implementasi distribusi pengelolaan zakat wilayah ... · v abstraksi mohamad faqih, 1110046100010,...

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PENGELOLAAN ZAKAT

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA

SKRIPSIDiajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S.E.Sy)

Oleh:

MOHAMAD FAQIH

NIM:

1110046100010

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436H/2015M

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang belaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 16 April 2015

Mohamad Faqih

v

ABSTRAKSI

Mohamad Faqih, 1110046100010, “Implementasi Distribusi Pengelolaan ZakatWilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”, Program Strata I, Program StudiMuamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SyarifHidayatullah Jakarta, 2015.

Peneltitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusipengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia. Mulai dari PeranMajelis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan peran Baitulmal Majelis AgamaIslam Wilayah Persekutuan serta Pusat Pungutan Zakat (PPZ), pengelolaan lembagapengelola, strategi pemungutan zakat, pemanfaatan dan penditribusian dana zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknikpengumpulan data bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian inidiperoleh dari hasil observasi ketempat penelitian, wawancara langsung kepadanarasumber terkait, serta pengumpulan dokumentasi sebagai teknik pengumpulandata dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, hukum yang menaungipengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini tercantum dalamKonstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-WilayahPersekutuan) 1993 [Akta 505]. Undang-undang ini menjelaskan 2 poin penting yaitukepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh Yang di-Pertuan Agong,dan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di-Pertuan Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agamaIslam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Kedua,pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam WilayahPersekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan MAIWP terdapatBaitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat dalam hal penyaluran dan HartaSuci. Sdn. Bhd., yang disebut sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagaiperusahaan penghimpun dana zakat. Ketiga, dibalik pencapaiaan yang cukup suksesdalam pengumpulan dana zakat sebesar RM 484,6 juta, terdapat juga beberapakendala-kendala baik dalam pengumpulan dana zakat maupun penyaluran dana zakat.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Pendistribusian.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya

tanpa batas kepada penulis. Sesungguhnya, hanya karena kemurahan hati-Nya lah

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam

selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga,

sahabat, dan ummatnya. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa

terdapat banyak kendala dan hambatan yang menghadang langkah penulis untuk

menyelesaikan Skripsi ini. Namun, berkat doa, bimbingan, arahan, dan motivasi dari

berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Secara khusus

penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. H. Asep Saeppudin Jahar, MA., Ph. D., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H., sebagai Ketua Prodi Muamalat

(Ekonomi Islam) dan H. Abdurrauf, MA., sebagai Sekretaris Prodi Muamalat

(Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Drs. H. Hamid Farihi, MA sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

4. Dr. H. Sumuran Harahap, M.Ag., M.M., M.H., M.Si. sebagai Dosen

Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberi arahan, saran, dan ilmunya

hingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

vii

Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang

tak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Kedua orang tua tersayang, Bapak H. Lukman Machfudz dan Hj. Asmayah.

Serta kakak tercinta Ubaidillah, S. Sos., semoga Allah SWT senantiasa

memberikan ketenangan.

7. Muhsin Nor Paizin selaku Eksekutif Penyelidikan Unit Pembangunan

Korporat (Research and Development) Pusat Pungutan Zakat (PPZ) yang

telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di PPZ-MAIWP dan

meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.

8. Sutera Manis binti Zamzam selaku Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam

Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang telah mengizinkan penulis untuk

melakukan penelitian di Baitulmal-MAIWP.

9. Ihwan Perdana yang telah menemani dan membantu penelitian selama di

Malaysia.

10. Hanifa Rizali Syarief yang telah banyak membantu penulis ketika melakukan

penelitian di Malaysia.

11. Teman-teman pondok kautsar Reza, Adi, Ali, Arif, Fatih, Ardho yang telah

menemani masa-masa sulit dikosan.

12. Teman-teman yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan

studi di UIN, Fazlur, Aji, Dono, Wisnu, Runi, Nimas, Ayun, Ana, Ika, Iki,

Titin, Rida, Sipa, Novia dan lainnya.

13. Tim PARI Tomi, Tebul, Moko, Erwin yang membantu penulis melihat

viii

indahnya kekuasan Allah SWT.

14. Tim dota PSA Mambo, Asma, Edwin yang membantu penulis menghilangkan

stress.

15. Tim gembekpeker yang menemani penulis melanglang buana dengan

destinasi yang tidak pasti.

16. Teman-teman Mahasiswa jurusan Perbankan Syariah kelas A angkatan 2010,

yang selalu membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan

berlangsung. Menjalani susah senang bersama menanggung beban bersama

seperti keluarga sendiri yang saling mendukung satu sama lain untuk tetap

teguh mencapai cita-cita kita.

17. Teman-teman Remaja Hidayatuttaqwa yang telah memberikan banyak

support dan perhatiannya dalam penyelesaian Skripsi ini.

18. Teman-teman COINS yang sangat mengisnpirasi dalam menggugah

pemikiran penulis.

19. Teman-teman KKN Cendikiawan 2013 yang telah menjadi warna baru bagi

persahabatan penulis dan berbagi pengalaman dengan penulis.

20. Teman-teman di Fakultas Syariah dan Hukum yang penulis tidak bisa

sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya

dalam penyelesaian Skripsi ini.

21. Dan akhirnya, semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian

Skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih. Semoga

segala kebaikan yang tulus dari semua pihak dapat diterima oleh Allah SWT.

Kiranya Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun kritik dan saran dari

ix

para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis

agar Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi penulis dan

masyarakat seluruhnya.

Jakarta, 16 April 2015

Penulis

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN .............................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ iv

ABSTRAKSI........................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi

DAFTAR ISI........................................................................................................ x

DAFTAR TABEL................................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Identifikasi Masalah ..................................................................... 8

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................... 9

D. Tujuan dan Mafaat Penelitian ....................................................... 10

E. Kerangka Teori dan Konseptual ................................................... 11

F. Metode Penelitian ......................................................................... 15

G. Sistematika Penulisan ................................................................... 17

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat ............................................................................................ 19

B. Konsep Distribusi ............................................................................... 35

C. Konsep Pengelolaan Zakat ............................................................ 46

D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) ..................................... 57

xi

BAB III : DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA

A. Sejarah Zakat Malaysia .................................................................... 62

B. Perkembangan Hukum Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia .............................................................................................. 64

C. Perkembangan Lembaga Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia .............................................................................................. 67

D. Demografi Wilayah PersekutanKuala Lumpur Malaysia ................... 69

BAB IV :ANALISIS MANFAAT DAN KENDALA-KENDALA ZAKAT DI

MALAYSIA

A. Ketentuan Hukum Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia................................................................................................. 72

B. Implementasi Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur .................................................................... 80

C. Realisasi, Dampak, dan Kendala Program-Program Pengelolaan dan

Penyaluran Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur .................... 107

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................................ 127

B. Saran-saran ............................................................................................ 129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 GROSS NATIONAL PRODUCT MALAYSIA 2002-2013 ........ 7

Tabel 3.1 PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK MALAYSIA

TAHUN 2010................................................................................ 69

Tabel 3.2 PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2010 ................. 70

Tabel 4.1 PENINGKATAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA

LUMPUR TAHUN 2012-2013..................................................... 109

Tabel 4.2 PEROLEHAN ZAKAT BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-

2013 (dalam RM) .......................................................................... 110

Tabel 4.3 JUMLAH MUZAKI BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-

2013 (orang) .................................................................................. 111

Tabel 4.4 PENCACAHAN PENYALURAN ZAKAT BAITULMAL MAJELIS

AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN ........................ 113

Tabel 4.5 PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL

BERDASARKAN ASNAF 2012.................................................. 120

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. GRAFIK KUTIPAN ZAKAT PPZ 2002-2013 ........................... 7

Gambar 1.2. BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH

PERSEKUTUAN.................................................................................................. 13

Gambar 4.1. CARTA ORGANISASI MAIWP ................................................. 76

Gambar 4.2. DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN

SETELAH BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011..................................…. 78

Gambar 4.3. PELIPUTAN MEDIA KEPADA PPZ.......................................... 82

Gambar 4.4. KARNIVAL ZAKAT DI MASJID MUAZ BIN JABAL

SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR ................................................................ 85

Gambar 4.5. PERESMIAN USTADZ AMIL ZAKAT DAN KONTER VAN

BERGERAK PLAZA SUNGAI BESI KUALA LUMP ...................................... 87

Gambar 4.6. PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DRIVE THRU DI MASJID

TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN KUALA LUMPUR ................................ 88

Gambar 4.7. GAMBAR TAMPILAN MENU APLIKASI DARI IZAKAT PADA

PERANGKAT ANDROID ................................................................................... 89

Gambar 4.8. DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN

TAHUN 2002-2013 .............................................................................................. 107

Gambar 4.9. DIAGRAM PEMBAYAR ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN

TAHUN 2002-2013 .............................................................................................. 108

xiii

Gambar 4.10. PELATIHAN INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL ........... 115

Gambar 4.11. GEDUNG DARUL KIFAYAH .................................................... 116

Gambar 4.12. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG KEUANGAN BULANAN

TAHUN 2009-2012 .............................................................................................. 118

Gambar 4.13. PENERIMA ZAKAT LANGSUNG AL-GHARIMIN TAHUN 2009-

2012 ........................................................................................................ 119

Gambar 4.14. PENERIMA BANTUAN ZAKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009-

2012 ........................................................................................................ 121

Gambar 4.15. ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEUANGAN

2012 .................................... ................................................................... 125

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Data/ Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 5 : Brosur Skim Bantuan Zakat

Lampiran 6 : Brosur Ringkasan Pengiraan Zakat

Lampiran 7 : Brosur Skim Thohir

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari kesempurnaan Islam, zakat sebagai penyucian

diri dan pemenuhan kewajiban perintah Allah yang merupakan hablumminallah,

dan juga kaitannya pada dimensi sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dalam

pemerataan kekayaan sebagai hablumminannas. Zakat memiliki peran sebagai

distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang

kurang ataupun tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian

harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak

berpunya.1 Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta.

Karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat

manusia seluruhnya, maka ia harus digunakan untuk kepentingan bersama.2

Pada masa awal Islam zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan

fiskal.3 Dimana peran zakat dalam menjamin kesejahteraan rakyat masa itu telah

terbukti keunggulannya sebagai alat ekonomi fiskal yang banyak digunakan saat ini

dengan perluasan alokasi distribusi yang disebut pajak. Zakat disamping sebagai

1H. Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, cetakan IV, (Jakarta: Bulan Bintang,1979), hal. 88.

2M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, cetakan I, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 323.3Fiskal yang dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian

melalui pengeluaran dan pendapatan Negara. Kebijakan merupakan langkah yang diambil Pemerintahdalam mengatasi suatu hal atau mencapai visi dan misi sebuah kepemimpinan Negara. KebijakanPemerintah dalam langkah ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dankebijakan moneter.

2

salah satu sumber pendapatan Negara, zakat juga mampu menunjang pengeluaran

Negara baik dalam bentuk goverment expenditure (belanja Negara) maupun

goverment transfer (redistribusi pemasukan Negara).4 Ditinjau dari aspek keadilan

sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak

terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan ekonomi dan kemasyarakatan. Pada

hakikatnya zakat adalah distribusi kekayaan umat Islam untuk mempersempit jurang

pemisah antara orang kaya dan miskin. Oleh karena itu menurut ajaran Islam, zakat

sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil

untuk memperoleh haknya yang ada pada orang-orang kaya.5

Potensi zakat dalam instrumen fiskal bagi sebuah Negara memanglah

menarik. Pada Negara Malaysia, setiap Negara bagian memiliki undang-undang

sendiri dalam mengatur zakat. Pengelolaan zakat di Negara Malaysia berada

dibawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam di setiap negeri bagian yang

berjumlah sebanyak 14 buah6. Adapun Pusat Pungutan Zakat (PPZ) berada dibawah

Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP). Setiap

4Nurdin Mhd Ali, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), hal. 2.

5Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, cetakan I, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 35.6Sembilan Negara bagian Malaysia memiliki penguasa tituler (dikenal sebagai Sultan, Raja atau

Yang di-Pertuan Besar) dan Ketua Menteri Eksekutif atau Menteri Besar. Penguasa Johor, Kedah,Kelantan, Pahang, Perak, Selangor dan Terengganu dikenal sebagai Sultan. Penguasa Negeri Sembilanmemiliki jabatan Yang Dipertuan Besar. Perlis ialah satu-satunya Negara bagian Malaysia di manapenguasanya bergelar Raja. Mantan koloni emas Inggris di Penang, Melaka, Sabah dan Sarawakmemiliki gelar Gubernur (dikenal sebagai Yang Dipertuan Negeri) dan Ketua Menteri eksekutif.Sedangkan wilayah persekutuan yang terdiri dari Kuala Lumpur, Labuan, dan Putra Jaya dipimpin olehSultan Malaysia langsung.

3

Majelis Agama Islam mempunyai karyawan dari jawatan Agama Islam.7

Penerimaan zakat pada Negara Malaysia setiap tahunnya mengalami peningkatan

yang diiringi juga peningkatan pajaknya. Ini dikarenakan pembayaran zakat pada

Negara ini sudah terintegrasi dengan pemotonganpenghasilan juga dapat diketahui

tiap-tiap muslim berpenghasilan yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya dan

akan dikenakan sanksi individu yang besarnya tergantung pada ketentuan undang-

undang setiap Negara bagian. Indonesia sebagai Negara dengan pemeluk agama

Islam terbanyak di dunia.8 Menurut Public Interest Research and Advocacy Center

(PIRAC) 2007 menyatakan bahwa potensi dana zakat nasional pada tahun 2007

sebesar 11.5 trilyun rupiah, atau naik hampir dua kali lipat dari hasil survey potensi

zakat 2004 yang hanya mencapai 6.1 trilyun rupiah.9 Menurut ketua BAZNAS

Didin Hafidhuddin potensi zakat di Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp. 217

triliun atau 3,4 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Namun realisasi

penghimpunan zakat pada 2011 mencapai Rp. 1,73 triliun atau 0,8 persen dari

potensi, sedangkan pada 2012 dan 2013 masing-masing mencapai Rp. 2,3 triliun

dan Rp. 2,4 triliun.10

7Oneng Nurulbariyah, Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktek PemberdayaanEkonomi, (FAI UMJ: Wahana Kordafa, 2012), hal. 4.

8Sekitar 12,7 persen dari total muslim dunia. Pada tahun 2010, Penganut Islam di Indonesiasekitar 205 Juta atau 88,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

9http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id (diakses tanggal24 Februari 2014 pukul 03.15)

10http://sp.beritasatu.com/nasional/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yang-terkumpul/57362 (diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 02.26)

4

Sungguh sebuah ironi apabila Indonesia dilihat dari penduduk Islam terbanyak

di dunia hanya mampu menghimpun zakat kurang dari 1% dari potensi zakat11 yang

ada. Ini dikarenakan sistem informasi zakat Indonesia yang masih jauh tertinggal,

saat ini sistem informasi zakat yang ada di BAZNAS belum terintegrasi antara

Bagian Penghimpunan dengan Bagian Penyaluran. Selain itu juga dikarenakan

ketegasan hukum Pemerintah Indonesia dalam UU No. 23 tahun 2011 tidak

menegaskan sanksi bagi individu muslim yang tidak membayar zakat, dalam

undang-undang tersebut hanya mengatur sanksi pengelola zakat yang melakukan

pelanggaran. Namun harus diakui bahwa dalam UU No. 23 tahun 2011 tersebut juga

telah mampu mendorong pertumbuhan zakat di Indonesia. Sebab, UU tersebut

memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat. Hal tersebut mendorong

lahirnya banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki semangat pengentasan

kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Sayangnya, pada peraturan Pemerintah

terbaru yaitu PP No. 14 tahun 2014 terdapat sejumlah kelemahan yang dinilai

berpotensi menghambat perkembangan zakat akibat bertentangan dengan UU No.

23 tahun 2011.12 Salah satunya karena tidak adanya pemisahan jelas antara fungsi

11 Pertumbuhan pasar zakat di Indonesia terus meningkat setiap tahun mencapai 30%-40%.Sehingga setiap tahun potensi zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan, dari 6,1 triliun rupiahpada 2007, menjadi 11,5 triliun rupiah dan terakhir pada tahun ini menjadi 217 triliun rupiah.

12 Undang-undang yang digunakan saat ini UU No.23 Tahun 2011, yang sebelumnya adalahUU No. 38 Tahun 1999. Terdapat beberapa pertentangan antara UU No.23 Tahun 2011 dengan PP No.14 Tahun 2014. Salah satu contoh pasal yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 yaitu Pasal62 & 63 tentang pembentukan perwakilan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibatasi hanya ditingkatprovinsi untuk LAZ skala Nasional dan di tingkat Kabupaten/Kota untuk LAZ skala Provinsi. SedangLAZ skala Kabupaten/Kota tidak ada perwakilan. Pasal-pasal tersebut jelas bertentangan dengan UUZakat Pasal 2 yang berpegang pada azas terintegrasi, dimana didalam penjelasan terkait pasal 2tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan

5

regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola zakat (operator). Kondisi

tersebut dikhawatirkan memberikan dampak negatif bagi pengembangan zakat.

Sehingga sungguh menarik bilamana Pemerintah melakukan perbaikan hukum

kembali yang menjadikan zakat sebagai pemotong pajak di Indonesia dan

memberikan sanksi bagi individu yang tidak zakat diikuti dengan perbaikan

manajemen pengelolaan zakat sehingga data Muzaki dapat terkontrol dengan baik.

Dari pengalaman penerapan kebijakan-kebijakan13 zakat pada Negara Malaysia

menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat memicu peningkatan penerimaan di

kedua instrumen tersebut secara bersamaan. Yang juga sangat penting, dana zakat

yang terhimpun tidak dimasukkan ke dalam APBN Malaysia, melainkan langsung

ke dalam rekening khusus lembaga zakat yang diawasi secara ketat oleh

Pemerintah. Alasannya sederhana, jika masuk ke dalam APBN, maka penyaluran

zakat menjadi lebih lambat dan tidak fleksibel, sehingga dikhawatirkan dapat

mempersulit Mustahik yang berhak menerimanya.14 Yang terpenting adanya

mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana zakat yang transparan, terukur,

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 62 dan 63 PP Nomor 14/2014 ini jugabertentangan dengan persyaratan pendirian LAZ yang salah satunya harus terdaftar sebagai organisasikemasyarakatan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa hirarki atau struktur organisasi ormas ada daritingkat pusat hingga tingkat paling bawah yaitu Kelurahan.

13 Kebijakan Pemerintah Malaysia dengan cara zakat sebagi kredit pajak dan juga koordinasiyang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (Muzaki) dan wajibpajak akan semakin luas, sehingga pendapatan pajak dan zakat semakin meningkat dan tidak ada tradeoff antara penerimaan zakat dengan penerimaan pajak. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alatredistribusi ekonomi yang efektif, di mana ia menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepadakelompok miskin, sehingga economic growth with equity (pertumbuhan ekonomi yang adil) dapatterealisasi dengan baik.

14Pemaparan Ketua BAZNAS, Eri Sudewo, Dukung Amandemen Masuk Prolegnas 2008http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=28 (diakses pada 24 Maret 2014 pukul15.22)

6

dan jelas. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kepercayaan Pemerintah dan

masyarakat dapat terjaga dengan baik. Di wilayah persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia, pengelolaan zakat dilakukan lembaga bernama Pusat Pungutan Zakat

(PPZ). Lembaga tersebut murni perusahaan swasta yang dikelola Pemerintah.

Dalam beroperasi, PPZ hanya berwenang untuk menghimpun dana zakat

masyarakat Malaysia . Sedangkan, penyaluran dana zakat dilakukan lembaga lain

bernama Baitul Maal (BM). Dalam menghimpun dana zakat, PPZ juga

menggunakan berbagai strategi pemasaran dan berbasis Teknologi Informasi (TI).

Pegawai PPZ merupakan profesional swasta, sedangkan Baitul Maal (BM) berasal

dari Pemerintah.

