peningkatan sinergi antara pemerintah pusat...

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

Disampaikan dalam acara:

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

REGIONAL KALIMANTAN

Jakarta, 24 Februari 2015

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

KERANGKA PAPARAN

Pengantar

Strategi Pembangunan

Perkuatan Dimensi Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan

Kinerja Pembangunan

Peningkatan Sinergi Antara Pemerintah Pusat-daerah

Penutup

Slide - 2

1 PENGANTAR

PENGANTAR

RPJMN 2015-2019 memuat sasaran-sasaran pembangunan nasional yang pendanaannya dapat

bersumber dari APBN, BUMN, APBD dan masyarakat

Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019

Dilakukan penyesuaian terhadap RKP dan APBN 2015 untuk memberi penekanan pada program

dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019

Diperlukan penyesuaian terhadap Rancangan Renstra KL 2015 – 2019 (ditetapkan 3 bulan setelah

RPJMN 2015 – 2019 yang di – Perpreskan pada 8 Januari 2015)

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelaraskan

RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019.

Slide - 4

RPJMN 2015-2019

• Trisakti

• Visi Misi

• Nawa Cita

• Strategi Pembangunan• Norma Pembangunan

• 3 Dimensi Pembangunan

• Dimensi pembangunan manusia

• Dimensi pembangunan sektor unggulan

• Dimensi pemerataan dan kewilayahan

• Kondisi Perlu

Semuanya tertuang dalam Buku I, Buku II, dan Buku III, dan Matriks RPJMN 2015-2019, Perpres No 2 Tahun 2015

Slide - 5

RPJMN 2015 - 2019

Terdiri dari:

Buku I memuat kebijakan umum pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan agenda pembangunan nasional yang memuat kegiatanprioritas nasional selama lima tahun ke depan.

Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan danstrategi pembangunan yang dijabarkan menjadikegiatan prioritas untuk masing-masing bidangpembangunan

Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan

Slide - 6

2 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI MISI PEMBANGUNAN

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Slide - 8

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa danmemberi rasa aman pada seluruh WN

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis danterpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerahdan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Slide - 9

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK

1. Mengejar peningkatan daya saing

2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melaluipembangunan mental

3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang disektor maritim dan kelautan

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah

6. Memulihkan kerusakan lingkungan

7. Memajukan kehidupan bermasyarakat

Slide - 10

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman danKelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan

yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

Slide - 11

SASARAN MAKRO RPJMN 2015-2019

Indikator 2014*

(Baseline)2015 2019

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)73,83

(metode lama)69,4

(metode baru)76,3

(metode lama)

Indeks Pembangunan Masyarakat1 0,55 - Meningkat

Indeks Gini 0,41 0,40 0,36

Pertumbuhan ekonomi 5,1% 5,7% 8,0 %

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar2010

PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar2000

43.40340.785

--

72.217

Tingkat Kemiskinan 10,96 % *) 10,3 7,0-8,0%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,94% 5,6% 4,0-5,0%

*Perkiraan **Maret 2014

1Indeks pembangunan masyarakat merupakan indeks komposit yang mengukur sifat kegotongroyongan, toleransi, dan rasa aman

masyarakat

*) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

Slide - 12

3 PERKUATAN DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT (1/3)

Indikator2014

(Baseline) 2019

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk usia

diatas 15 tahun

8,1 (tahun) 8,8 (tahun)

Rata-rata angka melek aksara

penduduk usia di atas 15 tahun

94,1% 96,1 (%)

Prodi perguruan tinggi minimal

berakreditasi B

50,4% 68,4 (%)

Persentase SD/MI berakreditasi

minimal B

68,7% 84,2%

Persentase SMP/MTs berakreditasi

minimal B

62,5% 81,0%

Persentase SMA/MA berakreditasi

minimal B

73,5% 84,6%

Pesentase Kompetensi Keahlian SMK

berakreditasi minimal B

48,2% 65,0%

Rasio APK SMP/MTs antara 20%

penduduk termiskin dan 20%

penduduk terkaya

0,85

(2012)

0,90

Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20%

penduduk termiskin dan 20%

penduduk terkaya

0,53

(2012)

0,60

Arah Kebijakan

Pendidikan1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi

hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas

2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas

3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas

4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja

5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Pendidikan

Slide - 15

No Indikator2014

(Baseline)2019

1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346 (SDKI 2012)

306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013)

24

3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)

19,6 (2013) 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)anak baduta (persen)

32,9 (2013) 28

2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

297 (2013) 245

2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) <0,5

3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4

4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)

15,4(2013) 15,4

5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) 5,4

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

0 5.600

2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

- 95

3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan

1.015 5.600

Pembangunan Kesehatan Arah Kebijakan

1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas

6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas

7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan

9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

Slide - 16


INDIKATOR2014

(BASELINE)2019

Akses Air Minum Layak 70% 100%

Akses Sanitasi Layak 60,9% 100%

Kawasan PermukimanKumuh Perkotaan

38.431 Ha 0 Ha

Kekurangan TempatTinggal (Backlog) Berdasarkan PerspektifMenghuni

7,6 Juta 5 Juta

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses masyarakatberpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukungoleh penyediaan prasarana, sarana, danutilitas yang memadai

2. Menjamin ketahanan air melalui peningkatanpengetahuan perubahan sikap dan perilakudalam pemanfaatan air minumdan pengelolaan sanitasi

