pedoman ksp final jan 14

kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi (KSP), dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan acuan dalam penyusunan RTR KSP dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan adanya pedoman penyusunan RTR KSP, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU 26/2007.

1.2. Maksud dan Tujuan a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun RTR KSP oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.

b. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan RTR KSP yang sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 dan peraturan pelaksanaannya.

1.3. Ruang Lingkup Pedoman ini memuat ketentuan umum muatan RTR KSP, ketentuan teknis muatan RTR KSP, dan prosedur penyusunan RTR KSP.

1.4. Istilah dan Definisi a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat

RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat RTR KSP adalah rencana rinci dari RTRW Provinsi yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang,

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

h. Warisan Budaya/Adat Tertentu adalah kekayaan budaya (cultural capital) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa.

i. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

j. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

k. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

l. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

m. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

n. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur

o. Kawasan Teknologi Tinggi adalah kawasan yang menggunakan teknologi untuk kegiatan pengamatan, perekaman, pengolahan, serta pelaporan data dan informasi terkait dengan keadaan bumi dan angkasa, pengembangan fasilitas uji terbang roket, serta pengembangan teknologi dirgantara dan kebijakan kedirgantaraan nasional.

p. Kawasan Sumber Daya Alam adalah kawasan yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah).

q. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

w. Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.

x. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.

y. Jalan Kolektor Sekunder adalah kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

z. Arahan Perizinan adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

aa. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

bb. Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan sanksi dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

1.5. Acuan Normatif Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain: a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana; f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi

Khusus; j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; u. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Kawasan Ekonomi Khusus; v. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta

Rencana Tata Ruang; x. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-

pulau Kecil Terluar; dan y. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung.

1.6. Kedudukan Pedoman

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut

Gambar 1.1.

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

Kementerian Pekerjaan Umum 5

1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman a. Fungsi

Fungsi pedoman penyusunan RTR KSP yaitu sebagai: 1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan

aspek ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RTR KSP; dan 2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep

pendekatan, arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RTR KSP.

b. Manfaat Manfaat pedoman penyusunan RTR KSP yaitu untuk: 1) memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RTR

KSP; 2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan

keanekaragaman dari setiap KSP; dan 3) membantu percepatan penyusunan RTR KSP.

1.8. Pengguna Pedoman Pengguna pedoman ini adalah seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RTR KSP, khususnya instansi pemerintah daerah yang berwenang menyusun RTR KSP, dan masyarakat dalam rangka pemahaman pokok-pokok pengaturan RTR KSP.

Kedudukan dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

RTR KSP merupakan penjabaran RTRW Provinsi yang disusun sesuaitujuan penetapan masingstrategis yang menjadi kepentingan hal-hal spesifik di luar kewenangan Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kotapertimbangan utama kabupaten/kotadalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.2. Fungsi dan Manfaat RTR KSPa. Fungsi

Fungsi RTR KSP yaitu sebagai:1) alat koordinasi penyelenggaraa

diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;2) acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah

provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan K

3) dasar pengendalian pemanfaatapenentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dala(perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku.

6

Gambar 2.1. Kedudukan RTRKSP dalam Sistem Penataan Ruang

dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

erupakan penjabaran RTRW Provinsi yang disusun sesuaitujuan penetapan masing-masing KSP. Muatan RTR KSP ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan provinsi dan beris

al spesifik di luar kewenangan Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Kepentingan provinsi pada KSP merupakan dasarpertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RTRkabupaten/kota. RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Fungsi dan Manfaat RTR KSP

Fungsi RTR KSP yaitu sebagai: koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada KSP yang

diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Kdasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dala(perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku.

Kementerian Pekerjaan Umum

RTRKSP dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

erupakan penjabaran RTRW Provinsi yang disusun sesuai denganMuatan RTR KSP ditentukan oleh nilai

i dan berisi aturan terkait dengan al spesifik di luar kewenangan Pemerintah dan pemerintah

pada KSP merupakan dasardalam penyusunan dan penetapan RTR

RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral

n penataan ruang pada KSP yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan; acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSP;

n ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah (perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku.

Kementerian Pekerjaan Umum

dengan Muatan RTR KSP ditentukan oleh nilai

aturan terkait dengan al spesifik di luar kewenangan Pemerintah dan pemerintah

pada KSP merupakan dasar dalam penyusunan dan penetapan RTRW

RTR KSP juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral

n penataan ruang pada KSP yang

acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam

n ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSP setara dengan kedalaman RTRW

m hal peraturan daerah


Isu strategis provinsi merupakan hal-hal yang menjadi kepentingan provinsi pada suatu kawasan sehingga kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai KSP. Isu strategis provinsi dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis provinsi yaitu 1) pertumbuhan ekonomi, 2) sosial dan budaya, 3) pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi, dan 4) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Proses merumuskan isu strategis provinsi dapat dilakukan melalui pendekatan top down dan/atau bottom up.

Isu strategis provinsi dapat berasal dari cara pandang pemerintah provinsi terhadap potensi maupun permasalahan di daerah yang dianggap memiliki nilai strategis provinsi (pendekatan top down), dan/atau berdasarkan permasalahan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk diangkat menjadi isu strategis provinsi (pendekatan bottom up).

Isu strategis provinsi tersebut dapat berupa isu-isu yang termuat dalam berbagai dokumen kebijakan provinsi, antara lain meliputi:

a. Pertumbuhan Ekonomi: 1) masih adanya kesenjangan ekonomi di dalam wilayah provinsi yang

disebabkan oleh perbedaan potensi wilayah; 2) lemahnya interaksi ekonomi antar wilayah termasuk antardesa-kota,

yang ditandai dengan lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir;

3) masih adanya keterbatasan prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

4) lemahnya pengembangan nilai tambah produk unggulan di kawasan strategis berbasis ekonomi, rendahnya standardisasi kualitas produk nasional, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan;

5) masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pembagian pendapatan, serta terbatasnya akses ekonomi dan sosial masyarakat miskin;

6) kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja;

7) masih adanya alih fungsi lahan ekonomi potensial, sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga nilai strategis kawasan potensial; dan

8) masih diperlukan pengembangan industri unggulan untuk mengolah komoditas unggulan menjadi produk unggulan daerah.

b. Sosial dan Budaya 1) keberadaan objek sejarah yang perlu pelindungan dan pengamanan

pada kawasan warisan budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya daerah;

8 Kementerian Pekerjaan Umum

pengamatan, pengolahan, pelaporan data dan informasi dalam rangka menjamin fungsi kawasan;

2) belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung yang mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA yang ada, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

3) tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan

4) belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam penetapan prasarana dan sarana pendukung, penetapan pusat-pusat pelayanan dan ketentuan zonasi, serta upaya revitalisasi kawasan dalam kegiatan pemanfaatan SDA dan pasca pemanfaatan SDA.

d. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1) adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat adat/tradisional yang memanfaatkan SDA baik di daratan maupun di pesisir pantai dan laut, yang memberikan tekanan pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi;

2) meningkatnya kegiatan ekstraktif SDA khususnya kehutanan dan pola hidup masyarakat yang mengancam ketersediaan pangan, air, dan energi, pengembangan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelestarian fungsi kawasan hutan;

3) menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air;

4) tingginya potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api di Indonesia akibat letak kawasan yang berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire);

5) kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana, serta bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih belum optimalnya upaya mitigasi bencana; dan

6) adanya kerusakan ekosistem baik di darat maupun di laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang membutuhkan perlindungan untuk menjamin keberlanjutan keberagaman flora dan fauna.

