DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………. 1Daftar Isi……………………………………………………….. 2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang………………………………………. 3

1.2 Tujuan dan Maanfaat Magang………………………. 4

BAB 2 PAPARAN KEGIATAN

2.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Prov. Kalbar…. 7Sejarah Umum……………………………………….. 7Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi………………. 9Visi dan Misi………………………………………… 21Tujuan……………………………………………….. 21

2.2 Paparan Kegiatan Magang………………………….. 22Aktivitas Magang……………………………………. 23

BAB 3 KESIMPULAN & SARAN…………………………… 28

1

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa dan tak henti – hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmatNya dalam rangka penyususan laporang magang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Dan juga penulis berterima kasih kepada bapak Idris M.Noeh,SE,MM selaku dosen pembimbing kegiatan PKM Magang yang telah membimbing dalam proses kegiatan magang.

Semoga penyususan laporan KKM Magang pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi pembaca

Pontianak, 28 Agustus 2015

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

     Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami

kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berfikir

manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang tidak akan

bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.

Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika di tunjang dengan sistem

pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan

kita berfikir kreatif, kritis, dan produktif.

Dalam UUD 1945 di sebutkan bahwa Negara kita ingin

mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas,

banyak cara yang bisa di tempuh, salah satunya adalah dengan di wajibkannya

praktek kerja / magang bagi siswa pelajar maupun mahasiswa. Dengan adanya

wajib magang, terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana

pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah praktek kerja / magang

harus di kembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan magang merupakan bagian yang

vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan.

3

Kegiatan Magang ini dilaksanakan bertujuan untuk memperkenalkan

mahasiswa dengan dunia kerja atau dunia usaha secara nyata dan operasional

sehingga mahasiswa memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi

terhadap perannya. Di samping ini mahasiswa juga dapat melihat, mengamati,

membandingkan dan menganalisa kondisi perusahaan tempat melaksanakan

magang, sekaligus dapat menerapkan ilmu-ilmu dan teori–teori yang didapat di

Perguruan Tinggi.

Kegiatan magang mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas

Tanjungpura yang dilaksanakan setiap tahun merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan mutu proses belajar mahasiswa. Kegiatan magang mahasiswa di

lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura merupakan salah satu

mata kuliah yang memiliki 3 SKS dan dilaksanakan pada semester peralihan dari

semester 6 ke semester 7 antara bulan Juli sampai dengan Agustus setiap tahun

ajaran.                                                  

1.2.    Tujuan dan Manfaat Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah :

a. Menumbuhkan motivasi kerja dan berwirausaha di kalangan mahasiswa.

b. Membangun sikap mental di dalam kerja nyata yakni precaya

diri, sadar akan jadi dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-

cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovativ,

berani mengambil resiko dengan perhitungan, berperilaku

pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran

dan kritik, memiliki kemampuan empati dan ketrampilan sosial.

4

c. Meningkatkan kecakapan dan ketrampilan mahasiswa khususnya

sense of business.

d. Untuk meningkatkan, memperluas dan menetapkan pemahaman

mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya.

e. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam

suasana dunia kerja sesungguhnya.

f. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang

berkualitas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi.

g. Menghasilkan tenaga kerja yang professional dengan tingkat

pengetahuan, keterampilan dan atas dasar kerja yang sesuai dengan

tuntutan dunia kerja.

h. Sebagai umpan balik bagi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan

Mahasiswa yang mampu memberikan pemikiran yang inovatif

dibidang masing-masing, sehingga lulusan Perguruan Tinggi

tidak asing dengan dunia kerja/usaha. .

i. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga

kerja yang berkualitas.

Dan manfaat dari kegiatan magang adalah :

1. Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi

dunia kerja guna meningkatkan soft skillnya.

2. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan

nyata di instansi guna mengasah kemampuan serta sikap

5

profesional.

3. Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam

keterampilan praktek.

4. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa mengenai hal-

hal baru yang belum di dapat di dalam kuliah.

5. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah

dipelajari dilingkungan universitas dengan praktek.

6. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran serta

pengalaman kerja yang dirasakan diluar lingkungan Universitas

tentang dunia usaha perkantoran sebagai bentuk penyelenggaraan

pendidikan keahlian professional yang memadukan secara

sistematis dan mensinkronisasikan program pendidikan kuliah

dengan penguasaan keahlian yang diperoleh dilapangan.