3. Penyediaan infrastruktur produktif danmanajemen layanan melalui penerapanmanajemen asset

4. Penyelenggaraan sinergi air minum dansanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat

5. Peningkatan efektifitas dan efisiensipendanaan infrastruktur air minum dansanitasi

Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

Slide - 17


DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

INDIKATOR 2014

(baseline)2019

Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan

- Padi (Juta Ton) 70,6 82,0

- Jagung (Juta Ton) 19,13 24,1

- Kedelai (Juta Ton) 0,92 2,6

- Gula (Juta Ton) 2,6 3,8

- Daging Sapi (Ribu Ton) 452,7 755,1

- Produksi perikanan (juta ton) 12,4 18,8

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:

- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi

air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha)8,9 9,89

- Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air

tanah dan rawa (juta ha)2,71 3,01

- Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak

(ribu ha)189,75 304,75

- Pembangunan waduk)* 21 49

ARAH KEBIJAKAN:

1.Peningkatan ketersediaan pangan melaluipenguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)**2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadappangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan.3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangandan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras .4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian.

CACATAN:Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. * Kumulatif 5 tahun Slide - 19

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangan)

ARAH KEBIJAKAN:

1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM).

2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi.

3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati.

4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG.

5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO).

6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran

7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan)

INDIKATOR 2014 (baseline) 2019*

Rasio elektrifikasi 81,5% 96,6%

Konsumsi Listrik Perkapita 843KWh 1.200KWh

Peningkatan Produksi SD Energi:

- Minyak Bumi (ribu BM/hari) 818 700

- Gas Bumi (ribu SBM/hari) 1.224 1.295

- Batubara (Juta Ton) 421 400

Penggunaan DN (DMO):

- Gas bumi DN 53% 64%

- Batubara DN 24% 60%

Regasifikasi onshore (unit) - 6

Pembangunan FSRU (unit) 2 3

Jaringan pipa gas (km) 11.960 17.960

Pembangunan SPBG (unit) 40 118

Jaringan gas kota (sambungan rumah)

200 ribu 1 jt

Pembangunan kilang baru (unit) - 1

* Dengan badan usaha

Slide - 20

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Energi)

INDIKATOR 2014

(BASELINE)2019

Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim

Penyelesaian pencatatan/deposit

pulau-pulau kecil ke PBB 13.466

17.466

(Selesai th 2017)

Penyelesaian batas maritim antar

negara1 negara 9 negara

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar

• Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan52% 87%

Membangun Konektivitas Nasional:

Pengembangan pelabuhan untuk

menunjang tol laut-- 24

Pengembangan pelabuhan

penyeberangan210 270

Pembangunan kapal perintis 50 unit 104 unit

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,4 40-50

Pengembangan pelabuhan

perikanan21 unit 24 unit

Peningkatan luas kawasan

konservasi laut15,7 juta ha 20 juta ha

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya;

2. Pengaturan dan pengendalian ALKI;

3. Penguatan lembaga pengawasan laut;

4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana;

5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda;

6. Melakukan upaya keseimbangan antaratransportasi yang berorientasi nasional dengantransportasi yang berorientasi lokal dankewilayahan;

7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan;

8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;

9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan;

10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir

Slide - 21

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Maritim dan Kelautan)

INDIKATOR 2014

(Baseline)2019

Pariwisata

Kontribusi terhadap PDB Nasional

4,2% 8 %

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9 juta 20 juta

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

250 juta 275 juta

Devisa (triliun rupiah) 120 260

Industri

Sasaran Pertumbuhan:

Industri (%) 4,7 8.6

Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%

Penambahan jumlah Industri

skala menengah dan besar- 9.000 unit*

ARAH KEBIJAKAN:

1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkansebanyak mungkin wisatawan manca negara danmendorong peningkatan wisatawan nusantara

2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkandaya tarik daerah tujuan wisata sehinggaberdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri

3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisatanasional serta meningkatkan keragaman dan dayasaing produk / jasa pariwisata nasional di setiapdestinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran

4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata:membangun sumber daya manusia pariwisata sertaorganisasi kepariwisataan nasional

5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar PulauJawa

6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambahpaling tidak sekitar 9 ribu usaha

7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (NilaiEkspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja)

* Kumulatif 5 tahun Slide - 22

SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Pariwisata dan Industri)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1/3)

Indikator2014

(Baseline)2019

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

a. Penurunan desa tertinggals.d. 5,000 desa

tertinggal

b. Peningkatan desa mandiripaling sedikit

2,000 desa

Pengembangan Kawasan Perbatasan

a. Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan(Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

3 (111 lokasi prioritas)

10 (187 lokasi priorias)

b. Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

12 pulau-pulau kecil terluar

berpenduduk

92 pulau kecil

terluar/terdepa

n

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk

permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografisDesa.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usahaekonomi masyarakat Desa termasuk di permukimantransmigrasi.

3. Pembangunan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan.4. Pengembangan komunitas teknologi perdesaan.5. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keber-

dayaan, dan pembentukan modal sosial budayamasyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi

6. Penguatan Pemerintahan Desa7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaantermasuk di kawasan transmigrasi.

8. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasukkawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Pengembangan Kawasan Perbatasan

1. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagaihalaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, danaman.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayahperbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhanfasilitas sosial dan ekonomi, akses infrastruktur.

