rencana strategis - mitrakab.go.id · memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja badan kesatuan...
TRANSCRIPT
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 1
RencanaStrategis
2014-2018
BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRA KESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
KESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOL MITRAKESBANGPOLMITRAKESBANGPOL MITRA
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai
unit kerja perencanaan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini
disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) tahunan yang akan dijabarkan
kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna
memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa danPolitik Tahun 2013-2018 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita
semua dengan harapan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pengambil
kebijakan, semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program
Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara
yakni adalah “MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI DAN BERKEPRIBADIAN”.
KEPALA BADAN
Drs. VENTJE F. TAMOWANGKAY, MSiPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620216 198603 1 001
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 2
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI …….……………………………………………………………………………..…i
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………… …………….......11.1 Latar Belakang …….……………………….………………………………..11.2 Landasan Hukum …….………………………………………………………01.3 Maksud dan Tujuan …….…………………………………………..………01.4 Sistematika Penulisan …….………………………………………....……0
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD …….………………………….………………..02.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.……. ……………………..02.2 Sumber Daya SKPD….…………………………… …………………….……….02.3 Kinerja Pelayanan SKPD…………………………… …………………….……..02.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ……….……..0
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS DAN FUNGSI….. ………….03.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD………..….…………………………………………....0
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah Terpilih……………………………………..0
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota……………………………………………………..……0
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah danKajian Lingkungan Hidup Strategis………………… ……………………....0
3.5 Penentuan isu- isu Strategis………………………… …………………………0
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DANKEBIJAKAN……………………………………………………..… ……………………..0
4.1 Visi dan Misi SKPD…………………………………………………………04.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah …………………….………………04.3 Strategi dan Kebijakan …………………….……………………………………0
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……… …………...….0
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADATUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………………… …………………….…..0
BAB VII PENUTUP ………………………………………………………………..………………..0
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………………………..0
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 3
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangRencana Strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen resmi Perencanaan
Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang
berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapaiselama kurun waktu lima tahun yang
dituangkan kedalam matrikstahunan. Renstra SKPD harus memperhitungkan potensi,
isu-isu strategis, peluang, kendala yang ada atau mungkin timbul serta kewenangan
dan tugas pokok unit kerja.Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.Berkaitan dengan dokumen Renstra
SKPD, ada tiga masalah yang banyak ditemukan ketika dilakukan evaluasi terhadap
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah, ketiga masalah itu adalah :
1. Adanya inkonsistensi content atau isi dari dokumen yang satu denganyang lainnya.
Padahal seharusnya merupakan satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan
saling berkaitan;
2. Banyak dijumpai rumusan kegiatan yang tidak memberi kontribusi secara langsung
terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD atau
Renstra SKPD;
3. Indikator kinerja utama sasaran dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat capaian
program, keluaran dan hasil tidak dirumuskan secara jelas, terinci dan terukur.
Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan RPJMD, Bakesbangpol melakukan verifikasi
terhadap rancangan Renstra SKPD dengan maksud untuk mengintegrasikan dan
menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam :
1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD;
2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan.
Sedangkan keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L danRenstra SKPD Provinsi
serta penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disertai penelaahan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimaksudkan agar menjadi masukan dalam
melakukan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tupoksi SKPD. Hal ini bertujuan
yaitu agar antara program kegiatan dan target yang ada pada dokumen Renstra K/L,
Renstra SKPD Provinsi menjadi acuan dan pedoman pada dokumen Renstra SKPD
Kabupaten/Kota didalam penyusunan program kegiatan. Juga ditujukan untuk menilai
keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan
Renstra SKPD kabupaten/kota terhadapsasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD
Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 4
fungsi masing-masing SKPD.Renstra disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip
good governance (partisipatif, transparan, akuntabel), dengan melalui tahapan- tahapan
sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra
Pada tahap ini meliputi pembentukan tim penyusun Renstra SKPD, melakukan
orientasi untuk menyamakan persepsi yang berkaitan teknis penyusunan Renstra,
penyusunan agenda tim dan penyiapan data dan informasi bagi penyusunan Renstra
yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tahap Perumusan/Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Rancangan Renstra dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD.
Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra SKPD adalah
Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja
yang harus dicapai oleh SKPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi
kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka
pemenuhan tugas dan fungsi SKPD terkait. Sebaliknya perumusan rancangan awal
RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra SKPD.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan
Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD dimaksud, bertujuan
untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
yang ditetapkan dalam RPJMD.
4. Penetapan Renstra SKPD
Penetapan Renstra SKPD dilakukan dengan tahapan sesuai dengan lampiran VI
Renstra Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan kepala SKPD kepada kepala Bappeda
untuk memperoleh pengesahan kepala daerah;
b. Sebelum Badan Kesatuan Bangsa danPolitik mengajukan kepada kepala daerah
untuk disahkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi akhir terhadap rancangan
akhir Renstra SKPD oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Verifikasi akhir, harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan
rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
d. Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin kesesuaian visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dengan RPJMD, dan
keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya;
e. Pengesahan Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 5
f. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala
SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD
dalam menyusun rancangan Renja SKPD;
g. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah,
paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
h. Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah
Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah.
Renstra merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan
secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan RPJMD. Renstra
juga merupakan dokumen public yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang
dapat diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) tahun mendatang. Maka kualitas
penyusunan Renstra SKPD ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menterjemahkan,
mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, capaian program RPJMD ke dalamdokumen Renstra SKPD sesuai
tupoksi SKPD. Renstra Sehingga Renstra merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala
SKPD dengan Bupati.Dengan adanya Renstra SKPD, diharapkan SKPD memiliki
pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam masa lima
tahun ke depannya sehingga menjamin konsistensi antaraperencanaan dan
penganggaran.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
2013-2018 disusun atas dasar :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 6
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4483);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa
Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengsn Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atasUndang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 82,
Tambahan Lembaran Negara 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 7
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 82, Tambahan Lembaran Negara 4737):
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi;
29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
30. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK
95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 8
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;
31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman
pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi
rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 994).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 tahun 2013 tentang
RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2033.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Minahasa TenggaraTahun 2013-2018 ini dimaksudkan untuk memenuhi amanat
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan
Renstra juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit
kerja yang ada pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten
Minahasa Tenggara untuk secara konsekuen dan konsisten didalampenyusunan
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban.
Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SKPD yang
sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 9
lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode lima
tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara dalam
mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013- 2018. Tujuan lainnya yaitu peningkatan
akuntabilitas dan kredibilitas SKPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.
1.4 SISTEMATIKA PENULISANRencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undangundang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum
tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta
uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD.
Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,
mekanisme).
2.2. Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber
daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup
sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD, berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja
SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 10
indikator kinerja pelayananSKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yangtelah diratifikasi oleh Pemerintah.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD, mengemukakan
hasil analisis terhadap Renstra K/L danRenstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil
telaahan terhadap RTRWP,dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan
Hidup Strategisyang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang
bagipengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.Bagian ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarankebutuhan pelayanan,
dan arahan lokasi pengembangan yangdibutuhkan.
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD, menguraikan permasalahan-permasalahanpelayanan SKPD beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya.Identifikasi permasalahan didasarkan
pada hasil AnalisisGambaran Pelayanan SKPD.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerahTerpilih, menguraikan apa sajatugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan
visi, misi, sertaprogram kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih.Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayananSKPD,
dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat danpendorong pelayanan
SKPD yang dapat mempengaruhipencapaian visi dan misi Kepala daerah dan
Wakil kepaladaerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadisalah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.
4.1 Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor
dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD
ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada
Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD
provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan
implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1 Visi dan Misi SKPD, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi
dan misi SKPD.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada bagian ini dikemukakan
rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD, berisi tentang rumusan pernyataan strategi
dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATORKINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahunkedepan
yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasarandan pendanaan
indikatif.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARANRPJMD,
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 11
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secaralangsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam limatahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUPBerisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai denganharapan
bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5(lima) tahun
kedepan oleh SKPD.
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 12
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPDBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan
Peraturan Bupati Mianahasa Tenggara Nomor 05d Tahun 2011 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa
Tenggara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara
melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Bidang
Politik. Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Minahasa Tenggara
membantu Bupati Minahasa Tenggaradalam melasanakan tugas pembinaan, koordinasi
dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan
kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa
Tenggara, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik;
2. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
3. Perumusan, Penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
4. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan
budaya politik, organisasi kemasyarakatan;
5. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
pencegahan dan manajemen konflik;
6. Perumusan, penyiapan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Ketahanan Sosial Budaya;
7. Perumusan, penyiapan kebijakan pemantapan kewaspadaan, ketahanan dan
ideologi bangsa;
8. Penyusunan program-program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
10. Pembinaan kerukunan antar umat beragama;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan tugas administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga kantor
dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Badan terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 13
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Politik, membawahkan:
1. Subbidang hubungan kelembagaan, partai politik, organisasi kemasyarakatan
dan pemilihan umum;
2. Subbidang pengembangan, partisipasi dan budaya politik.
d. Bidang Politik, Membawahkan:
1. Subbidang Wawasan Kebangsaan Pembaruan dan Kewarganegaraan;
2. Subbidang Idiologi Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik, membawahkan:
1. Subbidang Pencegahan Konflik;
2. Subbidang Penanganan dan Manajemen Konflik.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(Bagan struktur organisasi badan adalah sebagaimana terlampir dalamperaturan ini).