6

BAB II

PAPARAN KEGIATAN

2.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

1. Sejarah Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

Hakekat Otonomi Daerah adalah Desentralisasi atau proses

pendemokrasian Pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui

lembaga Perwakilan , lembaga politik dan lembaga – lembaga informal lainnya

yang ada di masyarakat, Perspektif kontemporer tentang Negara demokratis

menyebutkan bahwa demokrasi pada arus local cukup memberikan konstribusi

yang positif terhadap perkembangan demokrasi pada tingkat Nasional ( National

Democracy ). Hal ini dikarenakan banyaknya kesempatan bagi berkembanganya

partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan Pemerintah yang

ditopang hadirnya iklim demokrasi yang menghargai kebebasan dan perbedaan

pendapat.

Namun demikian kualitas kehidupan berdemokrasi hanya dapat

ditegakkan didalam masyarakat yang memiliki komitmen untuk memegang teguh

norma – norma politik demokratis pula. Hal ini antara lain yang mendasar adalah

ketaatan pada formalisme aturan, prosedur dan mekanisme politik, Budaya

demokrasi seperti itulah yang belum sepenuhnya menjadi budaya politik di tingkat

local saat ini.

Untuk itu sudah seharusnyalah sasaran yang hendak dicapai dalam

mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat adalah

sebagai berikut :

1. Tertatanya kehidupan politik, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur

politik di daerah yang kapabel, kredibel dan memiliki kepekaan yang tinggi

7

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di

Daerah.

2. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan yang transparan dalam

rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu perlu adanya

program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

3. Terbangunnya budaya poitik yang berlandaskan pada etika politik dan

moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, kejujuran dan

keadilan.

4. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan

prinsip – prinsip demokrasi.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang

diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

susunan Organissi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan

Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor 40 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat.

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi

legislasi, anggaran , dan pengawasan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang,

DPRD mempunyai hak : (a). interpelasi, ( b) angket dan ( c ) menyatakan

pendapat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan

kerja yang berkedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang

setara bermakna di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan

yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam

membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan

8

bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah mitra sekerja dalam

membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan

fungsi masing – masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu

hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun

pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing – masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah

unsur pelaksana. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan

Provinsi di Bidang pelayanan kepada anggota DPRD dalam menyelenggarakan,

fungsi dan wewenang DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan

Gubernur Nomor 40 Tahun 2008, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan DPRD

dan Sekretariat DPRD;

2. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha, aparatur, keuangan, pelaksanaan

urusan dalam pengelolaan aset, urusan rumah tangga DPRD dan

Sekretariat DPRD;

3. penyelenggaraan urusan persidangan dan rapat-rapat, penyusunan risalah,

catatan dan penyusunan laporan hasil rapat, pertemuan dan kunjungan

kerja DPRD yaitu komisi, kepanitiaan dan fraksi serta penyelenggaraan

urusan keprotokolan;

4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD;

9

5. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Sekretariat DPRD;

6. penyelenggaraan fasilitas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan

kebijakan DPRD, penyiapan rancangan Raperda usul inisiatif DPRD dan

produk hukum DPRD lainnya, menyelenggarakan urusan kehumasan serta

pengaduan dan aspirasi masyarakat;

7. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh

Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum dan Aparatur

c. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

d. Bagian Persidangan

e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

f. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Tenaga Ahli

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas

memimpin, membina, mengkoordinasikan, penyelenggaraan, mengevaluasi dan

mengendalikan kegiatan Sekretariat DPRD yang secara teknis operasional

bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh

Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. Penetapan Program Kerja Sekretariat DPRD sebagai bahan pelaksanaan

tugas;

b. Penyeleggaraan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di bidang tugas

Sekretariat DPRD;

10

c. Penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD;

d. Pengkoordinasi kegiatan di bidang Sekretariat DPRD berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan

kebijakan dibidang tugas Sekretariat DPRD;

g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi DPRD berdasarkan program kerja yang ditetapkan;

h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh

Sekretaris DPRD.

b. Bagian Umum & Aparatur

Bagian Umum dan Aparaturdipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD,Bagian umum

dan Aparaturmempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha

umum, surat menyurat, administrasi kepegawaian, gedung, rumah tangga, rumah

jabatan/dinas, pengelolaan aset, perjalanan dinas, ketertiban dan keamanan kantor.

