bab i pendahuluan 1kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/isi... · perikanan...

Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS Tahun 20161

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang

bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) akan memberikan

dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan

Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan

organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya

manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup

kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga

menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut

perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu,

peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap

pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya

pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan

serta adanya kebijakan Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan

agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan

telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan


2

1.2 Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

PER.29/MEN/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-

KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower

dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan

dan Perikanan;

4) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-

KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan


5) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-

KP/SJ/2016 tentang Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan di

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan

Perikanan kepada Inspektur Jenderal KKP selaku Ketua Tim

Penanganan Pengaduan KKP atas pelaksanaan program/kegiatan

pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah

untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian

penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim

Sekretariat Penanganan Pengaduan.


3

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

1) Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi

whistleblower’s system dan pengaduan yang disampaikan oleh

masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan

terjadinya pelanggaran dan/atau tindak kejahatan di lingkungan


2) Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh

masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya

pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian;

3) Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang

berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

4) Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian yang

selanjutnya disingkat TSPPK adalah tim yang berada pada

Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP dengan tugas mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas TPPK;

5) Inspektorat V adalah unit kerja setingkat Eselon II di Lingkungan

Inspektorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi untuk

melakukan pengawasan terhadap pengaduan di Lingkungan


6) Aplikasi adalah sistem pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan

serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh

Inspektorat Jenderal.

2.2 Asas - Asas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

1) Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan

masyarakat;

2) Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada

masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap

penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan

mekanisme dan prosedur yang jelas;


4

3) Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat

yang berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata

kerja dan prosedur yang berlaku;

4) Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu

dan biaya;

5) Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;

6) Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi

prasangka, interprestasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun

kepentingan pihak tertentu;

7) Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan

tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya

kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;

8) Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak

atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

2.3 Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang

menangani laporan pengaduan masyarakat dalam bersikap, bertindak,

berucap, dan berprilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang

baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan

pengaduan masyarakat.

2.3.1 Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan

Pengaduan Masyarakat

Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib

menunjang nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1) Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat

keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan

pengaduan masyarakat;

2) Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;

3) Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan,

hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk

apapun dan dari pihak manapun;

4) Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas

pribadi.


5

2.3.2 Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan

Pengaduan Masyarakat

1) Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat

wajib:

a. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional

dan profesional;

b. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

c. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;

d. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif

dalam rangka peningkatan kinerja;

e. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan,

pelaporan, dan terlapor;

f. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang

berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada

atasannya, apabila sudah tidak menangani pengaduan

masyarakat atau berhenti/alih tugas;

g. menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam

bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh

sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani

pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun

tidak langsung, apabila sudah tidak menangani

pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas.

2) Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat

dilarang:

a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan

pribadi atau golongan;

b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan

yang berkaitan dengan penanganan pengaduan

masyarakat;

c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun

untuk kepentingan proses penanganan pengaduan

masyarakat;

d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak

manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;

e. menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik

kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.


6

2.3.3 Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pengaduan

Masyarakat

1) Etika terhadap pelapor meliputi:

a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun,

tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;

b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan

adil serta tidak diskriminatif;

c. menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;

e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang

perkembangan proses pengaduan masyarakat yang

ditangani.

2) Etika terhadap terlapor meliputi:

a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;

b. menghormati hak-hak terlapor.

3) Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan

pengaduan masyarakat meliputi:

a. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja

lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

b. menggalang rasa kebersamaan;

c. menghargai perbedaan pendapat;

d. saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

2.4 Unsur-Unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1) What, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;

2) Where, di mana perbuatan dilakukan;

3) When, kapan perbuatan tersebut dilakukan;

4) Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;

5) How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan

sebagainya).

