laporan magang 2

40
1 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembelajaran Mata kuliah PKLH Visi Pendidikan Nasional Pembangunan mahasiswa adalah insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yaitu menghasilkan Mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Praktek kerja lapangan hukum (PLKH) merupakan mata kuliah wajib fakultas yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Muatan matakuliah PKLH HKF 400 4 sks (1-3) terdiri atas 1 (satu) sks bersifat teoritik dalam bentuk Pembekalan Program Magang dan pengenalan Praktik Hukum dan 3 (tiga) sks berbentuk kegiatan praktik lapangan, baik berupa Praktik Hukum

Upload: muhammad-firmansyah-sh

Post on 18-Jun-2015

1.946 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: laporan magang 2

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembelajaran Mata kuliah PKLH

Visi Pendidikan Nasional Pembangunan mahasiswa adalah insan Indonesia cerdas

dan kompetitif, yaitu menghasilkan Mahasiswa yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Praktek kerja lapangan hukum (PLKH) merupakan mata kuliah wajib fakultas

yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Muatan

matakuliah PKLH HKF 400 4 sks (1-3) terdiri atas 1 (satu) sks bersifat teoritik

dalam bentuk Pembekalan Program Magang dan pengenalan Praktik Hukum dan

3 (tiga) sks berbentuk kegiatan praktik lapangan, baik berupa Praktik Hukum

yang meliputi praktik Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata dan

pelaksaaan Program Magangn (PM) di tempat magang selama 30 hari kerja dari

hari Senin sampai dengan Jum’at dari tanggal 19 Januari – 27 Februari.

PKLH sebagai mata kuliah yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan

keterampilan setiap mahasiswa fakultas hukum Unila, maka pemilihan dan

penetapan tempat PM diserahkan kepada mahasiswa sesuai degan minat bagian

yang diikutinya, baik di instansi pemerintah maupun di dunia usaha swasta yang

meliputi berbagai bidang pekerjaan dan profesi. Tempat magang diutamakan yang

Page 2: laporan magang 2

2

memiliki bidang pekerjaan atau profesi yang sangat kental dengan nuansa hukum.

Khususnya PM, tempat magang yang dipilih harus mampu memberikan

kesmpatan kepada mahasiswa terlibat dalam pekerjaan di bidang perancangan dan

penerapan hukum.

Metode pembelajaran PKLH mengacu pada Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum

(PTIH) yang memperhatikan kemampuan teoritis dan kemampuan praktis secara

simultan, yang lazim disebut pendidikan atau kurikulum berbasis kompetensi

(KBK). Setiap lulusan Fakultas Hukum Unila mempunyai kompetensi teoritis dan

praktis yang siap berkompetisi di berbagai bidang pekerjaan dan profesi hukum

dalam dunia kerja di instansi pemerintah atau di dunia usaha swasta.

PKLH merupakan salah satu mata kuliah yang mampu mengembangkan hard

skills dan soft skills mahasiswa sekaligus karena kekhasan subtansi materi dan

pembekalan yang dimilikinya. Mahasiswa yang akan mengi,uti mata kuliah

PKLH disyaratkan tela menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib fakultas

lainnnya, artinya mahasiswa telah memiliki pengetahuan teknik sesuai dengan

bidang disiplin keilmuannya (hard skills). Pertimbangannya adalah metakuliah-

matakuliah ini akan dipraktikan dan menjadi tuntutan di dunia kerja. Sementara

itu, mahasiswa harus mampu mengimbangi tuntutan pekerjaan di dunia kerja

yang terkadang lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan dengan

perkembangan teori di kampus. Oleh karena itu, orientasi PKLH, yaitu untuk

mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa melalui praktik

hukum di dinas instansi pemerintah, perusahaan swasta atau LSM yang memiliki

aspek hukum yang kuat. Tentunya keberhasilan mengikuti PKLH juga didukung

Page 3: laporan magang 2

3

oleh semangat dan komitmen (soft skills) yang tinggi selama mengikuti kegiatan

PKLH.

