draft rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 buku iii arah...

5/23/2018 Draft Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio...

http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-na


http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nai | D a f t a r I s i

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL 2015 2019

1.1. Kerangka Pengembangan Wilayah ....

1.2. Tema Pengembangan Wilayah ..

1.3. Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah

1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

1.4.1. Pengembangan Kawasan Strategis

1.4.2. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan .1.4.3. Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ...

1.4.4. Penanggulangan Bencana

1.4.5. Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional

1.4.6. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah ...1.5.Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah ...

1.5.1. Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antardaerah .

1.5.2. Kerangka Pendanaan .

1.5.3. Kerangka Regulasi

1.5.4. Kerangka Kelembagaan

I-1

I-4

I-6

I-12

I-12

I-13I-19

I-21

I-22

I-25I-26

I-26

I-27

I-28

I-28

BAB II ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA2.1 Capaian Kinerja Saat Ini .

2.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah

2.3 Tema Pengembangan Wilayah Pulau Papua ...

2.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Papua .

2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Papua .

2.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis

2.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan ..

2.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ...

2.5.4 Pengembangan Daerah Bencana .2.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Papua

2.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah ...2.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau Papua

2.6.1 Prioritas Program Pembangunan .

2.6.2 Kerangka Regulasi ..2.6.3 Kerangka Kelembagaan .

II-1

II-1

II-3

II-3

II-6

II-6

II-10

II-19

II-30II-32

II-36II-37

II-37

II-44II-46


http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-naii | D a f t a r I s i

BAB III ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

3.1 Capaian Kinerja Saat Ini .

3.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah

3.3 Tema Pengambangan Wilayah Kepulauan Maluku

3.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku .3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan

Maluku


3.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan .

3.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ..

3.5.4 Penanggulangan Bencana

3.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kepulauan Maluku .

3.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah ...

3.6. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

3.6.1 Prioritas Program Pembangunan

3.6.2 Kerangka Regulasi 3.6.3 Kerangka Kelembagaan

III-1

III-1

III-2

III-2

III-4

III-4

III-8

III-17

III-27

III-29

III-33

III-34

III-34

III-39III-41

BAB IV ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA

4.1 Capaian Kinerja Saat ini .

4.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah ...

4.3 Tema Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara ..

4.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa

Tenggara

4.5 Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan

Nusa Tenggara ..4.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis ..


4.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan .4.5.4 Penanggulangan Bencana

4.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

4.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah ...4.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa

Tenggara 4.6.1 Prioritas Program Pembangunan

4.6.2 Kerangka Regulasi

4.6.3 Kerangka Kelembagaan

IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

IV-6IV-6

IV-9

IV-18IV-30

IV-34

IV-36

IV-37IV-37

IV-45

IV-45


http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-naiii | D a f t a r I s i

BAB V ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SULAWESI

5.1 Capaian Kinerja Saat Ini .

5.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah 5.3 Tema Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi .

5.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

5.5 Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau

Sulawesi .



5.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ..

5.5.4 Pengembangan Daerah Bencana ...

5.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Sulawesi

5.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah ..5.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi .

5.6.1 Prioritas Program Pembangunan .

5.6.2 Kerangka Regulasi ..

5.6.3 Kerangka Kelembagaan ..

V-1

V-2V-4

V-4

V-6

V-6

V-10

V-21

V-32

V-35

V-41V-42

V-42

V-58

V-58

BAB VI ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU KALIMANTAN

6.1 Capaian Kinerja Saat ini .

6.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah 6.3 Tema Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan ..

6.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

6.5 Arah kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau

Kalimantan ..



6.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ..6.5.4 Penanggulangan Bencana

6.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan

6.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah ...

6.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan ...6.6.1 Prioritas Program Pembangunan 6.6.2 Kerangka Regulasi


VI-1

VI-2VI-4

VI-4

VI-7

VI-7VI-12

VI-22VI-32

VI-37

VI-40

VI-40VI-40VI-54

VI-54


http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-naiv | D a f t a r I s i

BAB VII ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU JAWA - BALI

7.1 Capaian Kinerja Saat ini

7.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah ...

7.3 Tema Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali ..

7.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali 7.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-

Bali

7.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis ..

7.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan ...7.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal ..

7.5.4 Penanggulangan Bencana ..

7.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Jawa-Bali .

7.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah .

7.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau Jawa-Bali 7.6.1 Prioritas Program Pembangunan ..

7.6.2 Kerangka Regulasi 7.7.2 Kerangka Kelembagaan

VII-1

VII-2

VII-4

VII-4

VII-7

VII-7

VII-10VII-20

VII-23VII-30

VII-32

VII-33VII-33

VII-58VII-58

BAB VIII ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU SUMATERA

8.1 Capaian Kinerja Saat Ini ..

8.2 Potensi dan Keunggulan Wilayah .

8.3 Tema Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera .

8.4 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera ...8.5 Arah Kebijakan dan Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera ...

8.5.1 Pengembangan Kawasan Strategis 8.5.2 Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan ..

8.5.3 Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan ...

8.5.4 Penanggulangan Bencana

8.5.5 Pengembangan Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera

8.5.6 Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

8.6 Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

8.6.1 Prioritas Program Pembangunan

8.6.2 Kerangka Regulasi


VIII-1

VIII-2

VIII-3

VIII-3VIII-6

VIII-6VIII-10

VIII-21

VIII-33

VIII-38

VIII-41

VIII-42

VIII-42

VIII-72

VIII-73



RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL

2015 2019

BUKU III

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

2014



I - 1

BAB I

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH NASIONAL

2015 - 2019

1.1.

Kerangka Pengembangan Wilayah

Isu utama pembangunan wilayah national1saat ini adalah masih besarnya

kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan

Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah

satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1982-

2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80

persen terhadap PDB.

Tabel 1.1Peran Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional 1982-2013

(persen)

Sumber: BPS

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah

nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan

antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapatmendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu

Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga

momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan nilai

1Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat,

ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP

No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)


http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-n

I - 2

tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi,

penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata; serta penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan yang baik. Kerangka Pengembangan Wilayah untuk

mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah sebagai

berikut:

Mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,

sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing

pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan

keunggulan daerah. Industrialisasi perlu didorong untuk mengolah bahan

mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan

kesempatan kerja baru.