2.5 Bentuk Pengaduan

Pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan:

1) penyalahgunaan wewenang;


7

2) melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;

dan/atau

3) tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh

Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian

2.6 Saluran pengaduan

1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi Whistleblowing System

KKP dengan alamat: whistleblower.kkp.go.id;

2) Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas Help Desk di

Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dengan

alamat: Inspektorat V, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Gedung Mina Bahari III Lantai 5, Jl. Medan Merdeka

Timur No. 16 Jakarta 10110;

3) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Tim

Penanganan Pengaduan Kementerian dengan alamat: Inspektorat V,

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung

Mina Bahari III Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta

10110;

4) Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke

dalam kotak pengaduan yang tersedia di tempat-tempat berikut:

a. di samping kiri Pintu Masuk Gedung Mina Bahari I, Jl. Medan

Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;

b. di samping kanan Pintu Masuk Gedung Mina Bahari II, Jl.

Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;

c. di samping kanan Pintu Masuk Gedung Mina Bahari III, Jl.

Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110; dan/atau

d. di samping kanan Pintu Masuk Kantor Badan Penelitian dan

Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kompleks Bina

Samudera, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430

5) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui kotak pos

pengaduan ke alamat: PO BOX 111.JKP.10000

6) Pengaduan disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui

layanan telepon/pesan singkat ke nomor: 0811989011

7) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke

alamat: [email protected];

8) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui layanan faksimili ke

nomor: 021-46662111.

mailto:[email protected]


8

2.7 Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

1) Menerima pengaduan dari masyarakat;

2) Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;

3) Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan

pengaduan;

4) Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada

pengadu;

5) Melakukan telaah atas pengaduan; dan/atau

6) Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada

Inspektur Jenderal atau Kepala Satuan Kerja.

2.8 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1) Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat V melakukan pemantauan

dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan

pengaduan yang dilakukan oleh Unit Eselon I terkait;

2) Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat V melakukan pemantauan

tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit

investigasi atau hasil pemeriksaan;

3) Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:

a. Pengadu mencabut pengaduan;

b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPPK kepada

Pengadu;

c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari

TPPK dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi

dilakukan;

d. Status pengaduan pada aplikasi Whistleblowing System telah

ditetapkan selesai oleh pengelola Whistleblowing System setelah

mendapat persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dari

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4) Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan

dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan,

Pengadu dapat menghubungi TPPK c.q. TSPPK pada Inspektorat V


9

dengan menunjukan/membawa identifikasi nomor register Pengadu

yang diperoleh;

5) Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk

memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pengadu, TPPK c.q.

TSPPK pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan

setiap bulan, triwulan dan semester atas pelaksanaan penanganan

pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan.


10

BAB III

PERKEMBANGAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

3.1 Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan

Saluran Pengaduan, Unit Eselon I dan Jenis Pelanggaran

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk kurun waktu Tahun

2016 terdapat 208 pengaduan. Jika di rinci berdasarkan saluran

pengaduan dan substansi unit eselon I dapat dilihat dalam tabel dan

gambar diagram berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Saluran Pengaduan

Gambar 1. Diagram Pengaduan Masyarakat Per Saluran Pengaduan

No Saluran Pengaduan Jumlah

1 whistleblower.kkp.go.id 13

2 Sekretariat TPP 3

3 Surat/Instruksi Menteri 17

4 kotak pengaduan 0

5 PO BOX 0

6 SMS 59

7 E-Mail 116

8 Faksimili 0

9 Lainnya 0

Jumlah 208

mailto:[email protected]


11

Tabel 2. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Substansi Unit Eselon I

Gambar 2. Diagram Pengaduan Berdasarkan Substansi Unit Eselon I

Tabel 3 Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Jenis Pengaduan

No Unit Kerja Jumlah

1 Setjen 4

2 Itjen 2

3 DJPT 28

4 DJPB 5

5 DJPDSPKP 6

6 DJPRL 9

7 DJPSDKP 35

8 Balitbang KP 6

9 BPSDMKP 7

10 BKIPM 13

11 Instansi Lain 93

Jumlah 208

No Jenis Pengaduan Jumlah

1 Pelanggaran disiplin 5

2 Penyalahgunaan Wewenang 25

3 Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat 10

4 Dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme 6

5 Lainnya (Informasi/Saran) 162


12

Gambar 3. Diagram Pengaduan Masyarakat Per Jenis Pelanggaran

3.2 Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Dari 208 pengaduan yang diterima, maka status penanganan atas

pengaduan tersebut s.d. 31 Desember 2016 sebagai berikut :

