1

BAB I

PENDAHULUAN

Implementasi Free Trade Zone (FTZ) merupakan startegi pengembangan

wilayah strategis untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang berada di rute

pelayaran internasional. Wilayah-wilayah strategis sangat potensial untuk

dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Bebas (Free Trade Zone) merupakan bagian dari pengembangan

Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Bebas memiliki keunggulan di banding

wilayah Kawasan Ekonomi Khusus lainnya. Startegi pengembangan Batam

menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) menjadi

kebijakan katalis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan

mempersiapkan Indonesia dalam menghadap pasar bebas ASEAN (AFTA 2015).

I.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka

panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia

dalam dua abad belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan

modern economic growth dengan transisi menjadi masyarakat industri. Ditinjau

dari sudut ekonomi, perkembangan perekonomian dunia menimbulkan dua efek

penting yang sangat menggalakan, yaitu: (1) kemakmuran atau taraf hidup

masyarakat makin meningkat, dan (2) dapat menciptakan kesempatan kerja baru

kepada penduduk yang semakin bertambah jumlahnya 1

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan kebijakan yang

mendukung dua efek penting diatas. Salah satu kebijakan yang mendorong

pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pengembangan kawasan ekonomi

strategis nasional seperti Free Trade Zone (Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan

peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki

keunggulan geo-ekonomi dan geo-strategis yang disebut dengan Kawasan 1 Sadono Sukirno,” Pengantar Ekonomi Makro” , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996, Hal.413

2

Ekonomi Khusus (KEK) dengan. Salah satu instrument KEK adalah Free Trade

Zone (FTZ). FTZ dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor,

impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pengembangan FTZ bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah

Pengembangan FTZ diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi banyak hal

seperti menekan urbanisasi ke kota-kota besar, penyerapan tenaga kerja,

pertumbuhan ekonomi kawasan dan pada akhirnya berkurangnya tingkat

kemiskinan.

Keberadaan FTZ diharapkan mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan

investasi serta dapat mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Secara luas,

FTZ sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan

ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat

menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan FTZ merupakan upaya

peningkatan daya saing Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara

ASEAN lainnya.

Ada 3 wilayah yang diberi kewenangan menjadi kawasan FTZ, Salah satu

kawasan yang ditunjuk sebagai FTZ adalah Batam. Dipilihnya Batam sebagai

salah satu FTZ didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal

meliputi:

1. Lokasi berada di jalur lalu lintas pelayaran internasional.

2. Infrastruktur jalan pada umumnya telah menjangkau ke seluruh kawasan.

3. Terdapat satu bandara internasional dan tiga pelabuhan bebas.

4. Terdapat rencana pengembangan KPBPB Batam dalam RTR BBK

(Batam, Bintan, Karimun).

5. Adanya Dewan Kawasan BBK, Badan Otorita Batam dan Badan

Pengusahaan Batam yang mengelola kawasan.

Faktor-faktor internal diatas

Faktor eksternal:

3

1. Menjadi sebuah pintu gerbang bagi perdagangan dunia.

2. Semakin berkembangnya Sumatera dan terbukanya jenis usaha baru.

3. Meningkatnya investor dan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan

negara lain.

4. Meningkatnya pendapatan nasional.

Faktor internal dan eksternal tersebut yang mendorong penetapan Batam sebagai

Free Trade Zone2.

Dasar kebijakan pengembangan KPBPB adalah undang-undang No. 36 Tahun

2000. Dengan mendifinisikan KPBPB sebagai Suatu kawasan yang berada dalam

wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari

pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang

mewah, dan cukai.

Penetapan Batam sebagai KPBPB melalui Undang-Undang No. 44 tahun 2007

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1

Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.36 tahun 2000 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 tahun 2000

menjadi Undang-Undang. Perbedaan KPBPB (FTZ)

Kebijakan FTZ didasari juga dengan adanya ASEAN Free Trade Area (AFTA)

2015 yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk

membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya

saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai

basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta

penduduknya.