Secara khusus akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi

nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya

kelautan, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan

mineral kelautan; pengembangan kawasan bahari; dan kemampuan industri

maritim dan perkapalan.

Dikarenakan adanya keterbatasan dana pemerintah, maka tidak semua

wilayah dapat dikembangkan pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu,

perlu dipilih pusat-pusat pertumbuhan yang mempunyai komoditas prospektif

(nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja tinggi), terutama yang

berada di masing-masing koridor ekonomi.

Investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta perlu dioptimalkan pada

klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (multiplier

effect) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal.

Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan

tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah dan

menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman

untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem

dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan

pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan

masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.

Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu

difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung

dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan,

baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan

komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional,

baik secara domestik maupun secara internasional (locally integrated,

internationally connected).

Untuk memperlancar distribusi logistik barang, jasa, dan informasi,

pemerintah pusat dan daerah, maupun melalui kerja sama dengan dunia



I - 3

usaha, termasuk BUMN, berupaya untuk (a) menurunkan biaya transaksi

logistik (transaction cost); (b) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (c)

mewujudkan akses yang merata diseluruh wilayah; (d) mewujudkan sinergi

antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, perlu dilakukan pula peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk

mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber

daya manusia yang terampil dan cerdas (skilled labor) merupakan modal

utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster

industri.

Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk

menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif

bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi (debottlenecking)

terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi.

Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terusdiberikan oleh Pemerintah

melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan

koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga

dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan meningkatkan kualitas

belanjanya sehingga menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha dan

investasi di daerah.

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, perlu

dilakukan peningkatkan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah

daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan

kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor

ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, maka pembangunan

daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal, perlu ditingkatkan dengan

melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal

ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan

kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan

nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai

daya saing kota. Disamping itu, diperlukan juga peningkatan pembangunan

kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian

masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang

memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan

kegiatan ekonomi kota-desa.


http:///reader/full/draft-rancangan-teknokratik-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nas

I - 4

Selain daripada itu, akan dilakukan pula penanganan kawasan perbatasan

yang ditujukan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman

depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan

pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security

approach) dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat

(prosperity approach).

Karena hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki resiko tinggi terhadap

bencana, maka resiko bencana tersebut perlu dikelola atau diminimalkan.

Pada akhirnya, pembangunan wilayah yang optimal akan dapat meningkatkan

daya saing perekonomian nasional secara keseluruhan.

1.2. Tema Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayahpembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara,

Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau

menjadi acuan utama dalam mengendalian tata ruang, serta pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah berdasarkan pada potensi dan keunggulan daerah,

serta lokasi geografis yang strategis di masing-masing pulau. Adapun tema

pengembangan wilayah di setiap pulau adalah sebagai berikut :

Pembangunan Wilayah Pulau Papua sebagai"lumbung panganmelaluipengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah,

sagu, ubi, sayur dan buah-buahan, serta pengembangan peternakan dan

tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit;percepatan

pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan)melalui pengembangan

pariwisata bahari; serta lumbung energidi Kawasan Timur Indonesiamelalui

pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga."

Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku sebagai "produsen makanan

laut dan lumbung ikan nasionaldengan percepatan pembangunan

perekonomian berbasis maritim (kelautan)melalui pengembangan industriberbasis komoditas perikanan; serta pengembangan industri pengolahan

berbasis nikel, dan tembaga."

Pembangunan Wilayah Kepulauan NusaTenggara sebagai "pintu gerbang

pariwisata ekologismelalui pengembangan industri Meeting, Incentive,

Convetion, Exhibition (MICE); penopang pangan nasionaldengan percepatan

pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui

pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut;pengembangan

industri berbasis peternakan terutama sapi, jagung; serta pengembangan

industri mangan, dan tembaga.



I - 5

GAMBAR 1.1



I - 6

Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai "salah satu pintu gerbang

Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan

Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik;serta

lumbung pangan nasionaldenganpengembangan industri berbasis kakao,

padi, jagung;dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji

besi; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan)

melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari."

Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan sebagai "salah satu paru-paru

duniadengan mempertahankan luasan hutan Kalimantan; dan lumbung energi

nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara; serta

pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit,

bijibesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta pengembangan food

estate."

Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Balisebagai "lumbung pangan nasional

dan pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan

industri makanan-minuman,tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia,

alumina dan besi baja;salahsatu pintu gerbang destinasi wisata terbaik

dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;serta percepatan pembangunan

ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri

perkapalan dan pariwisata bahari.

Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera sebagai "salah satu pintu gerbang

Indonesia dalam perdagangan internasional dan lumbung energi nasional,

diarahkan untuk pengembanganhilirisasi komoditas batu bara, serta industriberbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin."

Secara diagramatis, tema pembangunan wilayah di masing-masing pulau dapat

dilihat pada Gambar 1.2

1.3. Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah

Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005-2025, maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah

untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melaluipercepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan

keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM

berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan

teknologi secara terus menerus. Pada akhirnya diharapkan dapat tercapai

"Peningkatan Kesejahteraan Rakyat secara Merata di Seluruh Wilayah."



I - 7

GAMBAR 1.2

Tema Pengembangan Wilayah



I - 8



I - 9

Adapun sasaran pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

1. Untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah, sasarannya

adalah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing

pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasukdiantaranya adalah pengembangan 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, 169 KPI.

2. Percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan

memanfaatkan sumber daya kelautan, yaitu peningkatan produksi perikanan;

pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan bahari;

dan kemampuan industri maritim dan perkapalan, dengan sasaran (a)

peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 48 juta ton pada

Tahun 2019 (termasuk rumput laut); (b) peningkatan dan pengembangan jumlah

kapal perintis 75 unit untuk menghubungkan pulau besar dan pulau-pulau kecil

dan 100 lintas subsidi perintis; (c) pengutuhan dan penambahan luasan kawasan

koservasi laut dari 15,7 juta ha (tahun 2013) menjadi 20 juta ha (tahun 2019);

dan (d) peningkatan cakupan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan

menjadi 53,4 persen terhadap wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

3. Untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di masing-masing

pulau, sasarannya adalah pembangunan daerah tertinggal sebanyak 75

Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a)

meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35

persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

menjadi 12,5 persen; dan (c)meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

di daerah tertinggal sebesar 71,5.

4. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan, utamanya di

luar Jawa, sasarannya adalah percepatan pembangunan 5 Pusat Kegiatan

Nasional (PKN) perkotaan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan 7 PKN yang

sudah ada saat ini, dan optimalisasi peran 20 kota otonom berukuran sedang di

luar Jawa sebagai penyangga (buffer) urbanisasi.

5. Sementara itu, untuk pembangunan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi

jumlah desa tertinggal dari 26 persen (2011) menjadi 20 persen (2019).

6. Untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, sasarannya adalah

dapat diwujudkan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat KegiatanLokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

7. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang

berdaulat, berdaya saing, dan aman, sasarannya adalahpengembangan 26 Pusat

Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan

sekitarnya, terutama 187 lokasi prioritas (lokpri) perbatasan.

8. Untuk mengurangi resiko bencana, maka sasaran penanggulangan bencana

adalah mengurangi indeks resiko bencana pada PKN dan PKW yang memiliki



I - 10

indeks resiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KEK, KAPET, KSN,

ataupun PKSN.

9. Untuk penguatan tata kelola pemerintahan dan pningkatan kapasitas aparatur

pemerintah daerah, sasaran yang perlu dicapai adalah: (1)meningkatnya

proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 40 persen untukprovinsi dan 15 persen untuk kabupaten/kota; (2)meningkatnya proporsi

belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persen dan untuk

Kabupaten/Kota sebesar 45persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan

lainnya dalam APBD; (3)meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian (WTP); (4)terbentuknya kerjasama daerah, terutama

dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik;

(5)tersusunnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran

sesuai dengan karakteristik wilayah Papua; (6)meningkatnya kualitas dan

proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S1 sebesar 20

persen, S2 sebesar 5 persen, dan S3 sebesar 5 persen;dan (7)meningkatnyaimplementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur

10. Untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan, maka sasaran penataan ruang meliputi: (a) terwujudnya

keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b) terwujudnya

keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya pelindungan

fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat

pemanfaatan ruang.Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019,

kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI semakin berkurang yang

dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB KTI terhadap PDB

Nasional, yaitu dari sekitar 20 persen (2014) menjadi 22-25 persen. Dengan

demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di KTI.Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan

pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sampai

dengan Tabel 1.3 sebagai berikut.:



I - 11

Tabel 1.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Per WilayahTahun 2015-2019

Wilayah Pertumbuhan Ekonomi

2015 2016 2017 2018 2019

Sumatera 5.7 -5.8 6.0 -6.2 6.2-6.6 6.3-6.9 6.5 -6.9

Jawa-Bali 6.0-6.1 6.2 -6.4 6.3 -6.7 6.3-6.9 6.6-6.9Nusa Tenggara 5.9-6.0 6.2-6.5 6.3-6.7 6.5-7.1 6.7 -7.1

Kalimantan 5.0-5.1 5.8 -6.0 5.9 -6.2 5.9-6.4 6.1-6.5

Sulawesi 7.2-7.4 7.4-7.7 7.6 -8.0 7.6 -8.2 8.0-8.3

Maluku 6.4-6.6 6.7-7.0 7.3 -7.7 7.3-7.9 7.5 - 8.0

Papua 11.7-11.9 14.1-14.7 14.1 -14.9 14.2-15.4 14.2-15.6

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 1.3 Sasaran Tingkat Kemiskinan Per WilayahTahun 2015-2019

Wilayah Tingkat Kemiskinan

2015 2016 2017 2018 2019

Sumatera 10.3 - 10.1 9.6 - 9.2 8.8 - 8.3 8.0 - 7.3 7.1 - 6.5

Jawa-Bali 10.0 - 9.8 9.2 - 8.9 8.5 - 8.0 7.8 - 7.2 7.0 - 6.3

Nusa Tenggara 17.7 - 17.3 16.4 - 15.7 15.0 - 14.1 13.6 - 13.0 12.2 - 11.1

Kalimantan 6.4 - 6.2 5.9 - 5.6 5.4 - 5.1 4.9 - 4.5 4.3 - 3.9

Sulawesi 10.7 - 10.4 9.9 - 9.5 9.1 - 8.6 8.3 - 7.6 7.4 - 6.7

Maluku 14.2 - 13.9 13.1 - 12.6 12.0 - 11.3 10.8 - 10.0 9.7 - 8.8

Papua 29.8 - 29.2 27.4 - 26.3 25.0 - 23.5 22.6 - 20.9 20.2 - 18.3

Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014

Tabel 1.4 Sasaran Tingkat Pengangguran Per WilayahTahun 2015-2019

Wilayah Tingkat Pengangguran

2015 2016 2017 2018 2019

Sumatera 5.7 - 5.5 5.5 - 5.3 5.3 - 5.0 5.1 - 4.8 5.0 - 4.5

Jawa-Bali 6.4 - 6.3 6.3 - 6.0 6.1 - 5.7 5.9 - 5.5 5.8 - 5.2

Nusa Tenggara 3.8 - 3.7 3.6 - 3.5 3.5 - 3.3 3.4 - 3.1 3.3 3.0

Kalimantan 4.8 - 4.7 4.7 - 4.5 4.5 - 4.3 4.4 - 4.0 4.2 - 3.8

Sulawesi 4.8 - 4.7 4.7 - 4.5 4.6 - 4.3 4.4 - 4.1 4.1 - 3.7

Maluku 5.6 - 5.5 5.4 - 5.2 5.2 - 4.9 5.0 - 4.7 4.9 - 4.4

Papua 3.3 - 3.3 3.2 - 3.1 3.1 - 2.9 3.3 - 3.0 2.9 - 2.6Sumber : Perhitungan Bappenas, 2014



I - 12

1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

1.4.1.Pengembangan Kawasan Strategis2

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan strategis adalah percepatan

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkankeuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan

efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan

integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan

mengembangkan produk yang menjadi potensi dan keunggulannya. Strategi yang

akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah:

1. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (KEK, KAPET,

KPBP, dan KPI) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi

Kalimatan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Pada pusat-pusat

pertumbuhan tersebut akan dibangun klaster-klaster industri pengolahan

produk yang menjadi keunggulannya. terutama yang mempunyai nilai tambah

tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja.