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dilingkungan bagian Umum dan Aparatur

b. pelaksanaan ketatausahaan umum, surat menyurat dan kearsipan;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan dalam, perlengkapan, perawatan

dan pemeliharaan gedung/kantor, halaman/taman, barang inventaris,

rumah jabatan/dinas ketertiban dan keamanan kantor;

d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan

kepegawaian, organisasi dan tata laksana;

11

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang

umum dan aparatur;

f. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Sekretariat DPRD berkenaan

dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

g. pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan tugas dan fungsi staf Bagian Umum

dan Aparatur;

h. pelaksanaan koordinasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian

Umum dan Aparatur;

i. pelaksanan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh

Sekretaris DPRD.

Bagian Umum dan Aparatur membawahi :

Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

Sub Bagian Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing – masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat

menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas

melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, rumah jabatan / dinas,

perlengkapan kantor, perawatan dan pemeliharaan gedung / halaman dan barang –

barang inventaris, serta ketertiban dan keamanan di Lingkungan Sekretariat.

Sub Bagian Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan administrasi kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata

laksana serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan

fungsional dan pengawasan melekat.

12

c. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpul,

mengolah bahan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pengelolaan

administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

b. penyelenggaraan fasilitasi perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana

kerja DPRD dan Sekretariat DPRD;

c. penyelenggaraan fasilitasi penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana

kerja, keuangan, monitoring dan evaluasi dilingkungan Sekretariat DPRD;

d. penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan perumusan, bahan

kebijakan teknis penyusunan rencana kerja dan keuangan, monitoring dan

evaluasi DPRD dan Sekretariat DPRD;

e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian

Rencana Kerja dan Keuangan;

f. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Bidang

Rencana Kerja dan Keuangan;

g. pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan keuangan, monitoring dan evaluasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. penyusunan konsep sarana dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD

berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan

keuangan;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

j. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja dan keuangan yang

diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

13

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor. 40 Tahun 2008 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan

Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 40 )

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor.

14 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor. 40 Tahun 2008

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2015 Nomor. 14 )

Bagian Rencana Kerja dan Keuangan membawahi :

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi.

Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Verifikasi

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing – masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian Rencana kerja dan Keuangan.

Sub Bagian Rencana kerja , Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas

mengumpulkan, mengolah dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan

rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan DPRD dan

Sekretariat DPRD.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas fasilitasi analisa, penyusunan

kebutuhan anggaran dan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pengelolaan

keuangan tahunan DPRD dan Sekretariat DPRD, pelaksanaan administrasi

keuangan, penyusunan daftar gaju dan tunjangan pegawai, penghasilan Anggota

DPRD dan Staf Sekretariat DPRD.

Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan

bahan, kelengkapan pendukung serta melakukan verivikasi administrasi keuangan

terhadap kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

14

d. Bagian Persidangan

Bagian persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.Bagian

Persidanganmempunyai tugas mempersiapkan penyelenggaraan acara kegiatan

DPRD, persidangan, rapat-rapat, tata tempat, catatan, risalah, keprotokolan dan

perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD, laporan kunjungan kerja serta

kegiatan DPRD lainnya.

Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bagian Persidangan;

b. penyelenggaraan penyusunan jadwal acara persidangan, rapat-rapat dan

tata tempat dalam kaitannya dengan kegiatan DPRD dan Sekretariat

DPRD;

c. penyelenggaraan penyiapan catatan, resume, risalah dan laporan rapat-

rapat, dengar pendapat, dan kunjungan kerja yang diselenggarakan oleh

DPRD, alat kelengkapan DPRD dan fraksi;

d. penyelenggaraan penyusunan bahan, naskah dan surat menyurat yang

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pimpinan DPRD,

komisi, kepanitiaan, Bahan kehormatan dan Fraksi;

e. penyelenggaraan penyusunan bahan keperluan evaluasi dan permasalahan

yang akan dan sedang dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD untuk

dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan masukan;

f. penyelenggaraan urusan protokol, administrasi perjalanan dinas dan urusan

keprotokolan lainnya;

g. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf Bagian

Persidangan;

h. penyelenggaraan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian

Persidangan;

15

i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas

Bagian Persidangan;

j. pelaksanaan tugas lain di bidang persidangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan membawahi :

Sub Bagian Rapat dan Risalah;

Sub Bagian Komisi, Kepanitiaan dan Fraksi;

Sub Bagian Keprotokolan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing – masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Persidangan.

