Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIiDAFTAR TABELiiiDAFTAR GAMBARivBAB IPENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Maksud dan Tujuan 1

1.3.Ruang Lingkup Pedoman 21.4.Istilah dan Definisi 21.5.Acuan Normatif 31.6.Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan 41.7.Fungsi dan Manfaat Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 51.8.Penyusun dan Pengguna Pedoman 5BAB IIKETENTUAN UMUM RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

2.1Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 72.2Fungsi dan Manfaat Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 82.3Isu Strategis Provinsi82.4Tipologi Kawasan Strategis Provinsi 102.5Muatan Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 13BAB IIIKETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI3.1.Delineasi Kawasan Strategis Provinsi 203.2.Fokus Pengaturan Kawasan Strategis Provinsi 213.3.Tingkat Ketelitian Peta Kawasan Strategis Provinsi 233.4.Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 233.4.1Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, dan Konsep Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Tipologi233.4.2Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi483.4.3Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi513.4.4Pengelolaan Kawasan543.5. Peran Masyarakat543.6.Format Penyajian 543.7.Masa Berlaku Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 54BAB IVPROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI4.1.Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 554.1.1.Tahap Persiapan Peyusunan 594.1.2.Tahap Pengumpulan Data dan Informasi 604.1.3.Tahap Pengolahan dan Analisa Data 614.1.4.Tahap Perumusan Konsepsi Rencana 624.1.5.Tahap Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Presiden 634.2.Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 684.3.Prosedur Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 69BAB VPENUTUPDAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penetapan Tipologi Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Provinsi11Tabel 2.2 Muatan Pedoman Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Tipologi16Tabel 3.1 Delineasi Kawasan Strategis Provinsi20Tabel 3.2 Fokus Pengaturan Kawasan Strategis Provinsi21Tabel 3.3 Skala Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi23Tabel 3.4 Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan48Tabel 3.5Penetapan Arahan Peraturan Zonasi berdasarkan Tipologi53Tabel 4.1 Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi56Tabel 4.2Jangka Waktu Penyusunan RTR KSP59DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan5Gambar 2.1 Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional7BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 4 dan 5, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang Kawasan Strategis Nasional, penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi, dan penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.Adapun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi termasuk di dalam produk Rencana Rinci Tata Ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/ atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah.

Kawasan Strategis Provinsi didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau LingkunganDalam rangka perwujudan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi secara efisien dan efektif, perlu suatu proses perencanaan dari masing-masing Kawasan Strategis Provinsi secara baik dan benar serta implementasi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang disepakati oleh semua stakeholder di daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman yang berfungsi menjadi acuan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi dengan tetap mengakomodasikan berbagai produk peraturan terkait serta memandu proses implementasi dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Dengan adanya pedoman perencanaan dan implementasi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penataan ruang agar sesuai dengan fungsi serta dapat mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pedoman ini adalah mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permen PU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi.b. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, yang memuat petunjuk, tata cara, dan ketentuan dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, serta panduan dalam implementasi penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi.1.3. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memuat ketentuan umum rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, ketentuan teknis muatan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

1.4. Istilah dan Definisi

a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi adalah rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan yang berisi: tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, serta konsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.

b. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Lingkungan.

c. Kawasan inti adalah kawasan kegiatan utama Kawasan Strategis Provinsi baik yang batasnya telah ataupun yang masih belum/tidak ditetapkan dengan peraturan perundang-undangand. Kawasan penyangga adalah adalah kawasan yang melingkupi kawasan inti dari Kawasan Strategis Provinsi, yang mempunyai pengaruh langsung/tidak langsung terhadap kawasan inti maupun dipengaruhi secara langsung/tidak langsung oleh kawasan intie. Pusat koleksi-distribusi adalah kota layan yang terdekat dengan kawasan produksi yang berfungsi untuk mengumpulkan komoditas hasil produksi kawasan yang selanjutnya untuk dipasarkan keluar kawasan, dan sekaligus sebagai kota yang berfungsi untuk mendistribusikan barang produksi dan konsumsi yang berasal dari daerah lain/luar kawasan untuk mendukung kinerja kawasan produksi, yaitu baik untuk proses produksi maupun untuk kebutuhan penduduk di kawasan produksi.f. Warisan budaya/sejarah adalah kekayaan budaya (cultural capital) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa.g. Kawasan teknologi tinggi merupakan kawasan yang menggunakan teknologi untuk kegiatan pengamatan, perekaman, pengolahan, dan pelaporan data dan informasi terkait keadaan bumi dan angkasa, pengembangan fasilitas uji terbang roket, serta, pengembangan teknologi dirgantara dan kebjiakan kedirgantaraan nasional.

h. Kawasan sumber daya alam adalah kawasan yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah).i. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

j. Kawasan kritis Lingkungan adalah kawasan yang berpotensi mengalami masalah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan sebagai akibat (a) dampak kegiatan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, (b) dampak proses kegiatan geologi dan perubahan ekosistem serta terjadinya bencana alam secara alami; (c) dampak kegiatan manusia dan perubahan alam yang sangat rentan dan mempunyai risiko tinggi.k. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan hidup.l. Jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.m. Jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.n. Jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.o. Jalan kolektor sekunder adalah kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.p. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.q. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.r. Sektor primer adalah sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan/ kehutanan/ pertambangan yang bersifat eksploitatif dan belum tersentuh teknologi pengolahan peningkatan nilai tambah.

s. Sektor sekunder adalah sektor industri berbasis pengolahan dan berbasis bahan baku lokal.

t. Sektor tersier adalah sektor jasa.

u. Arahan peraturan zonasi adalah arahan penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, maupun bagi pemanfaatan ruang/penataan Kawasan Strategis Provinsi termasuk zona sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.

v. Arahan perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintah pusat, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dimana Kawasan Strategis Provinsi terletak, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

w. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

x. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

1.5. Acuan Normatif

Pedoman ini disusun berdasarkan:

a. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;b. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;c. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;d. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilf. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupi. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

j. UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;k. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;n. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;o. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;p. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;r. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.s. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)1.6. Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis keterkaitan dimaksud ditunjukkan pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsia. Fungsi Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ProvinsiFungsi dari pedoman rencana tata ruang kawasan stratregis provinsi adalah sebagai:

1) Sebagai acuan yang secara umum memberikan pengertian, wawasan aspek keruangan, dan koridor dalam upaya penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan

2) Sebagai acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan, arahan muatan teknis, proses dan prosedur, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

b. Manfaat Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ProvinsiManfaat dari pedoman rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi adalah untuk:

1) Memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi;

2) Memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan keragaman dari setiap Kawasan Strategis Provinsi; dan

3) Membantu percepatan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

1.8. Penyusun dan Pengguna Pedoman

Rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah instansi yang berwenang dalam penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor-sektor terkait. Pedoman rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi digunakan oleh instansi penyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, tim perumus Perda rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, Pemkab/Pemkot terkait rujukan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam RTRW kabupaten/kota dan swasta/masyarakat dalam rangka pemahaman pokok-pokok pengaturan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

BAB II

KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI2. Ketentuan Umum Muatan RTR KSP2.1. Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalKedudukan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Kedudukan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi adalah upaya penjabaran rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) yang disusun sesuai tujuan penetapan masing-masing Kawasan Strategis Provinsi. Muatan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi terkait erat dengan nilai strategis provinsi yang menjadi kepentingan provinsi dan mengatur hal-hal spesifik di luar kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Atas dasar kepentingan provinsi yang diatur dalam Kawasan Strategis Provinsi, maka RTRW Kabupaten/Kota terkait harus menguatkan ketetapan yang telah dijabarkan di dalam rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi menjadi acuan teknis bagi sektor dan wilayah di dalam penyelenggaraan penataan ruang. Rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi bukan merupakan dasar penerbitan perijinan, kecuali jika terjadi kekosongan hukum pada tingkat perijinan yang setara dengan skala informasi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.2.2. Fungsi dan Manfaat Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsia. Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ProvinsiFungsi dari rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi adalah sebagai:1) acuan perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dalam rangka keselarasan setiap rencana tata ruang terkait,

2) acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota serta swasta dan masyarakat terkait perwujudan Kawasan Strategis Provinsi; dan3) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Kawasan Strategis Provinsi yang meliputi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

b. Manfaat Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ProvinsiManfaat dari rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi adalah untuk:

1) mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kawasan Strategis Provinsi;

2) mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kawasan Strategis Provinsi dengan wilayah sekitarnya maupun Kabupaten/ Kota dimana Kawasan Strategis Provinsi tersebut berada; dan

3) menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas.