Menurut statistik yang diterbitkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji

(JAWHAR) yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Prestasi pungutan

zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur paling cemerlang. Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur juga menunjukkan trend pungutan zakat yang paling

progressive dalam tempo 12 tahun sepanjang tahun 2002 – 2013.15

15http://kprumalaysia.org/2012/01/06/prestasi-pungutan-zakat-dan-soal-tadbir-urus/ (diaksespada 14 Juni 2014 pukul 05.12)

7

Gambar 1.1

GRAFIK KUTIPAN ZAKAT PPZ 2002-2013

Sumber: Grafik laporan pungutan zakat PPZ 2013

Zakat sebgaimana fungsinya sebagai pemberishan harta yang kita miliki dari

hak orang lain. Terdapat juga fungsi ekonomi sebagai distribusi kekayaan. Apabila

dilihat dari Gross National Product (GNP) per kapita Malaysia dari 2002- 2013

berdasarkan data Bank Dunia, selalu mengalami trend positif.

Tabel 1.1

GROSS NATIONAL PRODUCT MALAYSIA 2002-2013

Sumber: World bank data

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,760 4,130 4,700 5,240 5,810 6,600 7,500 7,590 8,150 10,058 10,432 10,514

8

Itu menunjukkan sedikitnya program zakat ini dapat bersinergi dalam

peningkatan taraf hidup masyarakat dan penumpasan kemiskinan.

Oleh karena itu, dari gambaran permasalahan di atas penulis tertarik untuk

mengajukan Skripsi dengan judul “Implementasi Distribusi Pengelolaan Zakat

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi

masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perencanaan sistem pengelolaan zakat dan pendistribusian

zakat yang dilakukan oleh PPZ dan Baitulmal?

2. Bagaimana perkembangan dari pencapaian pengelolaan dan pendistribusian zakat

di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?

3. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat

di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?

4. Bagaimana landasan hukum mengenai zakat yang dilakukan oleh Pemerintah

Malaysia?

5. Bagaimana struktur pengelolaan zakat pada wilayah tersebut?

9

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, mengingat setiap Negara bagian

memiliki hak dan wewenang penuh dalam pengelolaan zakat. Untuk memudahkan

penulis dalam menganalisis dan menghindari pemahaman yang melebar luas dan

tidak fokus, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada

implementasi pengelolaan distribusi zakat yang dilakukan oleh PPZ dan Baitul

Maal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yaitu Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur.

2. Perumusan Masalah

Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penulisan

Skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana ketentuan hukum zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia?

b. Bagaimana implementasi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di

wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia ?

c. Apa dampak dan kendala dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di wilayah

persekutuan Kuala Lumpur?

D. Tujuan dan Mafaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

10

a. Untuk mendalami implementasi pemungutan, pengelolaan, dan distribusi zakat di

wilayah persekutuan Kuala Lumpur

b. Untuk mengetahui dampak dari pemanfaatan zakat bagi kesejahteraan dan

penumpasan kemiskinan wilayah persekutuan Kuala Lumpur

c. Untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam pemungutan, pengelolaan,

dan distribusi zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi referensi penulisan ataupun

pengetahuan para penggiat keilmuan ekonomi Islam dan sebagai persyaratan bagi

penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu ekonomi syariah.

b. Secara praktis, diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dan juga

pencerahan sebagai evaluasi dalam pengambilan kebijakan baik bagi

kepemerintahan secara makro, dan lembaga-lembaga zakat daerah secara mikro.

c. Untuk masyarakat umum, khususnya kaum muslim agar dapat menjadi

pembangun kesadaran akan kewajiban berzakat untuk kemaslahatan bersama.

11

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan

baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan

terpuji. Zakat menurut al Qardawi dalam istilah fiqh adalah ”Sejumlah harta

tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat

Allah SWT.” Arti tumbuh dan suci di sini tidak hanya dipakai untuk kekayaan

saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat, sesuai firman Allah dalam Surat

At-Taubah ayat 103

”Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan merekadengannya.” 16

Selain itu, dalam Islam juga telah diatur tentang bagaimana zakat ini

diperuntukkan bagi beberapa golongan yang berhak. Golongan-golongan ini telah

disebutkan dengan jelas sebagaimana dalam fiman Allah Q.S. At-Taubah ayat 60:

16 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.203.

12

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orangmiskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untukmereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkanAllah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”17

Terdapat delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya

(muallaf), hamba sahaya (riqab), orang yang berhutang (gharimin), orang yang

berperang dijalan Allah (sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan

(ibnu sabil).

Tentunya ini dapat menjadikan kejelasan bagaimana zakat dikelola secara

pasti kemana zakat akan disalurkan secara rinci asnaf yang berhak menerima

zakat.

2. Kerangka Konseptual

Secara garis besar pengelolaan zakat di Malaysia dapat digambarkan dalam

struktur bagan seperti dibawah ini:

17 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.196.

13

Jabatan KemajuanIslam Malaysia

Gambar 1.2

BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Sumber: Data diolah dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan

13

PM

Jabatan PerdanaMeneteri (Hal Ehwal

Agama Islam)

Jabatan KemajuanIslam Malaysia

Majelis Agama IslamNegeri

Wilayah Persekutuan(Kuala Lumpur)

Bagian Baitulmal

Pungutan

Pejabat ZakatCorporate

Peyaluran

Jabatan PerdanaMentri (Jawatan KuasaPembangunan Islam)

Jabatan Wakaf, Zakat,dan Haji

Gambar 1.2




13

Jabatan PerdanaMentri (Jawatan KuasaPembangunan Islam)

Jabatan Wakaf, Zakat,dan Haji

Gambar 1.2




14

Zakat di Malaysia berada di bawah Perdana Menteri melalui Menteri yang

bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Di bawah Jabatan Menteri

ini terdapat beberapa lembaga, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan

Majelis Agama Islam yang berada di setiap Negara bagian. Majelis Agama Islam

merupakan lembaga yang berwenang mengurus masalah keagamaan di setiap

Negara bagian, termasuk juga pengelolaan zakat. Pada wilayah Kuala Lumpur

bernama Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Selain kedua

lembaga ini, di Jabatan Perdana Menteri juga terdapat lembaga lain, yaitu Jabatan

Wakaf, Zakat, dan Haji yang diberi tugas untuk mengurus masalah wakaf, zakat,

dan haji. Jabatan ini akan berkordinasi dengan Majelis Agama Islam Negara

Bagian dalam rangka pemungutan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Di

Malaysia zakat dikelola oleh setiap Negara bagian dengan hak dan wewenang

penuh. Jadi zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara terpusat. Setiap Negara

bagian mempunyai organisasi zakat berbentuk perusahaan swasta pengelola zakat

dan Baitul Maal atau Jawatan kuasa zakat di bawah kuasa majelis Agama Islam

Negeri dengan dasar, tujuan, dan fungsi masing-masing. Baru beberapa Negara

bagian yang pengumpulan dan penyaluran zakatnya dilaksanakan oleh 2 lembaga

ini. Pengumpulan zakat dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta yang berada di

bawah Majelis Agama Islam (MAI), sedangkan penyalurannya dilakukan oleh

Baitulmal.

15

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis data kualitatif, yang datanya

diperoleh dari hasil wawancara, respon yang berkaitan dengan masalah yang

penulis kemukakan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian Kualitatif merupakan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.18 Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta

secara sistematik sehingga dapat lebihmudah dipahami dan disimpulkan19, artinya

penulis berusaha memberikan gambaran mengenai implementasi pengelolaan

zakat di Kuala Lumpur Malaysia.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, dari individu

seperti hasil wawancara maupun hasil observasi secara langsung.20 Data primer

yang diperoleh penulis terkait penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan

Pejabat Coroprate Zakat, Baitul Maal Majelis Agama Islam Wilayah

Persekutuan (MAIWP) dan Petugas Pelaksana Pusat Pungutan Zakat (PPZ)

Wilayah. Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara terstruktur,

18Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan I, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001), hal. 324.

19Azwar Sifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 6.20 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 16.

16

yaitu wawancara di mana penulis menggunakan daftar pertanyaannya yang telah

disusun sebelumnya. Pennulis menggunakan wawancara terstruktur agar

pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng

dari pokok permasalahan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia sehingga penulis

dapat memperolehnya dengan cara melihat dan membaca data-data tersebut,

yaitu berupa data informasi lokasi, struktur organisasi dan kebijakan terkait

zakat. Pengumpulan data diperoleh penulis dari PPZ wilayah persekutuan dan

Baitul Maal MAIWP maupun internet yang ada relevansinya dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca literature-

literatur yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan masalah

pengelolaan zakat di Malaysia.

b. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung terjun kelapangan

untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan dengan

menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Dokumentasi, yaitu penyelidikan dokumen-dokumen tertulis untuk

memperoleh data, seperti berkas-berkas, arsip, internet, majalah dan lain-lain

17

atau data-data yang mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,

pengumpulan data.21

2) Wawancara, yaitu meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti

yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya. Pengambilan data dalam

penelitian ini dengan menggunakan tanya jawab yang ditujukan kepada pihak

PPZ dan Baitulmal MAIWP.

3) Obesrvasi, merupakan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian,

gejala, atau sesuatu. Dalam hal ini proses penelitian secara mendalam untuk

mengetahui implementasi dari pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia.

4. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan Skripsi ini, mengacu pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi” yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan

sistematika penulisan.

21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan II, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hal. 202.

18

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini membahas tentang tinjauan secara umum mengenai pengertian dari

zakat, dasar hukum, manfaat dan tujuan, serta pengumpulan, pengelolaan dan

distribusi zakat.

BAB III : DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA

Menjelaskan tentang metode peenelitian. Kemudian sejarah dan struktur

pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia, kedudukan Baitulmal MAIWP

dan PPZ, serta prestasi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di

Kuala Lumpur Malaysia.

BAB IV : ANALISIS MANFAAT DAN KENDALA-KENDALA

ZAKAT DI KUALA LUMPUR MALAYSIA

Pada bab ini dijelaskan tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian

zakat di Kuala Lumpur Malaysia, manfaat zakat bagi kesejahteraan serta

kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kuala Lumpur

Malaysia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penulis yang merupakan jawaban dari rumusan

permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, serta saran-saran yang kiranya

dapat dijadikan bahan pertimbangan pemikiran dalam perkembangan

pengelolaan zakat.

19

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Zakat

1. Penegertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-

Barakatu atau keberkahan, al-Nama’ atau pertumbuhan dan perkembangan, at-

Thaharatu atau kesucian, dan ash-Shalahu atau keberesan dan kemaslahatan.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi

yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama

bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah

SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.1

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah, nilai

dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang

yang berzakat (Muzaki), penerimannya (Mustahik), harta yang dikeluarkan

zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Secara etimologi (bahasa) kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari

.Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik . (الزكاة) Sedangkan menurut

istilah zakat ialah sejumlah harta (berupa uang/benda) yang wajib dikeluarkan dari

1Prof. K. H. Didin Hafidhuddin, M. Sc., Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk MenyadarkanUmat, (Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008), hal. 12.

20

milik seseorang, untuk kepentingan fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya

yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya.2

Dalam terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti

mengeluarkan sejumlah harta itu sendiri demikian Qardhawi mengutip pendapat

Zamakhsari. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang

dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi

kekayaan itu dari kebinasaan. Sedangkan menurut terminologi syariat, zakat

adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu

yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

2. Pandangan Ulama Tentang Zakat

Para ulama fiqh, memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang masalah

zakat. Diantaranya sebagaimana di bawah ini:

Wahbah Zuhaili dalam karyanya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu

sebagaimana yang dikutip oleh Suyitno dalam buku Anatomi Fiqih Zakat

mendefinisikan zakat dari sudut empat Imam Mazhab sebagai berikut:

a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari

harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang

mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakalah

2 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 273.

21

kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang

tambang dan pertanian;

b. Madzhab Hanafi berpandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar

tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh

pembuat syari’at semata-mata karena Allah SWT;

c. Menurut Madzhab Syafi’i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan

dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

d. Madzhab Hambali memberikan definisi zakat ialah sebagai hak (kadar

tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk

golongan yang tertentu dalam waktu yang tertentu pula.3

3. Landasan Hukum Zakat

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk

menunaikan zakat. Diantaranya:

1. QS. At-Taubah ayat 103

“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamumembersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

3Wahba Al-Zahayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1997),hal. 29-31.

22

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.4

2. QS. Al-Baqarah ayat 43.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-

orang yang ruku”.5

3. QS. Al-Hajj ayat 78.

.......“Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah

kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu”.6

4. QS. Ali 'Imran ayat 180.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah

berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baikbagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yangmereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dankepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allahmengetahui apa yang kamu kerjakan”.7

4 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 203.5 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 7.6 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 341.7 Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, hal. 73.

23

Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya

kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas

dan dengan jumlah intensitas yang banyak. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat

merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur’an

selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup

untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada

kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai

amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi,

dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi

lain.

4. Prinsip, Fungsi, dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat

merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

M.A. Mannan dalam bukunya Islamic Economics: Theory and Practice,

sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan

bahwa zakat mempunyai 6 prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat

merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.

24

2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu

membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada

manusia.

3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar

karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat

jangka waktu tertentu.

4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu

harus dikeluarkan.

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas

atau merdeka (hurr).

6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena,

tapi melalui aturan yang disyariatkan.8

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si

kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan

zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan

kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara

eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:

8 Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah PlusCara Tepat & Mudah Menghitung Zakat, (Jakarta: QultumMedia, 2008), hal. 9.

25

1. Menyucikan harta dan jiwa Muzaki.

2. Mengangkat derajat fakir miskin.

3. Membantu memecahkan masalah para Gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahik

lainnya.

4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan

manusia pada umumnya.

5. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.

6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-

orang miskin.

7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat

agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.

8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama

bagi yang memiliki harta.

9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan

menyerahkan hak orang lain padanya.

10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.

11. Berakhlak dengan akhlak Allah.

12. Mengobati hati dari cinta dunia.

13. Mengembangkan kekayaan batin.

14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.

26

15. Membebaskan si penerima (Mustahik) dari kebutuhan, sehingga dapat

merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat

kepada Allah SWT.

16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.9

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si

kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari

masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di

tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin

untuk perbendaharaan negara.

5. Golongan Penerima Zakat

Dalam firman Allah Q.S. At-Taubah ayat 40 telah disebutkan 8 asnaf yang

berhak menerima zakat.Asnaf adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Diantara 8 asnaf tersebut antara lain:

a) Asnaf Fakir dan Miskin : Keperluan utama zaman ini adalah makanan,

pakaian, tempat tinggal dan keperluan lain seperti rawatan kesehatan,

pendidikan dan biaya transportasi. Bagi asnaf ini, kebutuhan dipenuhi lebih

dari setengah tetapi tidak sampai ke had al-kifayahnya (kebutuhan

9 Faridah Prihartini, Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia. (Jakarta:Papan Sinar Sinanti, 2005), hal. 50.

27

minimalnya). Had al-kifayahnya berbeda definisi antara kerajaan dan institusi

zakat dengan Baitul maal yang ada.

b) Asnaf Amil : Tujuan peruntukan asnaf Amil ini supaya pengurusan zakat

dapat diurus dan dilaksanakan sepanjang tahun oleh Amil zakat dalam

pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada asnaf yang lain. Ini termasuk

upah Amil dan biaya pengurusan yang melibatkan urusan pengumpulan dan

pendistribusian.

c) Asnaf Mualaf : Pemberian kepada asnaf Mualaf ini bertujuan untuk membantu

melindungi mereka supaya tetap berada didalam agama Islam sewaktu

menghadapi tekanan dari keluarga dan sebagainya. Selain itu juga, bertujuan

untuk mengukuhkan pengetahuan dan perilaku mereka sebagai muslim.

d) Asnaf al-Riqab (Hamba): Zaman ini sudah tidak ada istilah penghambaan,

maka uang zakat untuk asnaf ini dapat diartikan sebagai pembebasan dari

penghambaan bentuk modern seperti pelacuran, kejahilan dan pembebasan

dari tuannya yang bukan Islam yang berlaku zalim ke atasnya.

e) Asnaf al-Gharim (Orang Yang Berhutang): Bertujuan untuk membantu

membebaskan pemohon yang meminta bantuan untuk menyelesaikan hutang

kebutuhan asasinya seperti seorang petani yang berhutang untuk barang

makanan dari sebuah kedai.

f) Asnaf Fisabilillah (Di Jalan Allah): Pengertian asalnya berkonsep kepada

jihad dan menegakkan agama Islam serta memperluas ajaran Islam. Dengan

28

itu, Majelis Agama Islam negeri telah menafsirkan asnaf ini secara umum

yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan agama.

g) Asnaf Ibnu Sabil (Musafir Yang Terkandas Dalam Perjalanan): Bertujuan

untuk membantu asnaf ini pulang ke negeri/tempat asalnya.10

6. Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua, yang paling populer yaitu zakat

fitrah yang setiap bulan ramadhan kita tunaikan dalam bentuk makanan pokok dan

zakat maal atau zakat harta yang dikeluarkan dengan persyaratan tertentu.

1) Zakat Fitrah

a) Pengertian

Zakat fitrah atau zakat jiwa merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh

setiap muslim ketika menjelang hari raya Idul Fitri yang berguna untuk

menyempurnakan ibadah puasa.

b) Hukum

Membayar zakat fitrah hukumnya fardhu’ain, bagi setiap orang islam

baik laki-laki perempuan, tua muda, kecil besar, bahkan kepada bayi yang

baru lahir. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga

terhadap istri, anak, bahkan pembantu yang tinggal bersama mereka.

c) Syarat

10Nik Mustafa Nik Hassan, Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif Islam, (KualaLumpur: IKIM, 2001), hal. 45-47.

29

Syarat untuk menjadikan zakat fitrah merupakan suatu keharusan, sebagai

berikut:

1. Islam, orang kafir tidak wajib membayar zakat.

2. Orang yang masih hidup atau telah sebelum matahari terbenam pada

malam hari raya Idul Fitri pada akhir bulan Ramadhan.

3. Mempunyai kelebihan makanan (bahan makanan pokok), baik untuk

dirinya sendiri maupun untuk keluarganya pada malam hari raya Idul

Fitri.

d) Rukun

Dalam berzakat fitrah terdapat rukun-rukun sebagai berikut:

1. Niat berzakat fitrah baikuntuk diri sendiri maupun untuk orang yang

menjadi tanggung jawabnya.

2. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzaki).

3. Orang yang berhak menerima zakat.

4. Makanan pokok11 yang dizakatkan.

e) Tujuan

Tujuan zakat fitrah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang menodai

seorang muslim selama bulan Ramadhan sehingga menjadi bersih

kembali.

11 Makanan pokok sebesar lebih kurang 1 sha (atau setara 2,5 kg) berupa beras, gandum, ataumakanan pokok lain yang digunakan. Atau dapat berupa uang yang nilainya sepadan dengan maknanpokok sebanyak 1 sha yang kemudian uangnya digunakan Amil untuk dibelanjakan menjadi makananpokok kemudian didistribusikannya. Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, Yogyakarta:EKONISIA, 2002, hal. 120

30

2) Zakat Maal

a) Pengertian

Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang

diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan

menyimpannya.

Sedangkan menurut terminologi syari’ah (istilah syara’), harta adalah

segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan

(dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).

b) Syarat

1. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan

2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya

c) Sumber-sumber Zakat Maal

1. Zakat Harta Perniagaan

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda

“Dari Samurah bin Jundab RA. Dia berkata, bahwa Rasulullah SAWmemerintahkan pada kami untuk mengeluarkan zakat dari segalamacam yang diperjual belikan.” (H. R. Abu Daud). 12

Harta perniagaan yang wajib dibayarkaan zakat sebesar 2,5% dari

aset. Mencapai haul sama satu tahun. Dan nishab harta mencapai 20

dinar emas atau 200 dirham perak.

2. Zakat Emas, Perak, dan Uang Simpanan

12 As-Sunan, Kitab Az-Zakat (2/95) No. 1562

31

Selain harta perniagaan, zakat juga diwajibkan pada harta simpanan

baik berupa emas, perak, maupun uang tunai. Sebagaimana harta

pernaigaan, emas, perak, dan uang simpanan wajib dizakati jika telah

mencapai nishab dan telah mencapai haul dalam batas nishabnya

yang sama seperti harta perniagaan.