Dari proses formulasi kebijkan sampai dengan pelaksanaannya dilapangan

inilah akan terlihat bagaimana komitmen dari semua pihak yang terkait baik itu

Menko Perekonomian, Gubernur (Ketua Dewan Kawasan), Kepala BP Batam,

Kepala Kantor Bea & Cukai Batam, SKPD dan juga publik (Stakeholders) dalam

merumuskan kebijakan & implementasi Free Trade Zone di Kota Batam, apakah

dalam proses implementasi sudah sesuai dengan dasar perumusan kebijakan FTZ

2 Kementerian Pekerjaan Umum, “Executive Summary KEK”, Tahun 2009

4

dan menganalisa permasalahan apa saja yang menjadi tantangan, masalah dan

hambatan dalam pelaksanaan regulasi FTZ, maka oleh karena penelitian ini akan

lebih meneliti lebih komprehensif bagaimana proses formulasi kebijkan &

implementasi Free Trade Zone di Kota Batam. Oleh karena itu, diangkatlah

penelitian ini dengan judul “Analisis Formulasi Kebijakan Sistem Free Trade

Zone di Kota Batam”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diinventarisir dalam latar belakang masalah,

maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formula kebijakan ftz dibatam dalam menghadapi afta 2015?

2. Bagaimana implementasi sistem Free Trade Zone di Kota Batam ?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Free Trade Zone

Kota Batam

2. Untuk mengetahui bagaiman implementasi Free Trade Zone di Kota

Batam,

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya pada kajian dalam bidang pengembangan wilayah

strategis dan lebih khusus lagi KPBPB,

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi sebuah masukan

dan juga rekomendasi bagi perkembangan implementasi Free Trade Zone

di Provinsi Kepulauan Riau dan khususnya di Kota Batam.

II.TINJAUAN TEORI

II.1 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan Free Trade Zone, namun

tentunya dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda.

5

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nimah Hidayah (2005), dimana

peneliti melihat Pembentukan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia khususnya

FTZ Batam menghadapi kerancuan undang-undang free trade zone berkaitan

dengan kejelasan peraturan FTZ antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan

Batam.

Sementara penelitian kedua yang dilakukan oleh Syarif Hidayat (2009),

dimana peneliti melihat Implementasi FTZ di Kepulauan Riau:Aspek

Kelembagaan & Pengaturan Relasi Kewenangan melalui dinamika yang terjadi

dalam pelaksanaan FTZ dengan spirit otonomi daerah. Persepsi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah tentang FTZ di Kepri.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Adiwan F. Aritonang (2009), dimana

peneliti melihat perbandingan FTZ Batam dengan daerah lain diluar Indonesia

melalui faktor-faktor penentu yang berkontribusi secara signifikan pada performa

ekonomi & spillover extend di Free Trade Zone. Membandingkan Batam, Subic

& Shenzhen.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Firmansyah (2012), peneliti melihat

Pembangunan FTZ di batam melalui kerjasama Indonesia dan Singapura dalam

usaha penarikan investasi Singapura ke Batam.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Muhammad Zaenuddin (2012), peneliti

melihat Kesiapan Pemerintah Daerah (Pemko Batam & BP Batam) secara institusi

pelaksana meliputi aspek legal, anggaran serta aspek SDM dalam melaksankan

kebijakan FTZ di Batam.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Khairul Anwar (2014), peneliti

melihat dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas

(Free Trade Zone) Batam melalui Permasalahan infrastruktur dan permasalahaan

pendanaan dalam pelaksanaan FTZ di Batam.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Erliza Oktari (2014), peneliti melihat

Dinamika perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusahaan Batam dan

pengaruhnhya dalam melaksanakan kebijakan FTZ.

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat dirangkum

beberapa penelitian yang terkait dengan Free Trade Zone di Batam dengan waktu

6

penelitian mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2014. Susunan penelitian

sebelumnya dapat dilihat didalam Tabel.II.1 berikut:

Tabel. II.1

Tinjauan Penelitian yang Terkait

No Peneliti Judul Penelitian Temuan

1 Nimah

Hidayah

(2005)

Pembentukan Free

Trade Zone (FTZ) di

Indonesia: studi kasus

pembentukan FTZ

Batam

Kerancuan undang-undang free

trade zone berkaitan dengan

kejelasan peraturan FTZ antara

Pemko Batam dan Badan

Pengusahaan Batam.