2.3. Isu Strategis ProvinsiIsu strategis provinsi merupakan hal-hal yang menjadi perhatian provinsi yang diwujudkan dalam bentuk penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam rangka melindungi kepentingan provinsi di dalamnya. Isu strategis provinsi dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis provinsi yaitu 1) pertumbuhan ekonomi, 2) sosial dan budaya, 3) pendayagunaan sumber daya dan/atau teknologi tinggi, dan 4) fungsi dan daya dukung Lingkungan hidup. Proses merumuskan isu strategis provinsi dapat dilakukan melalui pendekatan top down dan/atau bottom up.

Isu strategis provinsi dapat berasal dari potensi maupun permasalahan di wilayah provinsi yang dianggap memiliki nilai strategis provinsi (pendekatan top down), dan/atau berdasarkan permasalahan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk diangkat menjadi isu strategis provinsi (pendekatan bottom up).Isu strategis provinsi selain muncul dari hal tersebut di atas, juga harus menunjang tujuan, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi serta Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam RPJP dan RPJM Provinsi.Beberapa isu strategis provinsi berdasarkan sudut kepentingan strategis provinsi antara lain:a. Pertumbuhan Ekonomi:

1. Kesenjangan ekonomi antara wilayah provinsi dan intra wilayah provinsi, serta interkonektivitas domestik intrawilayah.2. Interaksi ekonomi intra wilayah termasuk antardesa-kota, yang ditandai dengan keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir.3. Pengembangan nilai tambah produk unggulan di kawasan strategis berbasis ekonomi (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pariwisata dan sebagainya), rendahnya standarisasi kualitas produk, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan.4. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah antara lain transportasi (jalan, angkutan sungai, laut, udara), sumber daya air (sumber air bersih dan irigasi), energi, dan telekomunikasi yang terjangkau secara ekonomi dan ramah Lingkungan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan.5. Pengembangan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.6. Mengatasi kemiskinan, terbatasnya modal dan investasi, rendahnya akses SDM terhadap pendidikan dan kesehatan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.b. Sosial dan Budaya

1. Perlindungan dan pengamanan keberadaan obyek sejarah sebagai catatan sejarah bangsa dan sebagai obyek pengembangan kebudayaan dan pariwisata. 2. Perlindungan dan pengamanan keberadaan sebaran obyek budaya sebagai pusaka budaya daerah yang perlu ditetapkan sebagai pengembangan di bidang kebudayaan dan pariwisata.3. Perlindungan dan pengamanan keberadaan suku asli yang masih kental dengan nilai norma dan tradisi adat istiadatnya yang memerlukan pengamanan dan pelestarian untuk perlindungan terhadap adat dan tradisi budaya bangsa.c. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

1. Penyediaan alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan terkait penelitian-pemanfaatan-pengelolaan teknologi tinggi dan pengamatan-pengolahan-pelaporan data dan informasi strategis yang menjamin ruang tersebut berfungsi secara baik dalam jangka panjang, menjamin keselamatan masyarakat dan Lingkungan hidup.2. Pengembangan penguasaan teknologi ramah Lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral seperti minyak dan gas bumi, panas bumi, batubara, dsb).

3. Dukungan penataan ruang terkait kegiatan pada saat pemanfaatan SDA dan pasca pemanfaatan SDA yang diwujudkan pada penetapan infrastruktur pendukung, penetapan pusat-pusat pelayanan dan ketentuan zonasi serta upaya revitalisasi kawasan.d. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Pengendalian kegiatan ekonomi baik yang bersifat masif maupun kegiatan masyarakat adat/tradisional terhadap sumber daya alam yang di daratan maupun di pesisir pantai dan laut, yang dapat memberi tekanan pada kawasan-kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta ruang hidup flora dan fauna yang dilindungi.

2. Berkembangnya kebutuhan akan penelitian serta keberadaan hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi membutuhkan perlindungan yang menjamin keberlanjutan keberagaman flora dan fauna yang ada.3. Menjaga daya dukung Lingkungan untuk mencegah berbagai bentuk gangguan Lingkungan terutama banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air.4. Mengendalikan laju konversi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan pertanian tergolong tinggi, dan mencegah praktik pembalakkan hutan secara liar dan pertambangan liar. Selain itu, mencegah pembukaan hutan secara tidak bertanggung jawab.5. Pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, pembangunan infrastruktur dan bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan memperhatikan kesiapan mitigasi bencana2.4. Tipologi Kawasan Strategis ProvinsiPenyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi didekati melalui tipologi Kawasan Strategis Provinsi. Tipologi Kawasan Strategis Provinsi bermanfaat untuk memastikan kebutuhan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan kawasan dan untuk mengantisipasi keragaman Kawasan Strategis Provinsi.Adapun pertimbangan penetapan tipologi didasarkan pada:a. Sudut kepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

b. Kriteria nilai strategis/penetapan sudut kepentingan kawasan strategis untuk masing-masing sudut kepentingan selanjutnya dikembangkan oleh tim penyusun; dan

c. Isu strategis Provinsi berdasarkan RTRWP, RPJP, dan RPJM.Penetapan tipologi Kawasan Strategis Provinsi bersifat spesifik yang selanjutnya menjadi dasar penetapan tujuan utama pengaturan Kawasan Strategis Provinsi. Tipologi Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dijabarkan pada tabel 2.1Tabel 2.1 Penetapan Tipologi Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis ProvinsiSUDUT KEPENTINGANKRITERIAISU STRATEGIS PROVINSI

TIPOLOGITUJUAN PENGATURAN

Pertumbuhan Ekonomia. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

c. memiliki potensi ekspor;

d. memiliki dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;a. Lemahnya koordinasi dan konflik kepentingan;

b. Kesenjangan pembangunan antarwilayah;

c. Lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah serta lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir;

d. Lemahnya nilai tambah produk unggulan wilayah strategis;

e. belum terintegrasi dengan teknologi, kualitas SDM, dan industri unggulan;

f. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana;

g. Kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja;

h. Masih relatif tingginya tingkat kemiskinan;

i. Keterbatasan aksesibilitas antarwilayah;

j. Basis ekonomi masih berada pada sektor primer;

k. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi yang ada.1. Tipologi Kawasan Perkotaan/Metropolitan

Kriteria : a, b, c, d, e, g, i, j, k, dan/atau l

Isu : b,c, e,g, dan/atau h

Mewujudkan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional melalui dukungan sistem jaringan prasarana yang handal.

h. l. 2. Tipologi Koridor EkonomiKriteria : a, b, c, d, e, g, i, j, k, dan/atau l

Isu : b,c, e,g, dan/atau h

bertujuan menciptakan dan memperkuat basis ekonomi yang terintegrasi dan kompetitif demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

i. m. 3. Tipologi Kawasan Ekonomi Sektor UnggulanKriteria : a, b, c, d, e, g, i, j, k, dan/atau l

Isu : b,c, e,g, dan/atau h

Mewujudkan pengembangan kawasan yang terpadu dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan sektor unggulan selektif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.

a. 4. Tipologi Kawasan Cepat Tumbuh

Kriteria : a, c, d, dan/atau e

Isu :c, d, e, dan/atau f

Mewujudkan kawasan ekonomi dalam batas area tertentu yang berdaya saing dan didukungan sistem jaringan prasarana dan sarana penunjang yang handal.

Sosial dan Budayaa. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dane. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budayaa. perlindungan dan pengamanan pusaka budaya;

b. perlindungan obyek budaya sebagai obyek vital;

c. perlindungan objek sejarah sebagai objek penting;

d. perlindungan komunitas adat dan tradisi budaya daerah;5. Tipologi Kawasan Cagar Budaya/SejarahKriteria : a,b, c, dan/atau d

Isu :a, b, dan/atau c

Mewujudkan Lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya dan/ sejarah daerah yang lestari pada jangka panjang.

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggia. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

b. memiliki sumber daya alam strategis;

c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;

d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; ataue. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.a. belum tersedianya alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan pengembangan IPTEK;

b. belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah Lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung pemanfaatan potensi SDA yang ada;

c. belum adanya dukungan penataan ruang terkait penanggulangan dampak kegiatan sebelum-saat-pasca pemanfaatan SDA;

d. Pemanfaatan sumberdaya alam belum terkelola dengan baik..

