presentasi pedoman rtr kawasan perbatasan negara

8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara

1/41

SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Tahun Anggaran 2 16

PT. KAIBON RASIREKAYASA

ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT


2/41

PENDAHULUAN

PEMAHAMAN TERHADAP KAWASAN PERBATASAN NEGARA

ESENSI TERHADAP BENTUK DAN TIPOLOGI DALAMPENYUSUNAN RDTR KSN HANKAM & PERBATASAN NEGARA

PENDEKATAN & METODOLOGI

RENCANA KERJA

SISTEMATIKA PEMBAHASAN

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASANPERBATASAN NEGARA


3/41

PENDAHULUAN• LATAR BELAKANG

• MAKSUD DAN TUJUAN

• DASAR HUKUM

•RUANG LINGKUP KEGIATAN


4/41


5/41

MAKSUD, TUJUAN & SASARAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya materi teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan

Perbatasan Negara

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

1) Teridentifikasinya permasalahan di bidang tata ruang dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;

2) Teridentifikasinya kebutuhan perencanaan tata ruang untuk kawasan perbatasan negara;

3) Terjabarkannya muatan rencana detail tata ruang untuk kawasan perbatasan negara;

4) Terjabarkannya muatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan perbatasan negara;

5) Terjabarkannya muatan peraturan zonasi (zoning text dan zoning map) untuk kawasan perbatasan

negara;

6) Terjabarkannya ketentuan dalam mendelineasi wilayah perencanaan yang akan diatur dalam rencana

detail tata ruang di kawasan perbatasan negara;

7) Terjabarkannya proses penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara;

8) Terjabarkannya proses dan prosedur penetapan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan

negara;

9) Terjabarkannya pembagian wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang di kawasan

perbatasan negara;

10) Tersusunnya mekanisme dekonsentrasi dalam pelaksanaan penataan ruang di kawasan perbatasan;

11) Terlaksananya diskusi-diskusi dalam rangka penyusunan materi teknis pedoman;

12) Terselenggaranya konsensus/pembahasan baik di pusat maupun pembahasan di daerah bersama para

pemangku kepentingan terkait dan pemerintah daerah dalam rangka menyepakati muatan materi teknis

pedoman; dan

13) Tersusunnya materi teknis pedoman penyusunan rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara.

Maksud: Kegiatan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku

kepentingan lainnya dalam perencanaan tata ruang di kawasan perbatasan negara.


6/41

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN);

6. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang KawasanPerbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan;


Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang KawasanPerbatasan Negara Di Provinsi Maluku;


Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; dan

11. Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA


7/41

RUANG LINGKUP KEGIATANTAHAPAN TAHAP KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN

TAHAP

UTAMA

TAHAP

PERSIAPAN

• Pembentukan Tim, kajian terhadap kerangka kerja, pengembangan metodologi dan rencana kerja

rinci untuk penyusunan materi teknis

• identifikasi kebutuhan data dan informasi terkait penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan

perbatasan negara

• kajian pustaka, kajian peraturan perundang-undangan, dan studi literatur lainnya terkait

penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara

TAHAP

PELAKSANAAN

• identifikasi data dan permasalahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan

perbatasan melalui survey, wawancara kepada pemerintah daerah, dan analisis data

• survey yang dilaksanakan di beberapa lokasi seperti: (i) Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (ii) Tarakan,

Provinsi Kalimantan Utara; (iii) Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (iv) Manado, Provinsi

Sulawesi Utara untuk mendapatkan data/ informasi pendukung penyusunan materi teknis dan buku

pedoman.

• tahap analisis, meliputi analisis informasi yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan materi

teknis baik yang berasal dari hasil survey dan wawancara maupun kajian pustaka• tahap perumusan materiteknis, meliputi:

o merumuskan muatan Materi Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan

Perbatasan Negara; dan

o merumuskan muatan/substansi konsep Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan

Perbatasan Negara.

• Pembahasan dengan pihak terkait dalam rangka menghimpun masukan dan koreksi terhadap

Materi Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara meliputi:

o Pembahasan laporan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan

Antara dan Laporan Akhir

o Pembahasan internal sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta

o Pembahasan substansi teknis dengan pakar sebanyak2 (dua) kali di Jakarta

o Pembahasan dengan sektor/BKPRN sebanyak2 (dua) kali di Jakarta

o Konsinyasi sebanyak 2 (dua) kali di Jakarta

o Pembahasan di daerah (Batam, Provinsi Kepulauan Riau) dan (Manado, Provinsi Sulawesi Utara)

masing-masing sebanyak 1 (satu) kali

TAHAP

PENUNJANG

KOORDINASI • koordinasi dengan tim supervisi wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan

PELAPORAN • Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam laporan pendahuluan, laporan antara,

dan laporan akhir.