2 Syarif

Hidayat

(2009)

Implementasi FTZ di

Kepulauan

Riau:Aspek

Kelembagaan &

Pengaturan Relasi

Kewenagan

Dinamika FTZ dengan spirit

otonomi daerah. Persepsi antara

pemerintah pusat dan pemerintah

daerah tentang FTZ di Kepri.

3 Adiwan F.

Aritonang

(2009)

A Comparative Study

on Free Trade Zone :

Development Through

Spatial Economic

Concertration

Memahami factor-faktor penentu

yang berkontribusi secara

signifikan pada performa ekonomi

& spillover extend di Free Trade

Zone. Membandingkan Batam,

Subic & Shenzhen.

4 Firmansyah

(2012)

The Dynamism of

Indonesia-Singapore

Bilateral Investment

Cooperation : The

Case of Free Trade

Zone in Batam 2005-

2009

Pembangunan FTZ di batam dan

kerjasama Indonesia dan

Singapura dalam usaha penarikan

investasi Singapura ke Batam

5 Muhammad Kajian Free Trade Kesiapan institusi pelaksana

7

Zaenuddin

(2012)

Zone (FTZ) Batam-

Bintan-Karimun

(permasalahan,

Implemetasi dan

solusinya)

meliputi aspek legal, anggaran

serta aspek SDM

6 Khairul

Anwar (2014)

Dinamika Pelaksanaan

Kawasan Perdagangan

Bebas & Pelabuhan

Bebas (Free Trade

Zone) Batam

Permasalahan infrastruktur dan

permasalahaan pendanaan dalam

pelaksanaan FTZ

7 Erliza Oktari

(2014)

Administrative

Reform of Batam Free

Zone Authority

(BIFZA) in

implementing free

trade zone (FTZ) in

Batam city Indonesia

Dinamika perubahan Otorita

Batam menjadi Badan

Pengusahaan Batam dan

pengaruhnhya dalam

melaksanakan kebijakan FTZ

Penelitian yang akan dilakukan ini tentunya berbeda dengan beberapa

penelitian yang telah digambarkan di atas. Selain melakukan penelitian terhadap

implementasi Free Trade Zone secara teknis. Metode penelitian yang akan

digunakan adalah dengan metode campuran yaitu dengan metode kuantitatif &

kualitatif untuk melihat bagaimana implementasi Free Trade Zone dan bagaimana

proses Free Trade Zone mempengaruhi nilai investasi & ekonomi masyarakat di

Kota Batam.

II.2 Kerangka Teoritis

II.2.1 Konsep Free Trade Zone

Free Trade Zone merupakan pengembangan konsep Special Economic Zone

(SEZ), dimana SEZ (Kawasan Ekonomi Khusus /KEK) sebagai sebuah

terminologi makro untuk kawasan yang ditetapkan untuk menyediakan

8

lingkungan yang secara internasional kompetitif serta bebas dari berbagai

hambatan berusaha dalam rangka memacu peningkatan ekspor nasional. Konsep

ini dapat ditemukan di negara India dan Filipina. Di India dikenal tiga jenis umum

Special Economic Zone (SEZ) meliputi : (a) SEZ for multiproduct, yaitu SEZ

yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang tergolong dalam lebih dari satu sektor,

yang didalamnya juga terdapat kegiatan perdagangan dan pergudangan; (b) SEZ

for specific sector, yaitu SEZ bagi satu sektor tertentu saja (bisa lebih dari satu

perusahaan) atau SEZ untuk berbagai pelayanan satu sektor, seperti dalam

pelabuhan atau bandar udara; dan (c) SEZ for Free Trade and Warehouse yaitu

SEZ yang secara khusus menyediakan pelayanan fasilitas kegiatan perdagangan

bebas dan pergudangan, fasilitasnya bisa untuk kegiatan yang multi sektor

maupun untuk satu sektor tertentu saja. Di Filipina, kawasan-kawasan semacam

ini dapat berbentuk Industrial Estates (IES), Export Processing Zones (EPZs),

Free Trade Zone, dan Tourist/Recreational Centers.