6. Tipologi Kawasan Teknologi Tinggi

Kriteria :a, c, d, e, dan/atau f

Isu : a, b, dan/atau gMewujudkan Lingkungan kawasan dan/atau obyek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai jangka waktu rencana operasional.

7. Tipologi Kawasan Sumber Daya Alam (Darat/Laut)

Kriteria : a dan/atau b

Isu :b, c, dan/atau d

Mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka menjaga potensi sumber daya alam terkait pemanfaatan sumber daya alam yang aman untuk kepentingan strategis provinsi.

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidupa. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas Lingkungan hidup;

f. merupakan kawasan rawan bencana alam; atau g. merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.a. pemanfaatan SDA terkait tekanan keanekaraganman hayati serta ruang hidup flora dan fauna yang dilindungi;

b. kebutuhan akan penelitian serta keberadaan hutan hujan tropis dengan keberagaman flora dan fauna yang ada;

c. perubahan iklim global mengakibatkan menigkatnya suhu bumi, meningkatnya efek rumah kaca, meningkatnya permukaan muka air laut;

d. menurunnya daya dukung Lingkungan;

e. konversi lahan hutan;

f. konversi lahan pertanian

g. bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api pada kepulauan di Indonesia; dan

h. pengendalian permukiman di kawasan rawan bencana.

i. berada pada lokasi rawan bencana alamj. Berkurangnya kawasan resapan air8. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan HidupKriteria :a, b, c, d, e, dan/atau g

Isu : a, b, c, d, dan/atau eMewujudkan Lingkungan kawasan yang lestari pada jangka panjang.

a. 9. Tipologi Kawasan Rawan Bencana

Kriteria : f dan/atau g

Isu : e, f, dan/atau gMewujudkan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana.

b. 10. Tipologi Kawasan Kritis Lingkungan

Kriteria :a, b, c, d, e, f, dan/atau g

Isu : a, b, d, e, dan/atau fMewujudkan daya dukung Lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan untuk menjamin kelestarian alam, penangulangan bencana, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

c. 11. Tipologi Kawasan Ekosistem Berbasis Daratan/Ekosistem Berbasis Lautan

Kriteria :a, b, c, d, e, f, dan/atau g

Isu : a, b, d, e, dan/atau fMewujudkan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik.

Sumber : PP 15/2009 dan Hasil Analisis, 20122.5. Muatan Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ProvinsiBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 55 ayat 2 huruf d tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi merupakan rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah provinsi yang merumuskan: tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, serta konsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.

Muatan pedoman rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi memberikan informasi kerangka pikir didasarkan pada tujuan penetapan Kawasan Strategis Provinsi. Tujuan penetapan Kawasan Strategis Provinsi adalah spesifik sesuai tipologi masing-masing Kawasan Strategis Provinsi.

Berikut ini disampaikan muatan pedoman rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: 1) bentuk Kawasan Strategis Provinsi, 2) delineasi Kawasan Strategis Provinsi, 3) fokus pengaturan Kawasan Strategis Provinsi, 4) tingkat ketelitian peta, 5) tujuan, kebijakan, dan strategi, 6) konsep pengembangan kawasan yang dapat berupa konsep atau rencana struktur ruang dan/atau konsep atau rencana pola ruang, 7) arahan pemanfaatan ruang, 8) arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan 9) pengelolaan kawasan.

Penjelasan masing-masing pokok bahasan secara rinci sebagai berikut:

1) Bentuk Kawasan Strategis ProvinsiBentuk Kawasan Strategis Provinsi meliputi Kawasan Strategis Provinsi berbasis kawasan dan Kawasan Strategis Provinsi berbasis objek strategis, hal ini akan berimplikasi pada kepentingan pengaturan konsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.

Bentuk Kawasan Strategis Provinsi diuraikan sebagai berikut:a) Kawasan Strategis Provinsi berbasis kawasan merupakan Kawasan Strategis Provinsi yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan/dominasi fungsi, dapat meliputi satu atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota.b) Kawasan Strategis Provinsi berbasis obyek strategis merupakan Kawasan Strategis Provinsi yang dicirikan oleh keberadaan obyek strategis berkaitan dengan fungsi strategis obyek yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi. 2) Delineasi Kawasan Strategis ProvinsiPenentuan delineasi Kawasan Strategis Provinsi sangat penting terutama berkaitan dengan fokus pengaturan yang harus ditetapkan pada setiap tipologi Kawasan Strategis Provinsi. Dalam menentukan delineasi Kawasan Strategis Provinsi, secara umum didasarkan pada pertimbangan, meliputi:a) Kondisi daya dukung dan daya tampung fisik dasar.b) Interaksi sosial-ekonomi-budaya masyarakat.c) Sebaran potensi perekonomian kawasan.d) Keberadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan tentang batas Kawasan Strategis Provinsi. 3) Fokus pengaturan Kawasan Strategis ProvinsiFokus pengaturan merupakan pokok-pokok yang diatur sesuai tujuan pengaturan tipologi pada tabel 2.1. Penetapan fokus pengaturan menjadi dasar untuk penetapan materi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Fokus pengaturan Kawasan Strategis Provinsi meliputi:

a) Sistem pusat pelayanan; pengaturan terkait hirarki pelayanan yang didalamnya memuat pengertian sebaran kependudukan.

b) Sosial dan budaya; pengaturan sosial-budaya memuat kondisi sosial, adat-istiadat dan budaya masyarakat termasuk di dalamnya karya-karya budaya yang ditetapkan untuk dilindungi.

c) Perekonomian kawasan; pengaturan terkait perwujudan kawasan sektor unggulan, baik sektor hulu maupun sektor hilir; meliputi sektor primer, sekunder, dan tersier. d) Sistem jaringan prasarana utama; pengaturan sistem transportasi terkait perwujudan jaringan transportasi dan simpul-simpul transportasi misal pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan antarmoda.

e) Sistem jaringan prasarana lainnya; pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya terkait sistem jaringan energi/kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi,sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana perkotaan (sistem penyediaan air bersih (SPAM), sistem pengelolaan air limbah, sistem persampahan, dan sistem drainase).

f) Kawasan lindung; pengaturan kawasan lindung terkait seluruh aspek peruntukan ruang yang harus dilindungi untuk kepentingan dukungan terhadap pembangunan kawasan yang berkelanjutan.

g) Kawasan budidaya; pengaturan kawasan budidaya terkait seluruh aspek peruntukan ruang yang dapat dibudidayakan sesuai masing-masing kebutuhan pengembangan kawasan budidaya. 4) Tingkat ketelitian peta Kawasan Strategis ProvinsiKebutuhan data spasial pendukung dan output peta rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi didasarkan pada karakteristik tipologi Kawasan Strategis Provinsi. Pengaturan tingkat ketelitian peta disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi dan pemanfaatan produk rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.

5) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis ProvinsiTujuan, kebijakan, dan strategi ditetapkan untuk menjawab isu strategis dan memberikan koridor pembangunan Kawasan Strategis Provinsi. Sesuai tujuan pembentukan masing-masing tipologi Kawasan Strategis Provinsi yang spesifik, maka tujuan, kebijakan, dan strategi yang disusun juga spesifik menjamin pencapaian perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.6) Konsep pengembangan Kawasan Strategis ProvinsiKonsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi didasarkan pada tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi yang dapat diwujudkan dalam konsep atau rencana struktur ruang dan/atau konsep atau rencana pola ruang sesuai dengan kedalaman muatan yang diatur. a) Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kawasan Strategis Provinsi menjabarkan perihal a) kebutuhan sistem pusat kegiatan dan/atau sistem pusat pelayanan dan b) dukungan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

b) Rencana Pola RuangRencana pola ruang menjabarkan perihal kawasan lindung dan kawasan budidaya yang didasarkan pada pertimbangan karakteristik daya dukung dan/atau daya tampung pengembangan Kawasan Strategis Provinsi.

7) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis ProvinsiArahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi merupakan perwujudan rencana struktur ruang dan/atau rencana pola ruang yang dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan (sesuai dengan jangka waktu RTRWP) beserta indikasi sumber pembiayaan.

8) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis ProvinsiArahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi.9) Pengelolaan KawasanDalam rangka perwujudan rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi perlu dilakukan pengelolaan kawasan. Bentuk pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tipologi.Lingkup pengaturan muatan pedoman rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang akan diatur untuk masing-masing tipologi dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Ketentuan Umum Muatan Pedoman Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Tipologi

NoTipologiBentuk KSP Pertimbangan Delineasi KawasanFokus PengaturanTingkat Ketelitian PetaMuatan Rencana Tata Ruang

Tujuan, Kebijakan dan StrategiKonsep Pengembangan KawasanArahan Pemanfaatan RuangArahan Pengendalian Pemanfaatan RuangPengelolaan Kawasan

Rencana Struktur RuangRencana Pola Ruang

1Kawasan PerkotaanBasis kawasanSistem perkotaan, keseimbangan ekologis 1) Sistem pusat pelayanan

2) Perekonomian kawasan

3) Sistem jaringan prasarana utama

4) Sistem jaringan prasarana lainnya

5) Kawasan lindung

6) Kawasan budi dayaSkalaPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada pengembangan kependudukan,

pengembangan perekonomian,

struktur ruang, dan

pola ruang.Rencana struktur ruang yang menekankan pada

hubungan fungsional kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya Rencana pola ruang meliputi

pengaturan kawasan lindung dan pengaturan kawasan budi daya, khususnya penjabaran fungsi permukiman dan fungsi ekonomi.Difokuskan pada perwujudan hubungan fungsional kawasan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya. Difokuskan pada arahan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksiPengaturan kelembagaan di kawasan perkotaan dapat membentuk kelembagaan khusus

2Kawasan Koridor EkonomiBasis kawasanKeterkaitan spasial ekonomi dan transportasi daerah.1) Pengaturan kawasan ekonomi yang beragam dan inklusif.

2) Pengaturan sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan kompetitif;

3) Pengaturan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara;

4) Pengaturan pembangunan infrastruktur yang menekankan kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS).skalaPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada penetapan kegiatan ekonomi,

ketenagakerjaan

sistem prasarana, dan

perlindungan kawasanRencana struktur ruang mengikuti struktur ruang yang telah ditetapkan di masing-masing daerah..Rencana pola ruang meliputi

pengaturan zona kegiatan ekonomi,

Difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan ekonomi. Difokuskan pada arahan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksiPengaturan kelembagaan di kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus dan dapat membentuk kelembagaan khusus

3Kawasan Ekonomi Sektor UnggulanBasis kawasanSektor unggulan, infrastruktur pendukung 1) Sistem pusat pelayanan

2) Perekonomian kawasan

3) Sistem jaringan prasarana utama

4) Sistem jaringan prasarana lainnya

5) Kawasan budi dayaSkala/ indikatifPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada pengembangan sektor unggulan wilayah, dan pengembangan sistem prasarana Rencana struktur ruang yang menekankan pada hubungan sentra produksi, sistem pelayanan, dan pusat koleksi-distribusiRencana pola ruang berupa arahan spasial yang menekankan pada pengembangan sentra ekonomi unggulan wilayah, meliputi sentra produksi,

sentra pengolahan,

sentra koleksi dan distribusiDifokuskan pada perwujudan fungsi pengembangan potensi ekonomi wilayah yang terpaduDifokuskan pada arahan zonasi struktur ruang, perizinan, dan insentif disinsentifPengaturan kelembagaan dapat membentuk kelembagaan khusus

4Kawasan Dukungan InfrastrukturBasis kawasan kawasan inti, kawasan penyangga 1) Pengaturan kawasan yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi pelayanan infrastruktur.

2) Pengaturan kegiatan ekonomi di kawasan

3) Pengaturan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.SkalaPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada Peningkatan fungsi kawasan, sistem prasarana, dan perlindungan kawasanRencana struktur ruang mengikuti struktur ruang dalam RTRW provinsi. .Rencana pola ruang meliputi

pengaturan zona pada kawasan inti dan pengaturan zona pada kawasan penyanggaDifokuskan pada perwujudan fungsi kawasan sesuai dukungan infrastruktur. Difokuskan pada arahan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksiPengaturan kelembagaan di kawasan ini dapat bersifat menguatkan sector terkait.

5Kawasan Warisan Budaya/SejarahBasis kawasan/Objek strategiskawasan inti, kawasan penyangga1) Sistem pusat pelayanan (basis kawasan)

2) Sosial dan budaya

3) Sistem jaringan prasarana utama

4) Sistem jaringan prasarana lainnya

5) Kawasan lindung

6) Kawasan budi dayaSkalaPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada Perlindungan terhadap kawasan/objek warisan budaya, Pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya, Pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan intiRencana struktur ruang yang menekankan pada sistem pusat pelayanan (untuk yang berbasis kawasan) dan sistem jaringan prasarana (untuk yang berbasis kawasan dan berbasis obyek strategis)Rencana pola ruang berupa pengaturan zona pada kawasan inti dan pengaturan zona pada kawasan penyangga.Difokuskan pada perwujudan kelestarian kawasan dan/atau objek budaya Difokuskan pada arahan zonasi, perizinan, dan insentif disinsentif.Pengaturan kelembagaan di kawasan warisan budaya/sejarah bersifat menguatkan sektor terkait

6Kawasan Teknologi TinggiBasis obyek strategiskawasan inti, kawasan penyangga1) Sistem jaringan prasarana utama

2) Sistem jaringan prasarana lainnya

3) Kawasan budi dayaSkala/ IndikatifPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada Perlindungan dan persyaratan teknis kawasan teknologi tinggi, pengaturan kegiatan, dan dukungan prasarana kawasan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan penyanggaRencana struktur ruang berupa arahan spasial yang menekankan pada penyediaan sistem jaringan prasarana untuk opersionalisasi kawasan, pengendalian sistem jaringan prasarana pada kawasan penyangga dan pengendalian sistem pusat pelayanan pada kawasan penyanggaRencana pola ruang meliputi

pengaturan zona di kawasan penyangga untuk menjamin operasionalisasi instalasi teknologi tinggiDifokuskan pada perwujudan fungsi kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi secara maksimalDifokuskan pada arahan zonasi dan perizinanPengaturan kelembagaan di kawasan teknologi tinggi bersifat menguatkan sektor terkait

7Kawasan Sumber Daya Alam (darat/laut)Basis kawasankawasan inti, kawasan penyangga1) Sistem pusat pelayanan

2) Sistem jaringan prasarana utama

3) Sistem jaringan prasarana lainnya

4) Kawasan lindung

5) Kawasan budi dayaSkalaPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada pemanfaatan SDA, pengelolaan Lingkungan, pengaturan zonasi, pengaturan kegiatan, pengaturan sistem jaringan prasarana, dan pengelolaan kawasan penyanggaRencana struktur ruang yang menekankan pada sistem jaringan prasarana dan sistem pusat pelayanan (saat pemanfaatan dan pasca pemanfaatan sumber daya alam) Rencana pola ruang meliputi

pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan inti dan pengaturan zona pada kawasan penyanggaDifokuskan pada perwujudan fungsi keseimbangan kawasan ekosistem terkait pemanfaatan sumber daya alamDifokuskan pada arahan zonasi, perizinan, dan insentif disinsentif.Pengaturan kelembagaan di kawasan sumber daya alam (darat/laut) bersifat menguatkan sektor terkait

8Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan HidupBasis kawasankawasan inti, kawasan penyangga1) Sistem pusat pelayanan

2) Sistem jaringan prasarana utama

3) Kawasan lindungSkala/ indikatifPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada pengelolaan Lingkungan, pengaturan zonasi, pengaturan kegiatan, pengaturan sistem jaringan prasarana, dan pengelolaan kawasan penyanggaRencana struktur ruang berupa arahan spasial yang menekankan pada pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan pengendalian sistem pusat pelayanan.Rencana pola ruang meliputi

pengaturan zona pada kawasan inti dan pengaturan zona pada kawasan penyanggaDifokuskan pada perwujudan fungsi Lingkungan kawasan yang lestariDifokuskan pada arahan zonasi, perizinan, insentif disinsentif, dan sanksiPengaturan kelembagaan di kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup bersifat menguatkan sektor terkait

9Kawasan rawan bencanaBasis kawasanKawasan rawan bencana, kawasan evakuasi1) Sistem pusat pelayanan

