laporan aktualisasi prajabatan_golongan_iii (bpsdm, kementerian hukum dan ham ri)

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS PADA BADAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Disusun Oleh:Junaidi Abdillah

19890811 201504 1 001Kelas C

Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi

Bidang Meta

Analisis Data

Penelitian Hukum dan

HAM

Melaksanakan Meta analisis data penelitian dan pengembangan di

bidang Hukum dan HAM (

(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 29 Tahun 2015 BAB XII Pasal 1177).

Membantu penyusunan administrasi kegiatan meta analisis data penelitian Hukum dan HAM;

Melakukan koordinasi dengan unit/ instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan Focus Group Discussions di Kantor Wilayah;

Membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Bidang Meta Analisis Data Penelitian Hukum dan HAM;

Membantu penyusunan bahan laporan Studi Meta Analisis Data Penelitian Hukum dan HAM;

Mengumpulkan data sekunder sebagai penunjang penulisan laporan Studi Meta Analisis Data Penelitian Hukum dan HAM;

Mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan data Studi Meta Analisis Penelitian Hukum dan HAM.

Sasaran Kerja

Pegawai / Perintah Atasan / Inisiatif Sendiri

Dasar Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan Dalam

Rancangan

Aktualisasi

Membuat Nota Dinas

Mengajukan Pembuatan SPT

dan SPPD

Membuat Surat Permohonan

Pelaksanaan FGD di Kanwil

Mengirim Surat Permohonan

Pelaksanaan FGD Kepada Kantor

Wilayah.

Mengetik nomor surat

(SPT-SPPD)

Melakukan pemesanan tiket

pesawat dan penginapan untuk perjalanan dinas.

Mengajukan Biaya Perjalanan

Dinas (LS)

Membuat transkrip hasil kegiatan FGD

Membantu penyusunan SPJ

(pertanggungjawaban) perjalanan

dinas

Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan Tambahan

Melaksanakan tugas kedinasan atas perintah Kepala Pusat (Disposisi).

Membantu proses penerbitan jurnal ilmiah melalui sistem E-Journal HAM.

Melakukan monitoring informasi dari website media online, website publikasi jurnal dan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

NO KEGIATAN DAN TANGGAL PELAKSANAAN NILAI DASAR TEKNIK AKTUALISASI

BUKTI KEGIATAN (OUTPUT)

1 Membuat Surat Nota Dinas

21 April 2016,3 Mei 2016, 12 Mei 2016.

•Etika Publik

•Komitmen Mutu

•Nasionalisme

•Akuntabilitas

Menerima perintah atasan untuk membuat surat nota dinas saya terima dengan sikap yang baik.

• Mengetik surat nota dinas dengan cermat.• Memanfaatkan media e-mail atau transfer data melalui flashdisk

agar lebih efisien dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara.

Menulis surat nota dinas sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) (Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan) dan sesuai dengan format pembuatan surat nota dinas dalam Tata Naskah Dinas (Permenkumham No. 15 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM).

Menggandakan dan mengarsipkan surat nota dinas yang telah dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan menjaga dokumen kedinasan.

Foto Kegiatan, Salinan Dokumen Surat (Terlampir)

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam pembuatan surat nota dinas tidak dilaksanakan secara profesional, cermat, cepat, tepat, teliti dan penuh rasa tanggung jawab maka proses pelaksanaan kegiatan pengembangan data hasil meta analisis tidak terlaksana secara baik dan akan menghambat capaian kinerja organisasi dalam melaksanakan kegiatan meta analisis data penelitian

NILAI-NILAI DASAR DALAM KEGIATAN YANG TELAH DIAKTUALISASIKAN



2 Mengajukan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

22 April 2016, 9 Mei 2016, 13 Mei 2016.

•Etika Publik

•Nasionalisme

•Akuntabilitas

• Melakukan koordinasi dengan atasan dalam melaksanakan setiap tugas sebagai bentuk sikap hormat kepada atasan dan menghargai komunikasi dan kerjasama dalam melaksanakan setiap pekerjaan.• Menyerahkan dokumen pengajuan pembuatan SPT dan SPPD

dilakukan sikap yang baik, sopan dan hormat.