2.4. Tipologi KSP RTR KSP disusun berdasarkan tipologi KSP. Tipologi KSP dimaksudkan untuk menentukan muatan RTR KSP yang harus dimuat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.

Tipologi KSP ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis menurut PP 26/2008 dan PP

No. 15/ 2010; b. isu strategis provinsi; dan c. kawasan strategis yang sudah ditetapkan dalam RTRW Provinsi. Dengan pertimbangan di atas, terdapat 12 (dua belas) tipologi KSP sebagai berikut: kawasan Perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan koridor ekonomi, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan cagar budaya, kawasan permukiman/komunitas adat, kawasan teknologi tinggi, kawasan sumber

Draft Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

10

Tabel 2.1. Penetapan Tipologi KSP Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis ProvinsiSUDUT

KEPENTINGAN KRITERIA ISU STRATEGIS PROVINSI TIPOLOGI

Pertumbuhan Ekonomi

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;

c. memiliki potensi ekspor; d. didukung jaringan prasarana dan

fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;

h. dapat merupakan kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

a. masih adanya kesenjangan ekonomi di dalam wilayah provinsi yang disebabkan oleh perbedaan potensi wilayah;

b. lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah termasuk antardesa-kota, yang ditandai dengan lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir;

c. masih adanya keterbatasan prasarana dan sarana pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

d. lemahnya pengembangan nilai tambah produk unggulan di kawasan strategis berbasis ekonomi, rendahnya standardisasi kualitas produk nasional, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan;

e. masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pembagian pendapatan, serta terbatasnya akses ekonomi dan sosial masyarakat miskin;

f. kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja;

g. masih adanya alih fungsi lahan ekonomi potensial, sehingga diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga nilai strategis kawasan potensial; dan

h. masih diperlukan pengembangan industri unggulan untuk mengolah komoditas unggulan menjadi produk unggulan daerah.

1. Tipologi Kawasan PerkotaanKriteria : a, b, c, d, e Isu : a,b,c, d, e,f, g,h

2. Tipologi Kawasan PerdesaanKriteria : b,c, f, h. Isu : a, b, c, d, e, f, g,h

3. Tipologi Kawasan Koridor Ekonomi Kriteria : a, b, c, d, e, g, h.Isu : b,c, f, g

4. Tipologi Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Kriteria : a, c, d, e, h Isu :a,b, c, f,g,h

Sosial dan Budaya

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;

e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.;

a. keberadaan objek sejarah yang perlu pelindungan dan pengamanan pada kawasan warisan budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya daerah;

b. keberadaan sebaran objek budaya sebagai cagar budaya terutama yang memiliki nilai sejarah tinggi yang perlu ditetapkan menjadi objek vital daerah di bidang sosial dan budaya; dan

c. keberadaan suku asli yang memiliki nilai adat istiadat dan tradisi yang kuat serta penting untuk budaya bangsa yang memerlukan pelindungan dan pelestarian.

5. Tipologi Kawasan Cagar budaya Kriteria : a,b, c, d,e Isu : a, b

6. Tipologi Kawasan Permukiman Komunitas Adat Kriteria : a,b, c, d, e, fIsu : c.



SUDUT KEPENTINGAN

KRITERIA ISU STRATEGIS PROVINSI TIPOLOGI

Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

a. diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;

b. memiliki sumber daya alam strategis;

c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;

d. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;

e. memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

a. belum tersedianya alokasi ruang untuk kegiatan terkait dengan penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi tinggi serta pengamatan, pengolahan, pelaporan data dan informasi dalam rangka menjamin fungsi kawasan;

b. belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung yang mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA yang ada, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;

c. tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan

d. belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam penetapan prasarana dan sarana pendukung, penetapan pusat-pusat pelayanan dan ketentuan zonasi, serta upaya revitalisasi kawasan dalam kegiatan pemanfaatan SDA dan pasca pemanfaatan SDA.

7. Tipologi Kawasan Teknologi Tinggi Kriteria : a,c,d,e Isu : a,b

8. Tipologi Kawasan Sumber Daya Alam Kriteria : a, b, Isu : b, c,d

Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas Lingkungan hidup;

f. merupakan kawasan rawan bencana alam;

g. merupakan kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

a. adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat adat/tradisional yang memanfaatkan SDA baik di daratan maupun di pesisir pantai dan laut, yang memberikan tekanan pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi;

b. meningkatnya kegiatan ekstraktif SDA khususnya kehutanan dan pola hidup masyarakat yang mengancam ketersediaan pangan, air, dan energi, pengembangan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelestarian fungsi kawasan hutan;

c. menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air;

d. tingginya potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api di Indonesia akibat letak kawasan yang berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire);

e. kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana, serta bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih belum optimalnya upaya mitigasi bencana; dan

f. adanya kerusakan ekosistem baik di darat maupun di laut

9. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan HidupKriteria :a, b, c, d, e, gIsu : a, b, c, e,f

10. Tipologi Kawasan Rawan Bencana Kriteria : f, g Isu : d,e

11. Tipologi Kawasam Kritis Lingkungan Kriteria : a,b,c,d,e,f,gIsu : a,b,c, f

12. Tipologi Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau kecil Kriteria :a, b, c, d, e, f, gIsu : a, b, c, d, e, f


12

SUDUT KEPENTINGAN

KRITERIA ISU STRATEGIS PROVINSI TIPOLOGI

yang memiliki keanekaragaman hayati yang membutuhkan perlindungan untuk menjamin keberlanjutan keberagaman flora dan fauna.

Tabel 2.2 Dasar-Dasar Penetapan KSP Berdasarkan Tipologi

TIPOLOGI DASAR-DASAR PENETAPAN KSP 1. Kawasan Perkotaan a. dapat berbentuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota.

b. dominasi fungsi kegiatan ekonomi berupa kegiatan jasa, perdagangan, dan industri dengan jangkauan pelayanan satu wilayah provinsi dan/atau antarprovinsi.

c. ketersediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan. 2. Kawasan Perdesaan a. dapat berbentuk kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten

pada satu wilayah provinsi. b. potensi kawasan produksi pertanian; c. sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian; d. aglomerasi penduduk yang bermata pencaharian petani, nelayan, penambang rakyat, atau pengrajin kecil;e. kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap; f. tempat permukiman perdesaan termasuk kawasan transmigrasi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;g. kerapatan sistem permukiman dan penduduk yang rendah; h. bentang alam berciri pola ruang pertanian dan lingkunganalami.

