1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa era reformasi di Indonesia telah diiringi pula dengan

berkembangnya pelaksanaan demokrasi sehingga pemerintah secara bertahap

mulai membuka diri. Demokrasi merupakan tuntutan masyarakat agar keberadaan

mereka lebih dihargai oleh pemerintah, masyarakat juga menuntut agar Hak-hak

Asasi Manusia (HAM) diakui. Mereka juga ingin turut serta dalam pengambilan

kebijakan, dimana kebijakan tersebut berhubungan dan diperuntukkan bagi

masyarakat. Salah satu langkah awal dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia

adalah dengan memberdayakan pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Pelaksanaan demokrasi melalui otonomi daerah juga dapat memberdayakan

pejabat daerah dan masyarakatnya.

Otonomi daerah selain memberdayakan pemerintah daerah dan

masyarakatnya juga bertujuan agar Indonesia dapat mewujudkan good

governance. Prinsip-prinsip good governance diantaranya partisipasi, tegaknya

hukum, transparansi, responsif, musyawarah untuk mufakat, keadilan dan

perlakuan yang sama untuk semua orang, efektif dan ekonomis, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Melalui otonomi daerah maka pemerintah daerah dan

masyarakatnya dapat diberdayakan, karena dengan otonomi daerah partisipasi

masyarakat dapat langsung ditangkap pemerintah. Pengambilan kebijakan

termasuk kebijakan mengenai pembangunan daerah dengan melalui otonomi

daerah akan menjadikan kebijakan tersebut lebih dekat pada masyarakat karena

pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya.

Kebijakan pemerintah pusat yang bersifat pedoman bagi daerah, dilaksanakan di

daerah melalui Peraturan Daerah. Dari hal tersebut pemerintah mengharapkan

agar kebijakannya lebih dekat dengan masyarakat karena telah disesuaikan oleh

pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan pula dengan kebijakan tersebut

dapat dilaksanakan sebaik mungkin di daerah.

2

Dalam kaitannya dengan tugas pemerintah daerah terhadap pelaksanaan

pembangunan daerah maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan sebab

pembangunan yang baik adalah pembangunan yang disertai dengan perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri

meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

sehingga dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang selalu

disesuaikan dengan visi misi Kota Malang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tugas dalam membuat

perencanaan pembangunan daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka

menengah maupun jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang sangat diperlukan

agar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan Kota Malang

dapat bersifat pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan daerah yang baik adalah apabila dalam pelaksanaan

pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah untuk

melaksanakan pembangunan, baik pembangunan infrastuktur daerah maupun

pembangunan guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam

hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kota Malang memiliki kewajiban untuk melaksanakan

perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi misi Kota Malang

tersebut.

Mahasiswa sebagai Agent of Change memiliki peran dalam melakukan

perubahan positif di dalam kehidupan sosial masyarakat. Mahasiswa yang siap

terjun dalam masyarakat adalah mahasiswa yang beriman, berkemampuan tinggi

dan tanggap terhadap masalah sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Tantangan

sumber daya manusia tersebut merupakan tanggung jawab bersama baik dari

kalangan civitas akademika, pemerintah dan berbagai elemen masyarakat lain

yang merupakan emansipator output perguruan tinggi.

3

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pihak Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan Administrasi Publik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

mengikuti latihan kerja (magang) sebagai hal yang perlu dipelajari mahasiswa

untuk mendukung penerapan dan aplikasi dari teori-teori ilmu yang diterima di

perguruan tinggi. Sehingga diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran tentang

solusi, tantangan di masa mendatang, mampu mandiri, dan mempersiapkan diri

terjun ke masyarakat.

Kegiatan KKN/Magang ini salah satu kebijakan yang diambil oleh pihak

fakultas dalam rangka memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk

mendapatkan pengalaman dan wawasan. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran

bahwa sering seorang lulusan dari perguruan tinggi tidak siap untuk langsung

terjun kedalam dunia kerja nyata yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman

dan wawasan, sehingga dengan kegiatan KKN/Magang yang dilaksanakan di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang ini dapat

menerapkan ilmu yang sedang diperdalam untuk membantu mengatasi beberapa

permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kantor Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam melakasanakan tugas dan

kewenangannya sebagai perencana pembangunan daerah. Dari kegiatan magang

ini penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai obyek masalah dan judul

pada “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam

Pembangunan Daerah Kota Malang”.

Praktek KKN/Magang ini kami laksanakan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, selama 1 bulan yang bertujuan

untuk dapat mengkaji secara terperinci dan mendalam baik secara teoritis maupun

praktis yang terkait dalam bidang ilmu administrasi khususnya administrasi

publik.

B. Tujuan Kegiatan Magang

Adapun tujuan-tujuan terlaksanakannya magang ini, yaitu:

1. Tujuan Umum:

4

a. Mengetahui peranan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam pembangunan daerah.

b. Mengetahui visi dan misi serta strategi kebijakan pembangunan daerah

Kota Malang.

c. Membantu pelaksanaan administrasi di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang.

2. Tujuan Khusus:

a. Menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku pendidikan.

b. Sebagai pengalaman kerja dan bekal pengetahuan bagi mahasiswa

dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Mengetahui tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dalam pembangunan daerah.

C. Manfaat Kegiatan Magang

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan magang pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagi Mahasiswa

a. Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada bidang ilmu

yang dimiliki serta dalam tata cara hubungan masyarakat di

lingkungan kerjanya.

c. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan dan kreativitas diri

dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.

d. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk

menyesuaikan diri dalam lingkungan kerjanya di masa datang.

e. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi

yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di

lingkungan kerjanya.

2. Bagi Fakultas

5

a. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana

program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan

masyarakat pengguna lulusan program.

b. Mencetak sarjana yang terampil dan jujur dalam menghadapi tugas dan

pekerjaan di dunia nyata.

c. Sarana untuk membangun kerjasama dan memperluas jaringan antara

Fakultas Ilmu Administrasi dengan instansi yang terkait.

3. Bagi Instansi

a. Merupakan sarana untuk alih ilmu di bidang administrasi khususnya

publik dan lain-lain bagi kemajuan instansi yang bersangkutan.

b. Merupakan sarana penghubung antara instansi dengan Lembaga

Pendidikan Tinggi.

c. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

6

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Sejarah

Pada tahun 1978 Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur mengintruksikan

kepada semua Bupati/Walikota di Jawa Timur agar membentuk organisasi baru

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Atas dasar hal tersebut,

maka Pemerintahan Daerah Malang membentuk Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan surat Keputusan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor V/110/VII/1979 tanggal Juli 1979

kemudian mengangkat Drs. Widomoko sebagai Ketua BAPPEDA Kota Malang

yang pertama didampingi seorang sekretaris dan empat kepala Bidang.

Untuk membentuk BAPPEDA seluruh Daerah Tingkat II se-Jawa Timur

telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur

Nomor BPPD. 053/388/1980 tanggal 23 Mei 1980 Tentang Pembentukan

BAPPEDA Tingkat II. Surat Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 Tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Tingkat I dan Tingkat II dan ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana

BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan pasal 60

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga

Teknis Daerah perlu dilaksanakan penyesuaian dengan melakukan penataan

kembali.

7

Dalam kapasitas sebagai entry point pembangunan daerah itulah

keberadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang

yang dikenal dengan sebutan BAPPEKO dibentuk untuk menjalankan tugas

pokok untuk melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan

daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10

Tahun 2000 Tentang Pembentukkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang serta Keputusan Walikota

Malang Nomor 349 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang.

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi

kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk dan menata organisasi

Perangkat Daerah Inspektorat, Badan dan Kantor.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15

Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat

Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun

2004 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur

Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah, maka dibentuklah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan telah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tentang Uraian

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Malang, ini yang menjadi landasan keberadaan BAPPEDA Kota Malang

yang saat ini berlokasi di JL. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur.

8

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 63 Tentang Uraian Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Malang, maka tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan

pembangunan daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan Daerah.

2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja ) di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD).

4. Penyiapan dan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembanguna Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan

pengembangan.

7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

8. Pelaksanaan pengurusan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

9. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan

lembaga-lembaga penelitian lainnya.

10. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan

pengembangannya.

11. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta

penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya.

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

9

13. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah

dengan swasta, dalam dan luar negeri.

14. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik.

15. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan.

16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

17. Pengevaluasian pelaksanaan Rencana strategis dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.

19. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

20. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP).

21. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.

22. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan.

23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah.

24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

25. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

26. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan

fungsinya.

C. Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang

yang memiliki tugas dan kewenangan dalam perancangan pembangunan daerah

memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

10

Misi:

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yang merata

sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya.

3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan

Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah

merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.

4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah dan

telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 63 Tentang

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Malang, berikut susunan strutur organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang:

1. Kepala Badan

Merupakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di

bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat badan ini terdiri dari tiga subbagian, yaitu:

a. Subbagian Penyusunan Program

Subbagian penyusunan program mempunyai tugas penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), pelaksanaan

11

penyusunan Dokumen Pelaksana Anggara (DPA), dan penyusunan

Penetapan Kinerja (PK).

b. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas pengelolaan anggaran dan

barang, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji

pegawai, pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

keuangan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

c. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas pelaksanaan dan pembinaan

ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dan pengelolaan urusan

kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.

3. Bidang Pendataan dan Evaluasi

Bidang pendataan dan evaluasi terdiri dari dua subbidang, yaitu:

a. Subbidang pendataan dan pelaporan

Subbidang pendataan dan pelaporan memiliki tugas penyiapan dan

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan

pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

b. Subbidang monitoring dan evaluasi

Subbidang monitoring dan evaluasi memiliki tugas pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

skala kecamatan/kelurahan.

4. Bidang Tata Kota

Bidang tata kota ini terdiri dari dua subbidang, yaitu:

a. Subbidang prasarana dan sarana

Subbidang prasarana dan sarana memiliki tugas pengumpulan dan

pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan,

12

penyusunan keserasian pengembangan perkotaan dan pelaksanaan

petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.

b. Subbidang tata ruang

Subbidang tata ruang memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan data

dalam rangka perencanaan program dan kegiatan perencanaan tata

ruang, penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk

pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan.

5. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang ekonomi, sosial dan budaya terdiri dari dua subbidang, yaitu:

a. Subbidang ekonomi

Subbidang ekonomi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan

data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan perencanaan

pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, penyusunan

petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan skala kota di

bidang ekonomi, sosial dan budaya serta pelaksanaan pedoman dan

standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota di

bidang ekonomi, sosial dan budaya.

b. Subbidang sosial dan budaya

Subbidang sosial dan budaya memiliki tugas pelaksanaan bimbingan,

supervisi dan koordinasi keserasian pengembangan perkotaan dan di

kecamatan/kelurahan, pelaksanaan pengukuran Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) serta pelaksanaan bimbingan, supervisi dan koordinasi

pelayanan perkotaan di kecamatan/ kelurahan.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang penelitian dan pengembangan ini terdiri dari dua subbidang, yaitu:

a. Subbidang penelitian

Subbidang penelitian memiliki tugas pengumpulan dan pengolahan data

dalam rangka perencanaan program dan kegiatan penelitian dan

pengembangan pembangunan daerah, pelaksanaan penelitian dan

pengembangan kajian di bidang pemerintahan, keuangan,

13

pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat, pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan

kebijakan pembangunan serta pelaksanaan pembinaan dan

pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada

Perangkat Daerah.

b. Subbidang publikasi dan dokumentasi

Subbidang publikasi dan dokumentasi memiliki tugas pelaksanaan

koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penelitian

dan pengembangan, pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan

pengembangan serta pendokumentasian hasil penelitian dan

pengembangannya.

14

Gambar Bagan I

Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN PENYUSUNAN

PPROGRAM

BIDANGTATA KOTA

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPENDATAAN DAN

EVALUASI

BIDANGEKONOMI, SOSIAL

DAN BUDAYA

BIDANGPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUBBIDANG EKONOMI

SUBBIDANGPENELITIAN

SUBBIDANG PENDATAAN

DAN PELAPORAN

SUBBIDANG PRASARANA DAN

SARANA

SUBBIDANG MONITORING

DAN EVALUASI

SUBBIDANG TATA RUANG

SUBBIDANG SOSIAL DAN

BUDAYA

SUBBIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

15

BAB III

RENCANA KERJA

A. Jumlah Peserta

Peserta KKN/Magang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, berjumlah 5 (lima) orang Mahasiswa, yang terdiri dari:

1. Aprianto Agung Saputro (0810310015)

2. Alfian Achmad Rifa’i (0810310006)

3. Ayu Puspitasari (0810310028)

4. Dwi Kartika Sari (0810310046)

5. Astrida Puspita Sari (0810313067)

B. Tempat dan Waktu

Dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai

dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang diharapkan mampu mengaplikasikan

pengetahuan-pengetahuan secara teoritis yang diperoleh dalam perguruan tinggi

terhadap dunia kerja. Maka kegiatan ini dilaksanakan pada:

Tempat : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

Malang

Jl. Tugu No. 1 Malang, Kota Malang, Jawa Timur

(pada waktu pelaksanaan KKN/Magang)

Waktu : 1 April 2011-30 April 2011

C. Metode Pelaksanaan

Dari sejak awal rencana praktek kerja (magang) dilaksanakan, penulis

menyadari berbagai keterbatasan dan kendala. Oleh sebab itu, walaupun dirasa

tidak mungkin dapat melakukan pengamatan secara intensif terhadap pokok

masalah yang sedang dikaji, maka tetap diupayakan agar penulisan laporan hasil

praktek kerja nyata (magang) ini memperoleh data dan informasi yang memenuhi

persyaratan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

16

1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari teori-teori yang relevan dan

mendukung pokok masalah yang sedang dibahas.

2. Pendekatan lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan

atau kegiatan di masing-masing bidang. Untuk ini digunakan teknik

pengumpulan data :

a. Dokumenter yaitu mempelajari berbagai ketentuan peraturan

perundang-undangan, laporan serta dokumen-dokumen yang ada

pada Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Malang.

b. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui tatap muka

dengan pejabat yang berwenang. Wawancara ini tetap diperlukan

untuk memperoleh data yang diperlukan yang tidak diperoleh

malalui metode dan teknik lainnya.

Disamping itu, tidak kalah pentingnya adalah metode pengumpulan data

yang diperoleh dengan jalan menggali informasi dari andalan yang telah ditunjuk,

tentang berbagai potensi organisasi, perkembangan yang dicapai, macam atau

jenis program yang dilaksanakan, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta

upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan.

D. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Kerja Praktek di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Malang ini dimulai dengan permohonan pengajuan kegiatan

magang, konfirmasi penerimaan, penerimaan dari instansi, pelaksanaan Kerja

Praktek dan pembuatan laporan. Adapun perincian kegiatan ini adalah sebagai

berikut :

17

Tabel 1

Rencana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata / Magang

Universitas Brawijaya Jurusan Administrasi Publik

Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

No

.

Waktu Pelaksana Kegiatan Rencana Kegiatan

1. Minggu I

Aprianto Agung S.

Alfian Achmad R.

Ayu Puspitasari

Dwi Kartika Sari

Astrida Puspita S.

Perkenalan lingkungan

Kuliah Kerja Nyata

(KKN).

Mengurus surat-surat

yang dibutuhkan.

2. Minggu II Koordinasi dengan

pegawai di bidang

masing-masing.

Mengerjakan tugas

yang diberikan oleh

pembimbing di tempat

magang.

3. Minggu III Mengikuti kegiatan

yang diselenggarakan

instansi.

Mengerjakan tugas

yang diberikan oleh

pembimbing di tempat

magang.

4. Minggu IV Mengerjakan tugas

yang diberikan oleh

pembimbing di tempat

magang.

Mencari data-data yang

dibutuhkan untuk

18

penyusunan laporan

magang.

Berkonsultasi dengan

pembimbing dari

instansi

5. Minggu V Berkonsultasi dengan

pembimbing dari

instansi

Mengerjakan laporan

magang.

E. Pembagian Kerja

Pihak pelayanan intern menetapkan kebijakan untuk membagi peserta

KKN/Magang pada empat bidang atau bagian, diantaranya:

Dua orang pada bidang sekretariat.

Satu orang pada bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Satu orang pada bidang evaluasi dan pendataan.

Satu orang pada bidang penelitian dan pengembangan.

19

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kemudian untuk penempatan mahasiswa dibagi dalam empat bidang

secara menetap dengan kata lain tidak mengalami pergantian bidang dalam setiap

minggunya. Adapun kegiatan yang kami lakukan tertulis pada table berikut:

Tabel 2

Pelaksanaan Kegiatan

No. Waktu Bidang Kerja Pelaksana

Kegiatan

Uraian Kegiatan

1. Minggu Ke

I

Jumat, 1 April

2011

-

Aprianto Agung S.

Alfian Achmad R.

Ayu Puspitasari

Dwi Kartika Sari

Astrida Puspita S.

Perkenalan

lingkungan

KKN/Magang.

Mempelajari aturan-

aturan yang berlaku di

tempat KKN/Magang

sekaligus beradaptasi

dengan para karyawan

yang bekerja di

instansi tersebut.

Mempelajari struktur

organisasi, pembagian

tugas dan fungsi

sekaligus jumlah dan

nama-nama pegawai

yang bekerja di

bagian yang sama,

dengan tujuan agar

lebih cepat

20

bersosialisasi dengan

para pegawai.

2. Minggu Ke II

Senin, 4 April

2011 s/d

Jumat, 8 April

2011

-

Aprianto Agung S.

Alfian Achmad R.

Ayu Puspitasari

Dwi Kartika Sari

Astrida Puspita S.

Pembagian pada

masing-masing

bidang.

Bidang

Sekretariat

Alfian Achmad R.

Astrida Puspita S.

Membantu

mengerjakan laporan

keuangan rapat dinas.

Bidang

Ekonomi,

Sosial dan

Budaya

Ayu Puspitasari Mengerjakan tugas

yang diberikan oleh

pembimbing dari

instansi, yaitu

membuat surat

undangan rapat

TKPKD dan

membantu persiapan

pelaksanaan kegiatan

rapat TKPKD.

Bidang Pendataan

dan Evaluasi

Dwi Kartika Sari Mengevaluasi

Program / kegiatan

dan penganggaran

DBH CHT TA. 2011.

Bidang Penelitian

dan

Pengembangan

Aprianto Agung S. Membantu pelatihan

pengadaan barang

dan jasa di Unmer.

3. Bidang

Sekretariat

Alfian Achmad R.

Astrida Puspita S.

Membantu mendata

surat masuk dan

keluar.

21

Bidang

Ekonomi,

Sosial dan

Budaya

Ayu Puspitasari Membantu mencatat

surat masuk,

mengetik surat dan

mengedit data.

Bidang Pendataan

dan Evaluasi

Dwi Kartika Sari Meneruskan tugas

evaluasi program

pada minggu kedua.

Bidang Penelitian

dan

Pengembangan

Aprianto Agung S. Membantu pelatihan

pengadaan barang dan

jasa di Unmer.

Bidang

Sekretariat

Bidang Ekonomi,

Sosial dan

Budaya

Bidang Pendataan

dan Evaluasi

Bidang Penelitian

dan

Pengembangan

Aprianto Agung S.

Alfian Achmad R.

Ayu Puspitasari

Dwi Kartika Sari

Astrida Puspita S.

Melakukan diskusi

terkait peran Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) dalam

pembangunan daerah

Kota Malang dengan

pegawai/pejabat di

masing-masing

bidang.

4. Minggu Ke

IV

Senin 18 April

2011 s/d

Kamis 21

April 2011

Bidang

Sekretariat

Alfian Achmad R.

Astrida Puspita S.

Membantu mencari

artikel sebagai bahan

topik pelaksanaan

musrenbang.

Bidang

Ekonomi,

Sosial dan

Budaya

Ayu Puspitasari Melanjutkan

melaksanakan tugas

yang diberikan oleh

pembimbing dari

instansi seperti pada

minggu ketiga, yaitu

mencatat surat,

22

mengetik surat dan

mengedit nota dinas.

Bidang Pendataan

dan Evaluasi

Dwi Kartika Sari Foto copy dan

mengantar surat ke

tiap SKPD di Kota

Malang.

Bidang Penelitian

dan

Pengembangan

Aprianto Agung S. Membantu membuat

arsip dan dokumen-

dokumen pelatihan

pengadaan barang

dan jasa.

5. Minggu Ke

V

Senin 25 April

2011 s/d

Jumat 29

April 2011

Bidang

Sekretariat

Alfian Achmad R.

Astrida Puspita S.

Ayu Puspitasari

Dwi Kartika Sari

Aprianto Agung S.

Menyerahkan sumber

evaluasi sekaligus

meminta penilaian

pembimbing terhadap

kinerja penulis selama

kegiatan

KKN/Magang.