Slide - 24

Indikator2014

(Baseline)2019

Pembangunan Daerah Tertinggal

a. Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9

DOB)

42

b. Kabupaten terentaskan 70 80

c. Rata-rata pertumbuhanekonomi di daerah tertinggal

7,1% *) 7,24%

d. Persentase penduduk miskindi daerah tertinggal

16,64% 14,0%

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahtertinggal

68,46 69,59

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa

7 14

b. Kawasan Industri n.a. 14

c. Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas(KPBPB)

4 4

* rata-rata 2010-2014 ** di Pulau Jawa ada 1 KEK (KEK Tanjung Lesung)

ARAH KEBIJAKAN:

Pengembangan Daerah Tertinggal

1. Promosi potensi daerah tertinggal untukmempercepat pembangunan

2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik.3. Pengembangan perekonomian masyarakat yang

didukung SDM yang berkualitas.

4. Pembangunan infrastruktur./konektivitas.

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi diLuar Jawa

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melaluipercepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahanSDA (a) menciptakan nilai tambah; (b)menciptakan kesempatan kerja baru, terutamaindustri manufaktur, industri pangan, industrimaritim, dan pariwisa.

2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur

3. Pengembangan SDM dan IPTEK

4. Pengembangan regulasi dan kebijakan

5. Peningkatan iklim investasi dan iklim usdaha a.l:Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);danpemberian insentif fiskal dan non fiskal .

Slide - 25


Indikator2014

(Baseline)2019

Pembangunan Kawasan Perkotaan

a. Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN danPusat Investasi

22+ 5(usulan

baru)

b. Optimalisasi 20 kota otonomiberukuran sedang di LuarJawa sebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi di LuarJawa

43 kotabelum

optimal perannya

20 dioptimalkan

perannya

c. Penguatan 39 pusatpertumbuhan sebagai PusatKegiatan Lokal (PKL) atauPusat Kegiatan Wilayah (PKW)

--

39pusat

pertumbuhan yang

diperkuat

d. Pembangunan 10 Kota BaruPublik --

10 Kota Baru

ARAH KEBIJAKAN:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional.

2. Percepatan pemenuhan StandarPelayanan Perkotaan (SPP) untukmewujudkan kota aman, nyaman, danlayak huni.

3. Pembangunan kota hijau yangberketahanan iklim dan bencana.

4. Pengembangan kota cerdas yang berdayasaing dan berbasis teknologi dan budayalokal.

5. Peningkatan kapasitas tata kelolapembangunan perkotaan.

Slide - 26


PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARK

SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah

kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi.

ARAH KEBIJAKAN :

Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:

pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahanhasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggiuntuk diterapkan dalam skala ekonomi;

tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis kemasyarakat luas;

Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:

penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembagalitbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;

penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;

sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Slide - 27

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARKMenuju Bangsa Berdaya Saing

PRESIDEN

BPPT

National Science and Techno Park

Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN)

Science ParkPROVINSI/KELOMPOK PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

TIM PENGARAH:Menteri PPN/Bappenas;Menteri Ristek dan Dikti;

Menteri Pertanian;Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Perindustrian; dsb

Science Park Science Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Techno Park

Slide - 28

Contoh :Pondok Pusaka Techno Park, Kabupaten Kaur, Bengkulu

Slide - 29

4

KINERJA PEMBANGUNAN Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Timur Provindi Kalimantan Utara

Slide - 31

LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PROVINSI 2014

Slide - 31Slide - 31

Sumber: BPS, 2015

4,855,02

6,21

2,02

Slide - 32

PRESENTASE PENDUDUK MISKINMENURUT PROVINSI

(September 2014)

4.816.076.31

8.07

Indonesia 10,96

0

5

10

15

20

25

30

DK

I Jak

arta

Bal

i

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kep

Ban

gka

Bel

itu

ng

Ban

ten

Kal

iman

tan

Te

nga

h

Kal

iman

tan

Tim

ur

Kep

Ria

u

Sum

ate

ra B

arat

Mal

uku

Uta

ra

Ria

u

Kal

iman

tan

Bar

at

Sula

wes

i Uta

ra

Jam

bi

Jaw

a B

arat

Sula

wes

i Sel

atan

Sum

ate

ra U

tara

Sula

wes

i Bar

at

Jaw

a Ti

mu

r

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Jaw

a Te

nga

h

Sula

wes

i Ten

gah

Sum

ate

ra S

elat

an

Lam

pu

ng

DI Y

ogy

akar

ta

Ace

h

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Ben

gku

lu

Go

ron

talo

Mal

uku

Nu

sa T

engg

ara

Tim

ur

Pap

ua

Bar

at

Pap

ua

Persentase Penduduk Miskin Provinsi (%) Persentase Penduduk Miskin Nasional (%)

Slide - 33

PRESENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT PROVINSI

(Agustus 2014)