Untuk menjawab kedua persoalan itu, orientasi dan pembelajaran PKLH perlu

dikembangkan melalui metode pembelajaran Mahasiswa bisa belajar atau berlatih

bekerja di instansi pemerintah, di dunia usaha atau LSM. Untuk mendukung

upaya itu tentunya diperlukan pemilihan tempat PKLH yang memiliki kekhasan

pekerjaan di bidang hukum atau sangat bersar nuansa aspek hukumnya.

Pemilihan metode pembelajaran PKLH di dunia praktik kerja merupakan usaha

untuk mewujudkan dua persoalan penting yang menjadi kompetensi lulusan

Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan

sesuai dengan standar nasional (penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), yaitu :

1. Penguasaan reori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku (hukum posistif)

2. Peningkatan kemahiran hukum melalui pengenalan belajar/ berlatih bekerja

dan berpraktik nyata di dunia kerja.

Penguasaan dan peningkatan kedua kompetensi itu lazim disebut sebagai model

Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum yang berbasis kompetensi, yaitu mahasiswa tidak

hanya dituntut menguasai ilmu hukum secara teori, tetapi juga mahir berkarya

menerapkan hukumdalam peristiwa hukum yang sebenarnya secara praktik di

dunia kerja.

Page 4: laporan magang 2

4

PKLH dirancang sebagai kegiatan pembelajaran untuk menigkatkan kemahiran

hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum semester akhir melalui pengenalan

beralatih ata belajar bekerja di dunia kerja sebagai area penerapan dan

fungsionalisasi hukum; mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dalam

praktik; memetakan persoalan hukum; menganalisis persoalan hukum sebagai

instrument penting dalam melayanai kepentingan hukum, melindungi hak, dan

menjamin kepastian hukum.

Melalui metode pembelajaran secara prktik, mahasiswa dilibatkan dalam

menyusun surat hukum dan dokumen hukum’ memahami formalitas, subtansi dan

penerbitan atas surat dan dokumen hukum dalammenjalankan kepentingan

hukum, menjalankan prosedur penerapan hukum; menyusun rancangan hukum;

dokumen hukum dan memorandum hukum; audit hukum; pengambilan

keputusan; perlindungan kepentingan hukum; kepastian hukum; tindakan hukum

dan hubungan hukum dengan pihak lain, serta penyelesaian sengketa hukum.

B. Deskripsi Singkat Tempat Magang

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menurut golongannya adalah Pengadilan

Negeri Kelas I, yang berkedudukan di ibukota Provinsi Lampung, yakni daerah

Tk. I Provinsi Lampung, tanah berasal dan pemberian/hibah dari Gubernur

Lampung, yang penggunaannya diperuntukkan bagi tempat jalannya peradilan.

1. Pembagian Daerah

Page 5: laporan magang 2

5

Pembagian daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di

Teluk Betung meliputi :

1. Kecamatan Tanjungkarang Pusat

2. Kecamatan Tanjungkarang Barat

3. Kecamatan Tanjungkarang Timur

4. Kecamatan Teluk Betung Barat

5. Kecamatan Teluk Betung Utara

6. Kecamatan Teluk Betung Selatan

7. Kecamatan Kedaton

8. Kecamatan Rajabasa

9. Kecamatan Sukarame

10. Kecamatan Panjang

2. Tanah

Status tanah berasal dari Gubernur Daerah Tk. I Lampung, sedangkan

penggunaannya adalah untuk kantor Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang di Teluk Betung, yang luasnya 7.600 m². Sertifikat tanah atas

gedung kantor telah dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Tk. I Lampung.

