laporan monev alkon 2014

8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014

1/78

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Alat dan Obat Kontrasepsi serta SaranaPenunjang Pelayanan KB Tahun 2013

Th.

2014

Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur PemerintahBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


2/78

Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ijin-Nya, sehingga

laporan monitoring dan evaluasi alat dan obat kontrasepsi serta sarana pendukung pelayanan KB

tahun 2013 inidapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil kegiatan bersama lintas komponen dan sektor terkait, yaitu Direktorat

Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta, Direktorat Bina

Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Direktorat Kesehatan Reproduksi, Pusat Penelitian

dan Pengembangan KB dan KS, Inspektorat Keuangan dan Perbekalan, Biro Perencanaan,Biro

Keuangan dan Pengelolaan BMN serta Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) yang

dilaksanakan secara berjenjang di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Secara garis besar, laporan ini memuathasil temuan di lapangan selama pelaksanaan monitoring dan

evaluasi dilakukan, sekaligus menawarkan alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi komponen terkait. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan diProvinsi yaitu pada gudang BKKBN Provinsi, di Kabupaten dan Kota dilakukan di gudang Kabupaten

dan Kota, pada Rumah Sakit penerima Laparoscopy dari BKKBN dan pada klinik KB yang menerima

alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN. Sedangkan substansi dari monitoring dan evaluasi tahun ini

meliputi identifikasi responden, ketersediaan alkon di setiap sasaran, komponen pelayanan KB,

komponen manajemen logistik, komponen hasil pelayanan, alkon yang kadaluarsa serta kendala dan

saran yang disampaikan oleh pengelola program KB di lapangan.

Akhir kata, perkenan kami mengucapkanterimakasihdanpenghargaan yang setinggi-

tingginyakepadaseluruhpihak yang

telahberkontribusidalampenyelenggaraankegiataninimulaidaripenyusunan instrumen, pengumpulan

data di lapangan, analisis data sertapenyusunanlaporanhasilkegiatan.

Hasil kegiatan monitoring danevaluasialatdanobatkontrasepsisertasaranapendukungpelayanan KB

tahun 2013 inidiharapkan dapatdijadikan umpan balik perbaikan kinerja perencanaan dan

pengelolaan alkon serta sarana penunjang pelayanan KB di tingkatpusat, Provinsi, Kabupaten dan

Kota sertadi fasilitas pelayanan KB.

Jakarta,Desember 2014

DirekturBinaKesertaan KB

JalurPemerintah,

I Wayan Sundra, SH, MM


3/78


DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2Ringkasan Eksekutif 3

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 6

2. Dasar Hukum 6

3. Tujuan 8

4. Ruang Lingkup 8

5. Metodologi 9

BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASII. Pelaksanaan dan cakupan Wilayah Sasaran 11

II. Kinerja Pengelolaan dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan

Sarana Penunjang Pelayanan KB 13

1. Hasil Kinerja di Tingkat provinsi. 14

2. Hasil Kinerja di Tingkat Kabupaten dan Kota. 23

3. Hasil Kinerja di Tingkat Klinik 29

4. Pendistribusian dan Utilisasi Laparoscopy. 32

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 38

LAMPIRAN

• Daftar unit Laparoskopi dan utilisasi 44

• Instrumen Monev Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tingkat Provinsi 57

• Instrumen Monev Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tingkat Kabupaten dan Kota 63

• Instrumen Monev Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tingkat Klinik 70

• Instrumen Monev Distribusi dan Utilisasi Laparoscopy 69


4/78


Ringkasan Eksekutif

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) alkonini merupakan kebutuhan manajemen organisasi

BKKBN cq. Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM) sebagai upaya tindak lanjut

dari pengadaan Alkon dan Sarana penunjang pelayanan KB tahun 2013. Monev ini dilakukan pada

periode Agustussampai denganDesember 2014 dengan metoda survey ke 33 provinsi seluruhIndonesia, 62Kabupaten dan Kota, 66 Klinik KB dan 173rumah sakit penerima laparoskopi.

Pada monev ini yang dilakukan adalah mengukur kinerja komponen pelayanan yaitu ketersediaan

dan pendistribusian alkon berdasarkan PPM,komponen manajemen logistik yang terdiri dari

indikator input, proses dan output di tingkat provinsi, Kabupaten dan kota dan klinik KB yang

disurvey serta pendistribusian dan utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN ke rumah sakit. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian khusus yang telah dikembangkan

untuk monev ini dengan cara membandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan

keadaan yang diharapkan.

Rekomendasi dari hasil monev ini diharapkan dapat dijadikan umpan balik perbaikan kinerja

perencanaan dan pengelolaan alkon serta sarana penunjang pelayanan KB di tingkat pusat, Provinsi,

Kabupaten dan Kota serta di fasilitas pelayanan KB.

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisisdapat disimpulkan kinerja pengelolaan dan

pendistribusian alkon dan sarana penunjang pelayanan KB disetiap tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Provinsi.

1) Komponen pelayanan

Ketersediaan jenis alat dan obat kontrasepsi TA 2013 di gudang provinsi dibanding terhadap

PPM sebesar 84%.Pendistribusian alkon IUD, Implan dan suntik kekab./kota rata-rata lebih

besar dari rensi. Hal ini disebabkan karena memenuhi permintaan klinik dan ada kegiatan

pelayanan momentum.

Kondisi stok alkon di gudang provinsi untuk setiap jenis alkon (data bulan maret s/d mei

2014) pada umumnya cukup, namun demikian masih ditemukan 13 provinsi dengan kondisi

stok minimum untuk IUD, 11 provinsi dengan kondisi stok minimum untuk Implant, 14

provinsi dengan kondisi minimum untuk suntik, 5 provinsi dengan kondisi stok minimum

untuk PIL, dan19 provinsi dengan kondisi stok minimum untukkondom.

Setiap provinsi idealnya mempunyai RENSI(rencana distribusi) sebagai dasar untuk

melakukan pendistribusian ke kab./kota, dari monev ini ditemukan tidak semua provinsi

mempunyai RENSIuntuk distribusi sarana penunjang pelayanan KB TA 2013. Untuk sarana

penunjang pendistribusian didasarkan atas permintaan kabupaten dan kota atau permintaan

langsung dari klinik. Sedangkan untuk ABPK dan Buku BP3K diberikan kepada klinik KB pada

waktu wakil dari klinik tersebut mengikuti pelatihan CTU dan atau pelatihan lain di provinsi.

.

2) Komponen Manajemen logistik

Variable kinerja komponen manajemen logistik dibagi dalam kinerja indikator input,

indikator proses alkon, indikator proses sarana penunjang pelayanan KB, indikator


5/78


monitoring dan indikator output. Dari monev ini secara rata-rata pemenuhan kinerja

manajemen logistik di gudang provinsi sudah cukup baik yaitu sebesar 87%.

Pemenuhan kinerja masing-masing indikator yaitu; input sebesar 97%, proses alkon sebesar

70%, proses sarana penunjang sebesar 98%, monitoring 73% dan output sebesar 94%. Dari

kelima indikator tersebut yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan adalah kinerjamonitoring.

2. Tingkat Kabupaten dan kota.


Kinerja komponen pelayanan di gudang kabupaten/kota masih perlu peningkatan dan

bimbingan dari pengelola gudang ditingkat provinsi. Ditemukan hanya 59% kab./kota yang

mempunyai ppm, sementara angka ppm adalah variabel utama untuk menentukan jumlah

persediaan alkon yang dibutuhkan. Persediaan alkon secara rata-rata di gudang kabupaten

hanya sebesar 69%.

Begitu juga dengan rencana distribusi (rensi), hanya 48% kab./kota yg membuat rensi.

Kab./Kota mendistribusikan alkon ke klinik lebih didasarkan kepada permintaan langsung

dari klinik dan dikirim apabila ada kegiatan pelayanan pada acara momentum. Petugas

gudang kab./kota tidak ingin terjadi penumpukan barang di gudangnya, hal ini terlihat dari

angka distribusi ke klinik jauh lebih besar dari rensi.

2) Komponen manajeme logistik

Variable kinerja komponen manajemen logistik dibagi dalam kinerja indikator input,

indikator proses alkon, indikator proses sarana penunjang pelayanan KB, indikator

monitoring dan indikator output. Dari monev ini secara rata-rata pemenuhan kinerja

manajemen logistik di gudang kab./kotabaru mencapai 80%.

3. Tingkat Klinik


Pengukuran kinerja aspek komponen pelayanan KB dibagi menjadi standar pelayanan, SDM,

ketersediaan sarana pelayanan dan akses pelayanan. Dari monev ini ditemukan pemenuhan

kinerja standar pelayanan adalah sebesar 76%, ketersediaan sarana pelayana sebesar 85%,

dan akses pelayanan yang dihitung berdasarkan stok atau ketersediaan alkon di klinik

ditemukan stok minimum IUD sebesar 44%, Implant sebesar 49%, suntik sebesar 44%, PIL

sebesar 29%, dan kondom sebesar 47%.

2) Komponen manajeme logistik

Kinerja manajemen logistik di klinik KB yang diukur adalah; tersedia tenaga yang menangani

alat dan obat kontrasepsi, tersedia permintaan alat dan obat kontrasepsi ke Kabupaten dan

Kota, tidak terjadi kekosongan & kekurangan stok alat dan obat kontrasepsi dalam 1 bulan,

mencatat alat dan obat kontrasepsi yang masuk, mencatat alat dan obat kontrasepsi yang

keluar, prosedur pengeluaran alat dan obat menurut kaidah FIFO dan FEFO, kondisi tempat

penyimpanan alat dan obat memenuhi persyaratan (lemari penyimpanan alat dan obat),

melakukan stock opname 2 kali setahun, dan tidak ada alat dan obat yang kadaluarsa. Dari

monev ini ditemukan pencapaian kinerja klinik KB untuk aspek manajemen klinik adalah

sebesar 87%.


