draft panduan bsm 2014

Panduan Pelaksanaan BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)

APBN TAHUN 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2014

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memajukan pendidikan, bangsa Indonesia terus mengupayakan agar pendidikan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama dari masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Bantuan Siswa Miskin (BSM) dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan sehingga mutu sumber daya manusia Indonesia terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.

Agar program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin sebagai bagi pelaksanaan program BSM baik di pusat maupun di daerah.

Akhirnya, kami mengharapkan pihak-pihak terkait dengan panduan pelaksanaan program BSM di semua tingkatan dapat memahami, mendukung dan melaksanakan dengan baik sehingga penyaluran BSM dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Hamid Muhammad, Ph.D. NIP. 195905121983111001

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng. NIP. 195902191986101001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1 B. Tujuan 3 C. Dasar Hukum 3 D. Pengertian 4 E. Sasaran 4 F. Besaran Dana BSM 5 G. Pemanfaatan Dana 5 H. Waktu Pencairan Dana BSM 5

BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) 6 A. Usulan Calon Penerima BSM Tahun 2014 6 B. Mekanisme Penentuan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 dan 2014/2015 6

BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) 10 A. Penyaluran Dana BSM 10 B. Peran Lembaga Penyalur dalam Pencairan BSM 10 C. Pencairan Dana BSM 11 D. Pemanfaatan Dana BSM dan Pembatalan BSM 11 E. Mekanisme Pengembalian Dana BSM 11

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA 13 A. Tingkat Pusat 13 B. Tingkat Provinsi 13 C. Tingkat Kabupaten/Kota 13 D. Tingkat Satuan Pendidikan 14 E. Lembaga Penyalur 14

BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN 16 A. Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16 B. Dinas Pendidikan Provinsi 16 C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 16 D. Satuan Pendidikan 16

BAB VI MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN 17 A. Jenis Monitoring 17 B. Tujuan Monitoring dan Supervisi 17 C. Sasaran monitoring 17 D. Pelaksanaan Monitoring 17 E. Pelaporan 18

BAB VII PENANGANAN PENGADUAN 20 A. Pengawasan 20 B. Pengaduan Masyarakat 20 C. Sanksi 21 D. Ketentuan lain 21

LAMPIRAN 22

Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua Satuan Pendidikan pendidikan dibandingkan dengan APK bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikanyang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasar dan menengah yang bermutu, serta memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat. Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti Education For All (EFA) dan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak, dimanapun, laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Biaya pendidikan untuk Satuan Pendidikan menengah mencapai sekitar 2,5 kali lipat biaya untuk Satuan Pendidikan pendidikan dasar. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin ke Satuan Pendidikan yang lebih tinggi, terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan hingga ke Satuan Pendidikan SMA/SMK. Hal tersebut didukung oleh data SUSENAS 2003 yang mengungkapkan bahwa terjadinya putus sekolah sebagian besar (75,7 persen) disebabkan oleh alasan ekonomi baik karena tidak memiliki biaya (67,0 persen) maupun karena anak harus bekerja (8,7 persen). Hal tersebut jelas mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah. Untuk mencegah dampak negatif krisis ekonomi bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan, sejak tahun 1998, melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, pemerintah memberikan Bantuan secara besar-besaran kepada siswa dari keluarga miskin yaitu sebanyak 1,8 juta siswa SD/MI, 1,65 juta siswa SMP/MTs, dan 500 ribu siswa Satuan Pendidikan sekolah menengah. Sejak tahun 2001 jumlah penerima Bantuan terus ditingkatkan dengan adanya tambahan sumber biaya dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM). Meskipun program JPS telah berakhir pada tahun 2003, Pemerintah tetap melanjutkan pemberian Bantuan tersebut melalui PKPS BBM yang kemudian diteruskan dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2

