akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Lakip Pengadilan Negeri Kolaka 2018

Page | 1

LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah

PengadilanNegeriKolaka

2018

Jalan Pemuda No 175 Kolaka – SultraTlp. (0405)2321012 Fax. (0405) 2322696

Email . [email protected]/[email protected]. Pn-kolaka.go.id

PN KKA

mailto:[email protected]


Page | 2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkanrahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 - 2019 PengadilanNegeri Kolaka Kelas IB

Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1385-/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018, Perihal Penyampaian Laporan KinerjaInstansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018,telahdisusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2018 dan Dokumen PerjanjianKinerja Tahun 2018 - 2019 yang menyajikan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan SistemKinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggung jawaban kinerja, tugas pokok danfungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh PengadilanNegeri Kolaka Kelas IB Tahun 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2018dan Dokumen Perjanjain Kinerja Tahun 2018 - 2019 ini meskipun jauh dari sempurna kiranyadapat memenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkanmenjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasirencana kerja, rencana anggaran danrencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yangakan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, sertaberguna bagi semua pihak.

Kolaka, 14 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kolaka

TTD

ACHMAD UKAYAT, SH, MHNIP.19671123 196903 1001

PN KKA


Page | 3

Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………. 1

Daftar Isi………………….………………………………………………………………………………………………………. 3

Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………………………………………… 4

BAB I Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………………. 5

A. Latar belakang ………………………………………………………………………………………………… 5

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi ………………………………………………………………….. 6

BAB II Perencanaan Kinerja ……………………………………………………………..……………………………… 12

A. Rencana Strategis tahun 2015-2019………………………………………………………………… 12

B. Rencana Kinerja 2018 ……………………………………………………………………………………… 13

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ………………………..……………………………………………… 15

BAB III Akuntabilitas Kinerja …………………………………….…………………………………………………….. 18

A. Capaian Kinerja Tahun 2018……………………………………………………………………………… 18

B. Realisasi Anggaran ………………………………………………………………………………………….. 35

BAB IV Penutup ……………………………………………………………………………………………………………… 36

lampiran ……………………………………………………………………………………………………… 38

Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………………………… 41

[Type aquotefrom theDAFTAR ISI

PN KKA


Page | 4

LAKIP Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggung

jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksankan dalam rangka

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun

2016-2019. Walaupun didalam perjalanannya Renstra dan lakip terkadang dilakukan reviu yang

Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strartegis tahunan yang

diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Penyusunan lakip ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengadilan Negeri Kolaka dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan

juga merupakan alat kendali atau alat pemicu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan

Mahkamah Agung RI. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran

strartegis tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Negeri Kolaka berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan

sumber daya anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah

Pengadilan Negeri Kolaka menyusun Lakip 2018.

[Type aquotefrom the

RINGKASANEKSEKUTIF

PN KKA


Page | 5

A. LATAR BELAKANG

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Lakip Pengadilan Negeri

Kolaka Tahun 2018, yang memuat dasar hukum penyusunan lakip 2018. Instansi adalah

penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat.

Merupakan sebuah keharusan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan

akuntabilitas baik dalam rangka eksternal accountability maupun internal accountability. Hal ini

karena dalam perspektif eksternal accountability, instansi pemerintah adalah penerima

kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif

demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada

publik. Sedangkan internal accountability adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas

dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah

harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah

diamanatkan dalam inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Akip). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja

setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja

yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Pengadilan Negeri Kolaka selaku instansi pemerintah tingkat daerah, juga memiliki

kewajiban untuk menyampaikan Lakip kepada instansi tingkat provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara yang kemudian dilaporkan ke Mahkamah Agung RI. Penyampaian lakip 2018

ini,dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama

(IKU) dalam Renstra 2016-2019, khususnya penetapan kinerja tahun 2018. Disamping itu

penyusunan lakip ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Pengadilan

Negeri Kolaka di masa yang akan datang.