3.243.804.04

7.38Indonesia

5,94

0

2

4

6

8

10

12

Bal

i

Sula

wes

i Bar

at

Kal

iman

tan

Te

nga

h

Nu

sa T

engg

gara

Tim

ur

DI Y

ogy

akar

ta

Pap

ua

Ben

gku

lu

Sula

wes

i Ten

gah

Kal

iman

tan

Sel

atan

Kal

iman

tan

Bar

at

Go

ron

talo

Jaw

a Ti

mu

r

Sula

wes

i Ten

ggar

a

Lam

pu

ng

Sum

ate

ra S

ela

tan

Pap

ua

Bar

at

Jam

bi

Sula

wes

i Sel

atan

Kep

. Ban

gka

Bel

itu

ng

Mal

uku

Uta

ra

Jaw

a Te

nga

h

Nu

sa T

engg

ara

Bar

at

Sum

ate

ra U

tara

Sum

ate

ra B

arat

Ria

u

Kep

ula

uan

Ria

u

Kal

iman

tan

Tim

ur

Sula

wes

i Uta

ra

Jaw

a B

arat

DK

I Jak

arta

Ace

h

Ban

ten

Mal

uku

% TPT Provinsi % TPT Indonesia

SASARAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN PER PROVINSI

TAHUN 2015-2019

DAYA SAING PROVINSI DI INDONESIA 2013

Rank Provinsi Skor Rank Provinsi Skor

1 DKI Jakarta 1,7576 18 Sulawesi Tenggara -0,1655

2 Jawa Timur 0,6644 19 Sumatera Utara -0,1683

3 Kalimantan Timur 0,5523 20 Lampung -0,1956

4 Jawa Barat 0,5113 21 Sulawesi Barat -0,2062

5 Jawa Tengah 0,4282 22 Kalimantan Barat -0,2273

6 DI Yogyakarta 0,2757 23 Sulawesi Tengah -0,2311

7 Banten 0,2343 24 Papua -0,2378

8 Kepulauan Riau 0,1708 25 Jambi -0,2506

9 Bali 0,1371 26 Kalimantan Tengah -0,2681

10 Riau 0,1152 27 Bengkulu -0,2735

11 Sulawesi Selatan 0,0993 28 Nusa Tenggara Barat -0,2969

12 Sumatera Selatan 0,0816 29 Kepulauan Bangka Belitung -0,3085

13 Kalimantan Selatan 0,0146 30 Papua Barat -0,3179

14 Sulawesi Utara -0,0259 31 Maluku -0,3438

15 Gorontalo -0,1330 32 Maluku Utara -0,5107

16 Aceh -0,1444 33 Nusa Tenggara Timur -0,6014

17 Sumatera Barat -0,1559

Sumber: Asian Competitiveness Institute, 2013 Slide - 37Slide - 37

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013

Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS)

WILAYAHPenduduk

(1.000)

Rumah Tangga (1.000)

Pelanggan KWh Jual

Rasio Elektrifkasi

(%)

kWh jual/kapitaRT

(1.000)

Persen terhadap Indonesia

KWh (1.000)

Persen terhadap Indonesia

SUMATERA 53.539,0 13.056,4 9.917 19,78 25.739 13,95 75,95 480,75

JAWA 141.985,6 38.193,2 31.655 63,13 137.029 74,28 82,88 965,09

BALI & NUSA TENGGARA 13.721,1 3.480,9 2.203 4,39 5.687 3,08 63,30 414,49

KALIMANTAN 14.751,4 3.674,4 2.617 5,22 6.988 3,79 71,23 473,74

SULAWESI 18.216,9 4.262,2 3.019 6,02 7.266 3,94 70,83 398,85

MALUKU & PAPUA 6.604,1 1.537,2 733 1,46 1.773 0,96 47,72 268,46

LUAR JAWA 106.832,5 26.011,3 18.461 36,82 49.463 26,81 70,97 463,00

JAWA 141.985,6 38.193,3 31.655 63,13 138.081 74,85 82,88 972,50

INDONESIA 248.818,1 64.204,3 50.145 100,00 184.482 100,00 78,10 741,44

Slide - 38

PRODUKSI DAN KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA(KWH PER KAPITA)

Sumber: World Bank, 2011

No. Negara Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)

Produksi Listrik (KwH)

1 Singapore 8.404,23 45.999.000.000

2 Malaysia 4.246,47 130.090.000.000

3 China 3.297,97 4.715.716.000.000

4 Thailand 2.315,99 155.986.000.000

5 Vietnam 1.073,28 99.179.000.000

6 India 684,106 1.052.330.000.000

7 Indonesia 679,7 182.384.000.000

Slide - 39

BEBERAPA CONTOH WILAYAH YANG MENGALAMI KRISIS LISTRIK ATAU POTENSIAL MENGALAMI KRISIS LISTRIK

Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut dan Aceh) :

• Sudah mengalami defisit hingga 150 - 200 MW, akibat disitanya PLTGU Belawan 180 MW (tidak beroperasi) oleh Kejaksaan karena terkait kasus hukum pengadaan turbin.

• Terlambatanya beberapa proyek PLTU (FTP I), yaitu PLTU Pangkalan Susu (2x200 MW), PLTU Nagan Raya (2x100) NAD, dan PLTU Teluk Sirih 2x100 MW Sumatera Barat.

Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo

• Mengalami defisit daya sekitar 20-30 MW , karena penurunan produksi listrik PLTA Tonsea,PLTA Tanggari I dan II karena kemarau, debet air Danau Tondano menurun hingga di bawah 200 cm, juga PLTP Lahendong (20MW) telah mengalami penurunan debit uap, serta kerusakan PLTU Amurang 2x30 MW.

Potensi Krisis Listrik di Jawa-Bali

• Terlambatanya pelaksanaan beberapa pembangunan PLTU terutama PLTU Batang 2x1.000 MW Jawa Tengah, PLTU Indramayu 1.000 MW, dan PLTU Mulut Tambang unit 8,9,10 -3.000 MW Sumatera Bagian Selatan (termasuk pembangunan jaringan transmisi Jawa-Sumatera).