6/78


4. Distribusi dan Utilisasi Laparoskopi

Untuk melihat utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN ke rumah sakit, dilakukan kunjungan ke 39

Rumah Sakit di 33 provinsi di Indonesia. Temuan lapangan pendistribusian unit laparoskopi

sudah baik dan sampai ke tujuan dalam kondisi baik dan lengkap, ditemukan juga 10 unit (26%)

laparoskopi yang belum di instal dengan alasan petugas instal belum datang, tenaga medismutasi dan biaya perda yg lebih tinggi dari reimbursement BKKBN.

Utilisasi laparoscopy di rumah sakit terutama untuk membantu pelayanan kontap wanita bagi

masyarakat miskin, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu; Kebijakan dan SDM,

Ketersediaan alat bantu, bahan habis pakai dan anggaran, serta Koordinasi dan dukungan

BKKBN/SKPD KB setempat.

Jumlah laparoskopi yang didistribusikan ke rumah sakit di seluruh Indonesia sampai dengan

tahun 2013 adalah sebanyak 345 unit yang terdiri dari 319 unit tanpa monitor dan 26 unit

dilengkapi dengan kamera dan monitor.

Utilisasi laparoscopy di rumah sakit untuk membantu pelayanan kontap wanita bagi masyarakat

miskin, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu; Kebijakan dan SDM, Ketersediaan alat

bantu, bahan habis pakai dan anggaran, serta Koordinasi dan dukungan BKKBN/SKPD KB

setempat.

Dari 345 unit laparoskopi yang berada di seluruh provinsi , berhasil dikumpulkan data sebanyak

173 unit (50,14%) laparoskopi yang berada di 173 rumah sakit di 33 provinsi di Indonesia. Dari

173 unit laparoskopi tersebut, diidentifikasi sebanyak 89 unit (51,4%) yang telah digunakan

untuk pelayanan sterilisasi wanita (MOW) dan 84 unit (48,6%) belum digunakan.


7/78


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Program Kependudukan dan KB mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkankeluarga kecil yang berkualitas. Program KB dan kesehatan Reproduksi dilaksanakan untuk

memenuhi hak-hak reproduksi sehingga keluarga dapat mengatur waktu, jumlah, jarak kelahiran

anak secara ideal sesuai dengan keinginan atau tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Dengan pemenuhan hak-hak reproduksi tersebut, diharapkan keluarga dapat memiliki anak

ideal, kondisi kesehatan seksual dan reproduksi tersebut, diharapkan keluarga dapat menikmati

nilai tambah dalam kehidupan sosial dan aktifitas perekonomiannya. Dampak pemenuhan hak-

hak reproduksi tersebut, secara langsung adalah terwujudnya keluarga kecil, sehat dan sejahtera

sehingga menjadi keluarga yang berkualitas.

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercantum secara eksplisit padapasal 23 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas

informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara antara lain yang

tertuang pada ayat d yaitumeningkatkan keterjangkauan pelayanan kontrasepsi. Terkait dengan

isu keterjangkauan dalam pasal ini dapat mengandung arti yang luas termasuk keterjangkauan

pelayanan kontrasepsi dari sisi ekonomi. Sejalan dengan amanat ini, arah kebijakan program

Kependudukan dan Keluarga Berencana periode 2010-2014 adalah dengan mendekatkan akses

dan kualitas pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang berpendapatan rendah atau

disebut juga dengan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah melakukan pelaksanaan

pengadaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi secaraelektronik pada tahun 2011, sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan perubahan kedua

dalamPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

yang harus sudah dilakukan secara elektronik baik sebagian/seluruhnya. Untuk anggaran tahun

2012, pengadaan alkon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi seluruhnya telah dilakukan

melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan telah di distribusikan ke perwakilan BKKBN

Provinsi dengan jenis : Pil 24.114.750 cycle, suntik KB 18.982.392 vial, Implan 1.080.250 set,

Kondom 413.635 gross, Fallope Ring 36.222 buah, ADS 9.493.200 buah, IUD 380.933 set, Implan

Removal Kit 10.000 set, Obgyn bed 3.325 buah, VTP Kit 1.000 set, IUD Kit 12.180 set, Minilap Kit

570 set, Laparoscopy Tanpa Monitor 119 set, Laparoscopy dengan Monitor 18 set, ABPK 12.000

buah dan Dry Sterilisator 100 buah.

Dalam rangka mengidentifikasi dan upaya perbaikan tentang ketersediaan dan pengelolaan serta

pemanfaatan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB di provinsi, kabupaten dan kota, klinik

KB, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan.

2. Dasar Hukum

1) Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

2) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);


8/78


3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4) Undang-UndangNomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5080);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4761);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor5107);

9) Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional tahun 2010-2014;

10) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga

BerencanaNasional;

11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-

010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana

Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten dan Kota;

12) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional;13) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor

78/PER/E3/2011 tentang Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Gratis dalam Pelayanan

Keluarga Berencana bagi semua Pasangan Usia Subur di daerah Provinsi;


82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi;


92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan

Kependudukan dan Keluarga Berencana;

16) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 162/PER-

010/E1/2011 tentang Penguatan 23.500 Klinik KeluargaBerencana di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Dasar, RumahSakitPemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Organisasi

Masyarakat Dalam Pelayanan KeluargaBerencanaTahun 2010 - 2014;


165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang;

18) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan

Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.


9/78


3. Tujuan

Tujuan Umum

Untuk mengetahui ketersediaan dan pengelolaan serta pemanfaatan alkon dan sarana

penunjang pelayanan KB

Tujuan Khusus

1) Mengidentifikasi ketersediaan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB di gudang provinsi,

gudang kabupaten/kota dan klinik

2) Mengidentifikasipengelolaan (penerimaan, penyimpanan dan penyaluran) alkon dan sarana

penunjang pelayanan KB di gudang provinsi, kabupaten/kota dan klinik

3) Mengidentifikasipemanfaatan sarana pendukung pelayanan KB di klinik KB (rumah sakit,

puskesmas dan atau dokter/bidan praktek swasta)

4) Mengidentifikasi keberadaan dan penggunaan laparoscopy di rumah sakit

4. Ruang Lingkup

Kegiatan monev ini dilaksanakan pada priode bulan Juli sampai dengan Desember 2013di 33provinsi seluruh Indonesia, 66 Kabupaten dan Kota, 66 Klinik KB, dan 31rumah sakit (pemerintah

dan swasta) terpilih. Pada setiap provinsi dipilih 2 (dua) kabupaten/kota yang dikunjungi dengan

kriteria di salah satu kabupaten/kota tersebut terdapat Rumah Sakit yang menerima unit

laparoskopi bantuan Pemerintah R.I cq. BKKBN.

Lingkup kegiatan adalah mengukur kinerja komponen pelayanan, komponen manajemen logistik

yang terdiri dari indikator input, proses dan output pengelolaan dan pendistribusian alkon,

sarana penunjang pelayanan KB di tingkat provinsi, Kabupaten dan kota dan klinik KB serta

pendistribusian dan utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN ke rumah sakit.

Variabel kinerja yang diukur meliputi :

1) Komponen Pelayanan.

• Di tingkat provinsi dan kabupaten; adalah ketersediaan jenis alkon TA 2013 disesuaikan

dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) pada periode tahun yang sama.

• Di klinik KB; adalah kesesuaian pelayanan konseling dan pelayanan kontrasepsi dengan

standar yang telah ditetapkan profesi, ketersediaan SDM terlatih metoda kontrasepsi,

ketersediaan sarana pelayanan dan akses pelayanan.

2) Komponen manajemen logistik.Variable kinerja komponen manajemen logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

dibagi dalam :

• Indikator input, yaitu ketersediaan: tenaga gudang, buku panduan tata kelola alkon,

kartu barang, buku besar pencatatan alkon, komputer, formulir F/V/KB, dokumen

rencana distribusi (rensi) alkon, papan tulis monitor, dokumen SBBK, aplikasi BMN dan

dukungan anggaran pengelolaan gudang.

• Indikator proses, yaitu proses : pencatatan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB

yang masuk (tanggal masuk, jumlah, tanggal kadaluarsa, no. batch, harga satuan dan

tahun produksi), mencatat alkon dan sarana penunjang pelayanan KB yang keluar

menurut jenisnya dalam SBBK (tanggal masuk, jumlah, tanggal kadaluarsa, no. batch,

harga satuan dan tahun produksi), pelaporan, prosedur pengeluaran alkon, mencatat


10/78


ketersediaan barang dalam aplikasi BMN, stock opname, penataan lokasi alkon, dan

pemenuhan alkon ke Kabupaten dan Kota danke klinik KB.

Dalam indikator proses ini juga dinilai kegiatan monitoring terhadap stok alkon di

kabupaten /kota dan cara monitoringnya.

•

Indikator output, yaitu pemenuhan terhadap : Jumlah alkon yang terdistribusi sesuaidengan perencanaan tahun 2013, Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang

terdistribusi sesuai dengan perencanaan tahun 2013, terdapat berita acara

penyerahan/penerimaan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB, tidak ada Alkon

yang kadaluarsa dan tidak ada sarana penunjang pelayanan KB yang tidak terdistribusi.

3) Distiribusi dan utilisasi laparoskopi

Adalah kelengkapan unit laparoskopi ketika diterima di Rumah Sakit dan pemasangan atau

install unit setelah diterima.

Untuk utilisasi laparoskopi, variable kinerja yang diukur adalah kebijakan dan ketersediaan

SDM RS; ketersediaan alat, bahan habis pakai dan anggaran; koordinasi RS dengan

BKKBN/SKPD KB; dan hasil pelayanan kontap wanita.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian khusus yang telah

dikembangkan untuk monev ini dengan cara membandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi

di lapangan dengan keadaan yang diharapkan.

