kebijakan perdagangan nasional dalam ......direktorat perundingan asean, kementerian perdagangan ri...
TRANSCRIPT
Direktorat Perundingan ASEAN,
Kementerian Perdagangan RI
Makassar, 24 April 2018
KEBIJAKAN PERDAGANGAN NASIONAL
DALAM KERANGKA KERJASAMA
SUBREGIONAL, MEA dan RCEP
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia2
MEA
RCEP
SUBREGIONAL
OUTLINES
PERUNDINGANPERDAGANGANINDONESIA
Indonesia-Pakistan PTAImplemented: 2013
Current status: Review process
Target: Conclude in 2017
Indonesia-Japan EPAImplemented: 2008
Current status: General Review
Target: Conclude in 2017
Indonesia-European Union CEPACurrent status: 3rd Round of Negotiation
(September 2017)
Target: 2018
Indonesia-Australia CEPACurrent status: 8th Round of Negotiation
(August 2017)
Target : November 2017
Indonesia-Chile CEPACurrent status: 4th Trade in Goods (TIG)
Negotiation (August 2017)
Target: End 2017
Indonesia-Iran PTACurrent status: 4th Round of Negotiation
(September 2017)
Target: 2017/Early 2018
Indonesia-EFTA CEPACurrent status: 12th Round of Negotiation
(March 2017)
Target: 2017/Early 2018
CEPA = Comprehensive Economic Partnerhip Agreement; EPA = Economic Partnership Agreement, PTA = Preferential Trade Agreement; CECA = Comprehensive Economic Cooperation Agreement; FTA = Free Trade Agreement; TIGA = Trade in Goods Agreement
PERUNDINGAN SAAT INI PERUNDINGAN YANG DIRENCANAKAN
Indonesia-Turkey CEPACurrent status: Launched (July 2017,
1st Round Oct 2017)
Indonesia-Mozambique PTACurrent status: Proposed (2017)
Indonesia-Egypt PTACurrent status: Proposed (2018)
Indonesia-Nigeria (ECOWAS)
PTACurrent status: Proposed (2017)
Indonesia-Sri Lanka PTACurrent status: Joint Feasibility Study
(2017)
Indonesia-Bangladesh PTACurrent status: Proposed (2017)
Indonesia-Taiwan ECACurrent status: Review Feasibility Study
Indonesia-EAEU TIGACurrent status: Proposed JSG (2017)
Indonesia-Kenya (EAC) PTACurrent status: Proposed (2017)
Indonesia-SACU PTACurrent status: Proposed (2017)
Indonesia-GCC FTA/CEPACurrent status: Proposed (2017)
PERJANJIAN DALAM PROSES REVIEW/IMPROVEMENT
Regional Comprehensive
Economic PartnershipCurrent status: 19th Round of Negotiation
(July 2017)
ASEAN ECONOMIC
COMMUNITYImplemented: 1 Jan 2016 – 31 Dec 2025
Current status: Deepening Integration
Target: conclude in 31 Dec 2025 (with annual target)
FenomenaTrump: sentimen populis cenderung menguat
BREXIT: keresahansocialdi beberapa negaraEU
Tantangan dalam negeri: infrastruktur dan suprastruktur ekonomi yang menunjang daya saing ekonomi nasional
Economic Outlook 2017 tidak
terlalu menjanjikan: Tantangan Menghadapi
Resiko Global, KemenPPN/Bappenas
tingkatkaninvestasi dan konsumsi
domestik
Regional and global supply chains.
Internet of Things (Revolusi Industri ke-4)
Proteksionisme meningkat, persaingan menajam, masa depan sistem perdagangan dunia di bawah WTO belum juga jelas.