3. Zakat Hasil Pertanian

Yang diwajibkan zakat dari hasil pertanian layaknnya tumbuh-

tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian,

umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-

rumputan, dedaunan. Syarat wajib zakat bagi hasil pertanian sama

dengan ketentuan umum syarat wajib zakat emas, perak dan harta

simpanan.13

4. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi sapi, kerbau, kuda,

kambing, domba, dan unta. Nishab sapi adalah 30 ekor. Pembayaran

zakatnya sebagai berikut:

13 Persyaratan khusus dalam syarat wajib zakat pertanian ini, menurut Wahbah Al-Zuhayliy:a. Lahan pertanian tersebut tidak dikenakan pajakb. Hasil pertanian tumbuh di lahan produktifc. Tumbuhan ditanam untuk kepentingan kehidupan manusia dan meningkatkan produktifitas

lahan potensialnyad. Besaran zakat yang dikeuarkan bergantung pada jenis pengairan yang digunakan (bila

pengairan alamiah zakatnya 1/10, namun bila pengairan buatan zakatnya 1/20)Wahbah al-Zuhayliy, Al-Fiqh al-IslamiWa ’Adilla,Terj. Agus Efendi dan BahrudinFanani‘‘ZakatKajianBerbagaiMazhab’’, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000), hal. 98

32

Jumlah Ternak Zakat30 – 39 ekor 1 ekor sapi umur 1 tahun40 – 59 ekor 1 ekor sapi umur 2 tahun60 – 69 ekor 2 ekor sapi umur 1 tahun70 – 79 ekor 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 2 tahun80 – 89 ekor 2 ekor sapi umur 2 tahunSetiap kali bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah seekor sapiberumur 1 tahun dan setiap kali bertambah 40 ekor, zakatnyaditambah seekor sapi berumur 2 tahun.Nishab ternak kerbau dan kuda sama dengan sapi. Nishab kambingatau domba adalah 40 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut.Jumlah Ternak Zakat40 – 120 ekor 1 ekor kambing atau domba121 – 200 ekor 2 ekor kambing atau domba201 – 300 ekor 3 ekor kambing atau dombaSetiap kali bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambingatau domba.Nishab unta adalah 5 ekor. Pembayaran zakatnya sebagai berikut.Jumlah Ternak Zakat5 – 9 ekor 1 ekor kambing atau domba10 -14 ekor 2 ekor kambing atau domba15 – 19 ekor 3 ekor kambing atau domba20 – 24 ekor 4 ekor kambing atau domba25 – 34 ekor 1 ekor unta betina umur 1 tahun35 – 45 ekor 1 ekor unta betina umur 2 tahun46 – 60 ekor 1 ekor unta betina umur 3 tahun61 – 75 ekor 1 ekor unta betina umur 4 tahun76 – 90 ekor 2 ekor unta betina umur 2 tahun91 – 124 ekor 2 ekor unta betina umur 3 tahunSetiap kali bertambah 40 ekor, zakatnya ditambah seekor unta betinaberumur 2 tahun, dan setiap kali bertambah 50 ekor, zakatnyaditambah seekor unta betina berumur 3 tahun.

5. Zakat Hasil Tambang

Zakat barang tambang adalah zakat yang berasal dari dalam perut

bumi, cukup banyak jenisnya, menurut Ibnu Qudamah, contoh barang

tambang adalah emas perak, timah, besi, intan, batu permata, batu

33

bara dan lain-lain. Barang-barang tambang yang cair seperti aspal,

minyak bumi, belerang, gas dan sebagainya.14

6. Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah barang temuan dari warisan atau

peninggalan orang-orang kafir, seperti kerajaan-kerajaan kuno,

kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, kerajaan-kerajaan orang Majusi,

atau lainnya, bila ditemukan harta mereka (misalnya: peti emas /

lainnya, berupa perak, perunggu, atau perhiasan lainnya, yang

memiliki nilai jual / dianggap sebagai harta yang bernilai oleh

masyarakat) selama itu merupakan barang-barang peninggalan orang-

orang jahiliyah, kuffar, kerajaan-kerajaan non-Muslim, atau

masyarakat non-Muslim, maka barang temuan tersebut wajib

dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (1/5).

Berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,

sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat Abu

Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah bersabda:

“… Dan pada barang temuan (dari peninggalan masa-masajahiliyah / orang-orang kuffar) wajib dikeluarkan seperlimanya.”(HR Bukhari)15

7. Zakat Profesi

14 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 90.15 Imam Nawawi, Matan Safinatun Najah, (Jakarta: Pustaka Ilmu Salafiyah, 2008), hal. 28.

34

Orang yang yang mengerjakan sesuatu (berolah raga, melukis, musik

dan lain-lain), karena jabatan dan profesinya bukan hanya untuk

kesenangan saja, tetapi merupakan suatu pencarian. Pada zaman

sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan atau profesi

yang sedang di gelutinya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan uang ada

dua macam, pertama yaitu pekerjaan yang di kerjakan sendiri tanpa

menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang

mengadakan praktek, pengacara, seniman, penjahit dan lain-lain.

Kedua pekerjaan yang di kerjakan untuk orang (pihak) lain dengan

imbalan mendapat upah atau honorium seperti pegawai (negeri atau

swasta). Kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang

sebagai harta kekayaan. Dengan demikian wajib di keluarkan

zakatnya karena telah mencapai satu tahun.

8. Zakat Aset

Alat-alat transportasi seperti kuda sebagai binatang tunggangan di

masa Nabi digunakan sebagai angkutan pribadi untuk memenuhi

kebutuhan pokok keluarga atau sebagai sarana angkutan perang,

sehingga tidak wajib untuk dipungut zakatnya. Akan tetapi alat-alat

transportasi seperti mobil pada masa sekarang ini tidak saja

digunakan sebagai angkutan pribadi saja, akan tetapi mobil sengaja

dimiliki atau dibeli untuk dipergunakan sebagai sarana guna mencari

keuntungan.

35

Pada masa kini, aset tersebut juga dapat berupa gedung yang

diewakan, mesin yang disewakan dan berbagai macam benda yang

tidak memiliki unsur perkembangan namun memiliki keuntungan

sebagai usaha produkif bagi pemiliknya.

9. Zakat Saham & Obligasi

Diantara hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dikeluarkan

zakat nya dalam harta modern ini adalah surat-surat berharga,

diantara nya adalah saham (al-sahm) dan obligasi (al-sanadah) saham

dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi-

transaksi perdagangan khusus yang disebut “bursa kertas-kertas

berharga”. Dengan demikian saham dan obligasi adalah juga harta

kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya.16

Yusuf Qardhawi mengklasifikasikan menjadi dua kategori, saham

yang dialokasikan untuk alat produksi (mendapatkan deviden) dan

saham untuk trading (jual-beli) yang hasilnya dapat berupa deviden.17

B. Konsep Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran

(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh

16 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 78.17 M. Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, (Bandung: Alfabeta,2010), hal. 223.

36

pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb. Sedangkan distrbusi menurut

para ahli ekonomi antara lain:

Menurut Winardi: Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara

yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk

kepada pembeli.18

Menurut Sofjan Assauri: Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga

yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke

konsumen.19

Sedangkan Philip Kotler: Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi

yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu

barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.20

Dalam ekonomi Islam, makna distribusi sangatlah luas, yaitu mencakup

pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.

Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan

meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan

mempergunakannya, dan kaidah – kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat.

Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distibusi pemasukan,

baik antar unsur – unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan

18 Winardi, Kamus Ekonomi, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989), hal. 171.19 Sofjan Assauri, Manajemn Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 181.20 Philip Kotler and Gary Armstrong, Priciples of Marketing, (Prentice Hall, New Jersey, 2001),

hal. 14.

37

kelompok – kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem

jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada

haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini,

maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang nampak

dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

1) Banyaknya nash Al Quran dan hadist Nabawi yang mencakup tema

distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen

dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari

sistem yang benar.

2) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip – prinsip umum bagi distribusi

dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas

cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.

3) Banyaknya dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan

dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara

suka rela (sunnah).21

2. Tujuan Distribusi

Secara umum dapat dikatakan bahwa system distribusi ekonomi dalam

ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam

merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi

21 Moh.Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), hal. 91-92.

38

dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial

dan ekonomi. Hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut sebagai berikut:

Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan

menyatukan hati kepadanya. Diantaranaya contoh yang paling jelas adalah

bagian mualaf di dalam zakat, dimana Mualaf itu adakalnya orang kafir yang

diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di

harapkan kuat keislamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam ghanimah dan

fa’i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada mualaf juga memiliki

dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.

Tujuan Pendidikan

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di

sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itukamu membersihkan dan mensucikan22 mereka dan mendoalah untukmereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagimereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat

mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting antara lain:

22 Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihankepada harta benda. Dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka danmemperkembangkan harta benda mereka. Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya,(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 203.

39

a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan

mengutamakan orang lain.

b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri

sendiri (egois).

Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan

prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.

2. Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok

di dalam masyarakat

3. Mengikis sebab – sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan

berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat,

sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan

kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan

bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.

4. Keadilan dalam distribusi mencakup sebagai berikut:

a) Pendistribusian sumber –sumber kekayaan

b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur – unsur produksi

40

c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadialan

dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang

akan datang.23

Tujuan Ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang

penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan sperti berikut

ini :

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika

menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib

maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk

menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.

2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi

kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk

melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain,

bahwa system distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor

– faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi;

seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau

hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan

dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi

hamba sahaya.

23 Jaribah bin Ahmad Al Harisi, Fiqih Umar Bin Khatab, (Jakarta: Khalifah, 2008), hal. 213 –218.

41

3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat

kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan

tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja,

namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu

masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat

merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat yaitu suatu

keharusan dan keniscayaan.24

Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanyaKarena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, sepertisebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat,Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidakmenyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihatapa yang kamu perbuat.”25

Yang artinya dapat dimaknakan bahwasanya orang – orang yang

membelanjakan hartanya karena keridhoaan Allah dan untuk keteguhan jiwa

mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan

kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

3. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak

pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke

24 Yusuf Al-Qordhowi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press,2006), hal. 20.

25 Pengertian menafkahkan "harta di jalan Allah" meliputi belanja untuk kepentingan jihad,pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Amzah, Al-Qur’anTajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 44.

42

konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi dapat dibagi sebagai

berikut:

Fungsi pertukaran, dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa

yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk

mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi

pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan

sedang dilakukan).

Fungsi penyediaan fisik, berkaitan dengan menyediakan barang dagangan

dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan,

pemilahan, dan pengangkutan.

Fungsi penunjang, ini merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya

memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat

berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan,

penyebaran informasi, dan koordinasi.26

4. Distribusi Pendapatan dalam Islam dan Sistem Ekonomi Lain

Al Jarhi dan Zarqa berpendapat bahwa ilmu ekonomi memberikan perhatian

yang besar terhadap ranah distribusi dalam pengertian tujuan penentuan bagian

setiap faktor produksi (determining the share of each factor of production) melalui

proses yang terjadi dalam market exchange. Namun kurang memperhatikan ranah

26 Basu Swastha, Saluran Pemasaran, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hal. 60.

43

redistribusi dalam pengertian penggapaian level tertentu dari keadilan sosial dan

ekuitas.27

Dalam ekonomi kapitalis, misalnya, kepemilikan harta pribadi diakui juga

tidak ada kebebasan yang sempurna, sebagian dapat memperoleh kebebasan lebih

dari yang lain. Di samping itu adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam

alokasi sumber daya guna memaksimalkan output dan kesejahteraan sosial

mengakibatkan adanya distribusi yang tidak merata.28 Efesiensi alokasi dalam

ekonomi konvensional hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang

ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, namun tidak mengatakan

apapun perihal apakah alokasi tersebut adil.

5. Distribusi Pendapatan Dalam Negara

Prinsip prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam

mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim

banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level

Negara terkait dengan, diantaranya: penjaminan level minimum kehidupan bangsa

bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan. Negara wajib bekerja

untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi ligkungan sosial maupun individu

dengan pemafaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu

27 Mabid Ali al Jarhi and Muhammad Anas Zarqa, Redistributive Justice in a DevelopedEconomy: An Islamic Perspective, Paper Presented at 6th International Conference on IslamicEconomics and Finance, (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hal. 14.

28Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 225.

44

negara wajib mengeluarkan kebijakan29 yang mengupayakan stabilitas ekonomi,

kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Kemudian dilanjutkan dengan model ekonomi politik dalam pengambilan

keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara langsung dan tidak

langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan belanja

Negara, kebijakan fiskal dan moneter dengan basis hipotesis kepda

ketidaksempurnaan pasaran teori-teori, yang berkaitan dengan moral hazard (suatu

perilaku manusia yang dapat menimbulkan kerugianatau yang berunsur negatif

yang mengandung resiko diatas rata-rata) dan adverse selection (dimana satu

pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi

usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak

lain).

Dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia, Pemerintah (Negara) harus

mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri.

Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan

kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan Negara dan publik, distribusi

tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan non

monetary lainnya yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari’ah. Semua

29Setiap kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalahekonomi yang dihadapi. Kebijakan tersebut dapat berupa pelancaran distribusi ekonomi yangberdampak luas pada kesejahteeraan rakyat. Misalnya pada masa khulafaurrasyidin untuk menjagakelancaran distribusi dan stabilitas harga, pemerintah melarang permintaan yang tidak riil (spekulatif),ikhtikar (penimbunan) mata uang, tallaqi rukban (mencegat penjualan langsung dari pinggir kota kepusat kota), dan segala bentuk riba.

45

keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan

pembebasan kemiskinan.

Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal30 merupakan salah satu perangkat

untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam al-Ghazali termasuk

meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan,

intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan

setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa

instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga baitul

maal (national treasury)31.

Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (jizyah dan

pajak khusus Muslim), tanah kharaj, dan ushur (cukai) atas barang impor dari

negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak

memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian

sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-

sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas

ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin.

30Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untukmengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan caramengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi kebijakan fiskal mempunyai tujuanyang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jikadalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakanfiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Prathama Rahardja, PengantarIlmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi) Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 445.

31 Baitulmal adalah kas negara yang dikhususkan untukpemasukan dan pengeluaran harta yangmenjadi hak kaummuslimin dimana mekanismenya ditentukan oleh syariat Islamatas dasar Al Qurandan Sunnah Rasul. Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly. Ekonomi Zakat, Jakarta :RajaGrafindo, 2006.Hal. 11.

46

Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin

otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik jizyah maupun pajak atas orang

Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari

orang-orang Muslim yang kaya.

Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-

lain (ZISWAF). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian

pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna

diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah

Islam. Sementara Infaq, Sadaqah, Wakaf merupakan pengeluaran ‘sukarela’ yang

juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWAF merupakan unsur-

unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang

bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah,

infaq dan wakaf. Rasulullah SAW membangun peradaban baru di Madinah

melalui penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam berbagai bentuk

untuk memberdayakan umat mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan

dakwah Islam. 32Pembagian dalam kegiatan ‘wajib’ dan ‘sukarela’ ini khas di

dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar.

Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada ‘sektor sukarela’.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk

mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini

32 Sumuran Harahap, Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia: Solusi EfektifPemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), hal. 13.

47

dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit

Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (Mustahik) menjadi

surplus (Muzaki). Dalam Qur’an diperkirakan terdapat 30 ayat yang berkaitan

dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah berzakat sering muncul

berdampingan sesudah perintah mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan betapa

pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam.

C. Konsep Pengelolaan Zakat

1. Urgensi Lembaga Pengeloaan Zakat

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat,

Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat.

Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian

keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur’an

bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah:

103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas

mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal

dengan kelompok delapan asnaf. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa

pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan

harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat

dikelola oleh Pemerintah. Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah

mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk Amil zakat. Penunjukan Amil

memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi

dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai

48

tanggungjawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan

harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW,

beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai Amil zakat. Aturan dalam At-Taubah

ayat 103 dan tindakan Rasul SAW tersebut mengandung makna bahwa harta zakat

dikelola oleh Pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata

Amil sebagai salah satu penerima zakat. Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah,

dalam konteks kekinian, Amil tersebut dapat berbentuk yayasan atau Lembaga

Amil Zakat (LAZ). Lembaga atau yayasan zakat tersebut menghimpun dana umat

secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat

sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana,

dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi

sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-

masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Ada beberapa

program yang diperuntukkan juga bagi umat Islam yang tidak mampu seperti

advokasi kebijakan publik, HAM, bantuan hukum, pemberdayaan perempuan.

Semua program tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sementara itu

pendanaannya tidak mungkin dibebankan kepada mereka. Berdasarkan kenyataan

tersebut, muncul pertanyaan apakah dana dari zakat dapat digunakan untuk

pelaksanaan program yayasan atau badan yang mengurus kepentingan umat Islam

yang tak mampu secara financial, access, ataupun knowledge. Mereka dengan

segala keterbatasannya juga harus dibantu. Program tersebut pun memerlukan

dana operasional, bahkan mereka yang membantu pun perlu dana. Pada satu sisi,

49

penerima zakat telah ditetapkan secara tegas dan jelas, yang sebagian orang

memahami tidak mungkin keluar dari aturan tersebut.

Apabila asnaf yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut

dipahami secara tekstual, ada asnaf yang tidak dapat diaplikasikan sekarang, yaitu

Riqab. Riqab adalah budak Muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia

telah membeli dirinya. Begitu juga dengan fuqara’, masakin, dan Gharimin.

Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena

pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya hanya charity (sekedar

memberi cuma-cuma atau amal). Masalah krisis ekonomi yang dihadapi sebagian

umat Islam yang memerlukan bukan hanya bagaimana kebutuhan dasarnya

terpenuhi. Akan tetapi bagaimana mengatasi krisis tersebut dengan mengatasi

penyebab munculnya krisis. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan

hikmah pewajiban zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif

terhadap delapan asnaf penerima zakat perlu dilakukan, sehingga kelompok yang

berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

Manajemen zakat yang baik merupakan suatu keniscayaan. Dalam Undang-

Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan lembaga zakat di Indonesia

menyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan

pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka

pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

50

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 2003) harus

dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat

ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus

dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem

yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus

diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan

transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol

yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi juga

akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan

ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh

penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ

antara lain.

Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan,

sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi33 dan misi34,

33 Visi adalah rangkaian kalimat yangmenyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atauperusahaan yang ingindicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataanwant to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangatkrusial bagiperusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Wibisono dalam bukunyaManajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan, Jakarta:Erlangga, 2006, hal. 43.

34 Misi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yangmemuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa.Pernyataan misi merupakan sebuah kompas yang membantu untuk menemukan arah dan menunjukkanjalan yang tepat dalam rimba bisnis saat ini. Tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikankepada stakeholder, di dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arahmana perusahaan kan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakandalam satu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak

51

kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi

strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang

paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi Amil zakat harus

dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan

paradigma bahwa Amil zakat yaitu sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang

khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan

yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain : LPZ harus memiliki

sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka;

mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi

dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional dapat dipahami, kemudian dapat

melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat

berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder.

Pertama, para pembayar zakat (Muzaki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus

mampu membangun kepercayaan para Muzaki. Banyak cara yang bisa digunakan

untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report (laporan

perkembangan) berkala, mengundang Muzaki ke tempat Mustahik, selalu menjalin

komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil.

yang terkait. Dikutip dari Wheelen oleh Wibisono dalam bukunya Manajemen Kinerja: Konsep,Desain, dan Teknik Meningkatkan Daya Saling Perusahaan, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 46.

52

Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu

merekrut para Amil yang proesional dan amanah.