Program JPS mendapat respon yang positif dari masyarakat dan secara signifikan berhasil mencegah siswa dari putus sekolah. Namun demikian program tersebut memiliki beberapa kelemahan terutama dalam penetapan sasaran bantuan terutama di tingkat kabupaten/kota dan sekolah. Kelemahan lain yaitu satuan biaya bantuan per siswa. Meskipun satuan biaya per siswa per bulan terus mengalami peningkatan, satuan harga tersebut sudah tidak lagi memadai karena daya beli masyarakat tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya karena inflasi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diputuskan oleh Pemerintah berdampak bagi masyarakat keluarga miskin antara lain: (1) kesulitan menjangkau layanan pendidikan dari Satuan Pendidikan pendidikan dasar ke Satuan Pendidikan pendidikan menengah, (2) rehabilitasi dan revitalisasi fisik telah menyediakan sekolah dengan baik tetapi siswa sulit mengakses layanan pendidikan tersebut karena kesulitan dan tidak mempunyai biaya, (3) tingginya angka putus sekolah dari keluarga atau masyarakat miskin karena prioritas dana yang ada bukan untuk mengakses pendidikan tetapi untuk sekedar dapat bertahan hidup dan segala sumber daya yang ada digunakan untuk mencari nafkah, sehingga pendidikan menjadi prioritas terakhir. Untuk mencegah dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap kemampuan masyarakat/keluarga miskin mengakses layanan pendidikan perlu dilakukan hal-hal antara lain: (1) menambah dan memperluas jumlah sasaran siswa yang menerima BSM untuk menjamin agar siswa dari keluarga yang terkena dampak kenaikan BBM tetap dapat melanjutkan pendidikannya sampai selesai, (2) Peningkatan jumlah nominal Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin agar bantuan tersebut dapat lebih digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan sehingga semakin banyak siswa dari keluarga miskin yang dapat menyelesaikan pendidikan di semua Satuan Pendidikan pendidikan. Melalui pemberian bantuan siswa miskin (BSM) yang lebih luas dengan jumlah yang lebih besar sebagai bantuan untuk memenuhi biaya pribadi siswa melangsungkan pendidikannya sampai dengan selesai. Kondisi ini sangat memungkinkan siswa dari keluarga miskin melanjutkan pendidikannya ke Satuan Pendidikan yang lebih tinggi sehingga dengan diberikannya BSM kepada siswa dari keluarga miskin akan dapat meningkatkan angka melanjutkan dari angka sebesar 97,93%. tersebut. Selain itu pemberian BSM yang diperluas dan diperbesar akan dapat menekan siswa dari keluarga/masyarakat miskin putus sekolah. Malalui pendidikan taraf hidup keluarga/masyarakat miskin dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu tahun 2014, Pemerintah kembali memberikan Bantuan bagi siswa miskin guna memenuhi kebutuhan pribadi siswa agar siswa dari keluarga miskin dapat terus melangsungkan pendidikannya. Maksud pemberian program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat keluarga miskin akan layanan pendidikan pada semua Satuan Pendidikan pendidikan. Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun dalam rangka memberikan panduan bagi pelaksana program di berbagai tingkatan agar program BSM ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Program ini akan disalurkan dari Pemerintah Pusat, maka buku petunjuk ini diharapkan dapat menjadi rujukan sehingga dalam penyalurannya tidak tumpang tindih dengan bantuan siswa miskin lain yang disalurkan melalui mekanisme yang ada.


B. Tujuan Tujuan dari program ini antara lain: 1. Mengurangi hambatan siswa miskin dalam mengakses layanan pendidikan. 2. Mencegah angka putus sekolah & menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. 3. Membantu siswa miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan

pembelajaran. 4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan

menengah, dan pendidikan menengah universal.

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

11. Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

12. Keputusan Menko Kesra No. 22/KEP/MENKO/KESRA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;

16. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

17. Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

18. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;


19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No. 16 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;

20. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2013.

D. Pengertian

Istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin sebagai berikut: 1. Bantuan bagi siswa miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah

adalah bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin;

2. Siswa adalah peserta didik yang belajar di SD, SMP, SMA dan SMK baik negeri maupun swasta;

3. Penerima BSM adalah siswa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat keputusan yang telah ditetapkan;

4. Siswa miskin adalah siswa SD, SMP, SMA dan SMK yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria antara lain sebagai berikut: 1) Orangtua siswa penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS); 2) Siswa penerima Kartu Calon Peneriman Bantuan Siswa Miskin; 3) Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 4) Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya; 5) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 6) Siswa yang bersal dari panti asuhan 7) Siswa berasal dari korban musibah, korban bencana, korban PHK dari Rumah Tangga

Sangat Miskin dan siswa pada program keakhlian pertanian (SMK).