B. KEDUDUKANWEWENANG DAN FUNGSI

[Type aquotefrom theBAB IPENDAHULUAN

PN KKA


Page | 6

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-

Undang Dasar pasca amandemen).

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-Badan Peradilan

lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan

Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasala 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan

peradilan (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama sebagai pengadilan

tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan

berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi

pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan

tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

undang-undang.

Adapaun tugas pokok dan fungsi Penagdilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55

sampai dengan pasal 67, sebagai berikut :

1. Ketua

Tugas Pokok :

a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah

laku Hakim, panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di

daerah hukumnya.

c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Fungsi :

PN KKA


Page | 7

a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis

Hakim untuk diselesaikan.

b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan

nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut

kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. Wakil Ketua

Tugas Pokok :

Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan

kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan

perkara perdata di tingkat pertama.

Fungsi :

Wakil Ketua Pengadilan Neegeri berfunsi sebagai koordinator pengawasan di daerah

hukumnnya.

3. Hakim

Tugas Pokok :

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di

tingkat pertama.

Fungsi :

Melakukan fungsi-fungsi pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi

petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun

fungsional.

4. Panitera

Tugas Pokok :

a. Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administarsi perkara dan

mengatur tugas Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita

Pengganti.

b. Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

PN KKA


Page | 8

c. Sekretaris bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan DIPA selaku Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA).

Fungsi :

a. Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima

di Kepaniteraan.

b. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku.

c. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen

akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga,

barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

5. Sekretaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan,

sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingungan Pengadilan Negeri

Kelas II.

Fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian.

c. Pelaksanaan urusan keuangan.

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, dan perpustakaan,

dan

g. Penyiapan bahan pelaksaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

6. Jurusita/Jurusita Pengganti

Tugas Pokok :

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua/Hakim Ketua Majelis untuk

menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan

pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara yang berdasarakan ketentuan

undang-undang.

Fungsi :

a. Membuat relas panggilan sidang.

PN KKA


Page | 9

b. Membuat relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung.

c. Membuat relas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding,

kasasi, PK dan Eksekusi.

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

e. Membuat penetapan-penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan

pelaksanaan eksekusi.

7. Panitera Muda Perdata

Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Melaksanakan administrasi perkara.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat

setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang

isinya.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Pidana



Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan

berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan

masalah perkara pidana.

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta

memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku

register, disertai catatan singkat tentang isinya.

Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. Panitera Muda Hukum



Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun

laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PN KKA


Page | 10

Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri

untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

10. KaSub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan,

program, dan anggara, pengeloaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. KaSub Bagian Kepegawaian,Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12. Kasub Bagian Umum Dan Keuangan

Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan

masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

PN KKA


Page | 11

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOLAKA

K E T U A

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

H A K I M

1. DERRYWISNU BROTO K.P, SH.,M.Hum

2. TRI SUGONDO, SH3. RUDI HARTOYO, SH4. YURHANUDDIN KONA, SH5. IGNASIUS ARIWIBOWO, SH

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

PANMUD PERDATA

ABD. HAFID, SH

PANMUD PIDANA

ENTENG, SH

PANMUD HUKUM

-

KASUBAG PERENCANAAN, TEK.INFORMASI & PELAPORAN

HASRUL SANI BAKRY, S.Kom

KASUBAG KEPEGAWAIAN,ORGANISASI & TATA LAKSANA

MUH. YAMIN

KASUBAG UMUM &KEUANGAN

PANITERA

A R M I N, SH., MH

SEKRETARIS

N I N G S I H, SEPNKKA


Page | 12

Ket. Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi

PANITERA PENGGANTI

1. YETIM KALALEMBANG, SH2. HENDRA BELA SALURANTRE, SH3. LA ODE ALI SABIR, SH4. ANDI ILYAS, SH5. KARTIKA YUDHA, SH

JURUSITA/JURUSITAPENGGANTI

1. ANDI MUSLIGAUK, SH2. M. FAHRUN AMIR3. ERICH BHINEKANTARA4. LAODE TASMAN, SH5. MUH. ARMAN HAMAKU, A.MD

PRANATAPERADILAN

-

BENDAHARA

Laode Tasman, SH

PRANATA KOMPUTER

-

PUSTAKAWAN

-

ARSIPARIS

-

PNKKA


Page | 13

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 -2019

Bab ini memuat gambaran umum, arah kebijakan, rencana strategis (renstra). Arah

kebijakan berisi mengenai rumusan, fokus prioritas, dan sasaran yang akan dicapai sebagai

pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agar efektif, efisien dan

akuntabel. Renstra Pengadilan Negeri Kolaka memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Kolaka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa setiap kementerian diwajibkan menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut

Rencana Startegis Kementerian/Lembaga (RenstraKL) untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai

tindak lanjut undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menyusun Rencana

Strategis Tahgun 2015-2019 yang berisi tujuan dan sasaran untuk periode 5 tahun. Secara

ringkas substan renstra Pengadilan Negeri Kolaka Tahunn 2018-2019 dapat diilustrasikan

sebagi berikut :

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kolaka, Visi Pengadilan Negeri Kolaka mengacu pada visi

Mahkamah Agung RI adalah “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Kolaka yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Pengadilan Negeri Kolaka,

adalah sebagai berikut :

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kolaka

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada pencari keadilan

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kolaka

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kolaka

[Type aquotefrom theBAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

PN KKA


Page | 14

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Pengadilan Negeri Kolaka di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi dan

misi dalam tahun anggaran 2018 telah memprogramkan kegiatan melalui usulan Rencana

Kerja DIPA sebesar Rp. 5.930.869.000,- (Lima milyar Sembilan ratus tiga puluh juta delapan

ratus enampuluh Sembilan ribu rupiah) dengan 3 program utama dan pagu anggaran

masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Rp. 5.418.161.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Rp. 288.233.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 224.475.000,-

Jumlah Rp. 5.930.869.000,-

PN KKA


Page | 15

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018PENGADILAN NEGERI KOLAKA

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan- Perdata- Pidana

100 %

b. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu- Perdata- Pidana

95 %

c. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana

20 %

d. Persentase Putusan Perkara yangTidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding- Kasasi- PK

70 %90 %98 %

e. Persentase Perkara Pidana Anak yangdiselesaikan secara Diversi

0 %

f. Index Responden pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan

90 %

2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara

a. Persentase Isi Putusan Yang DiterimaOleh para pihak Tepat Waktu

90 %

b. Persentase Perkara yang diselesaikanmelalui Mediasi

25 %

c. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu100 %

d. Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

-

3. Meningkatnya akses peradilanbagi masyarakat miskin danterpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan

50 %

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

-

c. Persentase pencari keadilan golongantertentu yang mendapat layananbantuan hukum (Posbakum)

100 %

4. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)

80 %

5. Meningkatnya Sarana danPrasarana dilingkunganPeradilan

Presentase pengadaan sarana danprasarana yang disetujui

100 %

PN KKA


Page | 16

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAPENGADILAN NEGERI KOLAKA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN KOLAKA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel

yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD UKAYAT, S.H., M.HJabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kolaka

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.HJabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak

pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiakuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


Pihak Kedua Pihak PertamaKetua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Negeri KolakaSulawesi Tenggara

(H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H) (ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H)NIP. 19580821 1984031001 NIP. 19671123 1996031001

PN KKA


Page | 17

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018PENGADILAN NEGERI KOLAKA

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel

c. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan- Perdata- Pidana

100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikantepat waktu- Perdata- Pidana

95 %

d. Persentase penurunan sisa perkara:- Perdata- Pidana

20 %

g. Persentase Putusan Perkara yangTidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding- Kasasi- PK

