laporan monev rb badan pom semester i tahun 2016.pdf

i

SEMESTER I TAHUN 2016

LAPORAN MONITORING DAN

EVALUASI PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas disusunnya Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM Semester I Tahun

2016 ini.

Dalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM dan

memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Badan POM telah

membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan

POM No. HK.04.1.24.01.16.0039 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi Badan POM. Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas memastikan rencana aksi

berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi

pelaksanaan reformasi birokrasi, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh

masing-masing Tim Pelaksana. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Monitoring

dan Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang

dituangkan dalam laporan ini meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Mental Aparatur,

Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan

Perundang-undangan, dan Pelayanan Publik.

Badan POM senantiasa melakukan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan yang diberikan

baik dari pihak internal maupun eksternal Badan POM. Perbaikan secara terus-menerus

(continuous improvement) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi telah menjadi

komitmen Badan POMuntuk mendukung terciptanya Badan POM yang lebih baik.

Akhir kata semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Badan POM Semester I Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingandan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Jakarta, 00Juli 2016 Inspektur Badan POM selaku Ketua Tim Monev RB,

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si NIP. 19611011 199101 2 001

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………… ii

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………………….. iii

Bab I. Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………... 1

A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………….. 1

B. Tujuan ………………………………………………………………………………………………………… 1

C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………………………………………. 2

Bab II. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ……………………………….……………….. 6

A. Perkembangan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM …………………

B. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi RB oleh Kementerian PAN dan RB……………

C. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan POM Semester I Tahun

2016……………………………………………………………………………………………………………

4

5

14

Bab III. Simpulan, Hambatan, dan Saran ……………………………………………………………………. 23

A. Simpulan …………………………………………………………………………………………………….. 23

B. Hambatan …………………………………………………………………………………………………… 23

C. Saran …………………………………………………………………………………………………………... 25

Lampiran …………………………………………………………………………………………………………………. 26

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM

melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5

(lima) tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah

disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan,

dan mental/karakter.

2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi kedaulatan pangan,

kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta

pariwisata dan industri.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antar kelompok pendapatan,

antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.

Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan

kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi

serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena

itu pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM memiliki peran yang penting untuk

mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan POM dalam rangka

pengawasan obat dan makanan.

Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan POM sudah beranjak pada

tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi

birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”,

yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran reformasi birokrasi

Badan POM yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran tersebut, Badan POM telah memiliki Road Map

Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para

pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan

reformasi birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak

lanjut dari seluruh jajaran Badan POM mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga

terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Dalam perjalanan membangun reformasi birokrasi di Badan POM maka diperlukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM agar rencana

2

aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai

jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

B. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan POM bertujuan

untuk:

1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing tim pelaksana.

C. RUANG LINGKUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi dua sub kegiatan dengan ruang lingkup

sebagai berikut:

A. Monitoring

Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi

atas pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalamRoad

Map Reformasi Birokrasi Badan POM.

B. Evaluasi

Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Badan POM atas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada 8

(delapan) area perubahan, yaitu:

1) Mental Aparatur.

2) Pengawasan.

3) Akuntabilitas.

4) Kelembagaan.

5) SDM Aparatur.

6) Tatalaksana.

7) Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

8) Pelayanan Publik.

3

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di Badan POM, maka ditetapkan area-

area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup

birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung

pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut:

a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.

2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antarasistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja.

4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan

barang dan jasa.

Meliputi area perubahan:

1) Mental Aparatur

2) Pengawasan

3) Akuntabilitas

b. Birokrasi yang efektif dan efisien


1. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan

kualitasimplementasinya.

2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi,dan

sinergis.

3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasise-

government.

4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit

untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

6. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi

untukmewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan

transformatif.

8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

9. Penerapan manajemen kearsipan yang handal,komprehensif, dan terpadu.

Meliputi area perubahan:

1) Kelembagaan

2) Tatalaksana

3) SDM Aparatur

4) Peraturan perundang-undangan

c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas


1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:

1) Implementasi UU Pelayanan Publik

2) Pemanfaatan ICT

3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan

4

4) Budaya pelayanan

5) Quick Wins

2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

1. Penguatan monev kinerja

2. Efektivitas pengawasan

3. Sistem pengaduan

4. Penerapan reward and punishment

Meliputi Area Perubahan: Pelayanan Publik

1) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre

Market

2) Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

3) Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

4) Sub Tim Pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

Mengukur suksesnya reformasi birokrasi di Badan POM, dilakukan melalui monitoring

dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN POM

Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM pada 8 (delapan) area

perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB

diuraikan sebagai berikut:

Tabel Hasil Evaluasi oleh Kementerian PAN & RB Tahun 2014 dan 2015

No. Komponen Penilaian Nilai

Maksimal

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2014

Hasil Evaluasi

KemenPANRB

2015

Kenaikan

Nilai % Nilai % Nilai %

A Pengungkit/Proses

1 Manajemen Perubahan 5 3,43 68,60 3,76 75,13 0,33 6,53

2 Penataan Peraturan Perundang-

undangan 5 2,71 54,25 2,71 54,25 - -

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 2,82 47,00 3,84 64,06 1,02 17,06

4 Penataan Tatalaksana 5 3,34 66,80 3,60 71,90 0,26 5,10

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15 7,5 50,00 12,03 80,19 4,53 30,19

6 Penguatan Akuntabilitas 6 2,65 44,17 3,80 63,40 1,15 19,23

7 Penguatan Pengawasan 12 4,63 38,58 7,01 58,39 2,38 19,81

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 3,56 59,33 3,89 64,90 0,33 5,57

Sub Total Komponen Pengungkit/Proses 60 30,64 51,07 40,64 67,73 10,00 16,66

B Hasil

1 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi 20 13,51 67,55 14,09 70,43 0,58 2,88

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas

KKN 10 6,13 61,30 8,83 88,30 2,70 27,00

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 7,29 72,90 7,33 73,30 0,04 0,40

Sub Total Komponen Hasil 40 26,93 67,33 30,24 75,60 3,31 8,27

Indeks Reformasi Birokrasi

Badan POM 100 57,57 57,57 70,88 70,88 13,31 13,31

Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM meningkat secara

signifikan baik pada komponen pengungkit maupun hasil. Berdasarkan table di atas,

komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub totalnya

5

yaitu pada area penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan

organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Area-area tersebut perlu mendapatkan perhatian dan berpotensi

besar untuk ditingkatkan.

B. TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI RB OLEH KEMENTERIAN PAN DAN RB

Atas hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015 sesuai Surat No. B/03/D.I.PANRB-

UPRBN/12/2015 tanggal 22 Desember 2016, Kementerian PAN dan RB memberikan 13

(tiga belas) rekomendasi atas hal-hal yang masih perlu disempurnakan dalam pelaksanaan

RB di Badan POM. Atas rekomendasi tersebut, Badan POM telah menindaklanjuti sebagai

berikut:

1. Rekomendasi:

Menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019 yang memuat strategi

pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang secara konkrit pada masing-

masing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama (core Business)

organisasi serta melakukan internalisasi pada seluruh unit organisasi agar seluruh

pegawai mengetahui dan ikut serta dalam pengembangan pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Badan POM.

Tindak lanjut:

Badan POM telah menyusun dan memformalkan road map periode tahun 2015-2019

dalam suatu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.08.15.4097 tanggal 28

Agustus 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

2. Rekomendasi:

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

perindang-undangan.

Tindak Lanjut:

Badan POM telah melakukan evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan

perindang-undangan sebagai berikut:

1. Terkait sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan:

a. telah disusun rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Tata Cara

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan POM.

b. Sedang melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis peraturan perundang-

undangan dari 2001-2016 dalam rangka melaksanakan simplifikasi regulasi

yang dicanangkan Presiden

c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi,

Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi (routing

slip/verbal) baik di masing-masing anggota Tim Pelaksana, maupun dalam

pelaksanaan Tahubja Tim Pelaksana 2 sesuai dokumen POM 01.

d. melaksanakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang –

undangan melalui rapat-rapat koordinasi, penyusunan naskah

akademis/kajian/policy paper, dan paraf koordinasi (verbal) berdasarkan hasil

evaluasi.

6

3. Koordinasi dalam perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Badan POM perlu

ditingkatkan terutama dalam penetapan Rancangan Peraturan yang akan disusun

setiap tahunnya.

4. Dalam setiap penyusunan Peraturan Kepala Badan POM telah dilakukan konsultasi

publik baik melalui pertemuan/rapat langsung dengan stakeholder, maupun melalui

pengiriman rancangan via email atau dengan cara mengunggah rancangan akhir

setelah disesuaikan dengan masukan hasil konsultasi publik pada website BPOM.

Pada pembahasan penyusunan rancangan juga telah melibatkan ahli di bidangnya

untuk lebih menjamin tercapainya rancangan yang dapat mengakomodasi

kepentingan masyarakat sesuai dengan kemajuan IPTEK terkini serta menjamin

adanya transparansi dalam penyusunan peraturan.

5. Pembahasan finalisasi rancangan akhir peraturan dilakukan bersama antara Bagian

Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas serta Direktorat

Standardisasi masing-masing Kedeputian serta melibatkan unit teknis terkait. Pada

tahap pembahasan finalisasi rancangan akhir ini dilakukan harmonisasi baik

terhadap materi muatan, dan konsepsi terhadap regulasi yang ada baik secara

horizontal maupun vertikal, serta terhadap ketentuan teknis legal drafting.

Terhadap rancangan akhir hasil finalisasi selanjutnya dilakukan proses verbal

kepada Pejabat Eselon II terkait, Kepala Biro Hukmas, Pejabat Eselon I terkait,

Sestama dan Kepala Badan POM untuk persetujuan penetapan. Setelah dilakukan

verbal, apabila semua telah membubuhkan tanda tangan persetujuan termasuk

pembubuhan paraf di setiap halaman oleh Pejabat Eselon 2 unit teknis terkait yang

selanjutnya dilakukan penyiapan naskah akhir untuk ditetapkan oleh Kepala Badan

POM.

6. Peraturan Kepala Badan POM yang telah ditetapkan dalam rangkap tiga selanjutnya

diajukan pengundangan oleh Sekretaris Utama kepada Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

7. Peraturan Kepala Badan POM yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum

dan HAM selanjutnya dilakukan pengunggahan ke website Badan POM oleh Bagian

Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas.

8. Lama waktu penyelesaian penyusunan dan pembahasan sejak rancangan awal mulai

dibahas hingga Peraturan Kepala Badan POM ditetapkan adalah berkisar antara 28

hari sampai dengan 158 hari.

9. Berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut di atas masih perlu dilakukan perbaikan

perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan sehingga lama waktu

pembahasan hingga dapat ditetapkan bisa menjadi lebih baik.

3. Rekomendasi:

Menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur sesuai dengan

perkembangan birokrasi.

Tindak Lanjut:

1) Badan POM telah menyusun peta proses bisnis untuk semua unit kerja yang sesuai

dengan tugas dan fungsi berdasarkan pengelompokkan kegiatan. Terdapat 15 (lima

belas) proses bisnis Badan POM (POM-01 s.d. POM-15) terdiri atas :

(i) proses bisnis POM-01 s.d. POM-04 merupakan Core Process (Fungsi Utama);

(ii) proses bisnis POM-05 s.d. POM-13 merupakan Support Process (Fungsi

Pendukung); dan

7

(iii) Proses bisnis POM-10 dan POM-14 s.d. POM-15 merupakan Management

Process (Fungsi Manajemen).

2) Seluruh proses bisnis telah dirinci ke dalam subproses bisnis dan dijabarkan dalam

95 (sembilan puluh lima) SOP (SOP Makro) yang digunakan oleh seluruh unit

organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Balai Besar/Balai POM. Ke-95 SOP ini dirinci menjadi Instruksi Kerja (SOP Mikro)

yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM.

3) Peta proses bisnis ini tercantum dalam dokumen Manual Mutu Quality Management

System ISO 9001:2008 Badan POM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

POM Nomor HK.04.1.23.11.11.09219 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem

Manajemen Mutu (Quality Management System) Badan POM yang telah dicabut dan

digantikan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun

2015.

4) Terdapat evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional disesuaikan dengan

perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi yang dilakukan melalui

kegiatan audit internal yang dilakukan oleh internal Badan POM dan kegiatan audit

surveilan yang dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini Auditor dari Lembaga

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.

5) Hal ini dikarenakan 55 (lima puluh lima) unit kerja di lingkungan Badan POM telah

memiliki sertifikat ISO 9001:2008 Quality Management System sejak tahun 2012 dan

2013 dari lembaga sertifikasi United Registrar System (URS) dan tetap

dipertahankan hingga tahun 2015. Untuk mempertahankan implementasi sistem

manajemen mutu harus dilakukan evaluasi berupa audit internal dan audit

surveilan secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali.

6) Pada tahun 2015 telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan SOP

termasuk peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal

dan eksternal. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya sertifikat ISO 9001:2008

untuk 3 (tiga) tahun kedua oleh seluruh unit kerja (55 unit) pada bulan November

2015 dari PT. TUV SUD Indonesia.

7) Telah dilakukan evaluasi kesesuaian terhadap penerapan ISO 9001:2008 termasuk

peta bisnis proses dan SOP dengan audit yang dilakukan secara internal dan

eksternal secara berkala setiap tahun. Rekomendasi dari hasil audit tahun 2015 dan

2014 diantaranya dapat berupa reviu dan perbaikan SOP. Tindak lanjut hasil

evaluasi sebagai berikut:

a. Telah melakukan analisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis, peta

subproses bisnis dan peta lintas fungsi (cross functional map) sesuai

perkembangan birokrasi pada tanggal 21 September 2015 - 26 Oktober 2015.

Hasil Evaluasi peta proses bisnis telah diunggah pada subsite sistem manajemen

mutu melalui qms.pom.go.id.

b. Pada Tahun 2015 telah dilakukan revisi terhadap 29 (dua puluh sembilan) SOP.

4. Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai

berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan

secara berkelanjutan.

Tindak Lanjut:

Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan

evaluasi melalui upaya peningkatan kapasitas sebagai berikut:

8

a) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.

b) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

c) Melakukan reviu Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

d) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang

Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan

Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market).

e) Menyusun kurikulum diklat dan uji coba pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional

Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian.

f) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan

Lanjutan S1, S2, dan S3.

g) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pelatihan

Teknis dan Manajemen.

h) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

5. Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

untuk mendorong terwujudnya budaya kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil

(outcome).

Tindak Lanjut:

Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Badan POM telah

dilakukan antara lain:

a. Melakukan studi banding ke Bappeda dan Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta dalam rangka Benchmarking Penyusunan Laporan Kinerja pada bulan

April 2016;

b. Pertemuan dalam rangka pembahasan reviu renstra dan indikator kinerja;

c. Rancangan implementasi e-performance di beberapa unit kerja;

d. Penetapan IKU Badan POM dan IKU Unit Kerja untuk Renstra 2015-2019.

