daftar isi -...

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------- ii

BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------ 1

1.1 Latar Belakang ------------------------------------------------------------------- 1

1.2 Arah Kebijakan Pembangunan ------------------------------------------------- 2

1.3 Program dan Target Capaian Tahun 2014 ----------------------------------- 4

BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2014 --------------------------------------------------------------------- 14

2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN --------------------------------------- 14

2.2 REALISASI KEUANGAN ------------------------------------------------------------ 16

2.3 REALISASI PER UNIT KERJA -------------------------------------------------- 17

2.3 CAPAIAN KINERJA --------------------------------------------------------------- 17

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan --------------------------------- 20

Tabel realisasi per output Bina Ideologi dan Wawasan

Kebangsaan ------------------------------------------------------------------ 23

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional ------------------------------------------- 24

Tabel realisasi per output Fasilitasi Kewaspadaan Nasional ----------- 27

Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan ----- 28

Tabel realisasi per output Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan ----------------------------------------------- 31

Fasilitasi Politik Dalam Negeri ---------------------------------------------- 32

Tabel realisasi per output Fasilitasi Politik Dalam Negeri --------------- 35

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi ------------------- 36

Tabel realisasi per output Pembinaan dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi --------------------------------------------------------- 38

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Kesbangpol ------------------------------------------------------------------- 39

Tabel realisasi per output Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol ---------------------------------------- 42

2.4 REALISASI FISIK ------------------------------------------------------------------ 43

Tabel Capaian Realisasi Fisik ----------------------------------------------- 43

BAB III PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------ 45

3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT -------------------------------------- 45

3.2 KESIMPULAN --------------------------------------------------------------------- 46

KATA PENGANTAR

Proses pengendalian pembangunan mutlak diperlukan untuk menjamin setiap

kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

diawal tahun anggaran. Sementara itu pengendalian pembangunan juga sangat

bergantung pada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 39 tahun

2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan, disusunlah laporan Triwulan I pelaksanaan program pembinaan

kesatuan bangsa dan politik. Selain itu laporan ini akan menjadi masukan bagi

penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) pada tahun yang

akan datang atau dua tahun sesudah pelaksanaan RKP 2014.

Secara umum evaluasi yang dilakukan dengan melihat pencapaian sasaran

dalam bentuk realisasi keuangan dan realisasi fisik serta permasalahan yang

dihadapi sesuai pedoman/aplikasi dalam PP 39/2006. Hasil analisis pada setiap sub

kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan menunjukkan hasil yang relatif

cukup baik. Di sadari bahwa masih banyak kendala dan permasalahan yang perlu

diperbaiki pada triwulan berikutnya sehingga pencapaian ini lebih baik.

Demikian laporan ini disusun dengan menyadari penuh bahwa secara

sistematika dan substansi belum sempurna, semoga laporan ini dapat menjadi

umpan balik bagi proses perencanaan dan pelaksanaan program-kegiatan ke arah

yang lebih baik dan maksimal, khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 2014

a.n DIREKTUR JENDERAL

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

INDRA BASKORO Pembina Utama Madya

NIP. 19600925 198503 1 001

DDd

1

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAPORAN TRIWULAN I TA 2014

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan

secara efektif, efisien, serta mencapai sasaran output/outcome sebagaimana

rencana yang ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi atas

pelaksanaan rencana pembangunan yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Perencanaan Nasional

(SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi tersebut selain dimaksud diatas, juga untuk

menjadi bahan masukan baik dalam penyusunan kebijakan maupun

program/kegiatan periode tahun berikutnya, meningkatkan efektivitas dan

efisiensi terhadap alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan rencana pembangunan. Secara formal pengendalian

dan evaluasi merupakan tuntutan adanya penyusunan laporan secara berkala

dan berjenjang baik Triwulanan maupun Tahunan oleh masing-masing

Kementerian/Lembaga, juga unit organisasi dan unit kerja pada masing-

masing Kementerian/Lembaga.

Laporan Triwulan I Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

disusun berdasarkan realisasi keuangan, kinerja dan capaian fisik atas

pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran periode Triwulan I, juga

merupakan analisis tahapan dari seluruh pelaksanaan program/kegiatan yang

telah berjalan selama satu periode triwulan I sebagai wujud akuntabilitas dan

transparansi terhadap penggunaan keuangan negara serta hasil pelaksanaan

program kerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian

Dalam Negeri.

BAB I PENDAHULUAN

DDd

2


I.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu

unit Eselon I Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa

dan politik. Selain hal tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik juga mendorong tercapainya sasaran yang tercantum dalam di dalam

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri khususnya pada

sasaran 1 s/d 4 yaitu: (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi

(Pemilu/Pilpres); (2) Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; (3) Meningkatnya komunikasi dan

dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian

persoalan kemasyarakatan; dan (4) Meningkatnya kesadaran warga negara

dalam partisipasi politik. Untuk mencapai sasaran tersebut, Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai program “Pembinaan Kesatuan

Bangsa dan Politik”.

Dalam rangka merespon program dimaksud, Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai visi :”Terwujudnya persatuan dan

kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia". Yang kemudian dituangkan dalam misi yaitu :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional,

pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta

wawasan ketahanan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya,

hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-

institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dirumuskan sebagai

berikut :

DDd

3


1. Memantapkan kesatuan dan persatuan nasional.

2. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tenteram, tertib, dan damai dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat

dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur

dan fungsi, serta prosedur dan budaya politik yang demokratis dan

berkedaulatan rakyat.

4. Mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek

kehidupan.

5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berlandaskan pada struktur

politik dan kualitas proses politik yang demokratis.

6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan uji

kelayakan publik, serta pelembagaan perumusan kebijakan publik.

7. Memantapkan integrasi bangsa dengan mengedepankan upaya-upaya

peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui berbagai

pendekatan sosial, politik maupun kultural.

8. Mewujudkan kedewasaan sikap dan perilaku politik masyarakat dalam

mendukung sistem politik nasional.

9. Mempercepat pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

kemasyarakatan di wilayah konflik dan pasca konflik.

10. Mewujudkan aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas

dan fungsi organisasi termasuk menyediakan sarana dan prasarana

pendukung.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya, maka

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Jumlah revisi undang-undang bidang politik (KK-14), khususnya revisi

terbatas terhadap UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

2. Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi;

3. Indeks Organisasi Kemasyarakatan;

4. Indeks Kebebasan Sipil;

DDd

4


5. Indeks Hak-Hak Politik;

6. Persentase kebijakan/peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan

oleh Pemda dan para pemangku kepentingan;

7. Persentase forum dialog publik yang efektif;

8. Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait dengan 4

(empat) pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan

NKRI).

Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut, program

Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai 6 (enam) kegiatan yang

mencerminkan tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon II di lingkungan

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

2. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;

3. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;

4. Fasilitasi Politik Dalam Negeri ;

5. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Kesbangpol.

1.3 PROGRAM KERJA DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2014

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, bahwa setiap

Kementerian/Lembaga dituntut untuk membuat laporan kinerja secara berkala

baik secara triwulanan maupun tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan

anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja

dari setiap program/kegiatan. Laporan kinerja dimaksud, untuk menjadi bahan

masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran

tahun berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik pada Tahun 2014 mempunyai 1 (satu) program yaitu Pembinaan

Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan. Adapun outcome/hasil

yang ingin dicapai dari program tersebut adalah “Meningkatnya Komitmen dan

DDd

5


Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalanannya Proses

Demokratisasi dan Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 6 (enam)

kegiatan Prioritas yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

A. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1. Target kinerja kegiatan Bidang Bina ideologi dan Wawasan Kebangsaan

berdasarkan output kegiatan:

No. Output Target Anggaran

Volume Satuan

1. Modul Bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan

1 Modul 300.000.000

2. Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Ke

giatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

35 Laporan 19.900.000.000

3. Kerjasama dengan Ormas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

134 Kerjasama 6.700.000.000

T O T A L 26.900.000.000

2. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:

No. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target Anggaran

Volume Satuan

1. Persentase jumlah penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai

kebangsaan Indonesia yang tepat waktu (PB)

87% Laporan/

Dokumen

500.000.000

Fasilitasi penyusunan rencana

strategis dan pelaporan kinerja Bidang Bina Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan

1 Laporan 150.000.000

2. Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan (PN)

1 Modul 300.000.000

3. Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai

kebangsaan untuk pemuda, perempuan dan aparatur

25 Forum/

Sosialisasi

10.000.000.000

DDd

6


pemerintah (PN)

4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran (PB)

7 Provinsi (tiap

provinsi 7

orang)

1.000.000.000

5. Persentase peningkatan

layanan ijin penelitian bagi masyarakat (PB)