3. Kawasan Koridor Ekonomi a. potensi ekonomi yang beragam dan inklusif. b. memiliki basis ekonomi yang integral dan kompetitif. c. dapat terdiri atas beberapa pusat-pusat pertumbuhan. d. didukung kebijakan pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga keuntungan kompetitif. e. memiliki sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh a. potensi ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeribaku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan;

b. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk uggulakawasan;

c. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi.

5. Kawasan Cagar budaya a. wilayah dimana terdapat benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,

b. mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,



TIPOLOGI DASAR-DASAR PENETAPAN KSP c. memiliki nilai penting bagi ilmu sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; d. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; e. merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan budaya/sejarah di

wilayah provinsi. 6. Kawasan Permukiman/

Komunitas Adat Tertentu a. wilayah dimana terdapat permukiman/komunitas adat tertentu dimana terdapat kelompok permukiman tradisionil yang berumur

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, b. mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, c. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; d. merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan sejarah di wilayah

provinsi. 7. Kawasan Teknologi Tinggi a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; c. memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; d. potensi pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen; e. memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

8. Kawasan Sumber Daya Alam a. potensi minyak dan gas bumi termasuk minyak dan gas bumi lepas pantai; b. potensi sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara

genetik semuanya tidakdapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi; c. potensi pertambangan mineral dan batubara.

9. Kawasan Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup

a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi;b. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama de

(seratus tujuh puluh lima) atau lebih; c. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); d. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut;e. ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa; f. kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan; atau g. merupakan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan.

10. Kawasan rawan bencana a. kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana; b. kawasan rawan bencana terdiri dari :

1) longsor, wilayah yang memiliki kerentanan gerakan tanah tinggi 2) zona patahan aktif, wilayah berada 250 m dari zona patahan aktif 3) tsunami, wilayah dengan elevasi rendah yang pernah atau berpotensi tsunami 4) letusan gunung berapi, wilayah sekitar kawah/kaldera, wilayah yang terkena aliran uap panas, lahar, guguran batu pijar dan ga

beracun 5) rawan gempa bumi, wilayah yang pernah atau berpotensi mengalami gempa bumi dengan skala 7 12 MMI6) rawan bencana banjir,, wilayah dataran banjir, wilayah cekungan dan sempadan sungai 7) bencana lainnya.

11. Kawasan Kritis Lingkungan a. indikasi terganggunya konservasi/pelestarian keanekaragaman hayati (flora dan fauna); b. indikasi terganggunya kesuburan tanah; c. indikasi terganggunya fungsi hidrologi/geohidrologis dan hidroorologis;


14

TIPOLOGI DASAR-DASAR PENETAPAN KSP d. pemanfaatan ruang di bentang alam (topografi) yang sudah beresiko tinggi bencana banjir dan longsor.

12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas yang perlu dilindungi;b. kawasan pesisir yang dilindungi yaitu :

1) daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau2) daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap be

kondisi fisik pantai. c. Pulau-pulau kecil merupakan suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 Km2d. kawasan perlindungan pesisir dan pulau kecil, terdiri dari ;

1) kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; 2) suaka margasatwa laut; 3) cagar alam laut; 4) kawasan pantai berhutan bakau; 5) taman nasional laut; 6) taman wisata alam laut;


berbasis objek strategis.

KSP berbasis kawasan merupakan KSP yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan entitas kawasan fungsional, dapat meliputi satu atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota. Contoh KSP berbasis kawasan antara lain Kawasan Perkotaan Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) di Provinsi Jawa Tengah, Kawasan Koridor Ekonomi Banda Aceh-Meulaboh-Subulussalam, dan Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan).

KSP berbasis objek strategis merupakan KSP yang dicirikan oleh keberadaan objek strategis berkaitan dengan fungsi strategis objek yang ditetapkan sebagai KSP. Contoh KSP berbasis objek strategis antara lain Majapahit Park di Kabupaten Mojokerto, Observatorium Bosscha di Bandung, Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.2 Ilustrasi Bentuk KSP Berbasis Kawasan dan Obyek Strategis

KSP dapat berimpit dengan kawasan lain seperti KSN, KSK dan/atau kawasan perkotaan yang diatur dengan RDTR. Beberapa contoh ilustrasi kedudukan KSP dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 2.3. Ilustrasi Lokasi KSP

b. Delineasi Penentuan delineasi KSP dilakukan sesuai dengan tipologi KSP dilakukan dengan mempertimbangkan: 1) kondisi daya dukung dan daya tampung fisik dasar; 2) Kondisi penggunaan lahan; 3) potensi perekonomian; 4) interaksi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat; 5) potensi sumber daya alam; 6) potensi rawan bencana; 7) keberadaan infrastruktur; 8) pertimbangan batas fisik dan/atau administrasi; dan 9) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c. Fokus penanganan Penentuan fokus penanganan KSP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan fungsi kawasan berdasarkan nilai dan isu strategis kawasan sesuai dengan tipologi KSP.

d. Skala peta Penentuan skala peta KSP disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan RTR KSP dan penggunaan RTR KSP, serta kebutuhan muatan materi yang akan diatur di dalam RTR KSP tersebut.

e. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSP dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan KSP.


dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRWP) beserta indikasi sumber pembiayaan.

h. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP Arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR KSP.

i. Pengelolaan Penentuan pengelolaan KSP dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan tipologi KSP.