8/41

PEMAHAMAN KAWASANPERBATASAN NEGARA

• DEFINISI

• LOKASI KAW. PERBATASAN NEGARA DALAM PENATAAN RUANG

• LOKASI KAW. PRIORITAS KSN

• ISU-ISU STRATEGIS (POTENSI MASALAH)


9/41

• Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kep & laut teritorial beserta dasar lautdan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yg terkandungdidalamnya.

WILAYAH NEGARA :

• Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukuminternasional.

BATAS WILAYAH NEGARA

• Wilayah diluar wilayah negara yg terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan dimana negaramemiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sbgmn diatur dlm perund & hukuminternasional.

WILAYAH YURISDIKSI

• Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial.

WILAYAH PERAIRAN

• Kawasan Perbatasan Adalah Bagian Dari Wilayah Negara Yang Terletak Pada Sisi Dalam Sepanjang BatasWilayah Indonesia Dengan Negara Lain, Dalam Hal Batas Wilayah Negara Di Darat, Kawasan PerbatasanBerada Di Kecamatan.

KAW. PERBATASAN

UU NO. 43 Th. 2008 TTG WILNEG.DEFINISI

KAW PERBATASAN NEGARA


10/41

KAW PERBATASAN NEGARADALAM PENATAAN RUANG

UU NO.26/2007 PENATAAN RUANG

PP NO. 26 /2008 TTG RTRWN

Perbatasan Laut1. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 Pulau kecil

terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negaraIndia/Thailand/Malaysia

2. Kawasan perbatasan laut RI termasuk 20 pulau kecilterluar dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura

3. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecilterluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, & Mangadu)

dengan negara Timor Leste/Australia4. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecilterluar dengan negara Malaysia dan Philipina

5. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecilterluar dengan negara Timor Leste/Australia

6. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecilterluar dengan negara Palau

7. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecilterluar yang berhadapan dengan laut lepas

Perbatasan Darat

1. Kawasan perbatasan Darat RI dengannegara Timor Leste

2. Kawasan perbatasan Darat RI dan JantungKalimantan (Heart of Borneo)

3. Kawasan Perbatasan Darat RI dengannegara Papua Nugini

Total: 3 KSN

Total: 7 KSN


11/41

UU.26/2007

PENATAAN RUANG

KEDUDUKAN RTR KAW. PERBATASAN

Dalam sistem penataan ruang dan sistem

perencanaan pembangunan nasional

?


12/41

1

A. Sabang E. Paloh - Aruk

C. Ranai

I. Nanga Badau

K. Long Nawang

L. Long Midang

R. Tahuna

S.Melonguane

T. Daruba

W. Jayapura

X. Tanah Merah

B. Dumai

D. Batam

F. Jagoi

G. Entikong

H. Jasa

N. Nunukan

M.Simanggaris

J. Long Pahangai

O.Atambua

P. Kefamenanu

Q. Kalabahi

U. Dobo

V. Ilwaki

Y. Saumlaki

Z. Merauke2

45

6

78

910

10

10

1010

10 KSN Perbatasan

26 PKSN Perbatasan


13/41

STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA

No Rperpres RTR Kawasan Perbatasan

1 RTR Kawasan Perbatasan di Aceh – Provinsi Sumatera Utara

2 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau –

Kepulauan Riau3 RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan

4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara – Gorontalo – Sulawesi Tengah –

Kaltim – Kaltara

5 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat

7 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku

8 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua

9 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas

Keterangan :Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Penyampaian ke Presiden

Perpres

Proses Penyusunan Draft Raperpres


RENCANA STRUKTUR RUANG


14/41

RENCANA STRUKTUR RUANG

KAWASAN PERBATASAN NEGARARTR Pusat Pelayanan Utama Pusat Pelayanan Penyangga Pusat Pelayanan Pintu Gerbang

Kawasan Perbatasan di

Kalimantan

-PKSN Long Pahangai

-PKSN Long Nawang

-PKSN Long Midang

-PKSN Simanggaris

-PKSN Nunukan-PKSN Paloh Aruk

-PKSN Jagoibabang

-PKSN Entikong

-PKSN Jasa

-PKSN Nangabadau

- PKW Putussibau

- PKW Taulumbis

- PKL yg ditetapkan dengan

perda rtrw


Provinsi Nusa Tenggara

Timur

-PKSN Atambua

-PKSN Kefamenanu

-PKSN Kalabahi

-Haekesak

-Wemasa

-Motaain

-Turiskain

-Motamasin

-Wini-Napan

-Haumeni Ana

-Oepoli

-Maritaing


Provinsi Maluku Utara-Papua

Barat

-PKSN Daruba

-PKSN Sorong

-PKSN Manokwari

-Sangowo

-Kabare

-Berebere

-Pulau Fani


Provinsi Maluku

-PKSN Dobo

-PKSN Saumlaki

-PKSN Ilwaki

-PKW Tual Langgur

-Benjina

-Batugoyang

-Weduar Fer

-Larat

-Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan

Babar- Gugus Kepulauan Terselatan


Provinsi Papua

-PKSN Jayapura

-PKSN Tanah Merah

-PKSN Merauke

-PKW Biak

-PKW Muting

-PKW Sarmi

-PKW Arso

-Skou Mabo

-Oksibil

-Biak

-Skow

-Hamadi

-Batom

-Mindiptana

-Sota

-Waris


15/41

RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA



16/41

Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi NTTNo Provinsi abupaten ecamatan eterangan

7 NTT

Alor

1. Alor Timur

2. Alor Timur Laut

3. Pureman,

4. Lembur

5.