6. Rekomendasi:

Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan

selaras dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya

secara berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan kinerja.

Tindak Lanjut:

Tim Pelaksana Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur telah melakukan

evaluasi penilaian kinerja individu antara lain:

a) Melakukan reviu pelaksanaan penilaian prestasi kerja tahun 2014.

b) Melakukan bimbingan teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai 2015.

c) Penerapan sasaran kinerja untuk setiap pegawai.

d) Mengembangkan aplikasi penilaian prestasi kerja secara elektronik.

e) Membangun managemet cockpit.

f) Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan teknis pemberian

tunjangan kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor

4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan POM.

9

7. Rekomendasi:

Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan.

Tindak Lanjut:

a. Hasil evaluasi penanganan gratifikasi dilakukan terhadap kebijakan penanganan

gratifikasi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Kebijakan

Penanganan Gratifikasi, antara lain:

1) Terhadap pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) a poin 2, 3, dan 4, diperlukan

pengaturan lebih jelas tentang gratifikasi yang terkait dengan tugas kedinasan

mengacu pada Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor

B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait

Gratifikasi. Dalam suara tersebut dinyatakan bahwa penerimaan gratifikasi

dalam kedinasan perlu dilaporkan ke instansi masing-masing.

2) Terhadap pasal 5 dan pasal 7 perlu ditambahkan poin tugas TPG untuk

melakukan reviu dan menyusun kajian mengenai titik rawan di mana terdapat

potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Badan POM. Hasil analisis tersebut

selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi langkah

perbaikan.

3) Saran perbaikan lain, yang meliputi:

a. Perlu ditambahkan penjelasan bahwa pelaporan penerimaan gratifikasi yang

berhubung dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya kepada KPK paling lambat dilakukan dalam 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima (sesuai dengan

surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B.143/01-

13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi)

b. Perlu ditambahkan pasal mengenai perlindungan pelapor

c. Perlu ditambahkan pasal mengenai sanksi apabila pelanggaran yang

dilakukan oleh pegawai Badan POM maupun pihak ketiga terhadap

ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut

d. Perlu ditambahkan pasal mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk

pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi

e. Perlu penyusunan rencana aksi dari TPG untuk melakukan sosialisasi baik di

internal Badan POM maupun kepada stakeholder terkait

f. Perlu pembangunan tools pelaporan dalam rangka memudahkan proses

pelaporan

g. Penambahan poin perlunya dilakukan reviu terhadap laporan gratifikasi

yang disusun oleh TPG

Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah

menindaklanjutinya dengan:

1) Membuat bahan untuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berupa banner

dan stiker yang telah dibagikan kepada seluruh Unit Kerja Badan POM pada saat

acara Pertemuan Nasional Evaluasi dan Implementasi SPIP dan WBK tanggal 10

s/d 14 Agustus 2015.

2) Menyusun rancangan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengendalian

Gratifikasi sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas kebijakan penanganan

gratifikasi.

10

b. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan antara lain:

1) Dari 55 Unit Kerja Badan POM, terdapat 10 Unit Kerja yang mempunyai potensi

benturan kepentingan. Potensi benturan kepentingan paling banyak antara lain:

a) Pegawai yang melakukan bimbingan teknis atau pembinaan kepada

perusahaan juga melakukan pemeriksaan/inspeksi kepada perusahaan yang

sama.

b) Perencanaan tidak objektif, transparan dan akuntabel.

Prosedur penanganan/pencegahannya antara lain:

a) Diberikan surat tugas kepada pejabat terkait sesuai tujuan penugasannya.

b) Semua Pejabat membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan.

c) Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk

menyatakan ketidak-independensiannya.

d) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka

menimbulkan efek jera.

e) Meningkatkan kualitas quality assurance

2) Dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan

POM, tidak ada kewajiban bagi Unit Kerja untuk melaporkan potensi benturan

kepentingan kepada Inspektorat Badan POM.

Inspektorat Badan POM selaku Tim Pelaksana area perubahan Pengawasan telah

menindaklanjutinya dengan:

1) Menyusun rancangan revisi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM, antara

lain:

a) Menambahkan kewajiban setiap Unit Kerja untuk melaporkan potensi

benturan kepentingan secara berkala;

b) Setiap pegawai yang melaporkan adanya potensi benturan kepentingan

kepada Pimpinan Unit Kerja, wajib menembuskan kepada Inspektorat;

c) Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM wajib menindaklanjuti laporan atas

potensi benturan kepentingan dan mengirimkan hasil tindak lanjut kepada

Inspektorat.

2) Melaksanakan sosialisasi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM kepada seluruh

Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM.

8. Rekomendasi:

Menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi.

Tindak Lanjut:

Badan POM telah menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang

telah diidentifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM No.

HK.1.23.11.15.5259 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP

di Lingkungan Badan POM. Dalam peraturan tersebut terdapat Atribut Pengendalian

yaitu karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang

menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan atas Daftar Pengendalian Utama

yang digunakan dalam Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern melalui kegiatan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Pencairan Anggaran Kegiatan dan

11

Pengelolaan PNBP) serta Pengelolaan Barang Persediaan. Selain itu, juga telah

diterapkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE)

yang dilakukan secara online, Rencana Pemantauan Tahunan, Tabel Pemantauan

Pengendalian Utama, Daftar Uji Pengendalian Utama, Tabel Observasi Pengendalian

Utama, Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama, dan Laporan Akhir Semester

Pemantauan Pengendalian Utama.

9. Rekomendasi:

Mensosialisasikan penerapan Whistleblowing System (WBS), termasuk evaluasi untuk

mengukur efektivitas pelaksanaannya.

Tindak Lanjut:

Melakukan sosialisasi kembali atas penerapan Whistleblowing System (WBS),

Penanganan Benturan Kepentingan, dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan

POM.

Sosialisasi penerapan WBS telah dilakukan beberapa kali dalam acara yang dihadiri

oleh perwakilan seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai POM, yaitu:

a. pada tanggal 10 Agustus 2015 di Hotel Balairung bersamaan dengan kegiatan

Workshop Pengawasan Internal Badan POM Tahun 2015.

b. pada tanggal 18 Maret 2016 di Hotel Lumire bersamaan dengan kegiatan Workshop Auditor Internal QMS BPOM ISO 9001:2015.

Efektivitas pelaksanaan WBS telah diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang

dilakukan oleh Inspektorat secara berkala. Seluruh Unit Kerja dan Balai Besar/Balai

POM telah mengetahui adanya WBS.

Badan POM tetap berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sarana yang telah ada untuk

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

salah satunya melalui WBS, namun dengan tidak adanya pengaduan (nihil pengaduan)

melalui WBS secara online maka Badan POM akan melakukan upaya perbaikan terus-

menerus (continuous improvement) untuk memperbaiki sistem pelaporan WBS secara

online dan mengoptimalkan sarana pengaduan.

Dengan nihilnya pengaduan, tidak lantas disimpulkan bahwa pegawai di lingkungan

Badan POM kurang memiliki kesadaran atas pengungkapan penyimpangan atau

penyalahgunaan kewenangan yang mungkin terjadi di lingkungannya. Hal tersebut

didasarkan atas masih banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh pegawai melalui

media/sarana yang lain, antara lain melalui surat, telepon dan pesan singkat melalui

media telekomunikasi/handphone.

10. Rekomendasi:

Meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dengan melakukan tindak lanjut

atas rekomendasi hasil evaluasi Tim Penilai Nasional terhadap Unit Kerja dan Balai Besar

POM yang telah diusulkan menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM Menuju WBK/WBBM.

Tindak Lanjut:

a. Pada bulan April 2016, Badan POM melakukan studi banding (benchmarking) ke

RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang dan KPPN II Kota Semarang, yang merupakan Unit

Kerja berpredikat WBBM dari Kementerian PAN dan RB.

b. Pada triwulan I tahun 2016 Unit Kerja dan Balai Besar POM yang diusulkan menjadi

Unit Kerja dan Balai Besar POM Menuju WBK/WBBM telah menindaklanjuti

12

rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas hasil evaluasi zona integritas

Menuju WBK/WBBM pada bulan Desember 2015.

c. Tim Penilai Internal (Inspektorat) melakukan penilaian LKE Unit Kerja dan Balai

Besar POM yang diusulkan menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM Menuju

WBK/WBBM.

d. Pengusulan kembali Unit Kerja PIOM, Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan

PKRT, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, dan Balai Besar POM di Surabaya

menjadi Unit Kerja dan Balai Besar POM berpredikat Menuju WBK/WBBM ke

Kementerian PAN dan RB.

11. Rekomendasi:

Melakukan reviu dan perbaikan SOP standar pelayanan secara berkala.

Tindak Lanjut:

Badan POM telah melakukan reviu dan perbaikan atas SOP secara berkala

(triwulanan/semesteran):

Revisi SOP POM-02.SOP.01 dan 02 tentang Pra Registrasi Serta Registrasi Obat dan

Produk Biologi terkait dengan adanya prosedur secara elektronik.

Revisi POM-02.SOP.06 tentang Pendaftaran Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran

Notifikasi Perubahan (Variasi) Kosmetik dan Pembatalan Notifikasi Kosmetik

karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013

tentang Standar Pelayanan Publik.

Revisi POM-02.SOP.07 tentang Pendaftaran dan Pembatalan Persetujuan Obat

Tradisional dan Suplemen Kesehatan karena prosedurnya disesuaikan dengan

PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik.

Revisi POM-03.SOP.20 tentang Surveilan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen

Makanan dan Kosmetik karena kegiatan survei aktif tidak dilaksanakan lagi dan

diterapkannya sistem pelaporan efek samping OT, SM dan Kos secara elektronik.

Revisi POM.02.SOP.05 tentang Pendaftaran Produk Pangan karena adanya

penambahan produk pangan high risk yang pendaftarannya dilakukan melalui e-

registration, notifikasi perubahan data produk pangan serta diterapkan sistem e-

payment.

Revisi POM.03.SOP.04 tentang Penerbitan SKI/SKK NOM/Izin SAS/SKE Obat dan

Makanan karena disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun

2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah

Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM No. 28 Tahun 2013 tentang

Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen

Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia.

Reviu IK telah dilaksanakan dalam beberapa tahap yakni:

a. Rapat Reviu yang telah dilaksanakan sebanyak 3 kali.

b. Diterbitkannya IK antara lain:

- IK Registrasi INSW.

- IK Pembayaran Manual SKI/SKE.

- IK SKI Elektronik Bahan Baku OT, Kos, dan PK serta Bahan Baku OT, Kos, dan

PK untuk tujuan lain.

- IK SKI Elektronik Produk Jadi OT, Kos, dan PK.

- IK SKI Manual Produk Jadi PT, Kos dan PK untuk Tujuan Riset dan Pameran.

- IK Surat Keterangan Impor dalam rangka Re-impor Produk Jadi dan Bahan

Baku OT, Kos, dan PK.

13

- IK Pembayaran SKI secara e-payment.

12. Rekomendasi:

Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan

integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Tindak Lanjut:

Menyampaikan hasil kajian sarana dan prasarana yang memerlukan penambahan

dan perbaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan

Produk Komplemen.

Tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan terkait hasil Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) oleh Inspektorat antara lain:

- Publikasi persyaratan melalui leaflet dan banner.

- Publikasi waktu penyelesaian pelayanan publik melalui leaflet dan banner.

- Peningkatan kompetensi pelaksana melalui pelatihan.

- Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan.

- Kedisiplinan (PIC tidak terlalu dibebaskan). PIC selalu ada di kantor akan tetapi

karena mengerjakan tugas lain, hanya akan ke tempat konsultasi apabila ada

yang ingin konsultasi.

- Teknologi informasi (konsultasi melalui email untuk pelanggan yang berjarak

jauh).

13. Rekomendasi:

Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-

government secara terintegrasi.

Tindak Lanjut:

a) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain:

- Informasi produk terdaftar yang dapat diakses melalui android (aplikasi cek

BPOM).

- Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan - Kejadian Luar Biasa

Keracunan Pangan (spimker.pom.go.id).

- Sistem Informasi Obat Bahan Alam (sioba.pom.go.id).

- SKI Prioritas.

b) Badan POM telah melakukan implementasi pengembangan e-government untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional

antara lain:

- Aplikasi Special Access Scheme (SAS) online untuk memfasilitasi pendaftaran uji

klinik dan pemasukan obat ke Indonesia melalui jalur khusus.

- Integrasi e-payment (BPOM) dengan Simponi (Kementerian Keuangan) terkait

sistem pembayaran PNBP.

c) Badan POM telah melakukan pengembangan e-government di lingkungan internal

dalam rangka mendukung proses birokrasi secara terintegrasi, antara lain:

- Sistem e-cuti.

- Sistem e-performance.

- Sistem e-SKP.

- Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan SIPT.

- Pembangunan aplikasi sistem e-arsip.

14

C. MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI BADAN POM SEMESTER I

TAHUN 2016

Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target

roadmap pada 8 (delapan) area perubahan dan quick wins serta dibatasi hingga

Semester I 2016 sebagai berikut.

1. Manajemen Perubahan

Hasil yang diharapkan dari area perubahan ini adalah:

1) Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

2) Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM

3) Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM

Pencapaian/kemajuan untuk area ini yaitu:

- Proses perencanaan kegiatan penyusunan tools pengembangan budaya kerja

- Pelatihan Front Office sebagai ujung tombak pelayanan publik.

- Penggalangan komitmen untuk melakukan revolusi mental di masing-masing

unit kerja

- Proses penyusunan tools monitoring pelaksanaan budaya integritas, budaya

kinerja, dan budaya melayani

- Survey IKM yang dilaksanakan majalah tempo dan survey internal

Kendala yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan anggaran.

- Pelatihan Front Office tidak dapat dilakukan untuk semua pegawai yang bertugas

di front office karena masih harus memberikan pelayanan publik.

Rencana aksi untuk mengatasi kendala/hambatan:

- Melakukan revisi anggaran.

- Pelaksanaan dilakukan secara bertahap.

- Mempercepat proses penyusunan dan monitoring ke masing-masing unit.

2. Penguatan Kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah


1) Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.

2) Meningkatnya kapasitas manajemen APIP

3) Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN


- Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal, WTP

- Meningkatnya kapasitas manajemen APIP, telah berada pada level 2 pada scema

IACM

- Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN, telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016, materi

pemahaman tentang gratifikasi, telah dilaksanakan review terkait Perka Nomor

4 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi, telah dilaksanakan sosialisasi

pada tanggal 18 Maret 2016, materi pemahaman tentang benturan kepentingan,

intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan BBPOM

15


- PM-EPITE online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja

- Keterbatasan anggaran

- Workshop SPIP belum terlaksana

- Data dukung yang belum mencukupi.