87% Laporan 400.000.000

6. Jumlah kerjasam dengan ormas

dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang

bina ideologi dan wawasan kebangsaan (PB)

134 Kerjasama 6.700.000.000

7. Jumlah provinsi yang

mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan

pusat pendidikan kebangsaan (PB)

33 Provinsi 7.850.000.000

T O T A L 26.900.000.000

B. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

1. Target kinerja kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan output

kegiatan:


Volume Satuan

1. Peraturan Bidang Kewaspadaan

Nasional

1 Peraturan/

Laporan

1.500.000.000

2. Laporan

Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

30 Laporan 26.386.000.000

3. Modul Bidang Kewaspadaan Nasional

1 Modul 300.000.000

4. Kerjasama dengan Ormas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

100 Kerjasama 5.500.000.000

T O T A L 33.686.000.000

DDd

7


2. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional:


Target Anggaran

Volume Satuan

1. Persentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik Sosial (PB)

100% Peraturan -

2. Persentase kumulatif provinsi/kabupaten/kota yang

mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum

dialog penyelesaian konflik (PB)

75% Laporan 7.000.000.000

3. Jumlah angkatan aparatur pemda yang mendapatkan

pendidikan dan pelatihan Bidang Kewaspadaan Nasional

(PB)

10 Angkatan 2.000.000.000

4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi dan

monev dalam penanganan konflik berkaitan dengan aspek

pemerintahan dan keamanan (PB)

7 Wilayah/

Daerah

9.356.000.000

Fasilitasi peningkatan kinerja

Tim terpadu daerah terkait penanganan gangguan keamanan dalam negeri

34 Provinsi

(Tim Terpadu daerah

yang sudah

terbentuk)

4.300.000.000

5. Jumlah kerjasam dengan Organisasi Masyarakat Sipil

dalam penanganan konflik (PB)

100 Kerjasama 5.500.000.000

6. Persentase penyusunan

rumusan kebijakan dan desiminasi Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

2 Laporan/

Dokumen

1.500.000.000

Penyusunan modul penanganan konflik

1 Modul 300.000.000

Fasilitasi penyusunan rencana strategis dan pelaporan kinerja bidang kewaspadaan nasional

1 dokumen 150.000.000

7. Persentase layanan 85% Laporan 2.250.000.000

DDd

8


administrasi, Lembaga Asing

dan Orang Asing

8. Jumlah laporan pemantauan situasi daerah

1 Laporan/

Per hari

1.330.000.000

T O T A L 33.686.000.000

C. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1. Target kinerja kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan berdasarkan output kegiatan:

2. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan:


Target Anggaran

Volume Satuan

1. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan

kapasitas (PB)

500 Kerjasama 25.000.000.000

2. Persentase kemajuan penyusunan desiminasi,

monitoring dan evaluasi

100% Peraturan/ Laporan

3.500.000.000


Volume Satuan

1. Peraturan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

1 Peraturan 1.000.000.000

2. Kerjasama dengan Ormas Bidang Ketahanan Seni,

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

500 Kerjasama 25.000.000.000

3. Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan Seni,

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

13 Laporan 6.500.000.000

4. Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1 Database 500.000.000

T O T A L 33.000.000.000

DDd

9


rumusan kebijakan, perbaikan

mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik Bidang Ketahanan Seni,

Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (PB)

3. Jumlah fasilitasi forum dan monev Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan (PB)

65% Laporan 4.000.000.000

4. Tingkat pelayanan publik

termasuk databasenya (PB)

75% Laporan/

Database

500.000.000

T O T A L 33.000.000.000

D. Fasilitasi Politik Dalam Negeri

1. Target kinerja kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan output

kegiatan:


Volume Satuan

1. Peraturan Bidang Politik Dalam Negeri

2 Peraturan 1.500.000.000

2. Kerjasama dengan Ormas Bidang Politik Dalam Negeri

434 Kerjasama 20.780.000.000

3. Laporan

Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri

15 Laporan 23.120.000.000

4. Modul Bidang Politik Dalam Negeri

1 Modul 300.000.000

5. Bantuan Keuangan Parpol 85.000.637

Suara 9.929.000.000

T O T A L 55.629.000.000

2. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri:

No. Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK)

Target Anggaran

Volume Satuan

1. Persentase penyusunan dan

desiminasi rumusan kebijakan politik dalam negeri yang akuntabel dan tepat waktu

90% Peraturan/

Laporan

2.350.000.000

DDd

10


(PB)

2. Persentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga

perwakilan (PB)

90% Laporan 650.000.000

3. Jumlah fasilitasi komunikasi

politik (PB)

3 Laporan 12.220.000.000

4. Persentase laporan pemantauan dan pelaporan

perkembangan politik yang tepat waktu (PB)

95% Laporan 600.000.000

5. Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam rangka peningkatan

partisipasi politik perempuan (PB)

100 Kerjasama 4.760.000.000

6. Jumlah parpol yang

mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas (PB)

9 Parpol 9.929.000.000

7. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam rangka pengembangan

politik dalam negeri (P K/L)

334 Kerjasama 16.020.000.000

8. Jumlah materi/modul

pendidikan politik bagi calon pemilih pemula (PB)

1 Modul 300.000.000

9. Jumlah publikasi best practice

dan inovasi praktek demokrasi (P K/L)

50 Publikasi 8.800.000.000

T O T A L 55.629.000.000

E. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

1. Target kinerja kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi berdasarkan output kegiatan:


Volume Satuan

1. Kerjasama dengan Ormas

Bidang Ketahanan Ekonomi

50 Kerjasama 2.500.000.000

2. Laporan

Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi

18 Laporan 7.500.000.000

DDd

11


3. Modul Bidang Ketahanan

Ekonomi

5 Modul 800.000.000

4. Sistem Informasi Manajemen Bidang Ketahanan Ekonomi

4 SIM 1.200.000.000

T O T A L 12.000.000.000

2. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi:


(IKK)

Target Anggaran

Volume Satuan

1. Persentase penyusunan dan

desiminasi rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan Ketahanan

Ekonomi (PB)

85% Peraturan/

Laporan

400.000.000

2. Jumlah kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil

dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang

Ketahanan Ekonomi (P K/L)

50 Kerjasama 2.500.000.000

3. Jumlah fasilitasi forum Bidang Pembinaan Ketahanan

Ekonomi (PB)

14 Forum 5.150.000.000

4. Jumlah materi/modul Bidang

Ketahanan Ekonomi (PB)

4 Modul 800.000.000

5. Jumlah pembangunan Managemen Information

System (MIS) Pembinaan Ketahanan Ekonomi

4 MIS 1.200.000.000

6. Laporan strategis

pertumbuhan ekonomi masyarakat

12 Laporan/

Bulan

550.000.000

7. Persentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund (DTF)

85% Laporan 1.400.000.000

T O T A L 12.000.000.000

DDd

12


F. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik

1. Target kinerja kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan output

kegiatan:


Volume Satuan

1. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

5 Dokumen 4.636.000.000

2. Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

45 Laporan 13.068.187.000

3. Database Bidang Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat

Jenderal

1 Database 100.000.000

4. Layanan Perkantoran 12 Laporan/ Layananan

20.280.000.000

5. Kendaraan Bermotor 2 Unit 600.000.000

6. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

7 Unit 80.000.000

7. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

10 Unit 20.000.000

T O T A L 38.785.000.000

2. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya:


(IKK)

Target Anggaran

Volume Satuan

1. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan

operasional kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan

Pemeliharaan Perkantoran serta langgananan daya dan

100% Layanan/

Bulan

19.818.230.000

DDd

13


jasa yang tepat waktu (P K/L)

2. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran

(Renstra, RKP, Renja, RKA-K/L dan Juklak-Juknis) (P K/L)

100% Dokumen 4.455.633.000

3. Persentase pengukuran kesesuaian capaian kinerja (P K/L)

85% Dokumen/ Laporan

1.475.000.000

4. Jumlah Koordinasi Aparat Kesbangpol di seluruh

Indonesia (P K/L)

2 Kegiatan meliputi

531 Prov/Kab/

Kota

5.430.000.000

5. Persentase pedoman/juknis dan fasilitasi rancangan peraturan perundang-

undangan lingkup Kemendagri dan Pemda yang diselesaikan

sesuai kebutuhan (P K/L)

4 Laporan 1.450.000.000

6. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan

evaluasi, laporan keuangan dan aset serta hasil-hasil

pemeriksaan dan tindak lanjut LHP

95% Laporan

495.000.000

7. Jumlah dokumen keuangan

tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem

Akuntabilitas Instansi (SAI) lingkup Ditjen Kesbangpol

6 Dokumen/

12 Bulan

2.035.000.000

8. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian

90% Laporan 2.291.137.000

9. Jumlah pengadaan sarana &/Prasarana non mengikat

50 Kegiatan Pengadaa

n

700.000.000

T O T A L 38.785.000.000

DDd

14


2.1 PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

periode Triwulan I mempunyai alokasi pagu anggaran sebesar Rp.

