laporan semester i tahun 2017kepri.litbang.pertanian.go.id/new/images/pdf/ikm/... · indeks...

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

L a p o r a n S e m e s t e r I I K M

LPTP Kepulauan Riau

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2017 Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau



LPTP Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:

32/permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian salah satunya di Loka Pengkajian

Teknologi Pertanian (LPTP) Kepulauan Riau telah melaksanakan Pengukuran

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) LPTP Kepulauan Riau pada semester I

Tahun 2017.

Laporan Hasil Pengukuran IKM merupakan evaluasi terhadap penerapan

amanat Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 untuk penyediaan dan

pengelolaan informasi publik di lingkungan LPTP serta langkah-langkah tindak

lanjut yang tepat dan perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan LPTP

Kepulauan Riau sesuai dengan yang diharapkan.

Kepada semua pihak diharapkan saran dan masukannya untuk

perbaikan dan peningkatan pelayanan publik LPTP Kepulauan Riau dimasa

mendatang.

Kepala Loka,

Dahono, SP., M.Si NIP. 196204111998031001

i



LPTP Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………..………….…..i

Daftar Isi………………………………………………………..………….……………ii

I. PENDAHULUAN………………………………………………………..………….…..1

1.1 Latar Belakang……………………………………………………….…..….1

1.2 Maksud dan Tujuan……………………………………………….….……3

1.3 Target Mutu Layanan……………………………………………...……..3

1.4 Sasaran……………………………………………………………….…….….4

1.5 Manfaat……………………………………………………………..………….4

1.6 Unsur IKM……………………………………….………………..……….….4

II. METODOLOGI…………………………………………………….…………..….……6

2.1 Persiapan………………………………………………………….….……....6

2.2 Pelaksanaan…………………………………………………………....…...8

2.3 Analisis Data………………………………………………………………....9

III. HASIL ANALISIS DATA……………………………………….……………….….10

IV. PENUTUP/REKOMENDASI………………………………………..……………..12

Lampiran…………………………………………………………………………….…14

ii



LPTP Kepulauan Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak

kelemahan sehingga belum dapat memenuhi mutu yang diharapkan

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan

masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat

fungsi utama pemerintah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus

berupaya meningkatkan mutu pelayanan.

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 mengesahkan Undang-

Undang nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik

adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima

oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang

berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan Undang-Undang nomor: 14 tahun 2008 tersebut,

Pemerinah Republik Indonesia telah megeluarkan Peraturan Menteri Pertanian

nomor: 32/permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan

informasi publik di lingkungan kementerian pertanian. Maksud Permentan

tersebut antara lain: (1) sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan

menggunakan informasi pertanian; (2) sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola

Informasi Dokumentasi (PPID) di Kementan dalam penyelenggaraan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi. Adapun tujuan

dari Permentan tersebut antara lain: (1) komunikasi yang harmonis antara

penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; (2)

integrasi antara penyedia informasi pertanian kepada publik.

1



LPTP Kepulauan Riau

Pemerintah Republik Indonesia juga telah megeluarkan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013 pada tanggal 12

Agustus 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di

lingkungan Kementerian Pertanian. Indeks Kepuasan Masyarakat yang

selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif

dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara

harapan dan kebutuhannya. Sementara itu, Pelayanan Publik adalah kegiatan

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan

oleh penyelenggara pelayanan publik.

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) sebagai salah salah satu unit

pelayanan publik lingkup kementerian petanian memiliki tugas pokok dan fungsi

sesuaidengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/

OT.140/10/2011 sebagai berikut. Tugas Pokok LPTP adalah melaksanakan

pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna

spesifik lokasi. Adapun fungsi LPTP yaitu: (a) melaksanakan penyusunan

program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian, perakitan

dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (b)

melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat

guna spesifik lokasi; (c) melaksanakan penelitian, pengkajian dan perakitan

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (d) melaksanakan

pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan

materi penyuluhan; (e) menyiapkan kerjasama, informasi, dokumentasi serta

penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan

pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi; (f) memberikan

pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian

2



LPTP Kepulauan Riau

tepat guna spesifik lokasi; (g) melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan,

rumah tangga & perlengkapan LPTP.

Sejak dimulainya Kabinet Kerja pada tahun 2015, LPTP Kepulauan Riau

mendukung keberhasilan 4 Sasaran strategis Kementerian Pertanian. Keempat

sasaran strategis tersebut yakni; (1) Meningkatnya ketahanan pangan

mencakup pengembangan komoditas padi, kedelai, sapi, kambing, bawang

merah, mentimun, kacang panjang, kangkung, sawi dan cabai; (2)

Meningkatnya pengembangan sayuran ramah lingkungan menuju ekspor; (3)

Meningkatnya penyediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi; dan (4)

Meningkatnya pendapatan petani melalui kegiatan model pertanian bio-

industri.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, LPTP Kepulauan Riau selalau berinteraksi

dan bekerjasama dengan institusi/ instansi lain. Oleh karena itu perlu dilakukan

pengukuran kepuasan masyarakat dan stakeholder lainnya terhadap layanan

LPTP Kepulauan Riau selaku lembaga publik Negara.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman pengukuran indeks kepuasan masyarakat di lingkungan

Kementerian Pertanian dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja pelayanan

publik di bidang pertanian dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat.

Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah untuk

mengevaluasi penerapan amanat Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 di

LPTP Kepulauan Riau dalam penyediaan dan pelayanan publik di lingkungan

LPTP selama periode 2017 semester I.

1.3. Target Mutu Layanan

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau mempunyai target

indeks kepuasan masyarakat dengan standar mutu pelayanan Baik (B) atau

interval nilai IKM 2,51-3,25 dengan nilai interval konversi IKM 62,51-81,25.

3



LPTP Kepulauan Riau

1.4. Sasaran

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja UKPP dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat;

2. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang mudah,

sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih bermutu, berdaya

guna dan berhasil guna;

3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam

upaya peningkatan mutu pelayanan publik.

1.5. Manfaat

1. Tersedianya informasi tentang kelemahan atau kekurangan dari

masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Tersedianya informasi tentang kinerja penyelenggaraan pelayanan

yang telah dilaksanakan oleh UKPP secara periodik;

3. Tersedianya informasi sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu

diambil dan upaya yang perlu dilakukan;

4. Tersedianya informasi tentang IKM secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Memacu persaingan positif, antar UKPP di lingkungan Kementerian

Pertanian dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

1.6. Unsur IKM

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, 14 (empat

belas) unsur yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur minimal yang

harus ada untuk dasar pengukuran IKM sebagai berikut:

4



LPTP Kepulauan Riau

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur

pelayanan;

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya;

3. Kejelasan pelaksana pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian

pelaksana yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan

dan tanggung jawabnya);

4. Kedisiplinan pelaksana pelayanan, yaitu kesungguhan pelaksana

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja

sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Tanggung jawab pelaksana pelayanan, yaitu kejelasan wewenang

dan tanggung jawab pelaksana dalam penyelenggaraan dan

penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan pelaksana pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan

ketrampilan yang dimiliki pelaksana dalam memberikan/menyelesaikan

pelayanan kepada masyarakat;

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara

pelayanan;

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. Kesopanan dan keramahan pelaksana, yaitu sikap dan perilaku

pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

5



LPTP Kepulauan Riau

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan

rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan

unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

6



LPTP Kepulauan Riau

BAB II METODOLOGI

2.1 Persiapan

2.1.1. Penetapan Pelaksana

Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim

Pengukuran IKM yang terdiri atas:

1) Pengarah : Kepala LPTP Kepulauan Riau

2) Pelaksana yang terdiri atas:

a. Ketua : Robinson Putra, SP.,M.Si

b. Anggota : Zulfawilman, SPt.

Muhammad Nasir

Jonri Suhendra Sitompul, SP.

2.1.2 Penyiapan Bahan

1. Daftar Pertanyaan

Alat bantu survey adalah daftar pertanyaan yang bersifat

close ended dimana pertanyaan-pertanyaan dalam daftar

pertanyaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian

Nomor: 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terdapat 14 (empat

belas) unsur yang relevan, valid dan reliabel.

2. Bagian Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian kesatu: Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin,

pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis

profil responden dalam penilaiannya terhadap UKPP.

2. Bagian kedua: Identitas pencacah, berisi data pencacah.

(apabila daftar pertanyaan diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak

diisi).

7



LPTP Kepulauan Riau

3. Bagian ketiga: Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima

pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden

terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai. c. Bentuk jawaban

pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum

mencerminkan tingkat mutu pelayanan, yaitu dari yang sangat

baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi

nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi

nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Contoh:

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu

banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum

efektif.

3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih

perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan sangat mudah, sangat sederhana, sehingga

prosesnya mudah dan efektif.

2.1.3. Penetapan Responden dan Lokasi Pengumpulan Data

1. Penetapan Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai

dengan cakupan wilayah masing-masing UKPP. Untuk memenuhi

akurasi hasil pengukuran indeks, responden sebanyak 25 orang

atau lebih yang terdiri dari:

1) Pengawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau

8



LPTP Kepulauan Riau

2) Pengawai Dinas Pertanian Kepulauan Riau

3) Petani penerima Pelayanan LPTP Kepulauan Riau

4) Penyuluh Pertanian

5) Gapoktan

6) Poktan

7) Mahasiswa/Pelajar

8) Dll

2. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data dilakukan di Loka Pengkajian

Teknologi Pertanian Kepulauan Riau.

2.2. Pelaksanaan

2.2.1 Jadwal Pengukuran IKM

Pengukuran IKM diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu)

bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. persiapan, 6 hari kerja;

b. pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;

c. pengolahan data indeks, 6 hari kerja;

d. pengukuran dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.