Memeriksa

kelengkapan data

yang diperlukan untuk

penyusunan laporan

KKN/Magang.

Mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan

oleh pembimbing.

Mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan

pembimbing di

instansi.

Meminta paraf

Bidang Ekonomi,

Sosial dan

Budaya

Bidang Pendataan

dan Evaluasi

Bidang Penelitian

dan

Pengembangan

23

pembimbing di

instansi pada lembar

kegiatan harian

KKN/Magang.

Berpamitan dan

mengucapkan terima

kasih pada seluruh

pihak di tempat

KKN/Magang yang

telah membantu

kelancaran

pelaksanaan

KKN/Magang.

Dokumentasi.

B. Hambatan Peran BAPPEDA dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsi Pembangunan Kota Malang

Dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang yang telah kami laksanakan di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang, kami

memperoleh informasi dari instansi terkait peran Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan daerah. Informasi

tersebut kami peroleh baik dari diskusi yang kami lakukan dengan pejabat atau

pegawai instansi maupun dari sumber-sumber data yang ada di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang. Dari informasi

yang kami peroleh tersebut, maka kami dapat menarik suatu pemikiran bahwa

dalam melaksanakan tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) sebagai perencana pembangunan daerah juga mengalami

hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Koordinasi antar dinas di Kota Malang

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kurang adanya

koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

24

dengan dinas-dinas terkait. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa kasus

pembangunan sebagai contoh ketika Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) melakukan pembangunan jalan-jalan di Kota Malang

seringkali terjadi bongkar bangun jalan-jalan yang sudah selesei dibangun.

Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari PDAM yang menginginkan

penggalian jalan untuk membangun saluran air maka pembangunan jalan-

jalan yang sudah selesei dibangun seringkali mengalami pembongkaran

yang merupakan cerminan dari kurangnya koordinasi antara Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan PDAM dalam

perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Kasus ini banyak terjadi

di wilayah Dinoyo.

2. Ketepatan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dengan

sasaran wilayah.

Sering kali produk-produk kebijakan yang telah dibuat oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan

pembangunan tidak sesuai dengan wilayah dan kondisi lingkungan. Kasus

pembangunan Mall yang dibangun di wilayah pendidikan, apartemen yang

dibangun di wilayah daerah aliran sungai. Dua contoh kasus tersebut

membuat produk kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kurang

berkualitas.

3. Tidak ada inovasi dalam pembuatan program-program kebijakan.

Dalam pembuatan program-program kebijakan kebanyakan hanya

mengadopsi program kebijakan yang lalu tanpa adanya inovasi sehingga

program-program kebijakan yang dibuat tidak memberikan perubahan

yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

C. Hambatan dan Dukungan Terhadap Kegiatan KKN/ Magang Pada

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang

25

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang

dalam mengoptimalisasikan kegiatan KKN/Magang mengalami hambatan-

hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara instansi dengan lembaga pendidikan dalam

mendukung pelaksanaan KKN/Magang di BAPPEDA Kota Malang.

2. Kurangnya kegiatan yang diberikan kepada peserta KKN/Magang oleh

instansi dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang di BAPPEDA Kota

Malang sehingga terkesan pasif.

Sedangkan dukungan terhadap kegiatan magang pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Sikap ramah yang ditunjukkan staf masing-masing bidang dalam

memberikan kerjasama terhadap peserta magang, sehingga memungkinkan

peserta untuk lebih bersemangat melaksanakan kegiatan magang ini.

2. Fleksibilitas yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) Kota Malang kepada peserta dalam menyelesaikan

tugas selama kegiatan magang ini, sehingga memudahkan untuk

menyesuaikan dengan jadwal akademik di fakultas.

3. Suasana ruang kerja yang kondusif, yang dimana hal ini didukung oleh

sarana dan prasarana yang lengkap seperti beberapa unit komputer dalam

keadaan yang layak pakai.

D. Hasil Perolehan Data

Di dalam kegiatan KKN/Magang yang telah kami lakukan, sesuai dengan

latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan

pembangunan daerah merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan

pembangunan sebab pembangunan tanpa perencanaan yang baik maka

pembangunan daerah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam kegiatan

KKN/Magang yang kami lakukan maka kami memperoleh beberapa pengetahuan

terkait dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

26

dalam pembangunan daerah Kota Malang seperti yang akan teruraikan pada

bahasan di bawah ini.

1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah

a. Kebijakan dan Strategi Penetapan Sistem Fungsi dan Perwilayahan

Struktur tata ruang merupakan unsur yang terpenting dalam

pengembangan sebuah kota. Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada

struktur ruang yang telah ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan

antar wilayah dalam satu kota.

Sistem kepusatan suatu kota dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

penduduk yang dilayani, yang digambarkan sebagai suatu struktur hirarki

mulai dari tingkat pelayanan yang tertinggi sampai terendah. Ditinjau dari

skala suatu kota untuk membentuk suatu sistem kepusatan dapat

diklasifikasikan menjadi 3, yaitu skala regional, skala kota, dan skala lokal.

Kebijaksanaan sistem pusat pelayanan diarahkan sebagai berikut :

1) Pusat Kegiatan Nasional

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) didefinisikan sebagai kawasan

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau

beberapa propinsi.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria yaitu

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul

utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan

perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa propinsi

dan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul

utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa propinsi.

Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap daerah yang dilayani,

terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.

27

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penetapan PKN di

Jawa Timur salah satunya adalah Kota Malang.

2) Pusat Pelayanan Kawasan Andalan Malang Raya

Kawasan andalan dapat didefiniskan sebagai bagian dari kawasan budi

daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya

diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor

unggulan bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kota Malang

ditetapkan sebagai pusat pelayanan dari kawasan andalan Malang Raya

yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Adapun sektor unggulan dari kawasan andalan Malang Raya meliputi

sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor industri,

sektor perkebunan dan sektor pariwisata.

3) Pusat Pelayanan Berskala Regional

Pusat pelayanan berskala regional didefinisikan sebagai fasilitas yang

lingkup pelayanannya mencakup wilayah kecamatan atau wilayah yang

lebih luas dari kecamatan.

Pusat pelayanan berskala regional terdiri dari fasilitas pemerintahan,

kesehatan, perdagangan dan jasa yang melayani tingkat kecamatan atau

wilayah yang lebih luas dari kecamatan.

Lokasinya diarahkan pada wilayah yang cenderung menjadi aglomerasi

fasilitas pelayanan tingkat kecamatan yang sudah ada.

Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap daerah yang dilayani,

terutama lokasi yang terletak atau mudah dicapai dari jalur regional.

4) Pusat Pelayanan Berskala Kota

Pusat Pelayanan berskala kota didefinisikan sebagai fasilitas yang

lingkup pelayanannya mencakup wilayah kota bersangkutan.

28

Pusat pelayanan skala kota meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,

perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga yang melayani

tingkat kota atau wilayah perencanaan.

Lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang cenderung menjadi

aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota yang sudah ada dan diarahan

pada tempat yang cenderung sentris dengan maksud agar bisa dicapai

secara lebih merata dari setiap pusat pelayanan kota.

Mempunyai kemudahan aksesbilitas terhadap pusat pelayanan kota

yang dilayani.

5) Pusat Pelayanan Berskala Lokal

Pusat pelayanan berskala lokal adalah fasilitas yang lingkup

pelayanannya mencakup pusat pelayanan kota.

Pusat pelayanan berskala lokal meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,

peribadatan, olahraga, serta perdagangan eceran yang melayani pusat

pelayanan kota.

Diarahkan pada lokasi yang mempunyai kemudahan aksesbilitas dan

bisa dicapai secara lebih merata dari setiap lingkungan.

Pada kawasan terbangun, lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang

cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan bagian kota yang

telah ada.

Penempatan pusat pelayanan lokal digunakan sebagai salah satu strategi

untuk mengacu perkembangan kawasan baru.

Berikut strategi struktur ruang Kota Malang:

1) Pusat Kota Malang diarahkan di Kawasan alun-alun dan sekitarnya. Hal

ini disebabkan karena aktifitas berpusat di kawasan alun-alun dan

sekitarnya, seperti: pemerintahan, perdagangan serta fasilitas sosial yang

berskala regional.

29

2) Pembagian Kota Malang hingga tahun 2029 diarahkan menjadi 6 (enam)

pusat pelayanan kota yang dikelompokkan berdasarkan pada kedekatan

dan persamaan fungsi kegiatan.

3) Masing-masing pusat pelayanan kota memiliki Pusat dan Sub Pusat yang

saling berhubungan dimana antara pusat yang satu dengan pusat yang lain

dihubungkan dengan jaringan jalan dengan pola pergerakan yang bersifat

Concentric Linier, yaitu semua kegiatan berpusat pada satu titik yaitu

Kawasan Alun-alun dan sekitarnya.

4) Menetapkan rencana jalan lingkar barat dan lingkar timur untuk

menunjang aksesibilitas menuju pusat dan sub pusat dari masing-masing

pusat pelayanan kota serta menuju pusat kota.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Kawasan Perkotaan

Penataan kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan fungsi dan

peran masing-masing yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat

pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan,

pendidikan, kesehatan, serta transportasi, pergudangan dan sebagainya.

Penetapan pusat sub satuan wilayah pengembangan dan wilayah

pelayanannya didasarkan atas pertimbangan faktor ketersediaan fasilitas

pelayanan umum (kapasitas pelayanan), utilitas (kapasitas pelayanan) dan

aksesibilitas (kemudahan jangkauan). Penataan kawasan perkotaan dilakukan

sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing pusat pelayanan kota yakni

sebagai pusat kegiatan pertumbuhan pusat pelayanan kota. Dalam hal ini

kegiatan pusat pelayananan kota tetap ditujukan untuk menunjang dan

melengkapi pertumbuhan dari kegiatan utama sektor pendidikan.

Strategi penataan ruang di kawasan perkotaan ditujukan pada fungsi

dan peran kota, yaitu mengusahakan keseimbangan antara kota dengan

kawasan ekonomi yang dilayaninya dengan mengusahakan pola hirarki kota

sesuai dengan fungsi dan perannya, mendorong perwujudan dan

perkembangan jaringan pusat pertumbuhan baru, meningkatkan mutu dan

jumlah fasilitas pelayanan umum kota serta menciptakan iklim yang

30

meningkatkan kegiatan ekonomi dengan perbaikan kondisi permukiman.