70 %90 %98 %

h. Persentase Perkara Pidana Anak yangdiselesaikan secara Diversi

0 %

i. Index Responden pencari keadilan yangpuas terhadap layanan peradilan

90 %

2. Peningkatan EfektivitasPengelolaan PenyelesaianPerkara

e. Persentase Isi Putusan Yang DiterimaOleh para pihak Tepat Waktu

90 %

f. Persentase Perkara yang diselesaikanmelalui Mediasi

25 %

g. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu100 %

h. Persentase putusan perkara yangmenarik perhatian masyarakat yangdapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

-

3. Meningkatnya akses peradilanbagi masyarakat miskin danterpinggirkan

d. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan

50 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

-

f. Persentase pencari keadilan golongantertentu yang mendapat layananbantuan hukum (Posbakum)

100 %

4. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)

80 %

5. Meningkatnya Sarana danPrasarana dilingkunganPeradilan

Presentase pengadaan sarana danprasarana yang disetujui

100 %

PN KKA


Page | 18

1. Jumlah Pagu Anggaran DIPA 01 adalah Rp. 5.706.394.000,-(Lima milyar tujuh ratus enam jutatiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

2. Jumlah Pagu Anggaran DIPA 03 adalah Rp. 224.475.000 (Dua ratus dua puluh empat juta empatratus tujuh puluh lima ribu rupiah)


Pihak Kedua Pihak PertamaKetua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Negeri KolakaSulawesi Tenggara

(H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H) (ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H)NIP. 19580821 1984031001 NIP. 19671123 1996031001

PN KKA


Page | 19

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatukegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasiyangtertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran

Kinerjaadalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerjamerupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengansasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak

dimaksudkan sebagaimekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai

alat komunikasi danalat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2018, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telahditetapkan

dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalamtabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri KolakaTahun Anggaran : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel

a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan.- Pidana- Perdata

b. Persentase perkara- Pidana- Perdata yang diselsaikantepat waktu.

c. Persentase penurunan sisaperkara :- Pidana- Perdata

100 % 100 % 100 %

95 %

20 %

100 %

0.19 %

105 %

0.95 %

[Type aquotefrom the

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

PN KKA


Page | 20

d. Persentase Perkara tidakmengajukan upaya hukum- Banding- Kasasi- PK

e. Persentase Perkara anakyang diselesaikan melaluiDiversi

f. Indeks Responden yangpuas terhadap layananperadilan

70 %90 %98 %

1 %

90 %

86.96 %

1 %

90 %

86.96 %

%

100 %

2. PeningkatanEfektivitasPengelolaanPenyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan YangDiterima Oleh para PihakTepat Waktu

b. Persentase Perkara yangDiselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkarayang diajukan Banding,Kasasi da PK secara lengkapdan tepat waktu

d. Persentase putusan perkarayang menarik perhatianmasyarakat yang dapatdiakses secara onlaine dalamwaktu satu hari setelahputusan.

90 %

25 %101%102

95 %

0 %

100 %

10.86%

97%

0%

111%

43.44%

102%

0%

3. Meningkatnya AksesPeradilan bagiMasyarakat Miskindan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeoyang Diselesaikan

b. Persentase perkara yangdiselesaikan di luar gedungPengadilan.

c. Persentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yangmendapat Layanan BantuanHukum

50 %

0 %

100 %

55%

%

100%

110%

%

100%

2. MeningkatnyaKepatuhan TerhadapPutusan Pengadilan

Persentase Putusan PerkaraPerdata yang Ditindaklanjuti(Dieksekusi)

80 % 84.78 % 105%

3. MeningkatnyaSarana danPrasarana Presentase pengadaan sarana

dan prasarana yang disetujui

PN KKA


Page | 21

dilingkunganPeradilan

* Capaian:

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap

sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2018 mengacu pada indikator

kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Pada akhir tahun 2018, Pengadilan Negeri Kolaka telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran

yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran penyelesaian dan penanganan perkara pada tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,Transparan danAkuntabel

a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan.