5. Metodologi

Monev yang dilakukan ini bersifat diskriptif, sedangkan metoda yang dipergunakan adalah

survey . Sumber data pada monev ini adalah data primer yakni petugas gudang BKKBN di tingkatprovinsi, petugas gudang SKPD KB Kabupaten/kota, pelaksana pelayanan KB di klinik dan

penanggung jawab atau pelaksana pelayanan KB Rumah Sakit yang menerima bantuan unit

laparoskopi dari Pemerintah cq. BKKBN.

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2014 dengan cara

kunjungan ke gudang BKKBN provinsi, gudang SKPD KB kabupaten/kota, tempat penyimpanan

alkon di klinik KB, ruang operasi atau tempat penyimpanan laparoskopi di Rumah Sakit dan

wawancara kepada petugas terkait dengan mempergunakan instrument monitoring yang telah

dipersiapkan dan diuji coba sebelumnya.

Adapun mekanisme kerja monev ini sebagai berikut :

1. Monev dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat provinsi.

2. Dari setiap provinsi yang dituju, selanjutnya dipilih dan dikunjungi 2 (dua) Kabupaten dan

Kotadengan kriteria di salah satu kabupaten/kota tersebut terdapat Rumah Sakit yang

menerima bantuan unit laparoskopi dari BKKBN

3. Dari setiap Kabupaten dan Kota terpilih, selanjutnya ditentukan dan dikunjungi 2 (dua) klinik

KB yang satu diantaranya adalah rumah sakit yang mendapat bantuan laparoscopy

4. Pada setiap wilayah yang dikunjungi, dilakukan wawancara, pemeriksaan berkas dan

pengamatan di bagian gudang / penyimpanan alat dan obat kontrasepsi, dan bimbingan

perbaikan manajemen kinerja di tempat. Khusus di rumah sakit yang menerima alat


11/78

Laporan Monev Alat dan Obat Kontras

laparoscopy, selain wa

laparoscopy.

Pengolahan data dilakukan

Acces yang di design khusus

Bagan

SASARAN WILAYAH

Perwakilan BKKBN

Provinsi

SKPD KB

Kabupaten dan kota

Klinik KB

RS/Laparoscopy

psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013

ancara dan pengamatan juga diberikan bimbi

dengan mempergunakan computer memakai

untuk ini.Penyajian data dilakukan secara tekst

mekanisme monev

RESPONDEN

Pengelola Alkon /

Bendaahara Materiil

Pengelola Alkon /

Bendahara Materiil

Bidan/Staf Klinik

DPS Obgyn/Staf OK

Page 10

gan perawatan alat

program Microshop

ler dan tabular.


12/78


BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

I. PELAKSANAAN DAN CAKUPAN WILAYAH SASARAN

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2014,

dimulai dengan persiapan yaitu penyusunan instrument, uji coba instrument, sosialisasi instrument

kepada staf yang ditugaskan, dan perbaikan instrument berdasarkan hasil uji coba dan masukan hasil

pertemuan sosialisasi instrumen.Jumlah lokasi dan sasaran kunjungan yang direncanakan adalah 33

gudang BKKBN di seluruh provinsi di Indonesia, 66 gudang BKKBN/SKPD KB kabupaten/kota, 66 klinik

KB dan 33Rumah Sakit penerima bantuan laparoskopi dari BKKBN. Dari rencana tersebut pada

dasarnya semua lokasi/sasaran dapat dikunjungi. Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dikunjungi

adalah 33 gudang BKKBN di provinsi seluruh Indonesia, 66gudang BKKBN/SKPD KB Kabupaten dan

Kota, 59 Klinik KB, dan 39 Rumah Sakit yang ada laparoskopi. Setiap tim ditugaskan sebanyak 2 orang

dari Pusat dan didampingi satu sampai dua orang petugas provinsi.

Perincian cakupan wilayah monev selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Cakupan Wilayah Sasaran Monev

Gudang Provinsi SKPD Kabupaten/Kota Klinik KB

1. ACEH 1. Aceh Besar 1. Puskesmas Sukamakmur

2. Puskesmas Kota Malaka

2. BALI 2. Gianyar 3. Klinik UPT Kesmas Blah Batu II

3. Klungkung 4. Puskesmas Banjarangkan

3. BANTEN 4. Serang 5. Puskesmas Kec.Petir

6. Puskesmas Pasir Jaya, Tangerang

4. BENGKULU 5. Seluma 7. Puskesmas Kota Tais

6. Rejang Lebong 8. Puskesmas Curup

5. D I Y 7. Kod. Yogyakarta 9. Puskesmas Umbulharjo

8. Sleman 10. Puskesmas Depok Ii

6. DKI JAKARTA 9. Kod Jakarta Timur 11. Puskesmas Rawamangun

10. Kod Jakarta Utara 12. Puskesmas Kec. Pademangan

7. GORONTALO 11. Kod Gorontalo 13. Klinik Bersalin Erlita

14. Puskesmas Wonkaditi

12. Boalemo 15. Bidan Praktek Adika

16. Puskesmas Tilamuta

8. JABAR 13. Majalengka 17. KKB Panyingkiran


13/78



14. Kab. Cirebon 18. Puskesmas Wangunharja

9. JAMBI 15. Muaro Jambi 19. Puskesmas Sengeti

16. Tanjung Jabung Timur 20. KKB Tl Barat

10. JATENG 17. Kodya Semarang 21. Puskesmas Poncol

18. Kab. Semarang 22. RS BWT Semarang

11. JATIM 19. Kod. Malang 23. Puskesmas Kendal Kerep

20. Pamekasan 24. Puskesmas Talang

12. KALBAR 21. Sanggau 25. Puskesmas Sungai Durian

13. KALSEL 22. Tanah Bumbu 26. Puskesmas Pagatan

23. Tapin 27. Puskesmas Tapin Utara

14. KALTENG 24. Kab. Katingan 28. Puskesmas Katingan

25. Kab. Kapuas 29. RSUD Dr. Sumarno

15. KALTIM 26. Penajam Pasir Utara 30. Puskesmas Penajam

27. Paser 31. RS Permata Bunda

32. Puskesmas Pasir Belengkong

16. KEP. BABEL 28. Bangka Barat 33. Puskesmas Muntok

29. Bangka 34. Puskesmas Kenanga

17. KEP. RIAU 30. Kod. Batam 35. Klinik Velly

31. Tanjung Pinang 36. Puskesmas Tanjung Pinang

18. LAMPUNG 32. Lampung Selatan 37. Puskesmas Penengah

33. Lampung Tengah 38. Puskesmas Bandar Jaya

19. MALUKU 34. Maluku Tenggara 39. Puskesmas Debut

40. RS Hati Kudus

35. Tual 41. Puskesmas Taan

42. Puskesmas Taar

20. MALUKU UTARA 36. Halmahera Selatan 43. Puskesmas Babang

37. Ternate

21. N T B 38. Lombok Timur 44. Puskesmas Labuan Haji

39. Lombok Tengah 45. Puskesmas Praya

22. N T T 40. Belu 46. Puskesmas Kota Atambua

41. Timur Tengah Utara 47. Puskesmas Sasi

23. PAPUA 42. Merauke 48. Pusksmas Kuprik


14/78



43. Kod. Jayapura 49. Puskesmas Jayapura Utara

24. PAPUA BARAT 44. Manokwari 50. Puskesmas Maripi

51. Puskesmas Mariat, Sorong

25. RIAU 45. Indragiri Hulu 52. Puskesmas Sipayung

46. Palalawan 53. Puskemas Desa Air Putih

26. SULBAR 47. Mamuju Tengah 54. Puskesmas Salugata

48. Mamasa

27. SULSEL 49. Luwu Timur 55. Puskesmas Kec. Malili

50. Enrekang 56. KKB RSU Enrekang

28. SULTENG 51. Poso 57. Puskesmas Kawua

52. Donggala 58. Puskesmas Donggala

29. SULTRA 53. Konawe 59. Puskesmas Una'aha

54. Kolaka Utara 60. Puskesmas Lasusua

30. SULUT 55. Bolang Mongondow Timur 61. Pusksmas Rawat Inap Mudayah

56. Bodang Mambo Selatan 62. Pusksmas Moliboga

31. SUMBAR 57. Padang Pariaman

58. Pesisir Selatan

32. SUMSEL 59. Kota Palembang 63. Klinik RS A.K. Gani

60. Musi Banyuasin 64. Puskesmas Musi Banyuasin

33. SUMUT 61. Tapanuli Utara 65. Klinik Siatas Kareta

62. Pematang Siantar 66. PKBRS RSUD Dr. Djasamen Paragih

II. KINERJA PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi alat dan

obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB didasarkan kepada 2 (dua) komponen dalam

menjalankan program jaminan ketersediaan kontrasepsi, yaitu komponen pelayanan KB dan

komponen manajemen logistik.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kesesuaian antara aspek/item yang dinilai (komponen

pelayanan dan komponen manajemen logistik) terhadap hasil atau kenyataan lapangan berdasarkan

tolok ukur/indikator yang telah ditetapkan dalam buku kebijakan dan strategi JKK dengan

menggunakan instrument khusus untuk itu.


15/78


1. Hasil Kinerja di Tingkat pro

1) Komponen Pelayanan K

Kinerja pengelolaan dan pe

provinsi untuk komponen p

a. Ketersediaan jenis alat

Implant, Suntik, PIL da

masyarakat (ppm) di pr

b. Distribusi jenis alat dan

dengan rencana distribu

c. Stok alat dan obat ko

maksimum (kebijakan d

d. Ketersediaan sarana pe

KIT, Implant KIT, Obgyn

informed concent, dan

kota.

Dari monev ini ditemukan k

pelayanan KB di gudang pro

a. Ketersediaan alkon di g

Dari 33 provinsi ditemu

provinsi, PPM dan ca

persediaan IUD terpen

terpenuhi di 23 provinsprovinsi (96%), dan Kon

Provinsi yang tidak terp

Implant di Kalbar, Kalte

Jakarta; untuk Kondom

Sulteng dan Sumt.