200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Lebih jauh jika dilihat dari grafik diatas berdasarkan distribusi alokasi

anggaran, pada tahun 2014 dari total pagu Ditjen Kesbangpol Rp.

200.000.000.000,- terdapat Rp. 60.480.000.000,- dialokasikan pada kegiatan

pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka

peningkatan partisipasi politik bagi perempuan, upaya peningkatan kapasitas

masyarakat dalam rangka penguatan karakater bangsa dan wawasan

kebangsaan serta pembauran kebangsaan. Peruntukan lain dalam rangka

pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan juga bertujuan

dalam hal penanganan konflik, dukungan penyelenggaraan pemilu 2014 dan

peningkatan kapasitas ormas serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam

rangka penguatan ketahanan ekonomi. Kemudian dalam rangka pelaksanaan

60,480,000,000

9,929,000,000

129,591,000,000

- 50,000,000,000 100,000,000,000 150,000,000,000

Ormas

parpol

reguler

Pagu Anggaran per Kelompok Belanja

BAB II ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DDd

15


pendidikan politik kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI

setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.929.000.000,-.

Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 129.591.000.000,- dikelola langsung

dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pelaksanaan program pembinaan

kesatuan bangsa dan politik.

Pada tahun 2014 alokasi anggaran masing-masing kegiatan pada unit

kerja lingkup Ditjen Kesbangpol dapat dilihat pada pola sebaran dibawah ini.

Tabel 2.1 Unit Kerja berdasarkan Besaran Pagu Anggaran

dan Rencana Penarikan Dana Tahun 2014

Unit Kerja Pagu

Rencana Penarikan Dana (RPD)

TW I TW II TW III TW IV

Sekretariat Ditjen Kesbangpol

38.785.000.000,- 9.873.582.000,- 12.392.667.000,- 9.819.992.000,- 6.698.759.000,-

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

26.900.000.000,- 2.834.709.000,- 9.969.461.000,- 13.183.040.000,- 912.790.000,-

Direktorat Kewaspadaan Nasional

33.686.000.000,- 6.600.000.000,- 9.900.000.000,- 9.900.000.000,- 7.286.000.000,-

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

33.000.000.000,- 5.000.000.000,- 10.000.000.000,- 13.500.000.000,- 4.500.000.000,-

Direktorat Politik Dalam Negeri

55.629.000.000,- 12.403.560.000,- 23.105.340.000,- 11.966.540.000,- 8.153.560.000,-

Direktorat Ketahanan Ekonomi

12.000.000.000,-

2.176.100.000,- 4.902.830.000,- 3.638.588.000,- 1.282.482.000,-

T O T A L 200.000.000.000,- 38.887.951.000,- 70.270.298.000,- 62.008.160.000,- 28.833.591.000,-

DDd

16


2.2 REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN PERIODE TRIWULAN I

Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2014, sampai dengan

Triwulan I realisasi mencapai Rp. 15.370.971.525,- atau 7.69%.

Dengan rincian realisasi per kelompok belanja sebagaimana tabel

berikut:

No. Kelompok Belanja Anggaran Realisasi

Rp. (%)

1. Kerjasama Ormas 60.480.000.000,- 102.551.400,- 0,17

2. Bantuan Keuangan

Parpol

9.929.000.000,- -

3. Kegiatan Reguler 129.591.000.000,- 15.268.420.125,- 11,78

T O T A L 200.000.000.000,- 15.370.971.525,- 7,69

-

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

Ormas parpol reguler

60,480,000,000

9,929,000,000

129,591,000,000

102,551,400 -

15,268,420,125

Anggaran

Realisasi

DDd

17


Tabel 2.2 Data Perbandingan Realisasi Keuangan dan Capaian Fisik per Unit Kerja

kurun waktu 2013-2014 Periode TW I Tahun 2014

Unit Kerja

2013 2014

Pagu RPD TW I

Realisasi TW I Capaian

Fisik Pagu RPD TW I

Realisasi TW I

Capaian Fisik

(Rp) (%) (%) (Rp) (%) (%)

Sekretariat Ditjen 36.523.009.000 7.361.000.000 6.247.008.746 17,10 15,90 38.785.000.000,- 9.873.582.000,- 5.540.444.989,- 14,29 22,62

Direktorat Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan

37.087.056.000 6.582.000.000 4.188.225.900 11,29 17,90 26.900.000.000,- 2.834.709.000,- 961.899.100,- 3,58 21,36

Direktorat Kewaspadaan Nasional

66.487.556.000 10.966.000.000 4.767.578.700 7,17 14,90 33.686.000.000,- 6.600.000.000,- 1.997.252.800,- 5,93 19,79

Pusat 23.787.556.000 4.806.000.000 3.833.647.200 16,12 - - - - - -

Daerah 42.700.000.000 6.160.000.000 933.931.500 2,19 - - - - - -

Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

36.732.610.000 10.250.000.000 1.667.168.000 4,45 9,92 33.000.000.000,- 5.000.000.000,- 623.599.900,- 1,89 18,46

Direktorat Politik Dalam Negeri

46.921.018.000 13.840.000.000 2.792.302.100 5,95 12,01 55.629.000.000,- 12.403.560.000,- 6.078.415.336,- 10,93 13,58

Direktorat Ketahanan Ekonomi

17.505.710.000 4.100.000.000 1.328.448.000 7,59 11,94 12.000.000.000,- 2.176.100.000,- 169.359.400,- 1,41 6,66

T O T A L 241.256.959.000 53.099.000.000 20.990.731.446 8,70 14,4 200.000.000.000,- 38.887.951.000,- 15.370.971.525,- 7,69 17,08

DDd

18


Gambaran realisasi keuangan dan capaian fisik pada table diatas

merupakan data sandingan pada kurun waktu 2013-2014 yang dirinci pada

setiap unit kerja dengan realisasi keuangan paling rendah tahun 2014 yaitu

pada Direktorat Ketahanan Ekonomi sebesar Rp. 169.359.400,- atau 1,41%

dari pagu Rp. 12.000.000.000,- dengan capaian fisik sebesar 6,66%. Adapun

capaian fisik pada Direktorat Ketahanan Ekonomi lebih besar dari realisasi

keuangan disebabkan beberapa output sudah tercapai melebihi target yang

telah ditetapkan. Pada Direktorat Ketahanan Ekonomi terdapat 4 (empat)

output yaitu (1) pelaksanaan kerjasama dengan Ormas dalam rangka

peningkatan kapasitas masyarakat bidang pembinaan dan pengembangan

ketahanan ekonomi, yang secara fisik sudah tercapai 4,45% walaupun

realisasi keuangan menunjukkan capaian 0%. Hal tersebut disebabkan

beberapa kerjasama yang sudah dilaksanakan belum dapat di cairkan

anggarannya sebagai akibat laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan

kerjasama ormas masih dalam tahap perbaikan. (2) Terkait output laporan

fasilitasi forum/pembinaan/monev kegiatan bidang pembinaan dan

pengembangan ketahanan ekonomi sudah terealisasi secara keuangan

sebesar Rp. 153.624.400,- (2,50%) namun demikian capain secara fisik

tercapai melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 16,67%. (3) Output lain

yang masih rendah capaiannya yaitu penyusunan modul bidang pembinaan

dan pengembangan ketahanan ekonomi. Dari total pagu sebesar Rp.

800.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.735.000,- (1,47%) dengan capaian

fisik sebesar 2%. (4) Sedangkan output pengembangan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) dari total pagu sebesar Rp. 1.200.000.000,- terealisasi

sebesar Rp. 4.000.000,- (0,33%) dengan capaian fisik yaitu 3,75%

dikarenakan belum seluruh provinsi terintegrasi terkait aplikasi sistem

dimaksud dengan beberapa kendala keterbatasan dalam memperoleh data

dari Instansi terkait.

Sedangkan capaian kinerja paling tinggi baik dari sisi realisasi keuangan

dan capaian fisik yaitu pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada

DDd

19


Sekretariat Ditjen Kesbangpol dengan total pagu sebesar Rp. 38.785.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 5.540.444.989,- (14,29%) dengan capaian fisik yaitu

25,79%. Capaian dimaksud dari sisi realisasi keuangan mengalami penurunan

yang cukup signifikan yaitu 17,10% menjadi 14,29% pada tahun 2014

sehingga terjadi penurunan realisasi sebesar 2,81%. Hal tersebut sebagai

akibat pada tahun 2014 terdapat beberapa output yang belum dapat dicairkan

anggarannya karena masih dalam proses penyiapan dokumen pendukung

yaitu pada output: (a) pengadaan kendaraan bermotor; (b) pengadaan

peralatan pengolah data dan komunikasi serta (c) peralatan dan fasilitasi

perkantoran. Namun demikian dari sisi capaian fisik mengalami kenaikan yang

cukup signifikan pula yaitu pada tahun 2013 hanya tercapai 15,90%

sedangkan pada tahun 2014 tercapai sebesar 25,79% sehingga terjadi

kenaikan sebesar 9,89%.