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas penyiapan bahan

jadwal acara, ruangan rapat / tata tempat , fasilitas rapat, surat memyurat, catatan

(rekaman),menyusun risalah dan laporan serta bahan – bahan yang berkaitan

dengan rapat – rapat dan acara DPRD.

Sub Bagian Komisi, Kepanitiaan dan Fraksi mempunyai tugas

menyiapkan bahan yang diperlukan serta surat menyurat dan laporan yang

berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja, rapat – rapat Komisi dan kepantiaan

serta menyiapankan bahan – bahan pembentukan alat kelembagaan DPRD serta

melaksanakan urusan administrasi yang berkaitan dengan Fraksi.

Sub Bagian Keprotokolan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

keprotokolan, administrasi perjalanan dinas dan urusan keprotokolan, administrasi

perjalanan dinas dan urusan keprotokolan lainnya.

16

e. Bagian Hukum & Hubungan Masyarakat

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakatdipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas memfasilitasi

dan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan rancangan produk-produk hukum

DPRD, dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, publikasi serta urusan

pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakatmempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;

b. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan bahan pembahasan dan perumusan

kebijakan DPRD, rencangan peraturan daerah usul inisiatif dan produk

hukum DPRD lainnya;

c. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan bahan dan naskah evaluasi terhadap

kebijakan, produk hukum DPRD dan peraturan perundang-undangan;

d. penyelenggaraan urusan hubungan masyarakat, komunikasi, informasi,

publikasi dan perpustakaan;

e. penyelenggaraan kegiatan dokumentasi hukum, produk DPRD;

f. penyelenggaraan urusan pengaduan dan aspirasi masyarakat;

g. penyelenggaraan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat;

h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;

i. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat;

j. penyelenggaraan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat;

17

k. pelaksanaan tugas lain di bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat yang

diserahkan oleh Sekretaris DPRD;

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat membawahi :

Sub Bagian Perundang-undangan;

Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

Sub Bagian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat.

Sub Bagiqan sebagaiman dimaksud masing – masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Sub Bagian Perundang – Undangan mempunyai tugas

menyelenggarakan penyiapan bahan dan pemberian saran atau pertimbangan

dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah usul insiatifDPRD dan

dari Kepala Daerah, fasilitasi evaluasi terhadap Peraturan Daerah , Produk Hukum

DPRD dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas penyelenggaraan

urusan pengembangan hubungan masyarakat, komunikasi, informasi, pem

beritaan dan kerja sama DPRD dengan pihak lain, penyiapan dan

pengelolaan naskah, dokumen, produk hokum, dan perpustakaan untuk keperluan

DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sub Bagian Pengaduan dan aspirasi Masyarakat mempunyai tugas

fasilitasi pengumpulan dan pengolahan bahan pengaduan dan penyampaian

aspirasi masyarakat kepada DPRD serta penyiapan bahan tindak lanjutnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan.Jabatan Fungsional dipimpin

18

oleh Pejabat Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris DPRD

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil

dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan

tertentu.

Jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui

jenis jabatan.

g. Tenaga Ahli

AdapunTenaga Ahli disediakan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan

persetujuan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas membantu DPRD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tenaga Ahli dimaksud ditunjuk

dengan surat penugasan untuk waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan

DPRD.

Dan berikut ini adalah struktur organisasi pada Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Barat :

19

20

3. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Adapun visi Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar adalah :“Terwujudnya Tertib

Administrasi dan Pelayanan Yang Prima Dalam Mendukung Kelancaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat ”.

2. Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan

organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang

sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih eksis dan dapat mengikuti

efek global otonomi daerah.

Berkaitan dengan tersebut, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan

Barat dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi menetapkan misi sebagai

berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang didukung oleh

sarana dan prasarana yang memadai;

2. Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

3. Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD;

4. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan

masyarakat.

4. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target

ini dapat merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan

21

organisasi.Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari

perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan strategis untuk mencapai misi: “Meningkatkan efektivitas persidangan

dan penyelenggaraan kegiatan DPRD” adalah Meningkatkan

kualitaspenyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan

keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaanadministrasi

dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi;

2. Tujuan Strategis untuk mencapai misi: “Meningkatkan penyiapan dan

pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat” adalah Menciptakan

produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan

masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik.

2.2 Paparan Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang yang di laksanakan sejak Tanggal 3 Agustus

2015 sampai dengan Tanggal 28 Agustus 2015 adalah merupakan syarat

wajib yang harus di ikuti oleh mahasiswa fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

dalam rangka bersinergi dengan dunia kerja maupun dengan masyarakat dan

merupakan sarana penerapan IPTEK yang di dapat baik dari kuliah maupun non

kuliah (Ekstrakurikuler).

Kegiatan magang di laksanakan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Barat, dalam pelaksanaan kegiatan magang di Kantor tersebut

kami bertiga ditempatkan pada bagian yang berbeda, yaitu bagian Keuangan,

Hukum dan Humas, serta bagian Persidangan.

22

A. Aktivitas Magang

Nama : Uray Hugie Gumilar

Nim : B41112070

Bagian : Keuangan

1. Minggu Pertama

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu pertama yang dimulai pada

tanggal 3 Agustus 2015 – 7 Agustus 2015 yaitu :

Senin 3 Agustus 2015 yaitu verifikasi kejelasan mahasiswa magang di

Tata Usaha sekaligus penempatan mahasiswa di beberapa bagian instansi

Selasa 4 Agustus 2015 yaitu mengecap berkas

Rabu 5 Agustus 2015 yaitu jadi supir untuk mengambil uang di Bank serta

fotocopy beberapa berkas dan memisahkan SPJ (surat

pertanggungjawaban)

Kamis 6 Agustus 2015 yaitu merekap SPM (surat perintah membayar)

Jum’at 7 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah

membayar)

2. Minggu Kedua

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu kedua yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 – 14 Agustus 2015 yaitu :

Senin 10 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah

membayar)

Selasa 11 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah

membayar)

Rabu 12 Agustus 2015 yaitu menyalin / merekap SPM (surat perintah

membayar)

Kamis 13 Agustus 2015 yaitu merekap SSP (surat setoran pajak)

23

Jum’at 14 Agustus 2015 yaitu merekap SSP (surat setoran pajak)

3. Minggu ketiga

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu ketiga yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2015 – 21 Agustus 2015 yaitu :

Selasa 18 Agustus 2015 yaitu mengecek SPPD (surat perintah perjalanan

dinas)

Rabu 19 Agustus 2015 yaitu mengecek SPPD (surat perintah perjalanan

dinas)

Kamis 20 Agustus 2015 yaitu mengecek SPJ (surat pertanggungjawaban)

Jum’at 21 Agustus 2015 yaitu mengecek SPJ (surat pertanggungjawaban)

4. Minggu keempat

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu keempat dimulai pada tanggal 24 Agustus 2015 – 28 Agustus 2015 yaitu :

Senin 24 Agustus 2015 yaitu membuat kwitansi

Selasa 25 Agustus 2015 yaitu mengecek setoran pajak

Rabu 26 Agustus 2015 yaitu mengecek setoran pajak

Kamis 27 Agustus 2015 yaitu membuat kwitansi

Jum’at 28 Agustus 2015 yaitu berpamitan kepada semua staf yang ada di

lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Nama : Rudi Hartono

Nim : B41112047

Bidang : Hukum dan Humas

Pada minggu pertama yang saya lakukan adalah melayani pengaduan

masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat

seperti pengaduan ketidaknyamanan pasien di Rumah Sakit Daerah.

