kata pengantar - kkp.go.idkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/laporan... ·...

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 iii

A manat Presiden untuk menjadikan “Laut adalah Masa Depan Bangsa” telah dijabarkan oleh Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019 ke dalam 3 (tiga) pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yakni Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity). Tiga pilar pembanguan tersebut kemudian jabarkan lebih lanjut oleh KKP menjadi program dan kegiatan.

Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan telah menunjukkan dampak signifikan, yang ditandai dengan pencapaian indikator-indikator pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2017.

Buku Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 memberikan gambaran atas apa yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Masukan yang konstruktif bagi pembangunan kelautan dan perikanan akan menjadi bahan perbaikan ke depan.

Jakarta, Februari 2018

Sekretaris JenderalKementerian Kelautan dan Perikanan

Rifky Effendi Hardijanto

Kata Pengantar

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 v

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

© Kementerian Kelautan dan PerikananLaporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

ISBN : 978-602-52195-0-4

Disusun : Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP RIDiproduksi : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018vi + 68 halaman; 19 cm x 27 cm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ iii

DAFTAR ISI ............................................................................................. v

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................... 1

BAB 2 KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2017

A. Pelaksanaan Kebijakan ....................................................... 3 1. Pelaksanaan Pilar Kedaulatan ...................................... 3 2. Pelaksanaan Pilar Keberlanjutan ................................. 9 3. Pelaksanaan Pilar Kesejahteraan ................................... 17

B. Dampak Kebijakan ............................................................ 37 1. Produksi Perikanan ....................................................... 37 2. Produksi Garam ........................................................... 39 3. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya ....................... 40 4. Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan .............................................. 41 5. Investasi di Sektor Perikanan ....................................... 43 6. Realisasi Kredit Bidang Kelautan dan Perikanan ............ 45 7. Konsumsi Ikan per Kapita ............................................. 46 8. Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Perikanan ..................................................................... 47 9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ....................... 51 10. Konservasi ................................................................... 51 11. Produk Domestik Bruto Perikanan ............................... 52

BAB 3 RENCANA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

A. Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2018 ..................................... 54 1. Perikanan Tangkap ...................................................... 54 2. Perikanan Budidaya ...................................................... 55 3. Penguatan Daya Saing Produk KP ................................ 55 4. Pengelolaan Ruang Laut .............................................. 56 5. Pengawasan SDKP ....................................................... 56 6. Riset dan SDM ............................................................. 57 7. Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu ....................... 57

B. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu ............................. 58

BAB 4 PENUTUP .................................................................................. 61

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 1LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017vi

T ahun 2017 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari RPJMN 2015-2019 terus berusaha

mewujudkan butir-butir nawacita yakni nomor 1, 4, 6 dan 7 dan visi Presiden untuk menjadikan “Laut sebagai Masa Depan Bangsa”.

Pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2017 merupakan pelaksanaan visi Presiden dan butur-butir nawacita dalam RPJMN 2015-2019. Pelaksanaan visi dan nawacita tersebut di jabarkan dalam 3 (tiga) pilar atau misi pembangunan kelautan dan perikanan di KKP, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Ketiga pilar tersebut diimplementasikan dalam program dan kegiatan KKP dengan target dan indikator utama yang telah ditetapkan untuk dicapai setiap tahunnya.

Pilar kedaulatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Program dan kegatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakkan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui penegakan hukum, pembangunan infrastruktur pengawas dan stasiun karantina ikan, dan pembakuan nama pulau.

Pilar keberlanjutan bertujuan untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas. Pilar ini dilaksanakan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; serta daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.

Pilar ketiga adalah pilar kesejahteraan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pengembangan usaha perikanan tangkap dan budidaya; peningkatan daya saing produk hasil kelautan, pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; serta inovasi IPTEK kelautan dan perikanan. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui bantuan nelayan, bantuan pembudidaya ikan, bantuan pengolah dan pemasar ikan, bantuan usaha garam rakyat, bantuan masyarakat pesisir, peningkatan kapasitas SDM, dukungan inovasi IPTEK dan pembangunan SKPT

PENDAHULUANBAB1

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 3LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 20172

A. Pelaksanaan Kebijakan

1. Pelaksanaan Pilar Kedaulatan

a. Penegakkan Hukum

Konsistensi penegakan hukum di laut dalam wilayah Republik Indonesia merupakan aspek penting keberhasilan pelaksanaan pilar kedaulatan. KKP tetap berkomitmen untuk melaksanakan regulasi-regulasi dalam upaya melindungi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Beberapa regulasi adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut bertujuan untuk penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap kapal ikan eks-asing. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pemen KP No. 57/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan terkait dengan kebijakan untuk penghentian kegiatan alih muatan (transhipment) di laut dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan pencegahan unrepoted di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

KKP tetap konsisten dalam menentukan kebijakan untuk mengendalikan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga KKP berkomitmen melaksanakan

KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2017

BAB2


Peraturan Menteri KP No. 2/2015 yang berisikan pelarangan penggunaan kedua alat penangkapan tersebut secara penuh pada tahun 2018.

KKP dalam melaksanakan pilar kedaulatan tetap bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan hukum di laut, melalui pembentukan satuan tugas atau yang biasa dikenal dengan Satgas 115 yang dibentuk melaui Perpres No.115/2015 yang beranggotakan KKP, kejaksaan, PPATK, Polri, Bakamla, TNI-AL, Kemenkeu, Kemenhub, serta Kemenlu untuk memberantas illegal fishing.

Pada tahun 2017, KKP telah berhasil melakukan pemeriksaan terhadap 3.727 kapal perikanan di laut yang terdiri dari 3.636 uni kapal ikan Indonesia dan 91 unit kapal ikan asing. Berdasarkan jumlah kapal ikan yang diperiksa tersebut, sebanyak 130 unit kapal ditangkap yang terdiri dari 45 unit kapal Indonesia dan 85 unit kapal ikan asing. Negara asal kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari 5 unit kapal Filipina, 68 unit kapal Vietnam, 11 unit kapal Malaysia dan 1 unit kapa Timor Leste. Rekapitulasi pemeriksaan dan penangkapan kapal ikan ilegal di Indonesia pada tahun 2014-2017 seperti berikut:

TABEL 2.1. REKAPITULASI KAPAL DIPERIKSA DAN DITANGKAP TAHUN 2014-2017

TAHUN

DIPERIKSA DITANGKAP

KI INDONESIA

KI ASING

JUMLAHKI

INDONESIAKI

ASINGJUMLAH

2014 2.028 16 2.044 22 16 38

2015 6.720 62 6.782 48 60 108

2016 3.995 149 4.144 23 140 163

2017 3.636 91 3.727 45 85 130

JUMLAH 16.379 318 16.697 138 301 439

Salah satu aspek penting dari penegakkan hukum di laut adalah implementasi UU No. 45/2009 tentang perikanan yang terkait dengan penenggelaman kapal-kapal ikan ilegal. Sepanjang tahun 2017 jumlah kapal yang ditenggelamkan mencapai 127 kapal ikan ilegal dengan rincian sebagai berikut; 123 kapal ikan asing dan 4 kapal ikan Indonesia. Negara asal kapal ikan asing yang ditenggelamkan adalah 90 unit kapal ikan Vietnam, 19 unit kapal ikan Filipina, 13 unit kapal Malaysia dan 1 unit kapa Thailand. Rekapitulasi jumlah kapal ikan ilegal asing dan Indonesia yang ditenggelamkan tahun 2014-2017 seperti tabel berikut:

TABEL 2.2 REKAPITULASI KAPAL IKAN ILEGAL ASING DAN INDONESIA

DI TENGGELAMKAN TAHUN 2014-2017

NO.PERIODE

PENENGGELAMAN

K I A K I I

TOTAL

FILIPINA VIETNAM THAILAND MALAYSIA TIONGKOK BELIZE NIGERIAPAPUA NUGINI

INDONESIA

1Periode Oktober s.d Desember 2014

1 3 2 2 8

2Periode 9 Februari 2015

1 1

3Periode 20 Mei 2015

18 11 10 4 1 44

4Periode 18 Agustus 2015

11 13 6 2 4 36

5Periode 19 dan 20 Oktober 2015

4 6 2 12

6Periode 31 Oktober 2015

6 6

7Periode 15 Desember 2015

4 4

8Periode 31 Desember 2015

2 2 6 10

9Periode 22 Februari 2016

1 1

10Periode 14 Maret 2016

7 11 8 1 4 31

11Periode 5 April 2016

13 10 23

12Periode 17 Agustus 2016

16 35 9 60

13Periode 1 April 2017

19 46 12 4 81

14Periode 29 Oktober 2017

44 1 1 46

JUMLAH 78 188 22 52 1 1 1 2 18 363

Di samping tindakan penenggelaman kapal ikan ilegal, jumlah kasus penanganan tindak pidana perikanan pada tahun 2017 mencapai 193 kasus dengan keputusan incracht atau telah mendapat kekuatan hukum tetap mencapai 57 kasus. Sepanjang periode 2014-2017 jumlah tindak pidana perikanan mencapai 621 kasus dengan jumlah kasus tindak pidana perikanan yang telah mendapat kekuatan hukum


tetap (incracht) sebanyak 266 kasus. Rekapitulasi jumlah kasus pelanggaran tindak pidana perikanan pada periode 2014-2017 sebagai berikut:

TABEL 2.3. REKAPITULASI KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

TAHUN 2014-2017

TAHUNKASUS PELANGGARAN

KASUS INCRACHT

2014 58 38

2015 198 116

2016 237 55

2017 197 67

JUMLAH 690 276

Masalah lain yang ditangani dalam tindak pidana perikanan adalah penanganan Anak Buah Kapal (ABK) asing yang ditangkap. Pada tahun 2017, jumlah ABK kapal illegal fishing asing yang ditangkap mencapai 1.415 awak kapal ikan asing. Dari jumlah tersebut, 728 awak kapal telah dipulangkan, 160 awak kapal belum dipulangkan, 378 awak kapal tidak diproses dan 149 awak kapal lainnya berstatus non justisia.

Pada tahun 2017, KKP bersama dengan Kementerian Luar Negeri melaksanakan advokasi nelayan Indonesia di luar negeri yang ditangkap oleh pemerintah Malaysia, Australia dan India. Jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi mencapai 170 orang nelayan dengan status saat ini 109 nelayan telah dibebaskan dan dipulangkan serta 61 nelayan masih dalam proses hukum, sehingga belum dibebaskan.

Mendukung penegakkan hukum di laut sepanjang tahun 2017, KKP

telah melaksanakan operasi airborne surveillance sebanyak 142 hari operasi dari target operasi sebanyak 140 hari. Operasi tersebut didukung oleh 2 pesawat udara dengan luas coverage area mencapai 907 Ribu NM2 yang mencakup 5 wilayah prioritas operasi dan 22 pangkalan operasi. Selain dukungan airborne surveillance, KKP tetap melaksanakan operasi kapal pegawas selama 124 hari operasi dari 120

hari operasi yang ditargetkan yang mencakup 14 pangkalan operasi. Untuk mendukung operasi kapal pengawas, maka pada tahun 2017 ini telah dipasang 37 unit transmiter blue sky VMS di 37 unit kapal pengawas.

b. Pembangunan Infrastruktur Pengawas dan Stasiun Karantina Ikan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan maka pada tahun 2017, KKP membangun berbagai infrastruktur pendukung pengawasan, seperti kantor pengawasan dan bangunan operator. Pembangunan tersebut dilaksanakan tersebar di wilayah yang rawan tindak pidana pencurian ikan, sehingga keberadaan kantor pengawas dapat memberikan dukungan untuk mobilitas yang baik bagi PPNS KKP dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

Pembangunan infrastruktur penga-wasan pada tahun anggaran 2017 meliputi:

1) Kantor pengawas sebanyak 6 (enam) unit di Kupang, Surabaya, Lamongan, Juana, Ketapang dan Pandeglang;

2) Bangunan operator sebanyak 5 (lima) unit di Lampulo, Kupang, Moro/Kepri, Pandeglang dan Cirebon;

3) Detention center sebanyak 2 (dua) unit di Kepulauan Anambas dan Pulau Tiga/Natuna; serta

4) Mess awak kapal pengawas 5 (lima) unit di Bitung.

Disamping melaksanakan pembangunan kantor pengawas SDI, pada tahun 2017, KKP juga memperkuat stasiun karantina ikan dalam rangka pengawasan lalu lintas komoditas perikanan dari dan ke dalam wilayah Indonesia. Tujuan dari kegiatan ini adalah Indonesia bebas dari penyakit ikan yang berbahaya seperti TILV, AHPND, CCVD, SVC dan sebagainya, termasuk mengendalikan mutu produk impor dan meningkatkan mutu hasil perikanan Indonesia agar dapat diterima di 129 negara tujuan ekspor, serta penurunan dwelling time dari 4,2 jam pada tahun 2016 menjadi 1,8 jam pada tahun 2017.