LINGKUNGAN REGIONAL DAN GLOBAL TERUS BERUBAH
1967
1977
MEA 2025
Terbentuknya
ASEAN
ASEAN – PTA
Preferential
Trading
Arrangement
1992
ASEAN
Free Trade
Area
(AFTA)
1995
ASEAN
Framework
Agreement
on Services
(AFAS)1997
ASEAN
Vision 2020
1998
2003
Bali Concord
II – ASEAN
Economic
Community
(AEC)
2007
ASEAN
Charter &
AEC
Blueprint
2009
Roadmap for
ASEAN
Community
(APSC, AEC,
ASCC)
2011
Bali Concord
III
MEA 2015
3 Visi ASEAN Komunitas ASEAN : 1. ASEAN Economic Community (AEC)2. ASEAN Political-Security Community (APSC)3. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)(ASEAN Summit, Bali, October 2003)
Satu Wilayah yang Stabil danMakmur dan Kompetitif denganPerkembangan Ekonomi yang adildan Pengurangan Kemiskinan danKesenjangang Sosial dan Ekonomi(ASEAN Summit, Kuala Lumpur,Desember 1997)
4 Pilar MEA 2015
5 Pilar MEA 2025
RCEP & AFEED
ASEAN
Investment
Agreement
(AIA)
ASEA
N @
50
4 Pilar Cetak-biru MEA 2015 5 Pilar Cetak-biru MEA 2025
1. Pasar tunggal berbasisproduksi kawasan
1. Ekonomi yang terintegrasi dan terpadu
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif
2. Kawasan yang inovatif dan dinamis; serta
3. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral
3. Pembangunan ekonomiyang merata
4. Kawasan yang tangguhberorientasi dan berpusat padaSDM
4. Integrasi dengan ekonomiglobal
5. ASEAN yang global
MASYARAKAN EKONOMI ASEAN (MEA):
Cetak-biru 2015 & 2025
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia7
Situasi Terkini Tarif Indonesia: 1. Sejak 2010, tariff 0% untuk hampir semua produk (98.87%) untuk kelompok IL. Yang
belum 0% sebesar 1,13% kec. MINOL, Beras dan Gula;2. HSL (beras 25%, gula 5 -10%), GEL ( Minuman Alkohol MFN), namun Negara ASEAN
meminta untuk dipindahkan ke IL karena Indonesia memproduksi Minuman Akohol.
PERKEMBANGAN TARIFF DI ASEAN
8
AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEPA AKFTA
Indonesia 94% (2025) 92% (2018) 50% (2022) 91% (2024) 91% (2016)
Australia 100%
China 95%
India 79%
Japan 92%
Korea 90%
NZ 100%
Average FTA 96% 94% 80% 93% 93%
Note: Rata-rata komitmen liberalisasi tarif Indonesia adalah 83,6% (5 ASEAN+1 FTAs)
Manfaat Kerja Sama ASEAN+1 FTAs
1. Pembukaan Akses Pasar di Negara Mitra Utama Dagang Indonesia dalam konteks
ASEAN (RRT, Jepang, Korea, Australia, NZ, dan India);
2. Penghapusan hambatan tarif dan non-tarif;
3. Peningkatan kinerja perdagangan dan ikut serta dalam Global Value Chain;
4. Meningkatkan arus investasi (FDI).
Global Economic Outlook: AEC, RCEP dan TPP
Note: The combined GDP of RCEP economies has even surpassed the combined
GDP of Trans-Pacific Partnership (minus US) economies in 2016 with the withdrawal
of the US (US$ 23.8 trillion vs US$ 10.2 trillion). The continued impressive growth,
particularly in China, India and Indonesia, it is believed that the total GDP of RCEP
economies will exceed 100 trillion US Dollar by 2050, which is almost double the
projected outlook of TPP economies.
Perbandingan GDP Beberapa Mega FTA
11
Profil Perdagangan
Indonesia dan ASEAN, RCEP, TPP
RCEP: Historical Background
• ASEAN has free trade agreements with six partners: China
(ACFTA), Korea (AKFTA), Japan (AJCEP), India (AIFTA),
Australia and New Zealand (AANZFTA).
• RCEP established to broaden-deepen the engagement
among parties and to enhance parties’ participation in
economic development of the region. It was built upon the
existing ASEAN+1 FTAs to strengthen economic linkages and
to minimize development gap among the parties.
• The objective of launching RCEP negotiations is to
achieve a modern, comprehensive, high-quality and
mutually beneficial economic partnership agreement
among the ASEAN Member States and ASEAN’s FTA
Partners.