2) Sistem jaringan prasarana utama

3) Sistem jaringan prasarana lainnya

4) Kawasan lindung

5) Kawasan budi dayaSkalaPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi difokuskan pada penetapan kegiatan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengaturan sistem evakuasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencanaRencana struktur ruang yang menekankan pada sistem evakuasi bencana

Rencana pola ruang meliputi

pengaturan zona pada KRB, dan pengaturan zona pada kawasan evakuasi Difokuskan pada perwujudan sistem evakuasiDifokuskan pada arahan zonasi, perizinan, dan insentif disinsentif.Pengaturan kelembagaan di kawasan rawan bencana dengan membentuk kelembagaan khusus

10Kawasan Kritis Lingkungan Basis kawasanWS/DAS, kawasan penyangga1) Sistem pusat pelayanan

2) Sistem jaringan prasarana utama

3) Sistem jaringan prasarana lainnya

4) Kawasan lindung

5) Kawasan budi dayaSkala/ IndikatifPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi yang difokuskan pada pengelolaan Lingkungan, pengendalian sistem pusat pelayanan, pengendalian sistem jaringan prasarana, pengaturan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Rencana struktur ruang berupa arahan spasial yang menekankan pada pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan pengendalian pembangunan sistem pusat pelayananRencana pola ruang meliputi

pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatanDifokuskan pada perwujudan fungsi keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balikDifokuskan pada arahan zonasi, perizinan, dan insentif disinsentifPengaturan kelembagaan di kawasan kritis Lingkungan bersifat menguatkan sektor terkait

11Kawasan Ekosistem Berbasis Daratan/Ekosistem Berbasis LautanBasis kawasankawasan ekosistem, kawasan penyangga1) Sistem pusat pelayanan

2) Sistem jaringan prasarana utama

3) Sistem jaringan prasarana lainnya

4) Kawasan lindung

5) Kawasan budi dayaSkala/ IndikatifPerumusan tujuan, kebijakan, dan strategi yang difokuskan pada pengelolaan Lingkungan,

pengendalian sistem pusat pelayanan, pengendalian sistem jaringan prasarana, pengaturan fungsi lindung dan fungsi budidaya. Rencana struktur ruang berupa arahan spasial yang menekankan pada

pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan pengendalian pembangunan sistem pusat pelayananRencana pola ruang meliputi

pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatanDifokuskan pada perwujudan fungsi keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balikDifokuskan pada arahan zonasi, perizinan, dan insentif disinsentifPengaturan kelembagaan di kawasan ekosistem berbasis daratan dan berbasis lautan bersifat menguatkan sektor terkait

Sumber : Hasil Analisis, 2012BAB III

KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI3. Ketentuan teknis Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi3.1. Delineasi Kawasan Strategis ProvinsiDelineasi Kawasan Strategis Provinsi sangat penting terutama berkaitan dengan fokus pengaturan yang harus ditetapkan agar rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi yang disusun dapat efektif mencapai tujuan pembentukan Kawasan Strategis Provinsi.

Berikut konsep delineasi untuk masing-masing tipologi sebagai berikut :Tabel 3.1 Delineasi Kawasan Strategis ProvinsiTIPOLOGIPERTIMBANGAN PENENTUAN BATAS WILAYAH PERENCANAAN (DELINEASI)

1.1. Kawasan Perkotaan/ Metropolitan1) Keterkaitan fungsional sosial-ekonomi dan budaya antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya;

2) Perkembangan area terbangun;

3) Pergerakan komuter tinggi antar kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya;

4) Faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air;

5) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Koridor Ekonomi1) Mempertimbangkan kebijakan pengembangan daerah, 2) Keterkaitan spasial ekonomi dan transportasi daerah.3) Memperhitungkan pusat ekonomi dan jalur koridor.

1.3. Kawasan ekonomi sektor unggulan1) Sebaran sentra produksi, sentra pengolahan, fasilitas koleksi dan distribusi, dan sistem pusat pelayanan;

2) Aksesibilitas sentra produksi, sentra pengolahan, fasilitas koleksi dan distribusi, dan sistem pusat pelayanan;

1.4. Kawasan Ekonomi Dukungan Infrastruktur1) Karakteristik kawasan yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi pelayanan infrastruktur.2) Ketentuan teknis terkait pengembangan infrastruktur.

1.5. Kawasan Cagar Budaya/Sejarah1) Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan/atau kawasan penyangga dalam rangka pengelolaan perlindungan dan pelestarian cagar budaya/sejarah;

a) Kawasan inti adalah situs cagar budaya/sejarah;

b) kawasan penyangga adalah kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti yang dimaksud;

2) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6. Kawasan Teknologi Tinggi1) Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga dalam rangka melindungi objek vital teknologi tinggi;

a) kawasan inti adalah kawasan dengan batas tertentu sebagai wilayah instalasi teknologi tinggi dan kegiatan-kegiatan pendukung;

b) kawasan penyangga adalah kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti;

2) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.7. Kawasan Sumber Daya Alam Darat/Laut1) Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga;

a) kawasan inti adalah kawasan dengan batas tertentu atau kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan pemanfaatan sumber daya alam;

b) Kawasan penyangga adalah kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti.

2) Ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan HidupKeterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga:

a) Kawasan inti adalah kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan lindung sesuai ketentuan perundang-undangan

b) Kawasan penyangga adalah kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti.

1.9. Kawasan rawan bencanaKeterkaitan kegiatan di kawasan rawan bencana/KRB dan hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada berdasarkan karakteristik bencana:

1) Kawasan rawan bencana/KRB (disaster zone);

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pertimbangan dampak bencana dengan memperhatikan sejarah bencana di masa lalu (histori) dan hasil kajian mengenai prediksi kemungkinan bencana dari institusi yang berwenang;

2) Hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada didasarkan pada sejarah penanganan evakuasi dan hasil kajian penanganan evakuasi yang mewadahi sistem evakuasi.

1.10. Kawasan Kritis Lingkungan Kawasan kritis Lingkungan ditentukan berdasarkan batas wilayah sungai (WS) atau daerah aliran sungai (DAS) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.11. Kawasan Ekosistem berbasis daratan/Ekosistem berbasis lautan.Kawasan ekosistem meliputi;

1) Kriteria teknis kawasan ekosistem

2) Ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2. Fokus Pengaturan Kawasan Strategis ProvinsiFokus pengaturan merupakan pokok-pokok pengaturan sesuai tujuan pengaturan masing-masing tipologi. Penetapan pokok-pokok pengaturan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani terkait masing-masing tipologi Kawasan Strategis Provinsi.

Berikut fokus pengaturan minimal untuk masing-masing tipologi Kawasan Strategis Provinsi:Tabel 3.2 Fokus Pengaturan Kawasan Strategis ProvinsiTIPOLOGIFOKUS PENGATURAN

1. Kawasan Perkotaan/ Metropolitana. Pengaturan sistem perkotaan yang mencakup penetapan fungsi dan peran kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya;

b. Pengaturan kegiatan ekonomi utama perkotaan yang mendukung sistem perkotaan yang direncanakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.;

c. Pengaturan sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan;

d. Pengaturan pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan budi daya dan kegiatan lindung untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang berkualitas;

e. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan;

f. Pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan.

2. Kawasan koridor ekonomia. Pengaturan kawasan ekonomi yang beragam dan inklusif. b. Pengaturan pengembangan potensi masing-masing kawasan; c. Pengaturan sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan kompetitif; d. Penngaturan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara; e. Pengaturan pembangunan infrastruktur yang menekankan kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS).

3. Kawasan ekonomi sektor unggulana. Pengaturan sentra unggulan ekonomi wilayah, meliputi; sektor primer (kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan peternakan), sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (perdagangan, jasa, pariwisata);

b. Pengaturan pengembangan usaha (bussiness development) yang berisi antara lain bussiness plan dan pengembangan kasus pada minimal 1 (satu) komoditas unggulan;

c. Pengaturan sistem pusat pelayanan pendukung sentra ekonomi unggulan dengan memperhatikan sistem perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi;

d. Pengaturan ketenagakerjaan;

e. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama (transportasi) terkait sentra unggulan ekonomi wilayah dan sistem pusat pelayanan termasuk pusat koleksi-distribusi (bandara, pelabuhan laut dan dermaga sungai);

f. Pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi dan sistem jaringan telekomunikasi;

g. Pengaturan arahan zonasi pada koridor sistem prasarana utama kawasan, perizinan dan pola insentif disinsentif pada kawasan ekonomi unggulan wilayah;

h. Pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan.