5. Penyaluran adalah proses pemindahbukuan dari rekening penampung ke rekening siswa

yang berhak sebagai penerima BSM.

6. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan

bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

7. Lembaga Penyalur adalah Bank/POS yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan berdasarkan yang bertugas menyalurkan dana Bantuan Siswa Miskin.

8. Rekening Penyalur adalah rekening penampung yang dibuka oleh Lembaga Penyalur atas

permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk menerima

dan menyalurkan BSM.

9. Rekening Tabungan Penerima adalah rekening tabungan atas nama siswa Penerima Dana

BSM atau orangtua/wali murid bagi siswa belum mempunyai KTP yang dibuka di unit kerja

Lembaga Penyalur yang digunakan untuk menerima dana BSM.

E. Sasaran Sasaran program BSM adalah siswa miskin yang masih berstatus sebagai siswa SD, SMP, SMA dan SMK serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria antara lain sebagai berikut: 1. Siswa Penerima KPS 2013 2. Siswa Penerima KPS Baru yang belum diusulkan tahun 2013 3. Siswa dari rumah tangga peserta PKH 4. Siswa yatim dan/atau yatim piatu


5. Siswa yang bersal dari panti sosial/asuhan 6. Siswa korban bencana

F. Besaran Dana BSM

BSM yang disalurkan kepada seluruh sasaran penerima BSM APBN tahun ajaran 2013/2014 dan tahun ajaran 2014/2015 melalui Pemerintah Pusat bersumber dari dana APBN Kemdikbud (rupiah murni) tahun anggaran 2014 dimana masing-masing siswa akan menerima sebesar:

Satuan Pendidikan

Semester II Th. Ajaran 2013/2014

(Januari-Juni 2014)

Semester I Th Ajaran 2014/2015

(Juli-Desember 2014)

Jumlah

SD *) 225.000 225.000 450.000

SMP**) 375.000 375.000 750.000

SMA dan SMK 500.000 500.000 1.000.000 *) Khusus untuk siswa korban bencana diatur dalam juknis tersendiri **) Khusus untuk siswa korban bencana, BSM dapat diberikan lebih dari satu kali dalam 1 tahun

G. Pemanfaatan Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan antara lain digunakan untuk: 1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah; 2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll) 3. Biaya transportasi ke sekolah; 4. Uang saku siswa ke sekolah; 5. Biaya kursus / les tambahan

H. Waktu Pencairan Dana BSM Waktu pencairan BSM oleh siswa mulai bulan April tahun 2014.


BAB II MEKANISME PENENTUAN PEMBERIAN

BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)

A. Usulan Calon Penerima BSM Tahun 2014 1. Usulan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diberikan kepada rumah tangga miskin pada tahun 2013 yang memiliki anak-anak berusia sekolah. Orangtua membawa KPS yang sudah difotocopi ke satuan pendidikan untuk didaftarkan sebagai calon penerima BSM.

2. Usulan menggunakan Kartu Bantuan Siswa Miskin

Kartu Bantuan Siswa Miskin yang diberikan kepada rumah tangga miskin pada tahun 2013 yang memiliki anak-anak berusia sekolah. Orangtua membawa Kartu BSM yang sudah difotocopi ke satuan pendidikan untuk didaftarkan sebagai calon penerima BSM

3. Usulan melalui Formulir Usulan Sekolah (FUS). Sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan nama calon penerima BSM diluar penerima Kartu Perlindungan Sosial maupun siswa yang menerima Kartu BSM, dengan ketentuan apabila kuota BSM di kabupaten/kota masih tersedia dengan kriteria siswa antara lain: a. Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH); b. Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; c. Siswa yang bersal dari panti sosial/asuhan. d. Siswa pada kelompok keakhlian pertanian bagi SMK.

