kementerian dalam negeri pengarahanbappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files//dokumen... ·...

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tarakan, 5April 2017

Disampaikan oleh:STAF AHLI MENTERI BIDANG PEMERINTAHAN

Dr. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

PENGARAHANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan UrusanPemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral daripembangunan nasional.

1

PASAL 263 UU 23/2014

Pasal 263 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangankerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerjadan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2

RKPD 2018

RKPD 2018 menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2018, setelahdibahas bersama seluruh pemangku kepentingan.

3


1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA

APBN/POTENSI LAINNYA

3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA

4. AKADEMISI/ MASYARAKATDENGAN SEGALA POTENSINYA;

2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA

PELAKU PEMBANGUNAN

MASYARAKATSEJAHTERA

KEMENTERIAN DALAM NEGERIFAKTOR PENTING DALAMDOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMENRENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

KETERSEDIAANDATA

ISUSTRATEGIS

DAERAH (KONDISI, MASALAH,

DAN POTENSIDAERAH)

ISUSTRATEGISNASIONAL

ISUGLOBAL (SDG’s)

KEMAMPUANKEUANGAN

DAERAH

DUKUNGANREGULASI

1

2

3

4

5

6


FOKUSDAERAH DALAM MELAKUKAN PEMBANGUNAN

TERCAPAINYATARGET

PEMBANGUNAN DAERAH

KINERJAPEMERINTAH

DAERAH

SEMAKIN BAIK

DAERAH MEMBANGUN

POTENSIDAN

KARAKTERISTIKDAERAH

PROGRAM

1

25

34

KEGIATAN

PRIORITASPERMASA-

LAHAN

INPUT

PRIORITASSASARAN

DAN PROGRAM

DALAMRPJMD

PRIORITASSASARAN

DAN PROGRAM

DALAM RKP

PROGRAM STRATEGISNASIONAL

ISU

STRATEGIS


UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019

Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA

TAHUN 2015-2019“Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”

SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA

koordinasikan, sinergikanprogram & kegiatan RKPD

berdasarkan RPJMD & RPJMN

Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran

pembangunan nasionalTahun 2018

(Dalam RPJMN 2015-2019)

Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh

kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah


ALUR SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN HARUS DIIMPLEMENTASIKAN

RTRW PROVINSI

RTRWN

RTRW KABUPATEN/KOTA

RTR Pulau

RTR KSP

RTR KSK

RDTR

RTR KSN

SPASIAL ASPASIAL

PU

SAT

DA

ERA

H


PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL(Pasal 258 & Pasal 259)

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat, 2. Kesempatan kerja, 3. Lapangan berusaha, 4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 5. Daya saing Daerah.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis,

Dikoordinasikan oleh MDN dengan Menteri Bidang

Perencanaan

K/L PROVINSI

TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI

Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakanoleh GUBERNUR sebagai

wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB/KOTA


NO PROVINSIPERTUMBUHAN

EKONOMIKEMISKINAN PENGANGGURAN

1. Kalimantan Barat 7,2 % 6,8 % 2,3 %

2. Kalimantan Tengah 8,2 % 4,8 % 2,3 %

3. Kalimantan Selatan 7,6 % 3,5 % 3,6 %

4. Kalimantan Timur 6,4 % 3,9 % 7,2 %

5. Kalimantan Utara 6,4 % 5,1 % 6,6 %

SASARAN MAKRO DALAM RPJMN 2015-2019

Sumber : Buku III RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam MelaksanakanPembangunan ProvinsiKalimantan Utara perludipedomani beberapa Sasaran Makro dalamRPJMN, antara lain :

NASIONAL

PERTUMBUHANEKONOMI

KEMISKINAN PENGANGGURAN

6,1% 9-10% 5,3-5,5%

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2018 Bappenas


Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016

PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016

KA

LIM

AN

TAN

U

TAR

A


Rata-Rata = 11.47%

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016

PROPORSI BELANJA PEGAWAI BTL TERHADAP TOTAL BELANJAPROVINSI SE-INDONESIA TA 2016

KA

LIM

AN

TAN

U

TAR

A


SOLUSI PERMASALAHAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penerapan sanksi bagi Kepala Daerah dan DPRD → PPSANKSI

Asistensi dan Evaluasi dalam Penetapan Kebijakan Anggaran→ PEMBATALAN APBD

Keterlibatan Lembaga Terkait → Korsupgah, KeterbukaanInformasi Keuda/Publik

Mendorong Sistem Aplikasi dalam Kebijakan Perencanaan danPenganggaran → E-PLANNING dan E-BUDGETING

Koordinasi dengan Kemenkeu, keterlibatan dalam mekanismeperencanaan.