Penguatan tersebut diantaranya melalui pembangunan gedung layanan dan laboratorium di 13 lokasi termasuk


di wilayah perbatasan. Lokasi-lokasi tersebut adalah bandara Sota, Biak, Tarakan, Palembang, Atambua, Timika, Bitung, Entikong, Medan, Simeuleu, Surabaya II, semarang dan Balikpapan. Disamping itu, dilaksanakan penguatan laboratorium yang mencakup penambahan 76 ruang lingkup uji lab di 47 UPT yang mencakup 108 wilayah kerja. Sedangkan penguatan sarana dan prasarana dilaksanakan di 47 UPT yang mencakup fasilitas perkantoran, alat studio dan pengolah data serta sarana pemeriksaan agar dapat melayani 234 wilayah kerja karantina ikan dan pengawasan mutu hasil perikanan.

c. Pembakuan Nama Pulau

Tahun 2017, KKP membakukan nama-nama pulau yang belum memiliki nama. Kegiatan pembakuan nama-nama pulau bertujuan untuk mengetahui nama pulau, sejarah pulau, sebaran pulau, titik koordinat, lokasi pulau dan jumlah pulau di Indonesia.

Target pembakuan nama-nama pulau pada tahun 2017 mencapai 550 pulau dan berhasil direalisasikan sebanyak 1.370 pulau di 14 provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Disamping itu, jumlah pulau kecil yang telah didaftarkan ke PBB sebanyak 16.056 pulau. Pembakuan nama-nama pulau akan terus dilakukan karena saat ini masih terdapat 1.288 pulau yang perlu divalidasi yang terdiri dari 775 pulau masih berstatus telah diverifikasi dan 513 pulau yang belum diverifikasi.

d. Sertifikasi Pulau Kecil

Persoalan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya pulau-pulau kecil terluar adalah belum jelasnya status kepemilikan pulau-pulau tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok Agraria menegaskan bahwa warga negara asing (WNA) ataupun badan hukum asing tidak dapat memperoleh hak untuk memiliki tanah di Indonesia, termasuk hak milik atas pulau mana pun. KKP selaku pemerintah akan segera mendaftarkan hak pengelolaan lahan di pulau kecil dan terluar atas nama negara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedaulatan negara terjaga dan aset negara bertambah. Untuk itu KKP bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN akan melakukan pendataan, penataan, penertiban, dan pendaftaran pulau. Melalui langkah tersebut keabsahan kepemilikan tanah menjadi jelas, terutama pemohon izin pemanfaatan pulau-pulau tersebut.

Pada tahun 2017 ditargetkan 37 pulau-pulau kecil dan terluar telah disertifikasi dan saat ini telah disusun dokumen prasertifikasi sebanyak 21 pulau, yakni:

• Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Tokong-nanas, Pulau Tokongbelayar di Kab. Kep. Anambas;

• Pulau Simeulu Cut dan Pulau Salaut Besar di Kab.Simeulue;

• PulauMalangberdaundanPulauBerakitdiKab.Bintan;

• PulauLingayandanPulauSalandodiKab.Tolitoli;

• PulauKeiBesar(NuhuYut)diKab.MalukuTenggara;

• PulauMangududiKab.SumbaTimur;

• Pulau Manuk dan Pulau Batukolotok (Nusamanuk) diKab. Tasikmalaya;

• PulauSambitdiKab.Berau;

• PulauMarampitdanPulauIntatadiKab.Kep.Talaud;

• PulauYiewBesardiKab.HalmaheraTengah;

• PulauLumpurSidoarjo(LUSI)diKab.Sidoarjo;

• PulauMoff(Budd)diKab.RajaAmpat;

• PulauRayadiProv.Aceh.

2. Pelaksanaan Pilar Keberlanjutan

Mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab merupakan pilar pembangunan


kelautan dan perikanan. Tanggung jawab tersebut merupakan tugas KKP dalam pilar keberlanjutan yang mengandung prinsip bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus ramah lingkungan dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas. Prinsip ini diterapkan melalui seluruh aktivitas pengelolaan ruang laut, pengelolaan keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.

a. Perlindungan Pantai

Garis pantai Indonesia sebagai negara kepulauan terbentang sepanjang 99,093 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Persoalan pokok dalam mengelola pantai di Indonesia adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas usaha manusia dan keberlanjutan sumber daya. Berbagai ancaman dalam pengelolaan SDA di pantai, seperti bencana alam ataupun kerusakan lingkungan banyak dirasakan di daerah pesisir seperti tsunami, abrasi, alih fungsi lahan, dan pencemaran limbah industri.

Salah satu tantangan dalam kegiatan perikanan adalah abrasi pantai yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia

seperti penambangan pasir dan gejala alam seperti ketidakseimbangan ekosistem laut dan pemanasan global atau yang umum disebut global warming. Dampak yang ditimbulkan oleh abrasi pantai diantaranya penyusutan areal pantai, kerusakan hutan bakau dan hilangnya habitat ikan-ikan pantai yang menjadi bagian mata rantai ekosistem di laut. Beberapa upaya yang dilakukan KKP untuk melakukan rehabilitasi wilayah pesisir di antaranya penanaman mangrove dan vegetasi pantai sebagai pelindung alami.

Pada tahun 2017, KKP telah membangun perlindungan pantai yang mengalami ancaman abrasi perlindungan pantai tersebut sebagai berikut:

1) Strukture concrete adalah pemecah ombak untuk mengu-rangi gelombang di pelabuhan/tempat pendaratan kapal dan mengendalikan abrasi di pantai. Struktur concrete di bangun pada 5 lokasi yakni:

• Kab.AcehBaratsepanjang145m;

• Kab.PadangPariamansepanjang120m;

• Kab.Pangandaransepanjang180m;

• Kab.Patisepanjang240m;dan

• Kab.Mempawahsepanjang30m.

2) Sabuk pantai adalah struktur pelindung pantai

menggunakan teknologi karung geotekstil memanjang yang diisi pasir laut untuk memecah gelombang, mengurangi erosi, dan menahan sedimen pada pesisir bersubstrat pasir/kerikil. Pada tahun 2017 lokasi terdapat 2 lokasi pembangunan sabuk pantai, yakni:

• Kab.Karawangsepanjang3.300m;

• Kab.KotawaringinTimursepanjang1.260m.

3) Struktur hybrid adalah struktur pelindung pantai menggunakan bahan lokal (bambu, ranting, atau belukar) untuk menangkap sedimen, mengurangi erosi, dan mengembalikan fungsi pantai yang hilang dari tanah timbul yang terbentuk. Pada tahun 2017 terdapat 5 lokasi pembangunan struktur hybrid yakni:

• Kab.Serangsepanjang2km;

• Kab.Cirebonsepanjang1,85km;

• Kab.Demaksepanjang3,5km;

• Kab.Rembangsepanjang1,1km;dan

• Kab.Gresiksepanjang1,2km.

b. Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Usaha untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2017 dilaksanakan dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat khususnya sebagai penggerak konservasi. KKP memperkarsai pembentukan kelompok masyarakat penggerak konservasi yang disingkat KOMPAK. Untuk mendukung aktivitas KOMPAK, KKP memberikan bantuan sarana pendukung KOMPAK yang terdiri dari: perahu dan mesin, alat selam, alat pemantau, pondok informasi, pondok wisata, kios portabel, bak penangkaran, genset, papan informasi dan sarana kebersihan.

Berdasarkan lokasi dan jumlah kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diberi bantuan adalah sebagai berikut:


• Kab.Sabang:5kelompok;• KotaPadang:2kelompok;• Kab.Buleleng:1kelompok;• Kab.PangkajeneKepulauan:1kelompok;• Kab.PolimaliMandar:1kelompok;• Kab.MalukuTenggara:2kelompok;• Kab.RajaAmpat:3kelompok;• Kab.Anambas:4kelompok;• Kab.BanggaiLaut:5kelompok;• Kab.BanggaiKepulauan:5kelompok;dan

• KotaManado:1kelompok.

c. Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove

Mangrove merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh di lokasi pelumpuran dan akumulasi bahan organik di teluk-

teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai dan di daerah pengendapan lumpur.

Ekosistem mangrove bersifat khas dan dapat abrasi tanah, sehingga mangrove berperan penting sebagai pelindung pantai, habitat berbagai satwa dan tempat pembesaran beberapa jenis ikan laut. Di samping itu, secara ekonomi mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik, dan juga hasil-hasil non-kayu berupa arang kayu, tanin, bahan pewarna dan kosmetik; serta bahan pangan dan minuman.

Berdasarkan manfaat mangrove yang sangat penting tersebut, maka KKP membangun pusat restorasi dan pembelajaran mangrove yang bertujuan menjaga kelestarian hutan mangrove. Pembanguan tersebut dilaksanakan di daerah yang rawan abrasi pantai dan daerah yang berpotensi tsunami karena mangrove juga berfungsi sebagai green belt atau sabuk hijau yang mampu menahan gelombang tsunami. Indonesia sebagai Negara Kepulauan memiliki 28 wilayah yang berpotensi terkena tsunami. Untuk itu menjaga dan melestarikan mangrove menjadi agenda penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan

Pada tahun 2016, KKP telah membangun dua lokasi pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Magrove (PRPM) di Kab. Pangandaran, Jawa Barat dan Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan. Untuk memperluas cakupan PRPM, pada

tahun 2017 di bangun PRPM di Pulau Lusi Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. PRPM akan berfungsi sebagai lokasi pemulihan ekosistem mangrove yang dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, dan wisata melalui pembangunan sarana/prasarana pendukung lainnya, seperti tracking mangrove, gardu pandang, pusat bibit, dan sebagainya.

d. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan WPP NRI

Untuk mewujudkan tujuan pilar keberlanjutan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, maka pengelolaan perikanan di 11 WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Pembenahan tersebut dilaksanakan agar perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan WPP data dilaksanakan terkoordinasi dan sinergi. Salah satu langkap pembenahan tersebut adalah pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai pengelola sumber daya ikan di setiap WPP-NRI. Hal ini terkait dengan amanat RPJMN 2005-2009 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 bahwa perlunya pengembangan kelembagaan dan skema kerjasama untuk mengelola WPP-NRI yang berjumlah 11 WPP.

Terkait dengan rencana pembentukan kelembagaan pengelola WPP NRI tersebut, pada tahun 2017 KKP telah menyusun langkah-langkah sebagai berikut:

• Penyiapan payung hukum berupa SK Tim PenyiapanLembaga WPPNRI, Permen KP tentang Organisasi dan Tata Kerja, Kepmen KP tentang Pengelolaan Perikanan WPPNRI, Petunjuk Teknis Lembaga WPPNRI, SOP Pelaksanaan Lembaga Pengelolaan Perikanan WPPNRI;

• Penyiapan Infrastruktur dengan membangun kantorsecretariat, pelaatan kantor dan perlengkapan komunikasi di 11 lokasi;

• PenyiapanSDMyangmeliputicoaching clinic, pemanta-pan mekanisme dan peran stakeholder lembaga penge-lola WPPNRI;

• Penyiapan Tata Kelolamelalui penyusunan karakteristikWPPNRI.

Lokasi 11 kantor kelembagaan pengola WPPNRI yang diba-ngun pada tahun 2017 adalah:

• PPSCilacap;• PPNBrondong;• PPNPemangkat;• PPNAmbon;• PPNTual;• PPNTernate;


• PPSKendari;• PPUntia;• PPSBitung;• PPSBungus;• PPSBelawan.

e. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Prioritas dan Tempat Pelelangan Ikan

Kondisi pelabuhan perikanan harus saniter sesuai dengan standar TPI higienis yang tertuang dalam regulasi FAO tahun 2009 tentang Code of Practice for Fish and Fisheries Product. Aturan tersebut telah diratifikasi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan No. 52A tahun 2013. Selain itu, Uni Eropa juga telah menerapkan standar mutu produk perikanan yang harus dipenuhi oleh eksportirnya. Aturan ini tercatat dalam Regulation EC No. 854/2004.

Saat ini terdapat 816 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia yang terdiri dari 7 Pelabuhan Perikanan Samudera, 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 32 Pelabuhan Perikanan Pantai, 12 Pangkalan Pendaratan Ikan, 2 Pelabuhan Perikanan Swasta dan 746 pelabuhan yang belum terklasifikasi kelasnya. Dari ke 816 pelabuhan tersebut, 483 diantaranya layak guna, dan 333 tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut maka KKP pada tahun 2017 telah melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas mutu produk kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan revitalisasi dilakukan di 36 pelabuhan seluruh Indonesia. Revitalisasi ini dilaksanakan karena pelabuhan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan. Melalui revitalisasi

diharapkan pelabuhan perikanan akan sehat, bersih, tidak bau ikan dan tidak menjadi sumber kontaminasi terhadap ikan yang didaratkan.

Revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan lantai, penambahan selasar, penambahan dinding TPI, fasilitas penunjang lainnya dan pengadaan ice flake machine. Di samping itu, melalui revitalisasi pelabuhan perikanan, dapat mendorong nelayan dan stakeholder perikanan untuk menerapkan sistem jaminan mutu dalam penanganan hasil perikanan sejak dari proses penangkapan, penanganan di atas kapal, pembongkaran dan sampai pemasaran ikan.

Melalui revitalisasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat losses ikan, meningkatnya mutu serta harga jual. Hal ini dapat mendorong produk hasil perikanan Indonesia mempunyai daya saing yang kuat di pasar internasional.