B. Mekanisme Penentuan Sasaran Siswa Penerima BSM Tahun Pelajaran 2013/2014 dan

2014/2015 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Teknis menentukan dan

menginformasikan kuota calon penerima bantuan siswa miskin ke Dinas Pendidikan

Tampak Depan Tampak Belakang

Gambar 1 Desain Kartu Perlindungan Sosial


Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan mempertimbangkan: a. Data Siswa penerima BSM melalui KPS Tahun 2013 b. Data Pokok Pendidikan (Dapodik); c. Basis Data Terpadu Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS 2011); d. Indek Kemiskinan; e. Sasaran Penerima Kartu Perlindungan Sosial dan Kartu Calon Penerima BSM.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan dan mendistribusikan kuota ke

satuan pendidikan calon penerima bantuan siswa miskin (BSM). Masing-masing satuan pendidikan mempertimbangkan: a. Kondisi masyarakat tidak mampu/miskin; b. Jumlah siswa miskin di sekolah; c. Prinsip pemerataan; dan d. Prinsip keadilan.

3. Daftar usulan calon penerima BSM tingkat satuan pendidikan;

a. Satuan pendidikan merekap Kartu Pelindungan Sosial dan Kartu Calon Penerima BSM yang diterima oleh satuan pendidikan sesuai dengan formulir 1.

b. Satuan pendidikan dapat mengusulkan siswa calon penerima BSM selain penerima kartu KPS maupun kartu BSM melalui rapat bersama dewan guru dan komite sekolah apabila kuota di kab/kota masih tersedia menggunakan formulir 2 dengan persyaratan antara lain: 1) Orangtua siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Siswa yatim, piatu atau yatim piatu; 3) Siswa yang berasal dari peserta panti asuhan 4) Siswa berasal dari korban bencana.

c. Pendataan awal siswa calon penerima bantuan siswa miskin (BSM) masing-masing satuan pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah, dewan guru, dan komite sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Daftar calon penerima BSM dibuat per-kelas dan gender sesuai dengan urutan prioritas (urutan 1 berarti yang lebih membutuhkan BSM dibanding dengan urutan ke-2 dan seterusnya

d. Kepala sekolah membuat Surat Keputusan (SK) penetapan siswa calon penerima BSM dan surat pengajuan calon penerima BSM disertai daftar siswa lengkap (Lihat lampiran formulir BSM 1 dan 2). SK dan lampirannya diajukan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


4. Daftar usulan calon penerima BSM tingkat Kabupaten/Kota

a. Dinas Pendidikan Kebupaten/Kota membuat daftar gabungan semua data usulan calon penerima BSM masing-masing satuan pendidikan sesuai formulir 1 dan 2, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap kuota BSM yang diberikan Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan berdasarkan skala prioritas.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan usulan penerima BSM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui direktorat teknis;

c. Apabila terdapat siswa penerima kartu calon penerima BSM yang belum termasuk dalam usulan karena melebihi kuota yang telah ditetapkan, dapat diusulkan pada tahun berikutnya;

d. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan (SK) penetapan siswa calon penerima BSM untuk masing-masing satuan pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) dan surat pengajuan calon penerima BSM. SK beserta lampirannya (softcopy dan hardcopy) diajukan dan dikirim ke masing-masing direktorat teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

e. Alamat Direktorat Teknis 1) Direktorat Pembinaan SD

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Kemdikbud Gedung E, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Email: [email protected], Telepon. (021)5725641 Faksimili: (021)5725644.

2) Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kompleks Kemdikbud Gedung E Lt 15 Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta. Email: [email protected] Telepon:021-5725693, 021-57900224, 021-5725653. Faksimil:021-5725707.

Gambar 4. Mekanisme Penentuan Siswa Penerima BSM


3) Direktorat Pembinaan SMA Subdit Program & Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan & Kebidayaan, Gedung A lantai 2, Jalan R.S Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410, Telfon (021) 75911532 atau (021) 75912221. e-mail: [email protected]

4) Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Depdikbud, Gedung E Lantai 13, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp: (021) 5723140, Faksimili:(021) 5725467/5725049.

5. Masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari setiap satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Direktur masing-masing pada Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)

A. Penyaluran Dana BSM

1. Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan dengan melampirkan: a. Surat Keputusan tentang Penetapan Siswa Penerima BSM. b. Surat perjanjian kerja sama antara Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dengan lembaga penyalur. c. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).

2. Berdasarkan surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut Bagian Keuangan menerbitkan surat permintaan membayar (SPM).

3. Surat permintaan membayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung ke lembaga penyalur.

B. Peran Lembaga Penyalur dalam Pencairan BSM

1. Lembaga Penyalur menerbitkan rekening atas nama siswa penerima BSM sesuai dengan Surat Keputusan oleh masing-masing Direktorat Teknis;.