Mengajukan pembuatan SPT dan SPPD dilaksanakan dengan tertib administrasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

• Secara mandiri berkoordinasi dan berkomunikasi dengan atasan sebagai bentuk sikap transparan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan tugas.• Menempatkan buku agenda ekspedisi surat yang telah digunakan

sesuai pada tempatnya dengan penuh rasa tanggung jawab.


ANALISIS DAMPAK:Jika dalam melakukan pengajuan pembuatan SPT dan SPPD tidak dilaksanakan secara profesional, cermat, cepat, tepat, teliti, penuh rasa tanggung jawab dan sinergi maka proses pelaksanaan kegiatan pengembangan data hasil meta analisis tidak terlaksana secara baik dan akan menghambat capaian kinerja organisasi dalam melaksanakan kegiatan meta analisis data penelitian Hukum dan HAM.




3 Membuat surat permohonan pelaksanaan Focus Group Discussions (FGD) di Kantor Wilayah (Kanwil).

21 April 2016, 3 s.d. 4 Mei 2016, 13 Mei 2016

•Etika Publik

•Komitmen Mutu

•Nasionalisme

•Akuntabilitas

• Menerima perintah atasan untuk membuat surat nota dinas saya terima dengan Etika yang baik.• Melakukan Koordinasi, Komunikasi dan Kerjasama dengan

peneliti yang melakukan kegiatan.• Memanfaatkan media e-mail atau transfer data melalui flashdisk agar

lebih Efisien dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara.

Menulis lampiran surat dengan Cermat agar sesuai daftar stakeholder dalam instrumen penelitian dan sesuai dengan hasil koordinasi bersama peneliti yang melakukan meta analisis.

Menulis surat sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) (Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan) - Tata Naskah Dinas (Permenkumham No. 15 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM).

• Mengetik surat dan daftar para pemangku kepentingan sebagai lampiran surat dengan Teliti agar tidak terjadi kesalahan. • Menggandakan dan mengarsipkan surat permohonan pelaksanaan FGD

dan lampirannya sebagai bentuk Pertanggungjawaban.


ANALISIS DAMPAK:Jika dalam membuat surat TIDAK dilaksanakan secara profesional, cermat, tepat, teliti, jujur, penuh rasa tanggungjawab dan mengedapankan koordinasi dan komunikasi maka pelaksanaan kegiatan pengembangan data hasil meta analisis tidak terlaksana secara efektif dan berdampak pada kurang berkualitasnya data yang diperoleh sehingga dalam merumuskan rekomendasi kebijakan atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai output nya kurang tepat.




4 Mengirim surat permohonan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussions (FGD) kepada Kantor Wilayah (Kanwil).

22 April 2016, 9 mei 2016,13 Mei 2016

•Etika Publik

•Komitmen Mutu

•Anti Korupsi

•Akuntabilitas

• Melakukan koordinasi dengan atasan sebelum mengirim surat permohonan pelaksanaan FGD dengan sikap yang baik, sopan dan hormat.• Bersikap baik, ramah, sopan dalam berkomunikasi dan

berbicara dengan jelas mengenai maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan FGD di Kanwil.

• Meminta persetujuan pihak Kanwil dengan sikap yang baik, ramah dan sopan untuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan FGD.

• Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Wilayah terkait persiapan dan pelaksanaan FGD agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

• Memanfaatkan media faximile atau e-mail agar dalam melaksanakan mengirim surat permohonan pelaksanaan FGD kepada Kanwil.

• Berkomunikasi melalui telepon kantor sesuai dengan keperluan kedinasan agar lebih efektif dan efisien dalam menggunakan barang dan kekayaan milik negara.

Tidak menggunakan telepon kantor sebagai barang dan kekayaan milik negara di luar kepentingan dan keperluan kedinasan.Melapor kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Foto Kegiatan (Terlampir)

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam melakukan pengiriman surat TIDAK dilaksanakan secara profesional, cermat, tepat, teliti, penuh rasa tanggung jawab dan mengedapankan koordinasi dan komunikasi maka pelaksanaan kegiatan pengembangan data hasil meta analisis tidak terlaksana secara baik, efektif dan berdampak pada kurang berkualitasnya data yang diperoleh sehingga dalam merumuskan rekomendasi kebijakan atau Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai output nya kurang tepat.