Lokasi pelabuhan prioritas yang masuk dalam revitalisasi ini adalah PN Pengambengan, PPN Palabuhanratu, PPN Ternate, PPN Pemangkat, PPP Pondok Dadap, PP Untia, PP Cikidang, PP Jayanti.

Untuk lokasi pengembangan TPI Higinies dilaksanakan di 4 (empat) UPT Daerah dan 16 (enam belas) UPT Pusat. Keempat UPT Daerah tersebut adalah PP Paotere, PP Sodohoa, PP Bajomulyo, PP Lempasing, PP Klidanglor, PP Banjarmasin dan PP Wameoa. Sedangkan UPT Pusat terdiri dari PPS Bitung, PPS Cilacap, PPS Kendari, PPN Brondong, PPN Karangantu, PPN Kejawanan, PPN Kwandang, PPN Palabuhanratu, PPN Pemangkat, PPN Prigi, PPN Sibolga, PPN Sungailiat, PPN Tanjung Pandan, PPN ternate dan PPP Teluk batang.

KKP juga mengembangkan TPI Perairan Umum Darat (PUD) di 5 (lima) lokasi, yaitu di Sungai Asahan, Sungai Musi, Sungai Kampar, Sungai Mahakam dan Sungai Kapuas.

f. Pengembangan PUD

Salah satu persoalan dalam pengembangan TPI perairan umum darat adalah berkurangnya populasi ikan endemik di perairan umum. Kondisi tersebut disebabkan oleh pencema-ran yang berasal dari limbah rumah tangga dan pencemaran dari industri. Di sisi lain, pemanfaatan perairan umum yang berlebihan dapat menurunkan keseimbangan ekosistem perairan, sehingga keseimbangan tersebut perlu dikemba-likan melalui restocking atau penebaran kembali benih ikan di perairan umum.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan restrocking untuk pengem-bangan Perairan Umum adalah:


• Meningkatkanstock populasi ikan atau sumberdaya ikan di Perairan umum dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pengendalian dan pemanfaatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya hayati perairan;

• Meningkatkanproduksiikandiperairanumum;

• Melestarikankeanekaragaman sumberdaya ikandiperairan umum; dan

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat/nelayan disekitar perairan umum melalui peningkatan pendapatan dari sektor perikanan dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan.

Pada tahun 2017 ini, KKP melalui 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah melaksanakan restocking sebanyak 43 juta ekor untuk restocking di 193 Perairan Umum daratan di seluruh Indonesia. Revitalisasi Kawasan Budidaya

KKP menjalin kerjasama dengan pihak terkait mendorong penataan kawasan perikanan bu-didaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Kerjasama tersebut dilatarbe-lakangi oleh kondisi tambak yang mengala-mi penuruan kualitas lingkungan yang akan memicu munculnya hama serta penyakit ikan.

Sebagai jawaban atas masalah turunnya kualitas lingkungan tersebut, maka salah satu prioritas KKP tahun 2017 adalah melakukan revitalisasi kawasan perikanan budidaya melalui rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang Vannamei dan kolam udang Galah. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk mendukung beroperasinya sistem produksi perikanan budidaya udang yang menerapkan teknologi budidaya yang maju, efisien, efektif dan berkelanjutan.

Revitalisasi kawasan perikanan budidaya tahun ini akan difokuskan di 11 kabupaten. Rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vannamei dilakukan di Lampung Timur, dan Kolaka. Sedangkan untuk tambak windu dilakukan di Kutai Kartanegara, Pangandaran, dan Kota Tarakan. Untuk program silvofishery (polikultur udang windu, bandeng dan rumput laut) di Bekasi. Sedangkan untuk kolam Udang Galah akan dilakukan Kabupaten Pangandaran, Garut, Banjar, Ciamis, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Melalui revitalisasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas budidaya, dan mendorong peningkatan pendapatan pembudidaya.

3. Pelaksanaan Pilar Kesejahteraan

a. Bantuan Nelayan

Salah satu bentuk bantuan pemerintah KKP melalui bantuan kapal ikan diberikan kepada nelayan pada koperasi/kelompok nelayan yang belum memiliki kapal, atau mengganti kapal nelayan yang telah rusak/tua dengan kapal baru (tidak layak layar), upgrading kapal ikan ke ukuran yang lebih besar kepada kelompok nelayan yang memiliki kapal kecil. Melalui bantuan tersebut, KKP mengharapkan nelayan mampu meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Pada tahun 2017 KKP telah memberikan bantuan kapal melalui mekanisme Bantuan Pemerintah sebanyak 501 unit kapal dari 755 kapal yang direncanakan. Sisa target kapal sebanyak 254 akan direalisasikan pada tahun 2018. Selain itu, KKP telah menyelesaikan juga rencana pengadaan kapal yang semestinya diselesaikan pada tahun 2016. Sisa target pada tahun 2016 yang diselesaikan dan diserahkan pada tahun 2017 sebanyak 696 unit kapal. Pada tahun 2017, KKP juga memberi bantuan kapal dalam mendukung pengembangan SKPT di 12 lokasi. Jumlah kapal yang diserahkan untuk mendukung pengembangan SKPT sebanyak 274 unit kapal.

Selain kegiatan bantuan kapal, KKP memberikan bantuan premi asuransi bagi nelayan. Bantuan Premi Asuransi Nelayan dimaksudkan untuk menjamin kegiatan nelayan dalam usaha penangkapan ikan sehingga nelayan menjadi akan terlindungi dalam kegiatan usaha penangkapannya. Bantuan kapal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran nelayan untuk melanjutkan asuransi secara mandiri. Nilai manfaat bantuan premi asuransi bagi nelayan terdiri dari santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan dan santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas di luar penangkapan ikan.

Selain itu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas nelayan dalam usaha penangkapan ikan dan mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya ikan dengan lingkungannya. KKP memberikan bantuan alat penangkapan ikan yang terdiri dari alat penangkap ikan gillnet permukaan, gillnet pertengahan, gillnet dasar, rawai dasar, pancing tonda, pancing ulur, pole and line, bubu ikan dan bubu rajungan. KKP selama


kurun waktu 2015-2017 telah menyalurkan 9.021 unit alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan rincian sebagai berikut: tahun 2015 sebanyak 237 unit disalurkan ke 11 Kabupaten/Kota, tahun 2016 sebanyak 1.529 paket disalurkan ke 20 kabupaten/kota dan tahun 2017 sebanyak 7.255 paket disalurkan ke 41 kabupaten/kota

TABEL 2.4. BANTUAN NELAYAN TAHUN 2017

NOJENIS

BANTUAN

PENYELESAIAN TARGET

TAHUN 2016 DI TAHUN 2017

TARGET 2017 DISELESAIKAN

2017

PENYELESAIAN TARGET 2017

DISELESAIKAN 2018

BANTUAN SKPT

1 Kapal Nelayan 696 unit 501 unit 254 unit 274 unit

– Kapal < 5 GT 320 unit 220 unit - 200 unit

– Kapal 5 GT 184 unit 173 unit 208 unit 59 unit

– Kapal 10 GT 120 unit 87 unit 46 unit 10 unit

– Kapal 20 GT 59 unit 15 unit - 5 unit

– Kapal 30 GT 13 unit 6 unit -

2Alat Penangkapan Ikan

1.884 paket (APBN 2016,

diserahkan 2017)6.579 unit -

3 Asuransi Nelayan 500.000 orang -

b. Bantuan Pembudidaya Ikan

KKP terus berupaya mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pemenuhan komponen produksi secara mandiri. Tahun 2017, KKP telah memberikan 165,50 juta ekor benih ikan yang terdiri dari komoditas budidaya air tawar, air payau dan air laut. Bantuan benih didistribusikan oleh 14 UPT lingkup DJPB dan 34 Dinas Provinsi melalui masing-masing UPTD. Jumlah bantuan benih ikan yang didistribusikan sesuai kebutuhan dari usulan masyarakat. Proyeksi outcome sebesar 11.923 ton produksi ikan atau setara dengan Rp411 miliar dengan penyerapan tenaga kerja 8.250 orang. Selain itu, untuk menjaga kelestarian jenis ikan, KKP juga telah melakukan restocking sebanyak 43 juta ekor di 193 perairan umum.

Pada tahun 2017 KKP telah memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan pada kelompok pembudi daya ikan dan kelembagaan sebanyak 802 paket dengan rincian 72 paket untuk lembaga dan 722 paket untuk kelompok. Bantuan ini disalurkan ke 115 kabupaten/kota di 24 provinsi. Dengan realisasi sebesar 802 paket tersebut diproyeksikan

dapat memproduksi ikan sebesar 7.738 ton dengan nilai sebesar Rp186 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9.100 orang.

KKP juga memberikan bantuan pakan mandiri sebanyak 105 paket bahan baku, 200 paket mesin pakan dan 40 paket pakan alami yang tersebar di 85 kabupaten/kota di 24 provinsi. Dengan realisasi tersebut diproyeksikan dapat memproduksi ikan sebesar 16.000 ton dengan nilai produksi sebesar Rp96 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.000 orang.

Untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan, KKP pada tahun 2017 melanjutkan program bantuan Keramba Jaring Apung (KJA). KJA merupakan sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang mengapung di atas air yang efektif untuk pem-budidayaan ikan. Tahun 2017, KKP telah memberi bantuan revitalisasi 474 unit KJA. Pada tahun ini KKP juga mengem-bangkan 3 unit KJA lepas pantai (offshore) di Kota Sabang, Kabupaten Pangadaran dan Kepulauan Karimunjawa. KJA lepas pantai diharapkan dapat memproduksi 1.623 ton kakap putih senilai Rp114,24 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 966.

KKP juga mendorong untuk pengembangan pembudidaya ikan yang efektif, efisien dan ramah lingkungan melalui sarana dan prasarana minapadi sebanyak 195 hektar kepada 21 kelompok di 9 kabupaten/kota dengan proyeksi outcome sebesar 420 ton produksi ikan senilai 8,4 miliar nilai produksi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 610 orang. Tahun 2017, KKP juga melanjutkan membangun percontohan budidaya lele dengan sistem bioflok sebanyak 206 paket yang tersebar di 103 kabupaten/kota di 26 provinsi dengan proyeksi 2.192 ton produksi dengan nilai Rp32,89 miliar dan menyerap tenaga kerja 2.040 orang.

Untuk rehabilitasi dan pengembangan areal tambak KKP memberikan bantuan untuk pembudi daya berupa alat berat


sebanyak 72 unit ekskavator yang tersebar di 44 kabupaten/kota di 21 provinsi. Sementara penataan tambak/kolam sebanyak 11 paket untuk 18 kelompok penerima manfaat. KKP juga memberikan bantuan alih usaha bagi eks-penangkap lobster di Pulau Lombok sebanyak 2.246 pembudidaya dengan proyeksi outcome sebesar 2.495,3 ton atau senilai Rp190 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9.100 orang. Alih usaha eks-penangkap lobster berupa bantuan sarpras budidaya ikan kerapu, bandeng, vaname, lele, bawal bintang dan nila.

KKP juga telah mendorong pengembangan budidaya rumput laut dengan membangun 185 kawasan Kebun Bibit Rumput Laut dan budidaya rumput laut dengan target total proyeksi outcome sebesar 1.245,2 ton senilai Rp7,42 miliar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 399 orang.

Pada tahun 2017, KKP memberi bantuan Asuransi Usaha Pembudidaya Udang kepada 2.004 pembudidaya udang di 37 kabupaten/kota di 14 provinsi. Lahan tambak udang yang telah terlindungi asuransi pembudidaya sebanyak 3.300 hektar.

TABEL 2.5. BANTUAN PEMBUDIDAYA IKAN TAHUN 2017

NO JENIS BANTUAN JUMLAH

1 Benih Ikan 177,56 juta ekor

2Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Kelompok Pembudidaya

722 paket

3Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Lembaga

80 paket

4 Asuransi Budidaya 3.300 orang

5 Alih usaha ex-penangkap benih lobster 2.246 orang

6 Ekskavator 72 unit

7 Revitalisasi Keramba Jaring Apung 474 unit

8 Revitalisasi Tambak 11 paket

9 Gerakan Pakan Mandiri : Mesin 200 unit

10 Gerakan Pakan Mandiri : Bahan Baku 105 paket

11 Gerakan Pakan Mandiri : Pakan Alami 40 paket

13 Bioflok 206 paket

14 Minapadi 195 Ha

15 Budidaya dan Kebun Bibit Rumput Laut 120 paket

16 Restocking (non-BP) 25 lokasi

c. Sistem Rantai Dingin dan Logistik

Mutu dan kualitas produk perikanan merupakan syarat penting dalam perdagangan perikanan. Persoalan mutu dan kualitas produk perikanan yang dihadapi dalam pemasaran hasil perikanan adalah sifat komoditas perikanan yang mudah rusak (varishable food), lokasi produksi yang jauh dari pasar dan faktor musim yang mempengaruhi pola produksi. Hal ini mengakibatkan panjangnya rantai distribusi yang bermuara pada kesenjangan harga dan kontinuitas komoditas serta rendahnya mutu ikan yang dipasarkan.