2. Lembaga Penyalur menyalurkan dana dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama siswa penerima;

3. Lembaga Penyalur menyalurkan dana BSM sampai ke rekening siswa penerima paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dana ditransfer dari rekening kas umum ke rekening Lembaga Penyalur, apabila ada dana yang belum disalurkan dalam kurun waktu tersebut maka sisa dana tersebut harus segera disetor ke Kas Negara dengan persetujuan Direktorat Teknis;

4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan dari pemindahbukuan ke rekening penerima, siswa/orangtua/wali tidak melakukan konfirmasi rekening ke Lembaga Penyalur, maka Lembaga Penyalur wajib melaporkan ke Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Menyampaiakan Laporan Penyaluran dana setiap tahapan SP2D terbit kepada masing-masing Direktorat Teknis minimal 30 hari setelah dana masuk kerekening masing-masing Direktorat yang ada di Bank (rekening Penampung).

6. Menyampaikan laporan kemajuan penyaluran secara berkala (mingguan) atau sewaktu-waktu diminta sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan memuat informasi seperti matrik laporan pada Lampiran 3;

7. Menyampaiakan Laporan Penyaluran dana setiap tahapan SP2D terbit kepada masing-masing Direktorat Teknis minimal 30 hari setelah dana masuk kerekening masing-masing Direktorat yang ada di Bank (rekening Penampung).

8. Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur ke masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat tanggal 20 Desember 2014;


C. Pencairan Dana BSM 1. Pencairan dana BSM dapat dilakukan oleh siswa yang sudah memiliki KTP dengan

melengkapi Foto Kopi Raport yang berisi halaman biodata siswa sebanyak 1 kali dan dilegasir.

2. Untuk siswa SD Pengambilan dana BSM dapat dilakukan oleh siswa dengan melengkapi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan foto kopi raport yang berisi halaman biodata siswa sebanyak 1 kali.

3. Untuk siswa SMP Pengambilan dana BSM dapat dilakukan oleh siswa dengan melengkapi Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan foto kopi raport yang berisi halaman biodata siswa sebanyak 1 kali.

Gambar 5. Mekanisme Penyaluran dan Pencairan BSM

D. Pemanfaatan Dana BSM dan Pembatalan BSM 1. Pemanfaatan dana BSM

Dana BSM dimanfaatkan untuk membiayai keperluan pribadi siswa , antara lain untuk: (1) pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya, (2) pembelian seragam sekolah, tas sekolah, dan sejenisnya, dan (3) transportasi pulang-pergi ke sekolah

2. Pembatalan BSM Pemberian dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima: a. Berhenti sekolah; b. Terdaftar sebagai penerima dua kali (data ganda); c. Berstatus sebagai terdakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal.

E. Mekanisme Pengembalian Dana BSM Mekanisme pengembalian dana BSM tahun 2014 yang tidak dipindahbukukan adalah sebagai berikut:


1. Lembaga penyalur merekapitulasi jumlah dana dan alasan yang tidak dipindahbukukan melewati 30 hari kalender, selanjutnya melaporkan ke Direktorat Teknis penanggung jawab terkait ;

2. Direktorat Teknis megirimkan surat persetujuan kepada lembaga penyalur perihal pengembalian dana ke KAS Negara;

4. Pengembalian dana yang tidak tersalurkan ke Kas Negara dapat dilakukan dengan dua cara: a. Melalui RTGS ke Rekening Kas Negara yang ditunjuk pada kantor Direktorat Pajak dan

Kas Negara di Jatinegara / Rawamangun. b. Menggunakan Slip Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke Kas Negara disetorkan

oleh 28 Bank yang ditetapkan sebagai Bank Persepsi Mitra Kas Negara 5. Lembaga penyalur mengirimkan lampir bukti RTGS ke direktorat teknis


BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana pengelolaan BSM ini terdiri dari organisasi di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat satuan pendidikan. Susunan organisasi, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diuraikan berikut. A. Tingkat Pusat

1. Struktur Pelindung : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pengarah : Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Direktur Jenderal Pendidikan

Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penanggungjawab : Direktur Pembinaan SD, Direktur Pembinaan SMP, Direktur

Pembinaan SMA, Direktur Pembinaan SMK.