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEPALA BADANKepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai
dengan visi dan misi daerah;
b. perumusan kebijakan teknis sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan
politik
d. penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa;
e. penyelenggaraan di bidang politik;
f. penyelenggaraan di bidang pencegahan dan penanganan konflik;
g. penyelenggaraan kesekretariatan;
h. penyusunan laporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan mempunyai rincian tugas:
a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas badan;
b. menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi daerah serta
kebijakan Bupati;
c. menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi daerah
serta kebijakan Bupati;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 14
d. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan atau
menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
e. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana
strategis Badan;
g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Badan;
h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan
perlengkapan Badam sebagaimana ketentuan yang berlaku;
i. menyususn Penetapan Kinerja (Tapkin) di awal tahun anggaran sebagai bahan
evaluasi kinerja di akhir tahun anggaran;
j. memaraf dan/ atau menandatangani naskah Badan sesuai ketentuan tata
naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
k. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran yang antara lain terdiri dari:
1. mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan kegiatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. menandatangani SPM;
6. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Badan;
7. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi
tanggungjawab Badan;
8. mengawasi pelaksanaan anggartan Badan;
9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan yang meliputi:
laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan
kepada PPKAD;
l. menyampaikan pertimbangan teknis dan/ atau administratif kepada Bupati
terkait kebijakan- kebijakan strategis bidang kesatuan bangsa dan politik
dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah didaerah;
m. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah- langkah inovasi
kepada Bupati dalam upaya peningkatan stabilitas keamanan dan kesadaran
politik masyarakat;
n. mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kesatuan bangsa dan politik serta memberikan alternatif pemecah
masalah;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 15
o. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan masalah
kesatuan bangsa dan politik yang meliputi kesatuan bangsa, politik dan
pencegahan dan penanganan konflik;
p. melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/
kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun instansi vertikal
dalam rangka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik pemerintah
didaerah sesuia kebijakan Bupati;
q. mengarahakn, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan
tugas- tugas prioritas dilingkungan Badan;
r. membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan
penghargaan dan/ atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan
penjenjangan karir bagi staf/ bawahan yang berprestasi dan / atau berpotensi;
s. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai
dilingkungan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
t. memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/ bawahan sesuai ketentuan yangberlaku;
u. menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Bupati sesuai pedoman yang
ditetapkan;
v. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan sesuai pedoman yang ditetapkan;
w. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap
akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan
Bupati yang sesuai peraturan perundang- undangan
SEKRETARIAT1. Sekretaris
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan
pelayananadministrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan membuat
laporan
2. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang didasari
perencanaan yang dibuat oleh bidang-bidang;
b. Pelaksanaan pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya (dibuat
dalam bentuk tupoksi staf dan disampaikan pada masing-masing staf);
c. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai
dengan bidang tugasnya
d. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum,
kepegawaian dan keuangan;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 16
e. Pelaksanaan pelayananan administrasi legalisir dokumen sesuai dokumen
asli;
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana anggaran Sekretariat;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;
c. Menyusun Penetapan Kinerja setiap awal tahun anggaran;
d. Mengkoordinasikan penghimpunan peraturan perundang-undangan meliputi
keuangan, kepegawaian dan masalah pemerintahan yang berhubungan
dengan kesatuan bangsa dan politik;
e. Mengkoordinasikan kegiatan urusan surat-menyurat meliputi masuk, surat
keluar;
f. Mengkoordinasikan urusan rumah tangga dinas serta persiapan kegiatan
rapat dinas dan protokoler;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendokumentasian arsip;
h. Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian;
i. Mengkoordinasikan rencana kerja kebutuhan, untuk kesejahteraan dan
pengembangan pegawai;
j. Mengkoordinasikan laporan kehadiran pegawai;
k. Mengkoordinasikan data kepegawaian;
l. Mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji;
m. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan;
n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan laporan keuangan;
o. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas dan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan Sekretariat serta
menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;
q. Membuat penilaian DP3 pada bawahan;
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Sekreatriat;
s. Mengkaji, menelaah, serta pemberian pertimbangan dari segi juridis
penerbitan keputusan peraturan kepada Kepala Badan;
t. Memberi nasihat/pertimbangan konsultasi hukum dan menangani
permasalahan/perselisihan/sengketa hukum yang menyangkut dinas;
u. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah setiap akhir tahun anggaran;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 17
v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap bulan,
serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
w. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan sesuai bidangnya;
x. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sekretariat sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Mengkaji bahan penyusunan rencana strategi sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana
anggaran Subbagian Umum;
c. Menyelenggarakan tata persyaratan dan kearsipan;
d. Menyelenggarakan urusan pengetikan dan reproduksi naskah dinas;
e. Menyelenggarakan urusan perjalanan dinas;
f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Badan;
g. Melaksanakan pengadaan barang, inventarisasi, mengatur penggunaan,
pemeliharaan dan pengamanan perlengkapan/peralatan kantor;
h. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala, mutasi, pembinaan karir, pendidikan dan latihan
pegawai serta kesejahteraan pegawai;
i. Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan kendaraan dinas dan alat-alat
lainnya dilingkungan badan;
j. Memantau perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang
kepegawaian;
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
m. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbagian Keuangan;
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai dengan
bidang tugasnya;
o. Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 18
p. Mengevaluasi pelaksanaa tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan;
q. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Subbagian umum;
r. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan sesuai bidangnya;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Mengkaji bahan penyusunan rencana strategi Badan sesuai dengan bidang
tugasnya;
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana
anggaran Subbagian Keuangan;
c. Menyusun anggaran badan;
d. Menyusun rencana belanja pegawai dan belanja barang dilingkungan Badan;
e. Membuat daftar gaji dan tunjangan Badan;
f. Meneliti kebenaran/sah tidaknya setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
yang akan diterbitkan Surat Perintah Membayar di Badan;
g. Menghitung pajak dan menyiapkan dokumen pajak khusus keuangan Badn;
h. Memeriksa, meneliti/ pengujian terhadap bukti-bukti pendukung terhadap
realisasi anggaran serta mengevaluasi/ memonitoring kinerja aparatur
pengguna anggaran disetiap bidang di Badan;
i. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
j. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbagian Keuangan;
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan administrasi sesuai dengan
bidang tugasnya;
l. Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan tiap
bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/
kegiatan Subbagian Keuangan;
o. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan sesuai bidangnya;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 19
BIDANG POLITIK
(1) Kepala Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
dibidang Politik meliputi hubungan kelembagaan partai politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum, Pengembangan Partisipasi dan Budaya
Politik, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(2) Kepala Bidang Politik mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Politik;
b. Pengkoordinasian penyusunan kegiatan Hubungan Kelembagaan Partai
Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum, Pengembangan
Partisipasi dan Budaya Politik;
c. Penyelenggaraan urusan Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
d. Penyelenggaraan urusan Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;
e. Penyusunan laporan kegiatan Bidang Politik;
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud, Kepala Bidang Politik
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Politik setiap tahun, yang
didasari dari penelitian dan pengkajian kebijakan yang berkaitan dengan
politik daerah;
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan
tugasnya;
c. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan fasilitasi organiasi politik,
kemasyarakatn, profesi dan LSM serta fasilitasi pemilihan umum serta
pengembangan partisipasi, etika, pendidikan, budaya dan sosilisasi politik
sesuai dengan bidangnya;
d. Mendukung data dan informasi Desk Pemilihan Umum sesuai bidangnya;
e. Menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya yang
berhubungan dengan bidang organisasi politik, sosial dan kemasyarakatan,
profesi lembaga swadaya masyarakat, budaya dan sosialisasi politik;
f. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan
fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, profesi dan LSM serta fasilitasi
pemilihan umum sesuai dengan bidangnya;
g. Menyusun bahan laporan kegiatan fasilitasi organisasi politik,
kemasyarakatan, profesi dan LSM serta fasilitasi pemilihan umum sesuai
dengan bidangnya;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai dengan tugas
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 20
pokok dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan
setiap bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bidang Politik;
k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan sesuai bidangnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
(1) Bidang Politik terdiri dari:
1. Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum
2. Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;
Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum mempunyai rincian tugas:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai
Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian
dan pedoman teknis hunbungan kelembagaan Partai Politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
d. Melaksanakan pendataan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi dan LSM se-daerah;
e. Melaksanakan pendataan anggota legislatif terpilih;
f. Memonitor pelaksanaan pemilihan umum presiden, pemilihan umum
legislatif dan pemilihan umum kepala daerah;
g. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;
h. Membina hubungan baik dengan partai politik, organisasi
kemasyarakatan, politik, profesi dan LSM;
i. Membuatlaporan pelaksanaan tugas harian dan mengkordinir laporan
harian bawahan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok
dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap
bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
k. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbidang Hubungan Kelembagaan, Partai Politik, Organisasi
Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
l. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 21
m. Melaksanakan tugal lain yang diberikan oleh atasn sesuai peraturan
perundang-undangan.
Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya politik mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Pengembangan, Partisipasi dan
Budaya Politik;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian
dan pedoman teknis pengembangan, partisipasi dan budaya politik;
d. Melaksanakan pendidikan dan sosialisasi politik kepada masyarakat
awam, pelajar/mahasiswa, generasi muda, pegawai dan sebagainya
dalam rangka peningkatan partisipasi politik;
e. Melaksanakan pembinaan pada organisasi politik untuk pengembangan
etika dan budaya politik;
f. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;
g. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok
dan fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap
bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
i. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;
j. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai
langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasna sesuai peraturan
perundang-undangan.