Gambar 2.4. Penentuan Muatan RTR KSP

PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RTR KSP

PENETAPAN TIPOLOGI Sudut Kepentingan (PP No 15/2010 pasal 46)

Kriteria (PP 15/2010;

Isu Strategis Provinsi

Tipologi KSP

Identifikasi Bentuk

Delineasi

Penetapan Fokus Penanganan

Penentuan Skala Peta

PERUMUSAN MUATAN RTR KSP

Arahan Pemanfaatan Ruang

Konsep Pengembangan

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengelolaan

KSP di dalam RTRWP


18

Tabel 2.4. Ketentuan Umum Muatan Pedoman RTR KSP berdasarkan Tipologi

Tipologi Bentuk KSP Deliniasi

Fokus penanganan

Skala Peta

Muatan Rencana Tata Ruang

Tujuan, Kebijakan dan

Strategi

Konsep Pengembangan Kawasan Arahan

Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Pengelolaan KawasanRencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

1 kawasan perkotaan

ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan

ditentukan dengan memperhatikan sistem perkotaan dan keseimbangan ekologis

difokuskan dalam rangka mewujudkan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, melalui dukungan sistem jaringan prasarana yang handal

digunakan skala.

difokuskan pada

- pengembangan kependudukan,

- pengembangan perekonomian,

- pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

difokuskan pada hubungan fungsional kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya

difokuskan pada:

- pengaturan kawasan lindung, dan

- pengaturan kawasan budi daya, khususnya penjabaran fungsi permukiman dan fungsi ekonomi

difokuskan pada perwujudan hubungan fungsional kawasan inti dan kawasan perkotaan sesuai dengan struktur dan pola ruang.

difokuskan pada:

- arahan peraturan zonasi, dan

- arahan perizinan, insentif disinsentif, dan sanksi.

dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani pengelolaan kawasan

2 kawasan perdesaan

ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasi

ditentukan dengan memperh

difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan yang terpadu dalam rangka mendorong

digunakan skala

difokuskan pada

- pengembangan sektor unggulan wilayah,

- pengembangan

difokuskan pada - pusat

kegiatan ekonomi unggulan,

- sistem pusat

Difokuskan pada pengembangan sentra ekonomi unggulan

Difokuskan pada perwujudan fungsi pengembangan sektor

Difokuskan pada


- arahan

dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani kawasan perdesaandan bidterkait lainnya.




Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

s kawasan

atikan sebaran kegiatan ekonomi dan keseimbangan ekologis

pengembangan sektor unggulan selektif berbasis masyarakat (memiliki kekuatan pasar baik lokal,dan regional) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, serta dukungan sistem jaringan prasarana yang handal

sistem prasarana, dan ketenaga kerjaan serta perlindungan kawasan.

pelayanan, dan

- sistem jaringan prasarana

wilayah, meliputi: sentra produksi, sentra pengolahan, sentra koleksi dan distribusi

unggulan yang terpadu

perizinan, dan arahan insentif disinsentif

3 kawasan koridor ekonomi

ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasa

ditentukan dengan memperhatikan

difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan koridor ekonomi dan sinergi hubungan

digunakan skala

difokuskan pada

- penetapan kegiatan ekonomi,

- sistem prasarana, dan

- perlindungan kawasan

difokuskan pada hubungan fungsional kawasan inti dan dan kawasan penyangganya.

difokuskan pada

- penentuan zona pada kawasan inti dan

- penentuan zona

difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan pengembangan ekonomi wilayah

Difokuskan pada :

- arahan peraturan zonasi, dan arahan perizinan, dan

dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani bidang ekonomi.


20


Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

n kawasan inti dan kawasn penyangga

fungsional dengan kawasan sekitarnya

pada kawasan penyangga

arahan insentif disinsentif

4 kawasan ekonomi cepat tumbuh

ditentukan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan/ objek strategis

ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasn penyangga

difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh

digunakan skala.

Difokuskan pada:

- Peningkatan fungsi kawasan,

- Dukungan ketenagakerjaan,

- sistem prasarana, dan

- perlindungan kawasan

difokuskan pada - pusat

kegiatan ekonomi,

- sistem pusat pelayanan, dan


difokuskan pada:


- penentuan zona pada kawasan penyangga

difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan ekonomi sesuai dukungan infrastruktur.

Difokuskan pada :


- arahan perizinan, dan arahan insentif disinsentif

dilakukan oleh dinas/ lembaga daerah yang menangani bidang ekonomi.

5 kawasan warisan budaya

ditentu-kan sebagai KSP dengan

ditentukan dengan

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan

diguna-kan skala

difokuskan pada:

- pelindungan terhadap kawasan/objek

difokuskan pada:

- sistem pusat pelayanan (untuk yang

difokuskan pada:

- penentuan zona pada

difokuskan pada perwujudan kelestaria

difokuskan pada:

- arahan peraturan zonasi,

dilakukan oleh:(lembaga daerah yang menanganidandaerah)




Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

bentuk berbasis kawasan/objek strategis

memperhati-kan kawasan inti dan kawasan penyangga

dan/atau objek budaya yang lestari pada jangka panjang

warisan budaya,

- pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya, dan

- pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan inti

berbasis kawasan), dan

- sistem jaringan prasarana (untuk yang berbasis kawasan dan berbasis objek strategis)

kawasan inti, dan


n kawasan dan/atau objek budaya

- arahan perizinan,

- arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan

- arahan pengenaan sanksi

6 kawasan permukiman komunitas adat

ditentukan sebagai KSP berbasis kawasan

ditentukan dengan memperhati-kan kawasan inti dan

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan sosial dan budaya yang lestari pada jangka panjang

diguna-kan skala

difokuskan pada:

- pelindungan terhadap kawasan warisan budaya,

- pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai

difokuskan pada:

- sistem pusat pelayanan (untuk yang berbasis kawasan), dan


difokuskan pada:

- penentuan zona pada kawasan inti, dan


difokuskan pada perwujudan kelestarian kawasan

difokuskan pada:


- arahan perizinan,

- arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan

dilakukan oleh: daerah (lembaga daerah yang menangani dan daerah)


22


Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

kawasan penyangga.

warisan budaya, dan

- pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan inti

arahan pengenaan sanksi

7 kawasan teknologi tinggi

ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis objek strategis

ditentukan dengan memperhati-kan kawasan inti dan kawasan penyangga

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka waktu rencana operasional

diguna-kan skala

difokuskan pada: - pelindungan

dan persyaratan teknis kawasan teknologi tinggi,

- pengaturan kegiatan dan dukungan prasarana kawasan, dan

- pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan penyangga

difokuskan pada: - penyediaan

sistem jaringan prasarana untuk operasionali-sasi kawasan,

- pengendalian sistem jaringan prasarana pada kawasan penyangga dan

- pengendalian sistem pusat pelayanan pada

difokuskan pada penentuan zona di kawasan penyangga untuk menjamin operasionalisasi instalasi teknologi tinggi

difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi secara maksimal

difokuskan pada:


- arahan perizinan

dilakukan oleh:daerah (lembaga yang menangani teknologi




Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

kawasan penyangga

8 kawasan

sumber daya alam

Ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan

ditentukan dengan memperhati-kan kawasan inti dan kawasan penyangga

difokuskan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dengan melindungi /memanfaatkan SDA secara aman

diguna-kan skala

difokuskan pada:

- pemanfaatan SDA,

- pengelolaan lingkungan,

- pengaturan sistem jaringan prasarana, dan

- pengelolaan kawasan penyangga

difokuskan pada

- sistem jaringan prasarana, dan

- sistem pusat pelayanan (saat pemanfaatan dan pasca pemanfaatan SDA)

difokuskan pada:

- pengaturan keseimban-an ekosistem kawasan dan pemanfaat-an SDA pada kawasan inti, dan


difokuskan pada perwujudan fungsi keseimbangan kawasan ekosistem terkait pemanfaat-an SDA

difokuskan pada:


- arahan pemberian insentif dan disinsentif

dilakukan oleh:daerah (lembaga yang menangani pertambangan, perkebunan, pertanian,kehutanan

9 kawasan perlindungan dan pelestari-an lingkung-an Hidup

ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasa

ditentukan dengan memperhatikan

difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan

diguna-kan skala.

difokuskan pada

- pengelolaan lingkungan

- pengaturan kegiatan,

- pengaturan sistem jaringan prasarana, dan

difokuskan pada

- pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan

- pengendalian

difokuskan pada:


- penentuan zona

difokuskan pada perwujudan fungsi lingkungan kawasan yang lestari

difokuskan pada:


arahan pemberian insentif

dilakukan oleh:daerah (lembaga yang menangani pertambangan, perkebunan, pertanian, kehutanan


24


Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

n kawasan inti berupa kawasan yang dilindungi/dilestarikan dan kawasan penyangga

hidup yang lestari

- pengelolaan kawasan penyangga

sistem pusat pelayanan.

pada kawasan penyangga

dan disinsentif, dan sanksi

10

Kawasan rawan bencana

ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan

ditentukan dengan memperhati-kan kawasan rawan

difokuskan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

diguna-kan skala

difokuskan pada: - penetapan

kegiatan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana,

- pengaturan sistem evakuasi, dan

- pengendalian pemanfaatan

difokuskan pada sistem evakuasi bencana

difokuskan pada:

- penentuan zona pada kawasan rawan bencana, dan

- penentuan zona pada jalur evakuasi

difokuskan pada perwujudan sistem evakuasi

difokuskan pada:



dilakukan daerah (lembaga daerah yang menangani bencana)




Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

bencana dan jalur evakuasi

ruang pada kawasan rawan bencana

11

Kawasan Kritis Lingkungan

Ditentu-kan sebagai KSP dengan bentuk berbasis kawasan

ditentukan dengan memperhati-kan WS/DAS dan kawasan ekosistem beserta penyangga-nya

difokuskan dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian antara kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik

diguna-kan skala

difokuskan pada:

- pengelolaan lingkungan,

- pengendalian sistem pusat pelayanan,

- pengendalian sistem jaringan prasarana,

- pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya

difokuskan pada:

- pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan

- pengendalian pembangunan sistem pusat pelayanan

difokuskan pada pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik

difokuskan pada perwujudan fungsi keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik

difokuskan pada:



dilakukan oleh:daerah (lembaga daerah yang menangaSDA/hutan lindung/

taman nasional/kaw

12

Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecil

ditentukan sebagai KSP dengan

ditentukan dengan

difokuskan dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan

diguna-kan skala

difokuskan pada: - pengelolaan

lingkungan, - pengendalian

difokuskan pada: - pengendali-

an pembangun

difokuskan pada:

- penentuan zona

difokuskan pada perwujudan fungsi keserasia

difokuskan pada:


dilakukan oleh:daerah (lembaga daerah yang menangani kelautan


26


Fokus penanganan

Skala Peta



Strategi


Pemanfaa-tan Ruang

Ketentuan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Rencana Pola Ruang

bentuk berbasis kawasan

memperhati-kan ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian antara kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik

sistem pusat pelayanan,

- pengendalian sistem jaringan prasarana,

- pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya

an sistem jaringan prasarana dan

- pengendalian pembangunan sistem pusat pelayanan

pada kawasan inti dan


n kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik

dan - arahan

pemberian insentif dan disinsentif, dan sanksi


Delineasi KSP mencakup kawasan yang mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga atau yang tidak mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis sektoral.

Pertimbangan dalam penentuan delineasi untuk masing-masing tipologi diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel.3.1. Penentuan Delineasi KSP

TIPOLOGI ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN DELINIASI

KSP 1. Kawasan

Perkotaan a. Keterkaitan fungsional sosial-ekonomi dan budaya antara kawasan

perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya; b. Perkembangan area terbangun; c. Ketersediaan sarana dan prasarana; d. Pergerakan masyarakat antar kawasan perkotaan; e. Jarak dan waktu tempuh berdasarkan pergerakan komuter f. Faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air; g. Proyeksi kebutuahan ruang pengembangan kota; h. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan Perdesaan

a. Sebaran sentra produksi, sentra pengolahan, fasilitas koleksi dan distribusi, dan sistem pusat pelayanan;

b. Aksesibilitas sentra produksi, sentra pengolahan, fasilitas koleksi dan distribusi, dan sistem pusat pelayanan;

c. Kesesuaian lahan untuk kegiatan pertanian d. Ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Kawasan Koridor Ekonomi

Keterkaitan kegiatan di kawasan Inti dan kawasan penyangga: a. Kawasan inti yaitu kawasan dengan batas tertentu yang merupakan

pusat kegiatan ekonomi b. Kawasan penyangga pada kawasan koridor ekonomi adalah kawasan

dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti

4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

a. Potensi kawasan yang terdiri dari: - sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus

sebagai penggerak perekonomian; - sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan

pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan

- sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.

b. Ketentuan teknis terkait pengembangan infrastruktur. 5. Kawasan

Cagar Budaya

a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga dalam rangka pelindungan dan pelestarian objek atau kawasan warisan budaya: - kawasan inti pada kawasan budaya tertentu yaitu kawasan dengan

batas tertentu sebagai objek atau kawasan warisan budaya tertentu - kawasan penyangga pada kawasan budaya tertentu yaitu kawasan

dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti

b. ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Kawasan

Permukiman/ Komunitas Adat Tertentu

a. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan/atau kawasan penyangga dalam rangka pengelolaan perlindungan dan pelestarian obyek/kawasan warisan budaya: - Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu sebagai

kawasan permukiman/komunitas adat tertentu; - kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu dari

batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti; b. Wilayah hukum adat


mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti

b. ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Kawasan

Sumber Daya Alam

1. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga; a) kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu atau

kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan sebagai WUP, LP2B, atau kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan pemanfaatan sumber daya alam;

b) Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti dan/atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti.

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Kawasan

Perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup

1. Keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga: a) Kawasan inti merupakan kawasan dengan batas tertentu sebagai

kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. b) Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu

dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti.

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kawasan

rawan bencana

1. Keterkaitan kegiatan di kawasan rawan bencana/KRB dan hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada berdasarkan karakteristik bencana: - pertimbangan dampak bencana dengan memperhatikan sejarah

bencana di masa lalu (histori) dan hasil kajian mengenai prediksi kemungkinan bencana;

- Hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada didasarkan pada sejarah penanganan evakuasi dan hasil kajian penanganan evakuasi yang mewadahi sistem evakuasi.

