadi payung hukumbagi nelayan di daerah, seperti di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Nelayan di sana sering dirugikan akibat penambangan timah di laut.

RUU Kelautan ini bisa menjadi payung hukum bagi nelayan. Merekaakan terlindungi atas aktivitas penambangan timah di laut yangmenyebabkan kerusakan terumbu karang. Hal ini berpengaruh atasminimnya hasil tangkapan ikan nelayan.

Bahar mengatakary dengan RUU ini perusahaan atau penambangyang melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenakansanksi. Selama ini sanksi yang diberikan terhadap kerusakan danpencemaran laut baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).Karena itu, RUU Kelautan sangat penting, karena negara Indonesiamerupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi lautsangat besar, yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untukkesejahteraan masyarakat terutama nelayan.

9 Pe6FhtitMenuiu Masa oepan Maritim lndonesia | 251


RUU Kelautan adalah Peraturan yang sangat vital. Mengingat

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. selain itu,

letak geografis Indonesia sangat strategis, karena merupakan jalur

lalu lintas perdagangan dunia.

Sangat diperlukan peraturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah

laut hrdonesia secara maksiaral yang ditujukan untuk kepentingan dan

kesejahteraan rakyat. ]ika RUU Kelautan ini sudah disahkan menjadi

IJU, para nelayan bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas'

!

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel, Yulistio mengatakan,

nelayan harus dilindungi dengan payung hukum yang satu sehingga

kesejahteraannya lebih teriamin. Selain adanya kepastian tentang

sanksi bagi para penambang yang merusak habitat laut, IIUU

Kelautan juga mengatur )<epentingan distribusi hasil perikanan'

Pemerintah wajib mengaturnya, sehingga tidak merugikan nelayan

dan budidaya laut lainnya.

DPR Sibuk Manuver Politik Lupakan RUU Kelautan

Terbengkalainya Rancangan Undang-undang (RUU) Kelautan ka-

rena ketidakseriusan dan ketidakmengertian Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) RI terhadap kondisi real wilayah Indonesia' Mereka

lebih mengutamakan pembangunan di sektor daratan. Sementara

pandangan Indonesia sebagai negara maritim dianggap para wakil

rakyat sebelah mata.

Anggota Komisi nr DPR RI Fraksi Hanura, Muradi Darmansyah

beralasan, pihaknya belum membahas mengenai RUU kelautan,

karena Komisi rv masih membahas uu Pangan dan Pembalakan Liar.

Bicara mengenai adanya usulan menjadikan UU Maritimbaginya sah-

sah saja. Sekadar wacana, karena kita akan memilih yang terbaik'

252 | feespefrnruenuiu Ma$ Depan Mad[m lndon6la


Menurut Muradi, mernbahas RLIU Kelautan secara otomatismembahas mengenai maritim dan dunia internasional. Hal tersebut

sudah tertuang dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang sudahdiratifikasi Komisi IV.

Muradi mengatakan, yang diatur dalam UU Kelautan, yaitu,bagaimana memberdayakan laut untuk kesej ahteraan bangsa. Seperti

masalah pencurian ikan. |adi, yang dimaksud UU Kelautan adalah

UU yang mengatur untuk kemakmuran. Semua menjadi prioritas.Kita urus di darat, di laut juga perlu. Kalau untuk hutan, jika tidakcepat dibuat UU akan rnenjadi masalah serius dalam pembalakan.

Itulah yang menjadi fokus UU yang sedang diselesaikan oleh KomisiIV, sehingga UU Kelautan itu masih belum pasti kapan selesainya .

Menanggapi terbengkalainya penyelesaian RUU Kelautary Profesor

Kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Indra |ayamengatakary sudah tidak aneh lagi jika ada kelambatan pemerintahdan DPR dalam pembahasan laut. Saya kira DPR memandangmasalah kelautan terlalu kompleks, karena lintas sektoral. Dikalangan DPR sendiri tidak ada kesamaan visi bahwa laut sebagai

salah satu sektor yang harus diprioritaskan. Belum terlihat DPR

sampai ke situ dan masih sangat lernah.

Indra menilai, sangat sulit orang-orang yang ingin memajukankelautan meniadikan UU Kelautan menjadi UU Maritim. Ini karena

tidak ada kemauan serius dari DPR untuk membahas RUU Kelautan.

DPR se-ndiri terlihat masih sangat tergantung terhadap lembaga

eksekutif. Selama pemerintah tidak serius dalam pembangunanlaut. Sangat sulit mewujudkan UU Maritirh.

9 Per.pehrlfMenulu Ma* oepan Maritim tndonsia | 253

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA SESUNGGUHNYA?

!

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIASESUNGGUHNYA?