Alor Tengah Utara

6. Alor Selatan

7.

Mataru

8.

Kabola

9.

Alor Barat Laut10. Alor Barat Daya

11.

Teluk Mutiara

12. Pulau Pura

13.

Pantar

14. Pantar Timur

15.

Pantar Tengah

16. Pantar Barat

17. Pantar Barat Laut

Perbatasan Darat

Belu

1. Kakuluk

2. Tasifeto Timur

3. Kota Atambua

4.

Atambua Barat

5. Atambua Selatan

6.

Lasiolat7. Raihat

8.

Lamaknen

9. Lamaknen Selatan

10. Tasifeto Barat

11.

Nanaet Duabes

Perbatasan Darat

Malaka

1.

Kobalima Timur

2. Kobalima

3.

Malaka Tengah

4. Malaka Barat

5.

Wewiku

Perbatasan Darat

Kabupaten Timor

Tengah Utara

1. Biboki Anleu

2.

Biboki Moenleu

3. Insana Utara

4.

Naibenu

5.

Bikomi Utara

6.

Bikomi Tengah

7. Bikomi Nilulat8.

Kota Kefamenanu

9. Miomaffo Barat

10.

Mutis

Perbatasan Darat

Timor Tengah Selatan

1. Boking

2.

Nunkolo

3. Kot’olin

4.

Kolbano

5. Kualin

6.

Amanuban Selatan

Perbatasan Darat

Kupang

1. Amfoang Timur

2.

Semau

3.

Semau Selatan

Perbatasan Darat

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun

2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara Di Provinsi NTT;



17/41

Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan

Sumber : Peraturan

Presiden Nomor 31 Tahun

2015 Tentang Rencana

Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara DiProvinsi Kalimantan;

Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua


18/41

No Provinsi abupaten ecamatan eterangan

4 Papua

Mimika

1. Distrik Mimika Barat

2.

Distrik Mimika Timur

Tengah

3. Distrik Mimika Timur

4. Distrik Mimika Timur Jauh

5. Distrik Jita

Perbatasan Darat

Asmat

1. Distrik Sawaerma

2. Distrik Agats

3. Distrik Atsy

4.

Distrik Fayit

5. Distrik Pantai Kasuari

Perbatasan Darat

Mappi1.

Distrik Minyamur

2. Distrik NambiomanbapaiPerbatasan Darat

Merauke

1. Distrik Ilwayab

2. Distrik Tabonji

3. Distrik Waan

4. Distrik Kimaam

5. Distrik Tubang

6. Distrik Okaba

7. Distrik Malind

8. Distrik Semangga

9.

Distrik Merauke

10.

Distrik Naukenjerai11. Distrik Sota,

12.

Distrik Elikobel

13. Distrik Ulilin

Perbatasan Darat

Boven Digoel

1. Distrik Jair

2. Distrik Mindiptana

3. Distrik Kombut

4. Distrik Waropko

5. Distrik Ambatkwi

6. Distrik Mandobo

Perbatasan Darat

Pegunungan Bintang

1. Distrik Iwur

2. Distrik Tarub

3. Distrik Oksibil

4.

Distrik Oksamol5. Distrik Kiwirok Timur

6. Distrik Batom

7. Distrik Mofinop

8. Distrik Murkim

Perbatasan Darat

Keerom

1. Distrik Arso

2. Distrik Towe

3. Distrik Senggi

4. Distrik Waris

5.

Distrik Arso Timur

Perbatasan Darat

Kota Jayapura

1. Distrik Muaratami

2. Distrik Abepura

3. Distrik Jayapura Selatan

4.

Distrik Jayapura Utara

Perbatasan Darat

Jayapura

1. Distrik Sentani

2. Distrik Ravenirara

3. Distrik Sentani Timur

Perbatasan Darat

Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun

2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;

Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku


19/41

Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku

No Provinsi abupaten ecamatan eterangan

5

Maluku

Kepulauan Aru

1. Aru Utara

2. Pulau-Pulau

Aru Tengah

3. Aru Tengah Timur

4. Aru Tengah Selatan

5. Aru Selatan Timur

6.

Aru Selatan

Perbatasan Darat

Maluku Tenggara

1. Kei Besar Selatan

2. Kei Besar

3. Kei Besar Utara Timur

4. Kei Kecil

5. Kei Kecil Barat

6. Kei Kecil Timur

Perbatasan Darat

Kota Tual

1. Dullah Utara

2. Dullah Selatan

3. Tayando Tam

4.