3. Penduduk

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di Teluk Betung,

khususnya kota Bandar Lampung, yang umumnya adalah pendatang dari luar

Provinsi Lampung, yang sekaligus juga merupakan daerah transit bagi lalu

lintas umum dari dan ke Sumatera bagian Selatan, oleh karena itu

Page 6: laporan magang 2

6

kependudukan di daerah ini semakin tahun semakin berkembang seiring

dengan kemajuan daerah ini dan untuk akhir tahun 2007 jumlah penduduk

kota Bandar Lampung kurang lebih 735.898 jiwa yang terdiri atas :

a. Laki-Laki Dewasa : 370.685 jiwa

b. Perempuan Dewasa : 365.213 jiwa

C. Tujuan PKLH

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran PKLH adalah :

1. Mahasiswa belajar atau berlatih bekerja di dunia kerja, baik di instansi

pemerintah, kantor perusahaan swasta, atau LSM yang beraspek hukum.

2. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam

perancangan dan penerapan hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan kerja,

meliputi lembaga hukum (legal structure) peraturan hukum (legal substance)

dan budaya hukum (legal culture) sebagai keseluruhan bekerjanya hukum.

3. Mahasiswa mampu memetakan dan mengidentifikasi persoalan hukum dalam

praktik dan mampu menganalisis fungsionalisasi hukum dalam praktik kerja.

4. Mahasiswa mampu melakukan kegiatan penerapan hukum, perancangan

hukum, penerbitan suatu produk hukum, tindakan hukum yang tercakup

dalam berbagai surat-surat dan dokumen hukum, yang dalam hubungan

hukum yang menyangkut upaya perlindungan dan kepastian hukum, serta

penyelesaian sengketa hukum.

D. Program Kerja dan Rencana Kegiatan Kerja

Page 7: laporan magang 2

7

Dalam Praktik Kerja Lapangan Hukum berupa magang perlu dirumuskan

tujuannya baik secara umum maupun khusus sebagai pedoman bagi mahasiswa

dalam melaksanakan praktik magang khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang.

Tujuan Umum

1. Menganalisis serta membandingkan antara teori dan praktik lapangan hukum.

2. Mengetahui dan memahami terhadap aspek-espek praktik dari hukum.

3. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat.

4. Mampu manggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-

masalah kemasyarakatan.

5. Mengetahui, memahami dan mempunyai kemampuan kerja di bidang

penegakan dan pelaksanaan hukum.

Tujuan Khusus

1. Memperoleh gambaran sejarah perkembangan dinas/instansi, struktur

organisasi, komposisi pegawai/karyawan, tugas, dan fungsinya di lingkungan

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

2. Memperoleh pengetahuan hukum acara dalam praktik di Pengadilan Negeri

Kelas IA Tanjungkarang.

3. Memperoleh pengetahuan tentang kegiatan administrasi di Pengadilan Negeri

Kelas IA Tanjungkarang.

4. Mengetahui program kerja Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Page 8: laporan magang 2

8

Setelah mengetahui tujuannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus

kemudian menentukan program kerja apa yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuannya telah direncanakan. Dalam hal ini program kerja tersebut

dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Pengadilan

Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Untuk membuat program kerja atau rencana

kegiatan perlu diketahui referensi tempat magang. Di Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang, Mahasiswa magang ditempati dalam 2 (dua) sub bagian,

sehingga dalam hal ini perlu diketahui apa program atau rencana kerja tiap sub

bagian agar dapat disesuaikan dengan program kerja atau rencana kegiatan.

Sesuai dengan program kerja yang ada di tiap sub bagian, maka mahasiswa perlu

menyesuaikan dengan program kerja yang dibuat, sehingga rencana kerja dapat

tercapai sesuai dengan target. Program kerja yang diharapkan dapat tercapai

yaitu:

1. Menganalisis serta membandingkan antara teori dan praktik lapangan

hukum.

2. Memperoleh gambaran sejarah perkembangan dinas/instansi, struktur

organisasi, komposisi pegawai/karyawan, tugas, dan fungsinya dalam hal

ini di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

3. Memperoleh pengetahuan hukum acara dalam praktik.

4. Mempelajari hubungan kerja antar pejabat yang ada di Pengadilan Negeri

Kelas IA Tanjungkarang.

Page 9: laporan magang 2

9

5. Mempelajari operasional dan administrasi di Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang.

6. Mempelajari tata kerja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang.

7. Mempelajari tugas dan fungsi Peradilan pada tingkat pertama.

8. Mempelajari tugas-tugas pegawai pada tiap Sub Bagian di Pengadilan Negeri

Kelas IA Tanjungkarang.