2. Persyaratan Amil Zakat

DR. Yusuf Qardawi dalam bukunya, Fiqh Zakat, menyatakan bahwa

seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki

persyaratan sebagai berikut: 35

a) Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang

termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu seharusnya apabila

urusan penting kaum muslimin diurtus oleh sesama muslim

b) Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima

tanggungjawab mengurus urusan umat.

c) Memilki sifat amanah dan jujur. Sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan

umat. Artinya para Muzaki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui

lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak

dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi

(keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara

berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah

Islam. Sifat amanah dan professional ini dikisahkan tentang Nabi Yusuf AS

yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendaharawan negeri Mesir, yang

saat itu dilanda paceklik berhasil membangun kembali kesejahteraan

35 Yusuf Al-Qardawi, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hal. 586.

53

masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah yang difirmankan pada

Al-Qur’an surat Yusuf ayat ke-55 yang artinya sebagai beikut:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnyaaku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". Sehingga dapatdijelaskan bahwa untuk menjadi seorang Amil zakat tidak hanya dibutuhkanorang yang berpengetahuan saja, namun juga yang dapat menjaga amanahdari harta yang dititipkan dan menyampaikan kepada yang berhak.36

d) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu

melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada

masyarakat

e) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Amanah dan jujur merupakan syarat yang penting akan tetapi juga harus

ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas

f) Motivasi dan kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil

zakat yang baik adalah amil zakat yang full time dalam melaksanakan

tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan

g) Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis memiliki kemampuan

analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfataan dan

pemberdayaan zakat.

h) Peningkatan capacity building (pembangnan kapasitas) amil sehingga bisa

berkompetisi dalam setiap momen dan priode tertentu

3. Persyaratan Lembaga Pengelolaan Zakat

36Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.242.

54

Persyaratan teknis lembaga zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI

Nomor 581 tahun 1991 sebagai berikut:

a) Berbadan Hukum

b) Memiliki data Muzaki dan Mustahik

c) Memiliki program kerja yang jelas

d) Memmiliki pembukuan dan manajemen yang baik

e) Melampirkan surat pernrnyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan

trasparansi dari setiap pengelolaan zakat.

Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut

Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi pengelola lembaga

zakat antara lain:

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi Pengawas

dan Badan Pelaksana

b. Dewan pertimbangan meliputu unsur ketua, sekertaris dan anggota

c. Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota

d. Badan pelaksana meliputi unsur ketua, sekertaris, bagian keuangan,

bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan pendayagunaan

e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan

unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, cendikia,

55

tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang

terkait

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Dewan Pertimbangan

1) Fungsi, memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi

kepada badan pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan

Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial

2) Tugas Pokok

a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat

b) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi

Pengawas

c) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak terkait dengan

hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat

d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan

Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak

e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan

Pelaksana dan Komisi Pengawas

f) Menunjuk Akuntan Publik

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi; sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan

yang dilaksanakan Badan Pelaksana

2) Tugas Pokok

56

a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan

b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan

Dewan Pertimbangan

c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana,

yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah37

c. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat

2) Tugas pokok

a) Membuat rencana kerja

b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja /yang

telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

c) Menyusun laporan tahunan

d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah

e) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil

Zakat kedalam maupun keluar38

37 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal.131.

38 Pasal 7 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000

57

4. Prinsip-Prinsip Pengeloaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus

diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan,

diantaranya :

a) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan

secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.

b) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat

hendaknya berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang

menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang

dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam

yang enggan membayar zakat harus mendapat sangsi sesuai perintah Allah.

c) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus

dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

d) Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh

mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan

sebaginya.

e) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari

prinsip prefesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat

dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu

menunggu bantuan dari pihak lain.39

39 Eri Sudewo, Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar, (Ciputat:IMZ, 2004), hal. 47.

58

D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu)

1.

Judul studi: Zakat dan Pengelolaannya (Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta)

Penulis: Asep Djuhari

Lembaga asal-nama jurnal: UIN Syarif Hidayatullah-Skripsi

Tahun terbit: 2003

Ringkasan isi studi

a. Rumusan masalah:

1. Bagaimana BAZIS DKI dalam melaksanakan tugasnya sebagai

lembaga pengelola zakat ?

2. Apakah BAZIS DKI sebagai lembaga pengelola dana zakat telah

sejalan dengan ketentuan hukum Islam

b. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data

deskriptif.

Metode penelitian: Kepustakaan, penelitian lapangan, dan analisis data.

Teknik: Kutipan ayat Al-Qur’an dan terjemahan ayat Al-Qur’an.

c. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat Bazis DKI.

d. Hipotesis: Pendistribusian hasil dana zakat yang dikumpulkan BAZIS

DKI di distribusikan hanya kepada 6 asnaf yang digolongkan pada 3

kelompok: Fakir, Miskin; Fi sabilillah; dan Muallaf, Gharimin.

e. Ringkasan hasil studi/penelitian terdahulu:

Keunggulan dan kelemahan:

-Keunggulan:

1. Operasionalnya dianggarkan APBD

2. Aparaturnya PNS

59

3. Manajemen Keuangan BAZIS menggunakan standart akuntansi keuangan.

4. Sudah mulai mengembangkan manajemen sistem informasi

-Kelemahan:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat

2. Banyaknya lembaga-lembaga pengelolaan zakat di masyarakat

3. Kesalahan pemahaman masyarakat tentang distribusi zakat

4. SDM lembaga zakat tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan

Persamaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:

Sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat di sebuah negara.

Perbedaan studi terdahulu dengan rencana penelitian:

Studi terdahulu: Lebih fokus pada tata hukum dan struktur yang sempit.

Rencana Skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari

pengelolaan zakat di Kuala Lumpur Malaysia yang memiliki perbedaan

kebijakan hukum dan sistem informasi serta manfaat dan kendala yang

didapatkan.

2.

Judul studi: Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak dalam Pajak

Penghasilan Malaysia dengan Indonesia

Penulis: Farid Wajdi

Lembaga asal-nama jurnal: UI FISIP-Skripsi

Tahun terbit: 2008

Ringkasan isi studi

f. Rumusan masalah:

1. Apa saja perbedaan sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di

60

Malaysi dengan di Indonesia?

2. Apa saja justifikasi penerapan zakat sebagai kredit pajak dalam

Paja Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia?

3. Kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dalam penerapan

zakat sebagai kredit pajak dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi

di Indonesia?

g. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data

deskriptif.

Metode penelitian: Kepustakaan, wawancara dan penelitian lapangan.

Teknik: Studi observasi, interview, penelitian kepustakaan.

h. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat dan upaya pengintegrasian

zakat terhadap pajak.

i. Hipotesis: Peningkatan penerimaan zakat akan berpengaruh positif

terhadap pajak.


Sama objek membahas tentang zakat pada negara Malaysia.


Studi terdahulu: Membahastentangpenerapan zakat sebagai kredit pajak.

Rencana Skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari

pengelolaan zakat malaysia secara fokus pada suatu wilayah persekutuan.

Studi terdahulu: sumber data primer tidak langsung didapat melalui

objek bersangkutan (negara terkait)

Rencana Skripsi: Bahasan lebih luas, solutif, dan melalui wawancara

narasumber terkait

61

3.

Judul studi: Praktek Pengelolaan Zakat di Negara Muslim (Studi pada

Negara Brunei Darussalam)

Penulis: Febrianti

Lembaga asal-nama jurnal:UIN FSH-Skripsi

Tahunterbit: 2011

Ringkasan isi studi

a. Rumusan masalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Brunei Darussalam?

2. Bagaimana model pemberdayaan zakat di Brunei Darussalam ?

3. Apa perbedaan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam dengan

Negara Indonesia?

b. Jenis pendekatan: Pendekatan kualitatif yang bersumber pada data

deskriptif.

Metode penelitian: Library research, wawancara dan studi

dokumentasi.

Teknik: Wawancara, penelitian kepustakaan.

c. Teori yang dipakai: Pengelolaan Zakat dan perbandingan dengan

negara Indonesia.

d. Hipotesis: Lembaga-lembaga zakat bersinergi dengan baik.


Sama dalam pembahasan pengelolaan zakat suatu negara Muslim.


Studi terdahulu: Membahas tentang pengelolaan zakat di Brunei

Darussalam.

62

Rencana skripsi: Membahas pengelolaan serta kajian hukum dari

pengelolaan zakat malaysia secara fokus pada suatu wilayah persekutuan.

Studi terdahulu: Sumber data primer tidak langsung didapat melalui

objek bersangkutan (negara terkait)

Rencana skripsi: Bahasan lebih luas, solutif, melalu wawancara

narasumber terkait dan observasi.

Sehingga kemudian teori-teori dan gambaran pemikiran yang telah dijelaskan

mengenai pengelolaan zakat ini akan dijadikan sebagai rujukan penulisan skripsi.

62

BAB III

DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR MALAYSIA

A. Sejarah Fenomena Zakat Malaysia

Pengumpulan zakat di Malaysia sudah dimulai pada era Pra-Kolonial. Pada

saat itu pengelolaan zakat belum dikelola secara formal dan pembayar zakat akan

membayar zakat kepada ustadz atau guru agama (bertindak sebagai Amil) dan

mereka akan mendistribusikannya kepada asnaf yang layak. Ini menunjukkan

pembayar zakat sangat yakin dengan ustadz dan guru agama sebagai Amil mereka

pada saat itu.1 Fasilitas pribadi yang ada pada ustadz dan guru pada saat itu menjadi

dasar mengapa pembayar zakat sangat yakin dan tampaknya puas dengan tugas

mereka sebagai Amil. ketika zaman kolonial, manajemen zakat ditempatkan di

bawah kekuasaan DAAIM (Dewan Agama dan Adat Istiadat Melayu). Di setiap

desa, kutipan zakat dilakukan oleh imam desa dan akan diserahkan kutipan tersebut

kepada pemerintah sebagai sumber keuangan pemerintahan Islam. Pembayaran

zakat melalui imam masjid juga menunjukkan kepercayaan pribadi imam yang

dapat mengelola zakat dengan baik.

Pada saat ini daya manajemen zakat ditempatkan di bawah setiap negara dan

kekuasaan di bawah kepala agama Islam negeri masing-masing. Ada beberapa

1 Abdul-Wahab, Mohamed et al., “Malaysia (A Case Study of Zakah Management)”, in el-Ashker and Sirajul Haq (eds.), Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications,(Jeddah: IRTI/ IDB, 1995) hal. 298.

63

negara telah memprivatisasi lembaga zakat seperti negeri Selangor, Wilayah

Persekutuan, Pahang, Penang, Melaka dan Negeri Sembilan. Privatisasi ini

dilakukan untuk memastikan manajemen zakat dapat memberikan layanan

berkualitas bagi memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan

profesional, penggunaan teknologi terbaru serta berlandaskan nilai-nilai Islam.2 Ini

akhirnya akan memastikan pengelolaan zakat efisien berdasarkan nilai-nilai Islam.

Peran ini harus konsisten dengan karakteristik yang harus ada pada lembaga yaitu

adil, tidak menyimpang dan efisien dalam manajemennya.

Perkembangan saat ini lembaga zakat di Malaysia memiliki trend positif,

terutama dalam aspek pengumpulan zakat. Jumlah pengumpulan zakat di Malaysia

telah meningkat dengan drastis di Malaysia. Jumlah pengumpulan zakat di setiap

negara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengumpulan zakat keseluruhan

tahun 2013 telah meningkat sebanyak 55% menjadi RM 1,28 miliar dari RM 670.6

juta pada tahun 2006. Peningkatan yang mengesankan ini kemungkinan disebabkan

oleh banyak faktor diantaranya metode pembayaran yang mudah, manajemen zakat

yang semakin efisien, privatisasi dan amanah lembaga zakat dan sebagainya.

Privatisasi dan amanah lembaga zakat telah menimbulkan minat banyak peneliti

untuk melihat dampaknya terhadap jumlah pengumpulan zakat. Semua penelitian

ini umumnya menemukan privatisasi dan amanah lembaga zakat yang dapat

meningkatkan efisiensi manajemen dan jumlah pengumpulan zakat.

2 Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Laporan Zakat 2013, (Kuala Lumpur: PusatPungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2013) hal. 24.

64

B. Perkembangan Hukum Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia

Pemerintah Malaysia meletakkan Islam sebagai agama resminya telah

membuka ruang untuk pelaksanaan hukum syara’. Mereka merancang undang-

undang yang berkaitan dengan uang dan harta menurut hukum syara’. Namun,

pelaksanaannya bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Dengan terbentuknya undang-undang mengenai zakat, harus ada pihak yang

mengurus dan melaksanakan undang-undang tersebut. Pengurusan dan pengelolaan

yang sistematik akan memberi hasil yang baik kepada negara dan juga masyarakat

di dalamnya. Malaysia yang mempunyai empat belas buah negeri harus bijak dalam

mengatur kewenangan yang diberikan kepada badan-badan yang berhak mengurus

perkara zakat supaya tidak terjadi masalah ketidakadilan dalam pengurusan zakat.

Malaysia membentuk Perlembagaan Persekutuan (konstitusi Malaysia)

sebagai undang-undang dasar. Ijtihad dalam pedoman hukum zakat didasarkan pada

ketentuan madzhab Syafi’i, tetapi ketentuan madzhab lain yang digunakan bilamana

ketentuan madzhab Syafi’i tidak dapat memenuhi keperluan dan kepentingan

masyarakat secara luas. 3Di dalamnya telah menetapkan bahwa perkara yang

berkaitan dengan Islam adalah di bawah kekuasaan kerajaan negeri.4 Perkara-

perkara yang berkaitan dengan Pengurusan Agama Islam, di dalamnya termasuk

perkara zakat dikelola oleh kerajaan negeri yang dipimpin oleh raja di setiap negeri,

3 Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012),hal. 87.

4 Abdul Aziz Bari, Islam Dalam Perlembagaan Malaysia, (Selangor: Intel Multimedia andPublication, 2005), hal. 51.

65

yang sekaligus berperan sebagai Ketua Agama Islam yang mempunyai kekuasaan

secara langsung dalam semua perkara berkaitan dengan agama Islam.5

Berdasarkan fakta di atas, pengurusan zakat ada di bawah bidang kuasa dan

tanggung jawab tiap negeri-negeri. Dengan itu, setiap negeri mempunyai Majlis

Agama Islam Negeri (MAIN). Pelaksanaan pengurusan dan tata cara kerja MAIN di

setiap negeri dilaksanakan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam atas

setiap negeri. Selain itu, MAIN ada dibawah tanggung jawab Duli Yang Maha

Mulia (DYMM) Sultan sebagai Ketua Agama Islam setiap negeri. Pada Wilayah

Persekutuan, (MAIN) tersebut bernamaa Majelis Agama Islam Wilayah

Persekutuan (MAIWP).

Seiring perkembangan zaman saat ini, telah terjadi berbagai perubahan

dalam pengelolaan zakat di Malaysia ini. Mayoritas negeri telah mewujudkan

institusi khas untuk mengelola perkara zakat. Dan institusi ini terpisah dari

pengurusan MAIN. Pembentukan institusi ini sebagai satu usaha untuk

meningkatkan mutu dalam pengelolaan zakat. Melalui struktur organisasi ini,

institusi zakat mampu membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat sesuai

dengan kebutuhan situasi.

Diawali dengan terbentuknya Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Wilayah

Persekutuan pada tahun 1991, dan seterusnya diikuti oleh beberapa negeri lainnya.

Badan yang bertanggung jawab menghimpun dan mendistribusikan zakat di

5 Mahamad Arifin et al, Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia (Selangor: Dawama,cet 1, 2007), hal. 215.

66

Wilayah Persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

yang dikukuhkan melalui seksyen 4 (1) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam

(Wilayah Persekutuan) 1993 – Akta 505 yang menyebut bahwa: “Maka hendaklah

ada suatu badan yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

(MAIWP) untuk memberi masukan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara-perkara

yang berhubungan dengan agama Islam”. Walau bagaimanapun, kegiatan

penghimpunan zakat kemudiannya dikelolakan oleh sebuah lembaga yang

ditubuhkan oleh Majlis dan dinamakan sebagai Harta Suci Sdn. Bhd. yang bernama

Pusat Pungutan Zakat (PPZ), sesuai dengan seksyen 8A (1) yang menyatakan

bahwa: “Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, menubuhkan

syarikat di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125] untuk menjalankan mana-mana

aktiviti yang telah dirancang atau diusahakan oleh Majlis dalam melaksanakan

kewajiban atau kuasanya di bawah seksyen 7”. PPZ merupakan perusahaan swasta

dibawah naungan penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang

bertanggungjawab menghimpun zakat serta menyampaikan dakwah zakat kepada

masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan, Malaysia.6 Namun, urusan

pendistribusian zakat dikelolakan sepenuhnya oleh Baitulmal, Majelis Agama Islam

Wilayah Persekutuan (MAIWP).

6 Muhin Nor Paizin, Amlan Dakwah Zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia: SatuPemerhatian (Kuala Lumpur:PPZ, MAIWP, 2014), hal. 483.

67

C. Perkembangan Lembaga Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia

Malaysia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari 14 negeri. Masing-

masing negeri memiliki lembaga pungutan zakat yang berkuasa secara terpusat

untuk mengurus zakat dan pendistribusiannya. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) adalah

salah satu badan yang yang ditunjuk pemerintah (Kerajaan Malaysia dalam hal ini

Majelis Agama Islam) sebagai perusahaan semi pemerintah yang diberikan

kewenangan untuk memungut zakat di Wilayah Persekutuan.

Pusat Pungutan Zakat (PPZ) saat ini dipimpin oleh Haji Mohd Rais Haji

Alias, dan memiliki 135 pegawai (Amil Korporat), yang hanya berwenang sebagai

pemungut zakat saja. Zakat yang dihimpun oleh PPZ berupa zakat pendapatan,

zakat uang simpanan, zakat saham, zakat emas, zakat perniagaan, hingga zakat

cukai perniagaan.

Sedangkan untuk pendistribusian atau penyaluran dilakukan oleh Majelis

Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dengan mendistribusikan dana zakat

melalui Baitulmal-MAIWP.

Semenjak berdirinya PPZ tahun 1991, jumlah penghimpunan zakat di

Malaysia terus mengalami peningkatan. PPZ memfasilitasi para Muzaki dengan

berbagai cara dalam fundrising dana zakat, yakni melalu bank (teller bank, internet

banking, Automated Teller Machine (ATM), dan mobile banking), counter-counter

PPZ-MAIWP (dapat dibayar secara tunai, cek, Islamic credit card, debit/ATM),

mesin deposito cek 24 jam, counter pejabat pos seluruh Wilayah Persekutuan,

potong gaji, kiriman pos, SMS-Zakat, dan yang terbaru dengan melalui website

zakat.co.my serta layanan iZakat yang dapat diunduh di beberapa operating system

68

smartphone seperti android, ios, dan sebagainya. Sampai saat ini, PPZ telah bekerja

sama dengan 18 bank serta telah memiliki 10 counter PPZ yang tersebar di Wilayah

Persekutuan.

PPZ juga melakukan maintenance bagi para Muzaki dan melakukan berbagai

promosi kepada masyarakat dalam melakukan amalan berzakat. Hal ini dilakukan

dengan cara memberikan berbagai souvenir berupa kalender, notes, album Compact

Disc (CD), dan sebagainya. Untuk Muzaki pemberian tersebut merupakan salah satu

bentuk penghargaan, pelayanan, dan perhatian yang berkenan bagi diri mereka.

Berkaitan dengan media promosi, dengan menjunjung kreativitas yang

tinggi, PPZ menghadirkan sosok ustazd Amil dalam bentuk animasi yang mengajak

masyarakat untuk membayar zakat. Media ini diusung PPZ untuk melakukan

dakwah dan ajakan berzakat.

Selain didukung oleh beraneka ragam media promosi, dalam

mengembangkan dan melancarkan kinerjanya, PPZ menggunakan system

komputerisasi berupa Sistem Pengurusan Dokumen (DMS) “DR-DOK” yang

merupakan sistem auto filling pada surat keluar dan masuk. Melalui Sistem

Informasi Zakat (SIZA), segala macam kegiatan yang berkaitan dengan proses input

data antara pengeluaran kwitansi untuk Muzaki hingga pengecekan gaji Amil.

Sistem kegiatan lembaga zakat seperti ini membuat zakat di Malaysia

berkembang. Dukungan penuh Pemerintah, ragam pelayanan atau fasilitas yang

disediakan untuk para Muzaki dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu

juga diimbangi dengan media promosi serta system information computer

technology yang digunakan seperti SIZA dan “DR-DOK”.