- Workshop dan sosialisasi PM-EPITE Online akan dilaksanakan pada bulan

September 2016

- Tambahan anggaran diusulkan pada anggaran 2017.


- Evaluasi unit kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK dan penetapan unit kerja

sebagai WBK

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja


1) Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

yang terintegrasi

2) Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja

3) Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil,

transparan, dan professional

4) Meningkatnya akuntabilitas aparatur


- Telah dilakukan kegiatan dalam rangka review Renstra BPOM

- Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja:

- Telah dilakukan persiapan pengadaan jasa konsultansi grand design

pengawasan obat dan makanan.

- Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai

tahap awal perencanaan dan penganggaran tahun 2017

- Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 RTN 2016 triwulan I

dan Draft RTN 2016 triwulan II

- Monitoring kepatuhan implementasi e-performance BPOM

- Pelatihan e-performance BPOM pada Bimtek perkuatan monev online untuk

admin seluruh unit kerja 26-29 April 2016

- Workshop dan Bimtek SAKIP Badan POM 2016 yang diikuti oleh seluruh Unit

Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM 19-22 Januari 2016

- Organisasi dan tata laksana ULP berbentuk sentralisasi sebagian yaitu

berdasarkan SK Ka. BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 yang ditandatangani

pada 6 Januari 2016.


- Adanya kebijakan pemotongan anggaran

- Untuk memastikan sasaran yang ingin dicapai Renstra BPOM 2015-2019,

pengawalan dokumen perencanaan tahunan perlu melibatkan lintas unit Pusat

dan BB/BPOM serta lintas sektor dalam ajang forum koordinasi agar hasil

perencanaan pengawasan Obat dan Makanan tahunan lebih terintegrasi dan

berdaya guna.

- Pedoman evaluasi SAKIP belum disahkan

16


- Menganggarkan Kembali Kegiatan Penyusunan Grand Design BPOM pada tahun

2017

- Melaksanakan pertemuan koordinasi tersebut pada tahun berikutnya sesuai

lingkungan strategis terkini.

- Finalisasi dan pengesahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman

Evaluasi SAKIP

4. Kelembagaan

Area ini mempunyai 2 (dua) hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan

kelembagaan

2) Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi


- Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM melalui surat

Sekretaris Negara Nomor B-488/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/06/2016 tanggal 3

Juni 2016

- Pencantuman instansi vertikal dalam rancangan Peraturan Presiden tentang

BPOM

Kendala yang dihadapi antara lain rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM

belum final


- Akan dilakukan pembahasan rancangan Perpres tentang BPOM dengan Eselon I,

Eselon II dan perwakilan BAlai Besar/Balai POM dengan mengundang

Narasumber pada tanggal 12 Agustus 2016

- Rancangan Perpres tentang BPOM yang telah disetujui akan disampaikan kepada

Kementerian PANRB

- Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM setelah Rancangan Peraturan

Presiden tentang BPOM diundangkan

5. Tatalaksana

Area ini mempunyai beberapa hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government

2) Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik

3) Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

4) Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal


- Hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas

fungsi dicantumkan dalam subsite sistem manajemen mutu BPOM

(qms.pom.go.id)

- Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan

dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP

17

- Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan

Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan

Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

- Informasi publik telah diidentifikasi dan telah diumumkan melalui subsite PPID

di website BPOM.

- Penerapan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan

Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

- Telah dilakukan survei/ pendataan volume arsip yang memuat daftar arsip aktif

dan inaktif pada masing-masing unit kerja


- Keterbatasan sumber daya

- Belum ada jabatan struktural khusus sebagai pelaksana teknis PPID

- Ruangan penyimpanan yang terbatas

- Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan tim pengelola masih tersebar di

seluruh unit yang ada.


- Mitigasi risiko proses bisnis BPOM dan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001,

ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

- Penyusunan dan review SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses,

peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi

- Penyusunan/perbaikan SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta

relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi

- PPID dijabat secara ex officio oleh para pejabat publik di beberapa unit kerja

- Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independen

- Melakukan pendampingan ke unit kerja Pusat dan Balai dalam hal penataan

arsip aktif dan inaktif dan memfungsikan Gedung I sisi utara untuk ruangan

penyimpanan arsip

6. SDM Aparatur

Area ini mempunyai hasil yang diharapkan, yaitu meningkatnya kemampuan unit

yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan

kompetitif.


- Pelaksanaan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 untuk penyamaan

persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan

Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan

Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

- Pengumpulan data dukung Analisis Beban Kerja dalam rangka Pembangunan

sistem aplikasi Analisis Beban Kerja, yang akan dibangun dengan menginduk

kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada.

- Pemaparan usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Farmasi dan Makanan (PFM) dan Angka Kreditnya yang dilaksanakan di kantor

Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara pada bulan Mei 2016.

Pada bulan Juni 2016 telah dilakukan Asistensi Penyusunan Butir Kegiatan

Jabatan Fungsional PFM di kantor Badan POM, dengan mengundang

Kementerian PAN & RB bersama dengan tim dari unit teknis Badan POM.

18

Saat ini sedang dilakukan Uji Beban ke beberapa Balai Besar/Balai POM.

- Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor

KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan

rencana Redistribusi Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-

2019.

- Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.11.15.5209

Tahun 2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Dari ± 500 yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai, telah

selesai disusun hasil mapping kompetensi pegawai sebanyak 150 laporan

individu.

- Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

- Membangun aplikasi terintegrasi terkait profil Kompetensi dan Kinerja.

- Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala

Biro Hukmas serta Direktur Penilaian OT, SM, dan Kosmetika, Balai Besar POM

di Padang, dan Balai Besar POM di Bandarlampung.

- Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai Badan

POM tahun 2015 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja, pada tanggal 23-24 Mei 2016.

- Telah dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2014

tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan

POM, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4

tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di

Lingkungan Badan POM.


- Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM

menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.

- Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas

(3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor

dan untuk melakukan Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas akan

melibatkan pihak ke-3.

- Badan POM telah menggunakan aplikasi CAT dalam seleksi TKB yang dibangun

sendiri, namun untuk ke depan untuk Seleksi CAT TKB akan dilaksanakan

serentak oleh KemenPANRB menggunakan aplikasi CAT yang dibangun oleh

Badan Kepegawaian Negara. Migrasi data bank soal pada aplikasi yang di bangun

oleh Badan Kepegawaian Negara agak rumit.

- Belum tersedia anggaran untuk membangun sistem asesmen secara elektronik.


- Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan

POM.

- Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.

- Asesment untuk pejabat struktural eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.

- Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

19

7. Peraturan Perundang-undangan

Area ini mempunyai 2 (dua) hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

2) Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi,

berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim

kondusif bagi publik


- Sebanyak 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM yang direncanakan di

tahun 2016 telah dilakuan pengkajian dengan melibatkan tim ahli, telah

dikonsultasi dengan tim ahli, dan telah dikirimkan kepada stakeholder pada saat

konsultasi publik.

- Telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih dan dilakukan proses

revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, disharmonis.

- Telah dilakukan deregulasi dalam pelayanan SKI yaitu dengan merevisi

Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 tahun 2013 dan Poeraturan Kepala

Badan POM Nomor 28 tahun 2013 menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor

12 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2015

8. Pelayanan Publik

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Premarket

Hasil yang diharapkan, yaitu:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik

2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik


- Direktorat Penilaian Keamaman Pangan telah melaksanakan survey

kepuasan pelanggan melalui pihak ketiga dengan capaian indeks kepuasan

pelanggan untuk layanane-registration sebesar 77,42 dan indeks kepuasan

pelanggan untuk layanan manual sebesar 78,73 (skala 0 - 100), dengan

kategori baik.

- Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan

POM RI pada tahun 2015 dengan nilai 73,23 (skala 0 – 100) dengan kategori

baik

- Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi melalui survey Indeks

Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI

memperoleh nilai IKM pada 2014 64,76 dan pada tahun 2015 mengalami

peningkatan menjadi 70,21.

- Hasil Survei IKM terhadap pelayanan publik pada Direktorat Penilaian OT,

SM, dam Kosmetik memperoleh hasil sebagai berikut :

Subdit Penilaian Produk I : 71,81 (baik)

Subdit Penilaian Produk II : 73,80 (baik)

- Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan

pelanggan tahun 2015, antara lain peningkatan kemampuan evaluator

melalui pelatihan secara berkelanjutan; keseragaman pemahaman/persepsi

petugas melalui kegiatan pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan

terkait penilaian pendaftaran pangan; peningkatan penyediaan akses

pengaduan/saran/masukan melalui beberapa media; informasi

pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan website BPOM;

20

layanan fasilitator pendaftaran pangan olahan di beberapa balai di daerah;

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana (charging box dan sistem

antrian, papan pengumuman elektronik, kiosk); Penyempurnaan sistem e-

registration; Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui bimbingan

teknis, coaching clinic; dan penambahan jumlah evaluator sebanyak 20

orang

- Pengaduan pelayanan dikelola melalui media email, kotak saran di ruang

pelayanan pendaftaran produk pangan, telepon, konsultasi tatap muka

(dengan pendaftaran konsultasi via sms), dan, kontak kami melalui sistem e-

registration dan subsite direktorat penilaian keamanan pangan, melalui Unit

Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM (via website, sosial media,

telepon, sms, fax).

- Keseluruhan pengaduan layanan Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO)

sebanyak 57 pengaduan telah ditindaklanjuti. Jangka waktu untuk tindak

lanjut terhadap pengaduan layanan AeRO adalah 5 hari kerja. Keseluruhan

pengaduan telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.

- Membuka ruang pastisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi

publik draft Perka BPOM terkait pelayanan publik di website BPOM (JDIH, e-

reg dll)


- Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi.

- Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada

petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.

- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara

jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.


- Mencantumkan catatan pada form pengaduan agar pelapor mencantumkan

keluhan secara spesifik

- Penyempurnaan media pengaduan layanan

- Telah ditunjuk 4 orang petugas pengelola pengaduan pelayanan publik

(duty manager).

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Postmarket

Hasil yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik


- Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menggunakan

aplikasi satisfaction survey dimana pelanggan dapat langsung memberikan

penilaian setelah mendapatkan pelayanan dari petugas.

- Selain itu, telah dilaksanakan pula survey pelayanan publik tentang persepsi

korupsi dan kualitas pelayanan publik dengan jumlah 30 responden

eksternal (pengguna layanan).

- Survey kepuasan masyarakat di Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah

dilaksanakan oleh Inspektorat pada Mei 2016

- Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan evaluasi

terhadap Survey kepuasan pelanggan secara mandiri secara berkala.

21

- Hasil survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas

pelayanan publik telah dilaporkan kepada Inspektorat BPOM pada bulan

April 2016.

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang disurvei terkait

Indeks Kepuasan Masyarakat periode tahun 2016

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melanjutkan

pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB untuk pengajuan sertifikasi Cara

Distribusi Obat yang Baik secara online bagi Pedagang Besar

Farmasi/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi


- Sebagian besar anggaran diblokir untuk efisiensi

- Responden yang diambil dalam survei adalah yang datang ke Badan POM di

mana responden tersebut adalah pelaku usaha sebagai responden yang

memiliki masalah sehingga hasilnya tidak mewakili populasi

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT belum memiliki server

untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB


- Mengupayakan sistem pelaporan secara elektronik dengan anggaran yang

tersisa

- Diusulkan kepada Inspektorat untuk mengirimkan survei kepuasan

masyarakat melalui email atau surat

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan pengadaan

server tahun 2016.

c. Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi

Hasil yang diharapkan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik


1) Mensosialisasikan hasil survey ke dalam subsite RB

2) Pengembangan subsite RB versi Bahasa Inggris

3) Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih


- Proses terjemahan ke Bahasa Inggris memerlukan waktu yang lama

- Keterbatasan SDM


- Mengunggah subsite RB versi bahasa Inggris pada Agustus 2016

- Merekrut petugas translate Bahasa Inggris terkait

d. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat

Hasil yang diharapkan, yaitu:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

- Perubahan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang

aman, berkhasiat /bermanfaat, bermutu

22


- Telah dilakukan Evaluasi Kepuasan Konsumen ULPK dan Contact Centre

setiap tahun oleh pihak ketiga.

- Telah diterbitkan SK Kepala Badan POM No. HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun

2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ULPK di Lingkungan Badan

POM.

- Telah dilakukan KIE langsung kepada masyarakat di 5 lokasi wilayah Jakarta

pada tahun 2016 dan promosi di berbagai media melalui program

kehumasan.

- Telah dianggarkan untuk melengkapi sarana prasarana layanan pengaduan

dan informasi konsumen dalam usulan kegiatan tahun 2017

- Data Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang

ditindaklanjuti (ULPK Pusat dan CC) Januari-Juni Tahun 2016 sebanyak

6.916 layanan dari target 9000 layanan (capaian 76,84%),

- Sedang dilakukan proses pengembangan subsite RB dalam versi bahasa

inggris

- Melakukan pengembangan teknik survei dan kajian survei tingkat

pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

- Telah dilakukan KIE langsung di bidang Obat dan Makanan serta promosi

Contact Center HaloBPOM1500533kepada masyarakat sebanyak 8 lokasi di

wilayah jakarta pada tahun 2016

- Perluasan cakupan Gerakan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan (200 desa)

- Pendampingan teknis di Yogyakarta, Banyuwangi pada UMKM OT

- Penambahan kader/fasilitator obat dan makanan (600 kader GKPD)


- Proses translate ke versi bahasa inggris memerlukan proses bolak balik

yang membutuhkan waktu yang cukup lama

- Anggaran terbatas untuk melakukan survei yang dapat memotret tingkat

pengetahuan masyarakat Indonesia.

- Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan

melalui media karena keterbatasan anggaran

- Program pengawalan desa belum optimal dilakukan

- Tingkat pengetahuan peserta sangat beragam sehingga mempengaruhi

penyerapan materi pembelajaran


- Menyusun prosedur translate yang disepakati oleh penyedia jasa dan BPOM

- Mengembangkan survei berbasis web yang dilakukan secara online

- Meningkatkan pemanfaatan peluang penyebaran informasi Obat dan

Makanan di berbagai media yang tidak berbayar

- Program pengawalan desa digiatkan untuk mempertahankan dan

meningkatkan program keamanan pangan di desa melalui pemerintah desa

23

BAB III

SIMPULAN, HAMBATAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM meningkat secara

signifikan. Komponen pengungkit yang masih memperoleh nilai di bawah rata-rata sub

totalnya yaitu pada area penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan

penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik. Area-area tersebut perlu mendapatkan

perhatian dan berpotensi besar untuk ditingkatkan.

2. Atas hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2015, Kementerian PAN dan RB yang masih

perlu disempurnakan dalam pelaksanaan RB, Badan POM telah menindaklanjuti

rekomendasi hasil evaluasi secara berkesinambungan.

3. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi Badan POM dilakukan terhadap target

roadmap pada 8 (delapan) area perubahan dan quick wins. Sampai dengan semester I

2016, belum seluruh target tercapai dan masih dalam pemantauan tim reformasi

birokrasi Badan POM.

B. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi semester 1 tahun 2016, Tim

Monitoring dan Evaluasi memiliki beberapa hambatan antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-

undangan dilakukan secara tidak berkala.

2. Kelembagaan dan Tatalaksana

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan

namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja.

b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang

melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja.

c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan

kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja.

d. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum

terintegrasi.

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

dilakukan tidak berkala.

3. SDM Aparatur

a. Telah dilakukan asesmen kepada sebagian besar pegawai.

b. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan

dukungan anggaran yang mencukupi.

c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar

pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara tidak berkala.

24

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi secara tidak berkala.

f. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar

pegawai.

g. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait

dengan kinerja organisasi.

h. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan

indikator kinerja individu di atasnya.

i. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan.

j. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala.

k. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir

individu terhadap sebagian besar pegawai.

l. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja

kepada sebagian besar pegawai.

m. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

tidak berkala.

n. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit

organisasi.

4. Akuntabilitas

a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum

terintegrasi.

b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan.

5. Pengawasan

a. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko.

b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

c. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala.

d. Sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah

ditindaklanjuti.

e. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara

berkala.

f. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK.

g. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti

dalam 2 tahun terakhir.

h. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten

baik secara kuantitas maupun kualitas.

i. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis

risiko.

6. Pelayanan Publik

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun

belum diimplementasikan.

b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan.

25

C. SARAN

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai

berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara

berkelanjutan.

2. Melakukan penilaian kinerja individu dengan mengaitkan pada kinerja organisasi dan selaras

dengan kinerja individu level di atasnya, serta memonitor dan mengevaluasinya secara

berkala, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk pemberian tunjangan.

3. Menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-goverment

secara terintegrasi.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM

Semester I Tahun 2016. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan

reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM RI.

Lampiran

26

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan POM

Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.24.08.15.4097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2015-2019

Area Perubahan Program Hasil yang

Diharapkan Ukuran

Keberhasilan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Semester I Tahun 2016 Kegiatan Tahun 2016

(sesuai roadmap) Pencapaian/ Kemajuan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi Periode Semester I Tahun 2016 Kendala/ Hambatan

Rencana Aksi Untuk Mengatasi Kendala/ Hambatan

MENTAL APARATUR

A. Manajemen Perubahan

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat/ publik atas pelayanan pegawai ASN

a. Survey Kepuasan Pelanggan/ indeks kepuasan masyarakat

Penyusunan Tools pengembangan budaya kerja terkoordinir dan terintegrasi di Badan POM dalam rangka revolusi mental.

Proses perencanaan kegiatanan penyusunan Tools. Keterbatasan anggaran.

Melakukan revisi anggaran.

b. Meningkatnya kinerja seluruh karyawan Badan POM

b. Capaian indikator pegawai ASN yang berkinerja baik

Pelatihan gugus tugas revolusi mental.

Pelatihan Front Office sebagai ujung tombak pelayanan publik. Pelatihan dilaksanakan bulan Agustus 2016.

Pelatihan tidak dapat dilakukan untuk semua pegawai yang di front office karena masih harus memberikan pelayanan publik.

Dilakukan secara bertahap.

c. Meningkatnya profesionalitas pegawai ASN Badan POM

c. Survei Integritas Sektor Pelayanan Publik yang dinilai oleh KPK.

Penggalangan komitmen untuk melakukan revolusi mental di masing-masing unit kerja.

Kegiatan dilakukan secara parsial Keterbatasan anggaran Diusulkan pada anggaran 2017.

Monitoring pelaksanaan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani.

Menyusun tools monitoring / sedang proses penyusunan


Melakukan survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat.

IKM Survey yang dilaksanakan majalah tempo : Bulan Juli 2016 Survey internal : Bulan Juli 2016

- -

PENGAWASAN B. Penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah

a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.

Opini WTP

WTP WTP - -

27


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





b. Meningkatnya kapasitas manajemen APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP

Level 2 Telah level 2 pada scema IACM - -

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- Workshop SPIP - Evaluasi efektifitas

pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)

- Evaluasi Pengendalian Utama

- Unit kerja telah mengirimkan Evaluasi efektifitas pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE) danEvaluasi Pengendalian Utama (PPU)

- Update Identifikasi resiko - Survey maturitas SPIP - Pembangunan PM EPITE Online

- Workshop SPIP belum terlaksana

- PM EPITE Online belum tersosialisasi ke seluruh unit kerja

Workshop dan sosialisasi PM Epite Online akan dilaksanakan tanggal 31 Agustu s.d. d 3 September 2016

c. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Implementasi whistleblowing system dan/atau pengaduan masyarakat

- Sosialisasi kebijakan WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Implementasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Evaluasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Tindak lanjut hasil evaluasi WBS dan/atau pengaduan masyarakat

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016

- Materi pemahaman tentang WBS dan Pengaduan masyarakat telah di upload pada subsite RB BPOM

- Evaluasi WBS

Pengendalian Gratifikasi

- Penetapan kebijakan Pengendalian Gratifikasi

- Sosialisasi kebijakan Pengendalian Gratifikasi

- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

- Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

- Tindak lanjut hasil evaluasi Pengendalian Gratifikasi

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tangal18 Maret 2016 Materi pemahaman tentang Gratifikasi.

- Materi pemahaman tentang gratifikasi telah di upload pada subsite RB BPOM

- Telah dilaksanakan review terkait Perka Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengendalian Gratifikasi

- Telah diusulkan revisi Perka Nomor 4 Tahun 2015 - Unit kerja telah melaporkan rekapitulasi

gratifikasi - Rekapitulasi gratifikasi telah dilaporkan ke KPK

- -

Penanganan Benturan Kepentingan

- Sosialisasi kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

- Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Tindaklanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

- Telah dilaksanakan sosialisasi pada tanggal 18 Maret 2016 Materi pemahaman tentang Benturan Kepentingan

- Materi pemahaman tentang Benturan kepentingan telah diupload pada subsite RB BPOM

- -

28


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Terciptanya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- Target : WBK 6 unit kerja/satuankerja

- Benchmarking implementasi WBK dan WBBM pada RS Karyadi dan Kantor KPPN II Semarang

- Intervensi penilaian WBK pada Unit Pusat dan BBPOM

- Pendampingan penilaian LKE WBK

- Data dukung yang belum mencukupi.

- Evaluasi unit kerja yang akan ditetapkan sebagai WBK

- Penetapan unit kerja sebagai WBK

AKUNTABILITAS C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Nilai Akuntabilitas Kinerja BPOM meningkat

Review Renstra tahun pertama bila perlu

Telah dilakukan kegiatan dalam rangka Review Renstra BPOM, yaitu: - Melaksanakan pembahasan terkait indikator

kemandirian Industri Farmasi bersama Bappenas pada tanggal 8 Januari 2016

- Mengidentifikasi dukungan BPOM terhadap Bidang IPTEK dan SDGs dalam rapat tanggal 24 Februari 2016 serta permintaan input unit kerja di BPOM melalui surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 15 Maret 2016

- Melakukan audiensi dan diskusi dengan Direktur Industri, IPTEK dan Ekonomi Kreatif, Deputi Ekonomi, Bappenas pada tanggal 24 Maret 2016

- Melakukan pembahasan langkah-langkah review Renstra BPOM dan Unit Kerja bersama narasumber ahli dan Kementerian PAN dan RB tanggal 14 April 2016

- Melakukan pertemuan penjaringan aspirasi pakar tentang IKU BPOM tanggal 22 Juli 2016

- -

Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja

Telah dilakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Perencana Kinerja: - Asistensi/pendampingan dalam rangka review

Renstra BPOM di Ambon, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Pekanbaru dan Unit Kerja Pusat.

- Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis Tanggal 25-29 April 2016 di Bogor

- -

Penyusunan Grand Design BPOM

- Telah dilakukan pertemuan dengan Pokja ULP, PPK dan Inspektorat dalam rangka persiapan pengadaan jasa konsultansi grand design pengawasan obat dan makanan, yaitu pembahasan KAK dan rancangan kontrak pada tanggal 26

Adanya Kebijakan Pemotongan Anggaran

Menganggarkan Kembali Kegiatan Penyusunan Grand Design BPOM pada tahun 2017

29


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Februari, 14 Maret, 22 Maret dan 6 April 2016. - Meminta usulan PIC dari masing-masing unit kerja,

sesuai surat Sektama No. OR.02.03.2.21.09.15.5000 tentang usulan PIC penyusunan GD pengawasan obat dan makanan BPOM

Review kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dengan Renstra BPOM dan Renstra Unit Kerja

Telah dilakukan pertemuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan sebagai tahap awal perencanaan dan penganggaran tahun 2017: a. Diseminasi Kebijakan Unit Eselon I (01-04

Desember 2015) sebagai ajang koordinasi perencanaan awal di tingkat pusat

b. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Mataram (29 Feb- 04 Maret 2016) yang melibatkan unit pusat, BB/BPOM, Bappeda dan Dinkes seluruh provinsi untuk memantapkan koordinasi perencanaan.

.Acuan/input yang digunakan pada kedua pertemuan tersebut diantaranya Renstra BPOM 2015-2019 serta Renstra unit kerja masing-masing. Untukselanjutnya ditindaklanjuti menjadi Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak Bappenas, Kementerian Keuangan, dan BPOM TA 2017 serta Renja TA 2017.

Untuk memastikan sasaran yang ingin dicapai Renstra BPOM 2015-2019, pengawalan dokumen perencanaan tahunan perlu melibatkan lintas unit Pusat dan BB/BPOM serta lintas sektor dalam ajang forum koordinasi agar hasil perencanaan pengawasan Obat dan Makanan tahunan lebih terintegrasi dan berdaya guna.

Melaksanakan pertemuan koordinasi tersebut pada tahun berikutnya sesuai lingkungan strategis terkini.

Pemantauan kinerja secara berkala (per bulan dan per triwulan)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 RTN 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II

- -

Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala (per triwulan dan akhir tahun)

Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) Tahun 2016 triwulan I dan Draft RTN 2016 triwulan II

- -

Penyusunan laporan kinerja (tahunan dan triwulanan)

1) Telah disusun laporan Kinerja Triwulan (RTN) 1 dan draft triwulan (RTN) 2

2) Telah disusun Laporan Kinerja BPOM Tahun 2015

- -

30


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Meningkatnya Penerapan Sistem Manajemen Kinerja

Diterapkannya sistem manajemen kinerja secara elektronik dan terintegrasi

Implementasi e-performance BPOM

1) Draft revisi pedoman Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

2) Monitoring kepatuhan implementasi e-performance BPOM

- -

Evaluasi implementasi e-performance BPOM

1) Pelaksanaan deseminasi e-performance kepada Kepala Badan, Eselon I dan eselon II terkait penyusunan e-performance 29 April 2016

2) Pelatihan e-performance BPOM pada Bimtek perkuatan monev online untuk admin seluruh unit kerja 26-29 April 2016

- -

Review pedoman penyusunan LAKIP di lingkungan BPOM

Telah dilakukan pembahasan draft pedoman evaluasi SAKIP dengan Biro Hukum dan Hukmas dan Biro Perencanaan dan Keuangan

- -

Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Permenpan 20 Tahun 2013 belum mengacu pada Permenpan 12 Tahun 2015

Pedoman evaluasi SAKIP belum disahkan

Finalisasi dan pengesahan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Evaluasi SAKIP

Workshop SAKIP untuk Kepala Unit Kerja diubah menjadi (Bimtek dan Worshop SAKIP Badan POM)

Workshop dan Bimtek Sakip Badan POM 2016 yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM 19-22 Januari 2016

- -

Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional

Implementasi organisasi dan tata laksana ULP

Organisasi dan tata laksana ULP berbentuk sentralisasi sebagian yaitu berdasarkan SK Ka. BPOM Nomor HK.04.1.23.01.16.0122 yang ditandatangani pada 6 Januari 2016.

- -

Penyempurnaan SOP diubah menjadi Mekanisme Pengadaan Melalui ULP Tahun 2016

Telah dibentuk mekanisme pengadaan sesuai dengan bentuk perangkat ULP yang terbagi menjadi 2 yaitu Pokja Pusat dan Pokja Satker.

- -

Pemenuhan SDM ULP Jumlah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah ditetapkan sebanyak 14 orang dan terdapat di beberapa Satker

- -

Peningkatan Kompetensi SDM ULP

9 orang SDM ULP telah diikutsertakan pada diklat atau bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh LKPP atau Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.

- -

31


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Prosedur rekruitmen SDM ULP

Tidak ada rekruitmen pada tahun 2016. Pegawai BPOM dipersiapkan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota ULP.

- Jumlah SDM dan waktu untuk berkerja di Pokja Pusat masih kurang karena SDM tetap mengerjakan tugas dari unitnya.

- Jumlah SDM di beberapa Pokja Satker hanya 3 orang, maka proses pengadaan akan tertunda jika salah satu dari ketiganya sedang melaksanakan tugas dinas.