4. Kawasan Dukungan Infrastruktura. Pengaturan kawasan yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi pelayanan infrastruktur.

b. Pengaturan kawasan sesuai dengan kriteria teknis pengembangan infrastruktur.

c. Pengaturan kegiatan ekonomi di kawasan

d. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama terkait fungsi pelayanan infrastruktur dalam sistem pusat pelayanan termasuk pusat koleksi-distribusi (bandara, pelabuhan laut dan dermaga sungai);

e. Pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi dan sistem jaringan telekomunikasi.

5. Kawasan Cagar Budaya/sejaraha. Pengaturan kawasan inti meliputi :

i. Pengaturan zona dan kegiatan yang difokuskan pada perlindungan/pelestarian warisan budaya/sejarah;

ii. Pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu.

b. Pengaturan kawasan penyangga meliputi pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti;

6. Kawasan Teknologi Tinggia. Pengaturan kawasan inti meliputi:

i. pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengaturan kawasan penyangga meliputi;

i. Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti dan perlindungan keselamatan penduduk di sekitar kawasan inti;

ii. Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga;

iii. Pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga.

c. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama terkait transportasi peralatan teknologi tinggi.

7. Kawasan Sumber Daya Alam Darat/Lauta. Pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan untuk kepentingan strategis provinsi;

b. Pengaturanpengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan terkait dampak pemanfaatan sumber daya alam;

c. Pengaturan zona dan kegiatan terkait kawasan-kawasan pasca pemanfaatan sumber daya alam,

d. Pengaturan kawasan inti, meliputi;

i. Pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (zona eksploitasi, zona pembuangan limbah, dan zona penunjang),

ii. Pengaturan sistem jaringan jalan poros/jalan utama kawasan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung struktur pengembangan wilayah pasca pemanfaatan sumber daya alam.

e. Pengaturan kawasan penyangga;

i. Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti;

ii. Pengaturan zona dan kegiatan;

iii. Pengaturan prasaranapendukung pengembangan kawasan penyangga untuk mengantisipasi kemungkinan kesenjangan dengan kawasan inti.

iv. Pengaturan keberlanjutan fungsi pusat pelayanan pasca pemanfaatan sumber daya alam.

8. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidupa. Pengaturan kawasan inti meliputi:

i. pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengaturan kawasan penyangga;

i. pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti.

ii. Pengaturan zona dan kegiatan,

iii. Pengendalian sistem pelayanan dan sistem prasarana,

c. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama dan keberadaan pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan inti.

9. Kawasan rawan bencanaa. Pengaturan sistem evakuasi;

b. Pengaturan fungsi lindung dan fungsi budidaya sesuai karakteristik daya dukung pada kawasan rawan bencana/KRB;

c. Pengaturan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB (termasuk hunian sementara) terkait pengelolaan kegiatan pada kawasan rawan bencana/KRB;

d. Pengaturan sistem prasarana pendukung di lokasi evakuasi sesuai standar pelayanan minimal yang ditentukan.

10. Kawasan Kritis Lingkungan a. Pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik;

b. Pengaturan fungsi budidaya terkait daya rusak air khususnya sistem pusat pelayanan, fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

11. Kawasan Ekosistem berbasis lautan a. Penetapan kriteria keberlanjutan kawasan ekosistem;

b. Pengaturan kegiatan pada kawasan ekosistem berbasis daratan dan lautan terkait pengelolaan kegiatan pada kawasan ekosistem;

c. Pengaturan sistem prasarana pendukung di kawasan ekosistem sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3.3. Tingkat Ketelitian Peta Kawasan Strategis ProvinsiKebutuhan data spasial pendukung dan output peta rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi didasarkan pada karakteristik tipologi Kawasan Strategis Provinsi dan tujuan pembangunan Kawasan Strategis Provinsi.Tingkat ketelitian peta berbasis skala untuk masing-masing tipologi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Skala Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Tipologi Kawasan Strategis ProvinsiTIPOLOGI KAWASAN STRATEGIS PROVINSISKALA PETA

1. Kawasan Perkotaan/Metropolitan1: 25.000 1:50.000

2. Kawasan Koridor Ekonomi1: 25.000 1:50.000

3. Kawasan ekonomi sektor unggulan1: 25.000 1:50.000

4. Kawasan Ekonomi Dukungan Infrastruktur1: 25.000 1:50.000

5. Kawasan Cagar Budaya/sejaraha. Kawasan inti: 1:5.000

b. Kawasan penyangga: 1:10.000 1:25.000

6. Kawasan Teknologi Tinggia. Kawasan inti: 1:5.000

b. Kawasan penyangga: 1:10.000 1:25.000

7. Kawasan Sumber Daya Alam Darat/Laut1: 25.000 1:50.000

8. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup1:25.000 1:50.000

9. Kawasan rawan bencana1:25.000 1:50.000

10. Kawasan Kritis Lingkungan 1:25.000 1:50.000

11. Kawasan Ekosistem berbasis lautan 1:25.000 1:50.000

3.4. Muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi 3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, dan Konsep Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Tipologia. Tipologi Kawasan Perkotaan

Muatan yang diatur dalam tipologi kawasan perkotaan mencakup hal-hal berikut:1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi

Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi kawasan strategis provinsi tipologi kawasan perkotaan, meliputi:

a) posisi strategis dalam konteks lokasi geografis dan perekonomian terhadap wilayah disekitarnya;b) hubungan sistem perkotaan;

c) kondisi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan

d) kondisi daya dukung dan daya tampung fisik dasar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:a) Tujuan

Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

(1) kebijakan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan),

(2) kebijakan pengembangan perekonomian perkotaan,

(3) kebijakan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) dan pelayanan sosial-ekonomi-budaya masyarakat,

(4) kebijakan struktur ruang terkait sistem jaringan yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan,

(5) kebijakan pola ruang terkait optimasi penggunaan ruang (termasuk di dalamnya RTH perkotaan).

c) StrategiMuatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :(1) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan kependudukan, meliputi:

(a) strategi terkait pengaturan pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi terkait arahan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan infrastruktur perkotaan;

(c) strategi terkait ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di sektor perkotaan.(2) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan perekonomian perkotaan, meliputi:

(a) strategi terkait penentuan sektor perekonomian perkotaan yang mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi terkait sebaran kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan infrastruktur perkotaan;

(c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait penyedian lapangan kerja yang selektif sesuai visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan yang berbasis jangka waktu perencanaan.

(3) Perumusan strategi terkait kebijakan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) dan pelayanan sosial-ekonomi-budaya masyarakat, meliputi:

(a) strategi terkait jumlah, jenis, dan sebaran pusat kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan perekonomian.

(b) strategi terkait jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang tinggal di perkotaan.

(4) Perumusan strategi terkait kebijakan sistem jaringan prasana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan, meliputi :

(a) strategi terkait pengembangan sistem jaringan transportasi yang berorientasi jauh kedepan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi massal dan ramah lingkungan.

(b) strategi terkait pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan.

(5) Perumusan strategi terkait kebijakan pola ruang terkait optimasi penggunaan ruang, meliputi:

(a) strategi terkait distribusi ruang untuk kawasan lindung dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan perkotaan melalui upaya pengurangan resiko bencana sehingga terwujud lingkungan perkotaan yang aman dan berkelanjutan,

(b) strategi terkait distribusi ruang untuk kawasan budidaya yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi kegiatan perkotaan agar terwujud lingkungan perkotaan yang nyaman dan produktif.

2) Konsep pengembangan kawasan Konsep pengembangan kawasan strategis provinsi tipologi perkotaan dijabarkan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruangRencana struktur ruang kawasan perkotaan dikembangkan untuk mendukung fungsi sosial dan budaya yang berkualitas dan sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi regional dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung fisik lingkungan alamiahnya.

Rencana struktur ruang kawasan perkotaan terdiri atas:(1) Penetapan sistem pusat-pusat permukiman yang terdiri atas:

(a) kawasan perkotaan inti; dan

(b) kawasan perkotaan di sekitarnya

Kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya dilayani oleh pusat dan sub pusat pelayanan sebagai orientasi kegiatan pelayanan perkotaan.