SEZ sebagai sebuah model untuk menyebutkan kawasan dengan kebijakan

ekonomi terbuka yang didalamnya mencakup Free Trade Zone (FTZ), Export

Processing Zone (EPZ), pelabuhan (Port), High Tech Industrial Estate dan lain

sebagainya atau dikenal dengan sebutan zones within zone. Konsepsi ini

memberikan otoritas kepada badan pelaksana untuk mengoperasikan SEZ secara

penuh atas mandat dari pemerintah pusat.

SEZ merupakan konsep pengembangan kawasan ekonomi ataupun kawasan

strategis nasional yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan (Pusat

Kajian Strategis PU, 2012) , pembangunan dan perekonomian wilayah agar terjadi

pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah

Indonesia.”.

Penggunaan konsep Free Trade Zone merupakan pengembangan dari SEZ

(Kawasan Ekonomi Khusus /KEK) dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan

industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi

tinggi. adalah usaha pengembangan tata kelola pemerintahan dengan memanfaat

semua potensi yang ada. Pengembangan Free Trade Zone bertujuan untuk

mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan

9

kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan

perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Free trade zone merupakan konsep yang lahir dari tujuan negara-negara untuk

mengejar kesuksesan melalui penggunanan kawasan bebas yang bersifat tetap dan

terus menerus. Hasil yang ingin diraih melalui konsep Free Trade Zone meliputi:

1. Membangun wilayah yang tidak merugikan

2. Membangkitkan pendapatan

3. Bursa tenaga kerja

4. Menarik investasi, terutama investasi asing (foreign direct investment/FDI)

5. Transfer tekonologi dan pengembangan SDM

Tujuan Free Trade Zone pada umumnya untuk memberikan kemudahan di

kawasan bebas dengan menyiapkan keuntungan-keuntungan dan pengelolaan

perusahaan di dalam kawasan tersebut. (Torres A. Raul “ Free Zones and the

World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing

Measures”(2007.)3

Tabel.II.2

Peta Tahapan FTZ di Kota Batam

Peran Pemerintan G2G

Antar Instansi

Pemerintah

G2C

Pemerintah ke

Warga

G2B

Pemerintah ke

Dunia Usaha

Perdagangan Melakukan

koordinasi dengan

Dinas Perdagangan

& Dirjen Pajak

Menciptakan

lapangan tenaga

kerja

No Import and

Export duties and

Taxes

Produksi Melakukan

Koordinasi dengan

Departemen

Perindustrian

No VAT for all

processing industry

for export purposes

3 Global Trade and Customs Journal , Vol. 2, Issue 5, 217

10

Fasilitas Melakukan

Koordinasi dengan

Dirjen Bea & Cukai

GSP Facility

(Generalized

System of

Preferences) facility

with 33 donor

countries

Perpajakan Melakukan

Koordinasi dengan

Dirjen Pajak &

Dirjen Bea & Cukai

Double Taxation

Avoidance

Agreement with 58

countries

Tarif Melakukan

Koordinasi dengan

Dirjen Pajak &

Dirjen Bea & Cukai

Common Effective

Preferential Tariff

for ASEAN

countries (The

Investment

Coordinating Board,

Indonesia, 2008)

Elektronik Online Melakukan

koordinasi dengan

Kominfo

Bas data on-line

Sumber: Batam Industrial Development Authority, 2008

Pada tabel di atas, BP Batam menerangkan bahwa Free Trade Zone (FTZ)

adalah sebuah proses pengembagan kebijakan Free Port dalam ranah

pengembangan G2B (Government to Business) yang digunakan sebagai alat

penghubung antara pemerintah dengan dunia usaha.

Secara umum Free Trade Zone menurut Dr. Jonathan Aremu (2005)

merupakan “undang-undang kegiatan proses ekspor di wilayah tertentu, sebagai

bagaian dari paket kebijakan umum untuk menarik investor asing”. Sementara

menurut Torres A. Raul (2007) pengertian Free Trade Zone adalah “sistem Free

Zones yang terintegrasi dan memiliki area khusus yang berbasis teknologi sebagai

bagian dari pembangunan daerah yang tertinggal dengan cara menarik investasi

asing untuk mengembangkan daerah tersebut”.

11

Free Trade Zone memang sedikit berbeda dengan Free Port konvensional

sebagaimana yang digunakan oleh beberapa stakeholders bisnis sebelumnya.