Gambaran kesesuaian k

dapat dilihat pada grafik

IUD

85%


insi.

B

ndistribusian alkon dan sarana penunjang pela

layanan KB ini dinilai baik apabila:

dan obat kontrasepsi TA 2013di gudang provins

n Kondomsama atau lebih besar dari angka p

vinsi tersebut.

obat kontrasepsi TA 2013 dari provinsi ke kabup

si (rensi)atau permintaan dari kabupaten dan ko

ntrasepsi di gudang provinsi memenuhi sta

an strategi JKK)

unjang pelayanan KB TA 2013di gudang provin

bed, BP3K, ABPK, Dry Sterilizer, Auto Disable Sy

Safety Boxsesuai dengan rensi atau permintaan

inerja pengelolaan dan pendistribusian alkon d

vinsi sebagai berikut :

udang provinsi.

kan PPM tahun 2013 pada 27 provinsi, catatan

tatan persediaan pada 26 provinsi. Dari 2

hi atau sesuai/lebih besar dari PPM di 22 pro

i (88%), Suntik terpenuhi di 24 provinsi (92%),om terpenuhi di 15 provinsi (58%)

enuhi ketersediaan IUD adalah Jambi, Kalteng,

g, dan Riau; untuk Suntik di DKI Jakarta dan Su

di Bali, Banten, DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng, Kep

etersediaan alkon versus ppm untuk setiap jeni

berikut

Implant Suntik Pil Kondom

88% 92% 96%

58%

Ketersediaan Alkon vs PPM Provinsi

% Provinsi yang Sesuai dan > PPM

Page 14

yanan KB di gudang

i yang meliputi; IUD,

erkiraan permintaan

aten dan kota sesuai

ta

ndar minimum dan

si yang meliputi; IUD

ringe (ADS), formulir

dari kabupaten dan

n sarana penunjang

persediaan pada 32

6 provinsi tersebut

vinsi (85%), Implant

PIL terpenuhi di 25

Maluku, Riau; untuk

mut; untuk Pil di DKI

. Riau, Maluku, Riau,

alkon di 26 provinsi


16/78


b. Distribusi alkon dari pr

Sebagai dasar pendistri

dari 33 provinsihanya

rensi adalah; Aceh, Bali,

Riau, Sulbar, Sulut, Sum

Gambaran kesesuaian d

untuk setiap jenis alkon

Dari grafik diatas terlihuntuk setiap jenis alko

melakukan distribusi le

dan ada kegiatan pelaya

Yang perlu diperhatika

kecil dari rensi. Hal in

kurangnya minat masya

Cara pendistribusian ad

kecuali ada permintaan

dan kota ambil sendiri k

c. Stok alkon di gudang pr

Sesuai dengan kebijaka

kebutuhan 3 bulan da

berdasarkan rata-rata p

Gambaran kondisi stok

setiap jenis alkon (data

IUD

67%

28%

6%

lebih kecil


vinsi ke kabupaten dan kota

busian alkon ke kabupaten dan kota adalah re

8 provinsi (55%) ditemukan adanya rensi. Pro

DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jatim, Kalteng, Kal

bar,dan Sumsel.

istribusi alkon terhadap rensi dari 18 provinsi ke

dapat dilihat pada grafik berikut :

t rata-rata 27% provinsi yg pendistribusiannya. Untuk alkon IUD, Implan dan suntikrata-rata

ih besar dari rensi. Alasannya adalah memen

nan momentum.

adalah distribusi suntik, pil dan kondom ole

i disebabkan penolakan terima dari kabupat

rakat terhadap kondom dan alasan gudang penu

alah dikirim langsung dari petugas provinsi ke

mendesak atau pelayanan momentum biasany

e provinsi.

ovinsi

dan strategi JKK, dimana persediaan minimu

persediaan maksimum untuk kebutuhan 24

elayanan/distribusi perbulan.

alkon di 31 gudang provinsi yang memiliki ca

ulan maret s/d mei 2014) adalah sebagai beriku


78%56% 50% 50%

22%

22% 28% 28%

0%

22% 22% 22%

Distribusi Alkon vs Rensi di Provinsi

dari Rensi sama dengan Rensi lebih besar da

Page 15

si. Namun demikian

vinsi yang tidak ada

ltim, Maluku, Papua,

kabupaten dan kota

sesuai dengan rensi diatas 50% provinsi

hi permintaan klinik

22% provinsi lebih

n dan kota karena

h.

kabupaten dan kota,

petugas kabupaten

alkon adalah untuk

bulan yang dihitung

atan lengkap, untuk

t :

ri Rensi


17/78


• IUD, 1 provinsi

miniimum

• Implant,1 provi

minimum

• Suntik, 1 provi

minimum• PIL, 3 provinsi

minimum

• Kondom, 7 pro

miniimum

Gambaran kondisi stok alkon (d

tabel dibawah ini :

Stok Alkon d

Keterangan

No. Provinsi

1 ACEH

2 BALI

3 BANTEN4 BENGKULU

5 D I Y

6 DKI JAKARTA

7 GORONTALO

8 JABAR

9 JAMBI

10 JATENG

11 JATIM

12 KALBAR

13 KALSEL

14 KALTENG

IUD

1

17

13


stoknya maksimal, 17 provinsi stok cukup d

nsi stoknya maksimal, 19 provinsi stok cukup

si stoknya maksimal, 16 provinsi stok cukup

stoknya maksimal, 23 provinsi stok cukup

insi stoknya maksimal, 15 provinsi stok cukup

ata bln maret s/d mei 2014) untuk setiap provin

i Gudang provinsi (data bln maret s/d mei 201

skor: 0 = stok min; 1 = stok cukup, 2 = stok max.

IUD Implan Suntik PIL

2 2 1 2

1 1 0 1

1 1 0 11 1 1 1

NA NA NA NA

1 1 1 1

1 1 2 1

NA NA NA NA

0 0 0 2

0 1 1 1

1 0 1 0

0 1 1 1

1 0 1 2

1 1 1 1


1 1 3 7

19 16

23 15

11 145

19

Stok Alkon di Provinsi

Max Cukup Min

Page 16

an 13 provinsi stok

an 11 provinsi stok

an 14 provinsi stok

an 5 provinsi stok

dan 19 provinsi stok

si dapat dilihat pada

)

Kondom

2

0

01

NA

1

1

NA

1

1

1

1

1

1


18/78


No. Provinsi IUD Implan Suntik PIL Kondom

15 KALTIM 1 1 2 2 1

16 KEP. BABEL 0 0 1 1 1

17 KEP. RIAU 1 1 1 2 1

18 LAMPUNG 1 0 1 1 1

19 MALUKU 0 1 0 0 1

20 MALUT 0 0 1 1 1

21 N T B 0 1 0 1 1

22 N T T 1 0 1 1 1

23 PAPUA 1 1 0 1 1

24 PAPUA BARAT 0 1 1 0 1

25 RIAU 1 2 1 2 1

26 SULBAR 1 1 1 1

27 SULSEL 0 0 0 0 1

28 SULTENG 1 1 1 0 1

29 SULTRA 0 1 1 0 1

30 SULUT 1 0 1 0 0

31 SUMBAR 1 1 1 1 1

32 SUMSEL 0 0 1 1 1

33 SUMUT 1 0 1 2 1

*NA: tidak ada data distrusi/stok

d. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB

Dari 33 gudang provinsi yang dikunjungi, hanya 11 provinsi mempunyai rensi distribusi

sarana penunjang pelayanan KB TA 2013. Sehingga dari monev ini tidak bisa dianalisa

ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB di gudang provinsi dibanding terhadap rensi.

Pendistribusian sarana pelayaan KB ke kabupaten dan kota didasarkan atas permintaan

kabupaten dan kota atau permintaan langsung dari klinik, dan Rensi Sedangkan untuk ABPK

dan Buku BP3K diberikan kepada klinik KB pada waktu wakil dari klinik tersebut mengikuti

pelatihan CTU dan atau pelatihan lain di provinsi.

2) Komponen Manajemen Logistik

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa variable kinerja komponen manajemen

logistik di tingkat provinsi dibagi menjadi kinerja indikator input, indikator proses alkon,

indikator proses sarana penunjang pelayanan KB, indikator monitoring dan indikator output.

Dari monev ini ditemukanpersentase pemenuhan kinerja manajemen logistik di gudang

provinsi secara umumsudah baik, yaitu sebesar 90,2%.

Adapun pencapaian kinerja komponen manajemen logistik untuk setiap indikator adalah

sebagai berikut :


19/78


a. indikator input.

Secara rata-rata p

Indonesia adalah se

Seluruh variabel inp

Perincian selengka

provinsi untuk setia

1. Tersedia Tenag

2. Tersedia Buku

3. Tersedia Kartu

4. Tersedia buku

5. Tersedia komp

6. Tersedia Form

7. Tersedia Doku

8. Tersedia Papan

9. Tersedia dan te

10. Tersedia dan

11. Tersedia duku

Gambaran persent

dilihat pada grafik d

Grafik : Gamb

0%10%20%30%40%50%60%70%

80%90%

100%

B A N T E N

B E N G K U L U

D I Y


menuhan kinerja indikator input di seluruh

besar 91%.

ut memerlukan perbaikan karena kinerjanya ma

nya persentase pemenuhan kinerja indikat

p variable dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Input %

a Gudang terlatih

anduan Tata Kelola Gudang

Barang dan menempel di kardus alkon

esar pencatatan alkon

ter/laptop

lir F/V/KB

en Rensi

tulis monitor

rdokumentasi SBBK

pdate aplikasi BMN

ngan anggaran gudang

se pemenuhan kinerja indikator input untuks

i bawah ini .

ran persentase pemenuhan kinerja indikator i

G O R O N T A L O

J A B A R

J A M B I

J A T I M

K A L B A R

L A M P U N G

N T B

P A P U A B A R A T

R I A U

S U L B A R

S U L S E L

S U L T E N G

S U M B A R

S U M S E L

S U M U T

B A L I

K A L S E L

K A L T E N G

Page 18

gudang provinsi di

sih dibawah 100%.

r input di gudang

erpenuhi

94 %

94%

97%

97%

88%

97%

85%

85%

94%

97%

88%

etiap provinsi dapat

put di provinsi

K E P . B A B E L

K E P . R I A U

M A L U T

N T T

A C E H

M A L U K U

P A P U A

S U L T R A

S U L U T

J A T E N G


20/78


b. indikator proses alk

Persentase pemen

94%. Dari 33 provi

alkon masih dibaw

Kep.Riau, Maluku, N

Gambaran lengkap

provinsi seperti pad

Grafik : Gambara

Adapun variable ind

• Melengkapi pe

pencatatan tan

dilakukan.