BIDANG KESATUAN BANGSA
(1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok
Badan dibidang Kesatuan Bangsa yang meliputi Wawasan Kebangsaan, Pembauran
dan Kewarganegaraan, Idiologi, Kewaspadaan Nasional, Bela Negara, Pranata
Sosial, Penguatan Nilai-nilai Budaya Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan.
(2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
a. Penyusun rencana kegiatan di bidang Kesatuan bangsa;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa;
c. Penyelenggaraan urusan wawasan kebangsaan, pembauran dan
kewarganegaraan;
d. Penyelenggaraan urusan idiologi dan kewaspadaan nasional dan bela negara;
e. Penyelenggaraan urusan Pranata Sosial, Penguatan Nilai-nilai Budaya
Bangsa;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 22
f. Penyusun laporan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa setiap tahun;
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan
tugasnya;
c. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan wawasan kebangsaan
pembauran dan kewarganegaraan dan ideologi kewaspadaan nasional dan
bela negara sesuai dengan bidangnya;
d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis wawasan
kebangsaan pembaruan dan kewarganegaraan dan ideologi kewaspadaan
nasional sesuai dengan bidangnya;
e. Menyelenggarakan urusan wawasan kebangsaan, pembauran dan
kewarganegaraan
f. Menyelenggarakan urusan ideologi dan kewaspadaan nasional dan bela
negara;
g. Menyelenggarakan urusan pranata sosial; penguatan nilai-nilai budaya
bangsa;
h. Mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian/ pengawasan dan monitoring
tenaga kerja orang asing di daerah;
i. Memberik petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja bawahan kepada atasan
setiap bulan, serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa;
l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan sesuai bidangnya;
m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Subbidang Wawasan Kebangsaan Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai
rincian tugas sebagai berikuti:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan
Kewarganegaraan;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian dan
pedoman teknis wawasan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan,
pranata sosial dan penguatan nilai-nilai budaya bangsa;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 23
d. Menyiapkan perumusan kebijakan wawasan kebangsaan, pembauran,
kewarganegaraan, pranata sosial dan penguatan nilai-nilai budaya bangsa;
e. Memfasilitasi pembentukan forum yang pada intinya sebagai tempat
berkomunikasi/berdialog tentang demokratisasi, wawasan kebangsaan dan
dapat mempersatukan/sarana pembauran etnis, golongan, suku dan umat
beragama yang ada di daerah dan sebagai sarana;
f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/ lokakarya kecintaan
terhadap bahasa dan sasra Indonesia/budaya bangsa/kebanggaan pada
produk-produk dalam negeri;
g. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;
h. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap bulan,
serta menilai bawahan lewat pemberiaan DP3 setiap tahun;
j. Membuat laporan kinerja sesuai dengna tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbidang Wawasan Kebangsaan Pembauran dan Kewarganegaraan;
k. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Subbidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela
Negara;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyusun bahan kajian dan
pedoman teknis ideologi, kewaspadaan nasional dan bela negara;
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan ideologi, kewaspadaan
nasional dan bela negara;
e. Memfasilitasi pembentukan forum atau membuat suatu kegiatan yang pada
intinya dapat menambah wawasan masyarakat akan ideologi;
f. Menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan aparat keamanan;
g. Melaksanakan pelatihan intelijen daerah bekerja sama dengan aparat
keamanan;
h. Menyerap informasi sebanyak mungkin dari masyarakat awam, aparatur,
partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi politik,
LSM dan berbagai pihak tentang adanya kemungkinan penyelewengan
ideologi negara atau terorisme, dan memprosesnya dengan bekerja sama
dengan aparat keamanan;
i. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 24
j. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya, serta melaporkan kinerja bawahan kepada atasan setiap bulan,
serta menilai bawahan lewat pemberian DP3 setiap tahun;
l. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara;
m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK
(1) Pencegahan dan Penangan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan di bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Konflik mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Konflik;
b. Pengkoordinasian penyusunan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Konflik;
c. Penyelenggaraan urusan Perlindungan Masyarakat;
d. Penyelenggaraan urusan Konflik;
e. Penyusun laporan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Konflik;
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanganan
Konflik setiap tahun;
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan
tugasnya;
c. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pencegahan dan penanganan
serta manajemen konflik;
d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis
pencegahan, penanganan dan manajemen konflik;
e. Menyelenggarakan urusan pencegahan konflik;
f. Menyelenggarakan urusan penanganan dan manajemen konflik;
g. Memberi petunjuk dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 25
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa laporan
pelaksanaan tugas harian bawahan, laporan kinerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya, serta mengkaji laporan dari bagian lain di Sekretariat Daerah dan
melaporkannya kepada atasan;
i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik;
j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
pertimbangan sesuai bidangnya;
k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Subbidang Pencegahan Konflik mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Pencegahan Konflik;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyusun bahan kajian dan
pedoman teknis analisis potensi konflik;
d. Mempelajari karakter masyarakat daerah dari tingkat lingkungan sampai
kecamatan;
e. Menjalin hubungan baik dengan intelijen aparat keamanan sehingga bertukar
informasi tentang kemungkinan terjadinya suatu konflik;
f. Menjalin hubungan baik dengan media massa sehingga dapat mencegah atau
meminimalisir pemberitaan yang dapat memicu terjadinya konflik daerah;
g. Melaksanakan pendidikan dan sosialisasi pencegahan konflik kepada
masyarakat awam, pelajar/mahasiswa, generasi muda, pegawai dan
sebagainya;
h. Sedini mungkin melakukan langkah-langkah pencegahan konflik khusus jika
terjadi konflik SARA atau konflik politik di luar daerah;
i. Melaksanakan pembinaan pada organisasi politik untuk menerapkan politik
yang beretika dan bertanggungjawab sehingga dapat mencegah konflik sedini
mungkin;
j. Menyerap informasi sebanyak mungkin dari masyarakat awam, aparatur,
partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi politik,
LSM dan berbagai pihak tentang adanya isu permasalahan yang dapat
berpotensi konflik serta memperosesnya dengan bekerjasama dengan aparat
keamanan;
k. Menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,
tokoh politik, tokoh-tokoh yang diketahui sangat potensial dalam penanganan
suatu konflik sehingga dapat membantu mencegah konflik apabila ada isu
permasalahan yang sangat berpotensi konflik;
l. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 26
m. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
n. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub
Bidang Pencegahan Konflik;
o. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Sub Bidang Penanganan dan Manajemen Konflik mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja Subbidang Penanganan dan Manajemen Konflik;
b. Menyiapkan bahan kerja;
c. Mengumpulkan dan menganalisa konflik-konflik antar perkumpulan/geng,
antar sekolah, antar desa, antar pengikut partai politik dan konflik SARA
lainnya yang pernah terjadi di dalam daerah dan daerah sekitar sebagai dasar
bahan kajian dan pedoman teknis Penanganan Konflik, Rekonsiliasi dan
Pengembangan Kapasitas;
d. Men gambil langkah-langkah tindakan secepat mungkin jika terjadi konflik
antar perkumpulan/geng, antar sekolah, antar desa, antar pengikut partai
politik dan konflik SARA untuk mencegah konflik meluas;
e. Menjalin hubungan baik dengan pihak keamanan sehingga dapat bertukar
informasi konflik yang sudah terjadi dan penanganannya;
f. Menjalin hubungan baik dengan media massa sehingga dapat mencegah
konflik yang sudah terjadi makin meluas/membesar, dan sebisa mungkin
mengubah suatu konflik menjadi hal yang positif lewat pemberitaan media
massa;
g. Menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama,
tokoh politik, tokoh-tokoh yang diketahui sangat potensial dalam penanganan
suatu konflik sehingga dapat membantu menyelesaikan konflik apabila
konflik terjadi;
h. Menjalin hubungan baik dengan orang atau golongan yang diketahui sering
menimbulkan permasalahan stabilitas keamanan sehingga secara persuasif
dapat membantu membantu menghentikan konflik apabila konflik dipicu oleh
orang/golongan tersebut;
i. Menyerap informasi sebanyak mungkin dari masyarkat awam, aparatur,
partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi politik,
LSM dan berbagai pihak tentang terjadinya suatu konflik dan mencegah
konflik tersebut meluas;
j. Membuat rincian tugas masing-masing bawahan sesuai jabatannya;
k. Membuat laporan pelaksanaan tugas harian dan mengkoordinir laporan
harian bawahan;
l. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepala
Subbidang Pencegahan Konflik;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 27
m. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah
atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
badan sesuai dengan keahlian;
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk
oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepada Badan;
(4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan
kebutuhan dan bebab kerja;
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
TATA KERJA
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan kerja wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, ssinkronisasi baik dalam lingkungan badan maupun dengan
instansi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan kerja bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan,
memberikan bimbingan, mengevakuasi, mengawasi bawahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas Kedinasan.
(3) Untuk kepentingan dinas petugas operasional lapangan dapat menggunakan
pakaian dan atribut khusus yang akan diatur lebih lanjut oleh kepala badan.
2.2 Sumber Daya SKPD
Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya
yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menjalankantugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan unit usaha yangmasih
operasional.