Produksi barang konvensional lebih menyita waktu dalam mengemas kertas kerja

dibanding dengan melayani supplier mereka atau mengurus tariff, pajak dan

regulasi yang panjang. Sementara Free Trade Zone lebih mengefisienkan waktu

dan biaya operasional yang lebih tinggi jika dibandingkan cara Free Port

konvensional. Menurut KPMG (2013) menjelaskan bahwa Free Trade Zone

bertumpu pada lima hal yaitu “administration organisation,investment

management, trade development and facilitation, finance innovation and risk

prevention, dan overall management and service”. Sebagaimana dijelaskan pada

Gambar.1 berikut:

Sumber:

Gambar satu memposisikan 4 bidang yang berproses di Free Trade Zone

yaitu: ekonomi, ekspor, tenaga kerja dan investasi. Keempat bidang tersebut

saling mendukung dan saling tergantung satu sama lain, dimana ekonomi

dipengaruhi oleh iklim investasi, sementara investasi mempengaruhi tenaga kerja

Free TradeZone

Economy

Export Investment

Employment

12

dan tenaga kerja mempengarahi ekspor" begitu juga sebaliknya.

II.2.2. Formulasi Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan Publik didefinisikan sebagai oposisi dalam konsep,

karena kebijakan apapun selama berada pada posisi ekstem dari dua kutub, antara

yang setuju dan yang keberatan. Tujuan kebijakan publik yang pertama adalah

mendistribusikan sumber daya nasional, yang mencangkup redistribusi dan

absorptif sumber daya nasional. Pajak adalah kebijakan absorptif juga disebut

sebagai kebijakan ekstratif (Kolb, 1978:226). Kebijakan absorptive bertujuan

untuk untuk mendukung kebijakan distributive (dan redistributif), seperti subsidi

sosial, penghapusan kemiskinan, perumahan dan perawatan kesehatan.

Tujuan kebijakan publik kedua untuk meregulasi, meliberasi dan dan

menderegulasi. Kebijakan regulatif meregulasi, memerintah, menciptakan kontrol,

menstandarisasi, melegalisasi, dan menyelaraskan.

Tujuan publik ketiga adalah dinamika dan stabilisasi sebagai usaha untuk

menstabilkan dinamika politik. Tujuan publik ini disebut mendinamisasi bangsa.

Tujuan publik keempat adalah memperkuat Negara dan memperkuat pasar.

Kebijakan memperkuat pasar secara global diterima sebagai liberalisasi. Landasan

tujuan kebijakan publik keempat ini sebagai kunci penggerak untuk pertumbuhan

ekonomi4.

Tujuan Kebijakan Publik menjadi latar belakang proses formulasi

kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan

publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Sebab bila kita melepaskan

kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan

publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk

kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menemui banyak

persoalan pada tahap penerapan berikutnya. Dan yang tidak boleh dilupakan

adalah penerapannya dilapangan dimana kebijakan publik itu hidup tidaklah

pernah steril dari unsur politik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang 4 Riant Nugroho, “Kebijakan Publik di Negara Berkembang, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2014, hal. 57-58

13

paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa

yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan

publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya

kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan melakukan formulasi

kebijakan publik ini. Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan

publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada

implementasi dan evaluasi. Sebab seringkali para pengambil kebijakan

beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian

konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak

membumi. Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan publik yang baik itu adalah

sebuah uraian atas kematangan pembacaan realitas sekaligus alternatif solusi yang

fisibel terhadap realitas tersebut. Kendati pada akhirnya uraian yang dihasilkan itu

tidak sepenuhnya presisi dengan nilai ideal normatif, itu bukanlah masalah

asalkan uraian atas kebijakan itu presisi dengan realitas masalah kebijakan yang

ada dilapangan5.

dalam proses formulasi kebijakan publik ini Fadillah mengutip pendapat dari

Yezhezkhel Dror yang membagi tahap-tahap proses-proses kebijakan publik

dalam 18 langkah yang merupakan uraian dari tiga tahap besar dalam proses

pembuatan kebijakan publik yaitu :

1. Tahap Meta Pembuatan kebijakan Publik (Metapolicy-making stage):

2. Pemrosesan nilai;

3. Pemrosesan realitas;

4. Pemrosesan masalah;

5. Survei, pemrosesan dan pengembangan sumber daya;

a. Desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik;

b. Pengalokasian masalah, nilai, dan sumber daya;

c. Penentuan strategi pembuatan kebijakan.

6. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (Policy making)

a. Sub alokasi sumber daya;

b. Penetapan tujuan operasional, dengan beberapa prioritas; 5 Putra Fadillah “Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan Publik” Pustaka Pelajar. Surabaya, 2001 Hal 49-50

14

1) Penetapan nilai-bilai yang signifikan, dengan beberapa

prioritas;

2) Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum;

a) Penyiapan prediksi yang realistis atas berbagai

alternatif tersebut diatas, berikut keuntungan dan

kerugiannya;

b) Membandingkan masing-masing alternatif yang ada

itu sekaligus menentukan alternatif mana yang

terbaik;

c) Melakukan ex-ante evaluation atas alternatif terbaik

yang telah dipilih tersebut diatas.

3) Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik (Post policy-

making stage)

4) Memotivasi kebijakan yang akan diambil;

5) Mengambil dan memutuskan kebijakan publik;

a) Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik

yang telah dilakukan;

b) Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang

telah dilakukan.6

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan

mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau

lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap tahap tersebut mencerminkan

aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap

berhubungan dengan tahap yang berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian

kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap

ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Aplikasi prosedur dapat

membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung

mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap yang kemudian

secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas

yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tepat untuk 6 Putra Fadillah “Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan Publik” Pustaka Pelajar. Surabaya, 2001 Hal 75-76

15

tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan, seperti ditunjukan dalam

segi empat (tahap-tahap pembuatan kebijakan) dan oval yang digelapkan

(prosedur analisis kebijakan) dalam bagan II.3. terdapat sejumlah cara dimana

penerapan analisis kebijakan dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan

kinerjanya7

Tabel II.3.

Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan

FASE KARAKTERISTIK

PENYUSUNAN AGENDA Para pejabat yang dipilih dan diangkat

menempatkan masalah pada agenda publik.

Banyak masalah tidak disentuh sama sekali

sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

FORMULASI KEBIJAKAN Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan

untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan

melihat perlunya membuat perintah eksekutif,

keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.

ADOPSI KEBIJAKAN Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan

dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsus

diantara direktur lembaga atau keputusan

peradilan.

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan

oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan

7 William N. Dunn “ Pengantar Analisis Kebijakan Publik” , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000 Hal 23

16

manusia.

PENILAIAN KEBIJAKAN Unit-unit pemeriksanaan dan akuntansi dalam

pemerintahan menentukan apakah badan-badan

eksekutif. Legislatif, dan peradilan memenuhi

persyaratan undang-undang dalam pembuatan

kebijakan dan pencapaian tujuan.

Sumber : William N. Dunn, 2000:24.

Pengaruh proses politik juga turut mempengaruhi implementasi Free Trade

Zone dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu Internal Environment, Market

Environment, Political Environment, Legal Environment, dan Social, Eonomic

17

Gambar II.2. Model Fromulasi Kebijakan FTZ Batam

Program Legislasi

Nasional (FTZ)

Inisiator (Menteri)Menko

Perekonomian

Tim Kementerian

Presiden

Parlemen Komisi IV DPR

Rapat Paripurna

Presiden

HukumUU No.44 tahun 2007

18

II.2.3. Konsep Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Perekonomian Terbuka

Di dalam analisis makroekonomi dianggap bahwa sesuatu perekonomian

berusaha untuk mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi (dan kalau

mungkin mencapai penggunaan tenaga kerja penuh) tanpa inflasi. Di dalam

perekonomian terbuka tujuan itu berarti bahwa usaha untuk mencapai tingkat

ekonomi yang tinggi tersebut harus diikuti oleh keadaan neraca pembayaran yang

menguntungkan.