Nilai-Nilai Dasar Dalam Kegiatan Yang Telah Diaktualisasikan



5 Mengetik nomor surat pada Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

25 April 2016, 11 Mei 2016

•Akuntabilitas

•Etika Publik

•Komitmen Mutu

• Memeriksa SPT dan SPPD yang telah selesai dibuat dengan teliti dan Tanggung Jawab.

• Mengetik nomor surat SPT dan SPPD dengan Teliti agar tidak terjadi kesalahan.

• Mengarsipkan dokumen SPT dan SPPD dengan baik dan penuh rasa Tanggung Jawab ke dalam odner dan personal computer.

Meminta nomor surat kepada Bagian humas dengan Sikap Yang Baik Dan Sopan.

Dalam mengetik nomor surat pada SPT dan SPPD dengan Cermat dan sesuai dengan nomor yang telah diberikan oleh Bagian Humas.

Foto Kegiatan

ANALISIS DAMPAK:

Jika dalam melaksanakan pengetikan nomor surat SPT dan SPPD tidak dilaksanakan secara profesional, cermat, cepat, tepat, teliti, penuh rasa tanggung jawab maka proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan data hasil meta analisis akan terhambat, sehingga pelaksanaan kegiatan FGD tidak terlaksana secara efektif dan tidak sesuai dengan perencanaan.



6 Melakukan pemesanan tiket pesawat dan penginapan untuk perjalanan dinas.

11 Mei 2016

•Etika Publik

•Nasionalisme

•Akuntabilitas

•Anti Korupsi

• Melakakukan koordinasi dengan sikap yang baik, sopan dan hormat.• Melapor kepada atasan telah melaksanakan tugas dengan sikap

yang baik, sopan dan penuh hormat. • BerKoordinasi dengan atasan sebelum melakukan kegiatan.

• Melaksanakan tugas sesuai perintah atasan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang sudah ditentukan.• Melakukan pemesanan tiket pesawat dan penginapan untuk perjalan

dinas secara profesional, transparan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pemesanan sesuai dengan tanggal dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPD).

Mengutamakan sikap Jujur, Bertanggung Jawab Dan Adil dalam menentukan biaya untuk pemesan tiket dan penginapan sesuai dengan standar biaya masukan (SBM).

Foto Kegiatan

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara profesional, transparan dan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan berdampak pada tidak efektif dan efisiennya perjalan dinas sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.




7 Mengajukan biaya perjalanan dinas (LS) ke Bagian Tata Usaha.

26 April 2016, 12 Mei 2016

•Etika Publik

•Akuntabilitas

•Komitmen Mutu

• Menerima perintah atasan untuk membantu penyusunan dokumen pengajuan biaya perjalanan dinas dengan Sikap Yang Baik Dan Sopan.

• Meminta paraf penerima dokumen pengajuan biaya perjalanan dinas dengan sikap yang baik dan sopan.

• Berkoordinasi dan bekerjasama dengan atasan dalam melakukan penyusunan dokumen pengjuan perjalanan dinas.

• Penyusunan dokumen dilakukan dengan teliti dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen tersebut.

• Meminta paraf penerima dokumen pengajuan tersebut sebagai tanda terima dokumen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyusun dokumen dengan cermat agar lebih efisien dalam menggunakan waktu kerja.

Foto Kegiatan

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam pengajuan biaya perjalanan dinas tidak dilaksanakan secara profesional, cermat, cepat, tepat, teliti, penuh rasa tanggungjawab dan tanpa mementingkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama maka proses administrasi untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan data hasil meta analisis akan terhambat, sehingga pelaksanaan kegiatan FGD tidak terlaksana secara efektif dan tidak sesuai dengan perencanaan.

Nilai-Nilai Dasar Dalam Kegiatan Yang Telah Diaktualisasikan



8 Membuat transkrip hasil kegiatan Focus Group Discussions (FGD) di Kantor Wilayah (Kanwil).

25 s/d 28 April 2016, 3 s/d 4 Mei 2016, 11 s/d 12 Mei 2016

•Etika Publik

•Komitmen Mutu

•Akuntabilitas

•Anti Korupsi

Menerima perintah atasan untuk membuat transkrip dari hasil rekaman pelaksanaan FGD dengan Sikap yang baik.

Menjaga kualitas data hasil pelaksanaan FGD yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dan sinergi antara para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menentukan perumusan kebijakan atau rencana tindak lanjut.