• Initiated by Indonesia as ASEAN Chair in 2011. In August
2012, the Guiding Principles and Objectives for Negotiating
RCEP has been endorsed by the Ministers. The RCEP
negotiations launched by Leaders during the 21st ASEAN
Summit and Related Summits in Phnom Penh, Cambodia in
November 2012.
• The negotiation began in 2013 and (in the beginning) it was
expected to be concluded by the end of 2015.
• Indonesia is the chair of Trade Negotiating Committee
(TNC)-RCEP
1
ATIGA
ACFTA
AJCEP
AIFTAAANZFTA
AKFTA
ATIGA
ACFTA
AJCEP
AIFTAAANZFTA
AKFTA
@Tim Tarif
COMPARISON BETWEEN RCEP AND EXISTING FTA
Note: RCEP tidak menghilangkan FTA yang ada namun akan menjadi FTA baru. Negara anggota dapat memilih apakahakan menggunakan skema RCEP atau FTA yang ada. Dengan RCEP, negara-negara industri manufaktur akanmemainkan peranan lebih dominan dan lebih leluasa memanfaatkan pasar negara lain.
Estimasi Manfaat dari RCEP: Hasil Kajian CSIS
• RCEP menawarkan harmonisasi
antara berbagai skema FTA yang saat
ini berlaku
• Selain itu, RCEP juga memberikan
kesempatan untuk menurunkan
hambatan bea masuk dan NTB yang
saat ini masih tinggi di beberapa mitra
dagang Indonesia
• RCEP juga menawarkan program
kerjasama dan pengembangan
kapasitas
• Dapat menjadi peluang untuk
pengembangan produk Indonesia
sesuai standar internasional
• Manfaat RCEP di tengah
proteksionisme. Saat RCEP berjalan
dan anggotanya mengurangi
hambatan perdagangan, ASEAN
mendapatkan keuntungan hingga 4%
PDB.
Peningkatan Posisi Tawar Indonesia
• RCEP merupakan skema perjanjian kerjasama regional/multilateral;
• ASEAN merupakan inisiator dan pendorong kerjasama tersebut;
• Ini merupakan inisiatif yang menentukan Centralitas dan Leadership ASEAN
dalam skema integrasi ekonomi internasional;
• Bersama ASEAN, posisi tawar Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan jika
Indonesia menempuh skema bilateral;
• Keberhasilan RCEP juga akan meningkatkan posisi Indonesia dan ASEAN
terhadap mitra ekonomi lainnya, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan
lain-lain
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia16
NTMs: Semua kebijakan selain tarif yang berpengaruh ekonomi terhadap komoditiperdagangan Internasional, sering ditengarai menimbulkan distorsi, shg mengurangimanfaat dari perdagangan internasional. (UNCTAD 2012)*
NTBs: ditujukan untuk melindungi atau membantu produser domestik denganmembuat proses importasi atau eksportasi menjadi sulit dan membutuhkan biayabesar, mis. Import licensing, preshipment inspection, Kuota, dll.
Dampak Positif: Melindungi para pelaku usaha dan produsen local dari persainganimpor, serta melindungi kesehatan masyarakat, keamanan dan lingkungan. Di negaramaju umumnya NTMs dipakai untuk melindungi produk-produk pertanian,sedangkan bagi negara berkembang untuk melindungi produk-produk hasilmanufaktur. Hambatan seperti kuota juga sering dimanfaatkan untuk memperbaikineraca pembayaran pembayaran yang defisit.
Dampak negative: Mengurangi keuntungan, membutuhkan biaya yang besar,inefisiensi wait, Negara yang terpengaruh dapat menerapkan countermeasuresproteksi
Non Tariff Measures (NTMs), Why Matters?
*United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang bertugas untuk mengkompilasi dan
mengklasifikasikan NTMs, mencakup kebijakan impor dan ekpor baik yang bersifat teknis dan non teknis
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia17
Kebijakan NTMs di ASEAN
Bab 4 ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) ttg NTMs, namun tidak ada definisi
yang jelas mengenai NTMs dan NTBs di ATIGA Pasal 40 ATIGA, mengatur prinsip
dasar NTMs di ASEAN, yaitu: setiap Negara ASEAN tidak bisa mengadopsi atau
menerapkan NTMs kecuali yang diperbolehkan di WTO atau di ATIGA; serta memastikan
adanya transparansi dan setiap kebijakan baru atau modifikasi dari kebijakan yang
berlaku harus dinotifikasi.