Pada minggu Kedua yang saya lakukan adalah membantu pekerjaan

kasubbag bagian Hukum dan Humas

24

Pada minggu Ketiga yang saya lakukan adalah mempersiapkan Karnaval

Khatulistiwa yang akan diikuti oleh Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Barat

25

Minggu keempat yang saya lakukan adalah mengkliping surat kabar buat

laporan bagian Hukum dan Humas

Nama : Muhammad Arif Gunawan

Nim : B41112058

Bidang : Persidangan

1. Minggu Pertama

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu pertama yang dimulai pada

tanggal 3 Agustus 2015 – 7 Agustus 2015 yaitu :

a. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengurusi SPT ( Surat Perintah Tugas)

dan SPPD ( Surat Perintah Perjalanan Dinas ) anggota DPRD yang telah

diklaim, yang dilakukan adalah memberi nomor SPT dan SPPD dan kemudian

menginputnya ke dalam buku catatan.

b. Setelah SPT dan SPPD yang telah diklaim ditandatangani Ketua DPRD

Provinsi Kalimantan Barat kemudian giliran tugas saya untuk memisahkan

slip surat itu untuk arsip bagian persidangan yang berwarna hijau dan yang

26

lainnya untuk diserahkan ke bagian keuangan.

c. Slip SPT dan SPPD yang telah dipisahkan saya antar ke bagian keuangan dan

meminta bukti paraf pada buku catatan bahwa SPT dan SPPD telah diterima

bagian keuangan.

2. Minggu Kedua

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu kedua yang dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 – 14 Agustus 2015 yaitu :

a. Kegiatan yang saya lakukan adalah masih sama seperti minggu pertama yaitu

mengurusi SPT dan SPPD anggota DPRD.

b. Membantu para staf yang butuh bantuan seperti melipat undangan rapat,

membetulkan program komputer dan sebagainya.

c. Diminta bantuan oleh Kabag Persidangan mencarikan putusan Mahkamah

Konstitusi tentang pengunduran diri anggota yang mencalonkan diri menjadi

kepala daerah dan mencarikan AD/ART Partai Demokrat.

d. Ikut menyaksikan persidangan dalam pembahasan tentang APBD yang

dikurangi.

3. Minggu ketiga

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu ketiga yang dimulai pada tanggal 18 Agustus 2015 – 21 Agustus 2015 yaitu :

a. Kegiatan saya pada minggu ketiga juga masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya yaitu mengurusi SPT dan SPPD.

b. Membantu staf persidangan menyiapkan persidangan.

c. Menginput data SPT dan SPPD yang di buku catatan ke Komputer

d. Menyaksikan Persidangan lanjutan pembahasan APBD.

4. Minggu keempat

Aktivitas yang saya lakukan pada minggu keempat dimulai pada tanggal 24 Agustus 2015 – 28 Agustus 2015 yaitu :

a. Membantu staf persidangan yang butuh bantuan seperti menginput data dan

27

membuatkan kartu nama.

b. Memisahkan slip SPT dan SPPD yang telah direvisi karena kesalahan pengetikan dan kemudian menurunkanny ke bagian keuangan

28

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayan pada hakekatnya memberikan

pelayanan administratif Dewan yang meliputi Kesekretariatan, pengelolaan

keuangan, fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat dan mengkoordinasikan tenaga

ahli yang diperlukan sesuai kemampuan keuangan daerah. Itu artinya bahwa

Instansi ini bertanggung jawab atas kinerja Anggota Dewan DPRD Provinsi

Kalimantan Barat yang telah dipilih oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab

besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.

Dan Sekretariat Dewan senantiasa siap mendukung dan menunjang

pelaksanaan kegiatan, khususnya menterjemahkan aspirasi dan memperjuangkan

hak-hak rakyat serta memberikan pengayoman dan pelayanan secara prima

kepada rakyat.

Kami sangat beruntung bisa magang di Sekretariat DPRD Provinsi

Kalimantan Barat, kegiatan magang ini sangat bermanfaat bagi kami walaupun

cukup singkat tetapi sangat berkesan bagi kami, karena banyak pelajaran yang

kami dapat dari sini yang tidak kami dapatkan dari

B. Saran

a. Untuk para staf / pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar

dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sehingga tujuan yang

diharapkan dapat tercapai

b. Untuk bagian yang mengurusi anak-anak magang apabila dalam penempatan

magang mahasiswa tidak mendapatkan tempat yang minim kerja, maka

mahasiswa tersebut dapat di rolling ke tempat yang aktif pekerjaannya. Agar

mahasiswa tersebut tidak merasa bosan dan kegiatan magang ini dapat

berjalan secara efektif.

c. Untuk Universitas mungkin waktu yang digunakan mahasiswa untuk magang

29

dapat di tambah karena belum terlalu maksimalnya karena cukup singkat yaitu

satu bulan yang mana efektifnya sekitar dua sampai tiga bulan.

30