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Tingkat Pusat

a. Menyediakan anggaran BSM. b. Menyusun buku Panduan Pelaksanaan BSM. c. Menetapkan alokasi (kuota) penerima BSM tiap kabupaten/kota berdasarkan indeks

kemiskinan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi BSM berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

d. Menginformasikan proses penyaluran dana BSM kepada Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui surat pemberitahuan.

B. Tingkat Provinsi

1. Struktur Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Penanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK

pada Dinas Pendidikan Provinsi

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Provinsi

a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabuaten/Kota dalam rangka pendataan calon penerima BSM;

b. Mendampingi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dan validasi data calon penerima BSM dengan masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

c. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. C. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Struktur Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Penanggung jawab : Kasubdin/Kabid yang menangani pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK

pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pelaksana : Kepala Seksi yang menangani SD, SMP, SMA, dan SMK atau

penanggunjawab BSM pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota


2. Tugas dan Tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

a. Berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk melakukan pendataan calon penerima BSM dari setiap Satuan Pendidikan pendidikan baik negeri maupun swasta di wilayah masing-masing;

b. Menetapkan usulan alokasi penerima BSM untuk setiap sekolah berdasarkan alokasi (kuota) BSM kabupaten/Kota dari masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menuangkannya dalam SK Penetapan Alokasi Calon Penerima Dana BSM;

c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam mengajukan usulan jumlah siswa miskin sebagai calon penerima BSM kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

d. Merekap laporan realisasi penerimaan dana BSM dari sekolah dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi;

e. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur; f. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah penerima BSM; g. Melakukan koordinasi dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana BSM; h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi ke sekolah; i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

D. Tingkat Satuan Pendidikan

1. Organisasi Penanggung jawab : Kepala Sekolah Pelaksana : Guru dan Tata Usaha Sekolah

2. Tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan

a. Mendata siswa calon penerima BSM sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; b. Membuat daftar usulan calon penerima BSM per kelas dengan gendernya sesuai

dengan urutan prioritas (urutan ke-1 berarti lebih membutuhkan dibanding dengan urutan berikutnya)

c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang usulan calon siswa penerima BSM;

d. Membatalkan penerima BSM yang tidak sesuai dengan kriteria; e. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan dana BSM ke Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota; f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan g. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap kehadiran siswa penerima

BSM ke sekolah.

E. Lembaga Penyalur

1. Organisasi Penanggung jawab : BRI Pelaksana : BRI

2. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Penyalur

Bank Rakyat Indonesia selaku lembaga penyalur bertanggungjawab


a. Menerbitkan rekening atas nama siswa penerima BSM sesuai dengan SK dari Direktorat Teknis;.

b. Menyalurkan dana dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama siswa penerima;

c. Menyalurkan dana BSM sampai ke rekening siswa; d. Menginformasikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan

dari direktorat teknis tentang penerbitan SP2D bahwa dana BSM dapat diambil oleh siswa;

e. Menyampaikan laporan kemajuan penyaluran secara berkala (mingguan) atau sewaktu-waktu diminta sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

f. Menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur ke masing-masing Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

g. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap cabang BRI dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan program penyaluran dana BSM.

h. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap cabang BRI dalam rangka penyaluran dana BSM.

i. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap cabang BRI dalam rangka pelaporan dana BSM

j. Mengadakan Pelayanan untuk setiap Direktorat Teknis SD; SMP; SMA; SMK secara terpisah dan memiliki kontak persen untuk masing-masing Direktorat teknis (SD; SMP; SMA dan SMK)


BAB V TATA TERTIB PENGELOLAAN

A. Direktorat Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyaluran BSM adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 2. Melaksanakan kebijakan pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM); 3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM;

B. Dinas Pendidikan Provinsi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyaluran BSM adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014; 2. Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, sekolah dan siswa penerima BSM; 3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM;

C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan BSM dari pemerintah pusat adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014; 2. Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dari sekolah dan siswa penerima BSM; 3. Tidak melakukan intervensi penggunaan dana kepada siswa penerima BSM;

D. Satuan Pendidikan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam penyelenggaraan BSM dari pemerintah pusat adalah: 1. Mengetahui dan memahami panduan pelaksanaan BSM yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 2. Tidak melakukan manipulasi data jumlah siswa miskin dengan maksud untuk memperoleh

bantuan yang lebih besar; 3. Usulan siswa miskin harus didasarkan pada kriteria sesuai ketentuan; 4. Tidak melakukan pungutan/pemotongan dalam bentuk dan alasan apapun terhadap siswa

penerima BSM; 5. Mengumumkan daftar siswa penerima dana BSM di papan pengumuman sekolah;


BAB VI MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

A. Jenis Monitoring

Monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. 1. Monitoring Internal

Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Pusat secara sampel sekolah di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program BSM.