Penanganan NTMs di ASEAN: 1. AMS menotifikasi NTMs ke Sekretariat ASEAN;2. Melaksanakan prinsip transparansi untuk penerapan NTMs dan update NTMs (melalui
National Trade Repository dan ASEAN Trade Repository).3. Coordinating Committee on ATIGA (CCA)/WGs lainnya (selain CCA, juga ada ASEAN
Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ), ASEAN Committee on Sanitaryand Phytosanitary (AC-SPS)) melakukan review jika ternyata ada NTMs yang dilaporkansebagai NTBs oleh Negara lain.
4. Jika terindentifikasi sebagai NTBs, Negara ASEAN yang terkait harus melakukan upaya untukmengurangi dan menghapus NTBs tersebut sesuai dengan aturan di ATIGA.
5. Penanganan NTMs melalui website ASSIST (ASEAN Solution for Investment, Services
and Trade)
6. Mengikuti Klasifikasi NTMs berdasarkan UNCTAD. Saat ini dalam proses update sesuai
versi 2018
7. Proses membuat Guidelines NTMs/NTBs
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia18
NON TARIF MEASURES CLASSIFICATION - UNCTAD
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia19
NON TARIF MEASURES CLASSIFICATION - UNCTAD
NTM chapter Government bodies potentially responsible
A SPS measures Ministry of Agriculture; Standardization Agency; Ministry of Health
B TBT measures Standardization Agency; Ministry of Health;
Ministry of Ecology; Ministry of Industry
C Pre-shipment inspection
Customs Agency; Standardization Agency and other formalities
D Contingent trade protective
Ministry of Finance; Ministry of Economy or Trade measures
Non-automatic licensing, quotas,
E prohibitions and other quantity Ministry of the Economy (or Trade, Foreign Relations) control measures
F Price control measures including
Ministry of Economy (or Trade, Foreign Relations); Customs Agency additional taxes and charges
G Finance measures Ministry of Finance; National Bank
H Measures affecting competition Ministry of Economy (or Trade, Foreign Relations)
I Trade-related investment
Ministry of Economy (or Trade, Foreign Relations) measures
P Export-related measures Ministry of Economy (or Trade, Foreign Relations); Customs Agency
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia20
PERKEMBANGAN NTMs di INDONESIA
PERKEMBANGAN NTMs DI INDONESIA
Comprehensiveness Number
Total NTMs-related regulations 199
Total NTMs reported to the WTO 296
Total Number of Coded NTMs 638
Total Affected Porducts (HS lines, national tariff Lines)
a. Total number of affectedproducts
6466
b. Share of the number of affected products to the number of total products (%)
64,58%
Total Issuing Institutions 14
Indonesia memiliki 199 regulasi /aturan
yang berkaitan dengan NTMs yang
dikeluarkan dari 14 instansi dimana
terdapat 636 coded NTMs. Dari jumlah
636 coded NTMs tersebut akan
mempengaruhi 6466 pos tarif Indonesia
atau sekitar 65% dari total pos tarif
Indonesia.
Indonesia Non Tariff Measures (2015)
Sumber : Kemendag
Note: Website INSW/INTR (dikelola oleh Pengelola Portal Indonesia Nasional Single Window), bertujuan untuk: (1) Transparasi peraturan K/L terkait; (2) Mengurangi Dwelling Time dan (3) Meningkatkan Ease Doing Business Indonesia
23
• ASSIST: portal online ASEAN untuk merespon komplain diantara pelaku usaha ASEAN terkaithambatan kebijakan non tarif (melanggar ATIGA) di bidang Perdagangan barang, jasa daninvestasi ASSIST harus diketahui dengan baik oleh pelaku bisnis di ASEAN.
• Pelaku bisnis yang boleh menggunakan ASSIST hanyalah mereka yang terdaftar danmenyampaikan keluhan sesuai dengan peraturan, melalui focal point yang telah ditunjuk darisetiap negara anggota ASEAN.
