KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TAHUN 2007-2011 DAFTAR ISI Halaman I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Pendahuluan.......................................................................... Maksud Dan Tujuan ............................................................. Landasan Hukum ................................................................. Permasalahan dan Tantangan............................................. Misi dan Kebijakan ............................................................... Tujuan Pembangunan Rumah Susun ................................ Sasaran Pembangunan Rumah Susun ............................... Prinsip Dasar Pembangunan Rumah Susun..................... Dasar Perencanaan Rumah Susun...................................... Percepatan Pembangunan Rumah Susun ......................... X1. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun............................................................... X2. Rencana Strategis Percepatan Pembangunan Rumah Susun............................................................... X3. Indikator Kinerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun............................................................. Rencana Pembangunan dan Biaya................................... .. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 15 17 19 20

XI.

LAMPIRANLampiran 1 Lampiran 2 : : Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Rencana Kerja dan Anggaran Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

1

KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TAHUN 2007-2011

I.

Pendahuluan Perkotaan dengan kompleksitas permasalahan yang ada di tambah laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun membuat kebutuhan perumahan di perkotaan semakin meningkat, sementara itu ketersediaan lahan menjadi semakin langka. Kelangkaan ini menyebabkan semakin mahalnya harga lahan di pusat kota, sehingga mendorong berpeng-hasilan menyebabkan menengah-bawah meningkatkan biaya tinggal di masyarakat kawasan waktu

pinggiran kota yang jauh dari tempat kerja. Kondisi ini transportasi, tempuh, dan pada akhirnya akan menurunkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat tinggal di kawasan yang tidak jauh dari pusat aktivitas ekononomi, sehingga menyebabkan ketidak-teraturan tata ruang kota dan dapat menumbuhkan kawasan kumuh baru. Untuk mendekatkan kembali masyarakat berpenghasilan menengah-bawah ke pusat aktivitas kesehariannya dan mencegah tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan, maka direncanakan suatu pembangunan hunian secara vertikal, berupa Rumah Susun (Rusun). Dengan pembangunan Rusun 2

di pusat-pusat kota, dengan intensitas bangunan tinggi, diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan dan penyediaan PSU yang lebih efisien dan efektif. Namun semenjak Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) dicanangkan pada tahun 2003, pencapaian pasokan Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah masih berjalan lambat. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan Rusun, baik milik maupun sewa, yang tidak jauh dari pusat aktivitas masyarakat, khusunya di kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 jiwa. Diharapkan percepatan pembangunan Rusun ini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, peningkatan efisiensi penggunaan tanah sesuai peruntukan dan tata ruang, serta dapat meningkatkan daya tampung, mobilitas, produktivitas, dan daya saing kota.

II.

Maksud dan Tujuan Kebijakan dan Rencana Strategis Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan pembangunan Rusun di kawasan perkotaan. Sejalan dengan maksud tersebut, Kebijakan dan Rencana Strategis ini bertujuan untuk : 3

1)

Memberikan arah kebijakan, strategis dan rencana tindak pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan dalam pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; serta Memberikan indikator kinerja pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.

2)

3)

III.

Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Kebijakan dan Rencana

Strategis Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:1) 2) 3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun; Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria; Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; Undang Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

4)

5)

6)

7)

Pemerintahan Daerah;

4

8)

Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 2009;

9)

Keputusan Presiden RI No 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

10)

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat N0. 4 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005-2009.

IV.

Permasalahan dan Tantangan Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa: terdapat 55,0 juta keluarga dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 217,1 juta jiwa. Sebanyak 5,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Sementara setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Pesatnya urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan ketersediaan lahan bagi perumahan. Akibat langka dan semakin mahalnya tanah di perkotaan, pembangunan perumahan baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menjauh dari tempat kerja (urban sprawl). Keadaan ini menimbulkan ketidakteraturan penataan ruang dan kawasan, permasalahan mobilitas manusia dan barang, beban investasi dan operasi dan pemeliharaan PSU, penurunan produktifitas kerja, serta berdampak buruk terhadap kondisi sosial dan lingkungan. 5