2. Monitoring Eksternal Monitoring eksternal dapat dilakukan oleh orang tua siswa yang bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program.

B. Tujuan Monitoring dan Supervisi Tujuan monitoring dan supervisi pelaksanaan BSM adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BSM. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BSM diterima oleh yang berhak dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

C. Sasaran monitoring Sasaran monitoring adalah: 1. Siswa 2. Kepala Sekolah/Guru 3. Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 4. Lembaga Penyalur Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Jumlah siswa penerima dan dana yang diterima 2. Pemanfaatan dana BSM 3. Waktu penyaluran 4. Pelaporan

D. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, Tim Kabupaten/Kota. 1. Monitoring oleh Tim Pusat

Monitoring Pelaksanaan Program a. Monitoring ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan:

1) Pendataan calon penerima BSM; 2) Penyaluran dana BSM; dan 3) Sistem pelaporan

b. Responden terdiri dari Tim BSM Sekolah, Tim BSM Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi.

2. Monitoring oleh Tim Provinsi Monitoring Pelaksanaan Program Monitoring ditujukan untuk mengetahui keterlaksanaan: a. Penyaluran dan penyerapan dana BSM; b. Verifikasi data siswa penerima BSM; c. Responden terdiri dari: Tim Kabupaten/Kota dan sekolah; dan


d. Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana dan paska penyaluran dana.

3. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota

Monitoring Pelaksanaan Program a. Monitoring ditujukan untuk memantau:

1) Penyaluran dana BSM kepada siswa oleh sekolah; 2) Penggunaan dana oleh siswa; dan 3) Pelaporan BSM oleh sekolah;

b. Responden terdiri dari Sekolah, siswa dan/atau orangtua siswa penerima bantuan; dan c. Monitoring akan dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan paska penyaluran dana.

E. Pelaporan

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima BSM, penyaluran dan penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

1. Petugas Pusat

Petugas Pusat melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan Program BSM. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: a. Data Penerima BSM

Data Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM tiap Provinsi dan tiap kabupaten/kota, besar dana yang dialokasikan tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota untuk setiap jenis sekolah, status sekolah, serta berapa dana yang telah diserap.

b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring dan evaluasi adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Petugas Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat Petugas Pusat merekapitulasi hasil penanganan pengaduan (bila ada) dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Petugas Pusat maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Petugas Provinsi. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

2. Petugas Provinsi Setiap saat sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan Provinsi harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BSM, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah: a. Statistik Penerima BSM

Statistik Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM per Kabupaten/Kota dan per sekolah, besar dana yang disalurkan per Kabupaten/Kota dan


per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Petugas Provinsi menyusun statistik penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Petugas Kabupaten/Kota.

b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Petugas Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat Petugas Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Petugas Provinsi maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Petugas Kabupaten/Kota. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

d. Kegiatan Lainnya Petugas Provinsi juga harus membuat laporan kegiatan yang berkait dengan pelaksanaan program BSM, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pengadaan, dan kegiatan lainnya.

3. Petugas Kabupaten/Kota Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Petugas BSM Kabupaten/Kota adalah yang berkaitan dengan: a. Data Penerima BSM

Data Penerima BSM mengandung informasi tentang jumlah penerima BSM per sekolah, besar dana yang disalurkan per sekolah diperinci menurut jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Petugas Kabupaten/Kota menyusun data penerima BSM berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Sekolah.

b. Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Petugas Kabupaten/Kota.Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

4. Satuan Pendidikan Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada Petugas Kabupaten/Kota dan/atau didokumentasi oleh Sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut: a. Kepala sekolah wajib mengumumkan kepada masyarakat di papan informasi sekolah

mengenai Nama-nama siswa penerima BSM beserta dana BSM yang diterima b. Lembar pencatatan pertanyaan/saran/kritik c. Lembar pencatatan pengaduan.