Pulau-Pulau Kur

Perbatasan Darat

Maluku Tenggara

Barat

1. Yaru

2. Tanimbar Utara

3. Nirunmas

4. Kormomolin

5. Wertamrian

6. Tanimbar Selatan

7. Selaru

8. Wermaktian

9. Wuarlabobar

10.

Molu Maru

Perbatasan Darat

Maluku Barat Daya

1. Babar Timur

2. Pulau-Pulau Babar

3. Mdona Hyera

4. Damer

5. Moa Lakor

6. Letti

7. Pulau-Pulau Terselatan

8. Wetar

Perbatasan Darat

Laut Teritorial Indonesia di Selat Wetar, Laut Timor dan Laut Arafura Perbatasan Laut

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura Perbatasan Laut

Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura Perbatasan Laut

Sumber : Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun

2015 Tentang Rencana Tata

Ruang Kawasan Perbatasan

Negara Di Provinsi Maluku;

LOKASI LOKASI PRIORITAS PENANGANAN


20/41

LOKASI-LOKASI PRIORITAS PENANGANANKAWASAN PERBATASAN NEGARA

Cakupan Wilayah Administrasi

Provinsi (CWAP)

Wilayah KonsentrasiPengembangan (WKP)

(Kabupaten)

StatusPrioritas WKP

Lokasi Prioritas dan Urutan PrioritasJumlahLokspri

1.Kalimantan Barat 1.Sambas WKP I Paloh (I), Sajingan Besar (II) 2

2.Bengkayang WKP I Jagoi Babang (I), Siding (II) 2

3.Sanggau WKP I Entikong (I), Sekayam (II) 2

4.Sintang WKP I Ketungau Hulu (I), KetungauTengah (III),

2

5.Kapuas Hulu WKP I Badau (I), Puring Kencana (II),Puttussibau Utara (III), PutussibauSelatan (III), Embaloh Hulu, (III),Batang Lupar (III)

6

2.Kalimantan Timur 6.Kutai Barat WKP I Long Pahangai (II), Long Apari (II) 2

7.Nunukan WKP I Sebatik (I), Krayan (I), Nunukan (I),Lumbis (II), Krayan Selatan (II),Sebuku (III), Sebatik Barat (III)

7

8.Malinau WKP I Kayan Hulu (I), Long Pujungan (II),Kayan Hilir (III), Bahau Hulu (III),Kayan Selatan (III)

5

9. Berau WKP III Maratua (III), Talisayang (III) 2

3.Papua 10.Jayapura WKP I Muara Tami (I), Jayapura Utara (II) 2

11.Keerom WKP II Arso (I), Senggi (I), Web (I), Waris (I) 4

12.PegununganBintang

WKP II Batom (I), Iwur (I), Kiwirok (I),Oksibil (III)

4

13.Merauke WKP I Merauke (I), Sota (I), Eligobel (I), Ulilin(III), Muting (III), Noukenjeri

(III) Kimaam (III)

7

14.Boven Digul WKP I Waropko (I), Tanah Merah (II), Jair (III) 3

15. Supiori WKP II Supiori Barat (III) 1

16. Asmat WKP III Agats (III) 1

4.NusaTenggara Timur

17.Kupang WKP I Amfoang Timur (I) 1

18.Timor TengahUtara

WKP I Insana Utara (I), Bikomi Utara (I),Bikomi Nalulat (I), Kefamenani (II),Nalbenu (III), Miaomaffo Barat (III),Bikomi Tengah(III), Mutis (III), Musi (III

9

19.Belu WKP I Kobalima Timur (I), LamaknenSelatan (I),Tasifeto Timur (I), Atambua (II),Lamaknen (III), Lasiolat (III), Raihat(III), Tasifeto Barat (III), Nanaet Dubesi(III), Malaka Barat (III)

10

20.Alor WKP II Kalabahi (I), Kabola (III), Lembur 18

(III), Pantar (III), Pantar Barat (III),

Pantar Barat Laut (III), Pulau Pura (III),Teluk Mutiara (III), Alor Barat Laut (III), Alor Tengah Utara (III), Alor Timur Laut(III), Mataru (III), Pantar Tengah (III,

Pantar Timur (III), Pureman (III), AlorBarat Daya (III), Alor Selatan (III), AlorTimur (III).