- Pidana- Perdata

b. Persentase perkara- Pidana- Perdata yangdiselsaikan tepatwaktu.

c. Persentase penurunansisa perkara :- Pidana- Perdata

d. Persentase Perkaratidak mengajukanupaya hukum- Banding- Kasasi- PK

e. Persentase Perkaraanak yang diselesaikanmelalui Diversi

f. Indeks Responden

100 %

95 %

20 %

70 %90 %98 %

1 %

90 %

100 %

100 %

%

%%%

0 %

%

100 %

105 %

%

%%%

0 %

%

RealisasiX 100%

Target

PN KKA


Page | 22

yang puas terhadaplayanan peradilan

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang

diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018.

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikandengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3.3Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2018

TahunJenis

PerkaraSisa Perkara

Sisa PerkaraYang

DiselesaikanTarget

Realisasi

Capaian

2017Pidana 49 49 100 % 100 % 100 %

Perdata 10 10 100 % 100 % 100 %

2018Pidana 54 54 100 % 100 % 100 %

Perdata 11 11 100 % 100 % 100 %

Sisa perkara pidana tahun 2017 adalah sebanyak 54 perkara dan perkara perdata sebanyak 11perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2018, sehingga jumlahcapaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2018 sebesar 100%.

PN KKA


Page | 23


Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktudengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu

penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk

itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun

sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan

Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga

tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel : 3.4Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TahunJenis

Perkara

Perkara YangHarus

Diselesaikan

Perkara YangDiselesaikanTepat Waktu

Target Realisasi Capaian

2017Pidana 374 314 95 % 84 % 89 %

Perdata 31 26 95 % 84 % 89 %

2018Pidana 348 304 95 % 88 % 93 %

Perdata 46 43 95 % 93 % 98 %

Perkara yang diselesaikan secara keseluruhan baik pidana maupun perdata tepat waktu di

tahun 2018 adalah sebanyak 347 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak

394 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah

sebesar 90 % dan capaiannya sebesar 95 %. Menunjukkan pencapaian yang meningkat

(Analisa tercapai)


Tabel : 3.5Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian2018 2017

Persentase sisa perkara

yang diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

20 %

20 %

100 %

73 %

0 %

17 %

20 %

23 %

PN KKA


Page | 24


Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum BandingIndikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukanupaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel : 3.6Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

TahunPerkaraPutus

PerkaraYang

Mengajukan Banding

PerkaraYang TidakMengajukan Banding


2017 359 50 316 70 % 80 % 115%

2018 407 37 370 70 % 77 % 110%

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 370 perkara

dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 407 perkara. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 77 %, maka capaiannya adalah sebesar

110%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya

(Analisa tercapai atau tidak tercapai)

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum KasasiIndikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukanupaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel : 3.7Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TahunPerkaraPutus

PerkaraYang

MengajukanKasasi

PerkaraYang TidakMengajukan Kasasi


2017 359 13 353 90 % 89% 99%

2018 304 12 288 90 % 95% 105%

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 288 perkara

dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 304 perkara. Persentase perkara yang tidak

PN KKA


Page | 25

mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 95 %, maka capaiannya adalah

sebesar .105%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya

(Analisa tercapai)

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan KembaliIndikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukanupaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel : 3.8Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

TahunPerkaraPutus

Perkara YangMengajukan

PK

PerkaraYang TidakMengajuka

n PK


2017 359 2 351 98 % 100% 102%

2018 304 2 286 98 % 104% 106%

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak

286 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 359 perkara. Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 104 %, maka capaiannya adalah sebesar 106

%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya

(Analisa tercapai)

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversidengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversidan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihanpenyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulaipada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

PN KKA


Page | 26

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeriwajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yangdilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel : 3.9Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

TahunJumlahPerkaraAnak

DiselesaikanSecaraDiversi


2017 nihil

2018 nihil

Tahun 2018 jumlah perkara anak adalah sebanyak NIHIL perkara dan yang diselesaikan secaradiversi sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator persentase perkara anak yangdiselesaikan secara diversi adalah sebesar 0 %


Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasanmasyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN KolakaSurvei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 TentangPedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publikdengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.