Neraca pembayaran yang mengalami defisit mempengaruhi kestabilan

harga-harga dan menimbulkan pelarian modal dan mengurangi investasi, yang

pada akhirnya akan menimbulkan kemunduran dalam tingkat kegiatan ekonomi

Negara. Dengan demikian, di sektor luar negeri kebijakan pemerintah haruslah

ditenkan kepada menciptakan keseimbangan dalam neraca pembayaran yang pada

waktu yang sama akan mewujudkan pula tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi.

Salah satu kebijakan dalam perekonomian terbuka adalah Kebijakn

Insentif untuk mengekspor, dengan membebaskan barang-barang impor masuk ke

wilayah strategis dimana barang-barang impor tersebut bertujuan untuk diolah dan

diekspor. Kebijakan pemberian insentif merupakan kebijakan yang harus

dijalankan di era pasar bebas. 8

II.2.4 Konsep Implementasi Sistem Free Trade Zone

Tahap Implementasi teknis Free Trade Zone merupakan “tahapan proses

penarikan investasi asing secara terpadu dengan regulasi administrasi dan

peraturan-peraturan yang mendukung dan telah dioperasionalkan oleh Badan

Pengusahaan Kawasan di wilayah kerja masing-masing, sesuai mekanisme dan

prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan”.

Ada beberapa aktor yang terlibat dalam proses implementasi Free Trade Zone

sebagai berikut:

1. Investor adalah badan usaha/perusahaan yang berminat untuk menjadi

penanam modal,

8 Sadono Sukirno,” Pengantar Ekonomi Makro” , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996, Hal.396-397

18

19

2. Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan yang bertugas melakukan

pembenahan infrastruktur dan regulasi,

3. Pemerintah Daerah yaitu badan yang bertugas untuk melakukan promosi

Free Trade Zone, memberikan jaminan keamanan baik kepada Investor

maupun masyarakat.

4. Agency yaitu instansi yang ikut dalam pengelolaan Free Trade Zone ,

Dalam proses implementasi Free Trade Zone secara teknis di atas, dapat

dipengaruhi oleh beberapa hal yang kemudian mampu kita ukur bagaimana proses

implementasi Free Trade Zone itu berlangsung. Proses implementasi Free Trade

Zone lebih kepada insentif investasi meliputi tidak dipungut bea masuk untuk

impor dan kemudahan perijinan untuk penanaman modal.

II.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah hingga ditemukannya rumusan masalah

penelitian sampai kepada kerangka teoritis, maka dapatlah disusun kerangka

pemikiran penelitian dengan variabel dependent dan independent yang

berhubungan dengan penelitian. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat di

dalam gambar II.3:

19

20

20

Infrastruktur

AFTA 2015

Investasi

Tenaga Kerja

Policy Making & Management

(Box1)

Feedback(Box2)

FTZ Function in Operation

(Box4)

Authorization & Appropriations

(Box3)

FTZ Regulation

(Box2)

SISTEM IMPLEMENTASI FTZ

SISTEM IMPLEMENTASI FTZ

Variabel Dependent(Y)

Variabel Independent(X)

21

21

22

Gambar.II.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

22

23

III.1 Metedologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode metode kualitatif.

Penelitian Kuantitatif menurut Nasehudin dan Gozali (2012) adalah, “cara untuk

memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah yang dihadapi dan

dilakukan dengan cara hati-hati dan sistematis, dan data-data yang dikumpulkan

berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka”. Sementara Moleong (2007)

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah” penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa”.

Adapun pendekatan eksplanasi penelitian ini adalah dengan menggunakan

penelitian deskriptif. Dimana hasil dari kuantifikasi hasi survey akan

dieksplanasikan secara deskriptif. Menurut Prasetyo dan Jannah (2012) bahwa

penelitian deskriptif ini adalah “sebuah penelitian untuk memberikan gambaran

yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena”.

III.2 Lokasi & Jangkauan Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau

tepatnya di Kota Batam pada industri manufaktur dan jasa, dan termasuk juga

pada Badan Pengusahaan Kawasan kota Batam.

Alasan dilakukannya penelitian di lokasi ini adalah sebagai berikut;

1. Sekretariat Dewan Kawan Batam, Bintan & Karimun

2. BP Batam merupakan instansi yang berwenang mengimplementasikan

Free Trade Zone di kota Batam,

3. Kantor Pelayanan Bea & Cukai Tipe B Batam

4. Perusahaan Pelayaran & industri manufacturing dan jasa, yang menjadi

target regulasi Free Trade Zone.