Dalam penataan kawasan perkotaan di Kota Malang disesuaikan

dengan visi Kota Malang yaitu “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota

Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan

menuju Masyarakat Sejahtera”.

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kota Pendidikan yang Berkualitas, mengandung makna bahwa

pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan dalam arti yang luas. Pengertian pendidikan yang berkualitas

adalah bahwa :

1) Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang di Kota Malang harus

memiliki kualitas tinggi.

2) Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan SDM yang

memiliki keunggulan kompetitif dalam hal penguasaan, pemanfaatan

dan pengembangan IPTEK, serta memiliki wawasan global dengan

kearifan lokal (berbudi pekerti luhur).

3) Kebijakan pemerintah kota diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang

berpihak kepada kepentingan pendidikan dalam arti luas, yang meliputi:

(1) peningkatan kapasitas SDM pemerintah kota sebagai pengemban

fungsi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas penyelenggaraan

pendidikan di semua level melalui pengembangan SDM dan

kelembagaan; (3) membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh

lapisan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang kurang/tidak

mampu secara ekonomi, untuk dapat menuntut ilmu melalui jalur

formal (sekolah).

Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, mengandung makna bahwa

pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan kota yang

sehat dan berwawasan lingkungan. Pengertian kota sehat dan ramah

lingkungan adalah sebagai berikut :

31

1) Kota sehat adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan fisik dan

sosial kemasyarakatan yang baik sehingga menjadi kota yang

memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warga kotanya (City fit

to live in).

2) Kota yang ramah lingkungan adalah kota yang dalam melaksanakan

pembangunan selalu memperhatikan kelestarian daya dukung

lingkungan.

Kota Pariwisata yang Berbudaya, mengandung makna bahwa

pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang

sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya khas

malangan. Pengertian Kota Pariwisata yang berbudaya adalah sebagai

berikut :

1) Kota pariwisata adalah kota yang menjadi tujuan wisatawan baik

wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Obyek wisata

yang akan dikembangkan adalah obyek wisata pendidikan, wisata

sejarah, wisata belanja maupun wisata lainnya.

2) Kota pariwisata yang berbudaya adalah kota pariwisata yang tetap

melestarikan budaya khasnya beserta nilai-nilai yang dikandungnya.

Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri, mengandung makna bahwa

tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan

masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri. Pengertian masyarakat

yang maju dan mandiri adalah sebagai berikut :

1) Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan

ilmu dan teknologi, maju dalam derajat kesehatannya dan maju dalam

mengembangkan budaya dan pariwisatanya.

2) Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu membiayai

sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya.

Dalam penataan ruang kota di Kota Malang khususnya di bidang

pendidikan strategi yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan Kota

32

Pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Penetapan kawasan strategis pendidikan di Kota Malang.

2) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

3) Penyediaan sarana prasarana telematika.

4) Penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya dalam pengembangan

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan.

2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah

Berdasarkan perkembangan fisik di Kota Malang dalam 5 tahun ini

mengalami perkembangan pesat, terutama perdagangan (kawasan pusat kota) dan

perumahan (Malang bagian Timur Laut dan Malang bagian Barat Laut). Tapi

perkembangan tersebut tidak merata, dimana pada kawasan timur dan selatan

(Malang bagian Tenggara dan Malang bagian Barat Daya) perkembangannya

tidak terlalu cepat (bahkan tidak berkembang sesuai dengan rencana RTRW

lama). Sehingga terjadi beberapa penyimpangan antara rencana tata ruang yang

ada (RTRW Kota Malang tahun 2001/2002) dengan kondisi eksisting. Untuk itu

diperlukan suatu kebijakan penetapan pola ruang Kota Malang.

Pemanfaatan ruang di wilayah Kota Malang dibagi menjadi dua yaitu

kawasan lindung dan budidaya. Pola pemanfaatan ruang wilayah di Kota Malang

diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi kawasan sebagai

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemanfaatan kawasan lindung terdiri

dari kawasan sempadan sungai, kawasan lindung untuk cagar budaya, dan

kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota. Sedangkan kawasan budidaya

terdiri atas: kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan industri dan

kawasan perdagangan.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Lindung

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung meliputi

langkah-langkah untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi

lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

33

Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung berdasarkan persyaratan

sebagai berikut:

1) Kawasan lindung untuk sempadan sungai

Garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar

sekurang-kurangnya 5 meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan

pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang

berwenang.

Garis sempadan yang bertanggul dan tidak bertanggul yang berada di

wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan tersendiri oleh

pejabat yang berwenang.

2) Kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota

Lokasi sasaran terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota

antara lain: di kawasan permukiman, industri, tepi sungai, jalan yang

berada di kawasan perkotaan.

Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota

dengan luas hutan minimal 0,25 Ha.

Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa

pohon-pohonan bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis

baik jenis asing atau eksotik maupun etnis asli domestik.

3) Kawasan rencana bencana alam

Mempertahankan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan

air, sehingga run off dari air hujan berkurang karena terjadinya

peresapan.

Pada kawasan-kawasan permukiman padat khususnya di Kecamatan

Klojen diharapkan membuat sumur resapan yang disesuaikan dengan

kebutuhan sehingga meskipun lahan didominasi dengan tutupan

bangunan tapi masih bisa meresapkan air, selain itu bisa juga

dilakukan dengan metode biopori.

34

Pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase dengan mengangkat

sedimen dan sampah yang ada di saluran, untuk semua saluran

drainasi.

Inventarisasi saluran-saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran

drainase dan saluran irigasi.

Dibangunnya inlet di kanan-kiri jalan pada kawasan genangan dan

pada jalan-jalan yang belum ada inlet drainasenya.

Sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup sehat dan memelihara

lingkungannya diantaranya dengan tidak membuang sampah ke

sungai/saluran air serta tidak mendirikan bangunan di atas sempadan

sungai atau jaringan drainase.

4) Kawasan lindung untuk cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Merupakan tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya

tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang

mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun strategi yang diperlukan dari kebijakan pengembangan

kawasan lindung di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Strategi pemantapan kawasan lindung mutlak ini adalah menjaga dan

mengembalikan fungsi kawasan, sedangkan pada kawasan yang telah

digunakan tidak direkomendasikan untuk ditingkatkan. Kawasan ini

mutlak harus menjadi kawasan lindung sedangkan kegiatan atau

aktifitas manusia yang diijinkan hanya sebatas menikmati

pemandangan alam dan pos informasi wisata dan perlindungan

kawasan saja, atau memiliki kepentingan fungsi strategis.

Strategi pemantapan kawasan resapan air ini adalah pemantapan

kawasan sebagai area yang mampu menjaga kelestarian sumberdaya

air dengan tidak mengijinkan perubahan fungsi kawasan. Peningkatan

daya dukung sumber air dilakukan dengan meningkatkan populasi

vegetasi di kawasan lindung mutlak sesuai dengan fungsi kawasan,

35

serta dengan mendayagunakan potensi tanah kritis, padang alang-

alang, tanah tandus yang menjadi bagian dari kawasan lindung mutlak.

Pengamanan berbagai kawasan lindung dari kegiatan penduduk yang

cenderung akan mengganggu penggunaan kawasan tersebut.

Pemanfaatan kawasan lindung bawahannya serta kawasan lindung

lainnya diarahkan untuk menunjang fungsi lindung yang telah

ditetapkan.

Pemanfaatan kawasan lindung wilayah perkotaan dilakukan melalui

pemanfaatan kawasan-kawasan tersebut untuk kegiatan jalur hijau dan

ruang terbuka hijau.

Pemanfaatan kawasan lindung jangan sampai mengganggu sistem

ekologi yang telah berjalan dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Penetapan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana di sekitar

kawasan rawan bencana serta melakukan pelatihan simulasi pada

penduduk sebagai cara untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang

terjadi.

Peningkatan kerjasama antar intansi pemerintah yang berwenang

dalam pengelolaan fungsi lindung baik untuk perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya.

Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan yang

memberikan perlindungan kawasan bawahannya untuk menjaga fungsi

kawasan lindung.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

Kebijakan dan strategi kawasan budidaya meliputi pengembangan

berbagai usaha dan kegiatan pengembangan sistem permukiman,

pengembangan jaringan transportasi nasional, pengembangan energi dan

jaringan kelistrikan nasional, pengembangan jaringan telekomunikasi

nasional serta pengembangan infrastruktur air baku nasional.

Untuk mewujudkan keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan

36

lainnya yang saling mendukung serta mencegah dampak negatif yang dapat

terjadi terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kehidupan politik,

sosial dan budaya masyarakat setempat maka perlu dilakukan penetapan

kawasan budidaya berdasar kriteria kawasan budidaya. Di dalam kawasan

budidaya dipilih kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong

pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya, serta

dapat mewujudkan pemerataan ruang di wilayah nasional.

Pengembangan kawasan budidaya ini perlu ditunjang oleh adanya

strategi terhadap keseimbangan perkembangan dan keserasian lingkungan

yang ditunjang oleh pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan dan

mempermudah kegiatan perekonomiaan. Maka strategi yang perlu dilakukan

dalam rangka pemanfaatan kawasan budidaya di Kota Malang adalah sebagai

berikut:

Pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang akan menunjang

pemanfaatan kawasan budidaya perlu dilakukan agar dalam pemanfaatan

kawasan budidaya tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

Pemanfaatan kawasan budidaya yang ada perlu disesuaikan dengan

kondisi fisik yang mendukungnya.

Pemanfaatan kawasan budidaya yang lokasinya berdekatan dengan

kawasan lindung perlu pengawasan yang cukup ketat.

Pemanfaatan kawasan budidaya dilakukan sebesar-besarnya untuk

kepentingan masyarakat.

Pemanfaatan kawasan budidaya diharapkan tidak mengganggu ekosistem

yang ada.

3. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan strategis

kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan.

37

Jenis kawasan strategis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, antara lain:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan

keamanan, antara lain adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil

terdepan, dan kawasan latihan militer.

2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan

ekonomi, antara lain adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus,

kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan

perdagangan dan pelabuhan bebas.

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,

antara lain adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya,

termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam

dan/atau teknologi tinggi.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain adalah kawasan

pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas

bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

hidup.

Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan

pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan

dunia seperti Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan

Taman Nasional Komodo.

Sesuai dengan jenis kawasan strategis yang tercantum dalam Undang-

38

Undang Nomor 26 Tahun 2007, kebijakan dan strategi penetapan kawasan

strategis di Kota Malang diarahkan dengan mengacu pada Undang-Undang

tersebut serta pola perkembangan Kota Malang.