Meningkatnya akuntabilitas aparatur

Evaluasi akuntabilitas dilakukan oleh SDM yang berkompeten

In house training Evaluasi AKIP pada tanggal 9 Juni 2016

- -

Pelaksana SAKIP memiliki kompetensi yang dibutuhkan

1) Workshop dan Bimtek Sakip Badan POM yang diikuti oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM tanggal 19-22 Januari 2016

2) Bimtek Penyusunan Renstra Unit Kerja tanggal 26-29 April 2016

- -

KELEMBAGAAN D. Penguatan Kelembagaan

Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan

Organisasi BPOM yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM

- Surat Sekretaris Utama kepada seluruh Deputi tanggal 17 Februari 2016 perihal Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan BPOM agar memberikan usulan Tugas dan Fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Struktur Organisasi Eselon II, III, dan Eselon IV

- Rakorpim tanggal 24 Maret 2016 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama, Pusat-Pusat dan Inspektorat

- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan surat kepada unit kerja Sekretariat Utama, Pusat-Pusat dan Inspektorat agar memberikan usulan Tugas dan Fungsi Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV serta Struktur Organisasi Eselon II, III, dan Eselon IV-

- Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Perpres tentang BPOM melalui surat Sekretaris Negara

Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM belum final

1) Akan dilakukan pembahasan rancangan Perpres tentang BPOM dengan Eselon I, Eselon II dan perwakilan BAlai Besar/Balai POM dengan mengundang Narasumber pada tanggal 12 Agustus 2016

2) Rancangan Perpres tentang BPOM yang telah disetujui akan disampaikan kepada Kementerian PANRB

3) Penyusunan organisasi dan tata kerja BPOM setelah Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM diundangkan

32


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Nomor B-488/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/06/2016 tanggal 3 Juni 2016

- Rakorpim tanggal 27 Juni 2016 tentang pembahasan organisasi dan tata kerja BPOM

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi

Penyusunan Pedoman Pembentukan dan Evaluasi UPT/Pos POM

Pencantuman instansi vertikal dalam rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM

UPT Balai Besar/Balai POM akan diubah menjadi instansi vertikal BPOM Provinsi

Dilaksanakan Tahun 2017

Feasibility Study pembentukan UPT/Pos POM baru

Pencantuman instansi vertikal dalam rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM

UPT Balai Besar/Balai POM akan diubah menjadi instansi vertikal BPOM Provinsi

Dilaksanakan Tahun 2017

TATALAKSANA E. Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Seluruh Organisasi BPOM menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten

Pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

- Hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi dicantumkan dalam subsite sistem manajemen mutu BPOM (qms.pom.go.id)

- Sosialisasi hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi ke seluruh unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM pada kegiatan peningkatan kompetensi Tim QA QMS BPOM tanggal 16-20 Mei 2016

- Mitigasi risiko proses bisnis BPOM dan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

Penjabaran seluruh peta proses bisnis ke dalam SOP dan review SOP bila diperlukan

Seluruh peta proses bisnis telah dirinci ke dalam peta subproses bisnis dan dijabarkan dalam 95 (sembilan puluh lima) SOP

- Penyusunan dan review SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi

Penerapan SOP oleh seluruh unit organisasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.21.08.15.4092 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM

- -

Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan tindaklanjutnya - Audit Mutu Internal - Tindakan perbaikan dan

pencegahan - Tinjauan Manajemen

Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas 2 (dua) dokumen SOP yang direvisi pada semester I Tahun 2016

- - Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk evaluasi efisiensi penerapan sistem manajemen mutu BPOM pada Juni s.d. Juli 2016

- Penyusunan/perbaikan SOP berdasarkan hasil kaji ulang peta bisnis proses, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi

33


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- Tinjauan Manajemen BPOM akan dilaksanakan dalam Rapat Evaluasi Nasional pada November 2016 di Palembang

Surveilan QMS ISO 9001:2008 Seleksi umum Surveilan QMS ISO 9001 BPOM dalam proses lelang

- Pelaksanaan Audit Surveilan QMS ISO 9001:2008 dilaksanakan setelah penetapan pemenang penyedia jasa audit Surveilan QMS ISO 9001 BPOM

- Persiapan Sertifikasi QMS ISO 9001:2015

- Integrasi QMS ISO 9001 dan ISO 17025

1) Workshop Auditor Internal BPOM menggunakan ISO 9001:2015 dihadiri oleh perwakilan Auditor Mutu Internal ISO 9001 dari seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM tanggal 16 s.d. 18 Maret 2016

2) Sosialisasi ISO 9001:2015 kepada Ketua Quality Assurance, Tim MR, auditor internal unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM pada kegiatan peningkatan kompetensi Tim Quality Assurance QMS BPOM tanggal 16-20 Mei 2016

- Mitigasi risiko proses bisnis BPOM dan integrasi sistem mutu (SPIP, ISO 9001, ISO 17025) yang sesuai dengan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi

Pengembangan dan monitoring sistem informasi manajemen mutu

1) Sosialisasi subsite sistem manajemen mutu QMS BPOM (qms.pom.go.id) kepada seluruh administrator unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM (untuk balai dilakukan melalui video conference) pada tanggal 4 Mei 2016

2) Telah dilakukan updating data dan informasi sistem manajemen mutu QMS BPOM

- Dilaksanakan Semester II Tahun 2016

Indeks e-Government

Pelayanan Publik (continuous improvement)

1. E-Registrasi (continuous improvement)

Aplikasi E-Registrasi (continuous improvement) telah diselesaikan

- -

2. Notifikasi Kosmetik (continuous improvement)

Aplikasi Notifikasi Kosmetik (continuous improvement) telah diselesaikan

- -

Layanan Pembayaran PNBP 1. E-payment SKI Aplikasi E-payment SKI telah diselesaikan - -

2. E-payment E-reg OT Aplikasi E-payment E-reg OT telah diselesaikan - -

Layanan SKI 1. Implementasi Redesign Aplikasi Implementasi Redesign telah diselesaikan - -

2. Pengembangan SKI Prioritas

Aplikasi Pengembangan SKI Prioritas teah diselesaikan

- -

34


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pelayanan di Lingkungan BPOM (Internal) Layanan SIPT 1. Penandaan Iklan Aplikasi Penandaan Iklan telah diselesaikan - - Penguatan Infrastruktur TIK Mendukung ISO 27001 1. Pemetaan Standard TIK

Balai Aplikasi Pemetaan Standard TIK Balai telah diselesaikan

- -

2. MasterPlan TIK Aplikasi MasterPlan TIK telah diselesaikan - - 3. Optimalisasi Email

Corporate Balai Belum Selesai Keterbatasan Waktu dan

SDM Dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2016

4. Jaringan SisPOM Aplikasi Jaringan SisPOM telah diselesaikan Meningkatnya

penerapan keterbukaan informasi publik

Ditindaklanjutinya permintaan informasi publik sesuai time line

Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (kemudahan akses seluruh informasi publik BPOM)

Informasi publik BPOM dapat diakses melalui: - website www.pom.go.id - Contact Center - ULPK di pusat dan seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia - LAPOR! - PPID

PPID BPOM dijabat

secara ex officio Pertemuan berkala tim PPID

Monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik

dilakukan secara berkala

Laporan PPID yang ditujukan kepada Komisi

Informasi Pusat

- -

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui layanan LPSE

Menerapkan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

Telah diterapkan kebijakan pengadaan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala LKPP

- Pengelolaan unit LPSE masih Ad Hoc dan Tim pengelola masih tersebar di seluruh unit yang ada.

- Pemahaman Pokja & PPK

- Penyusunan Unit pengelola LPSE yang mandiri dan independent

- training dan mentoring pemahaman penggunaan SPSE dan aturan pengadaan Barang/jasa secara menyeluruh

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Akreditasi Unit Kearsipan di BPOM Pusat dan Daerah

Monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif di unit kerja

Telah dilakukan survei/ pendataan volume arsip yang memuat daftar arsip aktif dan inaktif pada masing-masing unit kerja

Hanya sedikit unit kerja yang menjawab balasan surat dari Biro Umum

Mengirimkan kembali Surat terkait monev arsip dan inaktif

Melakukan pendampingan ke unit kerja Pusat dan Balai dalam hal penataan arsip aktif dan inaktif

Penataan Arsip Inaktif telah dilakukan di beberapa Unit Kerja

Ruangan penyimpanan yang terbatas

Akan memfungsikan Gedung I sisi utara untuk ruangan penyimpanan arsip

35


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Mengingat pengalihan fungsi gedung I sisi utara sebagai ruang penyimpanan arsip belum dapat dilaksanakan, maka sebagian arsip aktif unit kerja dipindahkan ke gudang sewa

Penetapan tenaga kearsipan (arsiparis/ pengelola arsip)di setiap Unit Kerja

Proses usulan ke Pengembangan Pegawai - -

Penilaian arsip usul musnah Beberapa unit kerja telah melakukan usulan pemusnahan

Belum tertatanya arsip yang dilengkapi dengan daftar arsip dan masa simpannya

Koordinasi dengan unit kerja yang akan memusnahkan arsip

Beberapa arsip sudah dilakukan penilaian Daftar penilaian arsip masih merupakan draft

melakukan review terhadap draft penilaian arsip

Penyusunan rencana pengembangan sistem kearsipan (e-archives)

Telah dilakukan usulan anggaran dalam rangka penyusunan sistem kearsipan tahun 2016

- -

SDM Aparatur F. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

1) Finalisasi Pedoman Analisis Beban Kerja. (kegiatan tahun 2015)

Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

- -

2) Membangun dan pengembangan aplikasi Analisis Beban Kerja.

Saat ini sedang dilakukan pengumpulan data dukung terkait Analisis Beban Kerja.

Sistem aplikasi Analisis Beban Kerja akan dibangun dengan menginduk kepada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang telah ada. SIASN ini dibangun untuk mewadahi aplikasi: a) SKP. b) Dosir pegawai. c) LHKASN. d) Finger Print. e) SIAP (Sistem Informasi Adminitrasi Pegawai). f) Analisis Beban Kerja.

- -

36


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





3) Melakukan revisi PermenPANRB tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).

a) Telah dilakukan Workshop Tim Penilai Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK guna penyesuaian butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PFM. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015, di Aula Gedung C Badan POM.

b) Usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) telah dilakukan pada tahun 2015, sesuai Surat Kepala Badan POM Nomor KP.01.02.1.243.11.15.4924 tanggal 22 Oktober 2015 perihal Usulan Revisi Keputusan Menteri PAN Nomor 48/KEP/M.PAN/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan Angka Kreditnya.

c) Pada tanggal 11 Mei 2016, telah dilakukan expose / pemaparan usulan revisi KepmenPAN tentang Jabatan Fungsional PFM dan Angka Kreditnya. Kegiatan ini dilakukan di kantor KemenPANRB dan dibahas dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara.

d) Pada tanggal 27 Juni 2016 dilakukan Asistensi Penyusunan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional PFM di kantor Badan POM, dengan mengundang KemenPANRB bersama dengan tim dari unit teknis Badan POM.

e) Saat ini sedang dilakukan Uji Beban ke beberapa Balai Besar / Balai POM.

- -

4) Melakukan dan review Analisis Jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai melalui Analisis Beban Kerja.

a) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan SKP. Pada pertemuan ini antara lain dilakukan pembahasan butir-butir kegiatan, terutama untuk jabatan baru, serta dilakukan pendampingan penghitungan Analisis Beban Kerja oleh peserta guna dimantapkan kembali penghitungannya di unit kerja masing-masing.

b) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433

- -

37


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK.

c) Guna memperkirakan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif maka dilakukan perhitungan kebutuhannya dengan asumsi bahwa untuk Kabupaten / Kota untuk 1 orang per 50.000 penduduk dibutuhkan 5.100 orang PFM untuk jumlah penduduk 255 juta lebih di tahun 2015.

5) Menyusun dan menetapkan perhitungan formasi jabatan.

a) Dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK.

b) Guna memperkirakan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif maka dilakukan perhitungan kebutuhannya dengan asumsi bahwa untuk Kabupaten / Kota untuk 1 orang per 50.000 penduduk dibutuhkan 5.100 orang PFM untuk jumlah penduduk 255 juta lebih di tahun 2015.

c) Sekretaris Utama Badan POM melalui suratnya menyampaikan surat kepada Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat KP.01.02.1.24.12.15.5400 tanggal 10 Desember 2015 perihal Usulan Prioritas Penambahan Formasi PNS Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- -

6) Melakukan review proyeksi kebutuhan 5 tahun.

Untuk melakukan review proyeksi kebutuhan 5 tahun maka dilakukan review perhitungan Analisis Beban Kerja oleh unit kerja melalui surat Kepala Biro Umum Nomor KP.03.01.243.04.16.04433 tanggal 4 Mei 2016 perihal Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja.

- -

7) Menyusun Pedoman Redistribusi Pegawai dan Mutasi Rotasi pegawai.

a) Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan POM Nomor KP.01.02.2.24.05.15.03166 Tahun 2015 tentang Proyeksi Kebutuhan dan rencana Redistribusi Pegawai Badan Pengawas

- -

38


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. b) Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.04.1.24.11.15.5209 Tahun 2015 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Proses

penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.

Membangun kerjasama intensif dengan instansi terkait. (kegiatan tahun 2015)

Pada tahun 2016 masih berlaku kebijakan moratorium sehingga tidak ada proses Pengadaan Pegawai, namun Badan POM tetap melakukan koordinasi dan membangun kerjasama secara intensif dengan KemenPANRB dan Badan Kepegawaian Negara terkait formasi dan Pengadaan Pegawai.

1) Menyusun Tim pelaksana dan pedoman penerimaan CASN.

Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor KP.11.1.24.10.15.4720 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2015-2016.

2) Melakukan updating aplikasi CAT ujian TKB.

a) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta.

b) Memasukkan data Bank Soal TKB dalam aplikasi CAT Badan POM dan aplikasi dari KemenPANRB.

Badan POM telah menggunakan aplikasi CAT dalam seleksi TKB yang dibangun sendiri, namun untuk ke depan untuk Seleksi CAT TKB akan dilaksanakan serentak oleh KemenPANRB menggunakan aplikasi CAT yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara. Migrasi data bank soal pada aplikasi yang di bangun oleh Badan Kepegawaian Negara agak rumit.

3) Pelaksanaan rekruitmen CASN secara terbuka, transparan, dan bebas KKN.

a) Sekretaris Utama menyampaikan surat kepada Kementerian PAN & RB Nomor KP.01.02.2.243.05.16.1462 tanggal 30 Mei 2016 perihal Rekruitmen CPNS 2016. Surat ini salah satu untuk melakukan konfirmasi kepastian Pengadaan CPNS untuk tahun 2016..

b) Penyusunan Bank Soal Tes Kompetensi Bidang

Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.

39


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





tahun 2016 telah dilaksanakan bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Bank Soal TKB yang telah disusun, telah dilakukan review bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta.

4) Melakukan evaluasi pelaksanaan rekruitmen.

- Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.

5) Melakukan orientasi CASN dan evaluasi kinerja.

- Masih terdapat kebijakan moratorium. Belum ada kepastian apakah Badan POM menerima formasi dan dapat melakukan Pengadaan CPNS.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.

1) Melakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai.

Sampai dengan Semester I Tahun 2016, telah dilaksanakan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai kepada ± 500 pegawai di Badan POM Pusat dan Balai Besar / Balai POM, dari 1.300 target yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun unit kerja yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai tahun 2016 yaitu: a) Pekanbaru (1-4 Mei 2016). b) Bandar Lampung (15-17 Mei 2016). c) Biro Renkeu, Biro Hukmas, dan Biro KSLN (25-27 Mei 2016). d) Banjarmasin (19-22 Juli 2016). e) Yogyakarta (24-28 Juli 2016). f) Palu (2-4 Agustus 2016).

Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor.

a) Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM. b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor. c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3. d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

2) Melakukan evaluasi dan pengolahan data mapping kompetensi pegawai.

Dari ± 500 yang telah dilakukan Asesmen / Penilaian Kompetensi Pegawai, telah selesai disusun hasil mapping kompetensi pegawai sebanyak 150 laporan individu.

Jumlah Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur di Badan POM masih terbatas (3 orang), sehingga masih melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor dan

a) Merencanakan untuk menambah Assesor SDM Aparatur dari formasi Badan POM. b) Melibatkan Pejabat Struktural untuk menjadi Asesor. c) Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas, akan melibatkan pihak ke-3.