• Penyimpanan al

• Pemenuhan per

Perincian selengka

variable dapat diliha

No Indi

1 Men

a. Ta

b. J

c. Ta

d. N

e. H

f. Ta

2 Peny

3 Penc

4 Stoc

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B A L I

D I Y

D K I J A K A R T A


on

han kinerja proses alkon di gudang provinsi

si di seluruh Indonesia yang persentase peme

h 100% adalah provinsi Aceh, Banten, Bengk

TT, Papua, Sulbar, Sulsel dan Sulteng.

persentase pemenuhan kinerja proses alko

a grafik dibawah ini.

persentase pemenuhan kinerja indikator pros

ikator proses alkon yang perlu perbaikan melipu

catatan alkon masuk dan keluar. Dibeberapa

gal kadaluarsa, no. batch, tahun produksi da

kon dan catatan ketersediaan barang dalam apli

mintaan alkon dari Kab./Kota.

nya persentase pemenuhan kinerja proses

t pada tabel di bawah ini.

ator Proses Alkon % T

catat Alkon Masuk

ngal Masuk

l Alkon

nggal Kadaluarsa

. Batch

rga Satuan

hun Produksi

impanan Alkon

atatan ketersedian barang di BMN

k Opname 2 kali setahun

G O R O N T A L O

J A B A R

J A M B I

J A T I M

K A L B A R

K A L S E L

K A L T I M

K E P . B A B E L

L A M P U N G

M A L U T

N T B

P A P U A B A R A T

R I A U

S U L T R A

S U L U T

S U M B A R

S U M S E L

S U M U T

K E P . R I A U

Page 19

i Indonesia sebesar

uhan kinerja proses

ulu, Jateng, Kalteng,

n di masing-masing

s alkon di provinsi

ti :

provinsi ditemukan

harga satuan tidak

kasi BMN

alkon untuk setiap

erpenuhi

97%

97%

88%

85%

97%

79%

88%

94%

91%

S U L S E L

K A L T E N G

P A P U A

S U L T E N G

A C E H

M A L U K U

B A N T E N

N T T

B E N G K U L U

J A T E N G


21/78


No Indi

5 Men

a. Ta

b. J

c. Ta

d. N

e. H

f. Ta

6 Me

7 Pros

and

8 Pem

c. indikator proses sar

Persentase pemen

provinsi di Indonesi

persentase pemenu

100% adalah provi

Sulteng.

Gambaran lengkapKB di masing-masin

Grafik :

Adapun variable ind

meliputi: kelengka

peyimpanan, penca

persentase pemen

variable dapat diliha

0%

20%

40%

60%

80%

100%

B A L I

D I Y

D K I J A K A R T A


ator Proses Alkon % T

catat Alkon Keluar

ngal Keluar

l Alkon

nggal Kadaluarsa

. Batch

rga Satuan

hun Produksi

buat laporan ke Pusat dg F/V/KB

edur mengeluarkan alkon berdasarkan FIFO

FEFEO

enuhan alkon ke Kab./Kota

Total Persentase Terpenuhi

ana penunjang pelayanan KB

han kinerja proses sarana penunjang pelay

ia adalah sebesar 94%. Dari 33 provinsi di sel

han kinerja indikator proses sarana penunjang p

nsi Aceh, Banten, Bengkulu, Jateng, Kep.Riau,

persentase pemenuhan kinerja proses sarana pprovinsi seperti pada grafik dibawah ini.

Gambaran persentase pemenuhan kinerja indi

sarana penunjang di provinsi

ikator proses sarana penunjang pelayanan KB

pan pencatatan sarana penunjang yang

tatan ketersediaan barang di aplikasi BMN. Pe

han kinerja proses sarana penunjang pelaya

t pada tabel di bawah ini.

G O R O N T A L O

J A B A R

J A M B I

J A T I M

K A L B A R

K A L S E L

K A L T E N G

K A L T I M

K E P . B A B E L

L A M P U N G

M A L U K U

M A L U T

N T B

N T T

P A P U A B A R A T

R I A U

S U L S E L

S U L T R A

S U L U T

Page 20

erpenuhi

97%

97%

85%

85%

85%

82%

97%

97%

88%

94%

nan KB di seluruh

ruh Indonesia, yang

elayanan KBdibawah

Papua, Sulbar, dan

enunjang pelayanan

ator proses

ang perlu perbaikan

asuk dan keluar,

rincian selengkapnya

an KB untuk setiap

S U M B A R

S U M S E L

S U M U T

B A N T E N

K E P . R I A U

P A P U A

S U L B A R

A C E H

S U L T E N G

B E N G K U L U

J A T E N G


22/78


Tabel Persentase Kinerja proses sarana pelayanan KB di provinsi.

No Indikator Proses Sarana Penunjang Pel. KB % Terpenuhi

1 Mencatat Sarana peninjang yg masuk

a. Tanggal Masuk 97%

b. Jumlah 97%

c. Harga Satuan 97%

d. Tahun Produksi 82%

2 Penyimpanan 88%

3 Mencatat dalam BMN 94%

4 Stock Opname 2 x setahun 97%

5 Mencatat sarana penunjang yg keluar


b. Jumlah 97%

c. Harga Satuan 94%


6 Membuat laporan bulanan ke pusat 97%

7 Pemenuhan sarana penunjang ke Kab./Kota 97%

Selanjutnya untuk pencapaian kinerja monitoring pengelolaan alkon dan sarana

penunjang pelayanan KB di provinsi adalah sebesar 70%. Persentase pemenuhan kinerja

monitoring untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel : Pemenuhan kinerja monitoring pengelolaan alkon

dan sarana penunjang pelayana KB di provinsi.

No Indikator Monitoring % Terpenuhi

1 Melakukan monitoring kondisi stok di Kab./Kotasecara reguler (per 3 bulan)

73%

2 Menggunakan F/II/KB sbg alat monitoring 67%

% Total Kinerja Monitoring Terpenuhi 70%

Adapun provinsi yang masih perlu perbaikan kinerja kegiatan monitoring ini adalah

:Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Jateng, Kaltim, Lampung, Maluku, Papua, Papua Barat,

Sulbar, Sulsel, Sultra, &Sulut


23/78


Pencapaian persent

dibawah ini.

Grafi

d. Indikator outputPersentase pemenu

Indikator output y

kadaluarsa di 5 pro

kabupaten/kota di 6

Provinsi yang mem

Jatim, Kalsel, Kalten

.Pencapaian kinerja

pada tabel dibawah

No. Indika

1 Memb

2 Tidak

3 Tdk ad

Gambaran pencapagrafik dibawah ini.

0%

20%

40%

60%80%

100%

D I Y

D K I J A K A R T A

G O R O N T A L O


ase kinerja monitoring untuk setiap provinsi dap

persentase kinerja monitoring untuk setiap p

han kinerja indikator output di tingkat provinsi

ang masih perlu perbaikan adalah: masih

insi dan masih adanya sarana penunjang yang

Provinsi.

erlukan perbaikan dan peningkatan kinerja o

g, dan Kaltim

untuk setiap variable indikator output seleng

ini.

Tabel : Kinerja indikator output gudang provins

or Output

uat Berita Acara serah terima barang

da Alkon yg kadaluarsa

a sarana penunjang pel KB yg tdk terdistribusi

% Total Kinerja Output Terpenuhi

ian persentase kinerja output di setiap provin

J A B A R

J A M B I

J A T I M

K A L B A R

K A L S E L

K A L T E N G

K E P . B A B E L

K E P . R I A U

M A L U T

N T B

N T T

R I A U

S U L T E N G

S U M B A R

S U M S E L

S U M U T

A C E H

B A L I

B A N T E N

Page 22

at dilihat pada grafik

ovinsi

adalah sebesar 89%.

adanya alkon yang

tidak terdistribusi ke

tput adalah Jateng,

apnya dapat dilihat

i

% Terpenuhi

97%

82%

94%

91%

i dapat dilihat pada

L A M P U N G

P A P U A

S U L B A R

S U L T R A

S U L U T

B E N G K U L U

J A T E N G

K A L T I M

M A L U K U

P A P U A B A R A T

S U L S E L


24/78


2. Hasil Kinerja di Tingkat Kab

1) Komponen Pelayanan K

Kinerja pengelolaan dan pe

kabupaten/kota untuk kom

a. Ketersediaan jenis alat

meliputi; IUD, Implant,

permintaan masyarakat

b. Distribusi jenis alat dan

dengan rencana distribu

c. Stok alat dan obat ko

maksimum (kebijakan d

Dari monev ini ditemukan k

pelayanan KB di gudang kab

a. Ketersediaan alkon di g

Dari 62 kab./kotayang d

Untuk pendistribusian,

kegiatan momentum di

Dari 37 kab/kota yang

kab/kota. Jika dibandin

74% kab./kota yang t

kab./kota terpenuhi al

terpenuhi alkon kondo

grafik dibawah ini.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A C E H

B A L I

B A N T E N

B E N G K U L U

D I Y


Grafik persentase kinerja output di provinsi

upaten dan Kota.