2.2.1 Sumber Daya ManusiaUntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Minahasa
Tenggara didukung oleh 21 (dua puluh ) orang Pegawai, terdiri dari 1 (Delapan Belas)
orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 (Tiga) orang Pegawai Honorer. Kondisi kepegawaian
Badan KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai
berikut :
a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang;
b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :
1) Golongan IV Sebanyak 5 orang;
2) Golongan III Sebanyak 10 orang;
3) Golongan II Sebanyak 2 orang;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 28
c) Berdasarkan Pendidikan :
1) Doktor (S-3) Sebanyak 1 orang;
2) Magister (S-2) Sebanyak 2 orang;
3) Sarjana (S-1) Sebanyak 12 orang
4) SLTA Sebanyak 3 orang;
d) Berdasarkan Eseloning :
1) Eselon II Sebanyak 1 orang;
2) Eselon III Sebanyak 4 orang;
3) Eselon IV Sebanyak 8 orang;
4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 5 orang;
e) Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :
1) Diklatpim II Sebanyak 1 orang;
2) Diklatpim III Sebanyak 2 orang;
3) Diklatpim IV Sebanyak 4 orang.
2.2.2 Sarana dan PrasaranaDalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Minahasa
Tenggara didukung sarana dan prasarana Gedung Kantor, Kendaraan Dinas/
Operasional serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPDBerisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target
renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.
Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Minahasa Tenggara dapat di kategorikan pada 5 (lima) peran utama yang saling terkait,
yaitu :
1. Sebagai fasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketentraman di lingkungan
masyarakat;
2. Sebagai fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik;
3. Sebagai fasilitasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela Negara dan
idiologi bangsa ;
4. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasipelaksanaan
ketahanan sosial budaya;
5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan
kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.
2.3.1 Pelayanan Sebagai fasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketentraman dilingkungan masyarakatPelayanan sebagai fasilitasi pemeliharaan keamanan dan ketentraman di
lingkungan masyarakat yang ditangani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan instruksi presiden Republik
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 29
Indonesia No 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam
negeri dan intruksi menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan
No 1 tahun 2013.
2.3.2 Pelayanan Sebagai fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpolitikPelayanan sebagai fasilitasi kesadaran masyarakat dalam berpolitik,
Bakesbangpol telah melaksanakan sosialisasi kepada Tokoh masyarakat,
pemuda dan para pelajar di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa
Tenggaratentang kesadaran masyarakat dalam berpolitik.
2.3.3 Pelayanan Sebagai fasilitasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan,bela negara dan idiologi bangsaPelayanan sebagai fasilitasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela
negara dan idiologi bangsa untuk Melaksanakan rapat koordinasi pembinaan
peran dan fungsi FKUB bagi pengurus FKUB, tokoh masyarakat,tokoh agama
dan tokoh pemuda di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPDPada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara selama limatahun
mendatang.
2.4.1. Tantangan Pengembangan PelayananTantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, meliputi:
1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa
jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa
danPolitik Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Tidak ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
danPolitikdengan SKPD lain;
3. Luasnya wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara mengakibatkan
terbatasnya monitoring dan evaluasi khususnya di bidang keamanan dan
ketertiban;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wawasan
kebangsaan bela negara dan ideologi bangsa;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik
2.4.2. Peluang Pengembangan PelayananPeluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan
pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi:
1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada
sehingga Bakesbangpol maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
serta melakukan inovasi pelayanan dan Good Governance(transparasi,
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 30
partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap
publik;
3. Akses dan infrastruktur yang memadai khususnya Kabupaten Minahasa
Tenggara sebagai jalur antar provinsi;
4. Adanya perhatian pemerintah dalam penanganan gangguan keamanan
dalam negeri sesuai dengan intruksi Presiden RI No 2 tahun 2013;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 31
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada hasil Analisis Gambaran
Pelayanan SKPD. Bagian ini menguraikan permasalahanpermasalahan pelayanan SKPD
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan
Wakil BupatiKabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, serta telaahan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara. Identifikasi permasalahan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan tugas
dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur yang berkualitas, disiplin dan
berintegritas sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi
atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, peningkatan disiplin secara
merata serta penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai
dengan disiplin bidang studi;
2. Sampai saat ini tidak ada permasalahan asset yang tumpang tindih ataupun
bermasalah.
3. Belum optimalnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa
Tenggara sebagaikoordinasi ke masing-masing SKPD terkait. Dengan
memaksimalkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, serta terjalinnya
kerjasama yang baik dengan SKPD maupun dengan Instansi Vertikal diharapkan
koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan lancar dan tanpa adanya
kendala;
4. Masih lemahnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol dengan SKPD lainnya;
6. Terbatasnya anggaran dalam melaksanakan beberapa kegiatan/sosialisasi secara
berkelanjutan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahBagian ini mengemukakan apasaja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi,
misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi,
dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk
memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara terpilih tahun 2013-2018adalah:
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 32
“Mitra Yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian”Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara terpilih tahun 2013- 2018adalah :
1. Mewujudkan kepemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis,
profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan);
2. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta
memberdayakan masyarakat (Sukses Pemberdayaan Masyarakat);
3. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian
(kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang
semakin kondusif (Sukses Perekonomian);
4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkwalitas, meningkatkan aksesibilitas
transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan
pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan);
5. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko
bencana (sukses lingkungan hidup).Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
memberikan gambaran peran serta dan keterlibatanlangsung Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini ditunjukkan melalui :
a. Pernyataan misi ke 1:Pada misi ini terlihat jelas peran serta Bakesbangpol Kabupaten Minahasa
Tenggara dalam meningkatkan kerukunan dan ketertiban dilingkungan
pemerintah dan masyarkat;
b. Pernyataan misi ke 2 :Pada misi ini terlihat jelas peran Bakesbangpol dalam meningkatkan
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan, kewaspadaan dini masyarakat serta berpolitik;.
Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah
disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara2013-2018,
Bakesbangpol Kabupaten Minahasa Tenggara secara langsung mendukung keberhasilan
Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada misi 1 dan 2.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota3.4 Telaahan Rencan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis
Dalam ruang wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, perkembangan dan
pertumbuhan Kabupaten Minahasa Tenggara dipengaruhi oleh beberapa faktor,
yaitu :
1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanahdan sebagainya;
2. Jumlah dan perkembangan penduduk;
3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 33
4. Kelengkapan fasilitas, utilitas dan sarana infrastruktur.
3.5 Penentuan Isu-isu StrategisSetelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara ditentukan isu-isu
strategis :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi FKDM;
2. Pemantapan stabilitas politik dilingkungan masyarakat;
3. Pemberdayaan FKUB secara maksimal;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi di lingkungan masyarakat terkait keamanan
dan ketertiban;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi dan social budaya di
lingkungan masyarakat;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 34
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPDVisi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Tenggaraakanmenunjang dan menjabarkan dukungan terhadap
visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada RPJMD Kabupaten
Minahasa TenggaraTahun 2013-2018. Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa
yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan
misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada
aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan
mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.
4.1.1 VisiVisi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin
dicapai SKPD melaluipenyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, maka visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 adalah:
“Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara yangberdaulat, berwawasan, aman dan sejahtera ”4.1.1 MisiMisi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan
diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi,
maka Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
sebagai berikut :
1. Melaksanakan perencanaan dan perumusan program kegiatan pembangunan di
bidang Kesbangpol yang berkelanjutan ;
2. Menciptakan iklim kehidupan masyarakat aman, nyaman dan Kondusif ;
3. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antara Tokoh Masyarakat, Tokoh
Agama, Tokoh Adat dan Antar Etnis;
4. Menggali informasi , menjalin kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam
rangka meningkatkan kewaspadaan dini dan mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa;
5. Melakukan Koordinasi ,Pelaksanaan dan Evaluasi kebijakan dan kegiatan bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik ;
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDTujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan
disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing
misi.Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang
ada pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.
Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa
Tenggaraadalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas kelembagaan
2. Menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pelaksanaan wawasan
kebangsaan, Pembauran, bela negara dan ketahanan Ideologi Bangsa.
3. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antar tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh adat dan antar etnis.
4. Memantapkan wawasan dan kesadaran Berbangsa dan Bernegara dengan
melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.
5. Terlaksananya pencegahan dini dalam meminimalisir angka kriminalitas.
6. Terlaksananya Pembinaan Ormas/LSM/OKP dan Partai Politik
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Minahasa Tenggaradalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan.
Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu
Rencana Strategis SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Minahasa
Tenggara sebagai berikut :
1. Meningkatnya stabilitas keamanan
2. Meningkatnya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya
5. Meningkatnya kerjasama kemitraan dalam pengembangan Wasbang
6. Meningkatnya sumber daya masyarakat dalam menyikapi perkembangan politik
4.3 Strategi dan KebijakanStrategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah : ”Melaksanakan pendekatan
dan pemberdayaan potensi masyarakat melalui Sosialisasi dan Pelatihan pada bidang
Ketahanan, Ideologi, Politik dan Deteksi Dini serta membentuk Forum Bela Negara,
Forum Pembauran Kebangsaan serta Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat,Memfasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan sosial
dan budaya,Memfasilitasi pelaksanaan kerukunan umat beragama,Memfasilitasi serta
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 36
monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan,investasi,fiskal dan
moneter,Memfasilitasi dan monitoring ketahanan lembaga ekonomi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara dan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk bahan
informasidalam rangka pengembangan dan peningkatan pelaksanaan tugas.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah
sebagai berikut :
1. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik dalam mendukung program.