Sedangkan kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada Direktorat

Politik Dalam Negeri pada tahun 2013 dari total pagu sebesar Rp.

46.921.018.000,- terealisasi hanya mencapai Rp. 2.792.302.100,- atau 5,95%

dengan capaian fisik mencapai 12,01%. Pada tahun 2014, realisasi keuangan

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari pagu sebesar Rp.

55.629.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.078.415.336,- atau 10,93% dengan

capaian fisik sebesar 13,58%. Hal tersebut sebagai akibat terlaksananya

beberapa output penting dalam rangka koordinasi guna persiapan

penyelenggaraan pemilu legislatif dengan melibatkan 4000 peserta yang

terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, KPU, Panwaslu, Kesbangpol,

Kajari/Kajati Prov/Kab/Kota, Damdim dan Kodim se-Indonesia. Acara dibuka

secara langsung oleh Bapak Presiden dengan melibatkan

Kementerian/Lembaga terkait. Capaian prioritas lain yang sudah dilaksanakan

yaitu pelaksanaan pendidikan politik bagi calon pemilih pemula yang

bekerjasama dengan CEPP FISIP UI dan 5 Kampus terbesar yang tersebar di 5

Provinsi. Hal tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman dan

pengetahuan khususnya bagi calon pemilih pemula guna berpartisipasi aktif

dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014.

DDd

20


2.3 CAPAIAN PELAKSANAAAN PROGRAM/KEGIATAN (REALISASI

KINERJA PERIODE TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2014)

Sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika yang terjadi

serta masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik, telah ditetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014. Rencana Kerja

Tahun 2014 Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci sesuai

dengan program/kegiatan Tahun Anggaran 2014 yaitu 1 (satu) program yaitu

Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 6 (enam) kegiatan

dengan capaian yaitu :

a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan capaian kinerja:

1. Penyusunan Modul Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

(prioritas nasional), dengan target 1 modul. Adapun capaiannya yaitu:

Tersusunnya draft final modul tentang bingkai kebangsaan dalam

rangka peningkatan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Penyusunan

modul dimaksud melibatkan pakar, akademisi dan pejabat terkait

dan sedang dalam proses finalisasi akhir dan pencetakan.

2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Bina Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 33 forum/sosialisasi dan

laporan. Adapun capaiannya yaitu :

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman bagi kaum perempuan

dalam bidang wawasan kebangsaan, pada tanggal 17-18 Maret 2014

bertempat di Hotel Boutique telah dilaksanakan sosialisasi forum

wawasan kebangsaan bagi kaum perempuan dengan sasaran utama

anggota Dharma Wanita Pusat dan daerah dengan jumlah peserta 80

orang yang melibatkan para pakar dan akademisi serta para pelaku

sejarah.

Dalam rangka memantapkan pemahaman nilai-nilai pancasila bagi

pemuda khususnya untuk kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota

Purwokerto, telah dilaksanakan kegiatan forum fasilitasi

pemasyarakatan pancasila di lingkungan Perguruan Tinggi yaitu pada

Kampus Universitas Soedirman Purwokerto pada tanggal 20-21 Maret

DDd

21


2014 dengan peserta 100 orang yang melibatkan para pakar dan

akademisi.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman kesadaran bela Negara bagi

kaum perempuan di Kota Solo, telah dilaksanakan sosialisasi

peningkatan kesadaran bela Negara bagi kaum perempuan dengan

sasaran utama mahasiswa, pelajar, PNS dan masyarakat. Kegiatan

dimaksud dilaksanakan pada tanggal 26-28 Maret 2014 bertempat di

Hotel Lor In Solo dengan jumlah peserta 100 orang yang melibatkan

pakar, akademisi, Pejabat Kesbangpol, Kaban Pemberdayaan

Masyarakat, Komandan Korem dan Tokoh Masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta penguatan terkait

ideologi dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila khususnya

antar lintas generasi di Kab. Manggarai, telah dilaksanakan forum

dialog penguatan ideologi pancasila lintas generasi di Kab. Manggarai

khususnya bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan

pelajar. Forum dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 2-3 April

2014b bertempat di Hotel Jayakarta Suite Labuan Bajo dengan

jumlah peserta 150 orang yang melibatkan Wakil Bupati Manggarai

Barat, Dandim 1612 Manggarai, kaban Kesbangpol Kab. Manggarai

barat dan FKUB.

Dalam rangka melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait

pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK) di

Sulawesi Tengah, telah dilakukan fasilitasi pemberdayaan Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang beroperasi efektif

dengan sasaran utama seluruh jajaran Tim yang terbentuk dalam

PPWK dan pejabat lain terkait yaitu akademisi Prov/kab/Kota, Dosen

dan Guru. Fasilitasi dimaksud dilaksanakan pada tanggal 24-26

Februari 2014 bertempat di Hotel Mercure Palu dengan jumlah

peserta 150 orang yang melibatkan Prof. Khasan, Prof Juntika, dan

pejabat lain yang terkait.

DDd

22


Hal yang sama, dalam upaya melakukan evaluasi dalam rangka

efektivitas pelaksanakan Pendidikan Pusat Wawasan Kebangsaan

(PPWK) di Sumatera Selatan, telah dilaksanakan fasilitasi

pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang

beroperasi efektif dengan sasaran utama seluruh jajaran Tim yang

terbentuk dalam PPWK dan pejabat lain terkait yaitu akademisi

Prov/kab/Kota, Dosen dan Guru. Fasilitasi dimaksud dilaksanakan

pada tanggal 31 Maret-2 April 2014 bertempat di Hotel Jayakarta

dengan jumlah peserta 150 orang yang melibatkan Pejabat

Kesbangpol, Akademisi dan Kodim.

3. Pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan bidang Bina

Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dengan target 200 kerjasama.

Adapun capaian kinerjanya yaitu :

Terlaksananya program/kegiatan dalam rangka pembentukan

karakter dan peningkatan kesadaran bela negara dan wawasan

kebangsaan serta pengawalan 4 pilar kebangsaan melalui

pelaksanaan sebanyak 10 kerjasama dengan organisasi

kemasyarakatan. Masih rendahnya pelaksanaan kerjasama tersebut

disebabkan oleh lambatnya kesiapan administrasi dan

pertanggungjawaban dari mitra kerja yakni organisasi

kemasyarakatan terkait.

DDd

23


Output/keluaran Pagu Realisasi Target Capaian Output

Realisasi

Uraian Capaian % Fisik (%)

Modul pengembangan nilai kebangsaan (PN)

300.000.000 198.213.400 1 Modul Draft final modul

Tersusunnya draft final modul tentang bingkai kebangsaan

66,07 50

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (PB)

19.900.000.000 763.685.700 33 Laporan 4 Laporan Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait wawasan kebangsaan dan bela Negara serta penguatan ideologi pancasila khususnya bagi kaum perempuan dan pemuda di Kota Solo dan Purwokerto, telah dilaksanakan beberapa sosialisasi dan fasilitasi serta pemberdayaan terkait evaluasi terhadap efektivitas Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK) di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah

3,84 9,09

Kerjasam dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air (PB)

6.700.000.000 - 200 Kerjasama

10 Kerjasama Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat melalui wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui 10 program kerjasama dengan ormas. Adapun capaian fisik terkait pelaksanaan kerjasama dengan ormas belum optimal sebagai akibat adanya ketidaksiapan ormas dalam hal adimistrasi dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2013 sehingga anggaran belum dapat dicairkan dan laporan masih dalam tahap perbaikan.

- 5

TOTAL 26.900.000.000,- 961.899.100,- 3,58 21,36

DDd

24


b. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, dengan capaian kinerja :

1. Penyusunan Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional, dengan target 1

peraturan. Adapun capaiannya yaitu :

Tersusunnya draft RPP tindaklanjut UU No. 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial (PKS). Adapun progress pembahasan

sampai dengan laporan ini disusun yaitu sedang dalam proses

harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Pelaksanaan fasilitasi/pembinaan/monev/kegiatan Bidang Kewaspadaan

Nasional, dengan target 30 (tiga puluh) laporan. Adapun capaiannya

yaitu:

Terlaksananya rapat teknis majelis Latupati Maluku yang

dilaksanakan di 2 (dua) Kab. Yaitu Seram Bagian Barat dan Ambon

dengan dihadiri oleh Majelis Latupati, Kesbangpol Provinsi dan

Aparat Kesbangpol Pusat.