69

D. Demografi Wilayah Persekutuan Malaysia

Malaysia merupakan suatu negara yang memiliki penduduk ± 28 juta jiwa,

yang mayoritas warganya memeluk agama Islam. Tentu sangat berpengaruh

terhadap zakat yang merupakan salah satu rukun dalam Islam. Apalagi Pemerintah

Malaysia menggunakan hukum Islam dalam kebijakannya. Sehingga tentu

demografi penduduk ini sebagai salah satu indikator dalam perkembangan zakat

Wilayah Persekutuan Malaysia ini.

Secara garis besar, pada negara Malaysia memiliki penyebaran demografi

ras dan keyakinan sebagai berikut:

3.1 Tabel

PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK MALAYSIA

TAHUN 2010

Agama JumlahPendudukMalaysia

Warga Negara Malaysia BukanWargaNegara

Malaysia

JumlahWargaNegara

Malaysia

Bumiputera Cina India LainnyaJumlah

BumiputeraMelayu Lainnya

28334135 26013356 17523508 14191720 3331788 6392636 1907827 189385 2320779Islam 17379794 15762012 15538928 14191720 1347208 42048 78702 102334 1617782Kristen 2617159 2392823 1549193 1549193 706479 114281 22870 224336Budha 5574336 5412918 33663 33663 5341687 32441 5127 161418Hindu 1777694 1666365 2941 2941 14878 1644072 4474 111329Agama tradisiTiongkok

356718 351073 131407 131407 218261 716 689 5645

Agama Lainnya 111759 96378 50347 50347 8576 36599 856 15381Atheis 202763 183808 132560 132560 49320 824 1104 18955Tiidk Diketahui 271765 101832 84469 84469 11387 192 5784 169933

Sumber: Population Distribution and BasicDemographic Characteristics Malaysia 2010

70

Dari 28,3 juta lebih jumlah penduduk Malaysia, 61% penduduknya yang

sejumlah 17 juta lebih adalah pemeluk agama Islam.7 Maka dapat menjadi suatu

potensi yang cukup besar apabila dana zakat dapat terhimpun dan disalurkan secara

optimal.

Sedangkan pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur penyebaran etnik dan

agama dari wilayah ini adalah sebagai berikut:

3.2 Tabel

PEYEBARAN AGAMA DAN ETNIK PENDUDUK WILAYAH

PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2010

Agama JumlahPenduduk

KualaLumpur

Warga Negara Malaysia BukanWargaNegara

Malaysia

JumlahWargaNegara

Malaysia

Bumiputera Cina India Lainnya

JumlahBumiputera

Melayu Lainnya

1674621 1517998 696730 679236 17494 655413 156316 9539 156623

Islam 776958 701114 684702 679236 5466 3838 7688 4886 75844

Kristen 97238 73443 7849 7849 51781 12237 1576 23795

Budha 575319 573574 2367 2367 572824 3248 1887 17444

Hindu 142130 128847 271 271 1349 126746 481 13283

Agama tradisiTiongkok

18631 17950 109 109 17747 67 27 681

Agama Lainnya 9619 7661 176 176 1121 6223 141 1958

Atheis 8725 5495 167 167 5123 97 108 3230

Tiidk Diketahui 23547 3162 1089 1089 1630 10 433 20385

Sumber: Population Distribution and Basic Demographic CharacteristicsMalaysia 2010

Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia memiliki jumlah penduduk

yang cukup besar, sekitar 1,6 juta jiwa menduduki kota yang tidak begitu luas ini.

7 Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah peduduk Malaysia mengalami peningkatansektar 23% dari sebelumnya 23,3 juta jiwa(2000). Dimana wilayah paling ramai penduduk adalahSelangor dengan 5,46 juta jiwa dan Kuala Lumpur di peringkat ke-6 dengan jumlah penduduk 1,6 jutajiwa. Sensus penduduk di Malaysia diadakan setiap 10 tahun sekali.

71

Dari total jumlah penduduk Kuala Lumpur, tidak sampai separuh jumlah

penduduknya memeluk agama Islam. Sekitar 46% atau 776.958 jiwa yang memeluk

agama Islam. Namun yang menarik adalah jumlah penerimaan zakat pada wilayah

ini paling besar dibanding negara bagian lain. Pada tahun 2013, penerimaan zakat

wilayah persekutuan Kuala Lumpur mencapai RM 484,6 juta atau setara dengan 1,8

triliun rupiah.

Dari uraian di atas jelas terlihat mengenai gambaran umum tentang zakat di

wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia yang merupakan Ibu Kota Negara

Malaysia. Dengan ini pula diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih

mengenai hukum, lembaga zakat di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia,

serta pengelolaan dan pemetaan penduduk di wilayah persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia.

72

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT DI WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR MALAYSIA

A. Pengelolaan Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia

Undang-undang zakat dibuat untuk memastikan mana orang Islam yang

telah memenuhi syarat dan wajib untuk menunaikan zakat menurut hukum syara’.

Bagi mereka yang enggan atau lalai menunaikan zakat akan dikenakan hukuman

tertentu.

Pandangan yang mengatakan bahwa pendekatan dakwah perlu didahulukan

sebelum pengesahan undang-undang itu dapat dibenarkan. Masyarakat harus

terdoktrin bahwa zakat merupakan penyempurnaan keislaman sebagai salah satu

bagian dari rukun Islam. Sehingga masyarakat tidak terpaku pada peraturan

Pemerintah saja dalam kesadaran kewajiban menunaikan zakat. Terlebih lagi

mengenai jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan dari harta seorang muslim.

Negeri Kedah merupakan negeri pertama yang melaksanakan zakat Mal

Mustafarad1 di Malaysia. Baru kemudian diikuti oleh Wilayah Persekutuan Kuala

1 Zakat al-Mal al-Mustafad adalah zakat atas harta pendapatan yang diperoleh daripada kerja danusaha yang dilakukan oleh orang Islam baik dalam bentuk gaji, upah, subsidi, tunjangan, honor,pendapatan transfer dan lainnya. Sebab hukum utama sesuatu harta itu diwajibkan zakat adalah hartaitu berfungsi untuk berkembang secara alami atau dengan suatu usaha. Menurut Yusuf al-Qardawi,perkembangan suatu harta itu dapat dilihat melalui keuntungan (al-Ribh) secara jual beli,berwirausaha, peternakan, profesional berupa upah, bonus, gaji, tunjangan dan berdasarkan kepadapenghargaan atau pemberian transfer seperti pensiun, subsidi, tunjangan, hadiah, kompensasi dansejenisnya. Sumber: Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur:PPZ, 2012)

73

Lumpur dan Selangor. Hal ini kemudian difatwakan Jabatan Mufti di setiap negeri.2

Dalam konteks negara Malaysia, ijtihad dalam hukum zakat diambil dari

hukum Mazhab Syafi’i. Metode metode mazhab lain dipakai jika metode Syafi'i

tidak dapat memenuhi kebutuhan dan masalah masyarakat. Jadi dalam konteks al-

Mal al-Mustafad ini diambil dari metode mazhab lain karena ia lebih sesuai dengan

kebutuhan saat ini dan kepentingan masyarakat di Malaysia. Karena apabila

diperhatikan secara mendalam selama masa pemerintahan al-Khulafa 'al-Rasyidin

dan masa sesudahnya ditemukan institusi ijtihad memberikan kontribusi yang

mendorong untuk memperbarui sistem zakat. Ini berarti sistem zakat tidak selalu

terikat secara harfiyyah (kata demi kata) dengan apa yang terjadi pada masa Nabi.

Konsep maslahah dan sebab sesuatu harta itu diwajibkan zakat seperti harta

berkembang menjadi tunjangan para sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya untuk

mengembangkan lagi kewajiban zakat agar sesuai dengan realitas pembangunan

ekonomi dan masyarakat.

1. Sejarah MAIWP dan Landasan Hukum Berdirinya

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) didirikan pada 1

Februari 1974 bersamaan dengan berdirinya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Pembentukannya dimaksudkan untuk menjaga urusan Islam di Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur yang sebelum itu ditempatkan di bawah Pemerintah

Negeri Selangor. MAIWP setelah itu turut bertanggung jawab mengelola urusan

2 Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012), hal.197.

74

umat Islam di Labuan dan Putrajaya setelah keduanya diumumkan sebagai

Wilayah Persekutuan masing-masing pada 16 April 1984 dan 1 Februari 2001.

Pendirian MAIWP dinyatakan melalui ketentuan di dalam Konstitusi Federal dan

UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505].

Pasal 3 (5) Konstitusi Federal menyatakan bahwa:

"Walau apapun dalam Konstitusi ini, Yang di-Pertuan Agong harus menjadi

Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan

Putrajaya; dan untuk tujuan ini parlemen dapat melalui hukum membuat alokasi

penyisihan mengatur urusan agama Islam dan untuk mendirikan suatu Dewan

untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang hal-hal yang berhubungan

dengan agama Islam."

Bagian 4 (1), UU 505 pula menyatakan:

"Maka harus ada suatu badan yang dikenal sebagai" Majlis Agama Islam

Wilayah Persekutuan ", untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal hal

yang berhubungan dengan agama Islam."

Yurisdiksi MAIWP pula dijelaskan melalui Bagian 31, Akta 505 yang

menyatakan:

"Dewan harus membantu dan menasihati Yang di- Pertuan Agong berkenaan

dengan semua hal yang berhubungan dengan agama Islam di dalam Wilayah-

Wilayah Persekutuan, kecuali hal-hal Hukum Syarak dan yang berhubungan

dengan administrasi keadilan, dan dalam semua hal tersebut harus menjadi otoritas

utama di dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan setelah Yang di-Pertuan Agong,

75

kecuali ditentukan lain dalam UU ini. "

2. Sejarah Hukum PPZ-MAIWP dan Baitulmal-MAIWP serta Landasan

Tugas Wewenangnya

Badan yang bertanggungjawab memungut dan mengagihkan (menyalurkan)

zakat di Wilayah Persekutuan ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

(MAIWP) yang ditubuhkan melalui seksyen 4(1) Akta Pentadbiran Undang-

Undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993: Akta 505 yang menyebut bahwa:

“Maka hendaklah ada suatu badan yang dikenali sebagai Majlis Agama Islam

Wilayah Persekutuan (MAIWP) untuk menasihati Yang Di Pertuan Agong dalam

perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam”. Di Wilayah

Persekutuan, tidak ada undang-undang khusus yang dapat disandarkan melainkan

sebagian kecil dalam Akta 505: UU Administrasi Hukum Islam (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1993. 3

Posisi Baitulmal dan PPZ dalam MAIWP merupakan sub-bagian

keorganisasian yang terpisah dalam pengelolaan zakat ini.

3 Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan Unit Penyelidikan &Pembangunan Korporat (R&D), PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014.

76

Gambar 4.1

CARTA ORGANISASI MAIWP

Sumber: Laporan PPZ-MAIWP 2013 yang telah diolah

Pada gambar di atas posisi kelembagaan Baitulmal sebagai lembaga

pengagihan zakat (penyaluran zakat) dinaungi lamgsung oleh MAIWP yang

berarti semua staffy kepegawaian pada Baitulmal-MAIWP adalah pegawai negara.

Operasi distribusi zakat dikelola sepenuhnya oleh Bagian Baitulmal, MAIWP.

Berdirinya Baitulmal MAIWP juga menurut bagian 60 (1) yang

77

mengalokasikan bahwa: "Suatu Dana yang dikenal sebagai Baitulmal adalah

dengan ini didirikan. Dana ini harus terdiri dari semua uang dan harta, alih atau

tidak bergerak, yang menurut Hukum Syarak atau di bawah ketentuan UU ini atau

aturan yang dibuat di bawahnya bertambah, atau disumbangkan oleh mana mana

orang, kepada Dana ". Di bawah Bagian Baitulmal juga terdapat komite yang

berperan meneliti dan menyetujui distribusi zakat yaitu Komite Baitulmal yang

dipimpin oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri.

Sedangkan PPZ tercatat sebagai perusahaan swasta yang memiliki nama

badan usaha Hartasuci. Sdn. Bhd. PPZ bertugas sebagai lembaga pengumpul zakat

untuk MAIWP. PPZ merupakan anak perusahaan milik penuh MAIWP yang

bertanggung jawab menjalankan pekerjaan pengumpulan zakat serta usaha

menyampaikan dakwah zakat kepada masyarakat Islam di Wilayah Persekutuan.4

Sejak tahun 1991, operasi pengumpulan zakat dikelola oleh perusahaan ini, yang

didirikan oleh MAIWP langsung sesuai dengan bagian 8A (1) yang menyatakan

bahwa: "Dewan dapat, dengan persetujuan Yang di-Pertuan Agong, mendirikan

perusahaan di bawah UU Perusahaan 1965 [Akta 125] untuk menjalankan mana

mana kegiatan yang telah direncanakan atau diusahakan oleh Dewan dalam

melaksanakan kewajiban atau kuasanya di bawah bagian 7 ". Semenjak

didirikannya PPZ, peningkatan dalam perolehan zakat 20 tahun setelah

didirikannya PPZ cukup membanggakan.

4 Muhsin Nor Paizin, Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian TerhadapOperasi Kutipan & Agihan Zakat, (Kuala Lumpur: UKM, 2013), hal. 99.

78

Gambar 4.2

PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN SETELAH

BERDIRINYA PPZ TAHUN 1991-2011

Sumber: Data diolah dari laporan Pusat Pungutan Zakat

Peningkatan perolehan zakat terus terjadi. Meskipun pada tahun 1998 dan

1999 terjadi penurunan perolehan pungutan zakat dari RM 50,675,965 menjadi

RM 33,287,824. Ini disebabkan oleh faktor eksternal5 dari krisis ekonomi6 yang

5 Faktor eksternal yang dimaksud pada hal ini berupa hal-hal yang mempengaruhi dari luarorganisasi dan bukan kesalahan dari dalam suatu organisasi tersebut tetapi karena kondisi dari luarorganisasi yang berpengaruh terhadap suatu organisasi tersebut.

6 Pada 1997, Malaysia memiliki defisit akun mata uang besar lebih dari 6 persen dari GDP. Padabulan Juli, ringgit Malaysia diserang oleh spekulator. Malaysia mengambangkan mata uangnya pada17 Agustus 1997 dan ringgit jatuh secara tajam. Empat hari kemudian Standard and Poor'smenurunkan rating hutang Malaysia. Seminggu kemudian, agensi rating menurunkan rating Maybank,bank terbesar Malaysia. Di hari yang sama, Bursa saham Kuala Lumpur jatuh 856 point, titikterendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit jatuh lagi. Perdana Mentri Mahathir bin Mohamadmemperkenalkan kontrol modal. Tetapi, mata uang jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir binMohamad mengumumkan bahwa Pemerintah akan menggunakan 10 miliar ringgit di proyek jalan, reldan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran pada berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut23,5 persen, produksi menyusut 9 persen dan agrikultur 5,9 persen. Keseluruhan GDP negara ini turun6,2 persen pada 1998. Tetapi Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini denganmenolak bantuan IMF. Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/krisis_finansial_Asia_1997

78

Gambar 4.2









78

Gambar 4.2









79

terjadi pada sebagian besar negara di Asia Tenggara tidak terkecuali Malaysia.

Namun pada tahun 2000 pengumpulan zakat sudah mulai bisa bangkit kembali dan

mendapatkan perolehan sebesar RM 56,063,378. Hingga 2013 ini perolehan zakat

telah mencapai RM 484,632,029.7

3. Hukum Bagi yang Melalaikan Zakat

Pada tiap-tiap negeri memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda

dikarenakan tiap-tiap negeri telah menetapkan hal terkait pungutan dan distribusi

zakat melalui UU atau Enakmen negeri masing-masing. Ini jelas terlihat dalam

Enakmen khusus zakat atau sebagian dari peruntukkan dalam UU dan Enakmen

administrasi agama otoritas yaitu Majelis Agama Islam negeri masing-masing,

seperti dalam seksyen 16 Akta 559: Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah

Persekutuan) 1997.

Setiap orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi:

(a) menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu;

dan

(b) menolak membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu

melalui amil yang ditunjuk, atau mana-mana orang lain yang resmi, oleh Dewan

untuk memungut zakat atau fitrah, dan melakukan suatu kesalahan dan ketika

dihukum denda berlaku tidak melebihi RM 1.000 (satu ribu ringgit) atau

dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan atau kedua-


80

duanya.

Bagi Klausa (a) ada dua bentuk kesalahan di bawah bagian ini yaitu

kesalahan karena seseorang itu memang tidak mau membayar zakat atau fitrah,

dan seseorang yang tidak menyatakan bahwa dia menolak membayar zakat atau

fitrah tetapi secara sengaja tidak menunaikannya.

Untuk Klausa (b) juga memiliki dua kesalahan yaitu, tidak mau membayar

zakat atau fitrah kepada orang yang ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Wilayah

Persekutuan (MAIWP), atau sengaja tidak membayar zakat atau fitrah kepada

orang yang ditunjuk majelis.8

Jika dilihat dari peruntukan perundangan ini lebih memungkinkan hukuman

kepada zakat perniagaan atau zakat pendapatan.9 Walaupun tidak terlalu berat10,

namun paling tidak ada sanksi yang berlaku dan menunjukkan bahwa Wilayah

Persekutuan Malaysia cukup serius dalam memberikan porsi perhatian pada zakat.

B. Implementasi Pemungutan, Pengelolaan, dan Distribusi Zakat di Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur

1. Pelaksanaan Pemungutan Zakat di Wilayah Persekutuan

Di Malaysia baru dua wilayah negeri yang melakukan pemisahan lembaga

pemungutan dan pendistribusian zakat untuk melancarkan sistem pungutan zakat.

Yaitu Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Selangor bernama


9 Azman Ab Rahman, Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak danPerundangan Islam di Malaysia, (Negeri Sembilan: USIM, 2012), hal. 59.

10 Jika dibandingkan dengan denda yang ditetapkan pada negeri Melaka, Selangor, dan NegeriSembilan yang mencapai RM 5.000 (lima ribu ringgit Malaysia) dan kurungan mencapai 3 tahun.

81

Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang didirikan pada 15 Februari 1994 dengan

nama perusahaan terdaftar Mais Zakat Sdn. Bhd. Dimana perusahaan tersebut

merupakan anak usaha dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Namun

sebelum dibentuknya PZS, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur lebih dulu

membentuk lembaga pungutan zakat pada 27 Desember 1990 dengan nama Pusat

Pungutan Zakat (PPZ) dan terdaftar dengan nama usaha Harta Suci Sdn. Bhd.

Yang merupakan anak usaha dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan

(MAIWP).11

a. Strategi Peningkatan Pungutan Zakat

Usaha yang dilakukan PPZ sebagai lembaga yang menghimpun dana zakat untuk

mendapatkan perolehan besar cukup gigih. Diantaranya melalui cara sebagai

berikut:

1) Melalui Media Masa

PPZ telah berkampanye untuk mempromosikan kewajiban mengeluarkan zakat

melalui kerjasama dengan media cetak dan elektronik. Media yang sering kali

membuat liputan mengenai kegiatan PPZ adalah media cetak seperti koran dan

majalah. PPZ juga tidak ketinggalan mendapat liputan melalui media elektronik

terutama slot-slot khusus siaran radio serta iklan-iklan singkat dalam siaran

televisi.

11 Shofian Ahmad, Zakat Membangun Ummah, (Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2002), hal.146.

82

Gambar 4.3

PELIPUTAN MEDIA KEPADA PPZ

Sumber: Laporan Tahunan PPZ 2012

2) Konferensi Zakat dan Pembukaan Counter Cabang

PPZ berdakwah dan menyalurkan informasi zakat melalui ceramah di kantor

kantor Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Swasta, sesi briefing kepada

majikan, asosiasi, LSM serta khutbah Jumat. Begitu juga dengan

penyelenggaraan seminar zakat seperti program Nadwah Interaktif Amil (NIA)

2013 dan 2014, untuk mengupas segala isu dan permasalahan zakat oleh kaum

akademisi dan juga para pelaksana zakat itu sendiri. Sampai 2014, PPZ telah

memiliki 11 buah cabang termasuk 8 buah cabang di Kuala Lumpur, 2 buah di

Putrajaya dan 1 di Labuan.12

Selain Melalui Counter cabang zakat, juga dapat membayar zakat melalui:


83

SKIM Thohir (Skim Potongan Gaji Zakat)

Fasilitas pembayaran zakat melalui potongan gaji kepada staf pribadi &

pemerintah.