• Melalui ASSIST, transparansi dan interaksi antara pelaku bisnis dengan badan/institusi yangbertanggung jawab atas keluhan diharapkan akan tercapai.
Perkembangan NTMs pada Perundingan RCEP
• Australia mengusulkan The Possible Elements of an RCEP Chapter on NTMs, yangmenghighlight pentingnya adanya bab terpisah (12 Pasal) tentang NTMs, untukmenunjukkan keseriusan RCEP menangani NTMs dan untuk meningkatkantransparansi, mengindentifikasikan, mengatasi isu-isu spesifik NTMs danmempromosikan Good Regulatory Practices.
• Tanggal 9 Oktober 2017, AUS kembali mengusulkan “NTMs under RCEP LandingZone on the Approach to Address NTMs.” penyempurnaan dari papersebelumnya. AUS menekankan kembali perlunya membangun basis yang kuat untukmengatur NTMs di RCEP melalui chapter terpisah .
• AUS mengusulkan 8 elements tentang NTMs, yaitu: (i) General Provision on theapplication of NTMs; (ii) Provisions on Import Licencing Procedures; (iii) TechnicalConsultation on NTMs; (iv) Work Programs on NTMs; (v) Enhanced Engagement withbusiness and other relevant stakeholders; (vi) good regulatory practice; (vii) reduingunnecessary impacts of changes in regulatory requirements on goods in trasports orstorage; (viii) sectoral and other initiatives.
• Selain itu, inisiatif untuk mendukung best practises di sektor: (i) labellingrequirement, (ii) certification requirements, (iii) products registration dan (iv)marketing authorization.
NZ mengusulkan ada sectoral annexes, yang terdiri dari: i) cosmetics, and ii) wine and
distilled spirits serta (iii) Food and Beverage.
Singapura dan Laos mendukung sectoral Annexes, untuk sektor yang sudah ada
peraturan MRAs di ASEAN, yaitu: (i) Cosmetics; (ii) Pharmaceutical Products; (iii) Medical
Devices; (iv) Processed Foods; (v) Information and Communications Technology (ICT)
Products; (vi) Alcoholic Beverages; dan (vii) Coffee.
Mayoritas AMS fleksible untuk memiliki chapter terpisah kecuali Indonesia dan Vietnam.
Usulan AU perlu dipertimbangkan karena inline dengan AEC 2025 dan juga dibutuhkan
dalam mengejar akses pasar. Namun, harus ada konsensus elemen apa yang harus diatur
dalam NTMs Chapter tersebut.
Indonesia belum dapat menerima usulan mengenai sectoral annexes, karena sulit
diimplementasikan, mengitervensi kewenangan Indonesia serta tidak sesuai dengan
regulasi nasional.
WG-TIG juga telah mengadopsi Next Steps for NTMs Approach, sebagai rujukan untuk
membahas NTMs pada Pertemuan selanjutnya.
Perkembangan NTMs pada Perundingan RCEP
Pertemuan terakhir telah berlangsung pada tanggal 28 Feb – 2 Maret di Bangkok,
Thailand, membahas 3 artikel yaitu: Article 6 – Adaptation to Regional Conditions,
Including Pest- or Disease-Free Areas and Areas of Low Pest Disease Prevalence, Article 7
– Risk Analysis dan Article 11 – Transparency.
Korea dapat menerima pencantuman Article 6 pada SPS Chapter dengan syarat bahwa
Para 1(f) of Article 1 – Objectives dihapus dikarenakan Korea tidak mempunyai
kepentingan pada konsep “Regionalization”.
Australia mendukung sub-paragraph (2a) dengan syarat ada footnote atau memasukkan
frasa “in response to a specific agricultural market access request” pada chapeau yang
disepakati pada paragraf 2. Australia akan menyerahkan proposal non-paper terkait hal
ini sebelum putaran Singapura.
Pada putaran Singapura mendatang pertemuan akan melanjutkan pembahasan article
yang menjadi pending issues serta akan membahas secara khusus Article 8, 9, 10 –
“Audit, Import Checks and Certification”, dimana akan membahas apakah article tersebut
akan dipisah atau tetap digabung. Posisi ID fleksible untuk issue ini.