5. Lembaga-lembaga ini saling terkaitan dan hubungan dalam proses

implementasi Free Trade Zone di Kota Batam termasuk Badan Penanaman

Modal Kota Batam

Jangkauan penelitian ini mengambil tahun 2008-2013 mulai dari awal

penerapannya sampai dengan akhir tahun 2013.

23

24

III.3 Jenis Data

Guna memperoleh data-data dan informasi yang berhubungan dengan

permasalahan pada penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi

yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yang

berkaitan dengan masalah penelitian seperti yang tersebut dibawah ini :

Data tentang:

a. Bagaimana formulasi kebijakan Free Trade Zone di Kota Batam,

b. Bagaimana kesiapan Batam dalam menghadapi AFTA 2015

c. Bagaimana proses implementasi sistem Free Trade Zone

mempengaruhi investasi & ketenagakerjaan di Kota Batam.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen atau laporan tertulis, seperti data tentang gambaran objek

penelitian dan sebagainya yang meliputi :

1. Gambaran Umum Layanan BP Batam,

2. Layanan Free Trade Zone di Kota Batam,

3. Data jumlah perusahaan yang terlibat dalam implementasi Free Trade

Zone di Kota Batam.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

III.4.1. Metode Pengambilan Subjek

Penelitian ini menggunakan Snowball sampling atau dilakukan secara berantai

dengan dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau

dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya. Dalam penelitian kualitatif,

snowball sampling adalah metode yang paling umum digunakan.. mealui

Penelitian Wawancara menurut Moleong 9adalah : “Percakapan dengan maksud

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.9 Nasehudin, Toto Syatori dan Gozali, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Pustaka Setia, 2012, hal 12-15

24

25

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara terhadap sampel yang telah

ditentukan dan selanjutnya terhadap stakeholder yang terkait lainnya untuk

menguji keabsahan data. Alat yang digunakan dalam teknik ini adalah Daftar

Pertanyaan.

instrumen pengambilan datanya adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan.

III.4.2 Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen –

dokumen atau literatur yang berkaitan dengan implementasi Free Trade Zone di

Kota Batam. Bahan dokumen secara ekplisit berbeda dengan literature, tetapi

kemudian perbedaan antara keduanya hanya dibedakan secara gradual. Literatur

adalah bahan-bahan yang diterbitkan, baik secara rutin maupun berkala.10

Dalam hal ini, maka dokumen yang akan digunakan dalam teknik

dokumentasi ini adalah data yang sifatnya tertulis ataupun terekam yang memiliki

keterkaitan dengan penelitian. Dokumen tersebut seperti, data atau arsip yang

terkait dengan implementasi Free Trade Zone di Kota Batam selanjutnya data

yang berbentuk foto, video, atau bahkan website. Alat yang akan digunakan untuk

teknik ini adalah kamera, video, laptop, atau komputer.

III.5 Unit Analisis Data

Unit Dalam penelitian ini yang akan dijadikan unit analisis atau pengamatan

dalam penelitian ini adalah tentang implementasi sistem Free Trade Zone pada

Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas

Batam, dimana unit analisis data pada penelitian ini adalah populasi dari

penelitian ini. menurut Moleong (2007) Populasi adalah “semua nilai baik hasil

perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kuantitatif yang

menggambarkan karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap

dan jelas”.

Adapun yang menjadi unit analisis data pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

10 Burhan Bungin “Penelitian Kualitatif” Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial, Jakarta, Kencana, 2009, hal 122

25

26

Tabel. III.4

Unit Analisis Data

No Nama Kelompok Unit Analisis Data

1 Dewan Kawasan Batam Bintan Karimun

2 Kepala Kantor Pelabuhan Laut Batam

3 Ketua Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan

Pemilihan Kepala, Wakil Kepala Dan

Anggota Badan Pengusahaan Batam

4 Direktorat Investasi & Marketing BP.

Batam yang bertugas melakukan promosi

investasi Batam

5 Perusahaan Pelayaran

7 BPMPTSP

6 Perusahaan manufaktur & jasa yang berada

di Kota Batam

26