21.Rote Ndao WKP II Rote Barat Daya (I), Rotendao (III), RoteTimur (III), Rote Baru (III), Rote Selatan(III), Rote Tengah (III), Lolobain (III),Rote Barat (III), Rote Barat Laut (III),Lamduleko (III), Ndao Nose (III)

11

22.Sabu Raijua WKP III Raijua (III) 1

23.Sumba Timur WKP III Karera (III) 1

5.Sumatera Utara 24.Serdang Bedagai WKP II Tanjung Beringin (I) 1

25.Nias WKP III Pulau-Pulau Batu (II) 1

26.Nias Selatan WKP III Afulu (II) 1

6.Riau

27.Bengkalis

WKP II

Bukit Batu (II), Bantan (II),RupatUtara (II)

3

28.Indragiri hilir WKP II Enok (II), Gaung (II), Kateman (II) 3

Cakupan Wilayah Administrasi

Provinsi (CWAP)

Wilayah KonsentrasiPengembangan (WKP)

(Kabupaten)

StatusPrioritas WKP

Lokasi Prioritas dan Urutan PrioritasJumlahLokspri

29.Rokan hilir WKP II Pasirlimau Kapuas (I), Sinaboi (II) 2

30.Kep. Meranti WKP II Merbabu (II), Rangsang (II) 2

31.Dumai WKP II Dumai (I) 1

32.Pelalawan WKP III Kuala Kampar (III) 1

7.Kepulauan Riau 33.Bintan WKP II Bintan Timur (III), Bintan Utara (III),Tambelan (III), Teluk Bintan(III) , Bintan Pesisir (III)

5

34.Karimun

WKP II

Kundur (III), Meral (III), Moro (III),Tebing (III)

4

35.Kep. Anambas WKP II Jemaja (II), Paltamak (III), Siantan (III), 3

36.Kota Batam WKP I Belakang Padang (I), Nongsa (III),Sekupang (III), Batam (III), Bulang(III),

5

37.Natuna WKP I Bunguran Timur (I),Serasan (II),Bunguran Barat (III),Midai (III),

Pulau Laut (III), Subi (III)

6

38. Lingga WKP III Bulang (III), Senayang (III), Daek (III) 3

8.Sulawesi Tengah 39.Toli-toli WKP III Dampal Utara (III), Toli-Toli Utara (III) 2

9.Sulawesi Utara 40.BolaangMongondouw Utara

WKP III Pinogaluman (III) 1

41.Minahasa Utara WKP III Wori (III) 1

42.Sangihe WKP I Tabukan Utara (I), Tahuna (II),Kandahe (III)

3

43.Kep. Talaud WKP I Miangas (I), Melonguange (I),Nanusa (II)

3

44.Siau TagulandangBiaro

WKP III Siau Barat (III) 1

10.Maluku Utara 45.Halmahera Timur WKP III Patani Utara (III) 1

46.P. Morotai WKP I Morotai Selatan (I) 1

11.Papua Barat 47.Raja Ampat WKP II Kep. Ayau (III) 1

48.Sorong WKP III Sausapor (III) 1

12.Maluku 49.Maluku TenggaraBarat

WKP II Tanimbar Selatan (I), Selaru (I)Tanimbar Utara (I)

3

50.Maluku Barat Daya WKP II PP. Wetar (I), Babar Timur (III), L etiMoa Lakor (III), Pp. Terselatan (III),Mdona Heira (III), Selaru (III), TanimbarUtara (III)

7

51.Kep. Aru WKP II PP. Aru (I), Aru Selatan (III), AruTengah (III)

3

13.Aceh

52.Aceh Jaya

WKP III

Sampai Niat (II)

1

53.Aceh Besar WKP III Lok Nga (II) 1

54.Simeuleu WKP III Alafan (II), Simeuleu Tengah (II) 2

55.Kota Sabang WKP II Sukakarya (I) 1

14.Sumatera Barat 56.Kep. Mentawai WKP III Pagai Selatan (III), Siberut Selatan (III) 2

15.Bengkulu 57.Bengkulu Utara WKP III Enggano (III) 1

16.Lampung 58.Lampung Barat WKP III Krui (III) 1

17.Banten 59.Pandeglang WKP III Cikeusik (III) 1

18.Jawa Barat 60.Tasikmalaya WKP III Cikalong (III) 1

19.Jawa Tengah 61.Cilacap WKP III Cilacap Selatan (III) 1

20.Jawa Timur 62.Jember WKP III Puger (III) 1

63.Trenggalek WKP III Watulimo (III) 1

21.NTB 64.Lombok Barat WKP III Sekotong (III) 1

21 CWA 64 WKP 187

Lokspri

SUMBER: LAMPIRAN 3

GRAND DESIGN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN

KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2025

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Sasaran Lokasi Penaganan 2011-2025

POTENSI


21/41

POTENSIKAWASAN PERBATASAN NEGARA

POTENSI ESDM DI KAWASAN PERBATASAN

POTENSI


22/41


POTENSI


23/41


PERMASALAHAN


24/41

PERMASALAHANKAWASAN PERBATASAN NEGARA

• TERDAPAT SEGMEN BATAS NEGARA BELUM DISEPAKATI

STATUS PENYELESAIAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT NKRI

ZEE : 10 Perjanjian : 2 Disepakati, 8 Belum ada

Kesepakatan Batas Laut Teritorial : 5 Perjanjian : 3 Disepakati, 2 Belum adaKesepakatan Batas Laut Kontinen :8 Perjanjian : 4 Disepakati, 4 Belum ada Kesepakatan

• MASALAH KETERISOLASIAN KAWASAN PERBATASAN

1. Pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial dasar masih terkendala oleh permasalahan

keterisolasian kecamatan perbatasan.