Adapun kebijakan penetapan kawasan strategis Kota Malang meliputi:

1) Penetapan kawasan strategis di Kota Malang meliputi kawasan strategis dari

sudut kepentingan pertahanan dan keamanan (kawasan militer), pertumbuhan

ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, pariwisata,

industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).

Penetapan kawasan strategis ini bertujuan untuk mempermudah dalam

meningkatkan pertumbuhan di masing-masing kawasan khususnya sektor

ekonomi yang berdampak juga pada peningkatan pendapatan daerah.

Penetapan kawasan strategis di Kota Malang dibentuk berdasarkan persamaan

karakter dan kedekatan lokasi antar masing-masing unit.

Adapun strateginya yaitu:

Kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan militer) diarahkan agar

lokasinya jauh dari kegiatan umum perkotaan dan masyarakat umum

tidak diijinkan memakai atau menempati lahan yang ada dan telah

ditetapkan sebagai kawasan khusus. Kawasan khusus tertutup

digunakan sebagai kepentingan pertahanan keamanan nasional (TNI),

dan kawasan yang digunakan dengan fungsi kegiatan militer

dikategorikan sebagai kawasan khusus mencakup daerah pangkalan,

lokasi latihan, basis dan daerah demobilisasi.

Kawasan pertumbuhan ekonomi (perdagangan dan jasa) dilakukan

dengan membentuk sentra ekonomi sebagai kawasan pengembangan

sentra industri kecil, kawasan industri dan pergudangan, dan lain-lain.

Kawasan pendidikan dilakukan dengan peningkatan mutu pendidikan

di Kota Malang yang ditunjang dengan sarana dan prasarana

pendukung kegiatan pendidikan di Kota Malang.

39

Kawasan sosial budaya dapat dilakukan dengan optimasi

pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan,

antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian dan pendidikan,

pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan,

pelestarian kawasan sekitar serta memberikan gambaran berupa relief

atau sejarah yang menerangkan obyek/situs tersebut serta pengadaan

kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya.

2) Pengembangan kawasan strategis diarahkan agar dapat berpengaruh

terhadap:

Tata ruang di wilayah sekitarnya.

Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis ini menjadi sebuah kawasan yang memiliki tingkat

pelayanan hingga skala regional sehingga tetap dipertahankan dan

dikembangkan keberadaannya.

4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Sarana dan

Prasarana Wilayah

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu komponen yang menunjang dalam hal

pembangunan suatu kota. Ketersediaan fasilitas dari segi jumlah serta skala

pelayanan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan fungsi suatu

kota. Kota dengan ketersediaan fasilitas dengan skala pelayanan regional

akan menjadikannya sebagai kota orde satu demikian seterusnya untuk kota

yang dilengkapi fasilitas dengan skala pelayanan kota dan skala pelayanan

lokal akan menjadi kota orde ke 2 dan ke 3 dalam lingkup propinsi.

Fasilitas dalam menunjang kehidupan suatu wilayah didasarkan pada

jumlah penduduk yang ada, sehingga besar kecilnya jumlah penduduk akan

mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah fasilitas yang ada. Standar

penyediaan fasilitas merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk

40

penyediaan fasilitas, sehingga penyediaan fasilitas tersebut akan sesuai

dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat. Ketersediaan fasilitas berupa

sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan

olahraga di Kota Malang berdasarkan segi kuantitasnya yang didasarkan pada

standart permukiman perkotaan untuk mencukupi kebutuhan penduduknya.

Namun jika ditinjau dari persebarannya maka diperlukan penditribusian

pembangunan fasilitas umum secara merata di masing-masing kecamatan

sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan terutama fasilitas-fasilitas

yang hingga saat ini masih cenderung terpusat di pusat-pusat pertumbuhan,

serta peningkatan kulitas tiap-tiap jenis fasilitas yang sudah ada sehingga

dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Pengembangan fasilitas di Kota Malang menjadi sangat penting

karena keberadaan fasilitas tersebut merupakan salah satu pertimbangan

dalam penentuan pusat-pusat pelayanan yang akan memacu perkembangan

kota di wilayah pengaruhnya. Kelengkapan fasilitas akan menarik penduduk

dalam memenuhi kebutuhannya dan menciptakan pusat-pusat perkembangan

kota. Selaras dengan tujuan tersebut, maka strategi pengembangan fasilitas di

Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Mendukung terciptanya pusat-pusat pelayanan baru yang diharapkan dapat

menciptakan pemerataan pembangunan di Kota Malang dengan

pengembangan fasilitas yang memperhatikan rencana struktur tata ruang

yang ada.

2) Mendukung terciptanya hirarki sistem kegiatan kota dengan meningkatkan

skala pelayanan fasilitas yang memenuhi arahan untuk fasilitas dengan

skala pelayanan regional, kota serta lokal yang menciptakan fungsi

kegiatan primer, sekunder dan tersier.

3) Menciptakan efisiensi serta efektifitas pelayanan yang ada sehingga

mampu menjangkau seluruh penduduk di semua bagian kota yang ada

dengan cara:

41

Membatasi dan mengarahkan perkembangan fasilitas yang

berkelompok pada pusat pelayanan kota tertentu.

Melakukan upaya pemerataan penyediaan fasilitas pada bagian-bagian

kota yang memerlukan dengan pertimbangan konsentrasi penduduk.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi

Kebijakan pengembangan sistem transportasi harus terintegrasi

dengan sistem struktur tata ruang di Kota Malang. Disamping itu, kebijakan

pengembangan sistem transportasi juga harus mencakup penyelesaian

permasalahan disparitas perkembangan kawasan seperti wilayah di sekitar

pusat kota dengan Kecamatan Kedungkandang.

Strategi pengembangan sistem transportasi di Kota Malang meliputi

kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan, sarana dan prasarana

transportasi serta sarana penunjang jalan. Berikut ini merupakan strategi

khusus terkait pengembangan sistem transportasi di Kota Malang:

1) Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kota Malang berfungsi sebagai terminal jasa

distribusi bagi pengembangan wilayah dan juga sebagai pencapaian berbagai

macam kebutuhan bagi daerah penyangga Kota Malang. Kebijakan dan

strategi pengembangan jaringan jalan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Untuk menghindari terjadinya penumpukan jumlah pergerakan pada

sebuah jalur jaringan (kemacetan) dibutuhkan sebuah pengaturan rute arus

pergerakan/lalu lintas melalui peraturan khusus, seperti pengalihan rute

pada jam-jam khusus untuk menghindari penumpukan jumlah pergerakan.

Selain itu juga dibutuhkan upaya-upaya lain yang dapat mengurangi beban

kapasitas jalan yang dipertegas dengan hukum yang bersifat mengatur dan

mengikat.

Peninjauan/pengkondisian kembali fungsi-fungsi jalan di Kota Malang

agar terdapat kesesuaian antara kondisi fisik dengan persyaratan pada

masing-masing fungsi jaringan jalan.

42

Pembangunan jaringan jalan baru (jalan lingkar) yang dapat

mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan aksesibilitas yang tinggi

sehingga memacu perkembangan wilayah disepanjang jalan lingkar dan

memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mengurangi

bangkitan dan tarikan pergerakan menuju pusat kota dengan tujuan akhir

dapat mengurangi beban pusat kota.

2) Sarana Transportasi

Strategi pengembangan sarana transportasi di Kota Malang adalah

sebagai berikut:

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum terutama

pada wilayah-wilayah yang belum terlayani agar dapat lebih

mengoptimalkan fungsi angkutan umum sebagai alat transportasi publik

sehingga dapat mengurangi jumlah pergerakan kendaraan pribadi.

Kota Malang memiliki potensi SAUM yang sangat besar, oleh karena itu

diperlukan pengadaan angkutan umum massal seperti angkutan umum bus

metro, bus kota dan kereta komuter sebagai pengantisipasi kebutuhan

perangkutan masyarakat pada tahun-tahun ke depan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas-fasilitas penunjang

beroperasinya sarana transportasi di Kota Malang.

3) Prasarana Transportasi

Strategi pengembangan prasarana transportasi di Kota Malang adalah

sebagai berikut:

Peningkatan dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana terminal dan sub

terminal yang ada di Kota Malang untuk mendukung pergerakan

masyarakat dari atau menuju Kota Malang.

Pengalihan fungsi Terminal Gadang menuju ke Terminal Tlogowaru

sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban jalan disekitar Terminal

Gadang saat ini.

43

Pengadaan terminal kargo di sekitar jalan lingkar sebagai terminal

angkutan barang di Kota Malang.

Pengadaan alat dan lokasi untuk melakukan uji KIR di Kota Malang

dengan sasaran tahun-tahun ke depannya tidak hanya diujikan untuk

kendaraan bermuatan terbuka saja, namun juga untuk kendaraan pribadi

pula.

Pengadaan stasiun/shelter dan halte baru dalam mendukung rencana

pengembangan kereta api komuter dan angkutan umum bus metro.

4) Sarana Penunjang Jalan

Strategi pengembangan sarana penunjang jalan di Kota Malang adalah

sebagai berikut:

Penambahan sarana penunjang jalan pada wilayah-wilayah yang

membutuhkan, seperti pada :

Pada persimpangan jalan dan perlintasan kereta api.

Pada jaringan jalan yang mempunyai fisik lahan yang bergelombang

dan berbukit.

Pada kawasan kegiatan umum.

Peremajaan dan pembaharuan kembali sarana-sarana penunjang jalan yang

telah rusak atau mengalami penurunan kualitas fisik, seperti pada marka

jalan, rambu, zebra cross dan trotoar.

Optimalisasi keberadaan sempadan rel kereta api agar tidak dijadikan

kawasan permukiman atau kegiatan lain.

5) Jaringan Pejalan Kaki

Jalur pejalan kaki adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki

guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat

meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki. Trotoar

merupakan jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan, diberi

lapisan permukaan, diberi elevasi yang lebih tinggi dari permukaan

perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas

44

kendaraan.

Adapun strategi penyediaan dan pemanfaatan jaringan pejalan kaki di

Kota Malang adalah sebagai berikut:

Pemasangan fasilitas pejalan kaki pada lokasi-lokasi dimana pemasangan

fasilitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi

keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.