Kiriman Pos

Pembayaran zakat juga dapat dilakukan dengan cek / giro / kiriman pos dan

lain-lain.

Mesin Deposit Cek 24 Jam (Counter Daruzzakah)

Biaya Zakat Melalui Bank-Bank Terpilih

Biaya zakat dapat dilakukan di konter-konter bank, perbankan internet, mesin

ATM dan 'Phone Banking'.

Biaya Zakat Melalui Pos Malaysia

Biaya zakat dapat dilakukan di konter-konter kantor Pos Malaysia di seluruh

Wilayah Persekutuan secara tunai & cek dan juga melalui situs:

www.posonline.com.my

Biaya Melalui Maybank2e.net

Pengusaha dapat melakukan pembayaran dan mengirim daftar staf

(pegawainnya) yang bergabung SKIM Thohir melalui situs

www.maybank2e.net. Pengusaha tidak perlu lagi berurusan terus ke kaunter

potongan gaji PPZ-MAIWP.

Biaya Melalui Mesin ATM Kios

o Kios PPZ

84

Berada di counter PPZ-MAIWP di Dataran Shamelin & Daruzzakah.

o Kios Maju Masjid

Berada di masjid-masjid tertentu di Wilayah Persekutuan.

Cek 'Post-Dated'

Biaya dapat dilakukan secara berkala dengan menggunakan cek tertangguh.

Melalui MAMPU (Internet) - www.mampu.gov.my

Melalui Agen Perusahaan Audit & Pajak (Terpilih)

Perkembangan seperti ini diharapkan dapat membuka lebih banyak ruang dan

kesempatan untuk memfasilitasi masyarakat mengeluarkan zakat sekaligus

membantu meningkatkan jumlah zakat yang akan dipungut.

3) Penerbitan Buku Laporan Tahunan

PPZ tidak pernah ketinggalan dalam mengeluarkan Buku Laporan Tahunan

semenjak tahun 1992 sampai tahun 2014 yang memuat berbagai informasi dan

statistik berkenaan kutipan, aktivitas dan informasi-informasi penting.

Informasi yang terkandung melibatkan perkembangan dakwah zakat di Wilayah

Persekutuan. Buku laporan PPZ akan disebarkan dan dikirim ke setiap lembaga,

badan yang terkait, juga kepada setiap perpustakaan negeri, Perguruan Tinggi

Umum dan Swasta Malaysia. Hal ni dilakukan demi transparansi dan

peningkatan kepercayaan Muzaki terhadap PPZ.

85

4) Karnival Zakat dan Meluncurkan Inovasi Baru

Karnival zakat diadakan PPZ rutin dilaksanakan lebih dari sekali dalam

setahun. Karnival berbentuk diskusi ilmiah dan pengenalan zakat yang dihadiri

oleh artis ternama atau ulama ternama.

Gambar 4.4

KARNIVAL ZAKAT DI MASJID MUAZ BIN JABAL

SETIAWANGSA, KUALA LUMPUR

Sumber: Laporan Tahunan PPZ tahun 2011

Inovasi berzakat juga dihadirkan oleh PPZ, diantaranya:

Kutipan Zakat Berkelompok

Pengumpulan zakat secara kelompok adalah satu cara di mana PPZ membuka

konter-konter layanan sementara di kantor-kantor pemerintah maupun kantor

86

perusahaan swasta. Metode ini diperkenalkan dengan tujuan untuk membantu

mereka yang tidak berkesempatan ke kantor PPZ disebabkan hambatan seperti

waktu, pekerjaan dan sebagainya.13

Icon Ustadz Amil

Dalam hal pemasaran tentu sebuah brand dengan ikon tertentu akan

memudahkan seseorang dalam mengingat produk-produknya. Begitu juga

PPZ, menampilkan sosok Ustadz Amil sebagai ikon dari PPZ. Maskot Ustadz

Amil juga berperan sebagai pendakwah di media baru seperti Facebook,

Website, Youtube dan Twitter.

Counter Zakat Van Bergerak

Mobil Van yang layaknya digunakan ketika bank melakukan open table di

wilayah strategis ini juga diadopsi oleh PPZ dengan tujuan memudahkan

Muzaki yang berlokasi jauh dari konter zakat. Juga untuk memudahkan

melakukan sosialisasi zakat ketika ada event strategis tertentu.

13 Muhsin Nor Paizin, Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian TerhadapOperasi Kutipan & Agihan Zakat, (Kuala Lumpur: UKM, 2013), hal. 102.

87

Gambar 4.5

PERESMIAN USTADZ AMIL ZAKAT DAN KONTER VAN BERGERAK

PLAZA SUNGAI BESI KUALA LUMPUR

Sumber: Laporan tahunan PPZ tahun 2011

Zakat Drive Thru

Seperti layanan Drive Thru makanan cepat saji dan ATM. Zakat Drive Thru

juga menerapkan hal yang sama, namun yang dibayar berupa zakat fitrah.

Petugas Zakat Drive Thru akan membimbing pembayaran zakat fitrah tanpa

harus turun dari kendaraan. Halini tentu saja untuk memudahkan Muzaki

dalam menyalurkan zakatnya.

88

Gambar 4.6

PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DRIVE THRU DI MASJID TUANKUMIZAN ZAINAL ABIDIN KUALA LUMPUR

Sumber: Laporan Tahun 2012 MAIWP

Aplikasi iZakat

Untuk meningkatkan efisiensi dan perkembangan teknologi, diluncurkanlah

aplikasi iZakat pada tahun 2013. Sebelumnya, pembayaran zakat hanya

terkonsentrasi di konter-konter zakat saja. Perhitungan dan pembayaran dapat

dilakukan hanya dengan melalui smartphone atau tablet Muzaki. Aplikasi

iZakat dapat diunduh di smartphone melalui aplikasi App Store untuk

pengguna iPad dan iPhone, sedangkan Google Play bagi pengguna Android

secara gratis.

89

Gambar 4.7

GAMBAR TAMPILAN MENU APLIKASI DARI IZAKAT PADAPERANGKAT ANDROID

Sumber: Dokumentasi pribadi

Saluran Zakat MyEG

Layanan terpadu yang digunakan oleh Pemerintah Malaysia ini juga

melakukan kerja sama dengan PPZ demi memperkaya saluran pembayaran

zakat sehingga memudahkan Muzaki melakukan pembayaran zakat secara

terpadu melalui media online ataupun telepon. Sistem MyEG sistem yang

berlaku untuk menjalankan layanan secara online oleh Pemerintah melalui 'e-

government'.

5) Melalui Media Terkini

PPZ telah memperkenalkan portal terbaru di situsnya untuk masyarakat

mengenali layanan dengan lebih cepat dan mudah. Di situs http: //

90

www.zakat.com.my, pengguna bisa mendapatkan berbagai informasi zakat

serta membuat pembayaran terus melewatinya. PPZ juga menggunakan media

sosial internet seperti Facebook https://www.facebook.com/myzakat dan

Twitter https://twitter.com/ppzwp bertujuan mendekati masyarakat dengan lebih

cepat dan segera. Selain Facebook dan Twitter PPZ juga menyampaikan

informasi video melalui Youtube https://www.youtube.com/user/ppztv.

b. Syarat Wajib Zakat dan Harta Yang Dikenai Zakat

I. Syarat wajib zakat dalam buku Zakat Al-Mal Al-Mustafad dan oleh

PPZ telah ditetapkan bahwa syarat wajib zakat sebagai berikut:

1) Islam

Zakat hanya dikenakan pada orang Islam. Bagi bisnis kemitraan orang

Islam dengan bukan Islam hanya persentase ekuitas orang Islam saja

diperhitungkan untuk zakat.

2) Merdeka

Budak tidak wajib berzakat kecuali zakat fitrah. Namun tidak timbul

persoalan perbudakan masa kini, tetapi syarat merdeka masih lagi

dipertahankan sebagai salah satu syarat wajib berzakat.

3) Milik Sempurna

Properti yang dimiliki harus sempurna dalam kekuasaan seseorang dan

tidak bersangkutan dengan orang lain. Pemilik juga dapat memperlakukan

dan memperoleh manfaat darinya.

4) Cukup Nisab

91

Nisab adalah tingkat nilai minimal yang menentukan apakah wajib atau

tidak sesuatu harta dikeluarkan. Nisab adalah setara dengan 85 gram emas

nilai saat. Nilainya lebih kurang RM 10,300 (tergantung pada harga saat

emas)

5) Cukup Haul

Cukup haul berarti genap setahun harta disimpan.

6) Niat Untuk Berdagang

Ketentuan ini hanya bagi zakat bisnis saja.

II. Untuk harta yang dikenai zakat selain fitrah, maka dibayarkan kepada

PPZ-MAIWP. Zakat-zakat tersebut berupa:

1) Pendapatan

Zakat Gaji dan Pendapatan termasuk segala jenis hasil pendapatan atau

keuntungan sebagai imbalan jasa yang berupa gaji, upah, bonus, dividen,

hasil sewa, royalti, hibah, tunjangan, honorarium, kompensasi, pensiun,

bisnis musiman dan lain-lain bentuk pendapatan selama hidup, pensiun atau

mati dan ada pendapatan berdasarkan karir atau sebagai ahli profesional.

Metode Penghitungan:

Pendapatan Kasar Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab)

Jika tidak melebihi nisab maka (Pendapatan Kasar Setahun) -

(Tanggungan-tanggungan) x 2.5%

2) Perniagaan

Kadar Zakat Bisnis sebesar 2,5% atas harta bisnis yang layak dizakatkan

92

dikenai nisab.

Metode Perhitungan

*Metode 1 - Modal Kerja (Working Capital)

[Aset Semasa - Kewajiban Selama] * X% Kepemilikan Saham Muslim X

2,5%

Catatan: Cocok digunakan bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan

Berhad, PT. Bhd., Koperasi, Bisnis, Perusahaan dan sebagainya dimana

terdapat klasifikasi aktiva lancar dan kewajiban lancar

*Metode 2 - Modal Berkembang

[Modal Pemilik + Kewajiban Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Separuh

Tetap] * X% Kepemilikan Saham Muslim X 2,5%

Catatan: Cocok digunakan bagi lembaga keuangan dan perbankan Islam

yang biasanya tidak mengklasifikasikan aset saat dan kewajiban lancar

* Lebih atau sama dengan nilai nisab

3) Uang Simpanan

Uang yang disimpan di dalam rekening tabungan, rekening tabungan tetap,

penyimpanan sementara, ASB serta lain-lain bentuk tabungan di bank atau

lembaga keuangan.

Zakat dikenakan pada jumlah saldo terendah dalam periode setahun

penyimpanan ketika cukup nisab dan haulnya serta menyamai atau

melebihi nisab.

Metode Penghitungan:

93

Saldo Terendah Setahun x 2.5% (jika melebihi nisab)

4) Saham

Dr. Yusoff Al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh-Zakat mendefinisikan

saham sebagai kertas berharga yang diperniagakan dalam transaksi-

transaksi perdagangan khususnya di Bursa Malaysia.

Bagi sertifikat saham dalam sebuah perusahaan yang terdaftar di Bursa

Malaysia, ini mudah untuk dijadikan uang tunai dibandingkan dengan

saham dalam perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Malaysia atau saham

dalam koperasi.

Saham yang dibeli dari uang sendiri saja yang dapat dihitung sedangkan

bagian yang dibeli melalui pinjaman harus ditolak karena dianggap tidak

sempurna kepemilikanya.

Untuk perusahaan yang mengeluarkan zakat bisnis tidak harus dizakatkan

lagi. Sedangkan saham-saham yang tidak tercantum secara praktisnya,

zakat harus dikeluarkan ke atas jumlah dividen yang diterima. Untuk

menghitung zakat atas saham-saham yang tercantum, pemilik saham dapat

mengisolasi perhitungan zakat atas saham kepada dua kelompok yaitu

saham yang masih dimiliki melebihi setahun dan saham-saham yang

dijualbeli untuk periode kurang dari setahun.

Untuk saham-saham berbentuk investasi jangka panjang (melebihi setahun)

maka zakat dihitung atas jumlah lot yang di pegang dikalikan dengan harga

terendah unit.

94

5) KWSP

Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diwajibkan zakat

apabila dikeluarkan daripada simpanan tersebut. Uang KWSP adalah uang

simpanan milik individu yang disimpan dalam KWSP selama periode jasa

dan ini telah cukup semua persyaratan wajib kecuali syarat "Milik".

Ketentuan "Milik" akan dipenuhi setelah uang tersebut dikeluarkan dari

KWSP. Produksi dapat dilakukan selama menjabat atau pensiun.

Cara Penghitungannya:

Jumlah Pengeluaran x 2.5%

6) Emas

Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun hanya dalam setahun.

Jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 85gram (nisab), maka

wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%.

Cara penghitungannya:

2.5% x nilai emas yang disimpan (jika melebihi nisab)

Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) bahkan sekali dalam setahun tidak

wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tetapi jika ia melebihi uruf (nilai

kebiasaan pemakaian masyarakat setempat), maka ia diwajibkan zakat

dengan harga 2,5% atas kelebihan dari nilai uruf. Nilai yang diperhitungkan

adalah nilai saat emas saja yaitu tidak termasuk batu permata.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan harga uruf adalah

150 gram emas.

95


2.5% x (berat emas yang dipakai – berat uruf emas) x harga emas terkini

7) Perak

Menurut hukum syariah, logam perak adalah termasuk dalam kategori

jenis-jenis harta yang dikenakan zakat. Pada umumnya barang-barang

logam perak yang digunakan oleh manusia terdiri dari 4 bentuk utama:

a) Jongkong perak

b) Mata uang perak

c) Alat atau perhiasan rumah dari perak

d) Barang perhiasan / perhiasan perak

Dalam ijma, ulama telah menetapkan nisab perak sebanyak 200 dirham

yaitu setara 595 gram.


2.5% x berat perak yang dimiliki x harga pasaran perak

8) Pertanian

Zakat yang dikenakan kepada makanan pokok yang dikonsumsi oleh

sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang

wajib dizakatkan adalah sereal-sereal dari jenis makanan pokok yang

mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung,

gandum dan sebagainya.

Biji-bijian dan buah-buahan yang cukup nisabnya harus dibayar zakatnya

sesuai persen penghasilan. Harga persen pembayarannya tergantung pada

96

cara-cara penghasilnya.

Biji-bijian dan buah-buahan yang sampai nisab yang dibudidayakan dengan

menggunakan tenaga manusia atau lainnya seperti binatang dan mesin atau

dengan pengeluaran yang banyak maka harga zakatnya adalah 5% atau

1/20.

Biji-bijian dan buah-buahan yang sampai nisab yang hanya mengandalkan

siraman air hujan atau hidup dengan aliran sungai atau parit maka kadar

zakatnya adalah 10% atau 1/10.

Bagi tanaman yang mengunakan kedua cara di atas maka kadarnya adalah

7.5%

9) Ternakan

Zakat ternak adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-

syaratnya. Hewan ternak yang diwajibkan zakat adalah kambing, domba,

sapi, kerbau dan unta.

2. Pelaksanaan Pengelolaan dan Distribusi Zakat di Wilayah Persekutuan

Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat yang dinaungi langsung oleh

Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). PPZ selaku lembaga

pengumpul zakat menyerahkan hasil pungutan zakat kepada Baitulmal. Kemudian

Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat menyalurkan zakat kepada asnaf-asnaf

yang telah ditentukan. Bagi asnaf atau golongan yang memenuhi kriteria untuk

menentukan asnaf yang layak menerima bantuan zakat di Wilayah Persekutuan,

bagian Baitulmal telah menggunakan definisi asnaf dipandu ke Rapat Komite

97

Hukum Shariah Wilayah Persekutuan kali ke-51 pada 13 Maret 1999.

1. FAKIR

Seseorang yang tidak memiliki apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima

penghasilan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50 persen dari

kebutuhan harian dan kebutuhan tanggungannya dan tidak sampai 50 persen dari

belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang-orang tanggungan.

2. MISKIN

Seseorang yang memiliki pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi

sebagian kebutuhan asasinya tetapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan harian

dan juga menampung orang-orang tanggungannya.

3. AMIL

Mereka yang terlibat secara langsung dengan lembaga zakat baik individu atau

organisasi untuk mengurus dan mengatur urusan zakat termasuk pemungutan,

distribusi, urusan keuangan dan sebagainya.

4. MUALLAF

Mereka yang dipelihara hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan

hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam (tetapi belum kokoh

Islamnya) ini dibagi menjadi dua diantaranya:

a) Beragama Islam

• Baru memeluk agama Islam

• Kepala kaum Islam yang baik hubungan dengan kepala bukan Islam yang-

rekan atau sama taraf dengannya.

98

• Kepala kaum Islam yang masih lemah iman tetapi masih ditaati oleh orang-

orang di bawah pimpinannya.

• Orang-orang Islam yang tinggal di perbatasan yang dekat dengan negara

musuh.

b) Bukan beragama Islam

• Dapat dibujuk supaya masuk Islam.

• Dapat dibujuk supaya tidak berbahaya bagi orang Islam.

5. AL-RIQAB

Memerdekakan orang-orang Islam dari cengkeraman perbudakan dan penaklukan

baik disisi pegangan fisik atau mental seperti pegangan kejahilan dan terbelenggu

di bawah kontrol orang-orang tertentu.

6. AL-GHARIMIN

Golongan yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kemaslahatan

diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang membutuhkan solusi cepat

dan dibenarkan oleh hukum Islam.

7. FISABILILLAH

Setiap orang atau pihak yamg melibatkan diri dalam suatu kegiatan atau aktivitas

vertikal, mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya.

8. IBNU SABIL

Setiap orang dalam perjalanan untuk maksud-maksud yang disetujui oleh syarak

dari setiap negara atau negara yang membutuhkan bantuan.

Baitulmal-MAIWP mengklasifikasikan distribusi zakat menjadi 2 jenis.

99

Yaitu distribusi zakat secara langsung dan tidak langsung.

Belanja Distribusi Secara Langsung dilakukan melalui 28 skema

distribusi zakat di Baitulmal MAIWP sebesar RM 264.8 juta dan RM 63.6 juta

adalah pengeluaran melalui lembaga MAIWP seperti Institut Kemahiran

Baitulmal, Darul Hannan, Tadika Islam, Darul Kifayah, SMA Integrasi Sains

Tahfiz (SMISTA) dan temasuk Pusat Pungutan Zakat (PPZ). MAIWP juga

mewakilkan distribusi zakat kepada pihak ketiga yaitu pembayar yang terdiri dari

perusahaan-perusahaan, individu dan perguruan tinggi melalui prinsip wakalah

dalam upaya meningkatkan cakupan distribusi di luar dan dalam Wilayah

Persekutuan.14

Belanja Distribusi Secara Tidak Langsung merupakan belanja mengurus

untuk menutupi biaya manajemen MAIWP seperti pembayaran gaji staf, belanja

kegiatan distribusi, pemeliharaan, penyewaan gedung atau bangunan dan utilitas.

Termasuk belanja pembangunan atau penyediaan prasarana yang memberi manfaat

besar kepada masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Diantara biaya belanja

distribusi secara tidak langsung adalah meningkatkan kualitas Institut Kemahiran

Baitulmal, Darul Hidayah dan proyek konstruksi Darul Hidayah, pembangunan

Sekolah Menengah Agama MAIWP, mengupgrade TK-TK Islam dan

pembangunan Masjid Alam Shah yang baru. Beban ini juga melibatkan pembelian

properti atau aset untuk tujuan pengelolaan zakat dan kepentingan umat Islam di

14 Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai Penerangan MajelisAgama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23 November 2014.

100

Wilayah Persekutuan.

Kemudian Baitulmal MAIWP membuat suatu acuan dalam pemberian

bantuan agar bantuan tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Baitulmal MAIWP membuat batas kifayah atau semacam standar kekayaan bagi

penerima bantuan zakat. batas kifayah dari sudut bahasa adalah tingkat kebutuhan

(kecukupan). Sementara dari sudut Islam adalah tingkat minimal untuk kebutuhan

dasar dalam kehidupan seseorang. Singkatnya, batas kifayah mengacu pada suatu

tingkat kebutuhan dasar minimum yang ditetapkan berdasarkan biaya hidup saat

ini. Batas ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat yang harus dibantu untuk

memenuhi kecukupan kebutuhan pokok.

