laporan magang 2
TRANSCRIPT
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembelajaran Mata kuliah PKLH
Visi Pendidikan Nasional Pembangunan mahasiswa adalah insan Indonesia cerdas
dan kompetitif, yaitu menghasilkan Mahasiswa yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Praktek kerja lapangan hukum (PLKH) merupakan mata kuliah wajib fakultas
yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Unila. Muatan
matakuliah PKLH HKF 400 4 sks (1-3) terdiri atas 1 (satu) sks bersifat teoritik
dalam bentuk Pembekalan Program Magang dan pengenalan Praktik Hukum dan
3 (tiga) sks berbentuk kegiatan praktik lapangan, baik berupa Praktik Hukum
yang meliputi praktik Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata dan
pelaksaaan Program Magangn (PM) di tempat magang selama 30 hari kerja dari
hari Senin sampai dengan Jum’at dari tanggal 19 Januari – 27 Februari.
PKLH sebagai mata kuliah yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan setiap mahasiswa fakultas hukum Unila, maka pemilihan dan
penetapan tempat PM diserahkan kepada mahasiswa sesuai degan minat bagian
yang diikutinya, baik di instansi pemerintah maupun di dunia usaha swasta yang
meliputi berbagai bidang pekerjaan dan profesi. Tempat magang diutamakan yang
2
memiliki bidang pekerjaan atau profesi yang sangat kental dengan nuansa hukum.
Khususnya PM, tempat magang yang dipilih harus mampu memberikan
kesmpatan kepada mahasiswa terlibat dalam pekerjaan di bidang perancangan dan
penerapan hukum.
Metode pembelajaran PKLH mengacu pada Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum
(PTIH) yang memperhatikan kemampuan teoritis dan kemampuan praktis secara
simultan, yang lazim disebut pendidikan atau kurikulum berbasis kompetensi
(KBK). Setiap lulusan Fakultas Hukum Unila mempunyai kompetensi teoritis dan
praktis yang siap berkompetisi di berbagai bidang pekerjaan dan profesi hukum
dalam dunia kerja di instansi pemerintah atau di dunia usaha swasta.
PKLH merupakan salah satu mata kuliah yang mampu mengembangkan hard
skills dan soft skills mahasiswa sekaligus karena kekhasan subtansi materi dan
pembekalan yang dimilikinya. Mahasiswa yang akan mengi,uti mata kuliah
PKLH disyaratkan tela menyelesaikan seluruh mata kuliah wajib fakultas
lainnnya, artinya mahasiswa telah memiliki pengetahuan teknik sesuai dengan
bidang disiplin keilmuannya (hard skills). Pertimbangannya adalah metakuliah-
matakuliah ini akan dipraktikan dan menjadi tuntutan di dunia kerja. Sementara
itu, mahasiswa harus mampu mengimbangi tuntutan pekerjaan di dunia kerja
yang terkadang lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan dengan
perkembangan teori di kampus. Oleh karena itu, orientasi PKLH, yaitu untuk
mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa melalui praktik
hukum di dinas instansi pemerintah, perusahaan swasta atau LSM yang memiliki
aspek hukum yang kuat. Tentunya keberhasilan mengikuti PKLH juga didukung
3
oleh semangat dan komitmen (soft skills) yang tinggi selama mengikuti kegiatan
PKLH.
Untuk menjawab kedua persoalan itu, orientasi dan pembelajaran PKLH perlu
dikembangkan melalui metode pembelajaran Mahasiswa bisa belajar atau berlatih
bekerja di instansi pemerintah, di dunia usaha atau LSM. Untuk mendukung
upaya itu tentunya diperlukan pemilihan tempat PKLH yang memiliki kekhasan
pekerjaan di bidang hukum atau sangat bersar nuansa aspek hukumnya.
Pemilihan metode pembelajaran PKLH di dunia praktik kerja merupakan usaha
untuk mewujudkan dua persoalan penting yang menjadi kompetensi lulusan
Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan
sesuai dengan standar nasional (penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional), yaitu :
1. Penguasaan reori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku (hukum posistif)
2. Peningkatan kemahiran hukum melalui pengenalan belajar/ berlatih bekerja
dan berpraktik nyata di dunia kerja.
Penguasaan dan peningkatan kedua kompetensi itu lazim disebut sebagai model
Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum yang berbasis kompetensi, yaitu mahasiswa tidak
hanya dituntut menguasai ilmu hukum secara teori, tetapi juga mahir berkarya
menerapkan hukumdalam peristiwa hukum yang sebenarnya secara praktik di
dunia kerja.