1

2

3

4

5


CAPAIANPEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN UTARA


PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KALIMANTANDENGAN MIGAS TAHUN 2013-2015 (Persen)

PROVINSI 2013 2014* 2015**

INDONESIA 5.56 5.02 4.79

1. Kalimantan Barat 6.05 5.03 4.81

2. Kalimantan Tengah 7.37 6.21 7.01

3. Kalimantan Selatan 5.33 4.85 3.84

4. Kalimantan Timur 2.25 1.57 -1.28

5. Kalimantan Utara 7.89 8.81 3.13

*) Angka sementara**) Angka sangat sementara

Sumber : Statistik Kalimantan 2015


DISAGREGASI PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI(SKENARIO PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH)

No. Provinsi Target Pertumbuhan Ekonomi

1. Aceh 6.98

2. Sumatera Utara 6.45

3. Sumatera Barat 6.06

4. Riau 5.03

5. Jambi 6.66

6. Sumatera Selatan 6.72

7. Bengkulu 6.38

8. Lampung 6.55

9. Kep. Bangka Belitung 6.26

10. Kep. Riau 6.80

11. DKI Jakarta 5.80

12. Jawa Barat 6.06

13. Jawa Tengah 5.94

14. DI Yogyakarta 5.78

15. Jawa Timur 5.99

16. Banten 6.29

17. Bali 6.33

No. Provinsi Target Pertumbuhan Ekonomi

18 Nusa Tenggara Barat 6.73

19. Nusa Tenggara Timur 5.86

20. Kalimantan Barat 6.00

21. Kalimantan Tengah 7.51

22. Kalimantan Selatan 7.19

23. Kalimantan Timur 6.01

24. Kalimantan Utara 7.57

25. Sulawesi Utara 7.08

26. Sulawesi Tengah 7.17

27. Sulawesi Selatan 6.43

28. Sulawesi Tenggara 6.70

29. Gorontalo 7.80

30. Sulawesi Barat 6.81

31. Maluku 7.57

32. Maluku Utara 6.22

33. Papua Barat 7.30

34. Papua 7.16

Sumber: Perhitungan Sementara Bappenas


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2011-2013 (PERSEN)

KABUPATEN(METODE BARU) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2011 2012 2013

KALIMANTAN UTARA 0 0 74,72

MALINAU 73.26 73.63 74.33

BULUNGAN 75.54 76.03 76.31

NUNUKAN 74.38 74.84 75.13

TANA TIDUNG 71.87 72.66 73.20

TARAKAN 77.19 77.76 78.07

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) 2017


TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN (2015-2016)


PROVINSI

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) (PERSEN)

2015 2016

Februari Agustus Februari Agustus

KALIMANTAN UTARA 5.79 5.68 3.92 5.32


JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2015-2016)

2015 2016

Semester 1 (Maret) Semester 2 (September) Semester 1 (Maret) Semester 2 (September)

39.690 40.930 41.120 47.030


36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

2015 2016

Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)

Semester 1 (Maret) Semester 2 (September)


PRESENTASE KEMISKINAN PROVINSI SE-INDONESIABULAN MARET 2016 DAN SEPTEMBER 2016 (PERSEN)