Penambahan dan perbaikan fasilitas pejalan kaki pada

lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum, seperti :

Daerah-daerah industri

Pusat perbelanjaan

Pusat perkantoran

Sekolah

Terminal bus

Perumahan

Pusat hiburan

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Prasarana

1) Sistem Air Bersih

Perkembangan Kota Malang memberikan implikasi yang sangat besar

terhadap kebutuhan produksi tambahan yang diperlukan. Disisi lain,

peningkatan pelayanan utilitas kota merupakan salah satu program utama

Kota Malang. Dengan demikian, kebijakan dan strategi pengembangan sistem

utilitas air bersih dilakukan dengan:

Kebijakan penambahan tingkat pelayanan PDAM menjadi 90% yang dapat

menjangkau semua wilayah Kota Malang, dengan strategi:

Penambahan sambungan rumah tangga

Peningkatan kualitas air bersih yang secara bertahap dapat berkembang

menjadi air minum.

45

Kebijakan mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara

kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan PDAM.

Dilakukan dengan strategi menambah kapasitas dan volume sistem tandon

(reservoir) sebagai sistem distribusi ke pelanggan PDAM.

Kebijakan penambahan sumber mata air menjadi salah satu kebijakan dan

strategi pengembangan sistem utilitas air bersih, dengan strategi:

Mengadakan penelitian kualitas air sumur yang dipergunakan

penduduk selain dari PDAM.

Pembuatan sumur atau pompa yang memanfaatkan air bawah tanah

sebagai penyedia air bersih selain PDAM harus diawasi oleh

pemerintah atau PDAM agar tidak terjadi kerusakan lingkungan seperti

penurunan tanah.

2) Listrik

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang

kelistrikan di Indonesia, dimana sejak berlakunya Undang-Undang tersebut

telah terjadi perubahan struktur organisasi PT. PLN Indonesia sebagai satu-

satunya penyelenggara kelistrikan di Indonesia. Kebijakan dalam

pengembangan sumberdaya energi adalah optimalisasi tingkat pelayanan,

perluasan jangkauan listrik sampai menjangkau wilayah kota.

Sehingga kebijakan pengembangan sistem utilitas listrik akan

mengikuti pada karakteristik kebutuhan di masing-masing kecamatan dan

pembangunannya akan mengikuti pola pembangunan transportasi Kota baik

pada jalan arteri, kolektor maupun lokal. Penduduk Kota Malang telah

mendapatkan pelayanan listrik. Strategi pengembangan listrik di Kota Malang

antara lain:

Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar

mutu dan keandalan yang berlaku.

Pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan

peningkatan jaringan distribusi, dan pengoptimalan sumber-sumber tenaga

listrik.

46

Peningkatan jaringan listrik ke seluruh wilayah perkotaan.

Mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan

memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah

lingkungan dan teknologi yang efisien, guna menghasilkan nilai tambah

untuk pembangkitan tenaga listrik sehingga terjamin tersedianya tenaga

listrik yang diperlukan.

Penghematan penggunaan listrik tiap harinya.

Penyelarasan pengembangan pelayanan listrik yang disesuaikan dengan

pengembangan perumahan dan kebutuhannya.

3) Telematika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

telekomunikasi yaitu liberalisasi penyelenggaraan telekomunikasi di

Indonesia oleh berbagai macam penyelenggara (provider), sehingga

masyarakat semakin mandapatkan banyak pilihan pelayanan telekomunikasi.

Sarana telekomunikasi yang dimaksud disini adalah telepon, penyediaan

fasilitas telematika ini sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan

kota yang semakin meningkat. Diharapkan sarana dan prasarana telematika di

Kota Malang dapat tersebar secara merata sehingga penduduk dapat

memanfaatkan teknologi tersebut sebagai salah satu kebutuhan di era

globalisasi seperti ini. Adapun kebijakan dan strategi pengembangan di sektor

telematika adalah:

Kebijakan peningkatan kualitas sambungan telepon, dengan strategi:

Perbaikan kabel telepon.

Perluasan jaringan telepon yang diutamakan pada kawasan komersial,

industri, fasum, dan permukiman.

Kebijakan penyediaan sarana prasarana telematika, dengan strategi:

Mengikuti pada karakteristik kebutuhan di masing-masing kecamatan

dan pembangunannya akan mengikuti pola pembangunan transportasi

kota baik pada jalan arteri, kolektor maupun lokal.

47

Penempatan telepon umum dan wartel diarahkan pada pusat

perbelanjaan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, pusat unit

lingkungan, pusat pelayanan umum, terminal, dan sekitar permukiman.

Penempatan hotspot yang diarahkan pada ruang-ruang publik utama di

pusat kota, pendidikan, dan perkantoran.

Penetapan dan pemanfaatan tower bersama dalam penyediaan antena

telekomunikasi.

4) Sistem Persampahan

Perkembangan aktivitas dan jumlah penduduk Kota Malang

menyebabkan meningkatnya produksi sampah. Peningkatan produksi dalam

jumlah besar memberikan implikasi pada menurunnya kualitas lingkungan

dan estetika Kota Malang. Kondisi tersebut ditambah dengan sistem

pengelolaan sampah di TPA yang masih bersifat open dumping sehingga

timbunan sampah di Kota Malang terus bertambah seiring dengan jumlah

penduduk dan buangan sampah yang dihasilkan. Dari kondisi di atas, arahan

kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan kebersihan melalui sistem

persampahan adalah:

Kebijakan sistem penanganan sampah

Pengelolaan sampah mengacu pada Tata Cata Pengelolaan Sampah di

Permukiman (SK SNI-T-12-1991-03), Tata cara Teknik Pengelolaan Sampah

Perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F). Tata cara pengelolaan sampah perkotaan

yang direncanakan pada kawasan perencanaan meliputi kegiatan:

Pewadahan sampah : merupakan tahap awal dalam pengelolaan

sampah, sampah dari sumber timbulan dimasukkan dalam wadah untuk

memudahkan pengumpulan sampah dan meminimalkan kontak

langsung sampah dengan lingkungan di sekitarnya.

Pengumpulan sampah : pengumpulan sampah dari sumber timbulan

sampai transfer depo atau lokasi pembuangan sampah sementara (TPS).

Pengangkutan sampah : pengangkutan sampah dari tranfer depo/TPS ke

lokasi pengolahan sampah atau pembuangan akhir.

48

Pengolahan sampah : tempat dimana sampah diolah sehingga

mengurangi dampak terhadap lingkungan yang dapat dilakukan dengan

berbagi cara.

Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara

terpadu. Sehingga kegiatan pengelolaan sampah dapat optimal dan dampak

terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pengendalian volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur

ulang dan komposting pada skala kawasan/TPS dan rumah tangga,

memberikan penyuluhan dan sosialisasi kebersihan.

Penyediaan sarana prasarana persampahan di Kota Malang dilakukan

melalui strategi:

Pembangunan TPS di beberapa lokasi yang membutuhkan terutama

pada kelurahan/daerah yang tidak memiliki TPS dan jarak dengan

TPS terdekat >1000 meter.

Perbaikan sistem pengangkutan persampahan dan penyediaan sarana

prasarana penunjang.

Kebijakan sistem pengelolaan sampah di TPA Supiturang

Dilakukan melalui strategi:

Penetapan system sanitary landfill sepenuhnya dengan system Reduce

(pengurangan volume sampah), Re-use (pemanfaatan sampah untuk

kegunaan lain seperti bahan bakar atau energi alternatif), Recycle (daur

ulang sampah menjadi barang bermanfaat).

Penataan kembali lahan yang terlanjur menggunakan system open

dumping menjadi system sanitary landfill.

Peningkatan pelayanan dan optimalisasi sumberdaya yang ada, melalui

peningkatan peran serta masyarakat.

5) Sistem Sanitasi

Pengolahan limbah on site system diarahkan dengan sumur resapan

sehingga tidak mencemari tanah kemudian dialirkan ke saluran

pematusan kota.

49

Pengolahan limbah dengan off site system:

Penanganan IPLT Supiturang agar tidak menimbulkan pencemaran.

Mengoptimalkan penggunaan IPAL yang ada di Kota Malang.

Sosialisasi pengolahan limbah komunal terpadu khusunya pada

permukiman padat dan bantaran sungai.

6) Sistem Drainase

Di Kota Malang sering terjadi beberapa titik genangan sebagai akibat

berkurangnya lahan resapan air serta sistem drainase yang kurang baik.

Penanganan masalah drainase tersebut dapat dilakukan dengan mengarahkan

kebijakan dan strategi pengembangan sistem drainase kota yang meliputi:

Kebijakan perbaikan terhadap sistem drainase yang telah ada, dengan

strategi:

Penurunan debit dengan pembuatan bangunan resapan air.

Perbaikan dan/atau normalisasi saluran drainase.

Pembuatan sudetan pada saluran drainase yang bermasalah.

Perencanaan terhadap sistem drainase yang akan dibuat sesuai dengan

kebutuhan akan guna lahan yang terus meningkat dengan menerapkan

kebijakan sistem terpisah antara saluran drainase dengan limbah.

Zona Permukiman dan Pertokoan

Dengan strategi:

Sistem drainase yang disarankan adalah sistem drainase terpisah antara

limbah rumah tangga/aktivitas pertokoan dengan air limpasan

permukaan.

Zona Perdagangan Skala besar

Zona yang dimaksud contohnya adalah Malang Town Square,

Matahari, Ramayana, dan mall-mall lain yang tedapat di Kota Malang.

Dengan strategi:

50

Alternatif saluran drainase yang digunakan adalah basement storage

yang dapat langsung disalurkan ke saluran primer/sekunder terdekat.

Zona Pasar

Dengan strategi:

Pada zona ini dapat diterapkan sistem drainase terpisah.

Zona Industri

Dengan strategi:

Pada zona ini dibutuhkan instalasi pengolahan limbah sebelum

akhirnya dibuang ke sungai. Setelah diolah, limbah pabrik dapat

langsung dibuang menuju saluran sekunder/primer yang terdekat.

Zona Permukiman Padat

Dengan strategi:

Pada zona ini biasanya hampir tidak dapat membangun saluran

drainase yang baru dikarenakan pemanfaatan lahannya telah penuh.

Sehingga alternatif saluran drainasenya adalah pembuatan saluran

bawah tanah atau menggunakan sumur resapan kolektif. Untuk

rumah yang memiliki sisa lahan yang cukup luas, dapat juga

membuat sumur resapan. Selain itu dapat juga dilakukan suatu

pemeliharaan saluran seperti pengerukan atau pembersihan saluran

drainase.