Hasil survei pada tahun 2018 dengan jumalah responden sebanyak 100orang adalah 81.85 %

Ini menunjukkan terjadi peningkatan kepuasan publik pada tahun 2018

PN KKA


Page | 27

Tabel : 3.10Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

TahunJumlah Responden

SurveiTarget Realisasi Capaian

2017 100 90 % 78 % 86 %

2018 100 90 % 81.85 % 90 %

Realisasi tahun 2018 adalah sebesar 81.85 % dengan capaian .90 %

(Analisa tercapai)

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan PenyelesaianPerkara

Tabel : 3.11Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator KinerjaCapaian

2017 2018

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada parapihak

100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 0% 0%

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

95% 100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatianmasyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu1 hari setelah perkara diputus

100% 100 %

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas PengelolaanPenyelesaian Perkara

84% 93 %

GrafikCapaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2018

PN KKA


Page | 28

Sasaran 2 Indikator ke 1Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada parapihak dengan jumlah putusan.

Tabel : 3.12Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2017-2018

TahunJumlahPutusan

SalinanPutusan

Yang DikirimTarget Realisasi Capaian

2017 359 359 100 % 100 % 100 %

2018 304 304 100 % 100 % 100 %

Jumlah putusan pada tahun 2018 adalah sebanyak 304 perkara dan jumlah salinan putusanyang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 304 perkara, sehingga realisasi dari indikatorini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %


Sasaran 2 Indikator ke 2Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui

mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan

termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun

pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih

dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya

meliputi antara lain:

a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

PN KKA


Page | 29

d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;

f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;

g. penyelesaian perselisihan partai politik;

h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu

penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang

telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan

melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan

setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh

para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel : 3.13Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2018

Tahun

PerkaraYang

DilakukanMediasi

Perkara YangDiselesaikan

MelaluiMediasi


2017 17 - 20 % 0 % 0 %

2018 24 - 15 % 0 % 0 %

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2018 adalah sebanyak 24 perkara dan

jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi masih nihil

Sasaran 2 Indikator ke 3Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap DanTepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang

mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap apabila telah dilengkapi dengan permohonan upaya

hokum, relas pemberitahuan lengkap, dan softcopy dengan lengkap dan tepat waktu jika tidak

melampaui batas waktuyangtelah ditentukan

PN KKA


Page | 30

Tabel : 3.14Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat

Waktu Tahun 2017-2018

Tahun

BerkasPerkaraYang

Dimohonkan Banding,Kasasi Dan

PK

BerkasPerkaraYang

Dimohonkan

Banding,Kasasi DanPK SecaraLengkapDan TepatWaktu


2017 45 45 98 % 100 % 102 %

2018 51 51 98 % 100 % 102 %

Tahun 2018 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak ..

perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu adalah sebanyak 51 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya

102 %

Sasaran 2 Indikator ke 4Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secaraonline dalam waktu 1 hari setelah diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan

perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel : 3.15Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun

PutusanPerkaraYang

MenarikPerhatianMasyarakat

Putusan Perkara Yang MenarikPerhatian Masyarakat YangDapat Diakses Secara OnlineDalamWaktu 1 Hari Setelah

Putus


2017

2018

(Pengadilan Negeri Kolaka tidak menangani perkara Korupsi)

PN KKA


Page | 31

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin DanTerpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; danc. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel : 3.16Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan


2017 2018

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 110% 0 %

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedungpengadilan

% %

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yangmendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100% 100%

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan BagiMasyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

105 % 100%

Sasaran 3 Indikator ke 1Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan

jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan

permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang

menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin

(Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu

Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk

PN KKA


Page | 32

miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang

berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan

dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi,

dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel : 3.17Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun

JumlahPerkaraProdeo

Jumlah Perkara Prodeo YangDiselesaikan


2017 1 1 50% 100 % 50 %

2018 0 0 50% 0 0

Tahun 2018 jumlah perkara prodeo Nihil sehingga capaian 0 %

Sasaran 3 Indikator ke 2Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya

mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari

keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau

geografis.