2. Peningkatan pembauran bangsa lintas identitas, wawasan kebangsaan, ketahanan
bangsa dan demokratisasi untuk pemantapan integrasi Nasional.
3. Pemberdayaan supra struktur Politik dan infrastruktur politik melalui pendidikan
politik.
4. Peningkatan fungsi dan peran lembaga politik dan orkemas, LSM yang berkualitas
dan mandiri.
5. Peningkatan stabilitas daerah yang aman, dinamis dan kondusif.
6. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga yang terkait.
7. Peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengkajian masalah aktual
strategi potensi kerawanan konflik.
.
RENSTRA 2014-2018 BAKESBANGPOL MITRA 37
BAB VIIPENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa
Tenggaradigunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan
Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (
Renja SKPD ). Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggaradalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara
sinergi, terutama dalam mendukung RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013-2018. Perencanaan Stategis ( Renstra ) dibuat dalam rangka
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap SKPD
berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif
seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.
KEPALA BADAN
Drs. VENTJE F. TAMOWANGKAY, MSiPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620216 198603 1 001
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
ketersediaan
kebutuhan
administrasi
perkantoran
Terlaksananya
pelayanan kepada
masyarakat yang
didukung oleh
ketersediaan jasa,
referensi dan
dana selama 5
tahun
1 19 01 PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
outcome : meningkatnya
pelayanan kepada
masyarakat; Output :
terlaksananya pelayanan
yang efektif dan efisien
6 paket 6 paket 113,000,000 6 paket 142,600,000 6 paket 258,231,000 6 paket 264,231,000 6 paket 270,231,000 36 paket 1,048,293,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
KAB. MITRA
Meningkatkan
penyediaan
kebutuhan
administrasi
umum
Meningkatknya
penyediaan
kebutuhan
administrasi
umum
Tersedianya
kebutuhan
administrasi
umum
1 19 01 01 Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi Umum
outcome: meningkatnya
penyediaan jasa surat-
menyurat. output:
tersedianya jasa surat-
menyurat yang terorganisir
5 paket 1 paket 9,000,000 1 paket 64,362,075 1 paket 96,000,000 1 paket 97,000,000 1 paket 98,000,000 10 paket 364,362,075
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
penyediaan
kebutuhan
administrasi
keuangan
Meningkatnya
penyediaan
kebutuhan
administrasi
keuangan
Tersedianya
kebutuhan
administrasi
keuangan
1 19 01 02 Penyediaan
Kebutuhan
Administrasi
Keuangan
outcome: Meningkatnya
penyediaan jasa surat-
menyurat-output:
Tersedianya jasa komunikasi,
listrik dan air5 paket 1 paket 12,000,000 1 paket 21,224,221 1 paket 40,000,000 1 paket 41,000,000 1 paket 42,000,000 10 paket 156,224,221
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
penyediaan
kebutuhan
administrasi barng
dan jasa
Meningkatnya
penyediaan
kebutuhan
administrasi
barng dan jasa
Tersedianya
kebutuhan
administrasi barng
dan jasa
1 19 01 08 Penyediaan jasa
administrasi Barang
dan Jasa
outcome: Meningkatnya
penyediaan jasa kebersihan
kantor- output: Tersedianya
jasa kebersihan kantor5 org 3 ORG 55,000,000 3 ORG 8,817,606 3 ORG 13,200,000 3 ORG 14,200,000 3 ORG 15,200,000 25 ORG 106,417,606
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
penyediaan
kebutuhan
administrasi
kepegawaian
Meningkatnya
penyediaan
kebutuhan
administrasi
kepegawaian
Tersedianya
kebutuhan
administrasi
kepegawaian
1 19 01 09 Penyediaan jasa
administrasi
Kepegawaian
outcome: -Meningkatnya
penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja-output:
Tersedianya perbaikan
peralatan kerja
2 kali 2 kali 5,000,000 2 kali 1,526,000 2 kali 14,531,000 2 kali 15,531,000 2 kali 16,531,000 12 kali 53,119,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
penataan
kearsipan
Meningkatnya
penataan
kearsipan yang
baik
Tertatanya arsip
dokumen kantor
yang rapi dan
teratur
1 19 01 10 Penataan Kearsipan outcome: Meningkatnya
ketersediaan alat tulis kantor
- output: tersedianya alat
tulis kantor5 paket 1 paket 20,000,000 1 paket 320,098 1 paket 4,500,000 1 paket 5,500,000 1 paket 6,500,000 10 paket 36,820,098
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
koordinasi dan
konsultasi
Meningkatnya
koordinasi dan
konsultasi
Terciptanya
koordinasi dan
konsultasi yang
baik
1 19 01 11 Penunjang
Pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah koordinasi dan
konsultasi10 kali 2 kali 12,000,000 2 kali 46,350,000 2 kali 90,000,000 2 kali 91,000,000 2 kali 92,000,000 20 kali 331,350,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Mewujudkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur.
Terlaksananya
pelayanan kepada
masyarakat yang
didukung oleh
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur selama 5
tahun
1 19 02 PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
6 paket 6 paket 241,525,000 6 paket 571,072,578 6 paket 173,707,578 6 paket 203,707,578 6 paket 233,707,578 36 paket 1,423,720,312
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
BAB V
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Mewujudkan
ketersediaan
kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya
pengadaan
kendaraan dinas
Tersedianya
kendaraan dinas/
operasional
1 19 02 05 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/
opersional3 unit 2 unit 60,000,000 5 unit 340,480,000 1 unit 34,000,000 2 unit 39,000,000 2 unit 44,000,000 13 unit 517,480,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
ketersediaan
perlengkapan
gedung kantor
Meningkatnya
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
1 19 02 07 Pengadaan
Perlengkapan
gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor20 unit 5 unit 53,225,000 5 unit 63,907,578 5 unit 68,907,578 5 unit 73,907,578 5 unit 78,907,578 45 unit 338,855,312
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
peralatan gedung
kantor
Meningkatnya
peralatan gedung
kantor
Tersedianya
peralatan gedung
kantor
1 19 02 09 Pengadaan Peralatan
gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor 10 paket 5 paket 22,000,000 5 paket 76,685,000 5 paket 22,000,000 5 paket 27,000,000 5 paket 32,000,000 35 paket 179,685,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Mewujudkan
ketersediaan
kebutuhan rumah
tangga
Meningkatnya
jumlah
ketersedian
mebeleur kantor
untuk menunjang
tugas aparatur
Tersedianya meja,
kursi, lemari dan
perlengkapan
lainnya
1 19 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur
2 paket 2 paket 11,300,000 2 paket 20,000,000 2 paket 25,000,000 2 paket 30,000,000 2 paket 35,000,000 12 paket 121,300,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
ketersediaan
gedung kantor
yang baik
Meningkatnya
kualitas
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
1 19 02 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan
0 2 kali 40,000,000 2 kali 10,000,000 2 kali 10,000,000 2 kali 15,000,000 2 kali 20,000,000 10 kali 95,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Mewujudkan
kendaraan dinas
yang siap dan laik
pakai
Meningkatnya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
1 19 02 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan dinas/
opersional
3 unit 2 unit 55,000,000 2 unit 60,000,000 2 unit 13,800,000 2 unit 18,800,000 2 unit 23,800,000 13 unuit 171,400,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
disiplin Aparatur
Kesbangpol
Meningkatnya
disiplin Aparatur
dalam
penggunaan
seragam dinas
Terlaksananya
Disiplin PNS dalam
penggunaan
pakaian dinas dan
perlengkapannya
selama 5 tahun
1 19 03 PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Jumlah PNS
15 16 psg 35,000,000 20 48,750,000 20 28,000,000 25 38,000,000 25 48,000,000 121 197,750,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
disiplin PNS
Meningkatnya
pengadaan
pakaian dinas
serta
kelengkapannya
Tersedianya
pakaian dinas
beserta
kelengkapannya
1 19 03 02 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas
15 psg 16 psg 15,000,000 20 psg 16,250,000 20 psg 13,000,000 25 psg 18,000,000 25 psg 23,000,000 201 psg 85,250,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Mewujudkan
keseragaman dan
ketertiban
berpakaian hari2
tertentu
Meningkatnya
ketersediaan
pakaian khusu
hari-hari tertentu
Tersedianya
pakaian khusus
hari-hari tertentu
1 19 03 05 Pengadaan Pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-
hari tertentu
15 psg 16 org/psg 20,000,000 40 psg 32,500,000 40 psg 15,000,000 50 psg 20,000,000 50 psg 25,000,000 201 psg 112,500,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kompetensi dan
profesionalisme
SDM Aparatur
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Terlaksananya
Diklat, Bimtek dan
pemahaman
terhadap
peraturan dan
ketentuan yang
berlaku bagi
setiap Aparatur
selama 5 tahun.