Zona Permukiman Baru

Dengan strategi:

Pada kawasan tersebut bisa dibuat sumur resapan pada tiap-tiap

rumah dan merencanakan saluran drainase yang ideal, yaitu

merencanakan agar jalan lebih tinggi daripada saluran dan sistem

saluran drainase yang bisa diterapkan di kawasan ini adalah sistem

drainase terpisah. Untuk pemukiman baru yang memiliki luas lahan

yang terbatas, dapat juga dibuat kolam resapan kolektif yang bisa

dimanfaatkan untuk yang lain.

51

Zona Pendidikan

Dengan strategi:

Diarahkan pada saluran drainase terbuka untuk air buangannya

(misal dari kamar mandi, tempat buangan air wudhu), saluran

drainase dan sumur resapan untuk menampung limpasan permukaan

air hujan dari jalan atau talang/roof drainage, serta pipa bawah

tanah/sub surface drainage pada lapangan olahraganya.

Zona Wisata

Dengan strategi:

Pada zona ini diterapkan kolam terbuka sebagai tempat

penampungan limpasan air hujan. Sedangkan untuk air

buangan/limbah disalurkan melalui pipa menuju sumur resapan

sebelum dialirkan menuju ke saluran drainase sekunder/primer

terdekat.

Zona Olahraga

Dengan strategi:

Di zona ini diterapkan sub surface drainage

Zona Terminal Angkutan Umum

Dengan strategi:

Alternatif sistem drainase yang diterapkan di zona ini adalah sistem

drainase terpisah.

Zona Hijau

- Zona Hijau terbuka:

Dengan strategi: Pada kawasan ini juga memerlukan tampungan

sementara untuk menampung limpasan permukaan yang terjadi

yang akan langsung dibawa ke saluran drainase terdekat.

- Zona Hijau Median Jalan:

Dengan strategi: Membuat sistem inlet menuju ke taman median

jalan tersebut dan pada median jalan dapat ditambahkan saluran

52

pipa porous dan sumur resapan sebagai tampungan limpasan

hujan di jalan raya.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan saluran

drainase.

d. Kebijakan dan Strategi Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang adalah

untuk kelestarian keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang

meliputi unsur lingkungan sosial dan budaya. Penyediaan dan pemanfaatan

fungsi RTH kota sebagai upaya untuk memperbaiki, menjaga iklim mikro,

nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian

lingkungan fisik kota.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka pada setiap wilayah

perkotaan perlu ditetapkan kawasan RTH sesuai dengan tata guna lahan dan

sektor tertentu, dalam rangka penyelenggaraan RTH kota secara menyeluruh.

Pengelolaan RTH sejak awal, yaitu dari proses penunjukan, pembangunan,

penetapan, pemeliharaan merupakan pengelolaan menyeluruh (integratif)

yang disesuaikan dengan fungsi pokok RTH kota tersebut yaitu antara lain

untuk perlindungan lingkungan kota. Keberadaan RTH sangat penting dalam

mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan.

Pengendalian pembangunan wilayah perkotaan harus dilakukan secara

proporsional dan berada dalam keseimbangan antara pembangunan dan

fungsi-fungsi lingkungan. Dalam perencanaan RTH di Kota Malang, maka

harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu:

1) Pola Pergerakan di Kota Malang

Perencanaan RTH Kota Malang akan memperhatikan pola pergerakan

kota yang dapat membentuk pola tata ruang kota Malang. Bila diperhatikan

pola pergerakan Kota Malang ini terbentuk akibat dari hubungan antara kota

Malang dengan kota lain disekitarnya yaitu koa Surabaya, Batu, dan Blitar,

53

hal ini di tunjukan oleh jalan-jalan utama yang menghubungkan bagian utara-

selatan kota dan jalan-jalan yang menghubungkan bagian barat kota.

Sehingga pola kota Malang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian oleh pola

pergerakan kota. Pola utama kota tidak hanya dibentuk oleh jalan

penghubung antar kota tersebut, tetapi juga oleh adanya pola jalan lingkar

kota yang masih dalam rencana.

2) Pola Tata Guna Lahan

Dalam perencanaan RTH Kota Malang tidak lepas dari pola tata guna

lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Sehingga penataan RTH

akan tetap merujuk pada pola tata guna lahan yang ada.

3) Kondisi Fisik (Topografi)

Kondisi fisik dan topografi Kota Malang sangat berpengaruh dalam

perencanaan RTH kota, secara makro kota malang memiliki topografi yang

cekung, dimana bagian selatan, timur dan barat kota merupakan daerah yang

tinggi, sedangkan bagian tengah dan utara kota merupakan daerah yang

rendah. Pada daerah-daerah tertentu kota malang memiliki topografi yang

tajam, sehingga perlu adanya penataan RTH yang mampu menahan limpasan

air dan bahaya longsor, dan sebaiknya dijadikan kawasan konservasi.

4) Ketersediaan Lahan

Kota Malang merupakan kota yang cukup padat, terutama di kawasan

pusat kota, sehingga ketersediaan lahan merupakan faktor yang perlu

diperhatikan, agar tidak terjadi masalah sosial. Penempatan RTH akan

disesuaikan dengan ketersediaan lahan di lapangan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun

yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau terbagi menjadi 2 yaitu ruang

terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau

publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh

54

pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara

umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman

kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan

pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun

atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami

tumbuhan.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga

puluh) persen dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik

pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota

yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja ditanam. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal

untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem

hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang

selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan

masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk

lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota,

pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di

atas bangunan gedung miliknya. Untuk proporsi ruang terbuka hijau publik

seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah

daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat

lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya

secara luas oleh masyarakat.

Sedangkan strategi penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Malang

adalah sebagai berikut:

Untuk jalur hijau yang ada di jalan-jalan utama Kota Malang difungsikan

sebagai RTH yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru kota

(mengurangi polusi udara dan suara) dan juga sebagai estetika dengan

memberi tanaman bunga yang sesuai dengan ekologis lingkungannya

supaya Malang sebagai kota bunga kelihatan keberadaanya.

55

Untuk kawasan konservasi yang ada di bantaran sungai di Kota Malang

difungsikan juga sebagai RTH yang berfungsi untuk menjaga

lingkungannya terutama erosi, dan juga difungsikan sebagai taman kota

dan daerah peresapan air.

Untuk kawasan-kawasan yang merupakan daerah aliran air (tangkapan air)

terutama pada musim hujan diupayakan sebagai RTH yang berfungsi

sebagai daerah peresapan air.

Perlu dibuat taman-taman kota baik yang sifatnya aktif maupun pasif.

Dibuatnya buffer zone (kawasan penyangga) terutama antara kawasan

industri berdekatan dengan kawasan permukiman.

Pengembangan hutan kota selain hutan kota yang ada dan dipertahankan

keberadaanya.

Pengembangan kawasan pasar kuliner di daerah Pasar Besar.

Untuk makam yang ada di Kota Malang selain difungsikan sebagai

fasilitas umum, juga difungsikan sebagai RTH untuk peresapan air dan

lainnya. Terkait dengan ini untuk makam Sukun disarankan sebagai hutan

kota untuk menambah hutan kota yang ada di Kota Malang. Untuk itu

perlu adanya studi lebih lanjut mengenai hal ini terutama dampak positip

dan negatif mengenai peralihan fungsinya.

Pengembangan konsep “Malang Kota Bunga” dapat dilakukan dengan cara

pembuatan pot bunga sepanjang jalan utama, jalan kampung/perumahan,

melakukan kontrak kerjasama dengan investor/swasta misalnya pembuatan

taman seperti yang ada di Jalan Bandung-Jalan Veteran, atau dengan

membuat taman bunga mulai dari pengelolaan tanahnya, pembibitan

sampai perawatannya hingga jadi bunga disekitar bantaran sungai tanpa

mengabaikan fungsi utamanya untuk menjaga lingkungannya (erosi).

Untuk Ruang Terbuka Hujau (RTH) ada sekarang keberadaanya tetap

dipertahankan dan dihindari peralihan fungsi maupun pemanfaatan selain

RTH.

56

e. Kebijakan dan Strategi Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor

Informal

Rencana penyediaan dan pemanfaatan sektor informal di Kota Malang

dibedakan menjadi 3 kelompok yakni pedagang permanen, pedagang semi

permanen, dan pedagang mobile (bergerak). Pedagang permanen merupakan

pedagang yang menggunakan suatu tempat bisa publik atau privat secara

tetap untuk melakukan aktivitas perdagangannya serta meninggalkan

perangkat utamanya di tempat tersebut misal PKL yang berjualan di trotoar,

pedagang semi permanen yang menggunakan ruang bisa publik atau privat

secara tetap pada waktu-waktu tertentu tetapi kemudian membereskan semua

perangkatnya setelah jam dagang usai, misal pkl yang berjualan di pasar,

pedagang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, yang selanjutnya

terbagi dua yakni pedagang asongan dan pedagang keliling.

Adapun strategi penyediaan dan pemanfaatan sektor informal di Kota

Malang adalah sebagai berikut :

1) Pengaturan persebaran pedagang pada wilayah-wilayah tertentu sesuai

dengan jenisnya.

2) Memberikan kemudahan dalam proses penyediaan modal dan bantuan

teknis bagi untuk sektor informal.

3) Mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar sektor informal lebih

berkembang.

4) Penetapan regulasi yang tepat bagi keberadaan sektor informal.

5. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kependudukan

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam pengembangan kota

karena pada dasarnya selain berfungsi sebagai sektor pembangunan juga

merupakan pihak yang akan selalu menjadi sasaran dampak pembangunan kota.

Kebijakan dan strategi kependudukan dirumuskan sebagai dasar bagi

perumusan kebijakan dan strategi lainya sebab pada dasarnya penduduk

merupakan obyek utama dari pelaksanaan pembangunan di wilayah perencanaan

57

yang akan terlayani oleh permukiman, fasilitas, utilitas dan sistem transportasi

yang akan dikembangkan serta sekaligus akan menjadi subyek utama penggerak

struktur penduduk yang seimbang dalam hubungannya dengan pola

pengembangan kota yang direkomendasikan.

Adapun kebijakan pengembangan kependudukan di Kota Malang adalah

sebagai berkut:

1) Kebijakan pengembangan kependudukan Kota Malang diarahkan untuk

menyeimbangkan pertumbuhan penduduk pada tiap Kecamatan.

2) Pendistribusian penduduk ke seluruh wilayah Kota Malang diarahkan agar

terjadi keseimbangan aktivitas yang dapat memicu pemerataan dan persebaran

infrastruktur antar kecamatan.