Mengatasi persoalan tersebut maka dikembangkan sistem rantai dingin yang terintegrasi. Untuk itu diperlukan sistem rantai dingin dan logistik untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk perikanan mulai dari penanganan pascapanen komoditas ikan, penyimpanan hingga transportasi ke pasar. Mengatasi persoalan tersebut maka dikembangkan sistem rantai dingin yang terintegrasi. Untuk itu diperlukan sistem rantai dingin dan logistik untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk perikanan mulai dari penanganan pascapanen komoditas ikan, penyimpanan hingga transportasi ke pasar.

Untuk mendukung pembangunan sistem rantai dingin tersebut, maka KKP pada tahun 2017 telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

• Pengadaan8unit integrated cold storage di Aceh Selatan, Flores Timur, Halmahera Timur, Gorontalo, Simeule, Jember, Malang dan Sumenep;

• 235 unit ice flake machine yang tersebar di berbagai lokasi produksi perikanan, khususnya di TPI dan SKPT;

• 150unitchest freezer yang tersebar dibergai lokasi sentra produksi perikanan; dan

• 25paketperalatanpengolahandibeberapalokasi.

Dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik perikanan, KKP telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

• Pengadaan 14 unit cold storage 200 Ton di Padang, Cilacap, Gorontalo Utara, Ternate, Cirebon, lamongan, Trenggalek, Jembrana, Sula, Banggai Laut, Toli-Toli, Kendari, Kupang dan Belitung;

• Pengadaan 82 unit kendaraan pengangkut yang terdiridari 61 unit kendaraan roda 6 (enam) dan 21 unit kendaraan roda 4 (empat) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.


TABEL 2.6. BANTUAN PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN TAHUN 2017


1 Integrated Cold Storage 8 paket

2 Cold Storage : 14 paket

3 Ice Flake Machine 1,5 ton 235 unit

4 Chest Freezer 150 unit

5

Kendaraan Berpendingin

- Roda 6 61 unit

- Roda 4 21 unit

6 Sentra Kuliner 6 unit

7 Revitalisasi Pasar Ikan Bersih 6 unit

8 Pembangunan Pasar Ikan Bersih 7 unit

9 Sarana Peralatan Pengolahan 20 paket

d. Pemasaran Hasil Perikanan

Permintaan pasar dan ketersediaan produk perikanan yang bermutu, bersih dan sehat merupakan faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan usaha di industri perikanan. Pemerintah berusaha untuk dapat mendukung usaha perikanan dengan menyediakan lokasi pasar yang bersih dan sehat serta modern, sehingga produk-produk perikanan dapat sampai ke konsumen dengan mutu terjamin.

Untuk mendukung kegiatan pemasaran hasil perikanan, maka KKP pada tahun 2017 membangun sarana dan prasarana pemasaran ikan yang terdiri dari :

• Pembangunan10 sentra kuliner yangberlokasi di Kab.Bengkulu, Kab. Bulukumba, Kab. Tanggamus, Kab. Palembang, Kab. Sabang, Kab. Belitung, Kab. Morotai, Kab. Sangihe, Kab. Jombang dan Kab. Aceh Selatan;

• Pembangunan 8 unit pasar ikan bersih yang berlokasidi Kab. Kutai Timur, Kab. Jembrana, Kab. Banyuwangi, Kab. Manggarai Barat, Kab. Maluku Tengah (Mamala dan Morela), Kab. Bone Bolango dan Kab. Buru;

• Revitalisasi 5 unit pasar ikan tradisional yang berlokasidi Kab. Tasikmalaya, Kab. Banyumas, Kab. Kulon Progo, Kab. Singkawan dan Kab. Magelang.

Disamping memberikan bantuan untuk pengolah dan pemasar, pada tahun 2017 telah dicanangkan pembangunan Pasar Ikan Modern (PIM) di Muara Baru Jakarta. Pembangunan tersebut mengikuti bentuk pasar modern Tsukiji di Jepang

yang menjadi pusat pemasaran produk hasil perikanan dan mempromosikan produk-produk olahan hasil perikanan khas daerah serta menjadi pusat kuliner serba ikan.

PIM Muara Baru adalah pusat pemasaran hasil jual beli ikan segar, beku dan olahan yang sehat dan higienis, sehingga pasar tersebut akan dilengkapi dengan sentra kuliner ikan, hall pertemuan, pusat perlatan kelengkapan kapal dan maritime. Pasar tersebut akan dilengkapi 900 lapak ikan basah dan 232 lapak ikan kering, 65 lapak maritime, 16 kios ikan bakar serta 19 kios fish packing. Ditargetkan pada tahun 2018 Pasar Ikan Muara Baru rampung pengerjaannya.

Pencanangan pembangunan PIM Muara Baru telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2018 oleh Menteri kelautan dan Perikanan dan Gubernur DKI Jakarta di atas lahan seluas 22.444 meter dengan mengusung konsep one stop shopping aneka produk perikanan. untuk itu pasar akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti chiling room, ice storage, layanan perbankan, klinik kesehatan, wisata kuliner, laboratorium, masjid, pengepakan ikan, gardu PLN, dan instalasi pengelolaan air limbah.

GAMBAR 2.1 SKEMA KEGIATAN DI PASAR IKAN MUARA BARU JAKARTA

e. Bantuan Usaha Garam Rakyat

KKP telah melakukan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada tahun 2017 di 15 Kabupaten yaitu Cirebon, Indramayu, Brebes, Demak, Rembang, Pati, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Bima, Kupang, Jeneponto, dan Pangkep. Gudang Garam Nasional di Brebes, Rembang, Sampang, Demak, Tuban dan Kupang.


Program PUGAR pada tahun 2017 sama seperti tahun sebelumnya yang lebih menekankan pada pengembangan produksi garam berupa peralatan dan infrastruktur pendukung produksi garam rakyat. Bentuk bantuan fisik tersebut disesuaikan kebutuhan masyarakat di berbagai lokasi, yaitu pembangunan 6 unit Gudang Garam Nasional, integrasi lahan, geomembran, perbaikan saluran irigasi, jalan produksi, kolam penampungan, excavator mini, truk pengangkut garam, kendaraan roda 3, alat uji garam dan pompa air.

TABEL 2.7. BANTUAN USAHA GARAM RAKYAT TAHUN 2017


1 Gudang Garam Nasional 6 unit

2 Resi gudang 3 lokasi

3 Integrasi lahan 268 Ha

4 Excavator Mini 15 unit

5 Truk Pengangkut Garam 12 unit

6 Kendaraan Roda 3 46 unit

7 Alat uji mutu garam 6 unit

Untuk mengatasi penurunan produksi akibat musim kemarau maka kegiatan produksi garam didukung dengan manajemen sistem integrasi lahan. Manajemen tersebut dilaksanakan melalui konsolidasi atau penggabungan lahan dalam satu kesatuan proses produksi. Prinsip utama dalam konsep lahan integrasi adalah untuk mensinergikan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan guna mendapatkan peningkatan nilai tambah produk garam. Peningkatan nilai tambah tersebut akan mendapatkan hasil keuntungan usaha petambak garam rakyat. Gambar 2.3 menunjukkan alur proses Integrasi penggaraman

GAMBAR 2.2ALUR PROSES INTEGRASI PERGARAMAN

Penerapan manajemen integrasi lahan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dua kali lebih banyak dibandingkan dengan pola produksi garam selama ini yang dikerjakan oleh masing-masing petambak. Produksi melalui integrase lahan ini harus didukung dengan manajemen waktu produksi yang tepat watu dan penerapan teknologi geomembran/geo-isolator sehingga kualitas garamnya akan lebih baik. Melalui manajemen integrase lahan ini diharapkan target produksi garam nasional dapat tercapai.

Pada tahun 2017 jumlah integrasi lahan pergaraman telah mencapai luasan sebesar 258,55 ha. Luasan lahan penggaraman terintegrasi tersebut mencakup 15 desa di 15 kabupaten penghasil gara nasional. Tabel 2.8 menunjukan lokasi integrasi lahan penggaraman dan luasan lahan yang terintegrasi.


TABEL 8. LOKASI DAN LUASAN INTEGRASI LAHAN PENGGARAMAN

TAHUN 2017

NO DESA KABUPATEN LUAS HA

1 Ds. Krimun Indramayu 18,64 Ha

2 Ds. Bungko Cirebon 18,53 Ha

3 Ds. Purworejo Rembang 17,99 Ha

4 Ds. Raci Pati 15,12 Ha

5 Ds. Babalan Demak 15,33 Ha

6 Ds. Pengaradan Brebes 18,54 Ha

7 Ds. Ketambul Tuban 17,16 Ha

8 Ds. Sentol Daya Sumenep 16,51 Ha

9 Ds. Disanah Sampang 19,60 Ha

10 Ds. Labuan Lamongan 16,82 Ha

11 Ds. Padelegan Pamekasan 15,69 Ha

12 Ds. Soro Bima 18,28 Ha

13 Ds. Bipolo Kupang 16,53 Ha

14 Ds. Borimasunggu Pangkep 18,09 Ha

15 Ds. Boronglamu Jeneponto 15,71 Ha

TOTAL 258,55 Ha

f. Bantuan Masyarakat Pesisir

Bantuan Pemerintah untuk masyarakat pesisir berupa sarana dermaga apung (jetty apung), sarana usaha ekonomi produktif di Wilayah P3K, bantuan untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (Kompak), dan pengembangan wisata bahari.

Tahun 2017, KKP membangun 4 dermaga apung di Pulau Cawan, Indragiri Hilir; Pulau Tangah, Pariaman; PPI Nusawiru, Pangandaran; dan Pulau Wangi-wangi, Wakatobi. Dermaga apung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna memenuhi kebutuhan transportasi bagi masyarakat. Dermaga apung diperuntukkan sebagai tempat untuk menambatkan kapal pada suatu platform yang mengapung di atas air dan berfungsi sebagai penghubung antara kapal dengan dermaga atau daratan agar perpindahan/mobilisasi barang dan penumpang dari dan ke arah keduanya menjadi lebih mudah.

Pemberian bantuan sarana usaha ekonomi sebagai stimulan untuk menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis kebutuhan serta meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Bantuan Sarana Usaha Ekonomi Produktif diberikan kepada 28 penerima di Indragiri Hilir, Wakatobi (2 paket), Cilacap, Lampung Selatan, Kota Sabang, Malang, Sorong (2 paket), Buton Selatan (2 paket), Kota Tanjungpinang, Lombok Barat (2 paket), Pesisir Selatan, Kota Tidore, Manggarai Barat, Belitung Timur, Bone Bolango, dan Selayar, Kep. Anambas, Natuna, Pulau Morotai (2 paket), Maluku Tenggara, Pangandaran, Maluku Tengah, dan Kota Tual

Bantuan untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (Kompak) tahun 2017 ditujukan kepada 30 kelompok masyarakat konservasi: kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) konservasi, pelestari biota laut dilindungi, wisata konservasi, pelestari terumbu karang, dan kelompok masyarakat pemanfaat kawasan konservasi. Bantuan berupa jungkung, multipurpose floating shelter, mesin tempel, peralatan selam, pondok wisata, pos jaga, peralatan pemantau, mooring bouy, rehabilitasi homestay, kios portable, alat tangkap ramah lingkungan, sarpras budidaya ramah lingkungan, sarpras transplantasi karang dan sarpras penangkaran biota yang dilindungi.

Bantuan Sarana dan Prasarana Wisata Bahari pada tahun 2017 terdiri dari 5 paket di 4 kabupaten yaitu di Kulonprogo, Bintan, Bima dan Lombok Barat. Selain itu, untuk mendukung pengembangan wisata bahari KKP juga membangun Sarana Terpadu Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) di Pulau Lusi, Sidoarjo dan menyusun Masterplan pengembangan wisata bahari di 2 lokasi yaitu Pulau Lusi, Sidoarjo dan Pulau Cemara Besar, Kepulauan Karimunjawa.


TABEL 2.9. BANTUAN MASYARAKAT PESISIR TAHUN 2017


1 Sarana Dermaga Apung 4 unit

2 Sarana Usaha Ekonomi Produktif 28 paket

3Bantuan Sarana dan Prasarana Wisata Bahari

5 paket

4 Sarana Terpadu PRPM 1 unit

5Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (Kompak)

30 paket

6 Alat Pengolah Sampah Plastik 12 unit

7Pengolah Sampah Organik Pembuat Kompos

6 unit

g. Peningkatan Kapasitas SDM

KKP mendorong pembentukan SDM kelautan dan perikanan yang berwawasan luas dan berdaya saing tinggi. Pembentukan SDM tersebut membutuhkan kelembagaan yang andal dan mampu berkerja sama yang intensif dengan semua pihak. SDM yang dibentuk melalui pembentukan kelembagaan dapat menjadi SDM kelautan dan perikanan yang mampu menciptakan terobosan baru pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2017, KKP mulai membangun politeknik kelautan dan perikanan di 4 (empat) lokasi, yakni Politeknik Pangandaran dengan peserta didik sebanyak 75 orang; Politeknik KP Jembrana dengan peserta didik 75 rang; Politeknik KP Dumai dengan peserta didik 75 orang dan Akademi Komunitas Wakatobi dengan peserta didik sebanyak 50 orang. Pembukaan empat politeknik tersebut telah mendapat persetujuan Kemenristekdikti melalui Surat No. 261/M/IX/2017 tanggal 26 September 2017 perihal Persetujuan Usul Pendirian Politeknik KP Pangandaran, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Dumai dan Akademi Komunitas Wakatobi.