2. Percepatan Pembangunan Konektivitas

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan,

antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar

pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan,

informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan

konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan

melalui inter-modal supply chained system; (b) memperluas pertumbuhan

ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya

(hinterland) (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui

peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan

perbatasan.

3. Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek dilakukan melalui

penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan

pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan, Selain itu,akan dilakukan pembangunan klaster inovasi sebagai centre of excellence atau

Science and Technology Parkdalam rangka mendukung peningkatan kemampuan

berinovasi untuk meningkatkan daya saing di Koridor Ekonomi, serta

mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga

litbang, dan dunia usaha.

2Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengembangkan pusat

pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama

pengembangan wilayah. Pusat-Pusat pertumbuhan tersebut dapat berupa KEK, KAPET, KPI, KPBPB dsb.



I - 13

4. Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan

deregulasi (debottlenecking) peraturan-peraturan yang menghambat

pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui:

(i) mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang yang

terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan

yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga,

(iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk

mendukung pengembangan wilayah strategi, (iv) menyusun peraturan untuk

memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi, dan (v) menyusun atau merevisi peraturan untuk mempercepat dan

menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan;

5. Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha

dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi

dan prosedur berusaha, (ii) peningkatan efisiensi logistik, (iii) optimalisasi

Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan Sistem Pelayanan

Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), (iv) meningkatkan

efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam investasi penyediaan infrastruktur

dan energi, (v) meningkatkan efektivitas strategi promosi investasi, (vi)

pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha,

(vii) menerapkan kebijakan labour market flexibility terutama terkait

pertimbangan penetapan UMP dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk

menarik minat investor (iklim usaha); dan pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

1.4.2.Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

1.4.2.1.Pembangunan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk

membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang

sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Untuk itu,

strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah :

1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

a) Mengembangkan 5 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)3 Perkotaan sebagai Pusat

Kegiatan skala global, yaitu: kawasan perkotaan Jabodetabekjur4 di provinsi

DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten; kawasan perkotaan Cekungan Bandung5(Jawa Barat); kawasan perkotaan Kedungsepur6 di Provinsi Jawa Tengah;

3Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN dapat berupa kawasan megapolitan atau metropoilitan4JakartaBogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur5

Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang



I - 14

kawasan perkotaan Gerbangkertosusila7 di Provinsi Jawa Timur; dan kawasan

perkotaan Sarbagita8 di Provinsi Bali, di wilayah Jawa-Bali.

b)

Mengembangkan PKNPerkotaan di luar Jawa-Bali termasuk kawasan

perkotaan Mebidangro9 di wilayah Sumatera dan kawasan perkotaan

Mamminasata10

di wilayah Sulawesi; dan membentuk usulan PKNPerkotaanbaru di Wilayah Sumatera (kawasan perkotaan Palembang dan sekitarnya,

kawasan perkotaan Padang dan sekitarnya), Kalimantan (kawasan perkotaan

Banjarmasin dan sekitarnya), Sulawesi (kawasan perkotaan Manado dan

sekitarnya), dan Nusa Tenggara Barat (kawasan perkotaan Mataram dan

sekitarnya) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

pembangunan di luar Jawa-Bali.

c) Melakukan optimalisasi sedikitnya di 20 Kota sedang yang diarahkan sebagai

pengendali (buffer) arus urbanisasi dan diarahkan sebagai pusat pertumbuhan

utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa di wilayah sekitarnya.

d)Mengembangkan 39 pusat pertumbuhan baru sebagai Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW)11 atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL)12 yang mendorong terwujudnya

keterkaitan kota dan desa.

2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman

a)Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana

permukiman (perumahan, air minum, sanitasi: pengelolaan sampah;

pengolahan limbah; drainase).

b)Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi massal perkotaan yang berada diatas (upperground) atau

dibawah tanah (under ground) secara terintegrasi dan multimoda sesuai

dengan tipologi dan kondisi geografisnya.

c) Menyediakan ruang publik dan fasilitas umum yang nyaman sesuai dengan

kebutuhan pejalan kaki dan pesepeda serta menyediakan ruang parkir

terintegrasi multimoda dan antar moda (park and ride).

d)

Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi, khususnya di

sektor perdagangan dan jasa yang mampu mengakomodasi pasar

tradisional,sektor informal termasuk kegiatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM).

e) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya.

6 Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi diKabupaten Grobogan

7Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan8Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan) di Provinsi Bali, di wilayah Jawa-Bali9Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo10Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar11 PKW: kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapakabupaten/kota12 PKL: kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa

kecamatan



I - 15

f) Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan

sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal

sosial masyarakat kota.

g) Menyediakan peraturan yang memuat insentif dan disinsentif dalam

pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).h)Semua Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) tersebut diatas

diharapkan dapat diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk

kelompok lansia, disabel, wanita dan anak.

3. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana

a)Menata, mengelola, dan mengendalikan penyelenggaraan penataan ruang dan

kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan.

b)Meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan teknologi informasi

dan komunikasi dalam menerapkan prinsip kota hijau dan membangun

ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana alam (urban

resilience).

c) Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: green

transportation, green openspace (ruang terbuka hijau), green

waste(pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R13), green water (efisiensi

pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan) dan green energy(pemanfaatan

sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan) untuk pengurangan tingkat

pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan

terbarukan, pemanfaatan daur ulang, serta pengembangan kegiatan

perekonomian kota (green Economy).