B

ndistribusian alkon dan sarana penunjang pela

onen pelayanan KB ini dinilai baik apabila:

dan obat kontrasepsi TA 2013 di gudang k

Suntik, PIL dan Kondom sama atau lebih besar

(ppm) di provinsi tersebut.

obat kontrasepsi TA 2013 dari kabupaten dan ko

si (rensi) atau permintaan dari kabupaten dan k

ntrasepsi di gudang kab./kota memenuhi st

an strategi JKK)

inerja pengelolaan dan pendistribusian alkon d

./kotasebagai berikut :

udang kab./kota.

ikunjungi ditemukan hanya 37 kab./kota (56%)

skpd kab./kota berdasarkan permintaan dari kli

kabupaten/kota.

empunyai ppm, yang memiliki data ketersediaa

kan ketersediaan alkon di gudang kb./kota terh

rpenuhi alkon IUD, 82% kab./kota terpenuhi

on suntik, 94% kab./kota terpenui alkon PIL,

m. Gambaran ketersediaan alkon di kab./kot

D K I J A K A R T A

G O R O N T A L O

J A B A R

J A M B I

K E P . B A B E L

K E P . R I A U

L A M P U N G

M A L U K U

M A L U T

N T B

N T T

P A P U A

P A P U A B A R A T

R I A U

S U L B A R

S U L S E L

S U L T E N G

S U L T R A

S U L U T

Page 23

yanan KB di gudang

abupaten/kota yang

dari angka perkiraan

ta ke klinik KB sesuai

ota

ndar minimum dan

n sarana penunjang

yang membuat ppm.

nik KB atau bila ada

n alkon sebanyak 34

dap ppm ditemukan

alkon Implan, 85%

dan 56% kab./kota

dapat dilihat pada

S U M B A R

S U M S E L

S U M U T

J A T E N G

J A T I M

K A L B A R

K A L S E L

K A L T E N G

K A L T I M


25/78


b. Distribusi alkon dari ka

Sebagai dasar pendistri

kab./kota yang dikunjun

36 kab./kota (58%) tida

Distrusi alkon ke klinik

adalah IUD ke 27% kab.

kab./kota dan kondom

adanya kegiatan pelay

lebih rendah dari rensi,masih banyak.

Gambaran kesesuaian d


IUD I

74%

Keters

IUD Im

46%

27%

27%

Lebih besar


upaten/kota ke klinik KB

usian alkon ke klinik KB adalah rensi dan perm

gi ditemukan hanya 26 kab./kota (42%) yang m

membuat rensi.

sebagian besar sama atau diatas rensi, yang l

kota, Implant ke 19% kab./kota , Suntik ke 42%

e 31% kab./kota. Alasannya adalah memenuhi p

nan pada momentum. Sedangkan ketika dita

alasannya adalah karena tidak ada biaya distrib

istribusi alkon terhadap rensi dari kab./kota un

di bawah ini :

plant Suntik Pil Kondom

82%91% 94%

56%

ediaan Alkon di Kab./Kota Vs PPM

Kab/Kota yg sesuai atau lebih

lant Suntik Pil Kon

50%35%

23%

31%

38%42%

19% 42%

35%

Distribusi Alkon Vs Rensi

dari Rensi Sama dengan Rensi Lebih Kecil

Page 24

intaan klinik. Dari 62

mbuat rensi, sisanya

ebih kecil dari rensi

kab./kota, Pil ke 35%

ermintaan klinik dan

ya alasan distribusi

usi dan stok di klinik

uk setiap jenis alkon

dom

5%

7%

1%

dari Rensi


26/78


c. Stok alkon di kabupate

Sesuai dengan kebijaka

kebutuhan 3 bulan da

berdasarkan rata-rata p

Dari 62 kab/kota yang d

Gambaran kondisi stok

bulan maret s/d mei 20

• IUD, 6%kab./ko

stoknya min.

• Implan, 2% kab.

stoknya mi

• Suntik, 4% kab.

stoknya min.

• PIL, 6% kab./kostoknya min

• Kondom,8% ka

kab./kota stokn

Stok Al

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

IUD

6%

57%

37%


/kota

dan strategi JKK, dimana persediaan minimu

persediaan maksimum untuk kebutuhan 24

elayanan/distribusi perbulan.

ikunjungi, 49 kab/kota mempunyai data lengka

alkon di 49 gudang kab./kota tersebut untuk se

3) adalah sebagai berikut :

ta stoknya max, 55% kab./kota stoknya cukup,

/kota stoknya max, 51% kab./kota stoknya cuku

kota stoknya max, 39% kab./kota stoknya cuku

ta stoknya max, 57% kab./kota stoknya cukup,

b./kota stoknya max, 63% kab./kota stokny

a min

kon di Kab./Kota (data bln Maret s/d Mei 2013)n Kab./Kota = 49

Implant Suntik Pil Ko

2% 4% 6%

51%39%

57%

49%57%

37%

Max Cukup Min

Page 25

alkon adalah untuk

bulan yang dihitung

p distribusi dan stok.

iap jenis alkon (data

dan 39% kab./kota

, dan 47% kab./kota

, dan 57% kab./kota

dan 37% kab./kota

a cukup, dan 31%

ndom

8%

61%

31%


27/78


2) Komponen Manajemen Logistik

Sama halnya di tingkat provinsi, variable kinerja komponen manajemen logistik di tingkat

kabupaten dan kota dibagi menjadi indikator input, indikator proses alkon dan indikator proses

sarana penunjang, indikator monitoring, dan indikator output.

Secara umum kinerja manajemen logistik di tingkat kabupaten dan kota perlu pembinaan lebih

lanjut dari pengelola gudang atau penanggung jawab tingkat provinsi. Hal ini terlihat dari rata-

rata pemenuhan kinerja manajemen logistik gudang kabupaten dan kota hanya sebesar 80,4%.

Pencapaian kinerja komponen manajemen logistik di tingkat kabupaten dan kota untuk setiap

indikator adalah sebagai berikut:

a. Indikator Input.

Indikator input meliputi ketersediaan: tenaga gudang, buku panduan tata kelola alkon, kartu

barang, buku besar pencatatan alkon, komputer, formulir F/V/KB, dokumen rencana

distribusi (rensi) alkon ke kabupaten dan kota, papan tulis monitor, dokumen SBBK dari

provinsi ke Kabupaten dan Kota, aplikasi BMN dan dukungan anggaran pengelolaan gudang.

Dari 62Kabupaten dan Kota yang dikunjungi dan diwawancarai, ditemukan persentase

pemenuhan indikator input yaitu sebesar 70%.

Gambaran pemenuhan indikator input untuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel : Pemenuhan Kinerja Indikator Input Pengelolaan Alkon

Sarana Penunjang Pel. KB di Kab./ Kota

Indikator INput % Terpenuhi

1. Tersedia Tenaga Gudang terlatih 92%

2. Tersedia Buku Panduan Tata Kelola Gudang 76%

3. Tersedia Kartu Barang dan menempel di kardus alkon 71%

4. Tersedia buku besar pencatatan alkon 82%

5. Tersedia mesin Tik/Komputer 79%

6. Tersedia Formulir F/V/KB 90%

7. Tersedia Dokumen Rensi 52%

8. Tersedia Papan tulis monitor 26%

9. Tersedia dan terdokumentasi SBBK 92%

10. Tersedia dukungan angaran gudang 44%

% Total Terpenuhi 70%

Rendahnya pemenuhan kinerja indikator input di kab./kota ini disebabkan banyak tenaga

yang menangani gudang kab./kota bukan tenaga khusus tetapi hanya staf yang

diperbantukan untuk mengelola gudang dan tidak mendapatkan tambahan honor untuktugas ini, sehingga banyak yang tidak mengerti dan tidak tahu standar input pengelolaan


28/78


gudang.Variabel lain yang penting diperhatikan dan harus dicarikan jalan keluarnya adalah

ketersediaan anggaran untuk distribusi barang ke kelinik. Disamping itu juga masih

ditemukan kabupaten dan kota yang masih belum punya ruang gudang sendiri.

Dari temuan ini diharapkan selanjutnya ada advokasi dan koordinasi dari tingkat provinsi ke

SKPD Kab./kota untuk mengatasi masalah ketenagaan dan pembinaan dari penanggung jawab barang alkon dan sarana penunjang terhadap pengelola gudang kab./kota.

b. Indikator Proses (Alkon)

Sama halnya dengan kinerjainput, kinerja proses alkon di kab./kota juga masih perlu upaya

perbaikan.Persentase pemenuhan kinerja proses pengelolaan alkon di gudang kab./kota

adalah sebesar 86%.

Gambaran lengkap persentase pemenuhan kinerja proses pengelolaan alkon untuk setiap

variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: Kinerja Indikator Proses Pengelolaan Alkon di Kab./Kota

No Indikator Proses Alkon % Terpenuhi

1 Mencatat Alkon Masuk

a. Tangal Masuk 87%

b. Jml Alkon 87%

c. Tanggal Kadaluarsa 87%

d. No. Batch 61%

e. Harga Satuan66%

f. Tahun Produksi 61%

2 Penyimpanan Alkon 74%

3 Stock Opname 2 kali setahun 85%

4 Mencatat Alkon Keluar

a. Tangal Keluar 92%

b. Jml Alkon 90%

c. Tanggal Kadaluarsa 53%

d. No. Batch 53%

e. Harga Satuan 60%

f. Tahun Produksi 56%

5 Membuat laporan ke Pusat dg F/V/KB 90%

6 Prosedur mengeluarkan alkon berdasarkan

FIFO and FEFEO

90%

7 Pemenuhan alkon ke Kab./Kota 81%

Total Persentase Terpenuhi 74%


29/78


c. Indikator Proses (Sarana Penunjang KB)

Sama halnya dengan kinerjaproses alkon, kinerja proses sarana penunjang pelayanan KB di

kab./kota juga masih perlu upaya perbaikan.Persentase pemenuhan kinerja proses

pengelolaan alkon di gudang kab./kota adalah sebesar 87%.