1 19 05 PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
Jumlah PNS
12 15 80,000,000 10 89,000,000 10 98,000,000 10 107,000,000 10 116,000,000 67 490,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
SDM aparatur
Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan
kepada 10 orang
aparatur
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
kepada 10 org
aparatur
1 19 05 01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah PNS
6 2 org 40,000,000 2 org 45,000,000 2 org 50,000,000 2 org 55,000,000 2 org 60,000,000 16 org 250,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Meningkatkan
kapasitas SDM
Meningkatnya
pemahaman
aparatur tentang
peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya SDM
aparatur yang
profesional dan
berkompetensi di
bidang tugas
sebanyak 192 org
1 19 05 02 Sosialisasi Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah PNS
32 org/kali 32 org/kali 30,000,000 32 org/kali 32,000,000 32 org/kali 34,000,000 32 org/kali 36,000,000 32 org/kali 38,000,000 192 org/kali 170,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kemampuan
teknis aparatur
Meningkatnya
kompetensi
aparatur
Terlaksananya
Bimtek
implementasi
perundang-
undangan kepada
20 org aparatur
1 19 05 03 Bimtek Implementasi
Perundang-
undangan
Jumlah PNS
5 org/kali 3 org kali 10,000,000 3 org kali 12,000,000 3 org kali 14,000,000 3 org kali 16,000,000 3 org kali 18,000,000 20 org/kali 70,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kualitas sistim
pelaporan kinerja
dan keuangan
Meningkatnya
kualitas dokumen
pelaporan kinerja
dan keuangan
yang akuntabel
dan dapat
dipertanggung
jawabkan
Terlaksannya
penyusunan
laporan kinerja
dan keuangan
bulanan, semester
dan tahunan SKPD
Badan Kesbangpol
selama 5 tahun.
1 19 06 PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
outcome: Meningkatnya
kualitas dokumen pelaporan
kinerja dan keuangan yang
akuntabel dan dapat
dipertanggung jawabkan
output: Terlaksananya
penyusunan laporan kinerja
dan keuangan bulanan,
semester dan tahunan SKPD
Badan Kesbangpol selama 5
tahun.
3 paket 3 paket 31,500,000 3 paket 23,750,000 3 paket 24,500,000 3 paket 30,000,000 3 paket 35,500,000 18 paket 145,250,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Mewujudkan
lapaoran LAKIP
yang tepat waktu
dan akuntable
Meningkatnya
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
SKPD/LAKIP yang
akuntabel
Tersedianya
Laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja
SKPD/LAKIP
1 19 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
Jumlah Dokumen
5 dok 1 dok 15,000,000 1 dok 3,750,000 1 dok 1,000,000 1 dok 3,000,000 1 dok 5,000,000 10 dok 27,750,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kualitas laporan
keuangan
semester
Meningkatnya
kemampuan
teknis
penyusunan
laporan bagian
keuangan
Tersedianya
laporan keuangan
yang terintegrasi
dan akurat tiap
semester
1 19 06 02 Penyusunan Laporan
Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen
10 dok 2 dok 4,500,000 2 dok 6,000,000 2 dok 7,500,000 2 dok 9,000,000 2 dok 10,500,000 20 dok 37,500,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Mewujudkankan
kualitas laporan
keuangan tiap
tahun tepat waktu
Meningkatnya
kemampuan
teknis
penyusunan
laporan bagian
keuangan
Tersedianya
laporan keuangan
yang terintegrasi
dan akurat setiap
tahun
1 19 06 04 Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah Dokumen
5 dok 1 dok 6,000,000 1 dok 7,000,000 1 dok 8,000,000 1 dok 9,000,000 1 dok 10,000,000 10 dok 40,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kualitas dokumen
RKA
Meningkatnya
dokumen teknis
RKA
Tersedianya
dokumen RKA
yang akuntabel
serta tepat waktu
1 19 06 05 Penyusunaan RKA Jumlah Dokumen
5 dok 1 dok 6,000,000 1 dok 7,000,000 1 dok 8,000,000 1 dok 9,000,000 1 dok 10,000,000 10 dok 40,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Terlaksananya
pencegahan dini
dalam
meminimalisir
angka
kriminalitas.
Meningkatnya
stabilitas
keamanan
didaerah yang
kondusif dan
dinamis,
terutama
dipelabuhan laut
dan pintu masuk
diwilayah
perbatasan serta
objek vital dan
strategis
Terjaganya
setabilitas
keamanan
didaerah yang
kondusif dan
dinamis, terutama
dipelabuhan laut
dan pintu masuk
diwilayah
perbatasan serta
objek vital dan
strategis
1 19 15 PROGRAM
PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Angka kriminalitas
84 kasus 50 kasus 155,000,000 40 kasus 91,000,000 30 kasus 50,000,000 20 kasus 155,000,000 10 kasus 155,000,000 234 kasus 606,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
pengendalian
keamanan
lingkungan
Terlaksanya
kegiatan
pengendalian
keamanan
lingkungan
1 19 15 05 Kegiatan
Pengendalian
kebisingan dan
gangguan dari
kegiatan masyarakat
Jumlah kegiatan
pengendalian
0 1 keg 75,000,000 1 keg 75,000,000 1 keg 35,000,000 1 keg 75,000,000 1 keg 75,000,000 5 keg 335,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
pengendalian
keamanan
lingkungan
Terlaksananya
kegiatan
monitoring,evalua
si dan pelaporan
kegiatan
pemberantasan
PEKAT
1 19 20 08 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Jumlah laporan
34 kali 30 kali 75,000,000 30 kali 10,000,000 30 kali 4,950,000 30 kali 75,000,000 30 kali 75,000,000 180 org/kali 239,950,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
Kantrantibmas
dan pencegahan
tindak kriminal
Terlaksananya
kegiatan
pemeliharaan
kantrantibmas
dan pencegahan
tindak kriminal
1 19 16 Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Angka kriminalitas
84 kasus 50 kasus 244,950,000 40 kasus 200,000,000 30 kasus 54,650,000 20 kasus 240,000,000 10 kasus 250,000,000 234 kasus 989,600,000
Meningkatnya
kegiatan
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
Terlaksananya
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
1 19 16 02 Kegiatan
Peningkatan
kerjasama dengan
aparat keamanan
dalam teknik
pencegahan
kejahatan
Jumlah kegiatan
2 kali 1 kali 200,000,000 1 kali 150,000,000 1 kali 40,000,000 1 kali 150,000,000 1 kali 150,000,000 7 kali 690,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
keamanan dan
ketertiban dalam
masyarakat
Terlaksananya
koordinasi yang
baik antar anggota
KOMINDA
Rapat Koordinasi
KOMINDA
Jumlah Rakor
1 keg 1 keg 11,000,000 1 keg 35,000,000 0 1 keg 40,000,000 1 keg 50,000,000 5 keg
Meningkatnya
keamanan dan
ketertiban dalam
masyarakat
Terlaksananya
kegiatan
monitoring,evalua
si dan pelaporan
keamanan dan
ketertiban dalm
masyarakat
1 19 16 05 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Jumlah Laporan
75 lap 50 lap 33,950,000 50 lap 15,000,000 50 lap 14,650,000 50 lap 50,000,000 50 lap 50,000,000 325 lap 163,600,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga
keamanan dan
ketertiban
Terbentuknya
jaringan / forum
deteksi dini dan
pelatihan intelijen
daerah
1 19 19 Program
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban
dan keamanan
Jumlah peserta yang
direkrut
2 tim 2 tim 100,000,000 2 tim 200,000,000 2 tim 200,000,000 2 tim 200,000,000 2 tim 200,000,000 12 tim 900,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Meningkatnya
kewaspadaan dini
di dalam
masyarakat dan
kemampuan
intelijen
Terbentuknya
Forum
Kewaspadan Dini
Masyarakat
1 19 19 02 Rapat Koordinasi
FKDM
Jumlah rapat koordinasi
FKDM
1 keg 1 keg 12,215,000 1 keg 35,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000 1 keg 200,000,000 6 keg 647,215,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kewaspadaan dini
di dalam
masyarakat dan
kemampuan
intelijen
Terbentuknya
Forum
Kewaspadan Dini
Masyarakat
1 19 19 02 Kegiatan
Pembentukan
jaringan / forum
deteksi dini dan
pelatihan intelijen
daerah
Jumlah peserta yang direkrut
1 tim 1 tim 100,000,000 1 tim 200,000,000 1 tim 200,000,000 1 tim 200,000,000 1 tim 200,000,000 6 tim 900,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
pemberantasan
penyakit
masyarakat
(PEKAT)
Terlaksananya
program
peningkatan
pemberantasan
penyakit
masyarakat
(PEKAT)
1 19 20 Program
peningkatan
pemberantasan
penyakit masyarakat
( PEKAT )
Angka kriminalitas
84 kasus 50 kasus 495,000,000 40 kasus 395,000,000 30 kasus 409,950,000 20 kasus 495,000,000 10 kasus 495,000,000 234 kasus 2,289,950,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kesadaran dalam
mencegah
peredaran/pengg
unaan miras dan
narkoba
Terlaksananya
penyuluhan
pencegahan
peredaran /
penggunaan miras
dan narkoba
1 19 20 01 Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran/
Penggunaan Miras
dan Narkoba
angka kriminalitas
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 25,000,000 50 org/kali 45,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 250,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kesadaran dalam
mencegah
berkembangnya
praktek prostitusi
Terlaksananya,
penyuluhan
pencegahan
berkembanya
praktek prostitusi
1 19 20 02 Kegiatan Penyuluhan
Pencegahan
Berkembangnya
Praktek Prostitusi
Jumlah praktek prostitusi
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kesadaran dalam
mencegah
peredaran uang
palsu
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan
pencegahan
peredaran uang
palsu
1 19 20 03 Kegiatan Penyuluhan
pencegahan
peredaran uang
palsu
Jumlah peredaran uang
palsu
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kesadaran dalam
mencegah dan
menertibkan aksi
premanisme
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan
pencegahan dan
penertiban aksi
premanisme
1 19 20 04 Kegiatan penyuluhan
pencegahan dan
penertiban aksi
premanisme
Jumlah premanisme
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kesadaran dalam
pencegahan dan
penertiban tindak
penyelundupan
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan
pencegahan dan
penertiban tindak
penyelundupan
1 19 20 05 Kegiatan penyuluhan
pencegahan dan
penertiban tindak
penyelundupan
Jumlah tindakan
penyelundupan
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
kesadaran dalam
mencegah praktek
perjudian
terlaksananya
kegiatan
penyuluhan
pencegahan
praktek perjudian
1 19 20 06 Kegiatan penyuluhan
pencegahan praktek
perjudian
Jumlah praktek perjudian
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Meningkatnya
kesadaran dalam
mencegah
eksploitasi anak
dibawah umur
Terlaksananya
kegiatan
penyuluhan
pencegahan
eksploitasi anak
dibawah umur
1 19 20 07 Kegiatan Penyuluhan
pencegahan
eksploitasi anak
dibawah umur
Jumlah eksploitasi anak
0 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 50 org/kali 60,000,000 250 org/kali 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatnya
upaya
pemberantasan
penyakit
masyarakat
(PEKAT)
Terlaksananya
kegiatan
monitoring,evalua
si dan pelaporan
kegiatan
pemberantasan
PEKAT
1 19 20 08 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Jumlah laporan
34 kali 30 kali 75,000,000 30 kali 10,000,000 30 kali 4,950,000 30 kali 75,000,000 30 kali 75,000,000 180 org/kali 239,950,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
pemahaman
masyarakat
terhadap
wawasan
kebangsaan
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap nilai-
nilai luhur budaya
Terlaksanannya
forum koordinasi
dan komunikasi
antar umat
beragama (FKUB),
BAMAG, siswa,
tokoh2
masyarakat,
Orkesmas/LSM
atas kepedulian
terhadap
wawasan
kebangsaan.