4. Pengembangan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota

a)Mengembangkan perekonomian dengan membangun pencitraan kota (city

branding) memanfaatkan produk dan sumber daya manusia unggulan, serta

arsitektur perkotaan (urban design), berdasarkan karakter sosial budaya local.

b)Menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik melalui penggunaan ICT

pada sektor pendidikan, kesehatan, permukiman,dan kegiatan pemerintahan

(e-government ) serta perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan

pemeliharaan prasarana sarana kota (e-infrastructures).

c)

Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif, mampu

memanfaatkan potensi keragaman sosial budaya lokal untuk membangun daya

saing kota.

5. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

a)Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan

kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota berkelanjutan.

13

3R: pengurangan (Reduce), pemanfaatan kembali (Re-use), dan Daur Ulang (re-cycle)



I - 16

b)Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur

pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik

melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui

pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara bersikenambungan.

c)

Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomitermasuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

d)Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan

antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan.

e)Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu

yang mudah diakses.

f) Meningkatkan peran swasta,organisasi masyarakat, dan organisasi profesi

secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan

masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan,

seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadaprencana tata ruang kota.

g) Mengembangkan lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.

1.4.2.2.Pengembangan Perdesaan

Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa/

perdesaan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa

berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta

membangun keterkaitan pembangunan ekonomi lokal antara perdesaan danperkotaan.

Sasaran utama pembangunan perdesaan difokuskan kepada pembangunan desa

dan pembangunan kawasan perdesaan.Pembangunan desa ditujukan untuk

menurunkan tingkat kemiskinan di desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal dan

terisolasi, serta meningkatkan desa-desa berkembang dan desa mandiri. Sedangkan

pembangunan kawasan perdesaan ditujukan untuk memperluas dan

mendiversifikasikan kegiatan ekonomi masyarakat desa, mendorong terjadinya

industrialisasi perdesaan berbasis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta

mengembangkan kegiatan pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutanoleh masyarakat desa berbasis ketahanan sosial-ekonomi dan ekologi perdesaan.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019 dilakukan

dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Kerentanan Ekonomi Perdesaan di kantong-

kantong kemiskinan

a)Mendorong perekonomian desa mengembangkan kewirausahaan dan

meningkatkan produktivitas rumah tangga.



I - 17

b)Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan melalui fasilitasi

pendampingan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, bantuan

permodalan atau kredit, dan kesempatan berusaha.

c) menyiapkan kebijakan jaring pengaman sosial melalui mekanisme bantuan

sosial dan jaminan sosial.

2. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Umum dan Pelayanan Dasar

Minimum di Perdesaan

a)Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal perumahan,

sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum.

b)Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan

dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan

kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).

c)Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang

kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar,

lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian/perikanan.

d)Meningkatkan kapasitas maupun kualitas jaringan listrik, jaringan

telekomunikasi, dan jaringan transportasi.

3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a)Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, melalui fasilitasi dan

pendampingan berkelanjutan dalam perencanaan, pembangunan, dan

pengelolaan desa.

b)

Meningkatkan keberdayaan masyarakat adat, melalui perlindungan dan

pengakuan tentang tanah adat/ulayat, akses terhadap pendidikan, kesehatan,

serta sarana dan prasarana permukiman yang memenuhi standar pelayanan

minimum dalam peraturan perundangan.

4. Perwujudan Tata Kelola Desa yang Baik

a)Mempersiapkan peraturan teknis pendukung pelaksanaan UU No. 6/2014

tentang Desa, PP No 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6/2014

tentang Desa, dan PP No 60/2014 tentang Dana Desa.

b)

Memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa.

c) Memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.

d)Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai

acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan

evaluasi kemajuan perkembangan desa.

e)Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.



I - 18

5. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Energi Perdesaan Menuju Desa

Berkelanjutan

a)Mengendalikan penyelenggaraan tata ruang kawasan perdesaan untuk

melakukan redistribusi lahan kepada petani/nelayan (land reform),

melindungi konversi lahan pertanian, kawasan pesisir dan kelautan secaraberkelanjutan, serta menekan laju alih fungsi lahan.

b)Memfasilitasi peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam

meningkatkan kemandirian pangan dan energi, serta pemanfaatan,

pengelolaan, dan konservasi SDA dan lingkungan hidup yang seimbang,

berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana;

c)Menyiapkan regulasi baru tentang akses dan hak desa.

d)Menyiapkan pengaturan shareholding keterlibatan pemerintah, pemerintah

daerah, pemerintah desa, dan swasta terutama untuk menghindari illegal

fishing dan illegal logging.

6. Pengembangan Ekonomi Perdesaan

a)Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan,

melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta

penerapan ekonomi hijau, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi di

desa.

b)Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan,

dan pasar desa.

c) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan

informasi pasar.

d)mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan

BUMDes, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

e)Mendorong kerjasama antar desa.

1.4.2.3.Peningkatan Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan

Arah kebijakan peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan difokuskan

pada perwujudan Sistem Perkotaan Nasional yang berperan sebagai Penghubung

Kota-Desa (PKD), dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan

kawasan produksi.Dalam PKD ini terdapat suatu kegiatan yang dapat meningkatkan

nilai dari komoditas barang dan jasa dari kawasan sekitar (hinterland) perkotaan

maupun perdesaan. Kebijakan tersebut dijabarkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Perwujudan Konektivitas antar Kota Sedang dan Kota Kecil, dan antar Kota

Kecil dan Desa sebagai Tulang Punggung (Backbone) Keterhubungan Desa-

Kota

a)Mempercepat pembangunan sistem, sarana dan prasarana di bidang

transportasi, dan komunikasi untuk memperlancar arus barang, jasa,

penduduk, dan modal.



I - 19

b)Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi

perdagangan dan pertukaran informasi antar wilayah.

c) Mempercepat pemenuhan suplai energi untuk memenuhi kebutuhan domestik

dan industri.

2.

Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu (upstream

linkages) dan Kegiatan Ekonomi Hilir (downstream linkages) Desa-Kota.

a) Mengembangkan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil

pertanian/perikanan dan industri yang berbasis koperasi dan usaha kecil dan

menengah.

b) Menyediakan sarana dan prasarana termasuk informasi pasar dan pemasaran

dalam menunjang kegiatan agribisnis dan industrialisasi perdesaan.

c) Mengembangkan lembaga keuangan daerah untuk meningkatkan akses

terhadap modal usaha di sektor pertanian dan perikanan.

d) Menerapkan teknologi dan inovasi guna menerapkan ekonomi hijau dan

ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing di

industri pengolahan.

e) Strategi perwujudan keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu dan Hilir

tersebut di atas dapat dilakukan melalui pengembangan agribisnis (agrowisata

dan agroindustri), Pariwisata, dan Transmigrasi.

3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam

Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa

a)

Menyediakan peraturan yang mendukung pergerakan barang dan jasa antaradesa-kota dan antar wilayah.

b) Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha dengan mengefektifkan

peran lembaga Perijinan Terpadu Satu Pintu di daerah guna meningkatkan

iklim dunia usaha.

c) Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta,

serta mengembangkan forum-forum yang mendorong perwujudan kerjasama.

d) Meningkatkan pendidikan formal dan informal untuk memperkuat

kemampuan inovasi,kreatifitas lokal serta potensi keragaman sosial budaya

untuk membangun daya saing kota-desa.

1.4.3.Pengembangan Daerah Tertinggal14 dan Kawasan

Perbatasan15

14Daerah Tertinggal adalah meliputi kabupaten yang masih dalam kategori tertinggal berdasarkan kriteria

ekonomi; SDM; infrastruktur; kapasitas keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.15Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan

langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas.Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan

darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.



I - 20

1.4.3.1.Pengembangan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:

a. Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;

b. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya

Manusia (SDM) yang handal dan infrastruktur penunjang konektivitas antaradaerah tertinggal dan kawasan strategis.

Strategi pengembangan daerah tertinggal sebagai berikut:

a. Pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka

meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan

keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha,

akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;

b. Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan

kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti:

peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan

perintis dan pelayaran perintis;

c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata

kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan dan keuangan daerah;

d. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan

publik dasar di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, air

minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi;

e. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan

kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk daerah tertinggal yang sudah

terentaskan.

f. Percepatan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat yang diprioritaskan

pada: (i) peningkatan tata kelola pemerintah daerah, dan (ii) peningkatan

kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan ekonomi masyarakat asli

Papua, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjangkau di

kampong terisolir, membuka akses infrastruktur di pegunungan tengah dan

wilayah terisolir Papua dan Papua Barat lainnya, pemihakan putra-putri asli

Papua dalam pendidikan kedinasan dan pendidikan menengah, dan

meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan Provinsi danKabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat.

1.4.3.2.Pengembagan Kawasan Perbatasan

Pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 difokuskan pada 26 Pusat

Kegiatan Strategis Nasional16 (PKSN) Kawasan Perbatasan dan 187 lokasi prioritas

16Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong

pengembangan kawasan perbatasan negara.



I - 21

(lokpri) perbatasan. Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah

mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat,

berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i)

pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).

Sehubungan dengan hal tersebut,strategi pengembangan kawasan perbatasan

diperlukan melalui:

a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara

berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan

peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur

transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi;

b. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi

lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;c. Pembangunan konektivitas simpul transportasi utama Pusat Kegiatan Strategis

Nasional (PKSN) dengan lokasi prioritas (Kecamatan disekitarnya), Pusat

Kegiatan Wilayah (Ibukota Kabupaten), Pusat Kegiatan Nasional (Ibukota

Provinsi). Untuk kawasan perbatasan laut, pelayanan transportasi laut perlu

peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan. Konektivitas simpul transportasi

juga didorong untuk menghubungkan dengan negara tetangga. Membuka akses

transportasi darat, sungai, laut, dan udara di dalam Lokasi Prioritas (Lokpri)

dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;

d. Transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration,

Quarantine, Security(CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana

pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat

dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara;

f. Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-investigation,

refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan

diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan

kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat; dan

g. Peningkatan kerjasama perdagangan (Border Trade Aggreement) dan kerjasama

pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.

1.4.4.Penanggulangan Bencana

Untuk mengantisipasi risiko bencana yang sudah ada dan yang berpotensi dimasa

yang akan datang bila tidak dikelola/diminimalisasi akan dapat mengakibatkan

terjadinya kemunduran dari pembangunan yang sudah dilakukan. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka arah kebijakan didalam penanggulangan bencana adalah

(1) mengurangi risiko bencana; dan (2) meningkatkan ketangguhan menghadapi

bencana.



I - 22

Strategi penanggulangan bencana dan risiko bencana adalah sebagai berikut.

a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan

wilayah;

b. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan

daerah;c. Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaan pembangunan;

d. Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadap risiko bencana;

e. Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini;

f. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan;

g. Pengembangan IPTEK dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan

terhadap bencana;

h. Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase pra

bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dan peningkatan kapasitas

aparatur dan masyarakat;

i. Partisipasi dan peranserta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana;

j. Internalisasi Pengurangan Resiko Bencana dalam kerangka Pembangunan

Berkelanjutan;

k. Penurunan kerentanan terhadap bencana.

1.4.5.Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan wilayah, diperlukan

landasan utama pembangunan, yaitu: penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang yang ditujukan untuk pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Acuan untuk pengembangan

tata ruang wilayah nasional mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional.

Adapun arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah

sebagai berikut:

a) Kebijakan terkait pengembangan struktur tata ruang:

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi

wilayah yang merata dan berhierarki;

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan

merata di seluruh wilayah nasional;

b) Kebijakan terkait pengembangan pola ruang:

pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup

pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup



I - 23

pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya

dukung dan daya tampung lingkungan;

pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk

mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi

perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, danmelestarikan warisan budaya nasional;

pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan

perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam

perekonomian internasional;

pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat

perkembangan antarkawasan.