2.2.2 Pelaksanaan Pengukuran IKM

1. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan

kepada masyarakat terhadap 14 (empat belas) unsur pelayanan

yang telah ditetapkan.

2. Pengisian daftar pertanyaan

Pengisian daftar pertanyaan dapat dilakukan dengan Dilakukan oleh

pencacah melalui wawancara oleh: Unit pelayanan sendiri Dengan

cara ini hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena

dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya akan

9



LPTP Kepulauan Riau

mempengaruhi obyektifitas penilaian. Untuk mengurangi

subyektifitas hasil pengukuran indeks, dapat melibatkan Satuan

Pelaksana Sistem Pengendalian Internal, unsur pengawasan atau

sejenisnya yang terkait.

2.3. Analisis Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan IKM terhadap 14

(empat belas) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan

memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata = Jumlah bobot = 1 = 0,071 Tertimbang Jumlah Unsur 14

Untuk memperoleh nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata

tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai Total unsur yang terisi Penimbang

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-

100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar

25, dengan rumus sebagai berikut: IKM UKPP x 25.

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan

dan Kinerja

Nilai Persepsi

Nilai Interval IKM

Nilai Interval Konversi

IKM

Mutu Pelayanan

1 1,00-1,75 25,00-43,75 D Tidak Baik

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik

3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik

4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat Baik

11



LPTP Kepulauan Riau

Analisis hasil pengukuran dilakukan dengan tabulasi data dan menghitung IKM

berdasar telah ditetapkan.

12



LPTP Kepulauan Riau

BAB III HASIL ANALISIS DATA

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau telah

melaksanakan pengukuran IKM pada semenster I Januari sampai dengan Juni

2017 dengan menggunakan 14 unsur yang telah ditetapkan sesuai peraturan

menteri pertanian. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Loka

Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau menargetkan hasil pelayanan

dengan kategori BAIK. Setelah dilaksanakan pengukuran terhadap 14 unsur

pelayanan di LPTP Kepulauan Riau pada periode Januari sampai dengan Juni di

hasilkan data sebagai berikut, secara lengkap tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Unsur Pelayanan LPTP Kepulauan Riau, Tahun 2017

NO UNSUR PELAYANAN Nilai Rata-Rata (Nrr ) Per Unsur

Pelayanan

NRR Tertimbang per

Unsur = IIx 0,0071

1 Prosedur pelayanan 3,508 0,249

2 Persyaratan pelayanan 3,492 0,248

3 Kejelasan pelaksana pelayanan

3,446 0,245

4 Kedisiplinan pelaksana pelayanan

3,447 0,247

5 Tanggung jawab pelaksana pelayanan

3,492 0,248

6 Kemampuan pelaksana pelayanan

3,508 0,249

7 Kecepatan pelayanan 3,415 0,242

8 Keadilan mendapatkan pelayanan

3,892 0,276

9 Kesopanan dan keramahan pelaksana

3,538 0,251

10 Kewajaran biaya pelayanan

3,262 0,232

11 Kepastian biaya pelayanan

3,231 0,229

12 Kepastian jadwal pelayanan

3,415 0,242

13



LPTP Kepulauan Riau

13 Kenyamanan lingkungan

3,385 0,240

14 Keamanan pelayanan 3,446 0,245

Total (Nilai Indeks) 3,444

Hasil analisis IKM Unit Pelayanan LPTP Kepulauan Riau adalah = Nilai indeks x 25

= 3,444 x 25 = 86,101 Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan: Sangat Baik

14



LPTP Kepulauan Riau

BAB IV PENUTUP/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisa IKM yang sudah dilaksanakan, secara umum

Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan di LPTP –

KEPRI sudah Sangat Baik. Namun ada beberapa catatan dari masing-masing

unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Unsur pelayanan umum yang perlu ditingkatkan

No Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan Nilai

1 Kewajaran biaya pelayanan 0,232

2 Kepastian biaya pelayanan 0,229

Adanya unsur-unsur layanan yang masih kurang memuaskan antara lain:

1. Pada unsur kewajaran biaya pelayanan sudah dalam kategori baik

dengan NRR tertimbang perunsur 0,232, akan tetapi perlu ditingkat

menjadi sangat baik, menurut pengamatan bahwa pada masing-masing

pelayanan yang dilaksanakan pada masih belum menetapkan standar

biaya pelayanan yang konsisten. Sehingga perlu ditetapkan standar

biaya pelayanan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan.

2. Pada unsur kepastian biaya pelayanan sudah dalam kategori baik dengan

NRR tertimbang perunsur 0,229, akan tetapi perlu ditingkat menjadi

sangat baik, menurut pengamatan bahwa pada masing-masing

pelayanan yang dilaksanakan pada masih belum menetapkan standar

biaya pelayanan yang konsisten. Sehingga perlu ditetapkan standar

biaya pelayanan

15

laporan semester i tahun 2017kepri.litbang.pertanian.go.id/new/images/pdf/ikm/... · indeks...

Documents