Gambaran lengkap persentase pemenuhan kinerja proses pengelolaan sarana penunjanguntuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: Kinerja proses sarana penunjang pelayanan KB

No Indikator Proses Sarana Penunjang Pel. KB % Terpenuhi

1 Mencatat Sarana peninjang yg masuk


b. Jumlah 85%

c. Harga Satuan 65%


2 Penyimpanan 73%

3 Stock Opname 2 x setahun 84%

4 Mencatat sarana penunjang yg keluar


b. Jumlah 89%

c. Harga Satuan 60%


5 Membuat laporan bulanan ke pusat 85%

6 Pemenuhan sarana penunjang ke Kab./Kota 87%

Selanjutnya untuk pencapaian kinerja monitoring pengelolaan alkon dan sarana penunjang

pelayanan KB di kab./kota adalah sebesar 76%. Persentase pemenuhan kinerja monitoring

untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel : Pemenuhan kinerja indikator monitoring pengelolaan alkon

dan sarana penunjang pelayana KB di Kab./kota.

No Indikator Monitoring % Terpenuhi

1 Melakukan monitoring kondisi stok di Klinik

secara reguler (per 3 bulan)

68 %

2 Menggunakan F/II/KB sbg alat monitoring 76 %

% Total Kinerja Monitoring Terpenuhi 72 %


30/78


d. Indikator Output

Indikator output meliputi pemenuhanterhadap: membuat berita acara

penyerahan/penerimaan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB, tidak ada Alkon yang

kadaluarsa dan tidak ada sarana penunjang pelayanan KB yang tidak terdistribusi.

Dari 66 Kabupaten dan Kota yang dikunjungi dan diwawancarai, ditemukan persentasekinerja output adalah sebesar 75%. Persentase pemenuhan terhadap indikator output di

gudang Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel :Persentase Pemenuhan Terhadap Indikator Output

No. Indikator Output % Terpenuhi

1 Membuat Berita Acara serah terima barang 73 %

2 Tidak ada Alkon yg kadaluarsa 76%

3 Tdk ada sarana penunjang pel KB yg tdkterdistribusi

77 %

% Total Kinerja Output Terpenuhi 75 %

3. Hasil Kinerja di Tingkat Klinik.

Monitoring dan evaluasi di tingkat klinik ini dilakukan dengan melihat dan menilai kinerja

pengelolaan alat dan obat serta sarana penunjang pelayanan KB yang ditinjau dari 3 aspek yaitu;

komponen pelayanan KB, manajemen logistik dan hasil pelayanan KB.

1) Komponen Pelayanan KB

Pengukuran kinerja aspek komponen pelayanan KB dan tolok ukurnya adalah:

a. Standar pelayanan, yaitu pelayanan konseling yang mengacu kepada alat bantu

pengambilan keputusan (ABPK) dan pelayanan kontrasepsi yang mengacu kepada buku

panduan praktis pelayanan kontrasepsi (BP3K).

b. SDM, yaitu tersedianya minimal 1 orang tenaga konseling yang telah terlatih KIP/K dengan

ABPK dan tenaga teknis medis KB yang terlatih.

c. Sarana pelayanan, yaitu tersedia minimal 1 set IUD kit, Implan kit, Obgin bed, BP3K, ABPK,

Dry sterilizer, Auto Disable Syringe (ADS) dengan Ratio ADS dan Obat suntik KB = 1:1,

tersedia cukup informed consent, dan tersedia safety box dengan rasio Safety box dan ADS

1:100.

d. Akses pelayanan, yaitu ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (IUD, Implan, Suntik, PIL dan

Kondom di klinik KB. Standar yang digunakan adalah di klinik harus tersedia alkon untuk

kebutuhan 3 s/d 12 bulan.

Kinerja komponen pelayanan KB di klinik dikatakan baik apabila pemenuhan setiap variable

yakni standar pelayanan, SDM, sarana pelayanan dan aspek pelayanan mencapai 100%, dan

diperlukan upaya perbaikan kinerja bila pemenuhannya dibawah 100%.


31/78


Pada monev ini dilakukan k

a. Standar pelayanan

Dari 66 klinik yang diku

adalah sebesar 79% yaterpenuhi pel. Kontrase

dilihat pada grafik di ba

Grafik :

b. SDM

Selanjutnya untuk SDM,

89% yang terdiri dari 88

Grafik :

c. Sarana Pelayanan

Tidak semua klinik KB yklinik KB ditemukan 6

2

4

6

8

10

86%

87%

88%

89%

90%

91%


njungan ke 66 klinik KB.

njungi, ditemukan pemenuhan kinerja terhada

ng terdiri dari 86% klinik terpenuhi pel. Konspsi. Gambaran lengkap pemenuhan kinerja stan

ah ini.

Persentase pemenuhan kinerja standar pelaya

dari monev ini ditemukan ketersediaan SDM d

% tenaga konseling dan 91 % tenaga medis tekni

Persentase pemenuhan kinerja SDM

ng dikunjungi terpenuhi sarana pelayanan KB y5 klinik KB (98%) yang mempunyai IUD KIT,

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Pel. Konseling Pel. Kontrasepsi

86%

71%

79 %

Tenaga Konseling Tenaga Medis

88%

91%

8

Page 30

p standar pelayanan

ling dan 71% klinik dar pelayanan dapat

an

i klinik yaitu sebesar

s terlatih.

dibutuhkan. Dari 66 57 klinik KB (86%)

%


32/78


mempunyai Implan Kit,

mempunyai Obgin Bed,

ABPK, 48 klinik KB (73

klinik KB (94%) memp

safety Box.

Dari monev ini terlihat

masih rendah.

d. Akses Pelayanan

Untuk kinerja akses pel

KB yang dikunjungi dit

kondisi stok alkon 6 bul

• IUD: 43% klinik

• Implant : 25% kl

•Suntik : 15% kli

• PIL : 51% klinik

• Kondom : 41% k

Gambaran ketersediaan


2) Komponen Manajemen

Pengukuran kinerja aspek k

• Tersedia tenaga min

• Tersedia permintaa

• Tidak terjadi kekoso

• Mencatat alkon yan

• Mencatat alkon yan

• Pelaksanaan prosed

• Kondisi tempat penalat dan obat)

0

20

40

60

80

100


51 klinik KB (77%) mempunyai Implan removal K

54 klinik KB (82%) mempunyai BP3K, 58 klinik

) mempunyai Dry sterilizer, 60 klinik KB (91%)

nyai form informed concent, dan 54 klinik K

bahwa ketersediaan implant removal kit dan

yananyang dilihat adalah ketersediaan alkon di

emukan 60 klinik (95%) yang mempunyai cat

n Desember 2013 s.d. Mei 2014 sebagai berikut

ondisi stok max, 31% stok cukup dan 26% stok

inik kondisi stok max, 39% stok cukup, dan 36%

ik kondisi stok max, 34% stok cukup, dan 51% stondisi stok max, 23% stok cukup, dan 26% stok

linik kondisi stok max, 30% stok cukup, dan 30%

atau stok alkon di klinik (data bulan Desember

dibawah ini.

Logistik

mponen manajemen logistik di klinik KB dan tol

imal 1 orang yang menangani alkon

alkon ke Kabupaten dan Kota untuk persediaa

ngan & kekurangan stok alkon dalam 1 bulan

g masuk secara lengkap

g keluar secara lengkap

ur pengeluaran alat dan obat menurut kaidah FI

impanan alat dan obat memnuhi persyaratan (

IUD Implant Suntik Pil Kondom

43%25%

15%

51%41%

31%

39%

34%

23%30%

26%36%

51%

26% 30%

Max Cukup Min

Page 31

IT, 59 klinik KB (89%)

B (88%) mempunyai

mempunyai ADS, 62

B (82%) mempunyai

dry sterilizerdi klinik

i klinik. Dari 66 klinik

tan pemakaian dan

:

in.

stok min.

ok min. min.

stok min.

2013 s/d Mei 2014)

ok ukurnya adalah:

1-3 bulan

FO dan FEFO

lemari penyimpanan


33/78


• Melakukan stock op

• Tidak ada alat dan o

Gambaran kinerja kompon

bawah ini.

Pemenuhan

Dari grafik diatas, kinerja k

perbaikan adalah pencatata

Kab./Kota. Untuk kinerja ya

4. Pendistribusian dan Utilisas

Berbeda dengan monev alk

tahun anggaran 2013, khus

(50,14%) yang berada di 17

dari tahun 2011 sampai den

Pengumpulan data dilakuk

langsung ke rumah sakitmengikuti pelatihan) atau d

Hasil monitoring dan evalu

dijelaskan sebagai berikut :

1) Distribusi laparoscopy

Jumlah laparoskopi yan

tahun 2013 adalah seb

dilengkapi dengan kame

0%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


name 2 kali setahun

bat yang kadaluarsa

en manajemen logistik di klinik KB seperti ta

Garfik

kinerja Komponen Manajemen Logistik di Klini

omponen logistik di klinik KB yang perlu men

n alkon dan membuat permintaan alkon tertul

g lainnya sudah cukup baik.

i Laparoscopy.

on yang hanya fokus pada pengadaan dan pen

s untuk alat laparoskopi berhasil dilakukan mon

rumah sakit yang mendapat bantuan laparosko

gan 2013 yang tersebar di 33 provinsi seluruh In

an dengan mengunakan alat bantu kuesione

an wawancara via telpon kepada dokter pekter/perawat penanggung jawab pelayanan KB

si terhadap pendistribusian dan utilisasi laparo

g didistribusikan ke rumah sakit di seluruh Indo

nyak 345 unit yang terdiri dari 319 unit tanpa

ra dan monitor.