BAB VII PENANGANAN PENGADUAN

A. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program BSM meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota maupun sekolah.Prioritas utama dari pengawasan dalam program BSM adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, internal maupun eksternal, pusat maupun daerah. Instansi tersebut melakukan audit sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BSM, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan program BSM di sekolah, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BSM, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. Pengaduan Masyarakat

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Kabupaten/Kota maupun rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat yang dikirimkan oleh Sekolah. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

2. Cara Penyampaian Informasi atau Pengaduan

Informasi, pertanyaan atau pengaduan dapat di sampaikan secara langsung atau melalui sms, telpon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan : 177 (Call Center) 021-5703303, 5711144 Pes: 2115,2108 (Telepon)

021-5733125 (Faksimile) 0811976929 (SMS) [email protected] (pos-el) PIH Kemdikbud Gd. C Lt. 1 (Tatap Muka)


C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran diberikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan lain

Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan PelaksanaanTeknis ini sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, masing-masing Direktur Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsung dari sekolah, maupun dari instansi lain yang relevan.


LAMPIRAN


FORMULIR BSM-1

Diisi oleh Sekolah diserahkan ke Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BSM MELALUI KPS DAN KARTU BSM

................ 20.....

Kepala Sekolah,

Kab/Kota ......................

(.....................................)

NPSNJenis

kelamin

Negeri Swasta Jalan Kel/desa Kec Kab/Kot Prov P/L Tgl Bln Thn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2

3

4

Nama

Ibu

Nama

AyahNo.

Nama

Siswa

Nama

Sekolah

SetatusSekolah TanggalLahirAlamatSekolahKelas

NoKartu

Perlindungan

Sosial

NoKartu

Calon

Penerima

BSM

NISN


FORMULIR BSM-2

Diisi oleh Sekolah diserahkan ke Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BSM MELALUI USULAN SEKOLAH (NON KARTU)

................ 20.....

Kepala Sekolah,

Kab/Kota ......................

(.....................................)

Jenis

kelamin

Negeri Swasta Jalan Kel/desa Kec Kab/Kot Prov P/L Tgl Bln Thn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

3

4

Nama

Ibu

Nama

AyahNo.

Nama

Siswa

Nama

Sekolah

SetatusSekolah TanggalLahirAlamatSekolahKelasNISNNPSN


FORMULIR BSM-3A

Diisi oleh BRIdiserahkan ke Direktorat Teknis Kemdikbud

LAPORAN BERKALA PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BSM

................ 20.....

Direktur BRI,

(.....................................)

1 2 3

1

2

3

4

No.Nama

Siswa

Nama

Sekolah

Jenis

kelamin

Jalan Kel/desa Kec Kab/Kot Prov P/L Tgl Bln Thn

4 5 6 7 8 9 10 11 12

AlamatSekolah TanggalLahir

13 14 15

Kelas

NoKartu

Perlindungan

Sosial

NoKartu

Calon

Penerima

BSM Sudah Belum16 17 18

Alokasi

Dana

Penerimaan

BSM


FORMULIR BSM-3B

Diisi oleh BRIdiserahkan ke Direktorat Teknis Kemdikbud

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA PENYALURAN DANA BSM

No. Nama Sekolah Alamat Sekolah

Alokasi Dana BSM BSM yang

Tersalurkan BSM yang Belum

Tersalurkan

Jalan Kel/desa Kec Kab/Kota Prov Jml

Siswa Jml

Dana Siswa Dana Siswa Dana 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2

3

4

................ 20.....

Direktur BRI,

(.....................................)


*) Surat Keterangan Kepala Sekolah

SURAT KETERANGAN No.

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : . NIP : . Jabatan : . Sekolah : . Menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Nama : . Sekolah : . Kelas : . No. Induk : . Tempat/Tgl Lahir : . ID Bank : . Nama Orang Tua : . adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan yang bersangkutan sebagai penerima Bantuan Siswa MIskin (BSM) SD. Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. ., . 2014 Kepala Sekolah SD.. (ttd dan nama jelas) NIP.

draft panduan bsm 2014

Documents