Dalam rangka penanganan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan

terjadinya konflik baik horizontal dan vertical di daerah, telah

dilaksanakan Rapat Koordinasi Antisipasi dan penanganan aksi unjuk

rasa dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur terkait kemampuan

intelijen dalam hal melakukan deteksi dini dan lapor cepat terkait

penanganan dan pencegahan konflik, telah dilaksanakan kegiatan

pengembangan diklat intelijen lanjutan/analisis dengan jumlah

peserta + 180 orang dengan melibatkan BIN dan POLRI;

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-

nilai kebangsaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di

wilayah pacsa konflik, telah dilaksanakan kegiatan forum dialog

kebangsaan dengan melibatkan pihak terkait yang dilaksanakan di

Samarinda.

Dalam rangka penyusunan rencana aksi, strategi dan rekomendasi

terkait penanganan faham radikal di Indonesia, telah dilaksanakan

DDd

25


forum komunikasi dan koordinasi nasional dalam rangka penanganan

paham radikal.

Dalam rangka meningkatkan kinerja tim terpadu tingkat daerah

dalam rangka penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun

2014, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional yang dibuka

secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri bertempat di Hotel

Redtop.

Sebagai upaya antisipasi dan cegah dini terhadap perkembangan

konflik pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilu 2014, telah

dilaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak terkait.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-

nilai kebangsaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di

wilayah pacsa konflik, telah dilaksanakan kegiatan forum dialog

kebangsaan dengan melibatkan pihak terkait yang dilaksanakan di

Sulawesi Tengah, Lampung dan Kalimantan Tengah.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi terhadap pelaksanaan dan

aktivitas orang asing yang melakukan kegiatan di daerah, perlu

dilakukan pemantaun dan pengawasan terhadap aktivitas yang

dilaksanakan agar tidak mengganggu stabilitas daerah.

Dalam rangka melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap

orang asing yang akan melakukan aktivitas baik pendirian organisasi

maupun penelitian di Indonesia, perlu dilakukan pemantauan dan

pengawasan dengan dilakukan rapat koordinasi Clearing House (CH)

interkam.

3. Penyusunan modul bidang kewaspadaan nasional, dengan target 1

modul. Adapun capaian kinerjanya yaitu :

Tersusunnya draft awal modul tentang penanganan konflik sosial

dengan melibatkan pakar/akademisi dan pihak terkait. Penyusunan

modul dimaksud masih dalam proses evaluasi dan pembahasan

lebih lanjut dikarenakan pada tahun sebelumnya sudah disusun

pedoman tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS).

DDd

26


4. Pelaksanaan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan bidang

Kewaspadaan Nasional, dengan target 200 kerjasama. Adapun capaian

kinerjanya yaitu :

Terlaksananya 10 kerjasama program/kegiatan dengan melibatkan

organisasi kemasyarakatan dalam rangka analisis potensi konflik,

pengawasan orang asing dan lembaga asing, pembinaan

masyarakat perbatasan antar negara, penanganan konflik

pemerintahan dan keamanan serta peningkatan kapasitas

masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

DDd

27



Realisasi


Peraturan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

1.500.000.000 7.700.000 1 Peraturan

Draft RPP Tersusunnya draft RPP tindaklanjut UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Adapun progress pembahasan sampai dengan laporan ini disusun yaitu sedang dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM

0,51 60

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional (PB)

26.386.000.000 1.983.352.800 30 Laporan 5 Laporan Terlaksananya penanganan aksi unjuk rasa, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, diklat BIN, rekonsiliasi dan rekonstruksi, forum paham radikal, dialog kebangsaan di daerah pasca konflik serta pengawana orang asing yang melaksanakan aktivitas di daerah

7,52 16,67

Modul Bidang Kewaspadaan Nasional

300.000.000 - 1 Modul Draft awal modul

Tersusunnya draft awal modul tentang penanganan Konflik Sosial

- -

Kerjasam dengann Ormas/LSM/LNL dalam penanganan konflik

5.500.000.000 6.200.000 200 Kerjasama

5 Kerjasama Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam rangka penanganan konflik dan kewaspadaan nasional melalui pelaksanaan 10 program kerjasama ormas di daerah. Kegiatan dimaksud masih belum optimal sebagaimana target yang telah ditetapkan pada TW I sebagai akibat laporan pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2013

0,11 2,50

TOTAL 33.686.000.000,- 1.997.252.800,- 5,93 19,79

DDd

28


c. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, dengan

capaian kinerjanya yaitu :

1. Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni, Budaya,

Agama dan Kemasyarakatan, dengan target 400 kerjasama. Adapun

capaiannya yaitu :

Terlaksananya 30 kerjasama program/kegiatan bidang Ketahanan

Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan Ormas dalam

rangka peningkatan kapasitas Ormas dalam rangka penyelenggaraan

urusan bidang kesbangpoldagri yang tersebar di 33 Provinsi.

2. Pelaksanaan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan

Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dengan target 13 (tiga

belas) laporan. Adapun capaian kinerja yaitu :

Dalam rangka menindaklanjuti UU No. 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan, telah dilakukan penyusunan Rancangan

Peraturan Pemerintah (RPP). Sampai dengan saat ini RPP yang di

lakukan pembahasan yaitu RPP tentang Pemberdayaan Ormas pada

tanggal 8-10 Januari 2014 dan RPP tentang Pendaftaran Ormas telah

dilakukan pembahasan dengan capaian fisik 90% dilaksanakan pada

tanggal 7-9 Februari 2014.

Guna memberikan pemahaman terkait dengan implementasi

Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Oragnisasi

Kemasyarakatan, telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan

peraturan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) tahapan yaitu (1)

pada tanggal 17-19 Februari 2014 bertempat di Hotel Jayakarta

dengan melibatkan 120 peserta, (2) tanggal 12-14 maret 2014

bertempat di Hotel Quality Hotel di Makasar dengan melibatkan

peserta 100 orang, (3) tanggal 4-6 April 2014 bertempat di Hotel

Mercure Bali dengan melibatkan 80 peserta.

Dalam rangka melihat sejauhmana efiktivitas peraturan perundangan

yang telah diterbitkan dan sejauhmana peraturan tersebut

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait, telah dilakukan

DDd

29


evaluasi terhadap implementasi PBM No. 43 dan Tahun 2009

tentang Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan

yang Maha Esa. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 20-22

Februari 2014 bertempat di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung

dengan melibatkan 100 peserta yang terdiri dari Kaban Kesbangpol

Provinsi Jawa, Bali, jawa Barta, Kadis Kebudayaan dan pariwisata

dan perwakilan organisasi penghayat di Provinsi Jabar dan akademisi

Prof. DR. Wila C. Supriadi serta komunitas adat AKUR (Ira

Indrawardana).

Dalam mewujudkan sinergitas program dan kegiatan antara

pemerintah pusat dan daerah serta ormas dan pemangku

kepentingan lainnya dalam rangka penanganan dan pencegahan

penyakit masyarakat, telah dilaksanakan fasilitasi forum komunikasi

penanganan penyakit masyarakat pada tanggal 20-21 Mei 2014

dengan jumlah peserta 90 orang yang melibatkan Kementerian

Sosial, Kementerian PP dan PA, BNN, Badan Kesbangpol

Prov/kab/Kota, Dinas Sosial Prov/Kab/Kota terpilih dan Badan

Pemberdayaan Perempuan, BNNP Prov terpilih, Satpol PP

Prov/Kab/Kota terpilih dan pengurus Ormas.

Dalam rangka pelaksanaan reorientasi pelaksanaan tugas dan fungsi

FKUB sejalan dengan penguatan dan peraturan perundangan terkait

kehidupan keagamaan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional

(Rakornas) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tanggal

12-14 Maret 2014 bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach dengan

melibatkan 250 peserta. Adapun pihak yang dilibatkan yaitu Wakil

Gubernur selaku Ketua Dewan penasihat FKUB Provinsi, Majelis-

Majelis Agama, Kaban Kesbangpol Provinsi, Ketua FKUB Provinsi,

Kaban Kesbangpol Kab/Kota terpilih, Kakan Kemenag. Rakor

dimaksud juga diikuti oleh Sekjen Kemenag, Deputi I

Kemenkopolhukam, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kashar

DDd

30


LP2KB BIN, Gubernur Sulawesi Utara dan Rektor Universitas Hindu

Indonesia (UNHI) Denpasar.