1. Kebutuhan Pokok Masyarakat di Sambas dan Malinau (Perbatasan RI-Malaysia) Bahan

Bakar Gas (BBG) produk Petronas dan Shell & Gula pasir dan minyak goreng di ambil dari

Malaysia

2. Mata uang asing dan kewarganegaraan ganda masyarakat perbatasan, Aksesibilitas yang

lebih mudah ke negara tetangga menyebabkan kepemilikan mata uang asing, KTP negara

tetangga, dalam rangka “akses” memenuhi kesejahteraan (pelayanan kesehatan, aktivitas

ekonom).

2. Meskipun sebagian kabupaten perbatasan memiliki kapasitas fiskal yang cukup tinggi, namun

pada kenyataannya upaya pembangunan tidak mampu menjangkau kecamatan-kecamatan

terdepan/terluar/pulau-pulau kecil terdepan, karena lebih terkonsentrasi di pusat pertumbuhan, di

sisi lain kebutuhan pembangunan relatif besar.

• BELUM EFEKTIFNYA PENGEMBANGAN PKSN SEBAGAI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN;

• BANYAK AKTIVITAS ILEGAL;

• LEMAHNYA KEDAULATAN DALAM BIDANG INFORMASI, TELEKOMUNIKASI, DAN PERDAGANGAN.

• MINIMNYA INFRASTRUKTUR DASAR

•BELUM TERGALINYA POTENSI-POTENSI EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN


25/41

ESENSI TERHADAP BENTUK DAN TIPOLOGI DALAM

PENYUSUNAN RDTR KSN HANKAM & PERBATASANNEGARA

1. PERTIMBANGAN MENJADI KSN

2. LINGKUP RTR (NASIONAL, PROV, KAB/KOTA, RDTR, DSB)

3. KEGIATAN-KEGIATAN SEKTORAL DI KSN

PERTIMBANGAN MENJADI KSN


26/41

PERTIMBANGAN MENJADI KSN

KAWASAN

PERBATASANSEBAGAI

KAWASANSTRATEGIS

Fungsi Hankam

Fungsi Ekonomi

Fungsi Sosial

Beranda Negara

?

Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena

mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,

termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (UU 26/2007 tentang Penataan

Ruang)

Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan

keamanan (diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan & pertahanan

negara berdasarkan geostrategi nasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk

pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut

lepas) (PP NO. 26/2008)

CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA


27/41

• KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di laut.

• Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan/distrik pada sisi

dalam sepanjang batas Wilayah NKRI dengan negara tetangga.

• Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas

Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim

Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai

termasuk:

• Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau

• seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, atau perairan dengan jarak 24 mil

dari garis pangkal.

CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA


28/41

SUDUT KRITERIA ISU STRATEGIS NASIONAL TIPOLOGI

pertahanan

dan

keamanan

a. diperuntukkan bagi kepentinganpemeliharaan keamanan dan

pertahanan negara berdasarkan

geostrategi nasional

b. diperuntukkan bagi basis militer,daerah latihan militer, daerah

pembuangan amunisi dan peralatan

pertahanan lainnya, gudang amunisi,

daerah uji coba sistem persenjataan,

dan/atau kawasan industri sistem

pertahanan

c. merupakan wilayah kedaulatannegara termasuk pulau-pulau kecil

terluar yang berbatasan langsung

dengan negara tetangga dan/atau

laut lepas

a. pembangunan kawasan perbatasanmasih terbatas pada security

approach

b. belum tuntas garis batas

negara di beberapa kawasanperbatasan laut

c. kerusakan atau pergeseran pilar batas

d. perlunya pengamanan 92 pulau terluar

e. konflik pemanfaatan ruangpada kawasan yang

diperuntukkan bagi wilayah

pertahanan

f. ancaman kedaulatan negara yangdapat mengakibatkan gangguan

diplomatikg. terjadi pelanggaran hukum dikawasan perbatasan negara

h. minimnya prasarana dansarana pengamanan dan

pengawasan perbatasan

negara

i. keterisolasian masyarakat dankesenjangan tingkat

kesejahteraan kawasan

perbatasan dengan negara

tetangga j. minimnya pelayanan prasarana dan

sarana, serta dukungan

kependudukan di kawasan

perbatasan negara

1. tipologi kawasan pertahanan

dan keamanan (kawasan

perbatasan negara dan

wilayah pertahanan)

Kriteria: a, b, dan cIsu: a, b, c, d, e,f, g,

h, i, dan/atau j

Tipologi KSN Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Nasional

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2012 TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

LINGKUP RTR (NASIONAL PROV KAB/KOTA RDTR DSB)