4
PKLH dirancang sebagai kegiatan pembelajaran untuk menigkatkan kemahiran
hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum semester akhir melalui pengenalan
beralatih ata belajar bekerja di dunia kerja sebagai area penerapan dan
fungsionalisasi hukum; mengidentifikasi berbagai persoalan hukum dalam
praktik; memetakan persoalan hukum; menganalisis persoalan hukum sebagai
instrument penting dalam melayanai kepentingan hukum, melindungi hak, dan
menjamin kepastian hukum.
Melalui metode pembelajaran secara prktik, mahasiswa dilibatkan dalam
menyusun surat hukum dan dokumen hukum’ memahami formalitas, subtansi dan
penerbitan atas surat dan dokumen hukum dalammenjalankan kepentingan
hukum, menjalankan prosedur penerapan hukum; menyusun rancangan hukum;
dokumen hukum dan memorandum hukum; audit hukum; pengambilan
keputusan; perlindungan kepentingan hukum; kepastian hukum; tindakan hukum
dan hubungan hukum dengan pihak lain, serta penyelesaian sengketa hukum.
B. Deskripsi Singkat Tempat Magang
Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menurut golongannya adalah Pengadilan
Negeri Kelas I, yang berkedudukan di ibukota Provinsi Lampung, yakni daerah
Tk. I Provinsi Lampung, tanah berasal dan pemberian/hibah dari Gubernur
Lampung, yang penggunaannya diperuntukkan bagi tempat jalannya peradilan.
1. Pembagian Daerah
5
Pembagian daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di
Teluk Betung meliputi :
1. Kecamatan Tanjungkarang Pusat
2. Kecamatan Tanjungkarang Barat
3. Kecamatan Tanjungkarang Timur
4. Kecamatan Teluk Betung Barat
5. Kecamatan Teluk Betung Utara
6. Kecamatan Teluk Betung Selatan
7. Kecamatan Kedaton
8. Kecamatan Rajabasa
9. Kecamatan Sukarame
10. Kecamatan Panjang
2. Tanah
Status tanah berasal dari Gubernur Daerah Tk. I Lampung, sedangkan
penggunaannya adalah untuk kantor Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang di Teluk Betung, yang luasnya 7.600 m². Sertifikat tanah atas
gedung kantor telah dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Tk. I Lampung.
3. Penduduk
Daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di Teluk Betung,
khususnya kota Bandar Lampung, yang umumnya adalah pendatang dari luar
Provinsi Lampung, yang sekaligus juga merupakan daerah transit bagi lalu
lintas umum dari dan ke Sumatera bagian Selatan, oleh karena itu
6
kependudukan di daerah ini semakin tahun semakin berkembang seiring
dengan kemajuan daerah ini dan untuk akhir tahun 2007 jumlah penduduk
kota Bandar Lampung kurang lebih 735.898 jiwa yang terdiri atas :
a. Laki-Laki Dewasa : 370.685 jiwa
b. Perempuan Dewasa : 365.213 jiwa
C. Tujuan PKLH
Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pembelajaran PKLH adalah :
1. Mahasiswa belajar atau berlatih bekerja di dunia kerja, baik di instansi
pemerintah, kantor perusahaan swasta, atau LSM yang beraspek hukum.
2. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam
perancangan dan penerapan hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan kerja,
meliputi lembaga hukum (legal structure) peraturan hukum (legal substance)
dan budaya hukum (legal culture) sebagai keseluruhan bekerjanya hukum.
3. Mahasiswa mampu memetakan dan mengidentifikasi persoalan hukum dalam
praktik dan mampu menganalisis fungsionalisasi hukum dalam praktik kerja.
4. Mahasiswa mampu melakukan kegiatan penerapan hukum, perancangan
hukum, penerbitan suatu produk hukum, tindakan hukum yang tercakup
dalam berbagai surat-surat dan dokumen hukum, yang dalam hubungan
hukum yang menyangkut upaya perlindungan dan kepastian hukum, serta
penyelesaian sengketa hukum.
D. Program Kerja dan Rencana Kegiatan Kerja
7
Dalam Praktik Kerja Lapangan Hukum berupa magang perlu dirumuskan
tujuannya baik secara umum maupun khusus sebagai pedoman bagi mahasiswa
dalam melaksanakan praktik magang khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang.