• Memanfaatkan media e-mail atau transfer data melalui flashdisk agar lebih Efisien dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara.• Dalam pengetikan transkrip, dilaksanakan dengan teliti dan penuh

tanggung jawab agar sesuai dengan data dari hasil rekaman pelaksanaan FGD di Kanwil.

Jujur dengan tidak mengurangi atau menambahkan data yang diperoleh dalam pelaksaan FGD di Kanwil.


ANALISIS DAMPAK:Jika dalam pembuatan transkrip hasil kegiatan FGD tidak dilaksanakan secara profesional, jujur, cermat, teliti dan penuh rasa tanggung jawab maka proses pengolahan data hasil pelaksanaan FGD tidak terlaksana dengan baik dan efektif. Perumusan kebijakan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil (RTL) tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang berpartisipasi dalam menentukan rumusan kebijakan atau RTL pada kegiatan FGD di Kanwil.




9 Membantu penyusunan SPJ (pertanggungjawaban) perjalanan dinas dalam rangka Focus Group Discussions (FGD) di Kantor Wilayah (Kanwil).

29 April 2016 s/d 02 Mei 2016,10 Mei 2016.

•Etika Publik

•Komitmen Mutu

•Akuntabilitas

• Menerima perintah atasan untuk membantu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan sikap yang baik.• Menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban kepada Bagian

Keuangan dengan sikap yang baik dan sopan.• Mengedepankan koordinasi dan komunikasi sebagai bentuk

kerjasama yang baik dalam penyusunan dokumen.

• Melakukan dengan Cermat sehingga dalam menggunakan waktu kerja untuk melakukan penyusunan dokumen lebih efisien.• Melakukan backup dokumen dengan cermat dan penuh tanggung

jawab ke dalam bentuk file digital.

• Melakukan dengan Teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen.• Meminta paraf penerima sebagai bukti tanda terima dan

Pertanggungjawaban.• Mengarsipkan seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban

perjalanan dinas dengan penuh Tanggung Jawab.

Foto Kegiatan, Bukti Penyerahan Dokumen (Terlampir)

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam membantu penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dilaksanakan secara profesional dan mengedepankan koordinasi dan komunikasi sebagai bentuk kerjasama yang baik maka proses penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat terlaksana dengan baik, cepat, efektif dan efisien.




10 Melaksanakan tugas kedinasan atas perintah Kepala Pusat (Disposisi).

21 s/d 22 April 2016,02 Mei 2016.

•Etika Publik

•Akuntabilitas

•Komitmen Mutu

•Nasionalisme

• Menerima perintah tugas atau disposisi dari Kepala Pusat dengan Sikap yang baik.

• Berkoordinasi dengan atasan dengan Sikap yang baik dan rasa hormat.

• Meminta ijin kepada atsan u/ melaksanakan perintah tugas atau disposisi dari Kepala Pusat sebagai bentuk Transparansi dalam melaksanakan kegiatan di luar tugas dan fungsi.

• Melaksanakan perintah Kepala Pusat dengan penuh rasa Tanggung Jawab atas amanah yang telah diberikan dan menjaga citra pemimpin serta instansi dalam melaksanakan perintah tersebut.

• Melapor kepada Kepala Pusat sebagai bentuk Pertanggungjawaban telah melaksanakan perintah tugas atau disposisi dari Kepala Pusat.

Melaksanakan perintah dengan profesional, Cermat dan sesuai dengan perintah atau instruksi yang diberikan Kepala Pusat.

Melaksanakan perintah tugas atau disposisi dari Kepala Pusat dan berkoordinasi dengan atasan untuk melaksakan tugas tersebut dengan penuh Rasa tanggung jawab menjaga citra pimpinan dan instansi sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan dan instansi.

Foto Kegiatan, Bukti Surat Tugas dan Form Disposisi (Terlampir)

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam melaksanakan “tugas kedinasan atas perintah Kepala Pusat (Disposisi)” tidak dilaksanakan secara profesional, cermat, disiplin, transparan maka akan berdampak pada berkurangnya rasa percaya pimpinan untuk memberikan perintah tugas lainnya, serta jika tidak dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga citra pimpinan dan instansi maka akan berdampak pada buruknya citra pimpinan atau instansi.