29/41

LINGKUP RTR (NASIONAL, PROV, KAB/KOTA, RDTR, DSB)

RTRWN

RTR PULAU

RTR KSN

& RTRWP

RTRWK RDTR

SKALA PETA DALAM PERMEN PU NO. 15/PRT/M/2012TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

TEMA

PERENCANAAN

RUANG

DI INDONESIA

KEDUDUKAN PEDOMAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


30/41

KEDUDUKAN PEDOMAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGANBIDANG PENATAAN RUANG

PP No. 15/2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang

UU No.26/2007 tentang

Penataan Ruang

Permen No. 15/2012

tentang Pedoman

Penyusunan RTR KSN

Permen No. 15/2009

tentang Pedoman

Penyusunan RTRW

Provinsi

Permen No. 16/2009

tentang Pedoman

Penyusunan RTRW

Kabupaten

Permen No. 17/2009

tentang Pedoman

Penyusunan RTRW

Kota

Peraturan

Perundangan dan

Pedoman Sektoral

Pedoman

Penyusunan RTR KSP

Pedoman

Penyusunan RTR KSK

Permen No. 20/2011

tentang Pedoman

Penyusunan RDTR

dan PZ Kab/Kota

Pedoman

Penyusunan RDTR

Kawasan Perbatasan

Negara

menjadi dasar

menjadi masukan

menjadi masukan

menjadi masukan

Petunjuk Teknis dan

Petunjuk

Pelaksanaan Bidang

Penataan Ruang

KEGIATAN-KEGIATAN SEKTORAL DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA


31/41

KEGIATAN KEGIATAN SEKTORAL DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA

•KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA

•KEMHAN, TNI, BNPP

PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

•KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB, KEMENTAN, ,KEMENHUT, KEMEN ESDM, KEMENINFOKOMM, KKP,KPDT, KUKM, BNPP, KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB

PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

•KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB

PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

•BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN

PENGUATAN KELEMBAGAAN

•KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MARITIM

•KEMHAN, TNI, BNPP

PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM BATAS MARITIM

•KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB,KEMENINFOKOMM, KKP, KPDT, KUKM, BNPP, KEMENPU, BNPP,PEMPROV, PEMKAB

PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT

•KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB

PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR

•BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS MARITIM

Perbatasan Laut

Perbatasan Darat

LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI KEBUTUHAN


32/41

PENYUSUNAN PEDOMAN RDTR KSN PERBATASAN NEGARA

TEKNIS MUATANSUBSTANSI

PERENCANAAN

BENTUKINTERVENSI KSN

• DELENIASI & BENTUK

• Fisik (infrastruktur fisikdan kawasan terbangun)

• Sosial (kuantitas kualitaspenduduk SDM danInfrastruktur)

• Ekonomi (infrastrukturpengembanganperekonomian)

• Daya dukung lingkungan

RUANG YANGSESUAI VISI MISI

• TIPOLOGI KAWASAN

• Fokus pengembangan

• Kondisi eksistingkawasan perbatasan(tingkat perkembangankawasan)

• Tingkat strategis secaranasional (emmergency)

• Kondisi kependudukansosial budaya

• Tingkat keterbangunan/fisik geografis

VISI MISI

•KARAKTERISTIKTERISOLIR/TERBUKA


33/41

PENDEKATAN


34/41

PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

PROSES TEKNISPENDEKATAN TEKNIS,

NORMATIF/LEGAL,KOORDINATIF

PROSES

PARTISIPATIF PENDEKATANPARTISIPATIF

PROSESLEGISLASI PENDEKATAN

POLITIS

• Referensi (teoritis dan legalitas) Observasi (Tinjuan lapangan dan penggalian informasi di

lapangan)

• Experts Judment by Series of Discussion (Pendalaman melalui diskusi-diskusi dengan ahli dan

stakeholders)

Trianggulasi Method

TAHAPAN UMUM KEGIATAN


35/41

TAHAPPERSIAPAN

•Mobilisasi Tim

•PenajamanPendekatan &Metodologi

•Rencana Kerja

•Review KajianData & Informasi

Awal (Dokumen&Teori)

•Koordinasi Tim

Teknis

TAHAP SURVEI

•Survey Primer :

•Observasi Lapangan

•Wawancara

•Kuesioner

•Focus GroupDiscussion

•

Survey Sekunder• Instansional

KOMPILASI DATA &INFORMASI

•Sistematisasi danTabulasi Data danInformasi

•Peta

•Numerik

•Text

ANALISIS DATA&INFORMASI

•Karakteristik

•Deleniasi

•Tipologi

•

Bentuk•Skala Peta

•Substansi Muatan RDTR

PERUMUSANSUBSTANSI PEDOMAN

•permasalahan di bidang tataruang

•kebutuhan perencanaan tataruang

•muatan rencana detail tataruang

•muatan pengendalianpemanfaatan ruang

•muatan peraturan zonasi(zoning text dan zoning map

•ketentuan dalammendelineasi wilayahperencanaan

•proses penyusunan rencanadetail tata ruang

•proses dan prosedurpenetapan rencana detail

tata ruang

•pembagian wewenang antarapemerintah dan pemerintahdaerahprovinsi/kabupaten/kota

•mekanisme dekonsentrasi

TAHAPAN UMUM KEGIATAN

METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN


36/41


37/41

RENCANA KERJA

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN


38/41

No Kegiatan

Bulan Ke-

I II III IV V VI VII VIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Tahap Persiapan & Identifikasi Awal

1. Kajian Awal terkait RTR KawasanPerbatasan Negara

x x x x

2.