(2) Sistem jaringan transportasi yang menjamin efisiensi pergerakan orang atau barang dari kawasan perkotaan di sekitarnya dengan kawasan perkotaan inti dan antarkota pada kawasan perkotaan di sekitar perkotaan inti.

(3) sistem jaringan energi;

(4) sistem jaringan telekomunikasi;

(5) sistem jaringan sumber daya air meliputi sumber air baku dan prasarana air baku; dan

(6) sistem jaringan prasarana perkotaan.b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang kawasan strategis provinsi tipologi kawasan perkotaan terdiri atas :

(1) rencana pola ruang kawasan lindung disusun dengan memperhatikan:

(a) mengacu penetapan kawasan hutan,

(b) mengacu penetapan RTH perkotaan yang berfungsi lindung,

(c) mengacu penetapan kawasan lindung non RTH,

(d) penetapan kawasan lindung lainnya ditetapkan berdasarkan analisis.

(2) rencana pola ruang kawasan budidaya disusun dengan memperhatikan:

(a) mengacu penetapan kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi,

(b) dominasi kegiatan berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung.

(c) orientasi pengembangan kawasan terkait kebutuhan pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan kegiatan primer dan sekunder.

b. Tipologi Kawasan Ekonomi Sektor UnggulanMuatan yang diatur dalam tipologi kawasan ekonomi sektor unggulan mencakup hal-hal berikut:

1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Kawasan Ekonomi Sektor UnggulanPertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi kawasan ekonomi sektor unggulan , meliputi:

a) kondisi sektor unggulan pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.b) Kondisi infrastruktur ekonomi

c) Dukungan ketenagakerjaan dan sistem perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:a) Tujuan

Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan sektor unggulan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: (1) Kebijakan pengembangan ekonomi wilayah termasuk didalamnya kebijakan pengembangan sektor unggulan yang selektif dan terukur,

(2) Kebijakan pengembangan struktur ruang terkait penguatan sistem pusat pelayanan, sistem koleksi dan distribusi, serta sistem jaringan prasarana pendukung.c) Strategi

Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :(1) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan ekonomi wilayah termasuk didalamnya kebijakan pengembangan sektor unggulan yang selektif dan terukur meliputi:

(a) menetapkan kegiatan ekonomi unggulan wilayah, mempertimbangkan penyediaan lapangan kerja yang sesuai kebutuhan wilayah.(b) menetapkan rencana pengembangan sektor unggulan wilayah yang terukur dan berbasis pasar lokal dan nasional.

(2) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan struktur ruang terkait penguatan sistem pusat pelayanan, sistem koleksi dan distribusi, serta sistem jaringan prasarana pendukung meliputi:

(a) menetapkan lokasi sentra unggulan ekonomi wilayah, meliputi; sektor primer (kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan peternakan), sektor sekunder (industri pengolahan), dan sektor tersier (perdagangan, jasa, pariwisata) dan sistem pusat pelayanan pendukung sentra unggulan ekonomi wilayah;

(b) menetapkan sistem jaringan prasarana transportasi terkait sentra unggulan ekonomi wilayah, pusat-pusat permukiman, dan pusat koleksi-distribusi; dan (c) mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya terkait kebutuhan pengembangan kawasan.2) Konsep pengembangan kawasanKonsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi tipologi kawasan sektor unggulan dijabarkan sebagai berikut:a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang kawasan, terdiri atas:

(1) rencana struktur ruang yang mengacu pada RTRWP serta memperhatikan RTRW terkait (RTRW kab/kota).

(2) penetapan sentra ekonomi unggulan wilayah dengan memperhatikan hirarki sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota untuk mendukung dan menguatkan fungsi dan kinerja kawasan. Sentra ekonomi unggulan wilayah yang dimaksud yaitu:

(a) sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan peternakan),

(b) sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri manufaktur), dan

(c) sentra produksi tersier (pariwisata atau agro wisata).

(d) Outlet distribusi.

Sistem perkotaan yang dimaksud meliputi:(a) Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

(b) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan) dan minapolitan (perikanan).

(3) Sistem jaringan transportasi kawasan direncanakan untuk mendukung transportasi barang dan orang (tenaga kerja) dari sentra produksi (primer, sekunder, dan tersier), pusat-pusat kegiatan Lingkungan (PKL), dan outlet distribusi meliputi jaringan transportasi darat, laut, dan udara yaitu;

(a) sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;

(b) sistem jaringan transportasi laut dengan memperhatikan tatanan kepelabuhanan;

(c) sistem jaringan transportasi udara dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan;

(4) sistem jaringan energi mencakup sistem pembangkit energi dan jaringan transmisi sesuai dengan kebutuhan kawasan;

(5) sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan terestrial sesuai dengan kebutuhan kawasan; dan

(6) sistem jaringan sumber daya air meliputi sistem jaringan air baku (penyediaan dan distribusi) dan sistem jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan kawasan.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang, terdiri atas:

(1) rencana pola ruang mengacu pada RTRWP, serta memperhatikan RTRW terkait (RTRW kab/kota). (2) rencana pola ruang kawasan bersifat arahan untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga kontinuitas produksi.c. Tipologi Kawasan Warisan Budaya/ SejarahMuatan yang diatur dalam tipologi kawasan warisan budaya/ sejarah mencakup hal-hal berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi Kawasan Strategis Provinsi tipologi kawasan warisan budaya/sejarah, meliputi:

a) Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/sejarah,b) Kondisi Lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di sekitar kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah yang berpotensi mendukung maupun mengganggu,

c) Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

d) Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:a) Tujuan: Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan Lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya/ sejarah daerah yang lestari pada jangka panjang.b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

(1) Kebijakan terkait kawasan dan atau obyek warisan budaya/sejarah yang harus dilindungi,

(2) Kebijakan terkait kawasan inti; pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan warisan budaya/ sejarah dan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan dan sarana penunjang sesuai standar pelayanan minimum serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;(3) Kebijakan terkait kawasan penyangga; batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana kawasan dan sistem pusat pelayanan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan di kawasan penyangga.c) Strategi

Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :(1) Perumusan strategi terkait perlindungan kawasan dan atau obyek warisan budaya/ sejarah dikoordinasikan dengan pengelola kawasan, meliputi:

(a) penetapan kawasan dan/atau obyek warisan budaya/ sejarah yang harus dilindungi;

(b) penetapan target dan wujud perlindungan.

(2) Perumusan strategi terkait kawasan inti, meliputi:

(a) penetapan jenis;

(b) penetapan intensitas;

(c) penetapan pengelolaan;

(d) eksplorasi (penjabaran) kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya/ sejarah;(e) penetapan jenis dan standar pelayanan minimum berbasis kearifan lokal dan nilai warisan budaya.

(3) Perumusan strategi perwujudan kawasan penyangga, meliputi:

(a) penetapan batas kawasan penyangga;

(b) penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;

(c) penetapan dukungan sistem jaringan prasarana minimum kawasan penyangga.

(d) Penetapan sistem jaringan prasarana utama yang tidak berpotensi menggangu keberlanjutan nilai-nilai warisan budaya/ sejarah,

(e) Penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak berpotensi mengganggu kelanjutan nilai-nilai warisan budaya/sejarah, dan memberikan dukungan pengembangan jasa wisata2) Konsep pengembangan kawasanKonsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi tipologi kawasan warisan budaya/sejarah dijabarkan dalam konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk keseluruhan wilayah sampai dengan kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000, serta rencana pola ruang untuk kawasan inti dengan skala 1:5.000.

a) Rencana struktur ruangKonsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:

(1) Penetapan lokasi kawasan inti (sesuai peraturan perundang-undangan) dan pusat-pusat kegiatan di Lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;(2) Dukungan aksesibilitas;

(a) jaringan jalan akses, dari simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun, pelabuhan) menuju pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan,

(b) jaringan jalan lokal menghubungkan pusat pelayanan terdekat dengan ruang publik pada lokasi obyek dan/atau kawasan (dilengkapi dengan fasilitas parkir sesuai jenis moda yang diatur), juga berfungsi sebagai jaringan jalan wisata untuk mendukung aksesibilitas panorama obyek warisan budaya/sejarah,

(c) pedestrian

(3) Dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan;

(a) sistem jaringan air bersih,(b) sistem drainase kawasan,(c) sistem jaringan energi,(d) sistem pembuangan limbah,(e) sistem persampahan,(f) sistem jaringan telekomunikasi.