3. Database Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan, dengan target 1 (satu) pengembangan data base.

Adapun capaiannya yaitu :

Terfasilitasinya pelayanan identifikasi dan pendaftaran ormas serta

pelaksanaan monitoring ormas, telah dilaksanakan 2 tahapan yaitu

(1) pada tanggal 28-30 Januari 2014 bertempat di Hotel Sukajadi

Bandung dan (2) tanggal 27-29 Maret 2014 bertempat di Hotel

Jayakarta.

DDd

31



Realisasi


Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan (PB)

7.500.000.000 489.103.300 13 Laporan 4 Laporan Terlaksananya sosialisasi terkait dengan kebijakan dan peraturan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dan evaluasi terkait implementasi PBM No. 43 dan Tahun 2009 tentang Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta rapat koordinasi nasional tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

6,52 45,38

Database Bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

500.000.000 60.968.000 1 Database Pelayanan pendaftaran

ormas

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam hal pendaftaran ormas dan pelayanan identifikasi ormas serta monitoring ormas

12,19 5

Kerjasama dengann Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Seni,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

25.000.000.000 73.528.600 400 Kerjasama

30 Kerjasama Meningkatnya kapasitas Ormas melalui pelaksanaan kegiatan 30 kerjasama bidang ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan di beberapa daerah. Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan disebabkan masih minimnya kapasitas ormas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ormas sebagaimana amanat Permendagri No 20 Tahun 2013 sehingga masih banyak perbaikan

0,29 7,50

TOTAL 33.000.000.000,- 623.599.900,- 1,89 18,46

DDd

32


d. Fasilitasi Politik Dalam Negeri, dengan capaian kinerja:

1. Jumlah Modul Bidang Politik Dalam Negeri, dengan target 1 modul.

Adapun realisasinya yaitu :

Tersusunnya draft awal modul tentang Budaya Politik.

2. Jumlah Kerjasama Program Kementerian dengan Ormas/ LSM/LNL

dalam rangka peningkatan kapasitas Bidang Politik Dalam Negeri,

dengan target 250 kerjasama. Adapun realisasinya yaitu:

Terlaksananya kerjasama program dan kegiatan dengan capaian 40

organisasi kemasyarakatan yang dalam rangka Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam implementasi kebijakan poldagri,

Partisipasi politik serta pendidikan politik kepemiluan bagi

perempuan, mahasiswa, pelajar dan masyarakat guna

memasyarakatkan terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

3. Pelaksanaan Fasilitasi/Sosialisasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang

Politik Dalam Negeri, dengan target 15 laporan. Adapun capaian kinerja

yaitu:

Dalam rangka meningkatkan pemantapan koordinasi menjelang

kondisi pemilu 2014, telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional

dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemilu 2014 dan

persiapan menjelang pemilu legislatif 2014 pada tanggal 11 Februari

2014 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), dengan

melibatkan 4000 peserta yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota,

KPU, Panwaslu, Kesbangpol, Kajari/Kajati Prov/Kab/Kota, Damdim

dan Kodim se-Indonesia. Acara dibuka secara langsung oleh Bapak

Presiden dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Capaian prioritas lain yang sudah dilaksanakan yaitu pelaksanaan

pendidikan politik bagi calon pemilih pemula yang bekerjasama

dengan CEPP FISIP UI dan beberapa Kampus terbesar yang tersebar

di 5 Provinsi. Yaitu (1) pada tanggal 17 Februari 2014 bertempat di

Universitas Tadulako Palu Sulteng; (2) tanggal 18 Februari 2014

bertempat di Universitas Hasanudin Makasar Sulsel; (3) tanggal 19

DDd

33


Februari 2014 bertempat di Universitas Sriwijaya Palembang Sumsel;

(4) tanggal 17 Februari 22014 bertempat di Universitas Andalas

Padang Sumbar; (5) tanggal 19 Februari 2014 bertempat di

Universitas Serang Raya Banten; (6) tanggal 3 Maret 2014

bertempat di Universitas STAIN Jambi, Universitas Yanjung Pura

Kalbar, Universitas Lampung; (7) tanggal 4 Maret 2014 bertempat di

Universitas Veteran RI Makasar; (8) 5 Maret 2014 bertempat di

Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Universitas Cendrawasih

Papua.

Hal tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan pemahaman

dan pengetahuan khususnya bagi calon pemilih pemula guna

berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu

2014.

Hal yang serupa juga dilaksanakan, yaitu dalam rangka sosialisasi

best practice pendidikan politik bagi calon legislatif perempuan yang

bekerjasama dengan Kementerian pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Kegiatan dimskdu dilaksanakan di beberapa

provinsi yaitu (1) tanggal 17 Februari 2014 bertempat di Hotel

Baskoro, Padang Sumbar; (2) tanggal 20 Februari 2014 bertempat di

Hotel Emilia Palembang Sumsel; (3) tanggal 4 Maret 2014 bertempat

di Hotel Aston Pontianak Kalbar;(4) tanggal 10 Maret 2014

bertempat di Hotel Hermes Banda Aceh.

Dalam rangka memonitoring penyelenggaraan pemilu 2014

sebagaimana amanat pasal 126 Undang-Undang No. 15 tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi

kelancaran penyelenggaraan pemilu, telah dilaksanakan monitoring

ke beberapa daerah yang dilaksanakan pada bulan Maret 2014.

Sebagai upaya melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi

terkait dengan pelaksanaan program DPR RI khususnya bidang

kesatuan bangsa dan politik yang ada di daerah, maka Kemendagri

DDd

34


khususnya dalam hal ini Ditjen Kesbangpol memfasilitasi

pendampingan kunjungan kerja bagi anggota DPR RI ke Provinsi

Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan pada bulan Maret

2014.

4. Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas.

Dengan target 9 parpol pemenang pemilu 2014. Adapun capaian

kinerja yaitu:

Sampai dengan laporan ini disusun terkait dengan penyaluran

bantuan keuangan kepada parpol politik masih dalam tahap evaluasi

terhadap partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tahun

anggaran 2013. Kegiatan evaluasi dimaksud dilaksanakan di Hotel

Orchad Jayakarta.

DDd

35



Realisasi

Uraian Capaian % Fisik

Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Politik Dalam Negeri

20.780.000.000 22.822.800 250 Kerjasama

40 Kerjasama

Meningkatan kapasitas ormas dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan politik dalam negeri, serta pendidikan politik kepemiluan dan pembinaan dan pengembangan budaya poolitik di wilayah miskin, terisolasi, perbatas dan kaum marjinal di beberapa daerah melalui pelaksanaan 40 kerjasama dengan ormas yang tersebar di beberapa daerah dan bentuk kegiatan seminar, lokakarya, dll

0,11 16

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang bidang Politik Dalam Negeri (PB)

24.620.000.000 6.055.592.536 15 Laporan 5 Laporan Terlaksananya fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan; terfasilitasinya forum komunikasi politik; terlaksananya pemantauan dan pelaoran perkembangan politik secara tepat waktu.

24,60 33,33

Modul bidang Politik Dalam Negeri

300.000.000 - 1 Modul Draft awal Modul

Penyusunan draft awal modul tentang budaya politik dengan melibatkan pakar dan akademisi

- 5

Bantuan Keuangan Partai Politik

9.929.000.000 - 85.000.637 (suara)

- Sampai dengan laporan ini disusun terkait dengan penyaluran bantuan keuangan kepada parpol politik masih dalam tahap evaluasi terhadap partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tahun anggaran 2013. Kegiatan evaluasi dimaksud dilaksanakan di Hotel Orchad Jayakarta

- -

TOTAL 55.629.000.000,- 6.078.415.336,- 10,93 13,58

DDd

36


e. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan capaian

kinerja per output kegiatan yaitu:

1. Jumlah kerjasama program Kementerian dengan Ormas/LSM/LNL

dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat bidang Ketahanan

Ekonomi, dengan target 100 kerjasama. Adapun capaian kinerjanya

yaitu:

Terlaksananya 5 kerjasama Ormas dalam rangka Pembinaan dan

Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

2. Pengembangan Management Information System (MIS) Bidang

Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, dengan target 5

MIS yaitu pembangunan MIS Bidang Investasi, Fiskal dan Moneter,

Lembaga Usaha Ekonomi, Stabilitas dan Ketersediaan Sembako dan

Sumber Daya Alam. Adapun capaiannya yaitu :

Sampai dengan laporan ini disusun, terkait dengan impelementasi Uji

Coba Aplikasi Sub System Manajemen Information System (MIS)

Bidang Ketahanan Ekonomi baru tercapai beberapa aplikasi bidang

Lembaga Usaha Ekonomi dan ketersediaan sembako yang

dilaksanakan di beberapa daerah terpilih.