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Kawasan

Kritis Lingkungan

1. Kawasan inti ditentukan berdasarkan batas wilayah sungai (WS) atau daerah aliran sungai (DAS) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kawasan penyangga merupakan kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti

3. Ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Kawasan

Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Kawasan inti ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh sepertiga mil laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2. Kawasan penyangga ke arah daratan mencakup wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan inti dan memiliki pengaruh secara langsung terhadap kawasan inti; serta ke arah perairan laut sejauh laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

3. Pertimbangan batas fisik dan/atau administrasi 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2. Fokus Penanganan KSP Fokus penanganan merupakan muatan pokok yang menjadi tujuan utama penanganan yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RTR masing-masing tipologi KSP.

Penetapan fokus penanganan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani untuk masing-masing tipologi KSP.

Berikut ini adalah fokus penanganan minimal untuk masing-masing tipologi KSP


d. Pengaturan pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan budi daya dan kegiatan lindung untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat;

e. Pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan; 2. Kawasan

Perdesaan a. Pengaturan komoditas unggulan, meliputi; komoditas unggulan

sektor primer (kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sektor sekunder (industri pertanian) dan sektor tersier (pariwisata);

b. Pengaturan pengembangan usaha (bussiness development) yang berisi antara lain bussiness plan dan pengembangan kasus pada minimal 1 (satu) komoditas unggulan dan beberapa komoditas turunannya;

c. Pengaturan sistem pusat pelayanan yang mengakomodir proses produksi pengolahan pendukung komoditas unggulan dengan memperhatikan struktur ruang dalam RTRW Provinsi;

d. Pengaturan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia terkait pengembangan kawasan perdesaan;

e. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama (transportasi) terkait komoditas unggulan dan sistem pusat pelayanan termasuk pusat koleksi-distribusi (bandara, pelabuhan laut dan dermaga sungai);

f. Pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi, air bersih dan sistem jaringan telekomunikasi;

g. Pengaturan arahan zonasi pada koridor sistem prasarana utama kawasan, perizinan dan pola insentif disinsentif pada kawasan prioritas;

h. Pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan. 3. Kawasan

koridor ekonomi

a. Pengaturan kawasan ekonomi yang beragam dan inklusif. b. Pengaturan pengembangan potensi masing-masing kawasan; c. Pengaturan sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk

menjaga keuntungan kompetitif; d. Pembangunan dan atau peningkatan keterkaitan fungsional antar

pusat kegiatan ekonomi dalam koridor 4. Kawasan

Ekonomi Cepat Tumbuh

a. Penanganan potensi kawasan yang terdiri dari: sumberdaya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus

sebagai penggerak perekonomian; sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan

pengelolaan pengembangan kawasan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan

sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.

b. Pengaturan kawasan sesuai dengan kriteria teknis pengembangan infrastruktur. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi; serta sarana penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (coldstorage), peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk uggulan di kawasan.

c. Pengaturan kegiatan ekonomi di kawasan d. Pengaturan alokasi ruang pengaman/pencegah externalitas negatif

kawasan industri e. Pengaturan sistem jaringan prasarana utama terkait fungsi

pelayanan infrastruktur dalam sistem pusat pelayanan termasuk pusat koleksi-distribusi (bandara, pelabuhan laut dan dermaga sungai);

f. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;

g. kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan kawasan, yang didukung dengan sistem dan


perlindungan kawasan inti. Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga

6. Kawasan Permukiman/ Komunitas Adat Tertentu

a. Pengaturan kawasan inti meliputi : Pengaturan zona dan kegiatan yang difokuskan pada

perlindungan/ pelestarian warisan budaya/adat tertentu; Pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung

berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu. b. Pengaturan kawasan penyangga meliputi;

Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti;

Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga; Pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan

penyangga, termasuk antisipasi bencana banjir dan kebakaran. 7. Kawasan

Teknologi Tinggi

a. Pengaturan kawasan inti meliputi: pengaturan zonasi dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai

peraturan perundang-undangan. b. Pengaturan kawasan penyangga meliputi;

Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti dan perlindungan keselamatan penduduk di sekitar kawasan inti;

Pengaturan zona dan kegiatan di kawasan penyangga; Pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan

penyangga. Pengaturan perlindungan kawasan inti dari ancaman bencana,

yang antara lain dapat berupa perlindungan dari potensi gangguan sosial, cahaya, suara, getaran, kebakaran, banjir dan bencana akibat posisi geografis.

8. Kawasan Sumber Daya Alam Darat

a. Pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan untuk kepentingan strategis provinsi;

b. Pengaturanpengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terkait dampak pemanfaatan sumber daya alam;

c. Pengaturan zona dan kegiatan terkait kawasan-kawasan pasca pemanfaatan sumber daya alam,

d. Pengaturan kawasan inti, meliputi; Pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan (zona eksploitasi, zona pembuangan limbah, dan zona penunjang),

Pengaturan sistem jaringan jalan poros/jalan utama kawasan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung struktur pengembangan wilayah pasca pemanfaatan sumber daya alam.

e. Pengaturan kawasan penyangga; Pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk

perlindungan kawasan inti; Pengaturan zona dan kegiatan; Pengaturan prasaranapendukung pengembangan kawasan

penyangga untuk mengantisipasi kemungkinan kesenjangan dengan kawasan inti.

Pengaturan keberlanjutan fungsi pusat pelayanan pasca pemanfaatan sumber daya alam.


pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan inti.

10. Kawasan rawan bencana

a. pengaturan sistem evakuasi b. pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya sesuai dengan

karakteristik daya dukung pada kawasan rawan bencana c. pengaturan kegiatan pada kawasan rawan bencana (termasuk

hunian sementara) terkait dengan pengelolaan kegiatan pada kawasan rawan bencana

d. pengaturan sistem prasarana pendukung di lokasi evakuasi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan

11. Kawasan Kritis Lingkungan

a. Pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik;

b. Pengaturan fungsi budidaya terkait daya rusak air khususnya sistem pusat pelayanan, fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau Kecil

a. Pengaturan kawasan inti meliputi: pengaturan zona dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai

peraturan perundang-undangan. b. Pengaturan kawasan penyangga;

pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti.

Pengaturan zona dan kegiatan, Pengendalian sistem pelayanan dan sistem prasarana,

c. Pengaturansistem jaringan prasarana utama dan keberadaan pusat-pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu kawasan inti

3.3. Skala Peta

Penetapan skala peta KSP dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang KSP, serta mempertimbangkan luasan geografis dan nilai strategis KSP.