Jumlah peserta didik lembaga pendididkan di KKP pada tahun 2017 mencapai 7.541 peserta didik. Presentase jumlah peserta didik dari pelau usaha utama bidang kelautan dan perikanan mencapai 46,89% dari total peserta didik. Anak-anak pelaku utasa tersebut adalag anak nelayan, pembudidaya, pengolah dan sebagainya. Jumlah lulusan pada tahun 2017 mencapai 1.998 lulusan dan 1.333 orang diantara lulusan tersebut telah bekerja di dunia usaha dan industri.

Disamping itu, pada tahun 2017, KKP telah melaksanakan pelatihan untuk masyarakat, aparatur dan enumerator. Jumlah masyarakat yang dilatih di bidang kelautan dan perikanan mencapai 6.290 orang, aparatur KKP sebanyak 2.090 orang dan enumerator sebanyak 3.810 orang. Sedangkan pelatihan keahlian telah berhasil memberikan sertifikasi kompetensi kepada 6.110 orang.

Pada tahun 2017, sesuai dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, KKP mulai mengimplementasikan pengalihan penyuluh perikanan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jumlah penyuluh perikanan yang dialihkan ke KKP sebanyak 3.161 orang telah menyelesaikan pengalihan dengan pemberian gaji dan tunjangan, serta menyiapkan kelembagaan bagi penyuluh serta menyebarkan tenaga penyuluh pada:

• BPPPMedan:340orang;

• BRPPUPPPalembang:384orang;

• BRPBATPPBogor:231orang;

• BPPPTegal:472orang;

• BPPPBanyuwangi:387orang;

• BBRBLPPGondol:366orang;

• BRBAPPPMaros:432orang;

• BPPPBitung:268orang,dan

• BPPPAmbon:289orang.

Disamping itu, KKP sedang menyiapkan MoU kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkaitan dengan penempatan wilayah kerja penyuluh perikanan dan pemantauan kinerjanya serta meningkatkan kapasitas teknis dan fungsional penyuluh perikanan pada tahun 2017 sebanyak 2.129 orang.

h. Dukungan Inovasi dan IPTEK

Kegiatan Riset difokuskan pada 10 topik, yaitu: sustainable fisheries, sustainable aquaculture, perubahan iklim, jasa kelautan, kemandirian pangan dan bahan baku industri, konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi, inovasi teknologi, proverty reduction dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha, sistem bisnis dan trading, kajian kewilayahaan dan geopolitik. Kegiatan riset diprioritaskan untuk berperan sebagai In House Consultant Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP selama tahun 2017 telah mengeluarkan 20 rekomendasi kebijakan, 18 rekomendasi teknologi, 55 data informasi, 55 riset inovasi, dan 5 stock assessment.


sehat serta modern, sehingga produk-produk perikanan dapat sampai ke konsumen dengan mutu terjamin.

Untuk mendukung kegiatan pemasaran hasil perikanan, maka KKP pada tahun 2017 membangun sarana dan prasarana pemasaran ikan yang terdiri dari :

• PembangunanPasarIkanModern (PIM) di Muara Baru, Jakarta;

• Pembangunan10sentrakuliner yang berlokasi di Kab. Bengkulu, Kab. Bulukumba, Kab. Tanggamus, Kab. Palembang, Kab. Sabang, Kab. Belitung, Kab. Morotai, Kab. Sangihe, Kab. Jombang dan Kab. Aceh Selatan;

• Pembangunan 8 unit pasar ikan bersih yang berlokasidi Kab. Kutai Timur, Kab. Jembrana, Kab. Banyuwangi, Kab. Manggarai Barat, Kab. Maluku Tengah (Mamala dan Morela), Kab. Bone Bolango dan Kab. Buru;

• Revitalisasi 5 unit pasar ikan tradisional yang berlokasidi Kab. Tasikmalaya, Kab. Banyumas, Kab. Kulon Progo, Kab. Singkawan dan Kab. Magelang

i. Sistem Rantai Dingin dan Logistik

Mutu dan kualitas produk perikanan merupakan syarat penting dalam perdagangan perikanan. Persoalan mutu dan kualitas produk perikanan yang dihadapi dalam pemasaran hasil perikanan adalah sifat komoditas perikanan yang mudah rusak (varishable food), lokasi produksi yang jauh dari pasar dan faktor musim yang mempengaruhi pola produksi. Hal ini mengakibatkan panjangnya rantai distribusi yang bermuara pada kesenjangan harga dan kontinuitas komoditas serta rendahnya mutu ikan yang dipasarkan.

Mengatasi persoalan tersebut maka dikembangkan sistem rantai dingin yang terintegrasi. Untuk itu diperlukan sistem rantai dingin dan logistik untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk perikanan mulai dari penanganan pascapanen komoditas ikan, penyimpanan hingga transportasi ke pasar.

Untuk mendukung pembangunan sistem rantai dingin tersebut, maka KKP pada tahun 2017 telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

• Pengadaan8unitintegrated cold storage di Aceh Selatan, Flores Timur, Halmahera Timur, Gorontalo, Simeule, Jember, Malang dan Sumenep;

• 235 unit ice flake machine yang tersebar di berbagai lokasi produksi perikanan, khususnya di TPI dan SKPT;

• 150unitchest freezer yang tersebar dibergai lokasi sentra produksi perikanan; dan

• 25paketperalatanpengolahandibeberapalokasi.

Dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik perikanan, KKP telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

• Pengadaan 14 unit cold storage 200 Ton di Padang, Cilacap, Gorontalo Utara, Ternate, Cirebon, lamongan, Trenggalek, Jembrana, Sula, Banggai Laut, Toli-Toli, Kendari, Kupang dan Belitung;

• Pengadaan 82 unit kendaraan pengangkut yang terdiridari 61 unit kendaraan roda 6 (enam) dan 21 unit kendaraan roda 4 (empat) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

j. Pemasaran Hasil Perikanan

Permintaan pasar dan ketersediaan produk perikanan yang bermutu, bersih dan sehat merupakan faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan usaha di industri perikanan. Pemerintah berusaha untuk dapat mendukung usaha perikanan dengan menyediakan lokasi pasar yang bersih dan


k. Pembangunan SKPT

1) SKPT Natuna

Pembangunan SKPT Natuna difokuskan pada pemban-gunan di PP Selat Lampa. Pelaksanaan kegiatan pemban-gunan SKPT Natuna pada tahun 2017 mencakup:

• Kapal5GT50unit

• Kapal10GT5unit

• Kapal20GT5unit

• AlatTangkapuntukkapal5GTsebanyak50unit



• AlatPenangkapIkanSKPTNatuna

• Bangunan Sipil (Jalan kawasan, dermaga,drainase, trotoar, causeway dll) PP. Selat Lampa

• GedungdanLanscapePP.SelatLampa

• Kendaraanroda4sebanyak2unit

• Truckmini crane, 1 unit

• Kendaranroda2

• Kendaraanroda3pengangkutsampah1unit

• TrukTangkiAir1unit

• PeralatanRantaiDingin1unit

• SaranadanPrasaranaPenunjangICS• PembuatanSertifikatKapal.

2) SKPT Nunukan

Pembangunan SKPT Nunukan difokuskan pada pembangunan di PP Sebatik. Pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT Sebatik pada tahun 2017 mencakup:

• Trestle (700 x 7 m) dan Causeway (200 x 7 m) (1 paket)

• Pembangunan Sarana Perikanan Tangkap SKPTSebatik

• Integrated Cold Storage 50 ton

• Genset500kVA

• PemasangankWHmeterdengantotaldaya197kVA

• KendaraanRoda4(2unit)• KendaraanRoda2(4unit)

3) SKPT Merauke

Pembangunan SKPT Merauke difokuskan pada pembangunan di PP Merauke. Pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT Merauke pada tahun 2017 mencakup:• Pembangunan Integrated Cold

Storage 200 Ton • PembangunanDermaga,Tempat

Pemasaran/Pelelangan Ikan (TPI) Higienis

• Ice Flake machine (IFM) 10 ton dan Penyediaan Air • PembangunanKiosPerbekalanMelaut• PemasanganLampuPenerangandanPenambahan

Daya Listrik.

4) SKPT Saumlaki

Pembangunan SKPT Saumlaki difokuskan pada pembangunan di PP Saumlaki. Pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT Saumlaki pada tahun 2017 mencakup:

• Kapal3GT(20unit)reguler

• Kapal10GT(5unit)reguler

• Coolbox (50 unit)

• PenyusunanDELHdanizinlingkungan

• Saranaperkantoran(1paket)

• Pengolahdata(1paket).

• SekretariatdiSaumlaki,promosisaumlaki,FGDdengan Pemda MTB;

5) SKPT Sabang

Pembangunan SKPT Sabang pada tahun 2017 mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan diantaranya:

• Kapal5GT(30unit)

• Pancinguntukkapal5GT(30paket)

• BangunanTPIdenganpalletpenyimpanan (40 x 20 m),

• Pekerjaanjalanmasuk(10X70meter), sebanyak 1 paket

• KJAOffshore terpadu (1 paket),


• Cages 8 lubang• Feed Barge (Kapal Statis untuk storage pakan dan

sebagai monitoring vessel)• Working Boat, dan • Net Cleaner• PengadaanBenih300.000Ekor• BantuanPakan43.000Kg• Ice Flake Machine 10 Ton (1 unit)• Integrated Cold Storage (ICS) 100 ton (+ ABF dan

tunnel)• PeralatanoperasionalICS(1paket),• PenyusunandokumenlingkunganDELH(1paket)• PenyusunanUKL/UPLKJAOffshore (1 paket)• PenyusunanBusinessPlan.

6) SKPT Sumba Timur

Pembangunan SKPT Sumba Timur pada tahun 2017 dengan kegiatan-kegiatan diantaranya:• SaranaBudidaya• KebunBibitRL(75paket)• SaranaBudidayaRL(100paket)• Saranabudidayaairtawar(2paket)• Perahufiber(50unit)• Parapara(100unit)• Rumahikat(10unit)• BBILewa(jaringanlistrik,hatchery indoor, semenisasi

kolam, pengadaan induk dan pakan)• SaranaPenangkapan• Kapal<5GT(30unit)• Coolbox (9 unit)• SaranaPenanganandanPengolahan• GudangRL(1paket)• Lantaijemur(1paket)

• Kendaraanpickup(4unit).

7) SKPT Rote Ndau

Pembangunan SKPT Rote Ndau pada tahun 2017 men-cakup kegiatan-kegiatan diantaranya:• KebunBibitRL(70unit)• SaranaPembesaranBudidayaRL(200unit)• Pengadaanparapara(200unit)• Kendaraantruckberpendinginroda6(2unit)

• Excavator(2unit)

• Buldozerdandrumfibrating roller (@ 1 unit)• ReviuMasterPlan

• PenyusunanperencanaanPPITulandale• PenyusunanUKL/UPLPPITulandale• PerencanaanBBIMokdale• PerencanaantambakserbagunaUPT• UKL/UPLtambak,cold storage (50 ton) dan IFM di

Papela

• PerencanaangudangRL(300ton).

8) SKPT Morotai

Pembangunan SKPT Morotai difokuskan pada pembangunan di PPI Daeo Majiko. Pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT Morotai pada tahun 2017 mencakup:• Kapal<3GT(90unit)• Kapal5GT(12unit)• SertifikasiKapal<3GT(90unit)dan

Kapal 5 GT (12 unit)• MobilBerpendinginRoda4(2unit)• MotorRoda3(2unit)• Cool Box (102 unit)• Chest freezer (25 unit)• Pembangunan saranadanprasaranaPPI (jalan, TPI,

IPAL, tanggul, toilet, tempat perbaikan jaring, kios nelayan, masjid, fasilitas tambat labuh, sumber air baku dan tanki air, tempat pengolah sampah terpadu, sarana loading/unloading di ICS 50 dan 200 ton)

• BimtekpengolahandanpengoperasianRawai

• Review Masterplan, Kajian Lingkungan dan DED Pembangunan SKPT Morotai (1 paket).

9) SKPT Talaud

Pembangunan SKPT Talaud pada tahun 2017 difokuskan pada PPI Salibabu. Kegiatan-kegiatan yang diselesaikan pada pembangunan SKPT Talaud adalah:• Kapal3GTdanmesin15HP(60

unit)• Alatpenangkapanikan(60unit)• Pembangunansaranadan

prasarana pelabuhan • Genset250kVA• Kendaraanpengangkutikanberpendingin(1unit)

• IceFlakeMachine1,5ton(2unit).