Berapa jumlah pulau di Indonr:sia? Menjadi pertanyaan yang sangat

sulit dijawab. Sebab, pemerintah belum sepakat berapa jumlahpulau yang tersebar di negeri ini. Data yang dimiliki KementerianPertahanary tercatat ada17.5(14 pulau. Di kementerian lain jumlahini berbeda.

Pulau-pulau di Indonesia terbentuk pada zaman Miocene (12 juta

tahun sebelum masehi); Palaeocene (70 jutatahun sebelum masehi);

Eocene (30 juta tahun sebelum masehi); Oligacene (25 juta tahunsebelum masehi). Seiring dengan datangnya orang-orang daritanah daratan Asia, maka Indonesia dipercaya sudah ada padazarnafl Pleistocene (4 juta tahun sebelum masehi).

Pulau-pulau terbentuk sepanjang garis yang berpengaruh kuatantara perubahan lempengan tektonik Australia dan Pasifik.Lempengan Australia berubah lambat naik ke dalam jalan kecillempeng Pasifik, yang bergerak ke selatan, dan antara garis-garis ini terbentanglah pulau-pulau Indonesia. Ini membuatIndonesia sebagai salah satu negara yang paling banyak berubahwilayah geologinya di dunia. Pegunungan-pegunungan yangberada di pulau-pulau Indonesia terdiri lebih dari 400 gunungberapi, di mana 100 diantaranya masih aktif. Indonesia menga-lami tiga kali getaran dalam sehari, gempa bumi sedikitnya satukali dalam sehari, serta sedikitnya satu kali letusan gunungberapi dalam setahun.

Ribuan pulau di Indonesia terbentuk dan tersebar luas. Mulaidari pulau kecil, pulau besar sampai dengan pulau pasurlg-

surut mewarnai indahnya alam Nusantara. Kondisi geografis inimenjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

254 | onerspemf uenuiu Masa Depao Maritim lndonesia

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA SESUN6GUHNYA?

Namun, buruknya penataan clata mengenai jumlah pulau membuatsimpang siur. Data jumlah pulau yang diyakini selama ini adalah77.504 pulau dan 17.480 pulau. Namun, tidak sedikit yang ragudengan memilih menyebutkan jumlah pulau di Indonesia dengankalimat "lebih dari 17.000 pulau".

Polemik mencuat karena jumlah pulau di Indonesia dari tahun ketahun sering mengalami perubahan. Sebagai bukti, pada 1968-1.987,

perrrerintah mengklaim Indonesia terdiri atas 73.667 pulau. Pada

9 PerspehrifM€nuiu Masa oepan Marilim lndonesia | 255

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA SESUNGGUHNYA?

l972,Lernbaga Ilmu Pengetahuan Lrdonesia (LIPI) mempublikasikan

bahwa hany a6.127 pulauyang telah mempunyai nama. Publikasi initanpa menyebutkan jumlah pulau secara keseluruhan. Selanjutnyapada1987 , Pusat Survei dan Pemetaan ABRI (Passurta) menyatakan,jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504. Dari jumlah itu hanya

5.707 ptiau yang telah memiliki nama.

Pada 1992, giliran Badan Kordinasi Survei dan Pemetaan Nasional(Bakosurtanal) menerbitkan'Gazetteer Nama-nama Pulau dan

Kepulauan hrdonesia'. Mereka mencatat hanya 5.489 pulau yang

telah memiliki nama. Kemtrdian pada2002, Lembaga Penerbangan

danAntariksa Nasional (Lapan), berdasarkan citra satelit mengklaimjumlah pulau di hrdonesia adalah L8.306 buah. Disusul'KementerianRiset dan Teknologi, pada 2003. Berdasarkan citra satelit mereka

menyebutkan Indonesia memiliki 18.110 pulau.

Pada 2004, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, merilisbahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504buatu dan 7.870 diantaranya telah memiliki nama, sisanya 9.634 pulau belum dinamai.Pada Agustus 2009, jumlah pulau kembali dikoreksi KementerianKelautan dan Perikanan (KKP). Menteri KKP saat itu, FreddyNumberi menyatakan, pulau di Indonesia berjumlah 17.480buah.Dari jumlah tersebut baru 4.891 pulau yang telah diberi ndrna dan

didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Ironisnya, pada Agustus 2010, Kementerian Kelautan dan Per-

ikanary merevisi jumlah pulau di negeri ini, dari 17.480 menjadihanya 13.000. Lalu, berapa sebenarnya jumlah pulau yang dimi-liki Indonesia. Kenapa ciatanya berubah-rubah? Kondisi ini tidakhanya membingungkan masyarakat umum, tapi juga berimbasterhadap sistem pendidikan di sekolah. Karena setiap Pertanyaanjumlah pulau diajukan, tidak ada jawaban yang pasti. Merekadibuat bingung.