Lahan merupakan masalah utama pembangunan perumahan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hak dasar rakyat. Terbatasnya lahan perkotaan menyebabkan pemerintah kota dituntut untuk dapat memanfaatkan lahan secara efisien dengan meningkatkan intensitas penggunaannya. Tuntutan akan penggunaan lahan perkotaan cenderung semakin meningkat seiring diterapkannya otonomi daerah. Hal ini antara lain disebabkan Pemerintah Kota dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya ruang dan tanah secara maksimal bagi peningkatan pendapatan daerah, di sisi lain adanya tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam mendapatkan pelayanan umum, termasuk penyediaan sarana dan prasarana sosial, budaya, taman dan ruang terbuka hijau. Selain langka dan mahalnya harga tanah/lahan di pusat kota untuk pembangunan perumahan serta keterbatasan pasokan Rusun dikarenakan beberapa permasalahan mendasar berupa: beban biaya yang tinggi dalam pengurusan proses perijinan (ijin pemanfaatan ruang, ijin lokasi, sertifikasi tanah, dan ijin mendirikan bangunan); beban pajak; keterbatasan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU); serta masih tingginya beban bunga pinjaman. Sedangkan dari sisi permintaan Rusun, masih terkendala antara lain: terbatasnya daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, terbatasnya penyediaan uang muka, rendahnya kemampuan meminjam akibat tenor pinjaman yang pendek, serta permasalahan sosial dan budaya.

6

V.

Misi dan Kebijakan Misi dan Kebijakan pembangunan Rusun didasarkan pada sasaran utama pembangunan RPJMN perumahan Tahun yang telah yakni diamanatkan dalam 2004-2009,

peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Pada dasarnya, pembangunan perumahan dan permukiman merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, sebagai salah satu unsur pemangku kepentingan, bertindak selaku pemberdaya (enabler), pendorong dan fasilitator, untuk penciptaan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan Rusun perkotaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Berlandaskan hal-hal tersebut di atas, maka Misi dan Kebijakan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:1)

Menciptakan

iklim

yang

kondusif

bagi

percepatan

pembangunan Rusun, dengan arah kebijakan: menyelenggarakan tata kepemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik; mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.2)

Meningkatkan

pendaya-gunaan

sumber

daya

dan

kapasitas pelaku pembangunan, dengan arah kebijakan: mendorong peranserta dan kapasitas Pemerintah daerah, badan usaha / masyarakat; 7

meningkatkan pendaya-gunaan sumber daya; meningkatkan rumah susun.3)

pendaya-gunaan

dan

pengelolaan susun dan

Mempercepat kebijakan:

pembangunan

rumah

meningkatkan kualitas kawasan perkotan, dengan arah meningkat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah; meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan.

VI.

Tujuan Pembangunan Rumah Susun Pembangunan Rusun bertujuan di untuk kawasan pemenuhan perkotaan

kebutuhan Rusun layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah berdampak pada:1)

dengan penduduk di atas 1,5 juta jiwa, sehingga akan

Peningkatan efisiensi penggunaan tanah, ruang dan daya tampung kota; Peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dan pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh perkotaan;

2)

3)

Peningkatan efisiensi prasarana, sarana dan utilitas perkotaan; Peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing kota; 8

4)

5)

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.

6)

VII. Sasaran Pembangunan Rumah Susun Sasaran pembangunan Rusun tahun 2007-2011, yakni

pemenuhan kebutuhan Rusun layak huni sebanyak 1.000 menara atau sekitar 350.000 unit Rusun, dengan harga sewa/jual yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah di kawasan perkotaan yang berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Prioritas utama pembangunan Rusun ditujukan pada kotakota dengan tingkat urbanisasi dan kekumuhan yang tinggi. Kota-kota yang menjadi prioritas pembangunan, antara lain meliputi: Medan, Batam, Palembang, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Selain daripada itu, agar pembangunan Rusun mencapai kelompok yang sasaran dan yang dituju, dari yakni seluruh masyarakat pemangku berpenghasilan menengah-bawah, maka diperlukan upaya sinergis sistematis kepentingan agar harga jual/sewa Rusun dapat dijangkau oleh kelompok sasaran dimaksud. Melalui berbagai penciptaaan iklim yang kondusif bagi berkembangnya pembangunan Rusun. 9