1 19 17 PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
Mental, jati diri bangsa dan
Wawasan kebangsaan
30% 10% 205,000,000 20% 171,000,000 10 & 215,000,000 10% 215,000,000 10% 220,000,000 100% 1,026,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
Toleransi
kerukunan dalam
kehidupan
beragama
Meningkatnya
kesadaran akan
toleransi
kerukunan dalam
kehidupan
beragama dan
masyarakat
Terlaksannya
toleransi
kerukunan dalam
kehidupan
beragama
1 19 17 01 Peningkatan
toleransi dalam
kehidupan beragama
Terpeliharanya
keharmonisan antar tomas
dan toda0 80 org/kali 70,000,000 80 org/kali 31,000,000 80 org/kali 70,000,000 80 org/kali 70,000,000 80 org/kali 70,000,000 350 org/kali 311,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
komunikasi yang
baik dengan
masyarakat dalam
memantapkan
kerukunan hidup
beragama
Meningkatnya
komunikasi
dengan tokoh-
tokoh masyarakat,
agama,
cendekiawan,
tokoh pemuda
dalam
memantapkan
kerukunan hidup
beragama
Terlaksananya
komunikasi
dengan tokoh-
tokoh masyarakat,
agama,
cendekiawan,
tokoh pemuda
dalam
memantapkan
kerukunan hidup
beragama
1 19 17 02 Membangun
komunikasi dengan
tokoh-tokoh
masyarakat
cendekiawan dan
tokoh pemuda dalam
memantapkan
kerukunan hidup
beragama
Terpeliharanya
keharmonisan antar tomas
dan toda
0 100 org/kali 75,000,000100
org/kali75,000,000 100 org/kali 75,000,000
100
org/kali75,000,000
100
org/kali75,000,000 500 org/kali 375,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kesadaran
wawasan
kebangsaan siswa-
siswi se-
Kabupaten
Meningkatnya
kesadaran
wawasan
kebangsaan siswa-
siswi se-
Kabupaten
Terlaksanya
sosialisasi
kesadaran
wawasan
kebangsaan siswa-
siswi se-
Kabupaten
1 19 17 04 Memfasilitasi
kegiatan pengurus
OSIS se-Kabupaten
Mitra dalam
peningkatan
Wawasan kebangsan
Jumlah sekolah yang
difasilitasi
0 2 sekolah 60,000,000 2 sekolah 65,000,000 2 sekolah 70,000,000 2 sekolah 70,000,000 2 sekolah 75,000,000 10 sekolah 340,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
Pengetahuan
empat pilar
kebangsaan
Meningkatnya
Pengetahuan
empat pilar
kebangsaan
Terlaksananya
Sosialisasi empat
pilar kebangsaan
1 19 17 Sosialisasi Empat
Pilar Kebangsaan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi
0 200 Org 50,000,000 300 org 75,000,000 400 org 100,000,000 600 org 150,000,000 700 org 200,000,000 700 0rg 575,000,000
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Meningkatkan
kerja sama dalam
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Meningkatnya
kerja sama
kemitraan dalam
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Terlaksananya
kegiatan forum
komunikasi dan
semiloka
wawasan
kebangsaan.
1 19 18 PROGRAM
KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN
KEBANGSAAN
Mental , Jati diri bangsa dan
Wawasan kebangsaan
30% 10% 980,000,000 20% 950,000,000 10% 955,000,000 10% 1,035,000,000 10% 1,035,000,000 100% 4,955,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
pencapaian
halaqah dan
berbagai forum
keagamaan
lainnya dalam
upaya
peningkatan
wawasan
kebangsaan
Meningkatnya
pencapaian
halaqah dan
berbagai forum
keagamaan
lainnya dalam
upaya
peningkatan
wawasan
kebangsaan
Terwujudnya
pencapaian
halaqah dan
berbagai forum
keagamaan
lainnya dalam
upaya peningkatan
wawasan
kebangsaan
1 19 18 01 Fasilitasi pencapaian
halaqah dan
berbagai forum
keagamaan lainnya
dalam upaya
peningkatan
wawasan
kebangsaan
Kegiatan yang difasilitasi
0 1 keg 75,000,000 1 keg 80,000,000 1 keg 80,000,000 1 keg 85,000,000 1 keg 85,000,000 5 keg 405,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
wawasan
kebangsaan
melalui seminar,
talk show dan
diskusi
Meningkatnya
partisipasi dan
kesadaran
masyarakat
tentang wawasan
kebangsaan
Terwujudnya
partisipasi dan
kesadaran
masyarakat
tentang wawasan
kebangsaan
1 19 18 02 Seminar, Talk Show,
diskusi peningkatan
wawasan kebangsan
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
0 1 keg 75,000,000 1 keg 30,000,000 1 keg 25,000,000 1 keg 85,000,000 1 keg 85,000,000 5 keg 300,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
wawasan
kebangsaan
melalui Pentas
seni dan budaya,
festival dan lomba
cipta
Meningkatnya
partisipasi dan
kesadaran
masyarakat
tentang wawasan
kebangsaan
Terwujudnya
partisipasi dan
kesadaran
masyarakat
1 19 18 03 Pentas seni dan
budaya, festival dan
lomba cipta dalam
upaya peningkatan
wawasan
kebangsaan
Jumlah Kegiatan
0 1 keg 75,000,000 1 keg 80,000,000 1 keg 80,000,000 1 keg 85,000,000 1 keg 85,000,000 5 keg 405,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
ketahanan
bangsa, wawasan
kebangsaan,
pembauran, lintas
identitas,
kesadaran bela
negara dan
pembinaan
ideologi
Meningkatnya
ketahanan
bangsa, wawasan
kebangsaan,
pembauran, lintas
identitas,
kesadaran bela
negara dan
pembinaan
ideologi
Terwujudnya
ketahanan bangsa,
wawasan
kebangsaan,
pembauran, lintas
identitas,
kesadaran bela
negara dan
pembinaan
ideologi
1 19 18 04 Melaksanakan
koordinasi,
konsultasi dan kerja
sama serta
pertemuan secara
berkala dengan
lembaga-lembaga
terkait dalam
pelaksanaan
kegiatan ketahanan
bangsa, wawasan
kebangsaan,
pembauran, lintas
identitas, kesadaran
bela negara dan
pembinaan ideologi
koordinasi, konsultasi dan
kerjasama dengan TNI/POLRI
serta masyarakat
012 kali
koordinasi100,000,000
12 kali
koordinas100,000,000
12 kali
koordinasi115,000,000
12 kali
koordinasi120,000,000
12 kali
koordinasi120,000,000
60 kali
koordinasi555,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
persatuan dan
kesatuan bangsa
Meningkatnya
persatuan dan
kesatuan bangsa
Terwujudnya
ketahanan bangsa,
wawasan
kebangsaan,
pembauran, lintas
identitas,
kesadaran bela
negara dan
pembinaan
ideologi
1 19 18 05 Melaksanakan forum-
forum pembauran ,
ketahanan bangsa
dan wawasan
kebangsaan dalam
memperkokoh
persatuan dan
kesatuan bangsa
Jumlah forum- forum
pembauran
0 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 5 forum 500,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
pelatihan kader
pembauran
Meningkatnya
pelatihan kader
pembauran
Terwujudnya
pelatihan kader
pembauran
1 19 18 06 Melaksanakan
pelatihan kader
pembauran
Jumlah kader yang ikut
pelatihan 0 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 30 org 200,000,000 150 org 1,000,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Meningkatkan
pembauran
kewaspadaan
Nasional dan
kesadaran bela
Negara
Meningkatnya
pembauran
kewaspadaan
Nasional dan
Kesadaran Bela
Negara bagi
lembaga
infrastruktur
politik dan
suprastruktur
politik
Terwujudnya
Pembauran
Kewaspadaan
Nasional dan
Kesadaran Bela
Negara bagi
lembaga
infrastruktur
politik dan
suprastruktur
politik
1 19 18 7 Melaksanakan
forum/pembauran
kewaspadaan
Nasional dan
Kesadaran Bela
Negara bagi lembaga
infrastruktur politik
dan suprastruktur
politik
Jumlah forum pembauran
0 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 1 forum 100,000,000 5 forum 500,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
ketahanan
bangsa, wawasan
kebangsaan,
kesadaran bela
negara, Ideologi,
dan pembauran
bangsa
Meningkatnya
ketahanan
bangsa, wawasan
kebangsaan,
kesadaran bela
negara, Ideologi,
dan pembauran
bangsa
Terwujudnya
ketahanan bangsa,
wawasan
kebangsaan,
kesadaran bela
negara, Ideologi,
dan pembauran
bangsa
1 19 18 8 Memfasilitasi
kegiatan kampanye,
kegiatan ketahanan
bangsa, wawasan
kebangsaan,
kesadaran bela
negara, ideologi,
pembauran bangsa
melalui seminar,
lomba pidato
siswa/generasi
muda, pagelaran seni
dan budaya antar
daerah, olahraga
massal, pembuatan
baliho/spanduk yang
mengangkat tema
tentang
persahabatan,
persaudaraan,
perdamaian, cinta
kasih, persatuan dan
kesatuan.