(4) Dukungan sarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan terkait jasa wisata; (5) Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan kawasan inti didasarkan pada kebutuhan dan nilai adat istiadat serta nilai-nilai warisan budaya.b) Rencana pola ruang

Terkait kawasan penyangga memperhatikan RTRW terkait yang dapat direvisi sesuai visi pengembangan kawasan warisan budaya dan sejarah.

Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi ketetapan langsung RDTR pada wilayah terkait.

(1) Penetapan zonasi pada kawasan inti;

(a) zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau zona inti), didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;

(b) zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung pengembangan obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan jasa wisata)

(2) Penetapan zonasi pada kawasan penyangga;

(a) zona penyangga, jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek dan/atau kawasan berupa ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius tertentu untuk pemanfaatan non terbangun)

(b) zona publik dan jasa wisata, berada kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa wisata.

d. Tipologi Kawasan Teknologi Tinggi

Muatan yang diatur dalam tipologi kawasan teknologi tinggi mencakup hal-hal berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Provinsi kawasan teknologi tinggi, meliputi:

a) Nilai kepentingan dan standarisasi kondisi Lingkungan yang harus diciptakan untuk operasionalisasi teknologi tinggi secara maksimal dan sesuai waktu pemanfaatan yang telah ditetapkan,

b) Kondisi Lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di sekitar kawasan teknologi tinggi yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi dan sebaliknya berpotensi terganggu (kondisi keselamatan masyarakat) akibat operasionalisasi teknologi tinggi,

c) Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam kawasan teknologi tinggi (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

d) Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:1) Tujuan

Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan Lingkungan kawasan dan/atau obyek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai jangka waktu rencana operasional.

2) Kebijakan

Kebijakan di susun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

a) Kebijakan terkait instalasi teknologi tinggi yang harus dilindungi dan persyaratan teknis kawasan pendukung operasionalisasi teknologi tinggi,

b) Kebijakan terkait pengaturan kegiatan pada kawasan teknologi tinggi,

c) Kebijakan terkait pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan teknologi tinggi,

d) Kebijakan terkait kawasan penyangga; penetapan batas, zonasi, penetapan kegiatan, dan pengendalian sistem jaringan prasarana kawasan

3) Strategi

Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :a) Perumusan strategi terkait perlindungan instalasi teknologi tinggi disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pengelola/sektor terkait, meliputi:

(1) penetapan instalasi teknologi yang harus dilindungi,

(2) penetapan persyaratan teknis kawasan pendukung operasional instalasi teknologi tinggi

(3) penetapan target dan wujud perlindungan intalasi teknologi tinggi.

b) Perumusan strategi terkait pengaturan kegiatan pada kawasan teknologi tinggi disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pengelola/sektor terkait , meliputi:

(1) penetapan jenis kegiatan,

(2) penetapan intensitas kegiatan.

(3) penetapan pengelolaan kegiatan;

c) Perumusan strategi terkait pelayanan sistem prasarana kawasan teknologi tinggi disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pengelola/sektor terkait, meliputi :

(1) penetapan kebutuhan,

(2) penetapan jenis dan standar pelayanan minimum

d) Perumusan strategi terkait perwujudan kawasan penyangga, meliputi:

(1) penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan dampak kegiatan teknologi tinggi dan sebaliknya pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan teknologi tinggi.

(2) penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga,

(3) mengendalikan sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi menggangu operasionalisasi teknologi tinggi,

(4) mengendalikan sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi

2) Konsep pengembangan kawasanKonsep pengembangan Kawasan Strategis Provinsi tipologi kawasan teknologi tinggi dijabarkan dalam konsep struktur ruang dan rencana pola ruang pada kawasan penyangga untuk mendukung operasionalisasi teknologi tinggi.

a) Rencana struktur ruangDiwujudkan dalam konsep struktur ruang kawasan penyangga inti yang lebih ditekankan pada pelayanan infrastruktur pendukung operasionalisasi kawasan agar instalasi teknologi tinggi dapat beroperasi secara maksimal sampai batas waktu rencana operasional.

Konsepsi rencana struktur ruang dikoordinasikan dengan pengelola/sektor terkait, terdiri atas:

(1) penetapan lokasi dan fungsi intalasi teknologi tinggi;

(2) sistem jaringan prasarana utama yang menghubungkan kawasan teknologi tinggi dengan kawasan-kawasan pendukung kawasan teknologi tinggi.

(3) sistem jaringan prasarana pendukung terkait pelayanan kawasan, meliputi;

(a) Penyediaan sumber dan sistem jaringan distribusi air bersih ke kawasan

(b) Sistem jaringan drainase perlindungan kawasan dari banjir,

(c) Sistem jaringan energi(d) Sistem jaringan telekomunikasi

b) Rencana pola ruang

Diwujudkan dalam rencana pola ruang kawasan teknologi tinggi yang lebih ditekankan pada pengaturan zona pendukung kawasan agar instalasi teknologi tinggi dapat beroperasi secara maksimal sampai batas waktu rencana operasional.

Rencana pola ruang merupakan penetapan zonasi dan kegiatan pada wilayah sekitar kawasan teknologi tinggi; (zona penyangga)

(1) Zona penyangga, ditentukan berdasarkan kriteria perlindungan masing-masing karakter teknologi tinggi, (contoh: perlindungan cahaya, suara, getaran dll)

(2) Penetapan radius zona penyangga dengan pertimbangan;

(a) jarak aman keselamatan masyarakat terhadap keberadaan intalasi teknologi tinggi,

(b) dampak potensial kemungkinan bencana kebakaran sekitar kawasan yang berpotensi membahayakan kawasan inti,

(c) perlindungan tegakan sekitar kawasan inti untuk mengantisipasi bencana gerakan tanah,

(d) gangguan kegiatan manusia di sekitar kawasan inti terhadap operasionalisasi teknologi tinggi.

(3) Zona penyangga dapat berupa zona larangan kegiatan, zona hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian, zona dengan hunian terbatas.

e. Tipologi Kawasan Sumber Daya Alam (Darat/Laut)Muatan yang diatur dalam tipologi kawasan sumber daya alam (Darat/Laut) mencakup hal-hal berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Provinsi tipologi kawasan sumber daya alam (Darat/Laut), meliputi:

a) Nilai kepentingan sumber daya alam di wilayah provinsi,

b) Posisi geografis kawasan sumber daya alam terhadap sistem jaringan transportasi dan sistem pusat pelayanan,

c) Kebutuhan tenaga kerja dan penyediaan permukiman,

d) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan sumber daya alam,

e) Daya dukung fisik dasar terkait lokasi kawasan sumber daya alam, dan

f) Teknologi pemanfaatan sumber daya alam.Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:a) Tujuan:

Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka menjaga potensi sumber daya alam terkait pemanfaatan sumber daya alam yang aman untuk kepentingan strategis provinsi.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

(1) Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam,

(2) Kebijakan terkait pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan,

(3) Kebijakan terkait zonasi dan pengaturan kegiatan pada kawasan inti,

(4) Kebijakan terkait dukungan sistem jaringan prasarana kawasan sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan.

(5) Kebijakan terkait pengelolaan kawasan penyangga.

c) Strategi

Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan khususnya pada kawasan inti disesuaikan dan/atau dikoordinasikan dengan pengelola kawasan/sektor terkait. Acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut :(1) Perumusan strategi terkait pemanfaatan sumber daya alam disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pihak pengelola/sektor terkait, meliputi:

(a) penetapan batas eksploitasi,

(b) penetapan jenis bahan tambang yang dieksploitasi,

(c) perkiraan kapasitas sesuai jangka waktu eksploitasi (target sampai akhir tahun perencanaan).

(2) Perumusan strategi terkait pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dikoordinasikan dengan kebijakan dan strategi pihak pengelola/sektor terkait, meliputi:

(a) penetapan kawasan perlindungan,(b) penetapan teknologi eksploitasi,

(c) pengelolaan limbah,

(d) penetapan pengelolaan Lingkungan pada saat persiapaan, pelaksanaan dan pasca pertambangan,(e) perbaikan kondisi kualitas kesejahteraan sosial-budaya-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

(3) Perumusan strategi terkait zonasi dan pengaturan kegiatan kawasan sumber daya alam dikoordinasikan dengan pengelola kawasan/sektor terkait, meliputi :

(a) Penetapan zonasi (zona perlindungan,