Tujuan Umum
1. Menganalisis serta membandingkan antara teori dan praktik lapangan hukum.
2. Mengetahui dan memahami terhadap aspek-espek praktik dari hukum.
3. Mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat.
4. Mampu manggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-
masalah kemasyarakatan.
5. Mengetahui, memahami dan mempunyai kemampuan kerja di bidang
penegakan dan pelaksanaan hukum.
Tujuan Khusus
1. Memperoleh gambaran sejarah perkembangan dinas/instansi, struktur
organisasi, komposisi pegawai/karyawan, tugas, dan fungsinya di lingkungan
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
2. Memperoleh pengetahuan hukum acara dalam praktik di Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang.
3. Memperoleh pengetahuan tentang kegiatan administrasi di Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang.
4. Mengetahui program kerja Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
8
Setelah mengetahui tujuannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus
kemudian menentukan program kerja apa yang akan dilaksanakan untuk
mencapai tujuannya telah direncanakan. Dalam hal ini program kerja tersebut
dituangkan dalam bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Pengadilan
Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Untuk membuat program kerja atau rencana
kegiatan perlu diketahui referensi tempat magang. Di Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang, Mahasiswa magang ditempati dalam 2 (dua) sub bagian,
sehingga dalam hal ini perlu diketahui apa program atau rencana kerja tiap sub
bagian agar dapat disesuaikan dengan program kerja atau rencana kegiatan.
Sesuai dengan program kerja yang ada di tiap sub bagian, maka mahasiswa perlu
menyesuaikan dengan program kerja yang dibuat, sehingga rencana kerja dapat
tercapai sesuai dengan target. Program kerja yang diharapkan dapat tercapai
yaitu:
1. Menganalisis serta membandingkan antara teori dan praktik lapangan
hukum.
2. Memperoleh gambaran sejarah perkembangan dinas/instansi, struktur
organisasi, komposisi pegawai/karyawan, tugas, dan fungsinya dalam hal
ini di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.
3. Memperoleh pengetahuan hukum acara dalam praktik.
4. Mempelajari hubungan kerja antar pejabat yang ada di Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang.
9
5. Mempelajari operasional dan administrasi di Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang.
6. Mempelajari tata kerja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang.
7. Mempelajari tugas dan fungsi Peradilan pada tingkat pertama.
8. Mempelajari tugas-tugas pegawai pada tiap Sub Bagian di Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang.
Program kerja yang dibuat adalah sebagai upaya agar mahasiswa tidak keluar
jalur dari apa yang ingin dicapai dalam kegiatan magang dan sebagai upaya
menambah pengetahuan di bidang hukum. Program kerja yang direncanakan
selama 45 hari (empat puluh lima) hari kerja tersebut dilaporkan melalui jurnal
tiga mingguan dan laporan akhir.
II. GAMBARAN UMUM
10
A. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Tempat Magang
Dahulu pada zaman Belanda, Kantor Pengadilan Negeri disebut Landraad Der
Lampoengsche Distristen, karena pada waktu dulu Lampung merupakan
Keresidenan dan tepatnya di Tanjung karang, kemudian pada zaman Jepang
diganti dengan Tiho Hooin.
Sedangkan daerah hukumnya tidak berbeda dengan Der Lampoengsche juga
masih melakukan pemeriksaan perkara-perkara, setelah Pengadilan Negeri berada
di Jalan Teuku Umar No. 19 Tanjungkarang. Asli dari gedung tersebut hingga
kini tidak mengalami perubahan hanya pada tahun 1959 dengan pembiayaan dari
Depatemen Kehakiman RI diadakan perbaikan dan perluasan samping dan arah
depannya, namun tidak dapat lagi dinilai sebagai gedung pengadilan ibukota
provinsi yang representatif, karena di samping bangunannya sudah tua dan
menurut tafsiran dari Dinas PU Tk. I Lampung guna restorasi gedung tersebut
diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- pada tahun 1973.
Melihat kenyataan betapa parahnya Pengadilan Negeri tersebut maka sejak
tanggal 6 Mei 1976 terpaksa ditinggalkan dan dikosongkan dari kegiatan
perkantoran dan segala kegiatan peradilan, sejak tanggal tersebut di Jalan Wolter
Mangonsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung. Gedung tersebut
dibangun oleh CV. Candi Rejo dengan diresmikan penggunaannya oleh Bapak S.