Pengembangan Metodologi x

x

x

x

3. Penyusunan Rencana Kerja Rinci x x x x

4. Penyusunan Desain Survei danCeklist Kebutuhan Data

x x x

2 Tahap Survey & Koordinasi

1. Survey Ke Lokasi Sampel x x x x x x x x x x x x x

- Peraturan, Kebijakan dan

Program Daerah- Dokumentasi Foto

- Potensi &masalah- Profil Umum

x x x x x x x x x x x x x

2. Elaborasi Data Primer & Sekunder x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 Tahap Analisis

1.

Analisis kebutuhan muatan-muatan yang akan tercantum

dalam Materi Teknis Pedoman

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Analisis kebutuhanpeta/diagram/grafis yang akan

dimuat dalam Materi TeknisPedoman

x x x x x x x x

3. Analisis kebutuhan bentuk dan

ketentuan pemanfaatan ruangserta arahan pengendalian

pemanfaatan ruang

x x x x x x x x

4 Tahap Perumusan Materi Teknis &Pedoman

1. Materi Teknis Pedoman x x x x x x x x x x x x

2. Penyempurnaan

muatan/substansi konsepPedoman

x

x

x

x

x

x

x

x

5 Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan

1. Evaluasi Kekurangan dan KelebihanKegiatan

x x x x x x x x

2. Pelaporan-Pelaporan x x x x x x x x

6 Pelaporan Pekerjaan

Laporan Bulanan

Laporan Pendahuluan

Laporan Antara

Laporan Akhir

7 Presentasi/Pembahasan Laporan

Laporan Pendahuluan

Laporan Antara

Laporan Akhir

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN


39/41

No Kegiatan

Bulan Ke-

I II III IV V VI VII VIII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

8 Koordinasi/Diskusi

Internal/Konsinyasi/Diskusi Substansi

Koordinasi

Pembahasan Internal di Jakarta

Pembahasan Substansi Teknis di Jakarta

Substansi Teknis ke-1

Substansi Teknis ke-2

Konsinyasi

Konsinyasi ke-1

Konsinyasi ke-2

Pembahasan di Daerah

Batam

Manado

Koordinasi BKPRN

BKPRN ke-1

BKPRN ke-2

POLA/SKEMA & TEMA DISKUSI


40/41

Diskusi Internal(Bulan ke-2minggu 1)

• PemantapanMetodologi

• Lingkupkegiatan

• Desain Survei

Diskusi SubstansiTeknis

(Bulan ke- 2 mingguke- 4)

• Tema hari 1 (visi misi(ultimate Goals)pengembanganKawasan perbatasan (3narasumber)

• Tema hari 2 (Spesifikasidan intervensi ruangpengembangan

Kawasan Perbatasan) (3narasumber)

Konsinyasi diJakarta Ke-1

(Bulan ke-3minggu ke-2)

Merumuskanulang hasil

diskusi substansiteknis

berdasarkanhasil masukandalam diskusi

substansi teknis

Pembahasan diDaerah 1(Batam)

(Bulan ke-3

minggu ke-4)

Klarifikasi dankonfirmasi

kelengkapanhasil diskusiteknis dankonfirmasi

BKPRN ke-1

(bulan ke-4minggu ke-2)

Pembahasanhasil rangkaian

diskusisebelumnya

LaporanAntara

Diskusi SubstansiTeknis (Bulan 5

minggu ke-2

• Tema hari 1(bentuk-bentukintervensi (3narasumber)

• Tema hari 2(muatan substansi

pedoman ) (3narasumber)

Konsinyasi di Jakartake-2

(Bulan ke-5 minggu

ke-4)

Merumuskan ulanghasil diskusi substansi

teknis berdasarkanhasil masukan dalam

diskusi substansiteknis

Pembahasan diDaerah 2 (Manado)

(Bulan ke-6 minggu

ke-2)

Klarifikasi dankonfirmasi

kelengkapan hasildiskusi teknis dan

konfirmasi

BKPRN ke-2

(Bulan ke-7 mingguke-2)

Pembahasan hasilrangkaian diskusi

sebelumnya

LaporanAkhir


41/41

SEKIAN

TERIMA KASIH

presentasi pedoman rtr kawasan perbatasan negara

Documents