Tabel : 3.18

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun

Jumlah Perkara YangSeharusnya Diselesaikan

Di Luar GedungPengadilan

Jumlah Perkara YangDiselesaikan Di Luar Gedung

PengadilanTarget Realisasi Capaian

2017 Nihil

2018 Nihil

Sidang diluar pengadilan selama 2018 tidak pernah dilakukan

PN KKA


Page | 33

Sasaran 3 Indikator ke 3Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum(Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi

dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan

berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen

hukum yang dibutuhkan.

Tabel : 3.19Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

Tahun

Jumlah PencariKeadilan Golongan

Tertentu

Jumlah Pencari KeadilanGolongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan BantuanHukum


2017 172 172 100 % 100 % 100%

2018 155 155 100% 100% 100%

Tahun 2018 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 155. perkara dan yang

mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 155 perkara, maka realisasinya adalah

sebesar 100 % dan capaiannya 100. %.

(Analisa tercapai)

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel : 3.20Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


2017 2018

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti(dieksekusi)

67 % 71 %

PN KKA


Page | 34

Sasaran 5 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan

Pencapaian Sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21 Sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Tersedianya sarana dan

prasarana

Persentase pengadaan sarana dan

prasarana guna menunjang

operasional peradilan

100 % 6.6 % 6.6 %

an Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah

perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan

sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan

prasarana di Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2018 adalah 100 %.. Untuk lebih rincinya

data pengadaan sarana dan prasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22 Persentase Ukuran Capaian Pengadaan Sarana dan Prasarana

No. Pengadaan Sarana dan Prasarana Target RealisasiTidak

Terealisasi%

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Mobil Opersional Pimpinan

Motor Opersional Kasubag dan

Panmud

4 Unit

6 Unit

0 %

0 %

2. Gedung dan bangunan

Pembangunan Rumah Dinas 8 Unit 0 %

-

3. Pengadaan Meubilair 1 Unit 100 % - 100 %

4.

5.

Pengadaan Mesin Genset

Pengadaan Tambah daya

1 Unit

1 Unit

100 %

100 %

100 %

100 %

6. Pengadaan Pengolah data dan komunikasi

Mesin Fotocopy

Handy cam

PC all In one

Microfon Rapat

1 UNIT

1 UNIT

2 Unit

1 set

0 %

0 %

0 %

0 %

-

Realisasi Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang

diusulkan

6.6 %

PN KKA


Page | 35

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase

pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2018 jauh dari apa yang diusulkan dimana jumlah

pengadaan yang ditargetkan 100 % realisasi hanya mencapai 6.6 %

PN KKA


Page | 36

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2018 adalah sebesar Rp 5.969.122.000,- Realisasianggaran Pengadilan Negeri Kolaka per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp 5.490.765.666atau sebesar 92.46(%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaranPengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2018 mengalami kenaikan. Secara lebih jelas terlihatdalam tabel berikut :

Tabel : 3.23Realisasi anggaran

No Tahun Anggaran(Rp)

Realisasi(Rp) %

1. 2017 5.671.042.000 4.965.402.527 86.77 %

2 2018 5.969.122.000 5.490.765.666 92.46(%)

Realisasi sebesar Rp 92.46 % merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja denga rinciansebagai berikut :

Tabel : 3.24Rincian Realisasi anggaran

No Sasaran Stategis Anggaran(Rp)

Realisasi(Rp) %

1

Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti,

Transparan danAkuntabel

224.475.000 219.764.725 97.90 %

2

PeningkatanEfektivitasPengelolaan

Penyelesaian Perkara

224.475.000 219.764.725 97.90 %

3

Meningkatnya aksesperadilan bagi

masyarakat miskindan terpinggirkan

31.200.000 31.200.000 100 %

4Meningkatnya

kepatuhan terhadapputusan pengadilan

1.500.000 0 0

5Meningkatnya sarana

dan prasarana288.233.000 288.233.000 100 %

PN KKA


Page | 37

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Negeri Kolaka Tahun

2018 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan

Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil

yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan

masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat

sebagai berikut:

a) Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas

dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan

cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja

yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan

Negeri Kolaka pada tahun 2018 adalah :

1. Penyelesaian perkara pada tahun 2018 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.

Walaupun penyelesaian perkara ada yang belum mencapai target, namun sisa perkara

ditahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2018 dan telah memenuhi target.