40


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





untuk melakukan Asesmen untuk Pejabat Struktural Eselon III ke atas akan melibatkan pihak ke-3.

d) Melibatkan pihak ke-3 untuk membantu melakukan mapping kompetensi.

3) Melakukan review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

Membuat kajian review Standar Kompetensi Jabatan (Soft Competency).

4) Menyusun Standar Kompetensi Jabatan Teknis (Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengujian, Jabatan Fungsional PFM di bidang Penyusun Standar, dan Jabatan Fungsional PFM di bidang Pengawasan Pre Market).

Dilakukan pembahasan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan untuk semua fungsi.

- -

5) Uji coba pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional yang terkait Kepegawaian.

Pada tahun 2016 telah dilakukan: a) Diklat Jabatan Fungsional Perencana bekerjasama

dengan Bappenas dan Universitas Gadjah Mada. b) Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer

bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik.

- -

6) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (kegiatan tahun 2015)

Telah disusun konsep Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

- -

7) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

Dilakukan pembahasan oleh Tim Penataan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3.

- -

8) Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi melalui

Telah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui: a) Pelatihan Teknis dan Manajemen berdasarkan

Analisis Kebutuhan Diklat.

- -

41


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pelatihan Teknis dan Manajemen.

b) Diklat Kepemimpinan Tingkat 1, 2, 3, dan 4. c) Diklat Prajabatan untuk Gol II dan III. d) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi.

9) Melakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pengembangan Kompetensi Pegawai berbasis kompetensi: a) Rekap Laporan Perencanaan dan Pelaksanaan

Pengembangan Kompetensi). b) Rekapitulasi monitoring dan evaluasi pasca Diklat

(Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Pelayanan Prima).

c) Proposal inovasi pasca Tugas Belajar.

- -

Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka.

Membangun sistem asesmen secara elektronik.

- Belum tersedia anggaran

Menyiapkan data base pegawai yang terintegrasi dengan kompetensi sebagai talent pool.

a) Membangun aplikasi terintegrasi terkait profil Kompetensi dan Kinerja.

b) Pendataan masih sebagian unit.

- -

Menyusun kriteria jabatan secara adil dan transparan.

Kriteria jabatan masih mengacu pada tugas dan fungsi sesuai Keputusan Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

- -

Melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Telah dilakukan seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Hukmas serta Direktur Penilaian OT, SM, dan Kosmetika, Kepala Balai Besar POM di Padang, Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung.

- -

Melakukan Seleksi Terbuka internal untuk Jabatan Administrator.

Dilakukan oleh Baperjakat. - -

Melakukan Review pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan di Badan POM.

- - -

Penetapan Kinerja Individu.

1) Melakukan Review pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2015.

a) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penilaian Prestasi Kerja dan penyusunan template SKP Pejabat Struktural di Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia, dan penyeliaan Pejabat

- -

42


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Fungsional. b) Telah dilakukan review pelaksanaan Penilaian

Prestasi Kerja pegawai Badan POM tahun 2015 oleh Tim Penilai Prestasi Kerja, pada tanggal 23-24 Mei 2016.

2) Review Peraturan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penilaian Prestasi Perja Pegawai Badan POM.

Menunggu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja dan Disiplin ASN

- -

3) Merumuskan dan menetapkan sistem remunerasi berbasis kinerja.

- - -

4) Integrasi aplikasi Penilaian Prestasi Kerja dengan talent pool.

- - -

5) Implementasi management cockpit.

- - -

6) Melakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja. (kegiatan tahun 2015)

Telah dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM.

- -

Penegakan aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku Pegawai.

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja.

a) Telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan POM.

b) Sedang dilakukan revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Kode Etik.

- -

2) Melakukan penegakan disiplin pegawai.

a) Telah dilakukan pembahasan kasus disiplin oleh Tim Komite Disiplin Badan POM, pada tanggal 12 April 2016 dan 2 Juni 2016.

b) Telah dilakukan penegakan disiplin pegawai sejak awal tahun 2016.

- -

43


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





3) Melakukan evaluasi penegakkan disiplin dan kode etik PNS.

Telah dilakukan evaluasi laporan penegakan disiplin dan Kode Etik yang dikirimkan secara berkala oleh unit kerja.

- -

4) Melakukan Review pelaksanaan penegakan disiplin.

Dilakukan review pelaksanaan laporan disiplin yang dikirim dari unit kerja.

- -

5) Internalisasi peraturan terbaru yang terkait dengan kepegawaian.

Telah dilakukan internalisasi peraturan terbaru. - -

6) Melakukan audit manajemen kepegawaian.

Telah dilakukan Audit Manajemen Kepegawaian, yaitu untuk 10 unit kerja (PPOMN, Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM di Kupang, BBPOM di Aceh, BBPOM di Yogyakarta, Balai POM di Jambi, Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Kendari, Balai Besar POM di Banjarmasin).

- -

7) Pemberian reward kepada PNS.

a) Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan untuk masing-masing unit kerja dan diberikan pada acara unjuk kinerja Badan POM tahun 2016 sebanyak 44 orang pada tanggal 4 Februari 2016

b) Pemberian penghargaan bagi pegawai yang membuat inovasi terbaik dan diumumkan secara nasional. Pegawai yang terpilih diberikan piagam penghargaan serta voucer pelatihan dalam negeri. pada tanggal 4 Februari 2016.

c) Pemberian reward kepada pegawai berdasarkan masa kerja pengabdian untuk tahun 2016 (Satyalancana Karya Satya), rencana diberikan pada tanggal 17 Agustus 2016.

- -

8) Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purnabakti.

Pemberian penghargaan dan Pin kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti, pada tanggal 4 Februari 2016.

- -

Pelaksanaan evaluasi jabatan.

1) Review penempatan pegawai dalam jabatan.

a) Telah ditetapkan hasil validasi ulang Nilai dan Kelas Jabatan oleh KemenPANRB dan BKN sebagaimana Surat Menteri PANRB Nomor B/1152/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari 2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan POM.

- -

44


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





b) Dari hasil persetujuan pengajuan Evaluasi Jabatan di lingkungan Badan POM tahun 2015 tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan KemenPANRB di awal tahun 2016, yaitu pada tanggal 3 Maret 2016 di kantor Badan POM, guna pengaplikasian di Badan POM.

c) Review penempatan pegawai dalam jabatan dilakukan di awal tahun guna updating data penempatan pegawai dan penyesuaian pemberian tunjangan kinerja tahun 2016. Hal ini sebagaimana penetapan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM.

d) Telah dilaksanakan Workshop SDM pada tanggal 4-7 April 2016 guna penyamaan persepsi penghitungan Analisis Beban Kerja untuk semua jenjang Jabatan Fungsional, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Pengembangan Jabatan Fungsional, Penyeliaan, dan Penyusunan SKP. Dalam pertemuan ini disampaikan Hasil Evaluasi Jabatan Badan POM dan Sistem Penggajian oleh KemenPANRB.

2) Penyusunan SK Kepala Badan tentang penempatan pegawai dalam jabatan.

Telah diangkat Jabatan Fungsional: a) Analis Kepegawaian, melaui mekanisme Inpassing sebanyak 29 orang. b) Perencana, melalui mekanisme Perpindahan Jabatan sebanyak 18 orang. c) Analis Kebijakan, melalui mekanisme Inpassing sebanyak 2 orang. Telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan POM Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.24.01.16.0041 Tahun 2016 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan POM.

- -

3) Evaluasi penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

Telah dilakukan evaluasi usulan penempatan pegawai dalam jabatan secara bertahap.

- -

45


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





4) Menyusun Pedoman Penempatan dalam Jabatan.

Pedoman Penempatan dalam Jabatan untuk tahun 2016 saat ini sedang disusun.

- -

5) Internalisasi pedoman penempatan dalam jabatan.

Pedoman Penempatan dalam jabatan belum ditetapkan.

-

Sistem informasi kepegawaian.

Melakukan penguatan sistem layanan kepegawaian berbasis TIK.

- -

1) Implementasi aplikasi SIASN dan Cuti Online untuk seluruh pegawai di Badan POM.

Sudah dilakukan implementasi pemanfaatan aplikasi SIASN dan Cuti Online untuk seluruh pegawai di Badan POM.

- -

2) Melakukan updating data pegawai.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan data pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.

3) Penerapan aplikasi Cuti Online secara penuh di pusat.

a) Pemanfaatan cuti online untuk seluruh Balai Besar / Balai POM sudah disosialisasikan pada saat Workshop SDM.

b) Pengajuan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit sudah menggunakan e-cuti online.

- -

4) Mengembangkan aplikasi cuti online untuk Balai Besar / Balai POM.

a) Telah dilakukan sosialisasi pemanfaatan cuti online di workshop SDM, dan dalam kegiatan pembinaan kepagawaian di Balai Besar / Balai POM.

b) Pengajuan Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, dan Cuti Sakit sudah menggunakan e-cuti online.

- -

5) Penerapanan aplikasi penyusunan dan penilaian prestasi kerja secara penuh di pusat.

Telah disosialisasikan dan dimanfaatankan oleh sebagian unit kerja di Pusat dan Balai Besar / Balai POM dalam penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara elektronik melalui aplikasi SIASN.

- -

6) Pengembangan aplikasi penilaian prestasi untuk Balai Besar / Balai POM.

Telah disosialisasikan dan dimanfaatankan oleh sebagian unit kerja di Pusat dan Balai Besar / Balai POM dalam penyampaian SKP secara elektronik melalui aplikasi SIASN.

- -

46


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





7) Internalisasi penggunaan aplikasi terkait kepegawaian.

Telah dilakukan pertemuan dengan pegawai Tata Usaha / Tata Operasional di Kedeputian 1, 2, dan 3, serta Kesektamaan, dan Kepala Badan POM dalam rangka pemanfaatan aplikasi cuti online dan SIASN.

- -

8) Melakukan pemeliharaan sistem aplikasi kepegawaian.

Terus dilakukan pemutakhiran data pegawai terkait dengan pensiun, meninggal, penyesuaian gelar, dsb.

- -

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan

Persentase rancangan yang dilakukan konsultasi publik

a. Melaksanakan pengkajian dan penyusunan rancangan teknis dengan mengundang tim ahli (Bila perlu)

Target Tahun 2016: 20 Rancangan dari 20 Rancangan Peraturan yang direncanakan di tahun 2016 telah dilakukan pengkajian dengan melibatkan tim ahli

- -

b. Melakukan pertemuan konsultasi publik dalam setiap proses penyusunan peraturan

Target Tahun 2016: 20 Rancangan Peraturan Kepala Badan POM telah dikonsultasi publik oleh Unit Teknis

- -

c. Pengunggahan ke subsite jdih.pom.go.id/pengiriman rancangan peraturan ke stakeholder

20 rancangan peraturan Kepala Badan POM, telah dikirimkan kepada stakeholder pada saat konsultasi publik,

- -

2. Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-undangan yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

Menurunnya peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih, tidak harmonis dan tidak berpihak pada publik

melaksanakan Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan setiap 1 tahun sekali yang sedang diberlakukan

telah dilakukan evaluasi peraturan yang tumpang tindih seperti data pemetaan terlampir

- -

melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain

telah dilakukan proses revisi terhadap peraturan yang tumpang tindih, disharmonis. (proses dilanjutkan ditahun 2016)

- -

Melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan

telah dilakukan deregulasi dalam pelayanan SKI yaitu dengan merevisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 tahun 2013 dan Poeraturan Kepala Badan POM Nomor 28 tahun 2013 menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2015

- -

47


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan baik internal maupun eksternal atau stakeholder

telah dilaksanakan sosialisasi melalui subsite JDIH dan Pertemuan

- -

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre Market

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- Standar Pelayanan Budaya Pelayanan Prima

- Pengelolaan Pengaduan

- Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

- Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

- Jumlah inovasi pelayanan

- Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan public

- Indeks integritas pelayanan publik

- Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

- Tindak lanjut pengaduan pelayanan publik

Melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

- Direktorat Penilaian Keamaman Pangan telah melaksanakan survey kepuasan pelanggan melalui pihak ketiga dengan capaian indeks kepuasan pelanggan untuk layanane-registration sebesar 77,42 dan indeks kepuasan pelanggan untuk layanan manual sebesar 78,73 (skala 0 - 100), dengan kategori baik. Indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI pada tahun 2015 dengan nilai 73,23 (skala 0 – 100) dengan kategori baik (Dit. PKP)

- Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan POM RI memperoleh nilai IKM pada 2014 64,76 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 70,21.

- Hasil Survei IKM terhadap pelayanan publik pada Direktorat Penilaian OT, SM, dam Kosmetik memperoleh hasil sebagai berikut : Subdit Penilaian Produk I : 71,81 (baik) Subdit Penilaian Produk II : 73,80 (baik)

- Survei IKM yang dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan nomor kontrak PR.01.04.41.411.05.16.0044 yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei sampai dengan 28 Agustus 2016

- -

Evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat

Melakukan evaluasi keluhan/saran/masukan dan penetapan CAPA berdasarkan hasil survei IKM tahun 2015

-

-

Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat

Telah dilakukan beberapa perbaikan terkait hasil evaluasi survey kepuasan pelanggan tahun 2015, antara lain : - peningkatan kemampuan evaluator melalui

pelatihan secara berkelanjutan

48


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





- keseragaman pemahaman/persepsi petugas melalui kegiatan pencerahan rutin, dan dokumentasi kebijakan terkait penilaian pendaftaran pangan

- peningkatan penyediaan akses pengaduan/saran/masukan melalui beberapa media

- Informasi pengumuman pelayanan melalui sistem e-registration, dan website BPOM

- layanan fasilitator pendaftaran pangan olahan di beberapa balai di daerah.

- Peningkatan kompetensi teknis evaluator pangan - Peningkatan soft competency dalam rangka

pelayanan prima - Peningkatan fasilitas sarana dan

prasarana.(charging box dan sistem antrian, papan pengumuman elektronik, kiosk)

- Penyempurnaan sistem e-registration - Peningkatan kompetensi pelaku usaha melalui

bimbingan teknis, coaching clinic - Keseragaman pemahaman/persamaan persepsi

evaluator melalui pencerahan rutin. - penambahan jumlah evaluator sebanyak 20 orang

Hasil survey terintegrasi dalam subsite RB BPOM

Hasil survey kepuasan pelanggan telah diintegrasikan dalam subsite Dit. Penilaian Keamanan Pangan dengan alamat url http://registrasipangan.pom.go.id

Hasil survey IKM mandiri akan di integrasikan ke dalam sub site RB BPOM pada awal agustus 2016

- -

Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran

produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran

konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration dan

subsite direktorat penilaian keamanan pangan - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen

(ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon,

- Keluhan yang disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi.

- Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan data diri sehingga sulit untuk menindak lanjuti

- Beberapa keluhan

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran agar pelapor mencantumkan keluhan secara spesifik

- Mencantumkan catatan pengaduan pada kotak saran agar pelapor mencantumkan identitas diri, dimana identitas pelapor akan dirahasiakan dan tidak berpengaruh pada proses

http://registrasipangan.pom.go.id/

49


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





sms, fax). - kotak saran di ruang pelayanan OT, SM dan Kos - Konsultasi langsung di ruang pelayanan OT, SM

dan Kos

tidak terkait langsung dengan Dit.Lai OT, SM dan Kos sehingga memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak lain seperti pengaduan mengenai sarana dan prasarana

pendaftaran

Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Pengaduan pelayanan dikelola melalui media : - email, - kotak saran di ruang pelayanan pendaftaran

produk pangan, - telepon, - konsultasi tatap muka (dengan pendaftaran

konsultasi via sms), dan - kontak kami melalui sistem e-registration dan

subsite direktorat penilaian keamanan pangan - melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen

(ULPK) BPOM (via website, sosial media, telepon, sms, fax).

- Keluhan yg disampaikan tidak spesifik, sehingga sulit untuk diatasi

- Mencantumkan catatan pada form pengaduan (baik pada kotak saran atau subsite) : agar pelapor dapat mencantumkan keluhan secara spesifik.

b. Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

Public Service Index

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik.

Keseluruhan pengaduan layanan Aplikasi e-Registrasi Obat (AeRO) sebanyak 57 pengaduan telah ditindaklanjuti. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menindaklanjuti 79 pengaduan pelayanan publik, Membuka ruang pastisipasi publik melalui citizen charter seperti konsultasi publik draft Perka BPOM terkait pelayanan publik di website BPOM (JDIH, e-reg dll)

Beberapa pelapor menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas sehingga tidak dapat dilakukan pendataan.

Penyempurnaan media pengaduan layanan.

Evaluasi pengelolaan pengaduan.

Telah dilakukan evaluasi pengelolaan pengaduan layanan AeRO yaitu dengan menyampaikan tindak lanjut kepada pendaftar yang bersangkutan.

Pengaduan via kotak saran seringkali tidak mencantumkan identitas secara jelas sehingga tidak dapat dikonfirmasi kepada pelapor.

Telah ditunjuk 4 orang petugas pengelola pengaduan pelayanan publik (duty manager).

50


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat.

Jangka waktu untuk tindak lanjut terhadap pengaduan layanan AeRO adalah 5 hari kerja. Keseluruhan pengaduan telah ditindaklanjuti dalam waktu kurang dari 5 hari kerja.

- -

Pengembangan inovasi pelayanan antara lain INARAC, INRASFF, FSCH, FSMD online dll.

Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektronik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

- Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem e-registration.

- Pembuatan sistem restrukturisasi ASROT - Pembuatan e-payment OT, SM - Pengembangan aplikasi bahan baku aktif dan

tambahan OT dan SM - Upgrade sistem hardware server ASROT dan

Notifikasi - Penyeragaman sistem pembayaran notifikasi

kosmetik - Pengembangan data base bahan baku kosmetik - Pengembangan dan pemeliharaan server dan

aplikasi sistem di Dit Lai OT, SM dan Kos

dalam proses pengadaan yang akan diselesaikan pada bulan November 2016

A. Quick Wins a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Jumlah inovasi pelayanan

Penilaian Berkas Pendaftaran Produk Pangan yang diselesaikan

Penilaian Pendaftaran berbasis resiko yang telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Badan Nomor 12 Tahun 2016 Penerapan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi administratif (punishment) bagi perusahaan dalam rangka pendaftaran pangan olahan secara elektronik.

-

51


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) dari 20 HK menjadi 5 HK

Percepatan penyelesaian CPP akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-CPP.

Namun hingga saat ini aplikasi tersebut masih dalam tahap uji coba, sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal.

Telah dilakukan uji coba aplikasi e-CPP dengan 5 - 10 pendaftar. Saat ini sedang dilakukan evaluasi berdasarkan masukan – masukan dari pendaftar dengan konsultan aplikasi.

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Perkuatan Sistem Pengawasan Post Market

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penguatan kelembagaan a. Implementasi UU Pelayanan Publik b. Pemanfaatan ICT c. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan d. Budaya pelayanan

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

- Standar Pelayanan

- Budaya Pelayanan Prima




Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Melaksanakan kebijakan survey kepuasan mesyarakat secara berkala

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menggunakan aplikasi satisfaction survey dimana pelanggan dapat langsung memberikan penilaian setelah mendapatkan pelayanan dari petugas. Selain itu, telah dilaksanakan pula survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik dengan jumlah 30 responden eksternal (pengguna layanan).

PPOMN melakukan pengadaan peralatan dan program komputer secara bertahap mulai dari penyiapan istrumen (misal: HPLC) dan peralatan lainnya belum terlaksana

Sebagian besar anggaran diblokir untuk efisiensi

Mengupayakan sistem pelaporan secara elektronik dengan anggaran yang tersisa

1. Survey kepuasan masyarakat di Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah dilaksanakan oleh Inspektorat pada Mei 2016.

2. Suvey kepuasan masyarakat secara mandiri di Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang akan dilakukan oleh pihak ke-3 belum terlaksana

3. Survey kepuasan masyarakat juga dilakukan melalui survey langsung menggunakan alat aplikasi kepuasan pelanggan

- 1. - 2. direncanakan diselenggarakan pada Oktober 2016

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT akan melakukan Kepuasan Pelanggan (stakeholder/IF) secara mandiri menggunakan kuesioner yang diisi secara online pada akhir tahun 2016.

- -

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang disurvei terkait Indeks Kepuasan Masyarakat periode tahun 2016

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT Responden yang diambil adalah yang datang ke Badan POM di mana responden tersebut

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT Diusulkan kepada Inspektorat untuk mengirimkan survei kepuasan masyarakat melalui email atau surat

52


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





adalah pelaku usaha sebagai responden yang memiliki masalah sehingga hasilnya tidak mewakili populasi

Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan evaluasi terhadap Survey kepuasan pelanggan secara mandiri secara berkala. Hasil survey pelayanan publik tentang persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik telah dilaporkan kepada Inspektorat BPOM pada bulan April 2016.

- Hasil survey Inspektorat belum disampaikan ke Dit. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

- Survey dengan aplikasi kepuasan pelanggan dilakukan evaluasi setiap bulan

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi survey dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan mutu pelayanan Direktorat

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT terhadap survei yang dilakukan secara internal maupun oleh Inspektorat Badan POM mendapat kategori B.

2. Peningkatan mutu pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus baik terkait proses pelayanan, kinerja petugas maupun peningkatan fasilitas pelayanan.

3. Perlu tindak lanjut yang nyata untuk memperbaiki pelayanan di Ditwasprod PT dan PKRT

Direktorat Pengawasan NAPZA Diterbitkannya Perka Badan POM No. 20 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perka Badan POM No. 32 tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) dalam rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi. Perubahannya yaitu

Direktorat Pengawasan NAPZA Belum disusun Instruksi Kerja (IK) yang mengakomodir implementasi Perka Badan POM No. 20 tahun

Direktorat Pengawasan NAPZA Menyusun Instruksi Kerja (IK) Pengawasan Kegiatan Impor - Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

53


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





percepatan timeline penyelesaian AHP dari 8 HK menjadi 4 HK.

2016.

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melanjutkan pengembangan Aplikasi Sertifikasi CDOB untuk pengajuan sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik secara online bagi Pedagang Besar Farmasi/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi

'-Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT belum memiliki server untuk Aplikasi Sertifikasi CDOB - Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT sedang melakukan revisi Daftar Periksa Sertifikasi CDOB untuk digunakan dalam Aplikasi Sertifikasi CDOB

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan pengadaan server tahun 2016

- Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melakukan penyelesaian revisi daftar periksa sertifikasi CDOB

Pengembangan inovasi pelayanan

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Prioritas. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakan implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment). Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakanimplementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIk) secara online. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

- -

54


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi survey kepuasan pelanggan seperti tersedia informasi mengenai prosedur, persyaratan dan timeline pelayanan melalui leaflet dan banner.

Untuk tindaklanjut yang merupakan kewenangan unit lain tidak dapat ditentukan batas waktu penyelesaian (mis: sarana-prasarana dan penambahan SDM teknis)

'- Berkoordinasi dengan Unit terkait - Menetapkan batas waktu penyelesaian

1. Tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat menunggu hasil survey dari Inspektorat

2. Telah dilakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu : a. melaksanakan pelatihan Bahasa Inggris dan

pelatihan British Retail Consortium (BRC) bagi evaluator

b. Peningkatan pelayanan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang dilakukan secara online dengan bekerjasama dengan PIOM, telah sampai pada tahapan uji coba terbatas terhadap 10 eksportir

3. Membuat jadwal pemakaian seragam bagi petugas layanan publik sebagai identitas petugas layanan publik

2.b. Perka SKE Online masih belum final

2.b. Perlu dilakukannya finalisasi terhadap Perka yang masih belum final

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan perbaikan terhadap hasil survey sesuai hasil evaluasi antara lain: a. Peningkatan kompetensi personil secara

berkesinambungan, a.l: coaching, Pelatihan CPOB b. Penyusunan draft Surat Edaran dalam rangka

Penyederhanaan Persetujuan Permohonan RIP. c. Pengembangan e-tracking system d. Penambahan sarana pelayanan publik (kursi

ruang tunggu di gedung E lantai 3)

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat secara berkala

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT tidak dapat memenuhi semua keluhan karena keluhan yang disampaikan tidak sesuai dengan standar

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menindaklanjuti keluhan yang sesuai dengan standar pelayanan publik Badan POM

55


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





pelayanan publik Badan POM misalnya permintaan konsultasi di luar jam pelayanan


Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK yang telah diupload adalah hasil survey ekstenal tahun 2015. Survey eksternal 2016 akan dilaksanakan pada semester II 2016.

Hasil survei kepuasan masyarakat sudah diintegrasikan dalam subsite RB Badan POM


Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menyiapkan email [email protected] sebagai wadah tanya-jawab/keluhan, untuk memudahkan pengguna layanan.

Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

Berkoordinasi dengan PIOM

Media pengaduan telah disempurnakan dengan alat aplikasi survey kepuasan pelanggan

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT menyediakan kotak saran, konsultasi langsung maupun via telepon dan telah menyediakan email [email protected] dan [email protected] untuk memudahkan penyampaian keluhan/konsultasi terkait permasalahan layanan publik serta bertujuan untuk mengurangi tatap muka dengan pelanggan.

Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

Berkoordinasi dengan PIOM


PIOM telah menyelesaikan Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

Menyediakan media untuk pengaduan pelayanan publik yaitu : 1) Media pengaduan pelayanan publik online telah

dilakukan melalui komputer (email). 2) Memfasilitasi petugas layanan publik untuk

ekspor dan impor (help desk) di Tanjung Priok.

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut menggunakan aplikasi terintegrasi antara contact center dengan sistem pelaporan layanan pengaduan

Hak akses dibatasi hanya untuk 1 orang dalam tiap direktorat

Mengusulkan penambahan hak akses

56


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





konsumen melalui sistem online berbasis web (milik ULPK) untuk penanganan pengaduan yang terkait tupoksi Direktorat.

1) Pengembangan SKE Online, implementasi terbatas untuk 10 eksportir pangan

2) Implementasi SIPT Modul Lab Rujukan dan Unggulan

3) Layanan Helpdesk/ Personel SKI di Gedung C, PTSP BKPM, SKI di Tj Priuk

4) Pengembangan aplikasi ECD (Eksport Consultation Desk) pada tahap perancangan master data

5) Pengembangan ISRM tahap assessment integrasi aplikasi Badan POM dan Bea Cukai

1. Perka SKE Online masih belum final

2. Perka pemberlakuan SIPT belum final

3. Kurangnya personel 4. ECD masih dalam

tahap pengembangan

1. Perlu dilakukannya finalisasi terhadap Perka yang masih belum final.

2. Penambahan personil helpdesk SKI/ rotasi petugas helpdesk

Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan publik

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah menindaklanjuti dan merekapitulasi pengaduan yang diterima.

- -

Menunjuk petugas sebagai tim koordinasi layanan publik di ULPK Badan POM yang bertugas memonitor, menindaklanjuti, merekapitulasi dan mengevaluasi pengaduan yang diterima baik secara langsung melalui surat, email, telepon maupun melalui aplikasi Simpel LPK

- -

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah memonitoring dan menindaklanjuti pengaduan/pemberian informasi melalui Simpel LPK.

- -

Evaluasi pengelolaan pengaduan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan Rapat Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester. Pada tahun 2015, telah dilakukan sebanyak 2 kali rapat evaluasi keluhan pelanggan yakni pada tanggal 28 April 2016 dan 18 Juli 2016.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, yaitu : - Beberapa Kementerian yang mengeluarkan Peraturan terkait importasi pada tahun 2015 belum harmonis dengan Perka Importasi Badan POM RI. - Dibentuknya Pelayanan terpadu satu pintu dibeberapa provinsi,

1. Rencana aksi dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK, adalah: - Pada tahun 2016 akan dilakukan Bimtek Penerbitan SKI/SKE bagi Petugas dalam rangka peningkatan pelayanan publik. - Pada tahun 2016 akan dilakukan Forum Komunikasi Lintas Sektor di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi di Bidang Obat Tradisional

57


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





tidak harmonis dengan peraturan perijinan yang telah ada.

Evaluasi keluhan pelanggan layanan publik dilakukan secara berkala.

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT telah melakukan evaluasi keluhan pelanggan layanan publik secara periodik trisemester.

- -

Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat

Secara umum respon sesuai dengan timeline. Respon pengaduan dilakukan secara berjenjang dari evaluator/staf hingga pejabat struktural.

- -

Segera memberikan respon sesuai timeline apabila menerima pengaduan

- -

Peningkatan Soft competency dalam upaya penerapan pelayanan prima

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, KOS dan PK telah melakukan upaya peningkatan penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan pelatihan ataupun mengikutsertakan evaluator dan SDM teknisnya dalam beberapa pelatihan, yakni : - Bimtek CPKB dalam rangka Pelayanan Publik bagi

Petugas Daerah 15-18 Maret 2016 - Bimtek Penerapan CPOTB dalam rangka

Peningkatan Mutu Produk bagi IOT dan UMKM OT 21-23 Maret 2016 dan 19-21 April 2016

- Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 27 Januari 2016 (3 orang)

- Pelatihan ISPE bagi Petugas Sub Dit Sertifikasi 20 -21 Juni 2016 (3 orang)

- Pelatihan CPOTB Dasar 15-19 Februari 2016 (5 orang)

- Pelatihan CPOTB Topik Khusus 24-26 Februari 2016 (1 orang)

- Peningkatan Kompetensi SDM dalam rangka Implementasi RB 22-23 April 2016

- -

Mengikutsertakan petugas pelayanan publik dalam pelatihan Bahasa Inggris dan pelatihan British Retail Consortium (BRC)

- -

Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT telah melakukan upaya peningkatan soft competency

- -

58


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





penerapan pelayanan prima dengan melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komunikasi Pelayanan Publik pada 10 Oktober 2015 bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Direktorat

Peningkatan kemudahan akses informasi terkait pelayanan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah membuat leaflet dan banner yang memuat informasi mengenai sertifikasi CPKB/CPOTB, pelayanan importasi dan biaya pelayanan.