3. Jumlah materi/modul tentang Ketahanan Ekonomi, dengan target 5

modul. Adapun capaiannya adalah:

Penyusunan draft awal modul bidang pembinaan dan pengembangan

ketahanan ekonomi. Dengan capaian tersusunnya outline modul dan

sistematika yang memuat substansi dengan fokus pada penguatan

pembinaan ketahanan ekonomi. Pembahasan draft dimaksud telah

dilaksanakan dengan 2 tahapan yaitu pada tanggal (1) tanggal 20-21

Februari 2014 dan (2) tanggal 24-25 Februari 2014 bertempat di

Bogor Jawa Barat. Kegiatan melibatkan Kementerian Koperasi dan

UKM, bappenas, Kesbangpol daerah dan Kemenakertrans.

4. Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Ketahanan

Ekonomi, dengan target 18 laporan. Adapun capaiannya adalah :

DDd

37


Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat seperti

hutan milik rakyat yaitu hutan pemerintah yang dikelaola secara

langsung oleh rakyat, sengketa hutan dll, telah dilakukan rapat

bersama dalam upaya mengidentifikasi permasalahan terkait

implementasi hutan khususnya di provinsi Jawa Barat dengan

melibatkan pihak terkait yaitu Pemerintah, Pemda, Pengusaha

Perkayuan, Organisasi Perkayuan, dan Dinas Kehutanan dengan

harapan bahwa upaya dimaksud mampu meningkakan

perekonomian rakyat dan menopang ketahanan ekonomi. Kegiatan

dimaksud dilaksanakan pada tanggal 1-3 April 2014 bertempat di

Hotel Grand Serela Riau, Bandung.

Sebagai upaya mereformulasi kembali terkait penekanan konsep

kebijakan ketahanan ekonomi ditinjau dari sisi ekonomi politik

menuju persatuan dan kesatuan bangsa, telah dilaksanakan rapat

koordinasi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan

dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian

Koperasi dan UKM, Kesbangpol Daerah, Ditjen Keuangan daerah

serta dunia usaha dan masyarakat. Rakor dimaksud dilaksanakan

pada tanggal 19-21 Maret 2014 bertempat di Bandung Jabar dengan

jumlah peserta 80 orang.

Dalam rangka melakukan koordinasi dan pemantauan terkait

pembentukan lembaga usaha ekonomi, lembaga keuangan mikro,

koperasi dan lembaga usaha ekonomi mikro lainnya yang berbadan

hukum, telah dilaksanakan kegiatan forum terkait penguatan

lembaga usaha ekonomi dalam rangka ketahanan ekonomi dengan

melibatkan Biro Ekonomi, Dinas Koperasi, Bappeda, Asisten II tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota Bali. Forum dimaksud dilaksanakan pada

(1) tanggal 27 Februari 2014 bertempat di Hotel Jazz, Palu Sulteng,

(2) tanggal 27 Maret 2014 bertempat di Hotel Mercure, Kuta Bali.

DDd

38



Realisasi


Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL bidang Ketahanan Ekonomi

2.500.000.000 - 118 Kerjasama

5 Kerjasama Terlaksananya 5 kerjasama program/kegiatan dengan Ormas bidang Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

- 4,45

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev /Kegiatan Bidang bidang Ketahanan Ekonomi (PB)

7.500.000.000 153.624.400 18 Laporan 3 Laporan Terselenggaranya rapat koordinasi kebijakan desentralisasi fiskal dan moneter dalam rangka menciptakan iklim kondusif didaerah dan Terlaksananya rapat fasilitasi Pekan Produk Kreatif Indonesia dengan menghadirkan kaban kesbangpol atau kabid yang membidangi ketahan ekonomi, SKPD perindag, SKPD Parekraf, dan SKPD Koperasi tingkat provinsi seluruh Indonesia.

2,05 16,67

Modul bidang Ketahanan Ekonomi

800.000.000 11.735.000 5 Modul Draft awal modul

Tersusunnya Modul tentang Peningkatan Peran Pemda dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi warga negara guna meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional;

Tersusunnya Modul Pemanfaatan SDM pertanahan dalam rangka penguatn dan pemerataan investasi;

Tersusunnya Modul tentang pedoman Pelaporan stabilitas dan ketersediaan Sembilan bahan pokok di daerah.

1,47 2

Sistem Informasi Manajemen bidang Ketahanan Ekonomi

1.200.000.000 4.000.000 4 Sistem Informasi

Proses tahapan

implementasi

Sampai dengan laporan ini disusun, terkait dengan impelementasi Uji Coba Aplikasi Sub System Manajemen Information System (MIS) Bidang Ketahanan Ekonomi baru tercapai beberapa aplikasi bidang Lembaga Usaha Ekonomi dan ketersediaan sembako yang dilaksanakan di beberapa daerah terpilih

0,33 3,75

TOTAL 12.000.000.000,- 169.359.400,- 1,41 6,66

DDd

39


f. Dukungan Manejemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kesbangpol, dengan

capaian kinerja per output kegiatan yaitu :

1. Jumlah Layanan Perkantoran, dengan target 12 bulan. Adapun

realisasinya yaitu :

Terbayarkannya operasional kerja (pembayaran gaji, lembur dan

honorarium, operasional dan pemeliharaan perkantoran langganan

daya jasa) selama 3 bulan.

2. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan

target 6 dokumen. Adapun realisasinya yaitu :

Tersusunnya dokumen perencanaan Ditjen Kesbangpol yaitu

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L);

Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka sinkronisasi penyusunan

program dan anggaran lingkup Ditjen Kesbangpol.

3. Jumlah Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan target 45 laporan.


Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dokumen

kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik, telah dilakukan rapat kerja review guna meningkatkan

kualitas dokumen kinerja dan LAKIP utamanya LAKIP Eselon II.

Rapat review dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2014

bertempat di Hotel Redtop Jakarta dengan melibatkan seluruh Unit

Eselon II;

Sebagai upaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program/kegiatan di lingkungan Ditjen Kesbangpol, telah

dilaksanakan kegiatan evaluasi pada tanggal 26-28 Februari 2014

bertempat di Hotel Salak Bogor;

Dalam rangka penyusunan laporan Triwulan I Tahun 2014, telah

dilaksanakan rapat dalam rangka pengendalian kinerja baik dari sisi

DDd

40


realisasi keuangan dan capaian fisik program pembinaan kesatuan

bangsa dan politik. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 24

April 2014 bertempat di Hotel Redtop Jakarta;

Dalam rangka merivew kinerja Satgas SPIP dan menindaklanjuti

serta mengembangan intrumen pengendalian di lingkungan Ditjen

Kesbangpol, telah dilaksanakan kegiatan penyusunan instrumen

lanjutan pengembangan SPIP. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada

tanggal 27-29 April 2014 bertempat di Hotel Redtop Jakarta;

Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar jajaran pemerintah

pusat dan daerah dalam rangka persiapan menjelang pemilu

legislative tahun 2014, telah dilaksanakan rapat koordinasi nasional

khususnya terkait dengan sinkronisasi program pembinaan kesatuan

bangsa dan politik. kegiatan dihadiri oleh semua kaban Kesbangpol

Provinsi dan Kab/Kota berjumlah 545 peserta.

Tersusunnya jurnal bidang Kesatuan Bangsa dan Politik edisi I Tahun

2014;

Sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) tahun 2015-2019, telah dilaksanakan forum strategis

dalam upaya menjaring masukan guna penyusunan arah dan

kebijakan Renstra kedepan;

Terlaksananya Sinkronisasi Anggaran dengan instansi terkait

(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kemenkeu, KPPN Jakarta IV,

Biro Umum Setjen dan Biro Perencanaan Setjen Kemendagri);

Terselenggaranya penyusunan data dan informasi;

Terselenggaranya rapat kerja dalam rangka penyusunan program

legislasi di lingkungan Ditjen Kesbangpol;

Dalam rangka meningkatkan kinerja terkait dengan penyusunan

laporan persedian banrang dan aplikasi BMN, telah dilaksanakan

kegiatan pendampingan penyusunan laporan aplikasi persedian

barang dan laporan Barang Milik Negara lingkup Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik;

DDd

41


Dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang

kestauan bangsa dan politik, telah dilakukan kegiatan fasilitasi

dukungan penyelesaian sengketa hokum terkait dengan tugas dan

fungsi Ditjen Kesbangpol terkait dengan permohonan uji materiil

pasal 16 dan 26 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014

bertempat di Hotel Orchadz;

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi pegawai dilingkungan

Ditjen Kesbangpol, pada Bulan januari-Maret 2014 sudah

dilaksanakan kegiatan pengembangan SDM Bidang Diklat Legal

Drafting, e-office dll;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Ditjen Kesbangpol, telah difasilitasi penyusunan dokumen

mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada tanggal 11 maret 2014

bertempat di Hotel Jayakarta;

Terlaksananya pelantikan/pengambilan sumpah jabtan Eselon IV di

lingkungan Ditjen Kesbangpol pada tanggal 12 februari 2014.