• Diperkirakan cadangan daya (reserved margin) dapat menurun hingga 18 % pada tahun 2016 dan 16 % pada tahun 2017, Kondisi ideal reserved margin adalah 30 %.

Slide - 40

RENCANA PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK

Slide - 41

KALIMANTAN BARAT

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Slide - 43

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional

PERHUBUNGAN DARAT

PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Pontianak

PERHUBUNGAN UDARA

Pengembangan Bandara Supadio

Pembangunan Bandara Singkawang

Pengembangan Bandara Perintis di Provinsi Kalbar (Sintang)

PERHUBUNGAN LAUT

Pengembangan Pelabuhan Teluk Melano (Teluk Batang)

Pengembangan Pelabuhan Pontianak,Pantai Kijing*

Pengembangan Pelabuhan Padang Tikar

JALAN

Pembangunan Jalan Siduk - Sei Keli - Nangatayap

Pembangunan Jalan Ketapang - Siduk - Sukadana - Teluk Batang

Pembangunan Jalan Tebas-Sentebang-Tn.Hitam-Jeruju-Liku - Merbau - Temajok

Pembangunan Jalan Tn.Hitam - Sp.Bantanan - Galing - Aruk

Pembangunan Jembatan Tayan

Slide - 44


JALAN

Pembangunan Jalan Nanga Pinoh - Batas Kalteng

Pembangunan Jembatan Kapuas II

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pontianak

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Temajuk - Gunung Kukud - Simpang Tanjung

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Teberau - Bts.Kec.Siding - Bts. Kab. Sanggau - Bts Kec

Sekayam - Bts. Kab. Sintang

Pembangunan Jalan Perbatasan Ruas Putussibau - Nanga Era - Bts Kaltim

Pembangunan Jalan RASAU - SEPULAU

ASDP

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Kemboja*

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sintete*

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sekadau

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Teluk Malike

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Durian*


Slide - 45


KETENAGALISTIKAN

PLTU Kalbar-1 200 MW

PLTG/MG Mobile PP Kalbar 100 MW

PLTG/MG Pontianak Peaker-1 100 MW

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

Pembanguan PLTS Komunal dan PLTMH

Telekomunikasi dan Infromatika

Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

SUMBER DAYA AIR

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Sanggau Ledo Bengkayang

Pembangunan Outer Ring Canal Kota Metropolitan Pontianak Kota Pontianak

Perkuatan Tebing Sungai Kapuas Sei Nipah Kuning Kota Pontianak Kota Pontianak

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kota Sintang Kab Sintang

Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir Kab. Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu

Pembangunan Bendungan Segedong Kab Pontianak

Pembangunan Bendungan Kapuas Hulu Kab Kapuas Hulu

Peningkatan kapasitas Waduk Panepat ( 10 Ha) Kota Pontianak

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Kota Ketapang Kab Ketapang

Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Sungai Potan Kab Kapuas Hulu



PENDIDIKAN

Peningkatan pelayanan pendidikan daerah perbatasan dan pulau (dalam bentuk sekolah

berasrama).

Pembangunan Politeknik di Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sanggau.

KESEHATAN

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (difokuskan untuk 10 kabupaten tertinggal dan daerah

perbatasan)

Pemenuhan tenaga medis

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan (Kab. Sanggau, Kab. Kapuas Hulu, Kab.

Sambas, Kab. Bengkayang)

Pengendalian penyakit HIV dan AIDS

Penanggulangan gizi buruk


KALIMANTAN TENGAH

Slide - 48


PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai

Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala

Pembuang – Teluk Segintung

Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga

Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rambambang – palangkaraya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala

Kapuas)

Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang / Mangkatip - Batanjung

Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya

PERHUBUNGAN UDARA

Pengembangan Bandara Tjilik Riwut

Pembangunan Bandara Muara Teweh

PERHUBUNGAN LAUT

Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai

Pengembangan Pangkalan Bun

Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang

Pengembangan Pelabuhan Bagendang*

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau

Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan

Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Slide - 49


JALAN

Pembangunan Jalan Palangkaraya-Bukittliti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah

Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran

Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senawang-Bts Kalbar

Pembangunan Jembatan Tumbang Samba

ASDP

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok

Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kec. Katingan Hilir

Pengadaan Bus Air

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru*

Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak*

KETENAGALISTRIKAN

PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW

PLTU Kalselteng 1 100 MW

Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi

Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa tengah

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan


Slide - 50





SUMBER DAYA AIR

Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat Kab Kotawaringin Barat

Revitalisasi lahan rawa ex PLG

PENDIDIKAN

Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD

Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan

mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan

profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)

Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA;

b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah

khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)

Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan

keterampilan



KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Dasar : Diperlukan akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan

kesehatan dasar

Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan

terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga

kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs

Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan rumah sakit jiwa

kalawa atei

Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, diperlukan untuk

pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Barigas) agar masyarakat miskin yang belum menerima

(JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Barigas; b. Peningkatan ketersediaan obat publik

dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian

Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child

Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus

HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis


KALIMANTAN SELATAN

Slide - 53


PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura-Bandara Syamsoedin Noor -

Banjarmasin Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya

PERHUBUNGAN DARAT PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin*

PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin

PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku) Pengembangan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin* Pengembangan Pelabuhan Marabatuan

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


JALAN Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muning-Kandangan Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-

Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin) Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut

ASDP

Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*

KETENAGALISTRIKAN PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 MW PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito) 100 MW PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Trisakti dan Kayutangi) 100 MW PLTU Kalsel (FTP2) 2x100 MW PLTU Kalselteng 2 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi Pembangunan PLTS Komunal Program Listrik Gratis


Slide - 55


TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA



SUMBER DAYA AIR Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi) Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap Pengendalian Banjir Kandang Jaya Normalisasi Sungai Martapura Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh Pembangunan Waduk Tapin Tanah Bendungan Tapin Pembangunan Embung Tala Pembangunan Embung Tanbu Pembangunan Air Baku Banjar Bakula


Slide - 56


PENDIDIKAN

Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK

Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK.

Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK.

Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (S1)

Pendidikan keaksaraan dan pendidikan paket A, paket B, dan paket C

KESEHATAN

Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas)

Peningkatan sarana prasarana kesehatan

Bina gizi kesehatan ibu dan anak

Penyehatan lingkungan

BOK

PERUMAHAN

SPAM Regional Banjarbakula

Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB

Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar


KALIMANTAN TIMUR

Slide - 58


PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Pembangunan jalur KA antara Balikpapan - Samarinda

Pembangunan jalur KA antara Muara Wahau - Muara Bengalon (swasta)

Pembangunan jalur KA antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser – Penajam Paser Utara – Balikpapan

(swasta)

Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan

PERHUBUNGAN DARAT PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Samarinda* PengembanganSistem Transit dan Semi BRT Kota Balikpapan*

PERHUBUNGAN UDARA Pembangunan Bandara Tana Paser Pengembangan Bandara Bontang Pengembangan Bandara Samarinda Baru Pengembangan Bandara Datah Dawai Pembangunan Bandara Perintis Long Apari

PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Terminal Peti Kemas Palaran Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy/Sangkulirang* Pelabuhan Kuala Samboja Pengembangan Pelabuhan Internasional Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Paser Pengembangan Pelabuhan Tanah Grogot Pengembangan Pelabuhan Samarinda Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai pendukung Integrated Mining Development MEC Coal

Project

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Slide - 59


JALAN Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jalan Sangkulirang-Taliyasan-Guntur-Tanjung Redep Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Balikpapan Pembangunan Jalan Akses Maloy Pembangunan Jembatan Loa Kulu Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat Pembangunan Jalan Singkuang – Bandara Kalimarau Pembangunan Jembatan Kelay (Kab. Berau) Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda Pembangunan Jalan Perbatasan Bts Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai-Batas Kaltara

ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Batu Dinding Kab. Kutai Barat


Slide - 60


KETENAGALISTRIKAN PLTG/MG Kaltim Peaker 2 100 MW PLTU Kaltim (FTP2) 2x100 MW PLTU Kaltim 4 100 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi PLT Biomass sawit dan limbah sawit (Energi Baru Terbarukan) PLTS Komunal

INFRASTRUKTUR ENERGI Pembangunan Jaringan gas kota di Samarinda


Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan





SUMBER DAYA AIR Pembangunan Waduk Teritip Kab. Balikpapan Pembangunan Bendung Tepian Buah (1.500 Ha) Kab. Berau Pembangunan Bendung Sidomukti Kab. Kukar Pembangunan Bendung Sukabumi Kab. Kukar Pembangunan Bendung Ritan Lama Kab. Kukar Pembangunan Bendung Mejang Kab. Kutim Peningkatkan DR. Sebakung Kab. PPU Pembangunan Bendali V Banjir Papan Lestari Sepinggan Kota Balikpapan Kota Balikpapan Lanjutan Penanganan Banjir dan Pengaman Tebing Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota

Samarinda Pembangunan Pintu Air dan Pompa Banjir Muara Sungai Karang Mumus Kota Samarinda Kota

Samarinda Lanjutan Pembangunan Bendungan Teritip Kota Balikpapan Kota Balikpapan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kab. PPU Pembangunan Bendungan Lambakan Kab. PPU Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Semayang Kab. Kukar Pengerukan dan Konservasi DAS Danau Melintang Kab. Kukar Pembangunan Embung Aji Raden Kota Balikpapan Pembangunan Intake Keledang Kapasitas 900 Lt/dt Kota Samarinda Pengadaan & Pemasangan Jaringan Transmisi Air Baku Dia 800 mm Intake Loa Kulu -IPA Lok

Bahu L = 8.4 KM Kota Samarinda



PENDIDIKAN

Pengembangan Politeknik Negeri Samarinda (penguatan Program Studi Nautika)

Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan serta Institut Seni dan Budaya (ISBI)

Penyediaan layanan pendidikan di daerah perbatasan (Kab. Mahakam Ulu)

Pembangunan asrama untuk SMA unggulan, terutama untuk daerah perbatasan (Kab.