Penilaian yang dilakukan dalam menentukan batas kifayah ini mencakup

6 aspek kebutuhan dasar yaitu perlindungan, makanan, pakaian, medis, pendidikan

dan transportasi.

1. Perlindungan

Beban menyediakan perlindungan untuk seisi rumah termasuk sewa rumah,

tagihan air, tagihan listrik dan lain-lain yang terkait.

2. Makanan

Segala bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anggota rumah

termasuk di luar rumah.

3. Pakaian

Segala bentuk pakaian yang digunakan oleh anggota rumah seperti pakaian

sekolah, kerja dan lain-lain yang terkait.

101

4. Pengobatan

Mengacu kepada segala bentuk pengobatan yang diambil oleh anggota rumah

seperti rumah sakit, farmasi dan lain-lain yang terkait.

5. Pendidikan

Segala biaya pendidikan anggota rumah seperti biaya pendidikan, buku dan lain-

lain yang terkait.

6. Transportasi

Segala biaya berbayar anggota rumah seperti biaya tambang dan lain-lain yang

terkait.

Jumlah perhitungan batas al-kifayah ini akan dihitung sebagai jumlah

biaya bulanan yang diperlukan oleh pemohon. Ia kemudian akan dibandingkan

dengan pendapatan rumah tangga pemohon. Jika jumlah perhitungan batas al-

kifayah lebih tinggi dari pendapatan, maka pemohon adalah layak menerima

bantuan zakat.

Baitulmal MAIWP juga membuat 30 skema bantuan dalam penyaluran

zakat dan syarat khususnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan

Tidak memiliki syarat khusus

2. Bantuan Menyelesaikan Hutang

Pendapatan tidak sampai batasan mencukupi (batas al- kifayah)

102

3. Bantuan Deposit Sewa Rumah Bulanan

Kwitansi / tagihan atau surat pembayaran rumah


4. Bantuan Sewa Rumah Bulanan

Kwitansi / tagihan atau surat pembayaran rumah


5. Bantuan Renovasi Rumah

Tanah rumah sendiri

Surat perjanjian jual beli rumah

Surat penawaran pinjaman bank

Pemohon berumur lebih dari 30 tahun

6. Bantuan Membina Rumah

Tanah rumah sendiri




7. Bantuan Deposit Beli Rumah Murah

Tanah rumah sendiri




103

8. Bantuan Cuci Darah

Surat pengesahan dokter

9. Bantuan Peralatan Kesehatan

Surat pengesahan dokter

10. Bantuan Uang Medis

Surat pengesahan doktor

11. Bantuan Motor Roda 3

Sertifikat / Kartu OKU (Orang Kurang Upaya)

SIM kendaraan orang cacat

12. Bantuan Deposit Sewa Beli Taksi

SIM & PSV (Public Service Vehicle)

Izin LPKP (Lembaga Perizinan Kendaraan Perdagangan) atau Perusahaan

Berpengalaman setidaknya setahun

13. Bantuan Perniagaan Mikro

Memiliki lisensi bisnis

Bisnis tidak berbentuk penjualan langsung (direct selling) kecuali

memiliki toko

14. Bantuan Pertanian Skala Kecil


15. Bantuan Pernikahan


104

16. Bantuan Hukum Syar’i

Pendapatan RM1,500 ke bawah atau maksimum RM3,000 beserta

penilaian tanggungan

Memiliki kasus di pengadilan Syariah di WP atau Pengadilan Syariah di

Malaysia (untuk kasus penuntutan).

Mengajukan bukti tertulis dari Mahkamah Syariah bagi tuntutan terkait

Daftar periksa

17. Bantuan Darurat


18. Bantuan Ibnu Sabil

Dalam keadaan musafir yang diharuskan oleh syariat

Tidak memiliki biaya yang cukup untuk membiayai kebutuhan mendasar

sementara sebelum pulang ke negeri asal / negara asal

Tidak ada kerabat / kedutaan yang bersedia dan berkewajiban untuk

membantu

Memiliki dokumen perjalanan yang sah pembayaran visa bagi warga

asing dalam waktu sekali saja berdasarkan kasus tertentu yang dapat

dipertimbangkan

20. Bantuan Musibah

Surat keterangan kepolisian

105

21. Bantuan Kuliah IPT (Institusi Pengajian Tinggi)

Keluarga berpenghasilan rendah

Telah mendapat tawaran belajar

Tidak mendapat sponsor

Program melebihi 6 bulan

22. Bantuan Persiapan IPT (Institusi Pengajian Tinggi)


23. Bantuan Hafiz Qur’an

Berusia minimal 12 tahun

Tingkat minimum hafal tidak kurang dari 5 juz 'pertama dalam urutan

mushaf

Setiap siswa lulusan Tahfiz Al-Quran atau sejenisnya yang ingin

bergabung tes ini harus memasuki tes tingkat 30 juz '

24. Bantuan Kuliah Institut Profesional Baitulmal (IPB)

Pelajar Institut Profesional Baitulmal

25. Bantuan Kampus Akademi Keperawatan PUSRAWI

Pelajar Kolej Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PICOMS)

26. Bantuan Sekolah


27. Bantuan Hukum

Pendapatan RM1,500 ke bawah atau maksimum RM3,000 beserta

106

penilaian tanggungan

Mempunyai kes di mahkamah Syariah di WP ataupun mana-mana

Mahkamah Syariah di Malaysia (bagi kes pendakwaan).

Mengemukakan bukti tertulis daripada Mahkamah Syariah bagi tuntutan

berkaitan

28. Bantuan Institusi Pendidikan


Jika tidak terdapat syarat khusus, maka paling tidak memenuhi syarat

umum. Secara umum, dalam pengajuan aplikasi bantuan-bantuan diatas dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Beragama Islam

2. Warga Malaysia

3. Penduduk di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari 1 tahun dan masih

menetap di Wilayah Persekutuan.

4. Tunduk pada perhitungan batas al-Kifayah15

15 Batas al-Kifayah merupakan perhitungan yang digunakan dalam menentukan kelayakanpemohon untuk menerima bantuan zakat. Ia memperhitungkan kebutuhan asasi yang diperlukan olehseseorang untuk melanjutkan kelangsungan hidup. Untuk setiap elemen kebutuhan asasi, satu tingkatyang paling minimum ditempatkan.

Jumlah perhitungan Batas al-Kifayah ini akan dihitung sebagai jumlah biaya bulanan yangdiperlukan oleh pemohon. Ia kemudian akan dibandingkan dengan pendapatan rumah tanggapemohon. Jika jumlah perhitungan Batas al-Kifayah lebih tinggi dari pendapatan, maka pemohonadalah layak menerima bantuan zakat. Sumber: Mujaini Tarimin, Zakat Amalan dan Pengalaman diMalaysia, (Kuala Lumpur: PPZ, 2012)

107

C. Realisasi, Dampak, dan Kendala Program-Program Pemungutan dan

Penyaluran Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

1. Pemungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Jumlah pungutan zakat di Wilayah Persekutuan termasuk yang tertinggi di

Malaysia. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2013 PPZ berhasil memperoleh

RM 484,632,029.53 dari total Muzaki sebanyak 128,061 orang. Setiap tahunnya

baik dari jumlah kutipan zakat maupun Muzaki terus mengalami peningkatan. Hal

ini dikarenakan kinerja PPZ yang terus membuka celah baru dalam membuat spot

zakat agar para Muzaki mudah dan merasa nyaman dalam menunaikan zakatnya.

Gambar 4.8.

DIAGRAM PEROLEHAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN

2002-2013


108

Gambar 4.9.

DIAGRAM PEMBAYAR ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN TAHUN 2002-

2013


Tentu sebuah pencapaian yang gemilang dimana jumlah pembayar zakat

secara konsisten terus mengalami peningkatan. Bahkan tidak hanya jumlah

pembayar zakat, namun juga jumlah kutipan zakatnya turut mengalami

peningkatan.

Setiap tahunnya pembayar maupun kutipan selalu mengalami peningkatan.

Dengan peningkatan jumlah pembayar zakat setiap tahunnya, dapat

mengindikasikan bahwa terdapat sentimen positif masyarakat terhadap

kepercayaan pengelolaan zakat dan penyampaian informasi yang berhasil tentang

kewajiban menunaikan zakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat. Juga

109

tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan yang terjadi secara konsisten ini

merupakan hasil dari gigihnya PPZ dalam mempromosikan zakat dan memperluas

akses pembayaran zakat sehingga memudahkan Muzaki dalam membayar

zakatnya.

Dari data yang telah disajikan diatas, peningkatan zakat dari tahun

sebelumnya dilihat dari jumlah pungutan zakat dan pembayar zakat adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.1

PENINGKATAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPURTAHUN 2012-2013

2012 2013 Peningkatan(%)

PungutanZakat (RM)

402,813,639.88 484,632,029.53 20.3%

PembayarZakat(Orang)

114,442 128,061 12%


Peningkatan pungutan zakat diiringi pula dengan peningkatan pembayar

zakat. Peningkatan sebesar 20.3% bukanlah suatu pemenuhan target yang pada

tahun 2013 menargetkan peningkatan sekitar 30%16. Ini merupakan target yang

realistis, mengingat paradigma masyarakat tentang lembaga pengelola zakat di

Kuala Lumpur pun masih belum sepenuhnya positif. Meskipun meleset dari

pencapaian target peningkatan ini terus terjadi seara konsisten. Peningkatan


110

sebesar RM 84 juta dalam setahun merupakan angka yang cukup besar, bila

dirupiahkan bisa mencapai Rp 320 milyar dari peningkatan Muzaki sebanyak

13.521 orang. Namun apabila dilihat secara keseluruhan dari total 776.958 orang

pemeluk Islam di Kuala Lumpur, PPZ baru mampu menyerap sekitar 16,5% umat

muslim atau untuk menunaikan zakat. Bukanlah jumlah yang cemerlang, namun

perolehan nilai zakat yang cukup besar untuk ukuran masyarakat yang tidak

banyak.

Terdapat berbagai jenis zakat yang dapat ditunaikan umat muslim wilayah

persekutuan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 4.2

PEROLEHAN ZAKAT BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAHPERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013 (dalam RM)

Jenis Zakat 2013 2012

Pendapatan 318,789,658.83 264,814,612.05Perniagaan 97,161,344.30 74,424,879.13Wang Simpanan 23,377,179.67 20,473,911.68Emas / Perak 1,679,873.25 1,468,580.80Saham 1,483,083.35 1,308,423.97KWSP 3,763,591.42 3,652,852.63Mal (Harta) 35,970,139.26 34,540,891.26Qadha 627,947.13 512,385.13Lainnya 1,799,212.32 1,599,103.23Jumlah 484,623,029.53 402,813,639.88


111

Tabel 4.3

JUMLAH MUZAKI BERDASARKAN JENIS ZAKAT DI WILAYAHPERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TAHUN 2012-2013 (orang)

Jenis Zakat 2013 2012

Pendapatan 108,929 97,235Perniagaan 2,101 1,844Wang Simpanan 9,682 9,184Emas / Perak 2,153 2,059Saham 781 688KWSP 2,255 2,266Mal (Harta) 4,753 4,668Qadha 362 332Lainnya 7,836 5,984Jumlah 138,852 124,260


Sumbangan porsi perolehan zakat terbesar didapat dari zakat pendapatan.

Sebesar 65% dari total perolehan zakat seluruhnya. Ini dikarenakan pemotongan

zakat otomatis langsung dari penghasilan atau gaji para pegawai dan pekerja di

wilayah persekutan yang memudahkan dan terlebih lagi pendapatan utama

masyarakat Kuala Lumpur adalah sektor perkantoran mengingat Kuala Lumpur

merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Sehingga dalam strategi dakwah,

dan kelancaran pembayaran zakat PPZ cukup membawa dampak yang positif dan

tepat. Karena menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat metropolitan dan

menyematkan dakwah dan pengetahuan pada media kekinian yang menjadikan

organisasi pungtan zakat ini terus berkembang. Peningkatan Muzaki sebanyak

112

11,7% pada tahun 2013 menunjukkan semakin banyak pula masyarakat yang

mendapatkan informasi tentang zakat.

2. Penyaluran Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Baitulmal MAIWP menerima sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

adalah lembaga yang mengurus penyaluran zakat dan menerima juga zakat yang

berupa zakat fitrah.

Pada tahun 2012 zakat fitrah yang terkumpul sebanyak RM 7,59 juta

sepanjang bulan suci Ramadhan dari 1.081.279 penunai zakat. Selain itu MAIWP

juga menerima zakat dari keuntungan usaha MAIWP dan sewaan yang dimiliki

MAIWP sebesar RM 26,93 juta. Dari total dana zakat yang terhimpun oleh PPZ

sebanyak RM 402,81 juta setelah dipotong dana Amil dan kebutuhan dalam

pengumpulan zakat maka yang diterima Baitulmal MAIWP sebesar RM 401,32

juta ditambah pendapatan zakat yang diterima MAIWP dari aktivitas lembaga lain

seperti rumah sakit, sewa gedung dan lainnya menjadi RM 435,85 juta.

Dari total tersebut, Baitulmal sebagai lembaga penyalur zakat telah

menyalurkan dana sebesar RM 401.19 juta dengan perincian dana sebagai berikut:

113

Tabel 4.4

PENCACAHAN PENYALURAN ZAKAT BAITULMAL MAJELIS AGAMA

ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN

Pengeluaran Zakat Jumlah (dalam jutaRM)

Persen (%)

Penyaluran zakat secaralangsung

271,97 67,79%

Belanja kepengurusanpenyaluran

54,15 13,50%

Harta modal 12,47 3,11%Proyek pembangunan 62,60 15,60%Jumlah 401,19 100%

Sumber: Laporan Tahunan MAIWP 2012

Penyaluran zakat secara langsung merupakan penyaluran dengan porsi

terbesar karena meliputi 28 skim bantuan17 sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya. Penyaluran ini dilakukan kepada Mustahik secara langsung melalui

skim bantuan yang dibutuhkan oleh Mustahik.

Kemudian belanja kepengurusan berupa pembelanjaan untuk mengurus dan

membangun sistem yang dikempangkan oleh MAIWP, seperti sistem keuangan,

audit, sistem pembayaran elektronik dan promosi. Untuk harta modal dan proyek

pembangunan berupa menggaji pelatih dan guru pada tempat pelatihan dan

pendidikan dibawah naungan MAIWP dan juga untuk biaya operasional dan

kebutuhan seperti Institut Kemahiran Baitulmal, Darul Hannan, Tadika Islam,

Darul Kifayah, Dar Assaadah, Darul Hidayah, dan Dar Assakinah. Untuk


114

pembangunan terbaru yaitu berupa Kampus Antarbangsa Sains Perubatan

PUSRAWI (PICOMS) yang menghasilkan lulusan-lulusan bidang kesehatan.

Keseriusan dalam melakukan pendayagunaan dana zakat terlihat dari bantuan

jangka panjangnya yang berupa institusi pendidikan yang membangun dan

bersinergi dengan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dalam

kebutuhan sehari-harinya. Diantara program-program tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

1. Darul Hannan

Merupakan taman asuhan dan penjagaan terhadap anak-anak. Usia anak-anak 2-

3 tahun. Mengajarkan nilai-nilai Islam dan sosial emosi anak. Berdiri semenjak

tahun 2009 dan sekarang sudah memiliki 38 orang kanak-kanak. Untuk para

asnaf tidak dikenakan biaya.18

2. Tadika Islam

MAIWP memiliki 79 buah Tadika Islam dengan 262 kelas. Tadika memiliki

5.668 siswa umur 5-6 tahun. Di setiap Tadika Islam memiliki mesin e-Quran

yang memudahkan anak-anak dalam mempelajari Al-Qur’an.

3. SMISTA (Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz)

Sekolah tahfiz qur’an dilengkapi dengan kelas, asrama, alat peraga, kantin, ruang

serbaguna, dan koperasi sekolah. Para pelajar diwajibkan untuk menghafal Al-

Qur’an.


115

SMISTA memiliki 106 siswa Tahfiz. Dimana seluruh biaya operasionalnya

diberikan dari MAIWP.

4. Institut Kemahiran Baitulmal

IKB didirikan dengan tujuan membantu membasmi kemiskinan di kalangan

asnaf fakir dan miskin agar lebih mandiri dan terlatih dengan menyediakan

pelatihan kemahiran yang berkualitas.

Gambar 4.10.

PELATIHAN INSTITUT KEMAHIRAN BAITULMAL


Dengan jumlah yang dilatih sebanyak 1.930 orang MAIWP menyalurkan RM

2,73 juta untuk operasional. Sehingga tidak hanya memberikan bantuan langsung

untuk asnaf fakir miskin, tetapi juga membantu untuk meningkatkan taraf hidup

asnaf untuk dapat bersaing di dunia usaha. Sehingga asnaf menjadi lebih

produktif.

116

5. Darul Kifayah

Darul Kifayah merupakan sebuah institusi yang menyediakan perlindungan dan

penempatan yang kondusif kepada pelajar-pelajar dari umur 11 hingga 17 tahun

yang mana anak tersebut keluarga asnaf fakir, miskin dan mualaf termasuk anak-

anak yatim.Saat ini Darul Kifayah menampung 328 anak yang semuanya

merupakan pelajar yang telah diseleksi dari Wilayah Persekutan.

Gambar 4.11.

GEDUNG DARUL KIFAYAH


6. Dar Assadah

Dar Assaadah didirikan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan

sementara, bimbingan agama dan akhlak serta latihan kemahiran vokasional

kepada wanita dan gadis dalam lingkungan umur 18 sampai 35 tahun.

Penghuni Dar Assaadah dilindungi dalam jangka waktu 2 tahun dengan

117

diberikan kemudahan-kemudahan seperti perlindungan, jagaan, medis, kelas

bimbingan agama, konseling dan latihan kemahiran. Selain itu para penghuni

mengikuti ujian penilaian setiap 6 bulan sekali. MAIWP mengeluarkan RM 998

ribu dalam operasional Dar Assaadah yang berisi 93 wanita yang sedang dalam

perlindungan.

7. Darul Hidayah

Seperti halnya dar assaadah, darul hidayah dikhususkan untuk kaum laki-laki.

Darul hidayah berisikan 25 orang laki-laki yang dibimbing.

8. Dar Assakinah

Dar-Assakinah merupakan sebuah pusat pengajian warga lansia yang memberi

bimbingan agama secara intensif kepada lansia yang berminat untuk mendalami

ilmu agama. Sistem pembelajarannya menggunakan sistem pondok dengan

pendekatan yang lebih modern.

Dar-Assakina memiliki 14 guru yang mengajarkan kepada lansia tentang

pengetahuan agama. Aktivitas yang dilakukan berupa:

Kuliah subuh harian

Talaqqi Al-Quran dan Tahsinul Quran

Pembelajaran kitab-kitab lama seperti Muniyatul Musolli, Hidayatus

Salikin, Fiqh Manhaji, Bidayatul Hidayah, Matla’ul Badrain dan Bahrul

Mazi

Pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi

118

Qiyamullail

Meskipun berbagai macam institusi pendidikan dan pelatihan yang sudah

diupayakan oleh Baitulmal MAIWP untuk meningkatkan kesejahteraan asnaf,

namun peningkatan asnaf setiap tahun terus terjadi. Misal pada penerimaan zakat

secara langsung bantuan keuangan bulanan.

Gambar 4.12.

PENERIMA ZAKAT LANGSUNG KEUANGAN BULANAN TAHUN 2009-

2012


Dari tahun 2009 sampai dengan 2012, jumlah penerima bantuan langsung ini

terus meningkat. Sehinga menunjukkan bahwa jumlah orang miskin terus

mengalami peningkatan. Namun, menurut pemaparan dari Puan Sutera Manis binti

Zamzam (Pegawai Penerangan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan,

MAIWP, Kuala Lumpur) melalui wawancara langsung menjelaskan bahwa

peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

Ketergantungan hidup bagi para lansia tinggi, karena sudah tidak lagi pada

119

masa produktif.