10) SKPT Kepulauan Mentawai

Pembangunan SKPT Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 difokuskan pada BBIP dan PPP Sikakap. Kegia-tan-kegiatan yang diselesaikan pada pembangunan SKPT kepulauan Mentawai adalah:Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap• PortableIcestorage15ton(1unit)• SistemAirTawar• LTS(8titik)• FasilitasKebersihan• KendaraanbakterbukaRoda4(1unit)• Gapuradanfontbox• Penimbunan,pemadatandanpemasanganconblock• Penambahanjalan(40meter)Balai Benih Ikan Pantai Sikakap• AirBersihMelaluiPipanisasi(1.200meter)• BakPendederan(42unit)• LTS(8titik)• FasilitasKebersihan• RumahGensetdanGenset35KVA(1unit)• KJAIndukandanPercontohan(2unit)• InstalasiJaringanListrikPLN(1paket)• PompaAirLautdanInstalasi(1paket)• Speedboat(1unit)• Gapuradanfontbox• Peralatankantordanmeubelair• MagangkeBBAPBatam(10orang)Bantuan ke Masyarakat• Kapal5GTdanAlatTangkap(Gillnet) (15 unit)• PakandanObatobatan(1paket)• BenihKerapu(32.000ekor)• AlatPembersihJaring(11unit)• Coolbox 50 Liter (172 unit) dan 1 Ton (5 unit)• Bimtekbudidayakerapudanpenangkapan.

11) SKPT Biak Numfor

Pembangunan SKPT Biak Numfor difokuskan pada PPI Fandoi dan kegiatan pada tahun 2017 mencakup kegiatan-kegiatan:• FasilitasUmumPPIFandoi(Pekerjaandrainase,Jalan

di dalam lokasi, IPAL, Sarana air bersih, Pos jaga, Gedung genset & panel LVMDP, Pekerjaan gardu PLN dan Rumah Trafo, termasuk ME)

• PangkalanPendaratanIkan(TempatPelelanganIkan)• Chest freezer, 388 unit• Cool box, 603 unit

• Ice Flake Machine 1,5 ton • Integrated Cold Storage 200 ton • Kendaraanroda4• Kendaraanroda6Berpendingin.

12) SKPT Mimika

Pembangunan SKPT Mimika pada tahun 2017 dalam proses perencanaan terutama kegiatan review master plan dan penyusunan dokumen lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan di SKPT Mimika adalah

• PerencanaTeknisSingle Cold Storage 200 Ton

• Perencana Teknis Ice Flake Machine 10 Ton

• PerencanaTeknisKapal3GT

• PerencanaTeknisKapalPengumpul10GT

• PenyusunanDokumenLingkungan

• ReviuMasterPlandanDEDPengembanganZonaIntiSKPT.

B. Dampak Kebijakan

1. Produksi Perikanan

Total Produksi Perikanan Nasional pada tahun 2017 mencapai 24,21 juta ton. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 17,22 juta ton dan produksi perikanan tangkap sebesar 6,99 juta ton. Tingkat per-tumbuhan produksi perikanan Tahun 2015-2017 sebesar 3,97% per tahun. Konstribusi pertumbuhan tersebut ter-diri pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 1,95% per tahun dan perikanan budidaya sebesar 4,96%.

Perkembangan dari produksi perikanan Indonesia, berdasarkan data produksi perikanan di BPS tahun 2017 menunjukkan peningkatan produksi dari tahun ke tahun. Volume produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,94 juta ton dan menjadi 22,31 juta ton pada tahun 2015 yang terdiri dari 6,68 juta ton produksi perikanan tangkap dan 15,63 juta


ton produksi perikanan budidaya. Produksi tersebut kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 23,26 juta ton yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,58 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,68 juta ton. Jumlah produksi meningkat lagi pada tahun 2017 mencapai 24,21 juta ton, terdiri dari 6,99 juta ton produksi perikanan tangkap dan 17,22 juta ton produksi perikanan budidaya.

GAMBAR 2.3. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN INDONESIA

TAHUN 2011-2016

GAMBAR 2.4. PERKEMBANGAN POTENSI SDI DI INDONESIA

TAHUN 1997-2016

2. Produksi Garam

Jumlah produksi garam rakyat pada tahun 2017 telah mencapai 1.111.394 ton. Hasil produksi 1.111.394 ton terdiri dari produksi PUGAR 786.939 ton, Non PUGAR 129.831 ton dan PT. Garam 194.296 ton merupakan hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di 51 kabupaten pada 10 provinsi. Jumlah produksi garam dari setiap kabupaten/kota adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10 PRODUKSI GARAM RAKYAT MENURUT DAERAH TAHUN 2017

KABUPATEN PRODUKSI KABUPATEN PRODUKSI KABUPATEN PRODUKSI

Aceh Timur 622 Lembata 2.334 Buleleng 4.572

Tuban 12.080 Cirebon 47.885 Palu 597

Kota Bima 671 Sumenep 126.662 Demak 40.304

Aceh Besar 414 Flores Timur 172 Lombok Barat 257

Lamongan 13.245 Indramayu 97.820 Selayar 113

Sumba Timur 259 Pasuruan 2.731 Brebes 10.433

Pidie 7.764 Ende 411 Lombok Tengah

3.480

Gresik 3.646 Karawang 3.354 Jeneponto 5.664

Kupang 868 Kota Surabaya 17.687 Probolinggo 15.832

Bireuen 6.454 Manggarai 643 Lombok Timur 4.183

Bangkalan 3,352 Rembang 76.486 Takalar 4.872

* 2016 - angka sementara** 2017 - angka sangat sementaraSumber : BPS dan One Data KKP 2017

Konstribusi produksi perikanan tangkap sebagian besar berasal dari jenis ikan cakalang (skipjack tuna), layang (scad), kembung (short-bodied mackerel), madidihang (yellowfin tuna) dan tongkol krai (frigate tuna), sedangkan di perairan umum didominasi oleh ikan jenis gabus (snakehead murrel), baung (asian redtail catfish), nila (nile tilapia), lele (walking catfish) dan patin jambal (cat fishes). Sedangkan produksi perikanan budidaya didominasi oleh rumput laut dan jenis-jenis ikan Nila, Lele, Udang, Bandeng, dll.

Peningkatan produksi perikanan selain didorong oleh perikanan budidaya juga didorong oleh peningkatan stock perikanan laut Indonesia. Pada tahun 2017 stock perikanan laut mencapai 6,19 juta ton menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016 (Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017). Kondisi ini menjadi peluang untuk terus meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap nasional. Perkembangan jumlah stock atau potensi sumber daya ikan (MSY) di Indonesia dapat dilikat pada Grafik 2.5


KABUPATEN PRODUKSI KABUPATEN PRODUKSI KABUPATEN PRODUKSI

TTU 224 Klungkung 9 Pasuruan 14.427

Aceh Utara 1.342 Rote Ndao 15 Sumbawa 2.029

Sampang 110.343 Pati 115.949 Pangkep 8.088

Alor 6 Karang Asem 358 Sidoarjo 11.989

Pidie Jaya 676 Nagekeo 1.373 Bima 80.4 70

Pamekasan 40.613 Jepara 12.579 Pohuwato 716

Total Produksi Garam: 1.111.394 ton

3. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya

Peningkatan pendapatan merupakan salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa intervensi kebijakan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, sehingga pelaku usaha yang menjadi sasaran pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Sejak tahun 2014-2017 pendapatan rata-rata nelayan dalam rumah tangga atau individu terus mengalami peningkatan. Pendapatan rata–rata nelayan merupakan total pendapatan per orang nelayan yang berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang diperoleh dari hasil penjualan dan tangkapan/produksi setelah dikurangi modal kerja dalam 1 (satu) bulan. Pada tahun 2014 pendapatan rata-rata nelayan sebesar Rp2,15 juta per bulan dan pada tahun 2017 telah meningkat menjadi Rp2,70 juta juta per bulan. Peningkatan pendapatan rata-rata perusahaan perikanan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 pendapatan rata-rata perusahaan perikanan sebesar Rp6,04 juta per RTP/PP dan terus meningkat menjadi Rp8,48 juta per RTP/PP. Perkembangan peningkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.

Pendapatan pembudidaya ikan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2016 mencapai Rp2,021 juta dan meningkat menjadi Rp3,3 juta pada tahun 2017.

Pendapatan pembudidaya ikan dibagi menjadi tiga sektor; pendapatan pembudidaya laut termasuk ikan hias air laut, pendapatan pembudidaya ikan air payau dan pendapatan pembudidaya ikan di air tawar termasuk budidaya ikan hias dan pembenihan ikan air tawar.

GAMBAR 2.5. PERKEMBANGAN RATA-RATA PENDAPATAN NELAYAN DAN RTP

TAHUN 2014-2017

Pendapatan pembudidaya ikan juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudi-daya ikan pada tahun 2016 mencapai Rp2,021 juta dan menjadi Rp3,3 juta pada tahun 2017.

Pendapatan pembudidaya ikan secara garis besar dibagi menjadi tiga sektor; pendapatan pembudidaya laut termasuk ikan hias air laut, pendapatan pembudidaya ikan air payau dan pendapatan pembudidaya ikan di air tawar termasuk budidaya ikan hias dan pembenihan ikan air tawar.

4. Nilai Tukar Nelayan, Pembudidaya ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. NTN menjadi alat ukur kemampuan tukar barang yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksi. NTN didapatkan dari rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), yang dinyatakan dalam persentase. NTN lebih dari 100 artinya nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus.

Pada tahun 2014 nilai NTN telah surplus di atas 100, yakni mencapai nilai rata-rata sebesar 104,63. Pada tahun 2015 nilai NTN rata-rata mengalami peningkatan menjadi 106,14 dan tahun 2016 terus mengalami peningkatan menjadi 108,24. Pada tahun 2017


nilai NTN terus mengalami peningkatan menjadi rata-rata sebesar 109,86. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014-2017 nelayan Indonesia terus mengalami surplus pendapatan atau pendapatan yang terus meningkat diatas pengeluarannya.

Di samping NTN sebagai ukuran kesejahteraan nelayan, dapat di-ukur dari Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN). Indikator ini menun-jukkan bahwa usaha nelayan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan para pelaku usahanya nya. NTUN menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2014. NTUN tahun 2017 sebesar 123,02.

Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) terus menga-lami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapat pem-budidaya ikan. Pada tahun 2014 NTPi sebesar 101,42 dan tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 99,09. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan NTPi diantaranya: 1) harga faktor input produksi, seperti pakan dan obat-obatan; 2) harga kebutu-han pokok pengeluaran pembudidaya; 3) nilai tukar rupiah.

Indikator nilai tukar lainya di budidaya perikanan adalah Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi). Pada tahun 2014 nilai NTUPi mencapai 105,90 dan naik pada tahun 2017 menjadi 110,23. Hal ini menunjukkan bahwa usaha perikanan budidaya mampu meningkakan kesejahteraan pelakunya.

TABEL 2.11. PERKEMBANGAN NTN, NTUN, NTPi DAN NTUPi

NT RATA-RATA 2014 2015 2016 2017

NTN 104,63 106,14 108,24 109,86

NTUN 107,37 108,63 117,57 123,01

NTPi 101,42 99,65 98,96 99,09

NTUPi 105,90 106,61 108,62 110,23

Secara keseluruhan perkembangan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan dalam kurun waktu tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Gambar 6. Nilai tukar usaha nelayan (NTUN) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan indikator-indikator lainnya.

GAMBAR 2.6. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR NELAYAN, PEMBUDIDAYA

DAN USAHA PERIKANAN TAHUN 2014-2017

5. investasi di Sektor Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan tahun 2017 mencapai Rp4,83 triliun yang terdiri dari kredit investasi sebesar Rp2.184,72 milyar atau 46,26%; Penanaman Modal Asing atau PMA sebesar Rp1.649,07 milar atau 34,16%; dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN sebesar Rp994,30 milyar atau 20,59% dari total investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebegai besar investasi di sector kelautan dan perikanan bersumber dari kredit investasi.

GAMBAR 2.7. GRAFIK SUMBER INVESTASI DI SEKTOR KELAUTAN

DAN PERIKANAN TAHUN 2017


Investasi sektor kelautan dan perikanan tahun 2017 sebagian besar ditujukan untuk kegiatan pengolahan yang mencapai 52,63% dari keseluruhan investasi atau mencapai Rp2.541,10 milyar. Kemudian diikuti oleh kegiatan penangkapan ikan sebesar 15,46% atau Rp746,62 milyar dan kegiatan lainya seperti budidaya perikanan sebesar 17,73% atau Rp856,25 milyar; perdagangan sebesar 11,07% atau Rp534,41 milayar dan jaa perikanan sebesar 3,10% atau Rp149, 81 milyar.

GAMBAR 2.8. GRAFIK TUJUAN INVESTASI DI SEKTOR KELAUTAN

DAN PERIKANAN TAHUN 2017

sebesar Rp303,47 milyar atau 18,40% dan Jepang dengan investasi sebesar Rp151,38 milyar atau 9,18%. Selanjutnya diikuti oleh Belgia, Taiwan, Tiongkok dan Negara lainnya.