Mahakam Ulu)

KESEHATAN Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar : 1. Pembangunan puskesmas baru: Long

Apari, Long Bagun dan Long Pahangai (Kab. Mahakam Ulu, Kaltim); 2. Rehabilitasi puskesmas; 3. Alat Kesehatan; dan 4. Pusling perairan (Kab. Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu)

Pengembangan puskesmas 24 jam menjadi RS Pratama (Diusulkan untuk Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda (lokasi perbatasan))

Pemenuhan peralatan kesehatan RS Pratama (Lokasi di 5 kabupaten: Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau)

PERUMAHAN Pembangunan TPA Sanitary Landfil dan IPAL (Samarinda, Balikpapan, Bontang) Pengurangan Kawasan Kumuh (Samarinda, Balikpapan dan Bontang)


KALIMANTAN UTARA

KEGIATAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Slide - 64


PERHUBUNGAN UDARA Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan Pembangunan Bandara Maratua Peningkatan Bandara Perintis Binuang Kec. Krayan Selatan Pembangunan Bandar Udara Sebatik

PERHUBUNGAN LAUT Pengembangan Pelabuhan Nunukan Pengembangan Pelabuhan Tarakan Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat Barang di Pesawan Tg. Selor Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka Pengembangan Pelabuhan Malundung Pengembangan Pelabuhan Sebatik Pembangunan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning Pembangunan Pelabuhan Bebatu (Kabupaten Tanah Tidung)

Slide - 65


JALAN Pembangunan Jalan Perbatasan Long Nawang - Long Bujungan - Long Kemuat - Langap –

Malinau Pembangunan Jalan Mesalong-Sasipu--Tou Lumbis Pembangunan Jalan Perbatasan Malinau – Punan - Long Bawan – Long Midang Pembangunan Jalan Long Nawang – Metulang – Long boh – Bts Kaltim Pembangunan Jalan Penghubung Kab. Bulungan – Tarakan Pembangunan Jembatan Pendukung Pengembangan Kota Baru Tarakan

ASDP Pengembangan Dermaga Penyeberangan Nunukan Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sebatik Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan/Ferry Tarakan Peningkatan Pelabuhan Ferry Ancam

KETENAGALISTRIKAN PLTMG Tanjung Selor 15 MW PLTMG Nunukan 2 10 MW Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi PLTA Besahan (Kayan 3) dan PLTA Long Sempanjang Total kapasitas 1000 MW


Slide - 66


TELEKOMUNIKASI DAN INFROMATIKA Pembangunan Tower Telekomunikasi di daerah pedalaman dan perbatasan Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

SUMBER DAYA AIR Pembangunan DR. Sepunggur Kab. Bulungan Pembangunan DR. Salim batu Kab. Bulungan Pembangunan DR. Teras Baru Kab. Bulungan Pembangunan Pengendalian Banjir Tanjung Belimbing (Kanal, Retarding Basin dan Drainase)

Kota Malinau Kab. Malinau Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Sepunggur Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Teras Baru Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.R. Selang Ketok Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi D.T. Tanah Kuning Persiapan Pembangunan 5 Bendungan di Sungai Kayan (Kab Bulungan) dan 3 bendungan di

Sungai Mentarang (Kab Malinau) Pembangunan embung di Kota Tarakan Pembangunan Waduk PLTA Besahan (Kayan -K3) dan Pembangunan Waduk PLTA Long

Sempajang (Mentarang 3) (1000 MW)



PENDIDIKAN Pembangunan sekolahbaru TK, SD, SMP, SMA, SMK Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan asrama sekolah

KESEHATAN Pembangunan untuk RS Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu), Kab. Nunukan (sebayu

dan krayan), Kab. Malinau (long ampung, RS Langap). Penyediaan alkes, jaringan, untuk RS Pratama di Pratama di Kab. Tana Tidung (Tana lia, bebatu),

Kab. Nunukan (sebayu dan krayan), Kab. Malinau (long ampung), RSUD Tarakan besera pembangunan gedung radioterapi,

Pembangunan RS type D di Kota Tana Tidung (pengembangan dari Puskesmas menjadi RS) Pengadaan tenaga kesehatan di Kab. Malinau (dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi) Pembangunan baru RS Provinsi tipe A di Tanjung Selor, Kaltara

PERUMAHAN Pembangunan rumah khusus daerah perbatasan 230 KK di Kec Krayan Selatan dan 845 KK di

Kec Lumbis Ogong Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman untuk rumah khusus di daerah perbatasan Pembangunan konsep persampahan ramah lingkungan untuk Ibu Kota Kaltara


REVOLUSI MENTAL

BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN

MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN

PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DAN MASYARAKAT

Peningkatan kemandirian

ekonomi & daya saing bangsa

Pembangunan Pendidikan

yang berkualitas dan

kebudayaan yang memacu daya cipta &

inovasi

Peningkatan kepatuhan & penegakan hukum dan reformasi lembaga peradilan

Perkuatan kelembagaan

politik & reformasi birokrasi

pemerintahan

Pemanfaatan Modal Sosial dan Modal

Budaya

Pengembangan kepribadian & peneguhan jati

diri bangsa

Peningkatan peran lembaga sosial, agama,

keluarga, media publik

Kemendag, Kemen Industri,Kemen Pariwisata, Kemen UKM,Kemen BUMN, Kemen KP, Pemda

Kemendikbud,KemRistek & Dikti,Kemenag,Pemda

Kemenkumham,Polri, Kejagung, KPK,Pemda

Kemendagri, Kemen PAN & RB,KPK, Pemda

Kemendagri,Kemenag,Kemensos,Kemenkominfo,Kemenpora,Kemen PP & PA,BKKBN, Pemda

Kemensos, Kemendikbud,Kemen Desa, Trans, PDT,Pemda

Kemendikbud,Kemendagri,Kemensos,Pemda

Slide - 68

5 PENUTUP

TINDAK LANJUT

Dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yangditetapkan dalam RPJMN 2015-2019:

a. Kementerian/Lembaga diharuskan menyusun Renstra K/L dengan mengacupada RPJMN 2015 – 2019.

b. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapatmenyelaraskan RPJMD Provinsi/Kabupten/Kota dengan RPJMN 2015-2019.

i. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang akan menyelenggarakanPemilihan Kepala Daerah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018,penyusunan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota 2015-2019berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2015-2019.

ii. Bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menetapkan RPJMDsebelum ditetapkannya RPJMN 2015-2019, penyelarasan RPJMDmasing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskandengan RKP mulai tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya sampaidengan berakhirnya periode RPJMN 2015-2019.