Jumlah kegiatan yang
difasilitasi
0 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 1 keg 150,000,000 5 keg 750,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
pendataan
lembaga sosial
masyarakat dan
lembaga adat
Meningkatnya
pendataan
lembaga sosial
masyarakat dan
lembaga adat
Tersedianya data
lembaga sosial dan
lembaga adat yang
akurat
1 19 18 9 Melaksanakan
pendataan lembaga
sosial masyarakat
dan lembaga adat
Data Lembaga Sosial dan
Lembaga Adat
0 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 1 data 80,000,000 5 data 400,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
pemantauan
orang asing
Meningkatnya
pemantauan
orang asing
Terwujudnya
pemantauan orang
asing
1 19 18 10 Melaksanakan
pemantauan
kegiatan orang asing
Jumlah kegiatan
pemantauan orang asing0 1 kali 25,000,000 1 kali 30,000,000 1 kali 25,000,000 1 kali 30,000,000 1 kali 30,000,000 5 kali 140,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
pembinaan
Ormas/ LSM/ OKP
serta Partai
Politik
Meningkatnya
sumberdaya
masyarakat
dalam
menghadapi
perkembangan
politik di
tengah=tengah
masyrakat.
Terlaksananya
forum diskusi
politik antara
pemerintah,
partai politik,
Orkesmas/LSM
dan masyarakat
dalam
menghadapi
perkembangan
politik selama 5
tahun
1 19 21 PROGRAM
PENDIDIKAN
POLITIK
MASYARAKAT
Pembinaan Politik Daerah
serta terhadap LSM, Ormas
dan OKP
14 kali 2 kali 137,900,000 2 kali 273,640,000 2 kali 158,369,000 4 kali 185,869,000 4 kali 225,869,000 28 kali 981,647,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
meningkatkan
pengetahuan
politik masyarakat
bertambahnya
pngetahuan
masyarakat
tentang politik
Terlaksananya
penyuluhan
sosialisasi politik
kepada
masyarakat
1 19 21 01 Penyuluhan Kepada
Masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan
OKP 14 kali 1 kali 110,000,000 1 kali 177,240,000 1 kali 79,374,000 1 kali 89,374,000 1 kali 99,374,000 21 kali 555,362,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANKODE PROGRAM DAN
KEGIATANTAHUN 4 (2017) LOKASI
4
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG JAWABTAHUN 1 (2014) TAHUN 2 (2015)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 3 (2016)PROGRAM DAN KEGIATAN
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
KONDISI DAN KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM( DAN
KEGIATAN OUTCOME DAN OUTPUT)TAHUN 5 (2018)
Menciptakan
koordinasi dan
komunikasi antara
lembaga supra
dan infra struktur
parpol sesuai
peran dan fungsi
Meningkatnya
pelaksanaan
forum-forum
diskusi politik
Terlaksananya
forum-forum
diskusi politik
1 19 21 3 Koordinasi Forum-
forum Diskusi Politik
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah
14 kali 1 kali 15,400,000 1 kali 74,200,000 1 kali 61,495,000 1 kali 71,495,000 1 kali 81,495,000 21 kali 304,085,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan
kelengkapan data
base partai politik
dan orkemas
Meningkatnya
kualitas dokumen
data base partai
politik dan
orkemas
Tersedianya data
base partai politik
dan orkemas yang
akurat
1 19 21 04 Penyusunan Data
Base Partai Politik
dan Orkemas
Jumlah Data Base Partai
Politik dan Data Base Ormas,
LSM dan OKP4 Unit 2 unit 3,500,000 2 unit 2,200,000 4 unit 2,500,000 0 0 2 unit 10,000,000 14 data base 18,200,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Meningkatkan dan
memaksimalkan
monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Maksimalnya
monitoring,
evaluasi dan
laporan tentang
parpol, pemilu
dan orkemas
Terlaksananya
monitoring
kegiatan, partai
politik dan
orkemas di
Kabupaten
Minahasa
Tenggara
1 19 21 05 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Jumlah Laporan
50 lap 25 lap 9,000,000 25 lap 20,000,000 25 lap 15,000,000 25 lap 25,000,000 25 lap 35,000,000 175 lap 104,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
Terlaksananya
kegiatan
pemilihan umum
di masyarakat
dengan aman dan
tertib
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
Jumlah kegiatan
Pembinaan Pemilihan
Umum
5 kali 11 kali 700,000,000 11 keg 310,000,000 0 11 kali 700,000,000 11 keg 710,000,000 49 keg 2,420,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
serta KPU dan
Panwaslu
Terlaksananya
kegiatan
pembinaan pemilu
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemilu
Jumlah kegiatan pembinaan
pemilu3 kali 4 kegiatan 500,000,000 4 keg 200,000,000 0 4 keg 500,000,000 4 keg 510,000,000 19 keg 1,710,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan politik
dan Komisi
Pemilihan Umum
Terlaksananya
kegiatan
pembinaan pemilu
Penunjang
Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu
Jumlah kegiatan pembinaan
pemilu2 kali 7 kegiatan 200,000,000 7 keg 110,000,000 0 7 keg 200,000,000 7 keg 210,000,000 30 keg 720,000,000
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politk
dan Panwaslu
JUMLAH TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
KEPALA BADAN
Drs. VENTJE F TAMOWANGKAY, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620216 198603 1 001
TAHUN 1
(2014)TAHUN 2 (2015) TAHUN 3 (2016) TAHUN 4 (2017) TAHUN 5 (2018)
outcome : meningkatnya pelayanan kepadamasyarakat; Output : terlaksananya pelayananyang efektif dan efisien
6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 36 paket
Jumlah sarana dan prasarana aparatur 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket 36 paket
Jumlah PNS 15 16 psg 20 20 25 25 121
Jumlah PNS 12 15 10 10 10 10 67
outcome: Meningkatnya kualitas dokumenpelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabeldan dapat dipertanggung jawabkan output:Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dankeuangan bulanan, semester dan tahunan SKPDBadan Kesbangpol selama 5 tahun.
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 18 paket
Angka kriminalitas 84 kasus 50 kasus 40 kasus 30 kasus 20 kasus 10 kasus 234 kasus
Angka kriminalitas 84 kasus 50 kasus 40 kasus 30 kasus 20 kasus 10 kasus 234 kasus
Jumlah peserta yang direkrut 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 2 tim 12 tim
Angka kriminalitas 84 kasus 50 kasus 40 kasus 30 kasus 20 kasus 10 kasus 234 kasus
Output : Terselenggaranya program pencegahandini dan penanggulangan korban bencana alam-Outcome : meminimalisir korban bencana alam
0 data 1 data 1 data 1 data 1 data 1 data 5 Data
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDSKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NO INDIKATOR
KONDISI KERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
(%) (2013)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
(%)
TAHUN 1
(2014)TAHUN 2 (2015) TAHUN 3 (2016) TAHUN 4 (2017) TAHUN 5 (2018)
NO INDIKATOR
KONDISI KERJA
PADA AWAL
PERIODE RPJMD
(%) (2013)
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
(%)
Mental, jati diri bangsa dan Wawasan kebangsaan30% 10% 20% 10 & 10% 10% 100%
Mental , Jati diri bangsa dan Wawasankebangsaan
30% 10% 20% 10% 10% 10% 100%
Pembinaan Politik Daerah serta terhadap LSM,Ormas dan OKP
14 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 24 kali
Jumlah kegiatan Pembinaan Pemilihan Umum5 kali 11 kali 11 keg - 11 kali 11 keg 49 keg
KEPALA BADAN
Drs. VENTJE F TAMOWANGKAY, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620216 198603 1 001