Sasaran

pembangunan tanah proses bagi

Rusun

juga

dilakukan Rusun, sertifikasi

melalui berupa tanah;

pernaikan sistem pasokan, antara lain berupa: fasilitasi pengadaan percepatan pembangunan dan pembebasan

percepatan proses perijinan; pengurangan/ penangguhan/ pembebasan biaya perijinan dan beban pajak, dukungan pembiayaan investasi pembangunan Rusun. Melalui perbaikan dari sisi permintaan, antara lain berupa: peningkatan kapasitas dayabeli dan kapasitas meminjam masyarakat, melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan dukungan kebijakan fiskal yang dapat mendorong tumbuhnya pasar Rusun di perkotaan. VIII. Prinsip Dasar Pembangunan Rumah Susun Pembangunan Rusun di kawasan perkotaan didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Dalam pelaksanaannya, menggunakan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Prinsip dasar pembangunan Rusun meliputi:1)

Keterpaduan: pembangunan Rusun dilaksanakan prinsip keterpaduan kawasan, sektor, antar pelaku, dan keterpaduan dengan sistem perkotaan;

2)

Efisiensi dan Efektivitas: memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, melalui peningkatan intensitas penggunaan lahan dan sumberdaya lainnya; 10

3)

Penegakan

Hukum:

mewujudkan

adanya

kepastian

hukum dalam bermukim bagi menjunjung tinggi tengah masyarakat;4)

semua pihak, serta

nilai-nilai kearifan yang hidup di

Keseimbangan dan Keberkelanjutan: ada;

mengindahkan

keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumberdaya yang

5)

Partisipasi: dapat

mendorong

kerjasama dalam

dan

kemitraan perencanaan,

Pemerintah dengan badan usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi proses pembangunan, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, serta pengelolaan Rusun.6)

Kesetaraan: menjamin adanya kesetaraan peluang bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah untuk dapat menghuni Rusun yang layak bagi peningkatan kesejahteraannya.

7)

Transparansi

dan

Akuntabilitas:

menciptakan

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai, serta dapat mempertanggung-jawaban kinerja pembangunan kepada seluruh pemangku kepentingan. IX. Dasar Perencanaan Rumah Susun Undang-Undang No.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun menyebutkan bahwa Rumah Susun adalah: bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 11

merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian Bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Rusun sebagai salah satu solusi pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Memerlukan standar perencanaan Rusun sebagai dasar pembangunannya. Standar perencanaan Rusun ini diperlukan agar harga jual/sewa Rusun dapat terjangkau oleh kelompok sasaran yang dituju, tanpa mengurangi asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian Rusun dengan tata bangunan dan lingkungan kota. Standar perencanaan Rusun di kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:1)

Kepadatan Bangunan Dalam mengatur kepadatan (intensitas) bangunan Dasar

diperlukan perbandingan yang tepat meliputi luas lahan peruntukan, kepadatan bangunan, Koefisien Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas lahan/persil, tidak melebihi dari 0.4; Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas tanah, tidak kurang dari 1,5;

12

Koefisien Bagian Bersama (KB) adalah perbandingan Bagian Bersama dengan dengan luas bangunan, tidak kurang dari 0,2.2)

Lokasi Rusun dibangun di lokasi yang sesuai rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, terjangkau layanan transportasi umum, serta dengan mempertimbangkan keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

3)

Tata Letak Tata letak Rusun harus mempertimbangkan keterpaduan bangunan, lingkungan, kawasan dan ruang, serta dengan memperhatikan faktor-faktor kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian.

4)

Jarak Antar Bangunan dan Ketinggian Jarak antar bangunan dan dan ketinggian udara ditentukan alami,

berdasarkan persyaratan terhadap bahaya kebakaran, pencahayaan kota.5)

pertukaran

secara

kenyamanan, serta kepadatan bangunan sesuai tata ruang

Jenis Fungsi Rumah Susun Jenis fungsi peruntukkan Rusun adalah untuk hunian dan dimungkinkan dalam satu Rusun/ kawasan Rusun memiliki jenis kombinasi fungsi hunian dan fungsi usaha.

13

6)

Luasan Satuan Rumah Susun Luas sarusun minimum 21 m2, dengan fungsi utama sebagai ruang tidur/ruang serbaguna dan dilengkapi dengan kamar mandi dan dapur.