P. Sunarto, SH berdasarkan DIP tahun 1975-1976.
11
Dikarenakan menambahnya personil/pegawai pada Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang maka gedung tersebut hingga kini telah mengalami perubahan-
perubahan penggunaan ruangan yaitu 2 (dua) buah ruang sidang yang digunakan
sebagai ruang arsip dan ruang Panitera Pengganti. Sedangkan pengganti ruang
sidang tersebut telah dibangun 2 (dua) buah gedung baru yang dibangun
berdasarkan daftar isian proyek tahun 1996-1997 sebesar Rp. 142.350.000,- yang
pembangunannya dimulai tanggal 3 Maret 1996 dan selesai pada tanggal 6
Desember 1997 dengan pimpinan proyek Bapak Suryadi, S.Sos. dan sebagai
bendaharawan adalah Arif Munandar. Pada tahun 2005 terjadi pembangunan
Gedung Kantor seluas 600 m2 (dua lantai) dengan nilai kontrak sebesar
Rp.1.797.726.000,- dengan Pimpinan Proyek Ibu Dra. Hj. Retno WN, SH. Pada
tahun 2006 telah terjadi pembangunan Gedung Kantor seluas 1.695 m2 (dua
lantai) dengan membongkar 1 (buah) gedung yang lama dan dengan Pimpinan
Proyek Bapak M. Sofyan, SH dan nilai kontrak sebesar Rp. 6.880.744.144,-.
Terakhir sedang dilakukan finishing terhadap gedung kantor tersebut dan
penambahan seluas 450 m2 (dua lantai) dengan nilai kontrak sebesar Rp.
1.152.441.000,- yang pelaksanaannya mulai tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 6
Oktober 2008.
B. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai atau Karyawan
KETUA
WAKIL KETUA
MAJELIS HAKIM
KEL. FUNGSIONAL KEPANITERAAN:PANTERA PENGGANTI (PP)JURU SITA
PANITERA/SEKRETARIS
WAKIL PANITERA
PANMUD PDT PANMUD PID PANMUD UMUM
WAKIL SEKRETARIS
SUBAGKEPEGAWAIAN
BAG. KEUANGAN
SUBAG UMUM
12
SUSUNAN/ STRUKTUR PENGADILAN KELAS IA
TANJUNG KARANG
KET :
---------- : Tidak bertanggung jawab secara lansung
: Bertanggung Jawab Secara lansung
Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
Ketua : H. M. Asnun S.H., M.H.
13
Wakil : -
Hakim : 1. Indah Sulityowati, S.H.
2. Rehmalem BR Perangin Angin, S.H.
3. Jesden Purba, S.H.
4. Andreas Suharto, S.H.
5. R. E. Setiawan, S.H.
6. KG. Damanik, S.H., M. Hum.
7. Titik Tejeningsih, S.H., M. Hum.
8. Jonner Manik, S.H., M.H.
9. Ristati, S.H.
10. Ardi, S.H.
11. Siti Suryati, SH.
Hakim Ad Hoc : 1. Yogi Tarius
2. Raharja
3. Baharudin, SE
4. Jenser
Panitera / Sekretaris : Linda Birsye, S.H., M.H.
Wakil Panitera : Surmanuddin, S.H.
Panmud Perdata : Dra. Karma Herawati, S.H.
Staf : 1. Nurul Fatah, S.H.
2. Anita S., S.H.
3. Herie Saras
14
4. Kuarta T. S.
Panmud Pidana : Suryadi, S. Sos., S.H.
Staf : 1. Palam Patah, S.H.
2. Des Elina, S.H.
3. M. Pandri, S.H.
4. M. Yamin, S.H.
5. Jon Kennedy, S.H.
6. A. Tendi P. Kesuma, A.Md
Panmud Hukum : Sri Wahyuni P., S.H.
Staf : 1. M. Yusuf Adi Wijaya, S.H.
2. Huzaima
3. Ike Rustiati, S.H.
Panmud PHI : Safrudin, S.H.
Staf : 1. Tetty Herawati S., A.Md.
2. Santy, S.Ag.
3. Arief Wahyudi, S.E.
Panitera Pengganti : 1. Zarkasih, S.H.
2. Siswo Hartono, S.H.
3. Suparmi, S.H.
4. Husnul Mauly, S.H.
5. Anas Zaros
6. Mahanuddin
7. Andi Y. S., S.H.
15
8. Suhartini, S.H.
9. Renilda Bidari, S.H.
10. Zainuddin
11. Darmawati, S.H.
12. Husin Arianofa, S.H.
13. Warsito
14. Thabrani Asri, Sm. Hk.
15. Oktolina, B.B.A.
16. Suryanti, S.H.
17. Sihaini
18. Arif Munandar, S.H.
19. Kurniati, S.H.
20. Suhaidi Agus, S.H., M.H.
Jurusita : 1. Mat Judar, S.H.