11 Membantu proses penerbitan jurnal ilmiah melalui sistem E-Journal HAM.

27 s/d 29 April 2016, 3 s/d 4 Mei 2016, 9 s/d 12 Mei 2016

•Etika Publik

•Akuntabilitas

•Komitmen Mutu

• Melakukan koordinasi dengan sikap yang baik dan rasa hormat sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan.

• Melakukan Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan journal manager dalam melaksanakan perintah untuk membantu proses penerbitan jurnal HAM sebagai editor.

• Meminta ijin kepada atasan untuk melaksanakan kegiatan di luar tugas dan fungsi sebagai bentuk Transparansi dalam melaksakan setiap kegiatan.

• Melakukan pemeriksaan terhadap naskah jurnal yang telah masuk pada e-journal HAM dengan Teliti Dan Penuh Tanggung Jawab.

• Melakukan pemantaun terhadap proses review dan editing naskah jurnal oleh para section editor dengan Teliti dan penuh rasa tanggung jawab.

• Mengirim nakah jurnal dengan Cermat, Cepat dan tanggung jawab untuk diperiksa (review) dan editing agar penerbitan jurnal tepat waktu sesuai dengan ketetapan dalam SOP penerbitan jurnal HAM.

• Pengiriman naskah jurnal kepada section editor dilaksanakan secara Profesional dan berdasarkan kompetensi section editor terhadap tema-tema dalam naskah jurnal yang telah masuk.

Foto Kegiatan, Bukti Kegiatan (Terlampir)

ANALISIS DAMPAK:Jika dalam membantu proses penerbitan jurnal ilmiah melalui sistem e-journal HAM tidak dilaksanakan secara profesional, cermat, disiplin, transparan dan mengedepankan koordinasi dan komunikasi sebagai bentuk kerjasama yang baik maka akan berdampak pada tidak efektif dan efisiennya proses penerbitan jurnal HAM sehingga tidak tercapainya indikator kinerja organisasi dalam mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Hukum, HAM dan Kebijakan melalui jurnal ilmiah.




12 Melakukan monitoring informasi dari website media on-line, website publikasi jurnal dan hasil-hasil penelitian yang relevan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

29 April 2016 s/d 12 Mei 2016

•Etika Publik

•Akuntabilitas

•Nasionalisme

Menerima perintah dari atasan dengan Sikap yang baik, bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

• Membuka website media on-line dan website penyedia publikasi jurnal dan hasil-hasil penelitian yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

• Mengarsipkan data informasi dengan Teliti dan rapih berdasarkan tema informasi yang sejenis sebagai pertanggungjawaban dari kinerja yang dilakukan secara profesional.

Melakukan pencarian dan pengunduhan informasi yang relevan dan aktual terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dengan profesional, Cermat, teliti dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindari pengunduhan informasi dari sumber yang tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Foto Kegiatan

ANALISIS DAMPAK:

Jika dalam melakukan monitoring TIDAK dilaksanakan secara profesional, penuh rasa tanggung jawab, jujur, cermat, teliti dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan data dan informasi dari sumber-sumber yang relevan maka data-data dan informasi yang diperoleh tidak berkualitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan karena menggunakan data-data dan informasi yang tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan tidak dapat menjadi solusi, tetapi menimbulkan permasalahan baru.


KESIMPULAN

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme individu, melalui pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III dengan pola baru, ASN memperoleh pelatihan dan pendidikan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan yang lebih menekankan pentingnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) di lingkungan kerja. Penyusunan laporan aktualisasi menjadi alat untuk mengukur keberhasilan proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS yang merupakan tujuan dari penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III dengan pola Baru. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan dalam laporan aktualisasi yang telah disusun berdasarkan pada seluruh kegiatan yang memiliki unsur nilai-nilai dasar profesi PNS.

SARAN

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Balitbang Hukum dan HAM merupakan unsur penting untuk terlaksananya capaian kinerja organisasi secara efektif dan efisien, terutama dalam mewujudkan hasil penelitian di bidang Hukum dan HAM yang berkulitas, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja Balitbang Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus senantiasa memegang teguh dan mengaplikasikan nilai-nilai profesi PNS (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi).

”

“

TERIMA KASIH

laporan aktualisasi prajabatan_golongan_iii (bpsdm, kementerian hukum dan ham ri)

Government & Nonprofit