GAMBAR 2.10. GRAFIK PMA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENURUT NEGARA TAHUN 2017

GAMBAR 2.9. GRAFIK PMA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

MENURUT NEGARA TAHUN 2017

Negara yang menjadi sumber investasi utama pada tahun 2017 adalah Singapura dengan investasi mencapai Rp538,74 milyar atau 32,67%. Kemudian diikuti oleh Filipina dengan investasi

Provinsi yang menjadi tujuan utama investasi sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai nilai investasi sebesar Rp846,64 milyar atau sekitar 17,54% dari keseluruhan inevstasi. Kemudian diikuti oleh Provinsi jawa Tengah dengan nilai investasi sebesar Rp785,13 milyar atau sekitar 16,24% dan provinsi lainnya seperti Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan provinsi lainnya

6. Realisasi Kredit Bidang Kelautan dan Perikanan

Pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 bersumber dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Jumlah permodalan pada tahun 2017 yang dikucurkan untuk pembiayaan usaha kelautan dan perikanan mencapai Rp7,03 triliun

atau 234% dari target sebesar Rp3 triliun. Pertumbuhan kredit sektor kelautan dan perikanan mencapai 14,7% atau melebihi target OJK tahun 2017 sebesar 8 – 10%.

Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan yang disalurkan oleh lembaga perbankan mencapai nilai Rp6,49 triliun. Jumlah debitur yang mendapatkan pembiayaan mencapai 38.667 orang debitur. Rasio non performing loan (NPL)


usaha kelautan dan perikanan mencapai 2,17% atau hanya 2,17% kredit yang bermasalah di sektor kelautan dan perikanan.

Sedangkan pembiayaan dari lembaga keuangan non bank pada tahun 2017 mencapai Rp535,39 milyar. Jumlah debitur penerima kredit mencapai 34.786 orang debitur. Rasio non performing loan (NPL) usaha kelautan dan perikanan mencapai 1,93% atau hanya 1,93% kredit yang bermasalah di sektor kelautan dan perikanan.

GAMBAR 2.11. NILAI REALISASI KREDIT DAN NILAI REALISASI PEMBIAYAAN

Peningkatan konsumsi ikan Indonesia menunjukkan bahwa daya serap atau permintaan pasar komoditas perikanan semakin tinggi, sehingga produksi perikanan semakin baik terserap oleh pasar. Disamping itu, peningkatan konsumsi ikan menunjukkan perubahan pola konsumsi dalam masyarakat, komoditas perikanan mulai menjadi salah satu sumber protein dan pangan di Indonesia. Berdasarkan prefensi konsumen di Indonesia, komoditas ikan yang dikomsumsi terdiri dari ikan segar, kelompok ikan dalam makanan jadi dan ikan asin. Presentase komoditas ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah 76% komoditas ikan segar 76%; 19% merupakan Kelompok Ikan dalam Makanan Jadi (KIMJ) 19%; dan 15% merupakan ikan asin diawetkan.

GAMBAR 2.13. GRAFIK PERTUMBUHAN ANGKA KONSUMSI IKAN PER KAPITA

TAHUN 2014-2017

7. Konsumsi ikan Per Kapita

Tingkat konsumsi ikan Indonesia meningkat sebesar 21.9% sepanjang periode 2014-2017. Pada tahun 2014 jumlah konsumsi ikan mencapai 38,14 kg/kapita/tahun. Jumlah konsumsi tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 41,11 kg/kapita/tahun. Peningkatan konsumsi ikan juga terjadi pada tahun 2016 menjadi 43,94 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2017 tercatat angka konsumsi ikan telah mencapai 47,34 kg/kapita/tahun. Gambar 10 menunjukkan perkembangan angka konsumsi ikan Indonesia dari tahun 2014-2017.

GAMBAR 2.12. GRAFIK PERTUMBUHAN ANGKA KONSUMSI IKAN PER KAPITA

TAHUN 2014-2017

8. Nilai Ekspor, impor dan Neraca Perdagangan Perikanan

Perkembangan ekspor perikanan dari tahun 2012-2017 menunjukkan rata-rata peningkatan nilai ekspor komoditas perikanan, terutama ekspor ke USA, negara-negara ASEAN, China dan Uni Eropa. Pada tahun 2012 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai USD3,87 juta dan pada tahun 2017 telah mencapai USD4,51 juta.

Sepanjang tahun 2016-2017 nilai ekspor perikanan Indonesia mengalami peningkatan ke China sebesar 14,47%; Amerika Serikat sebesar 12,92%; Uni Eropa sebesar 9,69%; Jepang sebesar 7,81%; negara-negara ASEAN sebesar 3,28%. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah ke negara lainnya sebasar 2,94%


GAMBAR 2.14. GRAFIK NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN MENURUT NEGARA

TUJUAN UTAMA PERIODE JANUARI-NOVEMBER TAHUN 2012-2017(SUMBER: BPS DIOLAH PDS-KKP)

Berdasarkan jenis komoditasnya, ekspor perikanan Indonesia pada periode 2016-2017 mengalami peningkatan nilai ekspor pada komoditas Rajungan-Kepiting (RK) sebesar 27,81%; Rumput Laut (RL) sebesar 26,69%; Cumi-Sotong-Gurita (CSG) sebesar 17,70%; Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) sebesar 16,57%; dan Udang sebesar 11,31%, Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Jenis Ikan lainnya sebesar 10,03%.

GAMBAR 2.15. GRAFIK NILAI EKSPOR PRODUK PERIKANAN MENURUT KOMODITAS TAHUN 2012-2017

(SUMBER: BPS DIOLAH PDS-KKP)

Keterangan:

o Data sementara sampai dengan Desember 2017

o Produk udang pada tahun 2017 tidak termasuk kerupuk dan pasta udang karena perubahan kode HS 2017, pada tahun 2016 produk tersebut mencapai volume 23.62 ribu ton dengan nilai USD 123.85 juta

Untuk mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan Indonesia maka dilaksanakan berbagai upaya diantaranya:

1. Pembangunan Sistem Rantai Dingin di sentra industri perikanan untuk menjaga kualitas mutu hasil tangkapan dan peningkatan nilai tambah.

2. Penyediaan kapal angkut untuk sarana angkutan produk perikanan dari sentra perikanan ke collecting point.

3. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau terluar/kawasan perbatasan sebagai gateway ekspor hasil perikanan.

4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kerjasama dengan lembaga terkait lain.

5. Peningkatan kepatuhan pemenuhan persyaratan negara tu-juan ekspor (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan/SHTI, Marine Mammals Protection Act, Seafood Import Monitoring Pro-gram/SIMP, dll).

6. Keikutsertaan dalam pameran internasional dan penguatan branding produk seafood Indonesia.

7. Bersama Kemenko Perekonomian, Kemenlu, Kemendag, dan Kemen Perindustrian mengusulkan penurunan Tarif Bea masuk (TBM) produk perikanan ke beberapa negara tujuan sebagai prioritas tertinggi (early harvest), yakni ke Jepang dan ke Uni Eropa.

8. Untuk meningkatkan daya saing, bersama Kemen BUMN melakukan:

• Harmonisasi cargo untuk menurunkan ataumengefisienkan biaya logistik, terutama dari wilayah Timur Indonesia.

• Perubahan jalur logistikuntukmenurunkan jumlahharilogistik.

Perkembanngan impor perikanan Indonesia pada periode 2016-2017 mngalami kenaikan pada komoditas Sarden sebesar 137,49%, Makarel sebesar 68,93%, Salmon-Trout (ST) sebesar 19,68%, Lemak-Minyak Ikan (LM) sebesar 18,09%, Rajungan-Kepiting (RK) sebesar 7,80%, dan Tepung Ikan-Pellet (TP) sebesar 7,14%. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah komoditas ikan lainnya turun 16,19%. Komoditas impor tersebut umumnya diperuntukkan bagi kebutuhan bahan baku industri dan ekspor, seperti:

• Tepungikanpelletsebagaibahanbaku/pakanikan;

• Makareldansardensebagaibahanbakupemindangandanindustri pengalengan yang sebagian untuk tujuan ekspor;

• Rajungankepiting sebagai bahan baku industri dengantujuan ekspor;

• SalmonTroutuntukmemenuhikebutuhanHorekaPasmod;

• LemakminyakIkansebagaibahanbakuindustrifarmasi.


GAMBAR 2.16. GRAFIK NILAI IMPOR PRODUK PERIKANAN MENURUT

KOMODITAS UTAMA PERIODE TAHUN TAHUN 2012-2017(SUMBER: BPS DIOLAH DITJEN PDS-KKP)

Berdasarkan data ekspor impor tersebut maka pada periode 2012-2016 neraca perdagangan komoditas perikanan Indonesia mengalami tren pertumbuhan nilai yang lebih tinggi dari negara-negara pesaing lainnya, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan perbandingan neraca perdangang maka neraca perdangan komoditas perikanan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Indonesia naik 2,67% per tahun

2. China naik 0,60% per tahun

3. Thailand turun 15,14% per tahun

4. Viet Nam turun 21,39% per tahun

5. Philippina turun 6,75% per tahun

GAMBAR 2.17. GRAFIK NERACA PERDAGANGAN EKSPOR-IMPOR PRODUK

PERIKANAN TAHUN 2012-2017

Sumber: ITC calculations based on UN COMTRADE didownload 9 Agustus 2017 (292 produk HS 6 digit 2012) * Data sementara

9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. PNBP tahun 2016 mencapai Rp357,88 milyar dan naik pada tahun 2017 mencapai Rp491,08 milyar. Capaia PNBP tahun 2017 merupakan capaian tertinggi sepanjang periode 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan saat ini mulai memberikan konstribusi bagi pembangunan nasional.

GAMBAR 2.18. GRAFIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

PERIKANAN TAHUN 2013-2017

10. Konservasi

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah semakin tingginya ancaman kerusakan terhadap ekosistem laut Indonesia. Tingkat kerusakan terumbu karang berdasarkan data yang dirilis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2016, telah mencapai 30% dan hanya 5,32 persen dalam tingkat masih sangat baik. Konstribusi kerusakan lingkungan laut berasal dari tingginya tingkat penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, pencemaran dari daerah aliran sungai (DAS), pembangunan pesisir yang tidak terencana, dan terjadinya perubahan iklim.

Untuk mencegah rusaknya terumbu karang, maka ekosistem di laut harus dilindungi melalui penerapkan kawasan konservasi perairan. Konsep tersebut, harus diterapkan di seluruh Indonesia, utamanya di kawasan perairan yang dinilai rawan dari ancaman kerusakan. Konservasi perairan merupakan salah satu solusi terbaik untuk menekan ancaman terhadap ekosistem laut dan melindungi habitat penting untuk ikan memijah, tumbuh, berkembang dan mencari makan.

Untuk bisa melindungi ekosistem di laut, Pemerintah berupaya keras membentuk kawasan konservasi perairan dan menambahnya hingga mencapai 20 juta ha pada tahun 2020. Pada tahun 2016, luas kawasan yang telah dibentuk mencapai 17,98 juta ha. dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 19,14 juta ha.


GAMBAR 2.19. GRAFIK PERKEMBANGAN LUAS KAWASAN KONSERVASI

TAHUN 2014-2017

Sumber : Ditjen PRL, 2017

11. Produk Domestik Bruto Perikanan

Pertumbuhan PDB perikanan sepanjang tahun 2014-2017 selalu di atas pertumbuhan PDB Nasional dan PDB Pertanian. Pada tahun 2014 pertumbuhan PDB perikanan mencapai 7,35% di atas pertumbuhan PDB Nasional sebesar 5,02% dan PDB pertanian sebesar 4,24%. Pertumbuhan PDB perikanan tetap konsisten di atas PDB nasional dan pertanian pada tahun 2015 dan 2016, yakni 7,89% pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan 5,15% pada tahun 2016.

Pada tahun 2017 pertumbuhan PDB perikanan mencapai 5,95% dengan nilai Rp227.278,9 miliar. Pertumbuhan tersebut masih di atas pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,07% dan PDB pertanian sebesar 3,81%.

GAMBAR 2.20. GRAFIK PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PERIKANAN

M emasuki tahun 2018 yang merupakan tahun keempat RPJMN Memasuki tahun 2018 yang merupakan tahun keempat RPJMN 2014-2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah

menargetkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 11%. Untuk pencapaian target pertumbuhan PDB tersebut, maka KKP mengarahkan program dan kegiatannya untuk terus mendorong peningkatan produksi perikanan pada tahun 2018 sebesar 33,53 juta ton. Konstribusi produksi tersebut terdiri dari 9,45 juta ton produksi perikanan tangkap dan 24,08 juta ton dari perikanan budidaya dengan rincian 7,91 juta ton ikan dan 16,17 juta ton rumput laut. Peningatan produsi juga dilakukan pada produksi garam nasional sebesar 4,10 juta ton.

Selain meningkatan produksi, KKP juga menargetkan ekspor hasil perikanan sebesar USD 5,0 miliar, peningkatan konsumsi ikan nasional sebesar 50,65 kg/kapita, capaian indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) 112, dan perluasan kawasan konservasi sebesar 19,3 juta Ha. Indikator kinerja utama KKP pada tahun 2018 seperti pada Gambar 17. Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut, maka KKP telah menyusun program dan kegiatan prioritas tahun 2017 serta melanjutkan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau kecil dan perbatasan.