Strategi yang diuraikan di bawah hanya mencakup strategi untuk pengembangan

struktur ruang khususnya terkait dengan peningkatan kualitas dan jangkauan

pelayanan jaringan prasaran; dan strategi untuk pengembangan pola ruangkhususnya pengembangan kawasan lindung, dan strategi pengendalian

perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, serta strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup. Sedangkan strategi untuk pengembangan kebijakan lainnya

dipertimbangkan dalam perumusan pengembangan strategi-strategi pengembangan

kawasan strategis, daerah tertinggal, daerah perbatasan, kawasan perkotaan, dan

kawasan perdesaan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional

tersebut, maka strategi pengembangan tata ruang wilayah sebagai berikut:1. Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana,

meliputi:

a)meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan

pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;

b)mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan

terisolasi;

c)meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak

terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan

tenaga listrik;d)meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan

sistem jaringan sumber daya air;

e)meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta

mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal.

2. Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup,

meliputi:

a)menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi;



I - 24

b)mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan

luas paling sedikit 30 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi

ekosistemnya;

c)mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah

menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangkamewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

3. Pencegahan Dampak Negatif Kegiatan Manusia Terhadap Kerusakan

Lingkungan Hidup, meliputi:

a)menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup;

b)melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu

mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

c)

melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,

dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

d)mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung

menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang

berkelanjutan;

e)mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk

menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;

f) mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin

pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan

untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara

dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;

g)mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana

di kawasan rawan bencana.

4. Pengendalian Perkembangan Kegiatan Budi Daya Sesuai Daya Dukung dan

Daya Tampung Lingkungan, meliputi:

a)membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan

bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugianakibat bencana;

b)mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan

mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;

c)mengembangkan ruang terbuka hjau dengan luas paling sedikit 30 persen

(tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

d)membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar

dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan

sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan



I - 25

di sekitarnya. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat

mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

5. Pelestarian dan Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup,

meliputi:

a)

menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;

b)mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi

mengurangi fungsi lindung kawasan;

c)membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang

berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

d)membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar

kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi

daya;

e)mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan

strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan

kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;

f) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak

pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan

strategis nasional.

1.4.6.Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan pada penguatan tata

kelola pemerintahan dan pembangunan kapasitas daerah terkait aspek keuangan,

aparatur, dan kelembagaan, serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di

daerah. Dalam kaitan ini pemahaman dan semangat nasionalisme harus tetap

ditumbuhkembangkan, terus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pusat daerah,

penataan daerah, kerja sama antar daerah, peningkatan kapasitas aparatur dan

pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik di daerah, penguatan

kebijakan transfer ke daerah, serta penguatan daya sosial dalam rangka peningkatan

kualitas dan capaian pembangunan daerah

Adapun strategi pengembangan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Peningkatan Kualitas Desentralisasi dan Otonomi DaerahPeningkatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah dalam dimensi ekonomi,

politik, administrasi dan fiskal, terutama untuk menjaga Negara Kesatuan Republik

Indonesia,meliputi:

a)Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam semangat

nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b)Harmonisasi dan sinkronisasi pusat dan daerah dalam dimensi penataan

urusan, perencanaan, pengembangan kapasitas, hingga perundangan terkait

hubungan pusat-daerah.

c)Penguatan kualitas demokrasi dan proses pelembagaan politik di tingkat lokal

dalam upaya meningkatkan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah.



I - 26

2. Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah

Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat meliputi :

a)Perbaikan kualitas tata pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan

pelayanan dan investasi daerah.b)Peningkatan kapasitas aparatur pemda dan sumberdaya manusia dalam

mendorong reformasi birokrasi daerah.

c)Peningkatan kapasitas pendanaan infrastruktur daerah serta pengelolaan

sumberdaya alam dan ekonomi dalam menguatkan kemandirian daerah.

3. Peningkatan pemerataan pembangunan

Peningkatan pemertaan pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu (khususnya

daerah yang kinerja pemerintahannya rendah/sedang, DOB yg masuk daerah

tertinggal) meliputi:a)Peningkatan kualitas kerjasama daerah dalam upaya peningkatan pelayanan

publik di daerah.

b)Penguatan sistem alokasi transfer daerah yang meningkatkan kualitas alokasi

sumberdaya yang optimal.

c)Penguatan daya sosial dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di

daerah.

1.5. Kaidah Pelaksanaan Pengembangan Wilayah

1.5.1. Sinergi Pusat-Daerah dan Kerjasama Antardaerah

Salah satu faktor terpenting dalam sinergi pusat dan daerah adalah terwujudnya

sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, setiap

kebijakan yang dirumuskan perlu memperhatikan dan menampung aspirasi daerah,

serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara nyata di daerah. Selain itu,

sinergi kebijakan juga dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu memahami dan

melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dengan efisien dan efektif; serta

mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan berbagai sumber daya yang

tersedia.

Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antardaerah

diperlukan untuk: (1) memperkuat koordinasi antarpelaku pembangunan di pusat

dan daerah; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik

antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah; (3) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan, baik di Pusat maupun di Daerah; (4) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta (5) menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



I - 27

Upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan

antara lain: (1) sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan

RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (2) sinergi dalam penetapan target

pembangunan; (3) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh

kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (4) pengembangan

database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (5) sinergi

dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (6) sinergi dalam kebijakan

pengendalian tingkat inflasi.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima

tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua

tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan

nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan

antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu,

Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipasi

semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

1.5.2. Kerangka Pendanaan

Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan

penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Salah satu kebijakan RPJMN 2015-2019 adalah restrukturisasi

dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah termasuk danaalokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang

secara keseluruhan disebut dana perimbangan (DP); serta dana otonomi khusus

(Dana Otsus) untuk menjaga harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan

daerah.

Dalam lima tahun mendatang pengelolaan dana perimbangan dan dana otonomi

khusus diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi

kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; (2) menyelaraskan

besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan;

(3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan

pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung

kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6)

meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7)

meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan

sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan

daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang akan

dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain adalah untuk: (1)

mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja publik pemda



I - 28

menurut kewenangan; (2) menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang

mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional,

serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional

seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung

dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang akan

ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (1) sinergi perencanaan DAK antara

kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan

pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah

dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (2) memberi kewenangan kepada

Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin

efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (3) sinkronisasi petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai

dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi

ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang akan ditempuh

Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang adalah:

(1) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (2)

mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.

Dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan dana

dekonsentrasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, memperkuat

kapasitas pemerintah daerah, dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di daerah, maka langkah yang akan ditempuh dalam lima tahun

mendatang adalah (1) mempertegas kerangka organisasi dan personil pelaksana

pemanfaatan dana dekonsentrasi; (2) sinkronisasi perencanaan program antara

kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah; dan (3) penentuan sasaran

fungsional program secara bersama.

Selain itu, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pendanaan

pembangunan daerah, maka dapat dilakukan dengan peningkatan Kerjasama

Pemerintah Swasta (KPS), penerbitan obligasi daerah, dan peningkatan kinerja

BUMD.

1.5.3. Kerangka Regulasi

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi

peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-

2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman,

kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik



I - 29

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota

harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan

Peraturan Menteri.

Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1) konsultasi dankoordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (2)

pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan

perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang

sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang

bermasalah.

1.5.4. Kerangka Kelembagaan

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untukmemperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan

kapasitas aparatur daerah. Dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan

daerah, upaya yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang diarahkan

mempercepat reformasi organisasi perangkat daerah agar mampu

menyelenggarakan urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif,

meningkatkan mutu dan jangkauan publik pelayanan sesuai standar pelayanan

minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, melaksakan kaidah

penyelenggaraan pemerintahan yang baik; serta meningkatkan daya saing daerah.

Sementara, upaya peningkatan kapasitas aparatur daerah diarahkan untuk menjadi

aparatur yang lebih handal, kompeten dan profesional dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalam lima tahun

mendatang adalah: (1) menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan

antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran

dengan penerapan anggaran berbasis secara bertanggung jawab; (2) mengendalikan

pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan pengelolaan daerah otonom

dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan

daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal: serta (3) meningkatkan kapasitas

aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah sertakerjasama antardaerah.

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi

peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dalam

mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2015-

2019. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman,

kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik



I - 30

Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota

harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan

Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (1)

konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan

perundangan; (2) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka

harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun

review atas peraturan yang sudah ada; dan (3) fasilitasi proses legislasi guna

mengurangi jumlah Perda yang bermasalah.



RANCANGAN TEKNOKRATIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL

2015 2019

BUKU III

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

PULAU PAPUA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

2014



II - 1

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU PAPUA

2.1

Capaian Kinerja Saat Ini

Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan II tahun 2014, kinerja

pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Pulau Papua mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan migas Wilayah

Pulau Papua selama kurun waktu 2009 2013 sebesar 9,6 persen (dengan migas)

atau diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Namun

demikian, peranan Wilayah Pulau Papua dalam pembentukan PDB nasional

mengalami penurunan dari 2,0 persen (2009) menjadi 1,6 persen (Triwulan II

2014).

Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Papua telah cukup berhasil dalam

menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret),

namun masih berada di atas angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen

(2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian

tingkat pengangguran terbuka (TPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Papua

juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT nasional sebesar

7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014).

Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Pulau

Papua ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan dengan nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Pulau Papua masih berada dibawah rata-

rata IPM nasional sebesar 71,76 (2009) dan 73,81 (2013). Namun demikian, dari

tahun ke tahun pada masing-masing provinsi mengalami peningkatan nilai IPM.

Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, seluruh provinsi di

Wilayah Pulau Papua mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar

golongan. Hal ini diindikasikan dengan meningkatnya angka Rasio Gini provinsi-

provinsi di Wilayah Pulau Papua yang cenderung meningkat pada tahun 2013

dibandingkan dengan tahun 2009 dan masih berada di atas rata-rata rasio gini

nasional 0,413 (2013). Ke depan, hal ini perlu mendapatkan perhatian agar

proses pembangunan terus lebih melibatkan masyarakat secara inklusif, sehinggahasil-hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

2.2

Potensi dan Keunggulan Wilayah

Wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan

potensi sumberdaya alam sangat besar di sektor pertambangan, migas dan pertanian.

Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan adalah

minyak, gas, dan tembaga. Pada tahun 2013, sektor pertambangan dan penggalian

sudah berkontribusi sebesar 33,56 persen untuk seluruh Wilayah Pulau Papua.Kontribusi sektor ini di Wilayah Pulau Papua terpusat di Provinsi Papua yang



II - 2

menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektor pertambangan nasional.

Dengan bertumpunya perekonomian Wilayah Pulau Papua pada sektor

pertambangan dan penggalian menyebabkan fluktuasi pada sektor ini akan sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Wilayah Pulau Papua memiliki potensi gas bumi sebesar 23,91 TSCF (TrillionSquare Cubic Feet) atau sebesar 23,45 persen dari potensi cadangan gas bumi

nasional. Sementara itu, cadangan minyak bumi di Wilayah Pulau Papua mencapai

sekitar 66,73 MMSTB atau sebesar 0,91% dari cadangan minyak bumi nasional

yang mencapai 7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak

Bumi). Cadangan gas bumi di sekitar Teluk Bintuni. Sementara itu, cadangan

migas terbesar terdapat di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, dan Semai.

Tembaga merupakan hasil tambang yang sangat potensial untuk dikembangkan di

Wilayah Pulau Papua karena memiliki lebih dari 45 persen cadangan tembaga

nasional yang sebagian eksplorasi dan pengolahannya terpusat di Timika(Kabupaten Mimika). Cadangan biji tembaga di Wilayah Pulau Papua diperkirakan

sekitar 2,6 milliar ton, sementara itu cadangan logam tembaga hanya sekitar 25

juta ton. Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensi lainnya adalah biji

nikel, pasir besi, dan emas. Biji nikel terdapat di daerah Tanah Merah, Jayapura.

Sebagian besar dari sumber daya tersebut masih dalam indikasi dan belum

dieksploitasi. Penambangan pasir besi, biji tembaga, dan emas berlokasi di tempat

yang sama dengan penambangan biji tembaga di Timika.

Pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dialokasikan

seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP).

Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater

Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka

menengah (kurun waktu 2015 2019) diarahkan pada terbangunnya kawasan

sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan

perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan

Tabonji. Sedangkan untu

draft rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 buku iii arah...

Documents