Skala peta KSP untuk masing-masing tipologi KSP yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3. Skala Peta RTR KSP berdasarkan tipologi

TIPOLOGI KSP SKALA PETA

1. Kawasan Perkotaan

minimal 1:25.000

2. Kawasan Perdesaan

a. Kawasan inti : 1: 5.000 b. Kawasan penyangga : 1: 50.000 1:25.000

3. Kawasan Koridor Ekonomi

minimal 1: 25.000

4. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh

a. Kawasan inti minimal: 1 : 5.000 b. Kawasan penyangga : 1: 50.000 1:25.000

5. Kawasan Cagar budaya

a. Kawasan inti: minimal1:5.000 b. Kawasan penyangga: 1: 10.000 - 1:5.000

6. Kawasan Permukiman/ Komunitas Adat

a. Kawasan inti: minimal 1:5.000 b. Kawasan penyangga: 1:10.000 - 1:5.000

7. Kawasan Teknologi Tinggi

a. Kawasan inti: minimal - 1:5.000 b. Kawasan penyangga: 1:10.000 - :5.000


11. Kawasan Kritis Lingkungan

a. Kawasan inti minimal 1:5.000 b. Kawasan penyangga : 1: 50.000 1:25.000

12. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Kawasan inti minimal 1:25.000 b. Kawasan penyangga minimal 1:25.000

3.4. Muatan RTR KSP

3.4.1.Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang serta Konsep Pengembangan a. Tipologi Kawasan Perkotaan

Muatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi kawasan perkotaan yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan: a) posisi strategis dalam konteks lokasi geografis dan

perekonomian terhadap wilayah di sekitarnya serta kawasan perkotaan lainnya jika ada;

b) hubungan sistem perkotaan; c) kondisi sistem jaringan prasarana utama dan sistem

jaringan prasarana lainnya; dan d) kondisi daya dukung dan daya tampung fisik dasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut: a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal.

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada: 1) kebijakan pengembangan kependudukan (pertumbuhan,

distribusi, dan ketenagakerjaan), 2) kebijakan pengembangan perekonomian perkotaan, 3) kebijakan terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan

perkotaan (sistem kota-kota) dan pelayanan sosial, ekonomi, budaya masyarakat,


1) strategi terkait dengan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan), meliputi: (a) strategi pengaturan pertumbuhan penduduk yang

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan

(c) strategi pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di sektor perkotaan.

2) strategi terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan, meliputi: (a) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan yang

mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, serta daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;

(b) strategi penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan

(c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuai dengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan.

3) strategi terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, meliputi: (a) strategi penetapan jumlah, jenis, dan sebaran pusat

kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan perekonomian; dan

(b) strategi penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

4) strategi terkait dengan sistem jaringan prasana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan, meliputi: (a) strategi pengembangan sistem jaringan transportasi

yang berorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi massal, dan ramah lingkungan; dan

(b) strategi pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan.

5) strategi terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan), meliputi: (a) strategi pendistribusian ruang untuk kawasan lindung

dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan


a) Rencana struktur ruang Rencana struktur ruang terdiri atas: (1) sistem pusat-pusat permukiman yang meliputi:

(a)kawasan perkotaan inti; dan (b) kawasan perkotaan di sekitarnya (diarahkan memiliki

dukungan populasi kurang lebih sebesar 500.000 (lima ratus ribu) jiwa per kawasan perkotaan.

(2) sistem jaringan transportasi yang meliputi: (a) sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas:

1. sistem jaringan jalan yang meliputi: i. jaringan jalan yang melayani eksternal kawasan yang

terdiri atas jaringan jalan arteri primer; dan ii. jaringan jalan yang melayani internal kawasan yang

terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder.

2. sistem jaringan perkeretaapian yang meliputi: i. jaringan jalur kereta api yang terdiri atas:

1. jaringan jalur kereta api umum yang meliputi: a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan b. jaringan jalur kereta api perkotaan;

1) jaringan kereta api cepat (Mass Rapid Transit); dan

2) jaringan kereta api kecepatan sedang (Mass Medium-Rapid Transit yaitu dengan Light Rail atau monorail). (Seluruh jalan rel kereta api baik yang cepat maupun sedang harus terhubung dan dapat digunakan untuk fungsi darurat).

2. jaringan jalur kereta api khusus; ii. stasiun kereta api; dan iii. fasilitas operasi kereta api.

3. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan

4. lalu lintas dan angkutan jalan mencakup jalur atau lajur atau jalan khusus berbasis jalan untuk Bus Rapid Transit (BRT).

(b) sistem jaringan transportasi laut yang berupa tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran; dan

(c) sistem jaringan transportasi udara yang berupa tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;

(3) sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;

(4) sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terestrial dan satelit;

(5) sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air baku dan prasarana air baku; dan sistem jaringan prasarana perkotaan.


(c) penetapan kawasan lindung non RTH, (d) penetapan kawasan lindung lainnya ditetapkan

berdasarkan analisis resiko bencana. (2) rencana pola ruang kawasan budidaya disusun dengan

memperhatikan:

(a) penetapan kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi,

(b) dominasi kegiatan berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung.

(c) orientasi pengembangan kawasan terkait kebutuhan pengembangan permukiman perkotaan, pengembangan kegiatan primer dan sekunder.

(d) Mencegah urban sprawling b. Tipologi Kawasan Koridor Ekonomi

Muatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi kawasan koridor ekonomi dengan sebagai berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a) posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan disekitar kawasan;

b) sektor utama pendukung kawasan koridor ekonomi; c) penyediaan permukiman; d) infrastruktur ekonomi; dan e) area terbangun sekitar kawasan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan koridor ekonomi yang memiliki keunggulan serta dukungan jaringan prasarana yang handal.

b) Kebijakan Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

1) kebijakan terkait dengan penetapan kegiatan; 2) kebijakan terkait dengan dukungan sistem jaringan

prasarana kawasan;

3) kebijakan terkait dengan penetapan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana pendukung; dan

4) kebijakan terkait dengan pelindungan kawasan (termasuk RTH kawasan).


regional, maupun internasional; dan

(b) strategi penetapan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan persaingan usaha.

2) strategi terkait dengan ketenagakerjaan, meliputi: (a) strategi penetapan target penyerapan tenaga kerja; dan (b) strategi penetapan komposisi tenaga kerja.

3) strategi terkait dengan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan yaitu strategi penetapan standar pelayanan minimal pelayanan sistem jaringan transportasi (darat, laut, dan udara);

4) strategi terkait dengan penetapan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana pendukung kawasan termasuk hunian khusus, meliputi:

(a) strategi penyediaan permukiman; (b) strategi penyediaan sistem jaringan energi; (c) strategi penyediaan sistem jaringan telekomunikasi; (d) strategi penyediaan sistem jaringan sumber daya air; (e) strategi penyediaan sistem penyediaan air minum; dan (f) strategi penyediaan sistem jaringan air limbah.

5) strategi terkait dengan pelindungan kawasan (termasuk RTH kawasan), meliputi:

(a) strategi pengaturan ruang sekitar kawasan dari kegiatan disekitar kawasan yang berpotensi mengganggu; dan

(b) strategi pengaturan aksesibilitas menuju kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus.