4. Database Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Ditjen Kesbangpol, dengan target 1 (satu) Database. Adapun


Pengambangan database dalam rangka pelaksanaan dukungan

manajemen dan dukungan teknis lainnya.

5. Jumlah Kendaraan Bermotor, dengan target 2 (dua) unit. Adapun


Sampai dengan laporan ini disusun masih dalam tahap penyusunan

dokumen pendukung terutama untuk dokumen spesifikasi barang.

6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan target 7

Unit. Adapun realisasinya yaitu :



7. Jumlah Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran, dengan target 10 unit.




DDd

42



Realisasi


Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

4.730.543.000 280.374.800 5 Dokumen 2 Dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan seperti draft awal Renstra, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja Kerja (Renja) di lingkungan ditjen kesbangpol

5,93 40

Laporan fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

12.974.227.000 1.696.755.800 45 Laporan 15 Laporan Terlaksananya beberapa kegiatan review baik terkait pengembangan intrumen pengendalian SPIP, review dokumen kinerja dan LAKIP Eselon II tahun 2014, monev terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Kesbangpol, fasilitasi penyelesaian sengketa terhadap materi uji materiil UU No 7 Tahun 2012 tentang PKS pasal 16 dan 26, dan peningkatan kinerja terkait akuntabilitas laporan keuangan

13,08 33,33

Database bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

100.000.000 - 1 Database pengembangan Database

Tersusunnya dokumen pendukung dalam rangka pengembangan database dalam rangka mendukung kinerja di lingkungan Ditjen Kesbangpol

- 20

Layanan Perkantoran 20.280.230.000 3.563.314.389 12 Layanan 12 Layanan Terbayarnya gaji (honor) serta layanan operasional perkantoran lainnya selama 3 bulan

17,57 35

Kendaraan Bermotor 600.000.000 - 2 Unit Dokumen pendukung

Sampai dengan laporan ini disusun masih dalam tahap penyusunan dokumen pendukung terutama untuk dokumen spesifikasi barang

- 10

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

80.000.000 - 7 Unit Dokumen pendukung


- 10

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

20.000.000 - 10 Unit Dokumen pendukung


- 10

TOTAL 38.785.000.000,- 5.540.444.989,- 14,29 22,62

DDd

43


2.4 REALISASI FISIK

Dalam rangka menganalisis capaian realisasi fisik atas kinerja Ditjen

Kesbangpol berdasarkan realisasi anggaran yang sudah terserap dapat dilihat

berdasarkan tabel dibawah.

Tabel 4 Gambaran capaian realisasi fisik

Kegiatan Target output Realisasi Capaian (%)

Bina ideologi dan wawasan

kebangsaan

1 Modul

33 laporan 200 kerjasama

ormas

Tersusunnya draft final

modul tentang bingkai kebangsaan

4 laporan 10 Kerjasama

50

9,09 5

Total : 21,36

Fasilitasi kewaspadaan

nasional

1 peraturan RPP

turunan UU PKS.

30 laporan

200 kerjasama ormas

1 Modul

Tersusunnya draft RPP

tindaklanjut UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Adapun

progress pembahasan sampai dengan laporan ini disusun yaitu sedang dalam proses

harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM

5 laporan 5 Kerjasama

Draft awal modul

60

16,67

2,5

- Total : 19,79

Fasilitasi ketahanan seni, budaya agama dan sosial kemasyarakatan

13 laporan

400 kerjasama

1 database ormas

4 laporan

30 Kerjasama

Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ormas dan identifikasi ormas

sampai dengan bulan maret 2014

45,38

7,5

5

Total : 18,46

Fasilitasi politik dalam negeri 15 laporan 5 Laporan 33,33

DDd

44


250 kerjasama

1 modul

85.000.637

bantuan keuangan

parpol

40 kerjasama

Draft awal modul tentang budaya politik

Sampai dengan laporan ini

disusun terkait dengan

penyaluran bantuan keuangan kepada parpol politik masih dalam tahap

evaluasi terhadap partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tahun

anggaran 2013. Kegiatan evaluasi dimaksud dilaksanakan di Hotel Orchad

Jayakarta

16

5

-

Total : 13,58

Pembinaan dan pengembangan ketahanan

ekonomi

18 laporan

118 kerjasama ormas

5 modul

4 MIS

3 Laporan

5 Kerjasama

Draft awal modul

Sampai dengan laporan ini disusun, terkait dengan impelementasi Uji Coba

Aplikasi Sub System Manajemen Information System (MIS) Bidang

Ketahanan Ekonomi baru tercapai beberapa aplikasi bidang Lembaga Usaha

Ekonomi dan ketersediaan sembako yang dilaksanakan di beberapa daerah terpilih

16,67

4,45

2 3,75

Total : 6,66

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

12 layanan

5 dokumen

45 laporan

2 unit kendaraan

1 Database

7 unit perangkat

pengolah data 10 unit peralatan

3 bulan terlaksana layanan

2 dokumen perencanaan dan

penganggaran

15 laporan

Penyiapan dokumen pendukung

Pengembangan database

Penyiapan dokumen

pendukung Penyiapan dokumen

pendukung

35

40

33,33

10

20

10

10

Total: 22,62

Total realisasi fisik untuk program pembinaan kesatuan bangsa dan politik 17,08

DDd

45


3.1 PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUT

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan

kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain sebagai

berikut:

1. Terdapat beberapa regulasi/kebijakan yang belum dapat diselesaikan

terkendala oleh pihak lain atau Kementerian/Lembaga terkait. Misalnya

dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tindaklanjut

UU No. 17 tahun 2013 tentang Organissai Kemasyarakatan sampai dengan

laporan ini disusun masih dalam pembahasan kemungkinan disusunnya

RPP untuk disimplifikasi menjadi 1 RPP atau 6 RPP. Namun demikian,

Ditjen kesbangpol telah menyusun draft final RPP tentang Pendaftaran

Ormas dengan capaian 90%.

2. Terkait dengan penyusunan RPP tindaklanjut UU No. 7 tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS), sampai dengan laporan ini

disusun masih dalam tahap harmonisasi dan sinkronisasi dengan

Kementrian Hukum dan HAM.

3. Permasalahan lain yaitu, pada tahun 2014 Ditjen Kesbangpol dalam

rangka mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu 2014 membuat skala

prioritas untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus utama terhadap

proses penyelenggaraan pemilu tahun 2014.

4. Terkait dengan keterlambatan penyerapan anggaran, terkendala oleh

beberapa hal yaitu : (1) terlambatnya proses buka blokir pada DIPA Induk

Kementerian dalam Negeri; (2) adanya mekanisme yang lebih ketat

terhadap proses pencaiaran anggaran sehingga hal tersebut secara

otomatis menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan dan

pertanggungjawaban kegiatan; (3) adanya perbedaan pemahaman dan

interprestasi terhadap regulasi yang ada antara BPK, Itjen dan Bagian

Keuangan Ditjen Kesbangpol dalam rangka pelaksanaan anggaran dan

pencairan anggaran terdapat tafsiran terhadap peraturan Menteri

Keuangan; (4) terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa

BAB III PENUTUP

DDd

46


sampai dengan sdaat ini masih mengalami keterlambatan dikarenakan

masih dalam penyusunan spesifikasi barang guna menghindari kemahalan

harga yang akan disediakan dalam rangka emnunjang pelaksanaan

kegiatan di lingkungan Ditjen Kesbangpol.

Upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dimaksud

meliputi:

1. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan

Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka melakukan langkah-langkah

percepatan penyusunan regulasi baik terkait RPP tindak lanjut UU No 17

Tahun 2013 tentang Ormas maupun RPP tindaklanjut UU No. 7 tahun

2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS);

2. Meningkatkan koordinasi dan komuniaksi lebih intensif dengan pihak BPK,

Itjen da Bagian Keuangan dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan

dan pencairan anggaran.

3.2 KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran yang sudah disampaikan di depan maka disadari

bahwa capaian pelaksanaan secara fisik sebesar 17,08% dan realisasi

keuangan sebesar 7,69% belum tercapai secara maksimal sesuai dengan

target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil temuan kendala dan

permasalahan pada Triwulan I dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi

dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada tahun berikutnya.

Evaluasi ini juga akan menjadi masukan dalam strategi pencapaian sasaran

rencana pembangunan jangka menengah.

Demikian kami sampaikan laporan realisasi dan capaian

program/kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik pada Triwulan I Tahun Anggaran 2014.

a.n DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEKTRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

INDRA BASKORO Pembina Utama Madya

NIP. 19600925 198503 1 001

daftar isi -...

Documents