256 | 9kEFffif MenuluMasa DepanMaridm lndoneria

BERAPA JUMLAH PULAIJ INDONESIA SESUNGGUHNYA?

Polemik jumlah pulau di Indonesia disebabkan perbedaan penger-tian tentang pulau yang dijadikan acuan dan metode survei. Selain

itu, banyak nama-nama pulau yang sama atau bahkan satu pulaudisebutkan dalam dua atau lebih narna yang berbeda.

Sejak 2006, berdasarkan Keputusan Presiden No 11212006 telah di-bentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Tim yang terdiriatas Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri,

Menteri Kelautan dan Perikanary Menteri Pendidikan Nasional dan

Bakosurtanal (sebagai Sekretaris) tersebut menjadi lembaga yang

memiliki otoritas dalam penetapan nama-nama geografis (National

Authority On Geographical Names) di Indonesia.

Hasil kerja Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yangrnasih dikebut hingga kini adalah penyusunan toponimigeografis Indonesia yang akan dituangkan dalam sebuah Pera-

turan Pemerintah tentang Toponimi. Dalam Perpres ini akan me-

nerangkan penambahan rupa bumi, termasuk mencantumkanjumlah dan nama-nama pulau yang dimiliki Indonesia. Selainitu tim ini juga bertugas mendaftarkan jumlah dan nama-namapulau Indonesia ke PBB.

Hasil survei dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan ilanPerikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia hanya memilikisekitar 13.000 pulau yang menyebar dari Sabang hingga Merauke.Penurunan jumlah pulau ini tidak berkaitan dengan hilangnyapulau akibat kenaikan muka air lauf atau karena penggalian pasir

laut. Sebelumnya, data yang sering dijadikan rujukan menyebutkansebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki77.504 pulau.

Jumlah pulau dan nama-nama pulau yang ada di Indonesia masihjadi tanda tanya besar. Data yang dimiliki pemerintah pun belum

9 PeEpehtifManuiu [la* Depan Marlim lndoncia | 257

BERAPA JUMLAH PULAU INDONESIA 5E5UI'IGGUHNYA?

sinkron. Sangat disayangka::r masih ada pulau yang belum bernama

di sebuah negeri yang 70 persennya diisi lautan. Jangan sampai

kasus Sipadan dan Ligitan terulang kembali-

Tercata! sekitar tahun 2006-2007 mulai dibentuk tim Toponimi lintas

institusi yang tugasnya mengidentifikasi pulau-pulau RI sesuai

dengan kaidah penamaan <lan identifikasi pulau yang diakui oleh

PBB. Akhir tahun 2010, jumlah yang diverifikasi oleh tim Toponimi

tersebut adalah 13.487 buah pulau. Temyata banyak pulau yang

selama ini ada salah identifikasi, nama ganda, termasuk gunakan

bahasa daerah. Jumlah inilah yang kemudian dikirimkan ke PBB

untuk mendapatkan pengakuan formal.

Pendataan pulau masih sangat simpang siur. Interpretasi citra

satelit juga punya bias, khususnya ketika awan atau karang yang

ada di permukaan larit, kadang diinterpretasikan sebagai pulau

juga. Semenjak hilangnya Sipadan Ligitan dan beberapa pulau yang

tenggelam, data jumlah pulau sekitar 17 .504, dengan menggunakan

argumen data dari Kementerian Dalam Negeri.

Bakosurtanal dan Lapan juga mulai aktif melakukan pemetaan,

khususnya menggunakan teknologi interpretasi citra satelit. Mereka

mengklaim ada 18.200 buah pulau. Namun diralat, dan akhimya

diserahkan kepada Presiden Megawati soekamoputri (saat itu)

dengan jumlah pulau 18.100 buah. Namun, Megawati tidak jadi

mengumumkannya.

Pemerintah kala itu mempertimbangkan, PBB tidak begitu saja

mengakui klaim sebuah negara. Ada kaidah mengidentifikasi sebuah

pulau, misalnya nama, koordinat, dan berbagai aturan lainnya'

P"r,*uurr pulau harus mengikuti Resolusi PBB yang iadi prosedur

tetap, baik proses, pengumpulan info, dan strategi verifikasinya.

Misalrry4 pulau harus diktmiungi dan dianggap sah jika diucapkan

258 | f ferspntf uenuiuMasa D€Fn Madth lndond

BERAPA JI'MI"AH PULAU I'{DONESIA SESUNGGUHNYA?

minimal dua orang penduduk lokal dengan Pensgunaan dialekyang persis. Sementera defenisi tentang pulau yang dimaksudmmgacu UNCLOS, yaitu dikelilingi air laut, alamiah, dan tetap

muncul di atas pasang surut ter(rnggi.

!

9 Fdrr.*f lildl|crar O*rt U:q mnt l 59

bab v politik dan kebijakan

Documents