2) Konsep pengembangan Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang Rencana struktur ruang terdiri atas:

1) sistem pusat pelayanan; dan 2) sistem jaringan prasarana dan sarana untuk mendukung

fungsi kawasan, meliputi:

(a) sistem jaringan prasarana utama yang mendukung aksesibilitas kawasan koridor ekonomi dengan pusat kegiatan ekonomi lain terkait yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW; dan

(b) sistem jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW.


Muatan yang diatur dalam RTR KSP tipologi kawasan perdesaan hal-hal berikut:

1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a) kondisi sektor unggulan dan sektor turunannya yang terkait b) kondisi tingkat daya saing ekonomi kawasan terkait sektor

unggulan kawasan; c) Kondisi infrastruktur pendukung aktivitas pengolahan sektor

unggulan dan aktivitas perekonomian kawasan d) kondisi sumber daya manusia terkait strategi pertumbuhan

ekonomi wilayah e) Kondisi secara umum pola pemanfaatan lahan kawasan

perdesaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka acuan muatan pengaturan tujuan, kebijakan, dan strategi adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Aspek tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan dalam rangka mendorong investasi untuk pengembangan sektor unggulansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.


(1) Kebijakan pengembangan ekonomi wilayah termasuk didalamnya kebijakan pengembangan sektor unggulan yang selektif dan terukur,

(2) Kebijakan pengembangan struktur ruang terkait penguatan sistem pusat pelayanan, sistem koleksi dan distribusi, serta sistem jaringan prasarana pendukung.

c) Strategi Muatan strategi berdasarkan pada rumusan pengaturan kebijakan. acuan minimal strategi diuraikan sebagai berikut:

(1) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan ekonomi wilayah termasuk didalamnya kebijakan pengembangan sektor unggulan yang selektif dan terukur meliputi:

(a) menetapkan kegiatan ekonomi unggulan wilayah, mempertimbangkan penyediaan lapangan kerja yang sesuai kebutuhan wilayah.

(b) menetapkan rencana pengembangan sektor unggulan wilayah yang terukur dan berbasis pasar lokal dan nasional.

(2) Perumusan strategi terkait kebijakan pengembangan struktur ruang terkait penguatan sistem pusat


permukiman, dan pusat koleksi-distribusi; dan

(c) mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya terkait kebutuhan pengembangan kawasan.

2) Konsep pengembangan kawasan Konsep pengembangan KSP tipologi kawasan perdesaan dijabarkan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang Rencana struktur ruang kawasan, terdiri atas:

(1) Rencana struktur ruang pada kawasan inti meliputi : penetapan sentra ekonomi unggulan wilayah dengan memperhatikan hirarki sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota untuk mendukung dan menguatkan fungsi dan kinerja kawasan. Sentra ekonomi unggulan wilayah yang dimaksud yaitu:

(a) Pengaturan sistem pusat pelayanan yang mengakomodir proses produksi pengolahan pendukung komoditas unggulan dengan memperhatikan struktur ruang dalam RTRW Provinsi

(b) sentra produksi primer (pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan peternakan),

(c) sentra produksi sekunder (industri pengolahan/industri manufaktur), dan

(d) Outlet distribusi. (e) Sistem jaringan prasarana pendukung nilai strategis

kawasan perdesaan. Pengaturan sistem jaringan utama (transportasi) terkait komoditas unggulan dan sistem pusat pelayanan termasuk pusat koleksi-distribusi, serta pengaturan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi, air bersih, drainase, dan sistem jaringan telekomunikasi yang mendukung nilai strategis kawasan perdesaan.

(2) Rencana struktur ruang pada kawasan penyangga meliputi: jaringan prasarana pendukung nilai strategis kawasan perdesaan

b) Rencana pola ruang Rencana pola ruang, terdiri atas:

(1) rencana pola ruang pada kawasan inti bersifat arahan untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga kontinuitas produksi.

(2) rencana pola ruang pada kawasan penyangga dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya alam kawasan perdesaan.


b) kondisi infrastruktur ekonomi; dan c) dukungan ketenagakerjaan dan sistem perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategipenataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan kawasan ekonomi kawasan memiliki sektor unggulansebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah.


(1) kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi lokal; dan

(2) kebijakan terkait dengan penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sistem jaringan prasarana prasarana dan sarana pendukung.

c) Strategi Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

(1) strategi terkait dengan pengembangan ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi lokal, meliputi:

(a) strategi perwujudan kegiatan ekonomi unggulan wilayah; (b) strategi pembangunan faktor-faktor pendukung

pengembangan ekonomi unggulan wilayah.

(c) strategi pembangunan hubungan fungsional antarfaktor pendukung pengembangan ekonomi unggulan wilayah.

(2) strategi terkait dengan penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sistem jaringan prasarana, meliputi:

(a) strategi pengintegrasian rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan dengan kebijakan sistem perkotaan pada RTRW; dan

(b) strategi pengintegrasian rencana pengembangan sistem jaringan prasarana dengan kebijakan sistem jaringan prasarana dalam RTRW.


(3) sistem jaringan energi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan energi yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan energi pada RTRW;

(4) sistem jaringan telekomunikasi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan telekomunikasi yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan telekomunikasi pada RTRW; dan

(5) sistem jaringan sumber daya air yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan sumber air dan prasarana air yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan sumber daya air pada RTRW.

Rencana struktur ruang pada kawasan penyangga memuat rencana jaringan prasarana sebagai pendukung kawasan inti

b) Rencana pola ruang Rencana pola ruang terdiri atas:

1) Rencana pola ruang pada kawasan inti meliputi ruang-ruang untuk berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan ruang pendukung terkait nilai strategis kawasan

2) Rencana pola ruang pada kawasan penyangga lebih menekankan kepada fungsi penyangga bagi kawasan inti.

e. Tipologi Kawasan Cagar Budaya Muatan yang diatur dalam tipologi RTR KSP kawasan cagar budaya yaitu berikut:

1) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan KSP Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a) Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya, b) Kondisi Lingkungan non terbangun, terbangun dan kegiatan di sekitar

kawasan dan/atau obyek warisan budaya yang berpotensi mendukung maupun mengganggu,

c) Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau obyek warisan budaya (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

d) Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan. e) Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan: tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan Lingkungan kawasan dan/atau obyek budaya daerah yang lestari pada jangka panjang.



pelayanan minimal yang ditetapkan pada kawasan penyangga.

c) Strategi strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Perumusan strategi difokuskan pada :

(1) strategi terkait perlindungan kawasan dan atau obyek warisan budaya yang dikoordinasikan dengan pengelola kawasan , meliputi :

(a) strategi penetapan kawasan dan/atau obyek warisan budaya yang harus d

pedoman ksp final jan 14

Documents