2. Marwan D.P., S.H
3. Asrin, S.H.
4. Amir Hamzah, S.H.
5. Jumino, S.H.
6. Agus T.M., A.Md.
7. Khaidir, S.H.
Wakil Sekretaris : Yuniar Haiti, S.H.
Kasub Bag. Kepegawaian : Hj. Retno W.N., S.H.
Staf : 1. Candra Dewi, A.Md.
16
2. Sugiri S.P., S.H.
3. Yan Sudarman, S.H.
4. Santi Meilani, A.Md.
Kasub Bag. Keuangan : Dra. Bella Maryana
Staf : 1. M. Rizal Y.H., S.Pi.
2. Ari Sapri Y., S.H.
3. Ike Febrina, S.IP., S.H.
4. Zailani, SH.
5. Mori Yalta
6. Ismono, A.Md.
Kasub Bag. Umum : Nurul Fattah S.H.
Staf : 1. Berna Eka Wijaya.
2. Herlina
3. Hanafi
4. Edi Sawal
Calon Hakim : 1. Andi Barkan M., S.H.
2. Ade Satriawan, S.H.
3. Reza Adhian Marga, SH.
4. Ade Syofian, SH.
5. Meni, SH.
6. Niken Tari, SH.
7. M. Yudhi Saputra, SH.
17
C. Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang sebagai bagian dari Peradilan Umum
yang independen mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat
pertama. Selain tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas,
Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi memberikan pendapat hukum dan
pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris di daerah hukumnya.
Pada dasarnya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh unsur-unsur
pejabat yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri dan telah ditentukan dalam
Undang-undang yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Pengadilan Negeri
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
III. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
18
A. Deskripsi Pelaksanaan Program Kerja dan Rencana Kerja di Pengadilan Negeri
Kelas IA Tanjungkarang
a) Bentuk Kegiatan
Matakuliah Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH), salah satu bentuk
kegiatannya adalah magang yaitu mahasiswa berpraktik dalam jaringan kerja
di bidang hukum, baik pada lembaga/dinas/instansi pemerintah maupun
swasta dalam rentang waktu tertentu. Pelaksanaan magang di Pengadilan
Negeri Kelas IA Tanjungkarang diikuti oleh 3 (tiga) orang selama 45 (empat
puluh lima) hari kerja. Dalam pelaksanaannya di tempat magang, mahasiswa
diberikan bimbingan dan tugas dari pembimbing di tempat magang yang
diatur jadwalnya di setiap bagian.
Bagian-bagian yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang antara
Lain :
a. Sub Bagian Panitera Muda Perdata
b. Sub Bagian Panitera Muda Pidana
c. Sub Bagian Panitera Muda Hukum
d. Sub Bagian Panitera Muda PHI
e. Sub Bagian Kepegawaian
f. Sub Bagian Keuangan
g. Sub Bagian Umum
19
Dalam setiap bagian ditempatkan 2 (dua) orang mahasiswa untuk dibimbing
dan diberikan tugas membantu kerja pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang khususnya dalam urusan administrasi. Mahsiswa pada setiap
bagian diberikan waktu seminggu untuk mempelajari program kerja dan
proses kerja yang dilaksanakan pada setiap bagian.
b) Pelaksanan Kegiatan
Dalam pelaksanannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan Hukum (PKLH) yang
dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dan disesuaikan dengan
jam kerja di tempat magang dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang yaitu selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu terhitung
mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB, kecuali hari Jumat selesai jam kantor
pukul 17.00 WIB.
Mahasiswa di tempat magang membantu pegawai Pengadilan Negeri Kelas
IA Tanjungkarang dalam rangka mempelajari proses kerja dari Pengadilan
Negeri, sehingga mahasiswa dalam hal ini ikut dilibatkan atau melibatkan diri
mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini
mahasiswa harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas yang diberikan
pembimbing tempat magang naupun dalam rangka mencari dara-data yang
diperlukan dalam menyelesaikan laporan jurnal 3 (tiga) mingguan maupun
laporan akhir.
20
Kegiatan-kegiatan mahasiswa selama magang dilaporkan melalui jurnal 3
(tiga) mingguan dan laporan akhir yang kesemuanya itu diketahui dan
dikoreksi oleh pembimbing tempat magang. Untuk laporan jurnal 3 (tiga)
mingguan diserahkan setiap 3 (tiga) minggu sekali untuk mendapat penilaian
dari pembimbing PKLH dan untuk laporan akhir Praktik Magang diserahkan
seminggu setelah pelaksanan magang.