Program kerja yang dibuat adalah sebagai upaya agar mahasiswa tidak keluar

jalur dari apa yang ingin dicapai dalam kegiatan magang dan sebagai upaya

menambah pengetahuan di bidang hukum. Program kerja yang direncanakan

selama 45 hari (empat puluh lima) hari kerja tersebut dilaporkan melalui jurnal

tiga mingguan dan laporan akhir.

II. GAMBARAN UMUM

Page 10: laporan magang 2

10

A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Tempat Magang

Dahulu pada zaman Belanda, Kantor Pengadilan Negeri disebut Landraad Der

Lampoengsche Distristen, karena pada waktu dulu Lampung merupakan

Keresidenan dan tepatnya di Tanjung karang, kemudian pada zaman Jepang

diganti dengan Tiho Hooin.

Sedangkan daerah hukumnya tidak berbeda dengan Der Lampoengsche juga

masih melakukan pemeriksaan perkara-perkara, setelah Pengadilan Negeri berada

di Jalan Teuku Umar No. 19 Tanjungkarang. Asli dari gedung tersebut hingga

kini tidak mengalami perubahan hanya pada tahun 1959 dengan pembiayaan dari

Depatemen Kehakiman RI diadakan perbaikan dan perluasan samping dan arah

depannya, namun tidak dapat lagi dinilai sebagai gedung pengadilan ibukota

provinsi yang representatif, karena di samping bangunannya sudah tua dan

menurut tafsiran dari Dinas PU Tk. I Lampung guna restorasi gedung tersebut

diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- pada tahun 1973.

Melihat kenyataan betapa parahnya Pengadilan Negeri tersebut maka sejak

tanggal 6 Mei 1976 terpaksa ditinggalkan dan dikosongkan dari kegiatan

perkantoran dan segala kegiatan peradilan, sejak tanggal tersebut di Jalan Wolter

Mangonsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung. Gedung tersebut

dibangun oleh CV. Candi Rejo dengan diresmikan penggunaannya oleh Bapak S.

P. Sunarto, SH berdasarkan DIP tahun 1975-1976.

Page 11: laporan magang 2

11

Dikarenakan menambahnya personil/pegawai pada Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang maka gedung tersebut hingga kini telah mengalami perubahan-

perubahan penggunaan ruangan yaitu 2 (dua) buah ruang sidang yang digunakan

sebagai ruang arsip dan ruang Panitera Pengganti. Sedangkan pengganti ruang

sidang tersebut telah dibangun 2 (dua) buah gedung baru yang dibangun

berdasarkan daftar isian proyek tahun 1996-1997 sebesar Rp. 142.350.000,- yang

pembangunannya dimulai tanggal 3 Maret 1996 dan selesai pada tanggal 6

Desember 1997 dengan pimpinan proyek Bapak Suryadi, S.Sos. dan sebagai

bendaharawan adalah Arif Munandar. Pada tahun 2005 terjadi pembangunan

Gedung Kantor seluas 600 m2 (dua lantai) dengan nilai kontrak sebesar

Rp.1.797.726.000,- dengan Pimpinan Proyek Ibu Dra. Hj. Retno WN, SH. Pada

tahun 2006 telah terjadi pembangunan Gedung Kantor seluas 1.695 m2 (dua

lantai) dengan membongkar 1 (buah) gedung yang lama dan dengan Pimpinan

Proyek Bapak M. Sofyan, SH dan nilai kontrak sebesar Rp. 6.880.744.144,-.

Terakhir sedang dilakukan finishing terhadap gedung kantor tersebut dan

penambahan seluas 450 m2 (dua lantai) dengan nilai kontrak sebesar Rp.

1.152.441.000,- yang pelaksanaannya mulai tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 6

Oktober 2008.

B. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai atau Karyawan

Page 12: laporan magang 2

KETUA

WAKIL KETUA

MAJELIS HAKIM

KEL. FUNGSIONAL KEPANITERAAN:PANTERA PENGGANTI (PP)JURU SITA

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PDT PANMUD PID PANMUD UMUM

WAKIL SEKRETARIS

SUBAGKEPEGAWAIAN

BAG. KEUANGAN

SUBAG UMUM

12

SUSUNAN/ STRUKTUR PENGADILAN KELAS IA

TANJUNG KARANG

KET :

---------- : Tidak bertanggung jawab secara lansung

: Bertanggung Jawab Secara lansung

Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Ketua : H. M. Asnun S.H., M.H.

Page 13: laporan magang 2

13

Wakil : -

Hakim : 1. Indah Sulityowati, S.H.

2. Rehmalem BR Perangin Angin, S.H.

3. Jesden Purba, S.H.

4. Andreas Suharto, S.H.

5. R. E. Setiawan, S.H.

6. KG. Damanik, S.H., M. Hum.

7. Titik Tejeningsih, S.H., M. Hum.

8. Jonner Manik, S.H., M.H.

9. Ristati, S.H.

10. Ardi, S.H.

11. Siti Suryati, SH.

Hakim Ad Hoc : 1. Yogi Tarius

2. Raharja

3. Baharudin, SE

4. Jenser

Panitera / Sekretaris : Linda Birsye, S.H., M.H.

Wakil Panitera : Surmanuddin, S.H.

Panmud Perdata : Dra. Karma Herawati, S.H.

Staf : 1. Nurul Fatah, S.H.

2. Anita S., S.H.

3. Herie Saras

Page 14: laporan magang 2

14

4. Kuarta T. S.

Panmud Pidana : Suryadi, S. Sos., S.H.

Staf : 1. Palam Patah, S.H.

2. Des Elina, S.H.

3. M. Pandri, S.H.

4. M. Yamin, S.H.

5. Jon Kennedy, S.H.

6. A. Tendi P. Kesuma, A.Md

Panmud Hukum : Sri Wahyuni P., S.H.

Staf : 1. M. Yusuf Adi Wijaya, S.H.

2. Huzaima

3. Ike Rustiati, S.H.

Panmud PHI : Safrudin, S.H.

Staf : 1. Tetty Herawati S., A.Md.

2. Santy, S.Ag.

3. Arief Wahyudi, S.E.

Panitera Pengganti : 1. Zarkasih, S.H.

2. Siswo Hartono, S.H.

3. Suparmi, S.H.

4. Husnul Mauly, S.H.

5. Anas Zaros

6. Mahanuddin

7. Andi Y. S., S.H.

Page 15: laporan magang 2

15

8. Suhartini, S.H.

9. Renilda Bidari, S.H.

10. Zainuddin

11. Darmawati, S.H.

12. Husin Arianofa, S.H.

13. Warsito

14. Thabrani Asri, Sm. Hk.

15. Oktolina, B.B.A.

16. Suryanti, S.H.

17. Sihaini

18. Arif Munandar, S.H.

19. Kurniati, S.H.

20. Suhaidi Agus, S.H., M.H.

Jurusita : 1. Mat Judar, S.H.

2. Marwan D.P., S.H

3. Asrin, S.H.

4. Amir Hamzah, S.H.

5. Jumino, S.H.

6. Agus T.M., A.Md.

7. Khaidir, S.H.

Wakil Sekretaris : Yuniar Haiti, S.H.

Kasub Bag. Kepegawaian : Hj. Retno W.N., S.H.

Staf : 1. Candra Dewi, A.Md.

Page 16: laporan magang 2

16

2. Sugiri S.P., S.H.

3. Yan Sudarman, S.H.

4. Santi Meilani, A.Md.

Kasub Bag. Keuangan : Dra. Bella Maryana

Staf : 1. M. Rizal Y.H., S.Pi.

2. Ari Sapri Y., S.H.

3. Ike Febrina, S.IP., S.H.

4. Zailani, SH.

5. Mori Yalta

6. Ismono, A.Md.

Kasub Bag. Umum : Nurul Fattah S.H.