BULAN MARET 2016

6.23

BULAN SEPTEMBER 2016

6.99


SASARAN PENURUNAN TARGET TINGKAT KEMISKINANPROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2015-2018

No Provinsi

Tingkat KemiskinanJumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015

Realisasi*) Proyeksi Target

2015 2016 2017 2018

1 Aceh 17,08 16,73 16,38 15,86 22

2 Sumatera Utara 10,53 10,35 9,62 9,18 23

3 Sumatera Barat 7,31 7,09 6,39 6,03 2

4 Riau 8,42 7,98 7,73 7,40 4

5 Jambi 8,86 8,41 7,97 7,57 4

6 Sumatera Selatan 14,25 13,54 13,16 12,81 16

7 Bengkulu 17,88 17,32 16,99 16,75 9

8 Lampung 14,35 14,29 13,27 12,84 13

9 Kep. Bangka Belitung 5,4 5,22 4,80 4,42 -

10 Kep. Riau 6,24 5,98 5,72 5,26 1

11 DKI Jakarta 3,93 3,75 3,50 3,23 1

12 Jawa Barat 9,53 8,95 8,68 8,32 14

13 Jawa Tengah 13,58 13,27 12,52 12,10 26

14 DI Yogyakarta 14,91 14,05 13,80 13,63 3

15 Jawa Timur 12,34 12,05 11,49 11,06 25

16 Banten 5,9 5,42 5,42 5,11 1

17 Bali 4,74 4,25 4,21 4,14 -

No Provinsi

Tingkat Kemiskinan Jumlah Kabupaten

dengan kemiskinan >=

10% tahun 2015

Realisasi*) Proyeksi Target

2015 2016 2017 2018

18Nusa Tenggara Barat

17,1 16,48 15,85 15,349

19Nusa Tenggara Timur

22,61 22,19 21,13 20,3621

20 Kalimantan Barat 8,03 7,87 7,18 6,86 3

21Kalimantan Tengah

5,94 5,66 5,32 5,14-

22Kalimantan Selatan

4,99 4,85 4,43 4,22-

23 Kalimantan Timur 6,23 6,11 5,22 5,02 1

24 Kalimantan Utara 6,24 6,23 4,96 4,81 -

25 Sulawesi Utara 8,64 8,34 7,70 7,35 6

26 Sulawesi Tengah 14,66 14,45 13,34 12,87 11

27 Sulawesi Selatan 9,38 9,4 8,54 8,24 10

28Sulawesi Tenggara

12,89 12,88 11,90 11,6911

29 Gorontalo 18,32 17,72 17,00 16,50 5

30 Sulawesi Barat 12,39 11,74 10,98 10,60 3

31 Maluku 19,51 19,18 17,99 17,34 10

32 Maluku Utara 6,83 6,33 5,70 5,59 2

33 Papua Barat 25,83 25,43 23,56 22,44 12

34 Papua 28,16 28,54 27,10 26,82 30

Indonesia 11,22 10,86 10,33 9,95 298

Dari total 511 kab/kota di Indonesia, saat ini terdapat 298 kab/kota yang memiliki tingkat kemiskinan di atas 10 persen.

Berdasarkan hasil exercise proyeksi kemiskinan per provinsi untuk tahun 2017 dan 2018, tingkat kemiskinan secara nasional dapat mencapai target di tahun 2017 (10,5 persen) dan tahun 2018 (9,0-10,0 persen) dengan pertumbuhan ekonomi merata ke seluruh wilayah dan inflasi dapat ditekan sehingga seluruh provinsi dapat mencapai target yang diproyeksikan.


INDEKS GINI RATIOPROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN (2011-2013)

KABUPATEN/KOTA

GINI RATIO

2011 2012 2013

KALIMANTAN UTARA 0,3303 0,3529 0,3257

MALINAU 0,3409 0,4032 0,2965NUNUKAN 0,3137 0,2955 0,2419

BULUNGAN 0,3356 0,3496 0,2478TANAH TIDUNG 0,2679 0,3080 0,3349



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA(RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, Periodesasi RKPD 2018)

ISU STRATEGIS

KualitasSumber Daya

Manusia

Pertumbuhan Ekonomi

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya

alam

Aksesbilitas, konektivitas

antar wilayah

Kesenjangan ekonomi dan perdagangan ilegal lintas

batas


1. Meningkatkan infrastruktur publik;2. Meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman produk

andalan daerah, baik pada sektor pertanian, perikanan,pertambangan, dll.

3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur;4. Meningkatkan pelestarian dan pemahaman nilai budaya;5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian

penyakit.

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018


SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

FORUMMUSRENBANG

PROVINSI TAHUN 2018

keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber

pendanaan

PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN

kewenangan pemerintah pusat

pembangunan daerah

FORUMMUSRENBANGNAS

RKP 2018RAKORTEKPUSAT

RAKORTEKPROVINSI

KEMENTERIAN DALAM NEGERIPRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN

UTARA DALAM RANCANGAN RKP 2018

KESEHATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

•Pembangunan RS Pratama, di Kab Tana Tidung, Kab Nunukan, dan Kab. Malinau.•Penyediaan Alkes, jaringan RS Pratama Kab Tana Tidung, Kab Nunukan, dan Kab. Malinau, RSUD Tarakan.•Pembangunan RS Tipe D.•Pembangunan baru RS Provinsi tipe A, di Tanjung Selor.

Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula kemadya

KETAHANAN PANGAN

• Irigasi Pada Sentra Produksi Padi :• Pembangunan Jaringan Irigasi D.R. Tanjung Buka• Pembangunan Jaringan Irigasi D.R. Salim Batu

• Pembangunan Waduk PLTA Besahan dan Pembangunan Waduk PLTA Long Sempajang (1000 MW)

KEMENTERIAN DALAM NEGERIPRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN

UTARA DALAM RANCANGAN RKP 2018

INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

• Pembangunan Bandara Tanjung Harapan, Juawata, Maratua, Sebatik, dan Bandar Perintis Binuang

• Pembangunan jalan perbatasan ; long nawang-long bujungan-long kemuat-langap-malinau

• Pembangunan Dermaga penyebrangan Nunukan, Sebatik, dan Tarakan• Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku

POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN, KEAMANAN

Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal(Kab Nunukan)


REKAP HASIL RAKORTEK REGIONAL I DAN REGIONAL II(Per 8 Maret 2017)

1. Total Usulan proyek K/L yang mendukung prioritas nasional sebanyak8.925 proyek, yang sudah dibahas dan disepakati sebanyak 3.353proyek.Usulan Proyek di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: PembangunanSarana dan Prasarana Air Baku

2. Sedangkan dari total usulan proyek daerah yang mendukung prioritasnasional sebanyak 1.982 proyek, yang sudah dibahas dan disepakatisebanyak 968 Proyek.Usulan Proyek Daerah di Provinsi Kalimantan Utara antara lain: -

3. Untuk total proyek prioritas daerah sebanyak 72.016 proyek, yang sudah

dibahas dan disepakati sebanyak 602 Proyek.

Usulan Proyek Prioritas Daerah di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

Pembangunan Bandara Tarakan, Bandara Perintis Long Alango Malinau,

dan pengadaan Area Traffis Control System (ATCS).


1. Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas.2. Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai.3. Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa.

1. Berkaitan dengan direktif presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yangkondusif serta dalam rangka pengawasan, terdapat 3.032 Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telahdibatalkan. Sebagai tindak lanjut pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut revisi terhadap perdayang dibatalkan baik revisi terbatas maupun keseluruhan.

2. Berkaitan dengan telah penataan perangkat daerah perlu ditindak lanjuti dengan pengisian jabatanpimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi, agar kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik.

OTONOMI DAERAH

1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Perubahan kelembagaan Kesbangpol di daerah

POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

PEMERINTAHAN DESA

Belum berjalannya secara optimal pelayanan Admindukcapil, maka Kemendagri akanmenganggarkan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk 2018 sebesar Rp. 825 Milyar.

ADMINDUKCAPIL

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI


1. Masa jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir, perlu dilakukan penyiapanpenyusunan dokumen RPJMD;

2. Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam DokumenPerencanaan Pembangunan Daerah;

3. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusatdan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor: 050/4963/sjNomor: 0430/m.ppn/12/2016 Menteri Dalam Negeri dan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia tentangpetunjuk pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan jangkamenengah daerah dengan rencana pembangunan jangka menengahnasional 2015-2019;

4. Belum optimalnya pencapain target pembangunan nasional, Kemendagritelah melakukan Rakortek Pembangunan Tahun 2017 (Regional I Batam-Regional II Makassar)

5. Hasil Rakortek agar dijadikan bahan pembahasan prioritas pada MusrenbangProvinsi dan Musrenbang Nasional.

DITJEN BANGDA

ISU KEMENTERIAN DALAM NEGERI


1. Kementerian Dalam Negeri bersamadengan daerah akan mengawal hasilkesepakatan Musrenbang RKPD Provinsiuntuk penyempurnaan RKPD Tahun 2018 serta penyempurnaan RKP Tahun 2018 melalui Musrenbangnas.

2. Kementerian Dalam Negeri melihatkesesuaian antar dokumen perencanaanpusat dan daerah (RKPD dengan RPJMDdan RKP).

3. Kementerian Dalam Negeri mengevaluasiAPBD dalam rangka konsistensi antaraperencanaan dan penganggaran.

PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REKOMENDASIUNTUK PEMERINTAH DAERAH

1. Hasil Musrenbang dijadikan bahan untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara;

2. RKPD sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunanRAPBD Tahun 2018;

PENUTUP

UPAYA MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019


Mewujudkan VISI PEMBANGUNAN INDONESIA

TAHUN 2015-2019“Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”

SELURUH UNSUR PENYELENGGARA PEMDA

koordinasikan, sinergikanprogram & kegiatan RKPD

berdasarkan RPJMD & RPJMN

Dukung agenda prioritas dan pencapaian sasaran

pembangunan nasionalTahun 2018

(Dalam RPJMN 2015-2019)

Bangun komitmen yang tinggi dan bekerjasama melibatkan seluruh

kelompok & lapisan masyarakat dalam membangun daerah


TERIMA KASIH

kementerian dalam negeri pengarahanbappeda.kaltaraprov.go.id/sites/default/files//dokumen... ·...

Documents