i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix

x

xi

xii

xi

DAFTAR PERATURAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3419).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4739).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

xii

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833).

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5103).

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5160).

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang

xiii

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3838).

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267).

16. Peraturan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Umum Nomor 40/PRT/M Tahun

2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 25).

xiv

DAFTAR SINGKATAN

Permen KP : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

RDTR : Rencana Detail Tata Ruang.

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah.

SK : Surat Keputusan.

AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Zona L1 : Zona Lindung 1.

Zona L2 : Zona Lindung 2.

Zona L3 : Zona Lindung 3.

Zona B1 : Zona Budidaya 1.

Zona B2 : Zona Budidaya 2.

Zona B3 : Zona Budidaya 3.

Zona B4 : Zona Budidaya 4.

Zona B5 : Zona Budidaya 5.

Zona B6 : Zona Budidaya 6.

Zona B7 : Zona Budidaya 7.

Zona P : Zona Penyangga.

DAS : Daerah Aliran Sungai.

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat.

KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya

Pemantauan Lingkungan Hidup.

UULH : Undang-Undang Lingkungan Hidup.

UUKH : Undang-Undang Konservasi Hayati.

HP-3 : Hak Pengusahaan Perairan Pesisir.

xv

RTH : Ruang Terbuka Hijau.

ALKI : Alur Laut Kepulauan Indonesia.

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

RPJP Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

RPJP Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

RPJM Nasional : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

RPJM Daerah : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

UU : Undang-Undang.

Perpu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

PP : Peraturan Pemerintah.

Perpres : Peraturan Presiden.

Perda : Peraturan Daerah.

Kawasan Sarbagita : Kawasan Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan.

KDB

(BCR).

: Koefisien Dasar Bangunan / Building Coverage Ratio

KLB : Koefisien Lantai Bangunan / Floor Area Ratio (FAR).

KDH : Koefisien Dasar Hijau.

KTB : Koefisien Tapak Basement.

GSB : Garis Sempadan Bangunan.

PKN : Pusat Kegiatan Nasional.

SARBAGITA : Denpasar Badung Gianyar dan Tabanan.

KDTWK : Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus.

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat.

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

xvi

Prolegnas : Program Legislasi Nasional.

xvii

ABSTRAK

This study aims to determine the legal issues that occurred in the Province of Bali is the Beach

Reclamation in Benoa Bay Province of Bali which is regulated in the Presidential Regulation

of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2014 About Amendment To The Regulation Of

The President Of The Republic Of Indonesia Number 45 Year 2011 About Urban Spatial Plan

Of Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan (SARBAGITA). In the substance of the

Presidential Regulation, change the status of Conservation Area into Public Utilization Area

with revitalization activities including reclamation. The purpose of this study with the intention

to describe and explain the substance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia

Number 51 Year 2014 and analyze a Presidential Regulation. This study is a normative legal

research using the approach of law, historical approach, and conceptual approach. The legal

materials used are primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials.

The theory used in this research is Legislation Theory, Authority Theory, Public Policy Theory,

and; Theory and Principles of Science of Laws and Regulations. The results of this study

indicate that the Beach Reclamation in Benoa Bay is inconsistent with the provisions of the

laws and regulations of Environmental and Spatial law in Sustainable Development. And for

that matter, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 Year 2014 on

Amendment of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2011

About Urban Spatial Plans Denpasar, Badung, Gianyar, and Tabanan need to be tested

constitutionality to the Supreme Court.

Keyword: Reclamation, Conservation Area, Public Utilization Area, Revitalization,

Sustainable Development, Constitutionality, Supreme Court.