97%

83%

65%

94% 91% 98% 95%

71%

Page 32

pak pada grafik di

k KB

8

apat perhatian dan

is dan rutin ke SKPD

distribusian program

ev terhadap 173 unit

py dari BKKBN mulai

donesia.

melalui kunjungan

laksana (yang telah di rumah sakit.

scopy tersebut akan

esia sampai dengan

monitor dan 26 unit

77%%


34/78


Alokasi laparoskopi berdasarkan provinsi seperti pada tabel berikut.

Tabel alokasi distribusi laparoskopi bantuan BKKBN Tahun 2010 – 2013

Sumber data : Direktorat Jalpem BKKBN

Provinsi # Provinsi # Provinsi #

Aceh 4 Kalbar 8 Papua Barat 3

Babel 6 Kalsel 8 Riau 4

Bali 4 Kalteng 5 Sulbar 2

Banten 6 Kaltim 9 Sulsel 9

Bengkulu 8 Kepri 5 Sulteng 7

D I Y 9 Lampung 8 Sultra 8

Gorontalo 4 Maluku 2 Sulut 14

Jabar 40 Malut 2 Sumbar 9

Jambi 6 N T B 8 Sumsel 10

Jateng 54 N T T 11 Sumut 9

Jatim 47 Papua 6 DKI Jakarta 12

Ditinjau dari merek laparoskopi adalah : Karls Storz 91 unit (26,4%), Aesculap 229 unit

(66,4%), Elbrich 4 unit (1,16%), Lutz 1 unit (0,29 %) dan NA atau tidak diketahui mereknya 25

unit (7,25%).

Selanjutnya ditinjau dari pendistribusian berdasarkan kepemilikan rumah sakit, sebarannya

adalah di RS. Pemerintah 250 unit (72%), RS Swasta 78 unit (23%) dan RS TNI dan POLRI 17

unit (5%).

Tabel alokasi distribusi laparoskopi berdasarkan kepemilikan rumah sakit

Sumber data : Direktorat Jalpem BKKBN

Kepemilikan RS Jumlah Unit Persentase (%)

Rumah Sakit Pemerintah 250 72

Rumah Sakit Swasta 78 23

Rumah Sakit TNI dan POLRI 17 5

2) Utilisasi laparoscopy

Dari 345 unit laparoskopi yang berada di seluruh provinsi , berhasil dikumpulkan data

sebanyak 173 unit (50,14%) laparoskopi yang berada di 173 rumah sakit di 33 provinsi di

Indonesia.


35/78


Dari 173 unit laparoskopi tersebut, diidentifikasi sebanyak 89 unit (51,4%) yang telah

digunakan untuk pelayanan sterilisasi wanita (MOW) dan 84 unit (48,6%) belum digunakan.

Bila ditinjau dari kepemilikan rumah sakit, ditemukan utilisasi yang paling tinggi adalah di

rumah sakit TNI dan POLRi sebesar 69,2%, selanjutnya di rumah sakit swasta 59,1 % dan di

rumah sakit pemerintah sebesar 46,6%.

Faktor-faktor pendukung utilisasi laparoskopi di rumah sakit ini adalah adanya kebijakan dari

manajemen rumah sakit yang mendukung terlaksananya pelayanan MOW termasuk

kesediaan provider atau dokter spesialis obgin untuk memberikan pelayanan, ketersediaan

dan kemudahan untuk mendapatkan alat bantu pelayanan seperti CO2, ketersediaan bahan-

bahan habis pakai yang disediakan oleh SKPD KB setempat dan dukungan anggaran atau

dana pelayanan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan kongkrit dari SKPD KB

yang menginstruksikan kepada PLKB untuk merujuk klien ke rumah sakit. Dari monev ini

ditemukan 9,5% rumah sakit yang tidak melayani karena tidak adanya rujukan klien dari

petugas lapangan atau SKPD KB setempat.

Secara umum jumlah dan presentase utilisasi laparoskopi di 173 rumah sakit yang di

wawancara dapat dilihat pada tabel utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN seperti berikut.

TABEL: UTILISASI LAPAROSKOPI BANTUAN BKKBN

Utilisasi .

∑ RS = 173

Pemilik RSJml %

Pemerintah Swasta TNI/POLRI

Sudah digunakan 54 26 9 89 51,4 %

Belum digunakan 62 18 4 84 48,6 %

Jumlah 116 44 13 173

% digunakan 46,6 % 59,1 % 69,2 %

Gambaran distribusi utilisasi laparoskopi per provinsi berdasarkan unit yang berhasil di

evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL DISTRIBUSI UTILISASI LAPAROSKOPI PERPROVINSI

Provinsi #Unit # di monev #Utilisasi % Utilisasi

Banten 6 3 3 100%

Lampung 8 1 1 100%

N T B 8 4 4 100%

Sulbar 2 1 1 100%

Sulut 14 2 2 100%

Sumbar 9 1 1 100%

Jatim 47 14 13 93%

Kaltim 9 7 6 86%


36/78


Provinsi #Unit # di monev #Utilisasi % Utilisasi

Papua 6 6 5 83%

Kepri 5 5 4 80%

Sumut 9 5 4 80%

Kalbar 8 7 5 71%

Gorontalo 4 3 2 67%

Riau 4 3 2 67%

Jakarta 12 11 7 64%

Babel 6 5 3 60%

Malut 2 2 1 50%

N T T 11 2 1 50%

Sultra 8 6 3 50%

Jateng 54 38 14 37%

Bali 4 3 1 33%

Sulsel 9 3 1 33%

Sumsel 10 3 1 33%

Bengkulu 8 4 1 25%

D I Y 9 4 1 25%

Kalsel 8 4 1 25%

Kalteng 5 4 1 25%

Jabar 40 6 1 17%

Jambi 6 6 1 17%

Aceh 4 3 0 0%

Maluku 2 1 0 0%

Papua Barat 3 1 0 0%

Sulteng 7 1 0 0%

3) Faktor-faktor Penyebab Belum Digunakannya laparoscopy

Dari monev ini ditemukan faktor-faktor penyebab belum atau tidak digunakannya

laparoskopi oleh provider di rumah sakit. Penyebab yang paling tinggi adalah tidak

tersedianya CO2 di wilayah kerja rumah sakit sebesar 19%, selanjutnya belum disepakati

masalah pembiayaan dan kepemilikan laparoskopi 14%, provider terlatih pindah tugas

sehinga di rumah sakit tersebut tidak tersedia provider 13%, kurang percaya diri karena tidak

ada kamera monitor 9,5%, tidak ada rujukan klien ke rumah sakit 9,5%, MOU antara BKKBN

dengan rumah sakit masih dalam proses 7%, asisten dokter belum terlatih 6%, alat tidak

lengkap dan biaya tidak cukup masing-masing 3,5%, juga masih ditemukan alat belum


37/78


diinstal dan baru terima 2,3%, juga ditemukan ruang operasi sedang renovasi dan tidak

tersedia troly masing-masing 1 %.

Data lengkapnya penyebab belum digunakannya laparoskopi di rumah sakit dapat dilihat

pada tabel alasan belum digunakannya unit laparoskopi di RS dan rencana solusi seperti

berikut ini.

TABEL : ALASAN BELUM DIGUNAKANNYA UNIT LAPAROSKOPI DI RUMAH SAKIT

DAN RENCANA SOLUSI

ALASAN BELUM DIGUNAKAN JML RS % RENCANA SOLUSI

Tdk tersedia CO2 16 19 %

Koordinasi, Informasi tempat beli CO2,

Realokasi unit laparoskopi bagi RS yg tidak

bersedia / kesulitan pengadaan CO2

Belum disepakati Pembiayaan & Kepemilikan Laparoskopi antara RS dg BKKB

N

12 14 %Koordinasi Perwakilan BKKBN denganmanajemen RS

BKKBN akan mempelajari administrasi laparoskopi

dari “barang persediaan” menjadi “hibah”

Tdk ada provider / Obgyn pindah tugas 11 13 % Pelatihan bagi Obgyn pengganti

Tdk ada Monitor 8 9.5 %Visiting Spesialis (bimbingan di tempat), Dikaji lebi

h lanjut utk dilengkapi monitor, realokasi

Tdk ada rujukan klien ke RS dari

PLKB (pasca pelatihan)8 9.5% KIE , r ujukan klien , Informasi sumber dana BPJS

Masih dalam proses perencanaan MOU

antara BKKBN dengan RS

6 7 %Perjelas status kepemilikan laparoskopi dan komit

men RS utk memberikan pelayanan

Asisten dokter belum dilatih 5 6 % Visiting Spesialis atau refreshing training tim

Alat tdk lengkap 3 3.5 %

Di cek kebenarannya, karena waktu distribusi sdh l

engkap. Kecuali unit laparoskopi yg sdh lama

diganti sparepart

Biaya tdk cukup 3 3.5 %

Informasi kerjasama BPJS, Tarif INA-

CBG 2014. PROSEDUR INTERUPSI TUBA DENGAN

ENDOSKOPI No. 748. W-1-13-I

JUKNIS dari BKKB Pusat utk klaim BPJS

Unit belum di install 2 2.3 %JALPEM BKKBN koordinasi dengan RS dan pihak pe

rusahaan penyedia laparoskopi (Aesculap / STORZ)

Unit baru diinstal / baru diterima 2 2.3 % Rujukan Klien

Masih di Gudang SKPD KB Kabupaten 2 2.3 % ?

Ruang OK sedang renovasi 1 1 % ?

Tunggu pengadaan Trolly dari RS 1 1 %BKKBN Provinsi melakukan pendekatan

ke Pimpinan RS

Jumlah 84


38/78

Laporan

laporan monev alkon 2014

Documents