Tabel 4 Status Penanganan Pengaduan

No Status Penanganan Pengaduan

Jumlah Persentase

1 Selesai 196 94%

2 Proses 12 6%

Jumlah 208 100%

Gambar 4 Diagram Status Penanganan Pengaduan

Jumlah 208


13

Tabel 5 Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Gambar 5 Diagram Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

3.3 Penjatuhan Sanksi

No Status Tindak Lanjut Jumlah Persentase

1 Benar 13 6%

2 Tidak Benar 12 6%

3 Pelimpahan 100 48%

4 TDL (Tidak Dapat Ditindaklanjuti) 71 34%

5 Proses 12 6%

Total 208 100%


14

Terdapat 21 rekomendasi berupa penjatuhan sanksi sesuai PP 53

Tahun 2010 pada periode Tahun 2016, pada kasus :

1. Pereceraian tanpa izin yang dilakukan oleh “Sdr.J” pegawai SUPMN

Bone;

2. Dugaan tindak pidana KKN oleh “Sdr.FPBS” pegawai pada Biro

Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP (Telah terbit Surat

Keputusan Menteri tentang pemberian sanksi hukuman disiplin

berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama

3 tahun);

3. Indikasi penyelewengan setoran PNBP senilai kurang lebih

Rp700.000.000 dan pungutan pemeriksaan laboratorium di BKIPM

Kelas I Jakarta II;

4. Pengaturan proses lelang Pengadaan Penguatan Fasilitas

Perbengkelan Kapal Perikanan di 4 Lokasi pada Satker Direktorat

KAPI yaitu “Sdr AWS, N, HEF, RY, BPW, W, MI dan MNS”;

5. Pelanggaran disiplin terkait pelaksanaan tugas belajar pada BPPP

Tegal, yaitu “Sdr MHE, K, YAF, KH, MD, LJ, dan AW;

6. Penyelewengan anggaran tugas belajar pegawai Balitbang KP pada

Program Indeso, yaitu a.n.“ Sdr. BS dan DM;


15

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

4.1 Hambatan

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan

Periode Tahun 2016, antara lain:

1. Masih banyaknya kanal pengaduan yang dikelola oleh masing-

masing Unit Kerja Eselon I dan hasil penanganan pengaduannya

belum dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal KKP;

2. Belum optimalnya penanganan pengaduan oleh Tim Penanganan

Pengaduan Unit Eselon I;

3. Terbatasnya SDM (pegawai) yang mengelola pengaduan;

4. Pengaduan yang dilimpahkan ke Unit Eselon I feedback-nya relatif

rendah.

4.2 Upaya Penyelesaian

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan

penanganan pengaduan antara lain:

1. Melakukan integrasi data dari masing-masing unit eselon I dengan

terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pusdatin terkait rencana


16

pengembangan aplikasi penanganan pengaduan dan whistleblower

KKP;

2. Melakukan koordinasi setiap bulan terkait validasi data yang

diterima oleh masing-masing unit eselon I;

3. Inspektorat Jenderal agar memberikan asistensi yang memadai

kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Eselon I;

4. Melakukan studi banding terkait penanganan pengaduan

masyarakat dan WBS ke Kementerian Keuangan, Kementerian PAN

RB dan Unit Kerja Kepresidenan (pengelola web.lapor) dengan

melibatkan perwakilan dari masing-masing Tim Penanganan

Pengaduan Unit Eselon I.

BAB V

PENUTUP

Laporan penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan

mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah

yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan

kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Tim Sekretariat

Penanganan Pengaduan yang akan datang.


17

LAMPIRAN

bab i pendahuluan 1kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/isi... · perikanan...

Documents