Slide - 70

PENYELARASAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL DENGAN DAERAH

Diacu DiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANG

RKP RPJM

NasionalRPJP

Nasional

Renstra KLRenja -

KL

RAPBN

RKA-KL

APBN

Rincian APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pe

me

rintah

P

usat

RPJM Daerah

RPJP Daerah

RKP Daerah

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RAPBD

RKA -SKPD

APBD

Rincian APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN (No.25/2004)

Pe

me

rintah

D

aerah

BahanBahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting)

Bahan Bahan

UU KeuNeg (No.17/2003)

Slide - 71

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN DAN PENYELARASAN RENSTRA DAN RPJMD

Slide - 72

VISI MISIPRESIDEN TERPILIH

RENSTRA K/LRancangan Renstra K/L

Pedoman Penyesuaian

Hasil Evaluasi Renstra

RPJPN

2005-2025

Hasil Evaluasi RPJMN

Aspirasi Masyarakat

Pedoman Penyusunan

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri.

Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri Keuangan

Rancangan TeknokratikRenstra K/L

Rancangan Teknokratik

RPJMN

Background Study

RANCANGAN RPJMN

Pembagian Tugas

SIDANG KABINET

TRILATERAL MEETING

Bilateral Meeting

Penyesuaian Renstra K/L

Musrenbang Jangka

MenengahNasional

Bilateral Meeting

Penyelarasan RPJMD

SIDANG KABINET

Penelaahan

RANCANGAN AWAL RPJMN

RANCANGAN RPJMN

RANCANGAN AKHIR RPJMN

RPJMN

2015-2019

(Perpres 2/2015)

Difasilitasi oleh:-Kementerian PPN/Bappenas-Kementerian Dalam Negeri-Kementerian Keuangan

PEMERINTAH DAERAH(Provinsi,

Kabupaten/Kota)

RPJMD/RKPD

Sinergi Dalam Pembangunan Infrastruktur Sinergi Dalam Bidang Regulasi Sinergi Dalam Bidang Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dukungan pembangunan infrastruktur regional dan lokal yang diperlukan untuk

menghubungkan infrastruktur nasional dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

(klaster industri) agar diperoleh manfaat (multiplier effects) secara optimal.

Pemda perlu mendorong percepatan proses pembebasan lahan di wilayahnya

dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Komitmen untuk mensukseskan pembangunan nasional bukan hanya antara

Pemerintah Pusat, BUMN dan swasta. Pemda pun harus terlibat dan

mengantisipasi sehingga anggaran belanja modal daerah (APBD) dapat dipakai

untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional ini.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, peran Pemda sangatsentral untuk:

PENINGKATAN SINERGI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Slide - 74

1. Regulasi/proses perizinan bersifat lintas kewenangan dibutuhkan koordinasi dansinergi antara dinas-dinas perizinan di daerah dan departemen teknis. Panduan perizinanusaha yang transparan akan meniadakan in-konsistensi antara peraturan-peraturan di tingkatpusat dan daerah, dan mengurangi in-efisiensi proses perizinan.

2. Pemahaman filosofi dan prinsip pungutan sangat diperlukan sebelummenerapkan pungutan/retribusi di daerah diperlukan kejelasan subjek danobjeknya, kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut/pemda, serta relevansi antara tujuandan isi perda.

3. Masih banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum merevisi RTRW sesuaidengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dapat menghambatproses pemberian izin usaha bagi investor karena salah satu kriteria pemberian izin usahaadalah kesesuaian lokasi usaha dalam tata ruang wilayah. Perlu adanya percepatanpenyelesaian penyusunan RTRW.

PENINGKATAN SINERGI DALAM BIDANG REGULASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (1/2)

Slide - 75

4. Terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan nasional perludilakukan debottlenecking regulasi yang menghambat proses investasi didaerah, melalui:

• Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik ditingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;

• Merevisi atau menerbitkan peraturan daerah yang sangat dibutuhkanuntuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional;

• Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuaidengan prioritas pembangunan nasional;

• Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastianperizinan.

Slide - 76

PENINGKATAN SINERGI DALAM BIDANG REGULASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (2/2)

1. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem PelayananInformasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE diPTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP.

2. Pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usahaseperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Perbaikan logistik nasional dan daerah dilakukan melalui pengembangan danpenetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang danmengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung olehinfrastruktur yang memadai melalui skema pendanaan Kerjasama PemerintahSwasta (KPS).

4. Perbaikan sistem informasi tetap dilakukan melalui pengoperasian secara penuhNational Single Window (NSW) untuk impor dan ekspor.

5. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha

PENINGKATAN SINERGI DALAM BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Slide - 77

Terima Kasih

LAMPIRAN

LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN RPJMN 2015- 2019

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

WILAYAH PULAU KALIMANTAN

LOKASI DAERAH TERTINGGALWILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019

LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERBATASANWILAYAH PULAU KALIMANTAN 2015-2019

INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU KALIMANTAN

peningkatan sinergi antara pemerintah pusat...

Documents