GAMBAR 3.1. TARGET PDB PERIKANAN, PERTANIAN DAN NASIONAL

TAHUN 2018

RENCANA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

BAB3


A. Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan peran KKP secara nasional, maka KKP menekankan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang langsung tertuju pada target sasaran, yakni melalui pemberian bantuan pemerintah ke nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar serta masyarakat di pesisir pada umumnya. Pemberian bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan produktivitas para pelaku melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya:

1. Perikanan Tangkap

Program kegiatan prioritas perikanan tangkap pada tahun 2018 meliputi : (a) bantuan kapal perikanan sebanyak 508 unit berbagai uikuran dan jenis; (b) bantuan alat penangkapan ikan sebanyak 1.702 unit termasuk di dalamnya alih fungsi dari alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ke alat tangkap yang ramah lingkungan; (c) bantuan asuransi nelayan sebanyak 500.000 premi untuk nelayan; (d) bantuan mesin kapal perikanan sebanyak 1.000 unit; (e) sertifikasi ha katas tanah bagi nelayan sebanyak 15.000 bidang; (f) pembangunan TPI higinies di 16 lokasi; (g) percontohan kampung nelayan di 10 lokasi; (h) pembangunan TPI perairan darat di 4 lokasi; (i) pembangunan 1 lokasi bengkel kapal; (j) percontohan kedai nelayan di 3 lokasi; dan (k) 250 orang observer di atas kapal perikanan.

GAMBAR 3.2 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2018 BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

2. Perikanan Budidaya

Program kegiatan prioritas perikanan budidaya pada tahun 2018 meliputi : (a) bantuan benih ikan sebanyak 200 juta ekor dan produksi induk unggul sebanyak 1,2 juta ekor; (b) asuransi pembudidaya ikan untuk 5000 Ha; (d) 50 paket bahan baku dna mesin pakan; (e) bantuan sapras budidaya sebanyak 111 paket; (g) bantuan minapadi untuk 250 Ha; (h) bantuan 150 unit bioflok; (i) bantuan 40 unit excavator; (j) operasional 3 unit budidaya offshore; (k) 20 paket produksi bibit rumput laut kultur jaringan; (l) pembangunan 1 lokasi pabrik pakan; (m) lanjutan pembangunan SKPT di 3 lokasi..

3. Penguatan Daya Saing Produk KP

Program kegiatan prioritas penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada ta-hun 2018 meliputi : (a) 300 paket sarana sistem rantai dingin (chest freezer, dan thermal ice gel), (b) Ice Flake Mechine sebanyak 60 unit; (c) Sara-na pengolahan bagi UKM sebanyak 56 paket; (d) Kendaraan Berpendingin sebanyak 40 unit; (e) Promosi GEMARIKAN dengan 32 mitra; (f) Cold Storage 30-100 ton sebanyak 8 unit; (g) 12 event Marine and Fisheries Business Forum; (h) Gedung beku terintegrasi (ICS) sebanyak 2 unit; (i) Pameran internasional 5 paket; (j) Sen-tra Kuliner 3 unit; (k) Pasar Ikan Modern 3 unit; (l) Cold Storage 1000 ton 1 unit; dan SKPT di 2 Lokasi.

GAMBAR 3.3 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2018 BIDANG

PENGUATAN DAYA SAING DAN PENGELOLAAN RUANG LAUT


4. Pengelolaan Ruang Laut

Program kegiatan prioritas Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2018 meliputi : (a) Bantuan Pugar seluas 1200 Ha; (b) Gudang garam Ber-SNI sebanyak 6 unit; (c) bantuan sarpras wisata bahari sebanyak 4 kawasan; (d) pusat restorasi & pembelajaran mangrove sebanyak 4 lokasi; (e) bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi sebanyak 70 kelompok ; (f) sertifikasi hak atas tanah pulau kecil dan terluar di 37 pulau; (g) sarpras pesisir & pulau-pulau kecil 31 lokasi; (h) sabuk pantai, struktur hybrid, struktur concrete di 11 lokasi ; (i) Penyusunan Rencana 47 kawasan KSN dan KSNT, ZonasiWP3K di 23 Provinsi dam 5 kawasan zonasilaut; (j) lanjutan pembangunan SKPT di 4 lokasi; (kl) survey dan operasional BMKT 2 paket.

5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)

Program kegiatan prioritas pengawasan SDKP pada tahun 2018 meliputi : (a) hari operasi kapal pengawas sebanyak 145 hari; (b) kapal pengawas 1 unit; (c) airborne surveilance sebanyak 100 hari; (d) operasional speedboat/rigit inflatable boat/rubber boat sebanyak 50 hari; (e) pemeliharaan kapal pengawas 34 unit; (f) bangunan/pos pengawas sebanyak 10 unit; (g) bantuan pokmaswas untuk 1000 kelompok; (i) operasional perangkat sistem pemantauan SDKP 1 paket; (j) layanan operasional SATGAS pemberantasan illegal fishing sebanyak 4 layanan; (k) speedboat 2 unit; dan (l) operasional penyidikan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 200 kasus.

GAMBAR 3.4 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2018

BIDANG PENGAWASAN SDKP DAN RSDM

6. Riset dan SDM

Program kegiatan prioritas riset dan SDM pada tahun 2018 meliputi: (a) Pelatihan masyarakat KP untuk 12.000 orang; (b) penyuluhan kelompok pelaku utama/usaha KP sebanyak 40.000 kelompok; (c) bantuan operasional penyuluh perikanan sebnayk 5.820 orang; (d) lanjutan pembangunan pusat riset kelautan sebanyak 2 unit; (g) pendidikan vokasi sebanyak 7.943 orang; (h) Sertifikasi kompetensi 6.500; (i) Data dan informasi SD Perikanan di 11 WPP; (j) Data dan informasi SD Perikanan PUD yang dihasilkan; (k) Inovasi teknologi adaptif lokasi perikanan sebanyak 4 paket; (l) Inovasi teknologi adaptif lokasi garam sebanyak 1 paket; dan (m)Pembangunan 2 unit politeknik KP.

GAMBAR 3.5 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS KKP TAHUN 2018 BIDANG KARANTIKA DAN PENGENDALIAN MUTU

7. Karantina ikan dan Pengendalian Mutu

Program kegiatan prioritas Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu pada tahun 2018 meliputi : (a) operasional pengawasan kesehatan ikan ekspor, impor, dan domestik di 154 lokasi; (b) penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di 35 lokasi; (c) gedung, sarana dan prasarana layanan pengguna jasa di 47 satker; (d) standarisasi sistem manajemen mutu (pembentukan lab reference, uji profisiensi, validasi metode uji, akreditasi lembaga penguji dan inspeksi ISO 17020, 17025, 9001 sebanyak 76 paket; (e) pengawasan mutu, keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya di sentra perikanan di 25 lokasi; (f) operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan ekspor, impor, dan domestik di 35 lokasi; (g) layanan dan pengawasan di wilayah perbatasan di 30 lokasi; (h) operasional dan layanan INSW di 5 lokasi.


B. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu

1. SKPT Sabang• Kapal5GT(35unit)• Kapal10GT(1unit)• Kapalangkut30GT(1unit)• Pancinghandline/tondauntukkapal5GT(35paket)• IceFlakeMachine1,5ton(1unit)• Sarprasbudidaya:benihdanpakan(10paket)

2. SKPT Kepulauan MentawaiPelabuhan Perikanan Pantai Sikakap• Pembangunantempatpendaratanikan(TPI)• KapalAngkutIkan10GT(2unit)• Integrated Cold Storage 50 Ton (1 paket)• PembangunanIPAL• Talud(150meter)Balai Benih Ikan Pantai Sikakap• MessPegawai/karyawan• Poskeamanan• PemasanganConblockBantuan ke Masyarakat• PendampinganpengoperasianKapal5GT• PendampinganBudidaya

3. SKPT Natuna• Pembayarankapal5GT(17unit)(lanjutanTA.2017)• SertifikasikapaldariBKI(17unit)(lanjutanTA.2017)• PembangunanJaringanteganganmenengah• Kapal<5GT(20unit)• SertifikasiBKI(20unit)

4. SKPT Nunukan• LanjutanPPSebatik• Kapal<5GT(60unit)

5. SKPT Morotai• Kapal≤3GT(148unit)• SertifikasiKapalPenangkapanIkan≤3GT(148unit)• Ice Flake Machine 1,5 Ton (4 unit)• Kapalangkut30GT(1unit)• Cool Box (300 unit)• Chest freezer (200 unit)• Mobilberpendinginroda4(2unit)• Truksampah(1unit)• MobilTangkiBBM(1Unit)• Pengerukankolampelabuhan(1paket)

6. SKPT Biak Numfor• PeralatanICS• Kapal3GT(50unit)• Bantuanoperasionalmelaut(50unit)• SambungDayaListrik• PeralatanPPI• BantuanoperasionalICS• PembangunanfasilitasumumPPIFandoi(lanjutantahun2017)• Chest freezer dan cool box (lanjutan tahun 2017)

7. SKPT Mimika• Kapal<3GT(23unit)• AlatPenangkapanIkan(Gill Net, Trammel Net, Jala)• PembahasanTeknisIzinAMDAL• SaranaPengolahandanPemasaran(Coolbox 40 unit, SRD 20

paket, dll)• Cold Storage 200 Ton + ABF 2 unit @4 Ton• SaranaoperasionalisasiCold Storage• JalandanPengurukanLahan• OperasionalisasiSekretariatSKPTMimika• FGDPercepatanpembangunanSKPTMimika

8. SKPT Talaud• Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan (Pelindung

pantai, IPAL, sumur bor dalam)• Kapal3GTdanmesin15HP(50unit)• Alatpenangkapanikan50unit• Kendaraanpengangkutikanberpendingin2unit• Ice Flake Machine 1,5 ton (4 unit).• Pelatihanpengoperasianalattangkap

9. SKPT Merauke• Pembangunanmasjid• Pembangunanrumahdinas• Tempatperbaikanjaring• Jalanbetondantrotoar• Pematanganlahan• TaludPenahantanah• Brackish Water Riverse Osmosis (BWRO)• Cold Storage• MCK• PosPengawasdangerbangmasuk• Kapal<5GT(60unit)

LAPORAN TAHUNAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 61

PENUTUPBAB4

10. SKPT Saumlaki• PPUkurlaran (Reguler) (1 paket) termasuk Pekerjaan Tandon

dan instalasi jaringan air • Kapal<5GT(60unit)

11. SKPT Moa• Surveilapangyangterdiridarisurveitopografi,soiltest,sosial

ekonomi lanjutan, aset dan Mekanikal-Electrical • Penyusunanmasterplanpelabuhanperikanandanpasar ikan

Tiakur• PenyusunanbusinessplanSKPTMoa• IdentifikasikapaltangkapikandiTiakur• Penyusunan DED pembangunan pelabuhan perikanan dan

pasar ikan Tiakur (hibah JICA)

12. SKPT Rote Ndao• Ice flake machine 1,5 ton dan mess operator di Papela (1 paket) • GudangRLdiLanduleko(1paket)PPI Tulandale• Messoperator2unit,• Sumurbor,• Jalandandrainase• Areaparkir,• IPAL,• RuangpengolahandanABF(2Unit)• Penyambunganlistrik(300kVA)Bantuan Masyarakat• Kapal<5GT(53unit)• Perahujukung(108unit)

13. SKPT Sumba Timur• SaranaBudidaya• IndukdiBBILewa(niladanlele)• Pakaninduk(1paket)• Sarprasbudidayaairtawar(2paket)• SaranaPenangkapan• Kapal<5GT(58unit)• Kapalangkutikan20GT(1unit)• Sertifikasikapal<5GT(58unit)dankapalangkutikan20GT

(1 unit)• SaranaPenanganandanPengolahan• Integrated Cold Storage 50 ton (1 unit)• IFM1,5ton+genset35kVA(4unit)• Garam• Geomembran (20 paket)• Pendukung• Bangunankantormanagemen(1paket)• Excavator (1 unit)• Carry over dan lanjutan TA. 2017• GudangRL,Rumahikat,perahufiber,hatchery, DED dan SRC

B uku Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan program prioritas KKP tahun 2017 yang berisikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dan dampak

positif yang berkaitan dengan tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity). Berbagai hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dicapai dijadikan sebagai indicator keberhasilan dalam menyejahteraan masyarakat, menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan dan mewujudkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Capaian pembangunan KP tahun 2017 adalah pertumbuhan PDB Sektor Perikanan sebesar 5,95%; yang didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 24,21 juta ton; Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 109,86; tingkat konsumsi ikan sebesar 47,34 kg/kapita; nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD4,51 juta; dan kawasan konservasi seluas 19,14 miliar ha.

Target utama pembangunan KP tahun 2018 adalah Pertumbuhan PDB Sektor Perikanan sebesar 11%; yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 33,53 juta ton, garam nasional 4,1 juta ton; Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 112; tingkat konsumsi ikan sebesar 50,65 kg/kapita; nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 5,0 miliar; dan kawasan konservasi seluas 19,3 juta ha.

Permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan akan terus menjadi langkah perbaikan ke depan untuk mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa.

kata pengantar - kkp.go.idkkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/laporan... ·...

Documents