B. Analisis Pelaksanaan Program Kerja
a) Pandangan Undang-undang Terhadap Pengadilan Negeri Sebagai Bagian dari
Peradilan Umum
Keberadaan Peradilan Umum telah ditegaskan secara rinci dalam UU No. 2
Tahun 1986 dalam penjelasan umum behwa di negara Republik Indonesia
sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan
sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, hal pokok tersebut
merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana
kehidupan yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib seperti yang diamanatkan
oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu untuk
mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas
menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk
mendekatkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian
21
hukum adalah badan-badan peradilan sebagai wadah dimaksudkan dalam
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999
tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang masing-masing
mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang
tertentu. Untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan
biaya ringan sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999.
Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum di tingkat pertama
telah diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum yang di dalamnya terdiri dari 6 (enam) Bab dan 71 (tujuh puluh satu)
Pasal yang mengatur tentang :
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Susunan Pengadilan
Bab III : Kekuasaan Pengadilan
Bab IV : Ketentuan-Ketentuan Lain
Bab V : Ketentuan Peralihan
Bab VI : Ketentuan Penutup
b) Pegawai atau Karyawan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
22
Sesuai tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
memiliki pegawai untuk melaksanakan program kerja dari Pengadilan Negeri,
yaitu antara lain :
1. Ketua dan Wakil Ketua
Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil
Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.
Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan yaitu :
a. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku
Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
b. Melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan
Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya
kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan
Menteri Kehakiman.
c. Mengatur pembagian tugas para Hakim.
d. Membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan
kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
e. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut,
tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut
kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu
didahulukan.
23
2. Hakim
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman,
Hakim diangkat dan berhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Sebagai
penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam
mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana, dan Hakim wajib
memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.
3. Panitera/Sekretaris
Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri dibantu
oleh seorang Wakil Panitera/Wakil Sekretaris, beberapa orang Panitera
Muda, dan Panitera Pengganti serta Kepala Sub Bagian dan Jurusita.
4. Jurusita
Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Jurusita.
Jurusita bertugas :
a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.
b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran,
proses-proses, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut tata
cara sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
24
d. Membuat berita acara penyitaan.
5. Pegawai Tetap dan Honorer
Pegawai tetap dan honorer adalah pegawai di Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang yang tugasnya membantu administrasi dan kerja-kerja
Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya.
c) Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang terletak di jalan RW.
Mongonsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung. Seiring dengan
kebutuhan tata ruang dan makin kompleknya masalah interaksi yang
berkembang dalam masyarakat serta kesadaran hukum yang semakin
meningkat, perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana dalam pelayanan
kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Pada tahun 2004 dibuatlah
rencana pengembangan gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang. Yang direalisasikan pada tahun 2005 sampai saat ini secara
bertahap. Sejak diterimanya surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 8
Desember 2005 No : MA/SEK/XII/2005 perihal : Evaluasi Persiapan
Pembentukan PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di
ibukota propinsi se-Indonesia yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 2006
di Padang Sumatera Barat. Untuk Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang menggunakan gedung P4D.
25
d) Budaya Hukum Masyarakat Pengguna Jasa Pengadilan Negeri Kelas IA
Tanjungkarang
Budaya hukum yang terjadi pada pengguna jasa dari Pengadilan Negeri Kelas
IA Tanjungkarang pada umunya kesadaran akan hukum yang sangat kurang.
Hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara khususnya pidana yang masuk ke
Pengadilan Negeri masih banyak tindak pidana yang dilakukan adalah
mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan (resedivis). Pandangan
masyarakat terhadap peradilan yakni masih menganggap pengadilan sebagai
tempat orang-orang yang bersalah dan yang menyelesaikan perkara melalui
pengadilan dipandang mempunyai image yang jelek. Padahal pengadilan
merupakan salah satu tempat di mana pencari keadilan mendapat keadilan
yang seadil-adilnya. Selain itu, pandangan ketidakpercayaan terhadap aparat
penegak hukum karena adanya permainan dalam proses peradilan dalam
menuntaskan perkara, yang sering disebut mafia peradilan, sehingga membuat
orang enggan untuk menggunakan jasa pengadilan.
IV. PENUTUP
KETUA
WAKIL KETUA
26
LAMPIRAN
27