- -

Peningkatan kemudahan akses informasi pelayanan dengan fasilitas email, telepon/faks sebagai wadah untuk merespon pertanyaan, menangani keluhan atau pengaduan pelanggan yang dimaksudkan juga untuk mengurangi tatap muka

- -

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT membuka layanan informasi dan konsultasi setiap hari kerja di Gedung B lantai 4 (Gedung Pelayanan Publik) dan Gedung E lantai 3 (Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT)

- -

Pengembangan Sistem reward and punishment bagi petugas pelayanan

- - -

Pengembangan sistem kompensasi bagi penerima layanan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan kompensasi bagi pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan kurang memuaskan

- -

Pengembangan inovasi pelayanan, antara lain Pusat Kewaspadaan

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK saat ini dalam hal pengajuan permohonan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SKI Riset/Pameran/Registrasi melalui email untuk mempermudah pelaku usaha.

1. Belum ada harmonisasi aplikasi elektronisasi SKE di Badan POM.

2. Email berupa website umum, sehingga dalam pengamanan data masih diragukan.

1. PIOM sedang menyusun aplikasi elektronisasi untuk SKE di Badan POM. Saat ini, baru Dit. Insert Pangan yang sudah menerapkan SKE secara online.

2. Berkoordinasi dengan PIOM

Direktorat Pengawasan Produksi PT dan PKRT saat ini bersama PIOM sedang mengembangkan sistem aplikasi untuk pengajuan Sertifikasi CPOB secara online. Saat ini dalam tahap pemaparan model aplikasi, konfirmasi elemen data, konfirmasi output dan pembuatan.

- -

59


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT ikut melaksanakan sosialisasi/internalisasi/implementasi Revisi Perka 27 dan 28 tahun 2013 tentang Pemasukan Produk dan Bahan Obat dan Makanan. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengimplementasikan sistem elektronik online pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Prioritas. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakan implementasi sistem pembayaran PNBP SKI secara online (e-payment). Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT melaksanakanimplementasi dan pemeliharaan Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan Obat (SiAPIk) secara online. Direktorat Pengawasan Distribusi PT dan PKRT mengembangkan sistem elektronik online pelayanan publik sertifikasi CDOB (Sistem Informasi Sertifikasi CDOB). Sistem ini mampu mengolah data sesuai bisnis proses sertifikasi serta melakukan manajemen data hasil sertifikasi CDOB. Dengan pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah proses penilaian, pengolahan data, pembuatan laporan, koneksi data, mempercepat interaksi antara publik dengan penyelenggara pelayanan publik serta target kinerja yang dilihat dari pemenuhan timeline dapat dinilai dan terpantau di setiap tahapan.

- -

Pengembangan dan penyempurnaan sistem elektonik (antara lain simplifikasi dan notifikasi) pelayanan publik

Untuk pelayanan SKI dengan aplikasi e-bpom telah dikembangan dan disempurnakan dengan penambahan kebijakan pelayanan prioritas dan sistem pembayaran otomatis (e-payment).

- -

Pembangunan sistem pembelajaran online dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja pelayan publik seperti e-learning

60


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pusat Kewaspadaan dan Penanggulangan Obat dan Makanan

A. Quick Wins a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Biaya pendaftaran pangan untuk Industri skala mikro senilai 50 % dari PNBP normal

b. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Jumlah inovasi pelayanan

Percepatan penyelesaian CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) dari 20 HK menjadi 5 HK.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah menetapkan timeline penyelesaian CPP adalah 3 HK

- -

SKI priotitas bagi importir/distributor OT, Kosmetik dan SK

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kos dan PK telah memberikan pelayanan prioritas kepada 38 importir sesuai dengan SK Deputi II No. HK.05.03.433.10.15.9199 Tahun 2015 ddengan periode November 2015-30 April 2016. Setelah 6 bulan, importir yang memperoleh pelayanan prioritas dievaluasi. Sesuai SK Deputi II No. HK.05.03.433.04.16.4262 Tahun 2016 terdapat 57 importir yang memperoleh pelayanan prioritas untuk periode 1 Mei 2016 - 31 Oktober 2016.

- -

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim pelaksana Bidang Promosi dan Komunikasi Reformasi Birokrasi


a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik:

- Standar Pelayanan (1)

- Budaya Pelayanan Prima (1)

- Pengelolaan Pengaduan (1,5)


- Hasil survey kepuasan masyarakat


- Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik

- Indeks Integritas Pelayanan Publik

- Persentase tingkat

1. Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

- - -

2. Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

- - -

3. Pengembangan inovasi pelayanan

- - -

4. Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

- - -

61


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





(1,5) - Pemanfaatan

Teknologi Informasi (1)

kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik


5. Hasil survey terintegrasi

dalam subsite RB BPOM

Hasil survey telah di sosialisasikan ke dalam subsite RB

- -

6. Penyempurnaan media pengaduan pelayanan

- - -

7. Pengembangan media pengaduan pelayanan publik online

1. Pengembangan subsite RB versi Bahasa Inggris 2. Website Badan POM dikembangkan menjadi lebih

komunikatif dan informatif-

1. Proses terjemahan ke bahasa Inggris memerlukan waktu yang lama

2. Masih ada yang belum diterjemahkan karena keterbatasan SDM

1. Uploading versi Bahasa Inggris subsite RB Agustus 2016

2. Merekrut petugas translate Bahasa Inggris terkait

PELAYANAN PUBLIK Sub Tim Pelaksana Bidang Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat


a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik - Standar

Pelayanan - Budaya

Pelayanan Prima




- Hasil survey kepuasan masyarakat


- Hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik

- Indeks Integritas Pelayanan Publik

- Persentase tingkat kepatuhan K/L/P dalam pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik


Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Telah dilakukan Evaluasi Kepuasan Konsumen ULPK dan CC setiap tahun oleh pihak ketiga. Data survei Tahun 2015 yaitu - IKM ULPK Nasional 4,70, Kategori Sangat baik

(dari skala 1-6) - IKM ULPK Pusat 4,25, Kategori Baik (dari skala 1-

6) - IKM CC 4,36, Kategori Baik (dari skala 1-6)

- -

Evaluasi kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala

Terdapat rekomendasi dari hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015: 1) Perbaikan Papan nama untuk kemudahan

petunjuk akses ke ruangan ULPK 2) Mengoptimalkan keragaman sarana akses ULPK

BPOM 3) Meningkatkan efektivitas cara penyampaian

dengan metode yang mudah dimengerti. 4) Menerapkan standar pelayanan minimum

diseluruh Balai Besar POM dan Balai POM 5) Mengoptimalkan ketersediaan data layanan

berupa FAQ, akses database dan data informasi pendukung di ruang pelayanan, telah dianggarkan dalam usulan kegiatan tahun 2017 ( pengadaan KIOSK)

6) Membuat buku saku dan mengupdate buku saku pegangan petugas ULPK BPOM per periode

7) Menguji kemampuan petugas ULPK BPOM per-

- -

62


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





periode Tindak lanjut terhadap

seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala

- Telah diterbitkan SK Kepala Badan POM No. HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ULPK di Lingkungan Badan POM.

- Telah dilakukan program peningkatan kompetensi dalam kegiatan Koordinasi dan Diseminasi di Bidang Hukum dan Kehumasan

- Telah direncanakan program peningkatan kompetensi secara individu pada tahun 2016.

- Telah dilakukan KIE langsung kepada masyarakat di 5 lokasi wilayah Jakarta pada tahun 2016 dan promosi di berbagai media melalui program kehumasan.

- Telah dianggarkan untuk melengkapi sarana prasarana layanan pengaduan dan informasi konsumen dalam usulan kegiatan tahun 2017


Data hasil evaluasi kepuasan konsumen tahun 2015 telah di up date dalam subwebsite ulpk.pom.go.id


- Optimalisasi operasional layanan pengaduan dan informasi konsumen ULPK dan Contact Center melalui telefon, SMS, faksimili, surat, email, media sosial, dan datang langsung.

- Data Jumlah Layanan Pengaduan dan Informasi Konsumen yang ditindaklanjuti (ULPK Pusat dan CC) Januari-Juni Tahun 2016 sebanyak 6.916 layanan dari target 9000 layanan (capaian 76,84%), dengan rincian sebagai berikut:

- Datang langsung: 183 - Telefon: 5020 - SMS: 619 - Faksimili: 0 - Surat: 7 - email: 881 - media sosial: 206


1) Update website Badan POM yang lebih informatif dan komunikatif Update website Badan POM yang lebih informatif dan komunikatif dengsn penambahan hot issue terkait vaksin, hati2 obat online, seleksi terbuka,

1. -

1.-

63


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





paket kebijakan ekonomi. 2) Sedang dilakukan proses pengembangan subsite

RB dalam versi bahasa inggris

2. Proses translate ke

versi bahasa inggris memerlukan proses bolak balik yang membutuhkan waktu yang cukup lama

2. Menyusun prosedur translate yang disepakati oleh penyedia jasa dan BPOM

a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

a. Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan

- Survei tingkat pengetahuan masyarakat

Koordinasi dengan pelaksana Survei Index Kepuasan Masyarakat yang dilakukan PROM. Melakukan pengembangan teknik survei dan kajian survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

Anggaran terbatas untuk melakukan survei yang dapat memotret tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia.

'Mengembangkan survei berbasis web yang dilakukan secara online

- Intervensi kepada masyarakat

Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat: a. Secara Langsung: Penyuluhan dan Pameran

Telah dilakukan KIE langsung di bidang Obat dan Makanan serta promosi Contact Center HaloBPOM1500533kepada masyarakat sebanyak 8 lokasi di wilayah jakarta pada tahun 2016

b. Secara tidak langsung/melalui media: penyebaran

informasi Obat dan Makanan melalui media cetak, elektronik, online, media sosial, dan sarana transportasi umum.

Masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media karena keterbatasan anggaran

Meningkatkan pemanfaatan peluang penyebaran informasi Obat dan Makanan di berbagai media yang tidak berbayar

b. Perubahan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat /bermanfaat, bermutu

b. Meningkatnya indeks perilaku masyarakat

Perluasan cakupan Gerakan Keamanan Pangan Desa/ Kelurahan (200 desa)

Terbentuk 200 desa Program pengawalan desa belum optimal dilakukan

Program pengawalan desa digiatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan program keamanan pangan di desa melalui pemerintah desa

Monev POKJANAS Penanggulangan OT mengandung BKO

'Belum dilakukan dikarenakan rencana kegiatan pada semester 2 tahun 2016

- -

- Perubahan nama GNWOMI menjadi GNPOPA (Gerakan Nasional Peduli Obat dan

Terbentuknya dukungan dari para stakeholder (GPFI, IPMG, GP Jamu, GAPOTA, APSKI, APLI, Perkosmi, GP Koskemindo, PPAK, Aprindo dan GAPMMI) dalam bentuk komitmen

- Dukungan aktif stakeholder belum optimal

- Ukuran pencapaian

- Pembuatan SK GNPOPA - Peningkatan pendekatan/

advokasi untuk mendapatkan dukungan para stakeholder

64


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





Pangan Aman - Pembuatan buku

pedoman GNPOPA dan Materi KIE per segmen (Anak-anak, remaja dan Dewasa) '

- Monev GNWOMI

kegiatan terfokus kepada komoditi Obat, sehingga belum sesuai dengan nama programnya (mencakup Obat dan Pangan)

- Diperlukan adanya ukuran-ukuran atau kriteria untuk pemberdayaan terpadu obat dan makanan , perlu aksi bersama untuk mengukur kriteria tersebut Continuous improvement

Bulan Keamanan Pangan Nasional

Bulan Keamanan Pangan nasional tahun 2016 telah dilakukan dan pedoman Bulan Keamanan Pangan Nasional telah disusun dalam bentuk PerKa Badan no 25 tahun 2015

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Keamanan Pangan di tingkat daerah belum optimal dilakukan.

Sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan Bulan Keamanan Pangan di setiap daerah diperkuat pelaksanaannya

The Power of Obat Asli Indonesia (Jumlah UMKM yang diintervensi 40 UMKM/tahun)

1) Pendampingan teknis di Yogyakarta, Banyuwangi pada UMKM OT

1. Tingkat pengetahuan peserta sangat beragam sehingga mempengaruhi penyerapan materi pembelajaran

2) Telah terseleksi UMKM OT sebanyak 24 sarana untuk direkomendasikan kepada K/L terkait yang membidangi pendanaan, kewirausahaan ,dan perniagaan

2. Tingkat pengetahuan peserta yang beragam dari satu daerah ke daerah lainnya menyebabkan tidak dapat ditentukannya kuota UMKM yang perlu diintervensi

3. Rekomendasi dilakukan berdasarkan evaluasi pembelajaran

Pengelompokan peserta berdasarkan tingkat pengetahuan

Penambahan kader/fasilitator obat dan makanan (600 kader GKPD)

Kader/fasilitator obat dan makanan telah tercapai 3000 kader GKPD

Komunikasi kader tentang keamanan pangan belum optimal dikarenakan kapasitas kader yang berbeda-beda sesuai tingkat pendidikannya

Penyusunan Modul Keamanan Pangan untuk Kader Desa dengan bahasa yang disesuaikan dengan komunitas desa.

Implementasi pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media sosial (twitter dan FB)

Pesan "best practice" keamanan obat dan makanan di media sosial (twitter dan FB) telah diimplementasikan dengan aksi promosi keamanan obat dan makanan dengan medsos dan teknologi informasi dan membangun komunikasi risiko keamanan obat dan makanan

Membangun komunikasi risiko masih menemui kendala pada koordinasi jejaring antara pemangku kepentingan, komunikator publik

Peningkatan kualitas koordinasi antara pemangku kepentingan, komunikator publik agar pesan yang sampai kepada segmen masyarakat sesuai dengan level pemahaman dan

65


Diharapkan Ukuran

Keberhasilan





sehingga responsifitas belum optimal terhadap setiap kejadian yang ada di masyarakat dan sesuai dengan level pemahaman dan kepentingan setiap segmen masyarakat

kepentingannya secara responsif

I. Quick Wins (Inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat)

Inovasi teknologi pemberdayaan masyarakat

Implementasi Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website

Komunikasi, Edukasi, Informasi berbasis website telah diimplementasikan

- Pengembangan virtual ekosistem IT keamanan obat dan makanan

laporan monev rb badan pom semester i tahun 2016.pdf

Documents