Peningkatan penjelajahan Baitulmal dalam mencari para Mustahik yang

berhak melalui program jejak asnaf dan peningkatan efisiensi dan efektifitas

media dalam membantu penyaluran zakat ini.

Pertambahan anggota keluarga baru yang masuk dalam asnaf yang masih

dibantu.

Namun disisi lain pada penyaluran zakat asnaf Al-Gharimin yang merupakan

muslim yang terlilit hutang dan tunggakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok

hidup sehari-hari mengalami penurunan.

Gambar 4.13.

PENERIMA ZAKAT LANGSUNG AL-GHARIMIN TAHUN 2009-2012


Hal ini paling tidak dapat menunjukkan sedikit bahwa asnaf sudah mulai

sedikit lebih produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa

harus terlilit hutang dan berbagai macam tunggakan.

Peingkatan jumlah penerima dana zakat dan jumlah dana zakat bukan semata-

120

mata dikarenakan meningkatnya jumlah asnaf fakir dan miskin yang menunjukkan

turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini.

Namun pada bantuan langsung ini yang senantiasa mendapatkan porsi terbesar

adalah asnaf fisabillah yang merupakan dari golongan yang sedang menempuh

pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan masyarakat wilayah persekutuan Kuala Lumpur terus mengalami

kemajuan dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena

semakin berkurangnya golongan fakir dan miskin yang tidak memiliki pendidikan

yang memadai.

Tabel 4.5

PENYALURAN DANA ZAKAT OLEH BAITULMAL BERDASARKAN

ASNAF 2012


120









yang memadai.

Tabel 4.5


ASNAF 2012


120









yang memadai.

Tabel 4.5


ASNAF 2012


121

Walaupun porsi dana fakir dan miskin apabila digabung mengalahkan asnaf

fisabilillah, namun jumlah penerima dana zakat dari asnaf fisabilillah ini lebih

sedikit tetapi mendapatkan dana yang lebih besar. Ini menunjukkan keseriusan

Baitulmal untuk lebih intensif dalam membantu masyarakat yang sedang berjuang

dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik melalui pendidikan.

Gambar 4.14.

PENERIMA BANTUAN ZAKAT PENDIDIKAN TAHUN 2009-2012


Para pelajar ini mendapatkan bantuan dana langsung setiap tahunnya dalam

menunjang pendidikan yang ditempuhnya. Apabila dibandingkan bantuan yang

diberikan BAZIS DKI terhadap pelajar mungkin jumlahnya masih sangat jauh

lebih besar dari Baitulmal MAIWP ini.

Untuk mahasiswa jenjang strata 1 mendapatkan bantuan RM 5.000 paertahun.

Kemudian jenjang starata 2 mendapatkan bantuan RM 6.000 pertahun. Dan untuk

gelar doktor mendapatkan RM 7.000 pertahun. Namun tentunya dengan

122

persyaratan yang ketat. Agar dana bantuan ini tidak salah sasaran dan diberikan

kepada pelajar yang benar-benar serius menempuh pendidikan.19

3. Kendala-Kendala Program Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Malaysia

Terlepas dari keberhasilan dan kemajuan zakat yang terjadi pada wilayah

persekutuan Kuala Lumpur ini, tentu juga terdapat beberapa hal yang menghambat

atau perlu dievaluasi kembali dari beberapa kebijakan dan program yang

dilaksanakan baik dari MAIWP, Baitulmal, maupun PPZ.

a) Kendala Pungutan Zakat Wilayah Persekutan Kuala Lumpur

Tantangan semenjak dulu sampai sekarang tentang pengelolaan zakat ini

adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pengurusan zakat yang

dilaksanakan lembaga ini.20 Kepengurusan pemungutan zakat ini padahal telah

diaudit eksternal oleh perusahaan audit luar. Ditambah lagi penghargaan dan

pencapaian PPZ seperti ISO 9001:9008 – Sistem Pengurusan Kualitas, Best

Zakat Fundraising Development in Asia 2009 oleh IMZ Indonesia, dan

International Zakat Organisation Distinguished Award 2010. Selain itu, PPZ

juga melampirkan laporan keuangannya yang dapat diakses oleh semua

masyarakat melalui laman web PPZ. Hal ini dikarenakan opini masyarakat yang

belum membuka wawasannya terhadap media komunikasi kekinian. Masyarakat



123

masih kurang peduli terhadap informasi yang telah disajikan untuk ditelaah lebih

dalam. Masih banyak masyarakat yang berkeluh kesah dan memohon bantuan

dana zakat pada PPZ. Padahal, PPZ adalah lembaga yang fokus mengumpulkan

zakat selain zakat fitrah.

PPZ berhak mendapatkan 1/16 dari dana penghimpunan zakat yang telah

didapatkan sebagai bagian dari Amil zakat.21 Seharusnya masyarakat memahami

hal ini. Karena itu merupakan hak PPZ sebagai Amil zakat yang sebagaimana

sudah diatur dalam ketentuan hukum syariat Islam.

Maka terlihat bahwa porsi terbesar dalam penghimpunan zakat di wilayah

persekutuan Kuala Lumpur ini adalah dari para pegawai dan pekerja yang

merupakan bagian dari pajak penghasilan yang telah terpotong secara otomatis

dari gaji yang diterima. Dari sekitar 138 ribu penunai zakat, sekitar 110 ribu

penunai zakatnya adalah Muzaki yang membayar zakat melalui potongan

otomatis. Masyarakat masih belum sepenuhnya memiliki kesadaran secara

mandiri untuk menunaikan zakat. Maka dari itu PPZ giat membuat inovasi,

linkage, dan pos-pos yang memudahkan para Muzaki untuk menunaikan

zakatnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPZ memiliki 11 konter cabang

dan bekerja sama kepada bank-bank dan kantor pos setempat dalam menerima

pembayaran zakat.

Kemudian tantangan PPZ selanjutnya adalah penentuan metode dan kadar


124

medium harta yang digunakan dalam zakat kepemilikan berbagai jenis harta

terkini yang belum lazim dimiliki oleh masyarakat umumnya.22 Seperti misalnya

zakat kepemilikan saham, royalti, dan harta lainnya yang sebelumnya belum

ditentukan kadarnya. Untuk itu PPZ terus melakukan penelitian dan pengkajian

terhadap pengetahuan tentang hukum zakat kontemporer.

b) Kendala Penyaluran Zakat Wilayah Persekutan Kuala Lumpur

Seperti halnya PPZ, Baitulmal MAIWP pun menerima Penganugerahan

bintang 4 dalam Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Keuangan Berdasarkan

Indeks Akauntabiliti Tahun 2011 dari Jabatan Audit Negara dengan nilai 94.52

%. Ini menunjukkan bahwa Baitulmal telah melaksanakan tugasnya secara

accountable dan sistematis. Paling tidak ini seharusnya menjadi acuan kepada

masyarakat bahwa Baitulmal sentiasa cakap dan memberi perhatian yang serius

terhadap pematuhan peraturan dan prosedur aktivitas pengurusan keuangan.


125

Gambar 4.15.

ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEUANGAN 2012


Terlepas dari penganugerahaan tersebut masyarakat umumnya masih

berkeluh kesah dalam kekurangan-kekurangan yang dialaminya tentang

penyaluran zakat yang berbelit persyaratannya. Maka Baitulmal membuat

kelonggaran dan kemudahan dalam penerimaan bantuan zakat. Namun hal ini

dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang

melakukan penipuan dalam mendapatkan bantuan zakat. Hal ini dapat merugikan

sehingga membuat zakat tidak tersalurkan kepada asnaf yang berhak

menerimanya. Baitulmal MAIWP membuka hotline langsung melalui jejak asnaf

dimana dalam menyalurkan zakat, petugas yang menyambangi para asnaf untuk

menerima zakatnya berdasarkan laporan warga sekitar atau asnaf itu sendiri

apabila memang benar layak menerimanya akan diberikan bantuan secara

126

langsung. Kemudahan ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab dalam meminta bantuan dengan motif penipuan.

Berbagai karakter asnaf juga menjadi kendala yang cukup membingungkan

dalam penyaluran zakat ini. Beberapa asnaf menolak untuk diberikan bantuan

atau dimasukkan kedalam pelatihan dan tempat pemberdayaan yang dikelola

oleh Baitulmal.

Kendala selanjutnya menyangkut keterbatasan petugas dalam menyalurkan

zakat kepada para asnaf di wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini. Selain itu,

pengurusan peyaluran zakat masih terkesan terpusat pada satu titik di gedung

Daruzzakah yang berada di pusat kota. Banyak asnaf yang merasa keberatan

apabila harus mengurus bantuan zakat jauh dari tempat tinggalnya. Namun hal

ini seharusnya dapat diatasi bilamana petugas penyaluran zakat memadai dan

banyaknya pos-pos dalam menyalurkan zakat ke keseluruhan wilayah

persekutuan.

127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum yang menaungi pengelolaan zakat di wilayah persekutuan Kuala

Lumpur ini tercantum dalam Konstitusi Federal dan UU Administrasi Hukum

Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505]. Pada pasal 5 ayat 3

dijelaskan bahwa kepemimpinan urusan agama Islam dipimpin langsung oleh

Yang di-Pertuan Agong. Kemudian didirikanlah sebuah dewan yang

menasehati Yang di-Pertuan Agong yang diberi nama Majelis Agama Islam

Wilayah Persekutuan (MAIWP) sesuai dengan Bagian 4 (1), UU 505. Majelis

Agama Islam Wilayah Persekutuan berhak untuk menasehati Yang di-Pertuan

Agong dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan agama

Islam di wilayah persekutuan kecuali mengenai hukum peradilan. Dalam

pengelolaan zakat MAIWP membagi atas pemungutan dan pendistribusian

zakat kepada lembaga yang berbeda. PPZ (Pusat Pungutan Zakat) sebagai

lembaga yang memungut zakat didasari oleh bagian 8A ayat 1 yang

berpatokan pada UU Perusahaan 1965 [Akta 125]. Sedangkan Baitulmal

sebagai lembaga penyalur zakat dinaungi oleh bagian 60 (1) yang

menjelaskan bahwa segala harta zakat disalurkan melalui lembaga ini.

2. Pengelolaan zakat wilayah persekutuan dinaungi oleh Majelis Agama Islam

Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kemudian dalam struktur kelembagaan

128

MAIWP terdapat Baitulmal yang bertugas untuk mengelola zakat. Namun

kemudian MAIWP mendirikan anak usaha Harta Suci. Sdn. Bhd. Yang disebut

sebagai Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Perusahaan ini berfokus pada fundrising

dana zakat. Sehingga pada wilayah persekutuan Kuala Lumpur ini memiliki

pengelolaan dana yang terpisah antara pemungutan dana zakat yang dikelola

oleh PPZ sebagai perusahaan swasta yang didirikan MAIWP dan penyaluran

dana zakat yang disalurkan melalui Baitulmal MAIWP yang merupakan

bagian dari struktur kelembagaan kerajaan. PPZ melakukan berbagai inovasi

dalam memudahkan pembayaran zakat para Muzaki dengan cara-cara

kontemporer yang terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah pungutan zakat

setiap tahunnya. Baitulmal sebagai lembaga yang menerima dana zakat dari

PPZ bertugas menyalurkan dana zakatnya dengan memisahkan bantuan

langsung dan bantuan tidak langsung. Bantuan langsung terdiri dari 28 skema

bantuan. Dan bantuan tidak langsung berupa bantuan yang berupa tempat

pelatihan dan perlindungan terhadap asnaf yang bersifat long therm agar para

asnaf lebih mandiri dan terlepas dari golongan 8 asnaf. Ini juga dilaksanakan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah persekutuan.

3. Dengan peningkatan penerimaan dana zakat setiap tahunnya, secara langsung

meningkatkan penyaluran dana zakat yang disalurkan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Secara garis besar zakat di wilayah persekutuan ini

sangat membantu dalam peningkatan kesejahteraan. Baitulmal lebih

mengutamakan bantuan yang lebih bersifat edukatif dalam peningkatan

129

kesejahteraan, bukan hanya sekedar bantuan langsung. Yaitu asnaf fisabilillah

yang mendapatkan porsi paling besar dalam penyalurannya. Dalam penyaluran

zakat Baitulmal membutuhkan lebih banyak lagi pegawai agar lebih efisien.

Masyarakat juga perlu untuk lebih mengetahui mana lembaga yang berwenang

dalam menyalurkan zakat dan menghimpun dana zakat. Sebagian kecil

masyarakat yang jauh dari pusat kota dan media masih belum mengetahui

secara pasti mana fungsi lembaga tersebut. Pada fundrising dana zakat,

pencapaian zakat pun sebenarnya masih belum memenuhi target, walaupun

jumlahnya terbilang cukup besar mencapai RM 484,6 juta namun ini masih

meleset tipis dari target sebesar 30% dari pencapaian tahun sebelumnya. PPZ

juga harus mengembangkan pengetahuan tentang metode zakat terbaru karena

seiring perkembangan zaman, banyak terdapat kepemilikan jenis harta baru.

Sehingga PPZ harus terus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap

pengetahuan tentang hukum zakat kontemporer.

B. Saran-Saran

1. Hukum yang diberikan terhadap orang yang melanggar zakat di wilayah

persekutuan Kuala Lumpur ini sebagaimana dijelaskan dalam seksyen 16

Akta 559 masih tergolong lemah. Perlunya pembaharuan nominal denda pada

undang-undang ini terhadap pelangggar zakat harus direalisasikan.

Pemungutan zakat harus lebih represif demi pencapaian potensi dana zakat

yang lebih optimal.

130

2. Penambahan staf ahli pada PPZ sangat diperlukan untuk dapat menentukan

harta zakat terbaru dan mediumisasi pembayarannya lebih optimal. Akses

informasi zakat harus lebih menyeluruh ke wilayah urban. Baitulmal perlu

menambahkan pegawai dalam menyalurkan bantuan zakat agar lebih efisien.

Pemusatan penyaluran zakat menyulitkan masyarakat yang berada jauh dari

gedung Baitulmal bangunan Daruzzakah.

3. Kreatifitas penyaluran zakat masih minim dibanding penyaluran zakat yang

memiliki banyak opsi pembayaran zakat. Seharusnya Baitulmal dapat lebih

berinovasi dalam menyalurkan zakat seperti membuka akses penyaluran baru

kepada masyarakat urban yang baru dijangkau melalui jejak asnaf. Pemerintah

pun harus lebih mendukung dalam penyediaan akses dalam penyampaian

informasi mengenai zakat.

4. Pada negara kita tentunya pengelolaan seperti ini masih dapat diterapkan

apabila melihat dari karakter masyarakat yang tidak jauh berbeda dan

landasan hukum Islam yang masih segaris. Namun dari struktur pemerintahan

dan lembaga pengelolaan zakat yang jauh berbeda menjadikan penerapan

pengelolaan zakat seperti di wilayah persekutuan Kuala Lumpur masih butuh

perombakan cukup besar untuk diterapkan di Indonesia. Kiranya pemerintah

dapat memfokuskan sinergi hukum zakat dengan pengelolaan yang lebih

terstruktur dan jelas agar potensi zakat di negeri ini bisa dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Shofian. Zakat Membangun Ummah. Kuala Lumpur: Utusan

Publications, 2002

Ahmad, Zainal Abidin. Dasar-Dasar Ekonomi Islam. cetakan IV, Jakarta: BulanBintang, 1979

Al-Arif, M. Nur Rianto. Teori Makro Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta, 2010

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. Fikih Praktis. Bandung: Mizan, 1999

Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad. Fiqih Umar Bin Khatab. Jakarta: Khalifah, 2008

Ali, Muhammad Daud. Sistem Ekonomi Islam. cetakan I, Jakarta: UI Press, 1989

Ali, Nurdin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Al-Jarhi, Mabid Ali. Redistributive Justice in a Developed Economy: An Islamic

Perspective. Jakarta: Bank Indonesia, 2004

Al-Qordhowi, Yusuf . Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Gema

Insani Press, 2006

Al-Zahayly, Wahba. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT Remaja

Rosda Karya, 1997

Amzah, Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahannya. Jakarta: Bumi Aksara,2002

Arifin, Mahamad. Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia. cetakan 1,

Selangor: Dawama, 2007

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan

II, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Assauri, Sofjan. Manajemn Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2002

Bari, Abdul Aziz. Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Selangor: Intel

Multimedia and Publication, 2005

Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007

Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Hafidhuddin, Didin. Membangkitkan Nilai-Nilai Zakat Untuk Menyadarkan

Umat. Jakarta: FOZ, Dompet Dhuafa, Pemkot Padang, 2008

Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani,

2002

Harahap, Sumuran. Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia, SolusiEfektif Pemberantasan Pengangguran dan Kemiskinan. Jakarta: MitraAbadi Press, 2012

Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak. Jakarta: Kencana, 2008

Hassan, Nik Mustafa Nik. Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif

Islam. Kuala Lumpur: IKIM, 2001

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2007

Kotler, Philip. Priciples of Marketing. New Jersey: Prentice Hall, 2001

Kurnia, Hikmat. Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus

Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat. Jakarta: QultumMedia, 2008

Mohamed, Abdul-Wahab. “Malaysia (A Case Study of Zakah Management)”, in

el-Ashker and Sirajul Haq (eds.), Institutional Framework of Zakah:

Dimensions and Implications. Jeddah: IRTI/ IDB, 1995

Moleong, Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. cetakan I, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2001

Nawawi, Imam. Matan Safinatun Najah. Jakarta: Pustaka Ilmu Salafiyah, 2008

Nurulbariyah, Oneng. Total Quality Management Zakat Prinsip dan PraktekPemberdayaan Ekonomi. FAI UMJ: Wahana Kordafa, 2012

Paizin, Muhin Nor. Amlan Dakwah Zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia:

Satu Pemerhatian. Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP, 2014

Prihartini, Faridah. Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di

Indonesia. Jakarta: Papan Sinar Sinanti, 2005

Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Laporan Zakat 2013. Kuala

Lumpur: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2013

Rahardja, Prathama. Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan

Mikroekonomi). Jakarta: Penerbit Gramedia, 2008

Rahman, Azman Ab. Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak

dan Perundangan Islam di Malaysia. Negeri Sembilan: USIM, 2012

Said, Moh. Pengantar Ekonomi Islam. Pekanbaru: Suska Pers, 2008

Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an. cetakan I, Bandung: Mizan, 1992

Sifudin, Azwar. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Sudewo, Eri. Manajemen Zakat : Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip

Dasar. Ciputat: IMZ, 2004

Sudjiman, Panuti. Petunjuk Penelitian Karya Ilmiah. Jakarta: Kelompok 24

Pengajar Prakasa Indonesia, 1991

Swastha, Basu. Saluran Pemasaran. Yogyakarta: BPFE, 1999

Tarimin, Mujaini. Zakat Amalan dan Pengalaman di Malaysia. Kuala Lumpur:

PPZ, 2012

Wibisono, Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan

Daya Saling Perusahaan. Jakarta: Erlangga, 2006

Winardi, Kamus Ekonomi. Bandung: CV. Mandar Maju, 1989

Sumber dari Wawancara

Wawancara langsung dengan Sutera Manis binti Zamzam (Pegawai PeneranganMajelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP, Kuala Lumpur) 23November 2014

Wawancara langsung dengan Muhsin Nor Paizin (Pegawai Penyelidikan UnitPenyelidikan & Pembangunan Korporat (Research & Development),PPZ, Kuala Lumpur) 24 November 2014

Sumber dari Internet

http://www.imz.or.id/new/article/85/pengelolaan-zakat-di-indonesia/?lang=id(diakses tanggal 24 Februari 2014 pukul 03.15)

http://sp.beritasatu.com/nasional/hanya-1-dari-rp-217-triliun-potensi-zakat-yang-terkumpul/57362 (diakses tanggal 24 Oktober 2014 pukul 02.26)

Pemaparan Ketua BAZNAS, Eri Sudewo, Dukung Amandemen MasukProlegnas 2008http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewnews&id=28 (diaksespada 24 Maret 2014 pukul 15.22)

http://kprumalaysia.org/2012/01/06/prestasi-pungutan-zakat-dan-soal-tadbir-urus/ (diakses pada 14 Juni 2014 pukul 05.12)

implementasi distribusi pengelolaan zakat wilayah ... · v abstraksi mohamad faqih, 1110046100010,...

Documents