3) Pendistribusian penduduk pada kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi

diarahkan ke kecamatan dengan kepadatan rendah atau sedang.

a. Kebijakan dan Strategi Distribusi Penduduk

Pendistribusian penduduk ke seluruh wilayah Kota Malang diarahkan

agar terjadi keseimbangan aktivitas yang dapat memicu pemerataan dan

persebaran infrastruktur antar Kecamatan di Kota Malang.

Kebijakan pendistribusian penduduk harus mempertimbangkan:

Kebijakan struktur tata ruang Kota Malang dan penyebaran pusat

pelayanannya.

Perkiraan jumlah penduduk Kota Malang hingga akhir tahun perencanaan.

Tingkat kepadatan penduduk.

Luasan lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan

permukiman.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka strategi distribusi

penduduk Kota Malang adalah sebagai berikut:

1) Pendistribusian penduduk pada kecamatan dengan kepadatan penduduk

tinggi diarahkan ke kecamatan dengan kepadatan rendah/ sedang.

58

Sebelum melakukan distribusi penduduk perlu dilakukan proyeksi untuk

memperkirakan jumlah penduduk sehingga dapat dilakukan

pendistribusian penduduk sesuai dengan perkiraan jumlah penduduk

hingga akhir tahun perencanaan. Selanjutnya mengetahui tingkat

kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan Kota Malang. Adapun

tingkat kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kepadatan penduduk tinggi (>100 jiwa / Ha)

Kepadatan penduduk sedang ( >75-100 jiwa / Ha)

Kepadatan penduduk rendah ( 10-75 jiwa / Ha)

Dengan melihat pada klasifikasi tingkat kepadatan tersebut, maka

pertumbuhan penduduk dari Kecamatan Klojen yang memiliki tingkat

kepadatan tinggi (118 jiwa/Ha) akan didistribusikan ke kecamatan dengan

tingkat kepadatan penduduk rendah seperti Kecamatan Kedungkandang

(46 jiwa/ Ha) dan kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang seperti

Kecamatan Sukun (81 jiwa/Ha), Lowokwaru (84 jiwa/Ha), dan Blimbing

(94 jiwa/Ha).

2) Prioritas pendistribusian penduduk ke daerah dengan lahan kosong lebih

banyak daripada daerah lain.

Hal ini terkait dengan luasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan

permukiman baru untuk penambahan jumlah penduduk. Semakin besar

luasan lahan kosong yang dapat dimanfaatkan, maka semakin besar jumlah

penduduk yang dapat didistribusikan ke daerah tersebut. Pada tiap

kecamatan di Kota Malang memiliki lahan kosong luasnya tidak sama.

Pendistribusian penduduk akan diprioritaskan pada Kecamatan tersebut

dengan luasan lahan kosong lebih paling besar.

b. Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Pengendalian pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tujuan

untuk mencapai optimalisasi penggunaan tanah dan kegiatannya agar tidak

terjadi penambahan bangunan secara berlebihan seperti perumahan,

59

penyediaan infrastruktur, dan juga dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Dalam melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk harus

mempertimbangkan:

1) Perkiraan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan.

2) Luasan lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan

permukiman.

3) Ambang batas wilayah dalam menampung pertumbuhan penduduk.

Strategi pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Malang adalah:

1) Pembatasan pertumbuhan penduduk pada Kecamatan Klojen dikarenakan

lahan belum terbangun yang dapat digunakan sebagai permukiman di

Kecamatan ini terbatas (sekitar 43,65 Ha) sehingga untuk penambahan

jumlah penduduk diharapkan dapat ditekan menjadi tetap atau stabil

hingga akhir tahun perencanaan.

Langkah yang dapat diterapkan antara lain:

Membatasi jumlah penduduk yang ingin bermigrasi ke Kecamatan

Klojen.

2) Pembatasan jumlah penduduk di kecamatan lain di Kota Malang tidak

terlalu diprioritaskan dalam waktu dekat mengingat masih terdapat

kecamatan dengan kepadatan rendah sehingga pertumbuhan penduduk

masih dimungkinkan. Namun pembatasan tetap perlu dilakukan mengingat

pada tahun ke depan jumlah penduduk dikhawatirkan akan menjadi tidak

terkendali.

Untuk itu diperlukan tindakan preventif misalnya seperti:

Penerapan dan penyebaran informasi mengenai manfaat Keluarga

Berencana.

Pembatasan perkawinan usia muda.

c. Kebijakan Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan faktor utama penggerak perekonomian. Di

60

Kota Malang masih terdapat penduduk yang tidak bekerja(pengangguran)

pada usia produktif (20-59) tahun dengan rasio sebesar 25,73 pada tahun

2006. Dengan demikian kebijakan peningkatan kualitas ketenagakerjaan di

Kota Malang harus didukung dengan strategi-strategi:

1) Meningkatan kualitas fasilitas pendidikan siap kerja seperti SMK, dan

lembaga pelatihan tenaga kerja.

2) Membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap banyak tenaga

kerja.

3) Memberi kesempatan lebih besar bagi penduduk Kota Malang dalam

mendapatkan pekerjaan di Kota Malang.

Dari kelima kebijakan dan strategi yang dibuat oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan masing-masing bidang yang berbeda

terkait perencanaan pembangunan daerah Kota Malang, maka kami memiliki

suatu pola pemikiran dalam menganalisa kebijakan dan strategi yang dibuat

tersebut seperti yang tertulis di bawah ini yang antara lain adalah:

1. Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah.

Dalam kebijakan ini jika dilihat dari visi Kota Malang “Terwujudnya

Kota Malang sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berbudaya,

Berwawasan Lingkungan menuju Masyarakat Sejahtera”, maka ada

beberapa hal yang tidak sesuai dengan visi dari Kota Malang itu sendiri.

Ketidaksesuaian tersebut antara lain terkait masalah pendidikan dimana

kawasan pendidikan banyak didirikan mall-mall. Hal ini tentu saja tidak

sesuai dengan masalah pendidikan tetapi jika dilihat dari segi ekonomi

pendirian mall-mall itu sangat menguntungkan. Selain masalah pendidikan

dalam visi Kota Malang juga terdapat sebagai kota sehat dan ramah

lingkungan tetapi kondisi lingkungan Kota Malang banyak yang didirikan

ruko-ruko dan pusat perbelanjaan inilah yang tidak sesuai dengan visi Kota

Malang.

2. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah.

Dalam kurun waktu 5 tahun dalam kebijakan dan strategi penetapan pola

61

ruang wilayah khususnya masalah perdagangan dan perumahan

berkembang sangat pesat tetapi tidak tepat dan merata sehingga terjadi

penyimpangan RTRW dengan kondisi existing.

3. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Kota Malang.

Kebijakan ini mengatur kawasan-kawasan di Kota Malang dengan

membagi ke berbagai kawasan strategis, terdapat kawasan pertahanan

keamanan, pertumbuhan ekonomi, social budaya, sumber daya alam,

teknologi tinggi, daya dukung lingkungan hidup. Tetapi dalam

pelaksanaannya terdapat kawasan yang di salah gunakan dan tidak sesuai

dengan kebijakan di awal.

4. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Srana dan

Prasarana Wilayah.

Dalam kebijakan ini ada beberapa kebijakan yang kurang tepat, contohnya

dalam bidang prasarana transportasi perlu banyak pembenahan terkait

pembangunan halte untuk menanggulangi kekacauan angkutan di berbagai

titik jalan juga kawasan di sekitar rel yang seharusnya tidak dibangun

pemukiman setempat.

5. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kependudukan.

Kebijakan ini diharapkan untuk pemerataan penduduk di Kota Malang dan

menyeimbangkan pertumbuhan penduduk pada tiap kecamatan. Tetapi di

lapangan penerapan kebijakan ini cukup sulit karena untuk melakukan

penerapan pemerataan ini langsung berhadapan dengan masyarakat yang

sulit untuk diajak mendukung penerapan pemerataan penduduk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada era reformasi di Indonesia

ini, maka pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan terhadap

62

pelaksanaan pembangunan daerahnya sendiri sehingga dalam pelaksanaannya

pembangunan daerah diperlukan suatu perencanaan pembangunan.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang disertai dengan

perencanaan dengan kata lain perencanaan pembangunan daerah ini

dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tugas dan wewenang untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah

khususnya pembangunan daerah Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota dan

Wakil Wali Kota dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) Kota Malang sebagai badan pemerintah yang turut membantu

tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan

daerah.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN/Magang yang telah kami lakukan, kami

telah mendapatkan informasi terkait peran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan daerah Kota Malang. Dalam hasil

informasi yang kami peroleh selama pelaksanaan KKN/Magang, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang memiliki lima

kebijakan dan strategi pembangunan daerah dengan masing-masing bidang

yang berbeda. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1) Kebijakan dan

strategi penetapan struktur ruang wilayah yang terdiri dari kebijakan dan

strategi penetapan sistem fungsi dan perwilayahan serta kebijakan dan

strategi penataan kawasan perkotaan. (2) Kebijakan dan strategi penetapan

pola ruang wilayah yang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan

kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan

budidaya. (3) Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis Kota

Malang. (4) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan sarana dan

prasarana wilayah yang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan

fasilitas, kebijakan dan strategi pengembangan sistem transportasi, kebijakan

dan strategi pengembangan prasarana, kebijakan dan strategi penyediaan dan

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kebijakan dan strategi penyediaan

dan pemanfaatan sektor informal. (5) Kebijakan dan strategi pengembangan

kependudukan yang terdiri dari kebijakan dan strategi distribusi penduduk,

63

kebijakan dan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk, kebijakan

ketenagakerjaan.

B. Saran

1. Dengan adanya otonomi daerah maka diharapkan pemerintah dalam

pelaksanaan pembangunan daerah harus melalui suatu perencanaan

pembangunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka

pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Hal tersebut dimaksudkan

untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Dalam pembangunan daerah kota malang diharapkan melibatkan pihak-pihak

terkait yang meliputi masyarakat dan aparatur yang berwenang dalam

perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah Kota Malang sehingga

visi misi Kota Malang dapat terwujud.

3. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus konsisten dengan teori

perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga pembanggunan

dapat berjalan secara optimal.

4. Dalam pelaksanaan pembangunan harus adanya koordinasi antara BAPPEDA

sebagai dinas yang berwenang dengan dinas-dinas yang terkait.

5. Harus ada pendampingan dan evaluasi dalam menjalankan program-program

terkait agar tepat sasaran.

6. Perlu adanya inovasi dalam membuat kebijakan agar pembangunan yang akan

dilaksanakan lebih berinovasi dan dapat berkembang dengan baik.