2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil

dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun

secara umum target kinerja telah terealisasi.

3. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

b) Kendala/Hambatan/Masalah

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya

ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan

keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan atau masalah yang ditemui di Pengadilan

Negeri Kolaka diantaranya :

BAB IVPENUTUPBAB IVPENUTUP

PN KKA


Page | 38

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan

sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

2. Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan

menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan.

3. Tidak adanya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor yang dibuktikan

dengan kurangnya anggaran untuk belanja modal di tahun 2018, sehingga target

penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi belum

maksimal.

4. Tidak Adanya Penerimaan CPNS yang mengakibatkan banyak pekerjaan yang dirangkap

oleh 1 orang PNS.sehingga pekerjaan administrasi dan teknis sedikit kurang efektif dan

efisien.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi

untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau

hambatanseperti tersebut diatas adalah :

1.Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga

hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2. Adanya alokasi dana/anggaran untuk belanja modal, dalam hal ini adanya sarana dan

prasarana penunjang operasional perkantoran.

3. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP

(Standar Operasional Prosedur).

4. Perlu Adanya Penambahan CPNS khususnya dikesektariatan.

PN KKA


Page | 39

PN KKA


Page | 40

Cat: Sertifikat ini terjadi kesalahan penulisan / pencetakan Satuan Kerja yang seharusnya : PengadilanNegeri kolaka Kelas IB ditulis Pengadilan Negeri Kolaka Kelas I A, dan juga Penulisan Pada alamat yang seharusnyajl.Pemuda kolaka Sulawesi Tenggara ditulis Jl.Pemuda Kolaka Sulawesi Timur.

Sertifikat ini Masih dalam proses pengusulan untuk dilakukan perubahan ke Mahkamah Agung

PN KKA


Page | 41

PN KKA


Page | 42

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja ………………………………………………………………………………………………. 18

Tabel 3.2 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ………………….. 20

Tabel 3.3 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2017-2018………………………………… 21

Tabel : 3.4 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu…………………………………………….. 22Tabel : 3.5 Persentase penurunan sisa perkara……………………………………………………………………… 22

Tabel : 3.6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding…………………… 23

Tabel : 3.7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi……………………… 23

Tabel : 3.7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi…………………….. 24

Tabel : 3.8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.. 25

Tabel : 3.9 Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi……………………………….. 26

Tabel : 3.10 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan…………………………………………………………………….. 26

Tabel : 3.11 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara………………………………. 27

Tabel : 3.12 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2017-2018. 28

Tabel : 3.13 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017-2018………. 29

Tabel : 3.14 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK

Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2017-2018………………………………………………… 29

Tabel : 3.15 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus………………… 30

Tabel : 3.16 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan……. 31

Tabel : 3.17 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan…………………………………………………. 31

Tabel : 3.18 Persentase perkara yang diselesaiakan diluar Pengadilan Negeri Kolaka………… 31

Tabel : 3.19 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)……………………………………………………………………………………. 32

Tabel : 3.20 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan……………………………….. 32

Tabel : 3.21 Sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana……………………………………………………… 33

Tabel : 3.22 Persentase Ukuran Capaian Pengadaan Sarana dan Prasaran………………………… 33

Tabel : 3.23 Realisasi anggaran ………………………………………………………………………………………….. 35

Tabel : 3.24 Rincian Realisasi anggaran………………………………………………………………………………. 35

PN KKA


Page | 43

t

PN KKA

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...

Documents