Workplan RCEP 2018 : menyelesaikan semua artikel SPS sesuai Key Element Paper.
Perkembangan Perundingan RCEP-SWGSPS
Putaran Incheon menyepakati memasukan pasal mengenai international standards,
guides and recommendation ke dalam draft text Bab STRACAP seperti dalam usulan AUS,
namun belum menyepakati usulan NZ atas penggunaan kata “mutatis mutandis” dalam
Pasal 4.1 dan meminta NZ untuk memberikan klarifikasi atas usulannya tersebut.
Pertemuan Intersessional RCEP SWG STRACAP tanggal 5-9 Februari 2018 di Canberra,
Australia, membahas draft text untuk Artikel 4 (Affirmation of TBT Agreement); Artikel 5
(Standards); Artikel 6 (Technical Regulations); Artikel 7 (Conformity Assessment
Procedures); dan Artikel 9 (Technical Discussions). Jumlah artikel yang sudah clean ada 4
artikel (Artikel 2 Definition, Artikel 8 Cooperation, Artikel 9 Technical Discussion dan
Artikel 11 Contact Points.
Indonesia beserta ASEAN menolak tegas usulan India terkait penggunaan frasa
“endeavor/ endeavor to/ ensure adherence to” yang selama ini dinilai telah
memperlambat terjadinya kesepakatan
Terkait penggunaan beberapa frasa hukum dalam Draft Text RCEP SWG STRACAP,
Indonesia beserta ASEAN sepakat untuk menyesuaikan kembali penggunaan frasa
tersebut dengan merujuk pada hasil kesepakatan yang dicapai dalam Working Group on
Legal Institutional Issues (WG LII).
Workplan RCEP 2018 : menyelesaikan semua artikel STRACAP sebagaimana KE Paper
Perkembangan Perundingan RCEP-SWG STRACAP
INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)
1. Dibentuk pada Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-1, tanggal 20 Juli 1993.
2. Mencakup 10 provinsi di Indonesia, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, SumateraBarat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka-Belitung, dan Lampung.
3. Kementerian Perdagangan (c.q. Direktorat Perundingan ASEAN) menjadi focal point pada WG onTrade and Investment (WGTI). Membawahi 2 (dua) Sub Working Group : a) Customs, Immigration,and Quarantine Task Force (CIQ-TF), dan b) IMT-GT Trade, Investment, and Tourism DatabaseTask-Force.
4. Manfaat untuk Indonesia:
a) Memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengentaskan kemiskinan didaerah
b) Meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah (baik sumber daya alammaupun manusia)
c) Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkanperekonomian di daerah
5. Beberapa perkembangan dalam WGTI:
a) Kemajuan terhadap proyek Special Border Economic Zone antara Malaysia dan Thailand. Indonesiamengusulkan adanya kerja sama antar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ada seperti SeiMangke, Tanjung Api-Api dan Arun.
b) Implementasi RORO Dumai-Malaka.
c) Disepakatinya Riau sebagai Pusat Business Centre IMT-GT di Indonesia.
d) Pameran Dagang kerja sama BIMP-EAGA dan IMT-GT ke-4 akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 Juli2018 di Songkla, Thailand.
Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines EAST ASEAN GROWTH AREA (BIMP-EAGA)
1. Dibentuk pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-1 di Davao, Filipina tanggal 26 Maret 1994.
2. Mencakup 15 (lima belas) provinsi di Indonesia, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, danPapua Barat.
3. Kementerian Perdagangan (c.q. Direktorat Perundingan ASEAN) menjadi focal point pada Trade andInvestment Facilitation Cluster (TIFC). Membawahi 2 (dua) Sub Working Group : a) Small andMedium Enterprises Development (SMED) Working Group, b) Customs, Immigration, Quarantine,and Security (CIQS) Working Group, dan c) Statistic.
4. Manfaat untuk Indonesia:
Meningkatkan kerja sama, daya saing, serta daya tarik investasi di wilayah perbatasan Indonesiabagian timur, terutama saat ini BIMP-EAGA mulai banyak menarik minat dari beberapa negaraseperti: Cina, Jepang, Northern Territory-Australia, dan Korea.