Staf : 1. Berna Eka Wijaya.

2. Herlina

3. Hanafi

4. Edi Sawal

Calon Hakim : 1. Andi Barkan M., S.H.

2. Ade Satriawan, S.H.

3. Reza Adhian Marga, SH.

4. Ade Syofian, SH.

5. Meni, SH.

6. Niken Tari, SH.

7. M. Yudhi Saputra, SH.

Page 17: laporan magang 2

17

C. Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai bagian dari Peradilan Umum

yang independen mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama. Selain tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas,

Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi memberikan pendapat hukum dan

pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh unsur-unsur

pejabat yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri dan telah ditentukan dalam

Undang-undang yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Pengadilan Negeri

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

III. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Page 18: laporan magang 2

18

A. Deskripsi Pelaksanaan Program Kerja dan Rencana Kerja di Pengadilan Negeri

Kelas IA Tanjungkarang

a) Bentuk Kegiatan

Matakuliah Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH), salah satu bentuk

kegiatannya adalah magang yaitu mahasiswa berpraktik dalam jaringan kerja

di bidang hukum, baik pada lembaga/dinas/instansi pemerintah maupun

swasta dalam rentang waktu tertentu. Pelaksanaan magang di Pengadilan

Negeri Kelas IA Tanjungkarang diikuti oleh 3 (tiga) orang selama 45 (empat

puluh lima) hari kerja. Dalam pelaksanaannya di tempat magang, mahasiswa

diberikan bimbingan dan tugas dari pembimbing di tempat magang yang

diatur jadwalnya di setiap bagian.

Bagian-bagian yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang antara

Lain :

a. Sub Bagian Panitera Muda Perdata

b. Sub Bagian Panitera Muda Pidana

c. Sub Bagian Panitera Muda Hukum

d. Sub Bagian Panitera Muda PHI

e. Sub Bagian Kepegawaian

f. Sub Bagian Keuangan

g. Sub Bagian Umum

Page 19: laporan magang 2

19

Dalam setiap bagian ditempatkan 2 (dua) orang mahasiswa untuk dibimbing

dan diberikan tugas membantu kerja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang khususnya dalam urusan administrasi. Mahsiswa pada setiap

bagian diberikan waktu seminggu untuk mempelajari program kerja dan

proses kerja yang dilaksanakan pada setiap bagian.

b) Pelaksanan Kegiatan

Dalam pelaksanannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) yang

dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dan disesuaikan dengan

jam kerja di tempat magang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu terhitung

mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, kecuali hari Jumat selesai jam kantor

pukul 17.00 WIB.

Mahasiswa di tempat magang membantu pegawai Pengadilan Negeri Kelas

IA Tanjungkarang dalam rangka mempelajari proses kerja dari Pengadilan

Negeri, sehingga mahasiswa dalam hal ini ikut dilibatkan atau melibatkan diri

mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini

mahasiswa harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas yang diberikan

pembimbing tempat magang naupun dalam rangka mencari dara-data yang

diperlukan dalam menyelesaikan laporan jurnal 3 (tiga) mingguan maupun

laporan akhir.

Page 20: laporan magang 2

20

Kegiatan-kegiatan mahasiswa selama magang dilaporkan melalui jurnal 3

(tiga) mingguan dan laporan akhir yang kesemuanya itu diketahui dan

dikoreksi oleh pembimbing tempat magang. Untuk laporan jurnal 3 (tiga)

mingguan diserahkan setiap 3 (tiga) minggu sekali untuk mendapat penilaian

dari pembimbing PKLH dan untuk laporan akhir Praktik Magang diserahkan

seminggu setelah pelaksanan magang.

B. Analisis Pelaksanaan Program Kerja

a) Pandangan Undang-undang Terhadap Pengadilan Negeri Sebagai Bagian dari

Peradilan Umum

Keberadaan Peradilan Umum telah ditegaskan secara rinci dalam UU No. 2

Tahun 1986 dalam penjelasan umum behwa di negara Republik Indonesia

sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan

sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, hal pokok tersebut

merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana

kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan

oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu untuk

mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas

menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk

mendekatkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian

Page 21: laporan magang 2

21

hukum adalah badan-badan peradilan sebagai wadah dimaksudkan dalam

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999

tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing

mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang

tertentu. Untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan

biaya ringan sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999.

Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum di tingkat pertama

telah diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum yang di dalamnya terdiri dari 6 (enam) Bab dan 71 (tujuh puluh satu)

Pasal yang mengatur tentang :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Susunan Pengadilan

Bab III : Kekuasaan Pengadilan

Bab IV : Ketentuan-Ketentuan Lain

Bab V : Ketentuan Peralihan

Bab VI : Ketentuan Penutup

b) Pegawai atau Karyawan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Page 22: laporan magang 2

22

Sesuai tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

memiliki pegawai untuk melaksanakan program kerja dari Pengadilan Negeri,

yaitu antara lain :

1. Ketua dan Wakil Ketua

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil

Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan yaitu :

a. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

b. Melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan

Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya

kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan

Menteri Kehakiman.

c. Mengatur pembagian tugas para Hakim.

d. Membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan

kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

e. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut,

tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut

kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu

didahulukan.

Page 23: laporan magang 2

23

2. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman,

Hakim diangkat dan berhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebagai

penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam

mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana, dan Hakim wajib

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

3. Panitera/Sekretaris

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri dibantu

oleh seorang Wakil Panitera/Wakil Sekretaris, beberapa orang Panitera

Muda, dan Panitera Pengganti serta Kepala Sub Bagian dan Jurusita.

4. Jurusita

Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Jurusita.

Jurusita bertugas :

a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.

b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,

proses-proses, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut tata

cara sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Page 24: laporan magang 2

24

d. Membuat berita acara penyitaan.

5. Pegawai Tetap dan Honorer

Pegawai tetap dan honorer adalah pegawai di Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang yang tugasnya membantu administrasi dan kerja-kerja

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.

c) Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang terletak di jalan RW.

Mongonsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung. Seiring dengan

kebutuhan tata ruang dan makin kompleknya masalah interaksi yang

berkembang dalam masyarakat serta kesadaran hukum yang semakin

meningkat, perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana dalam pelayanan

kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Pada tahun 2004 dibuatlah

rencana pengembangan gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang. Yang direalisasikan pada tahun 2005 sampai saat ini secara

bertahap. Sejak diterimanya surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 8

Desember 2005 No : MA/SEK/XII/2005 perihal : Evaluasi Persiapan

Pembentukan PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di

ibukota propinsi se-Indonesia yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 2006

di Padang Sumatera Barat. Untuk Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menggunakan gedung P4D.

Page 25: laporan magang 2

25

d) Budaya Hukum Masyarakat Pengguna Jasa Pengadilan Negeri Kelas IA

Tanjungkarang

Budaya hukum yang terjadi pada pengguna jasa dari Pengadilan Negeri Kelas

IA Tanjungkarang pada umunya kesadaran akan hukum yang sangat kurang.

Hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara khususnya pidana yang masuk ke

Pengadilan Negeri masih banyak tindak pidana yang dilakukan adalah

mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan (resedivis). Pandangan

masyarakat terhadap peradilan yakni masih menganggap pengadilan sebagai

tempat orang-orang yang bersalah dan yang menyelesaikan perkara melalui

pengadilan dipandang mempunyai image yang jelek. Padahal pengadilan

merupakan salah satu tempat di mana pencari keadilan mendapat keadilan

yang seadil-adilnya. Selain itu, pandangan ketidakpercayaan terhadap aparat

penegak hukum karena adanya permainan dalam proses peradilan dalam

menuntaskan perkara, yang sering disebut mafia peradilan, sehingga membuat

orang enggan untuk menggunakan jasa pengadilan.

IV. PENUTUP

Page 26: laporan magang 2

KETUA

WAKIL KETUA

26

LAMPIRAN

Page 27: laporan magang 2

27