5. Beberapa perkembangan dalam TIFC:
a) Telah disepakati berbagai Proyek Infrastruktur Prioritas/Priority Infrastructure Projects (PIPs) dikawasan BIMP-EAGA dengan nilai mencapai USD 21,4 Miliar yang terdiri dari proyek bandarudara, pelabuhan, jalan, jembatan dan kereta api.
b) Telah dibentuk 2 (dua) koridor ekonomi yaitu West Borneo Economic Corridor dan Greater SuluSulawesi Economic Corridor untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di wilayah
perbatasan.
www.kemendag.go.id
LANGKAH PEMERINTAH
KEMENTERIAN PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA
30
Perbaikan Iklim Investasi dan bisnis melalui a.l.: (1) Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) hingga peningkatan peringkat Ease of
Doing Business untuk menarik investor ke Indonesia dalam upaya
peningkatan ekspor, (2) Kemudahan Ijin Investasi, (3)
Pengembangan ekspor : (a) desain, packaging, pelatihan eksportir,
(b) kemudahan ijin bisnis bagi UKM, (c) kemudahan ijin impor bahan
baku dan modal dan (d) memaksimalkan INSW.
Pembangunan Infrastruktur (NAWACITA) Pembangunan
Transportasi Massal (MRT, Kereta Cepat); Jalan Tol Darat;
Pembangunan Tol Laut (24 Pelabuhan); Pembangunan
Pembangkit Listrik (35rb MW), dll;
Reformasi Ekonomi Paket Kebijakan Ekonomi (Jilid I – XV),
a.l.: Deregulagi kebijakan ekspor/impor, Debirokratisasi
(Harmonisasi dan penghapusan Perda yang tidak konsisten
dengan aturan diatasnya), serta perbaikan iklim investasi dan
bisnis
Icon designed by Freepik and distributed by Flaticon
www.kemendag.go.id KEMENTERIAN PERDAGANGANREPUBLIK INDONESIA31
Bergabung dalam perjanjian preferensi atau kemitraan ekonomi komprehensif untuk dapatkan akses pasar, menarik investasi, positioning dalam regional & global value chains & “external pressures” untuk melakukan reformasi ekonomi.
De-bureaucratization: mengurangi “excessive power” pemerintah
Deregulation: mengendurkan peraturan yang terlalu mengatur & sebetulnya tidak perlu.
Manfaatkan “digital economy”: single window, on-line processing, one-roofservices, mendorong e-commerce, inovasi & industri kreatif.
Perkuat sektor jasa sebagai “pelumas” bagi pertumbuhan sektor lain.
“Export is good but import is good, too” untuk dukung sektor produktif.
Beralih dari ekspor komoditi ke ekspor bernilai-tambah (produk jadi olahan, manufaktur & jasa termasuk indursti kreatif).
Ubah orientasi industri: dari “what we want to sell” ke “what markets want to buy”.
Icon designed by Freepik and distributed by Flaticon
LANGKAH PEMERINTAH
Bergabung dalam perjanjian preferensi atau kemitraan ekonomi komprehensif untuk dapatkan akses pasar, menarik investasi, positioning dalam regional & global value chains & “external pressures” untuk melakukan reformasi ekonomi.
De-bureaucratization: mengurangi “excessive power” pemerintah.
Deregulation: mengendurkan peraturan yang terlalu mengatur & sebetulnya tidak perlu. Mendukung adanya paket Deregulasi.
REKOMENDASI
Mengatasi dampak otonomi daerah yang mengakibatkan sering tidak
sinkronnya program dan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dalam
meningkatkan daya saing.
Meningkatkan koordinasi antar K/L untuk menghindari dikeluarkannya
kebijakan yang saling bertentangan atau kebijakan yang tidak perlu.
Disiplin melakukan notifikasi setiap kebijakan baru, mengupdate NTMs di
INTR/INSW, serta mengoptimalkan ASSIST..
Terima kasih
33
Terimakasih
Aw khun
Khowp jai
Terimakasih
Jeesuutinbaadae
Salematpo
Thank you
Khopkhun Gam
uhn
Terima kasih