7)

Kelengkapan Rumah Susun Rusun harus dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang menunjang kesejahteraan, kelancaran dan kemudahan penghuni dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.8)

Transportasi Vertikal Rusun bertingkat rendah dengan jumlah lantai

maksimum 6 lantai, menggunakan tangga sebagai transportasi vertikal; Rusun bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 6 lantai, menggunakan lift sebagai transportasi vertikal. Agar dapat menurunkan harga sewa dan jual Rusun, pembangunan Rusun juga menerapkan teknologi bahan bangunan dan konstruksi yang memenuhi standar pelayanan minimal dari aspek keamanan konstruksi, kesehatan, dan kenyamanan, yang berbasis potensi sumber daya dan kearifan lokal. Pemanfaatan potensi sumber daya dan kearifan lokal ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya sosial yang terjadi pada saat persiapan, pelaksanaan pembangunan, serta biaya operasi dan pemeliharaan Rusun.

14

X. Percepatan Pembangunan Rumah Susun Laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, akibat pertumbuhan alami maupun urbanisasi, telah menyebabkan permasalahan perumahan dan permukiman yang semakin majemuk. Pesatnya pertumbuhan kota yang tidak diimbangi dengan kecepatan penyediaan prasarana, sarana dan ulititas kota, serta ditambah dengan ketidak-mampuan masyarakat untuk dapat memperbaiki perumahan dan lingkungannya, menjadi salah satu penyebab tumbuhnya beberapa kawasan kumuh perkotaan tidak jauh dari pusat-pusat aktivitas masyarakat. Data pada 10 kawasan perkotaan, yakni Medan, Batam, Palembang, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar, menunjukkan bahwa: terdapat lebih dari 4.795 lokasi kawasan kumuh dengan luasan tidak kurang dari 14.620 ha. Sementara itu, data pasokan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 2 tahun terakhir hanya mencapai pasokan sebanyak 56,5 twinblock dengan kapasitas 4.300 sarusun selama 2 tahun atau hanya sebesar 18 % dari rata-rata sasaran tahunan yang ditetapkan dalam RPJMN sebanyak 12.000 sarusun. Sedangkan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dari total target RPJMN sebanyak 25.000 sarusun melalui mekanisme pasar, pasokannya hanya mencapai 144 sarusun, atau hanya mencapai 1,44 % selama 2 tahun. 15

Pembangunan Rusun membutuhkan biaya investasi yang tinggi. Baik yang menyangkut penyediaan tanah, bangunan, dan PSU. Besarnya nilai investasi ini acapkali pula disertai dengan tambahan beban biaya proses perijinan, tidak tranparannya peraturan, berbelitnya birokrasi, menambah beban investasi pembangunan Rusun. Untuk itu diperlukan upaya terobosan bagi terselenggaranya percepatan pembangunan Rusun yang layak, sehat dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah di kawasan perkotaan yang berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. X.1. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2006 menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dengan tugas pokok sebagai berikut: a. merumuskan perkotaan; b. menetapkan langkah langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; c. mengkoordinasikan, evaluasi memantau, dan melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan sehingga

pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan oleh menteri terkait dan Pemerintah Daerah; 16

d. menetapkan langkah langkah upaya penyelesaian permasalahan perpajakan, infrastruktur strategis pertanahan, yang terkait di bidang dengan perijinan, dan percepatan pembiayaan

pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; e. memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Daerah dalam rangka percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. Dengan susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagai berikut : a. Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Ketua Harian merangkap anggota : Menteri Negara Perumahan Rakyat; c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Pekerjaan Umum; 4. Menteri Sosial; 5. Menteri Pertahanan; 6. Menteri Badan 7. Kepala Nasional; 8. Direktur Utama Bank Tabungan Negara; d. Sekretaris I : Sekrtetaris Menteri Negara 17 Badan Negara Perencanaan Perencanaan Pertahanan Pembangunan Nasional / Kepala Pembangunan Nasional

Perumahan Rakyat; e. Sekrtetaris II : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Penyelenggaran tugas Tim Koordinasi sehari hari dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat. Sedangkan keanggotaan Tim Pelaksana, terdiri dari unsur eselon I kementerian/ lembaga dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Sekretariat, yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah, yang diketuai oleh Gubernur. Anggota Tim Koordinasi Daerah adalah unsur unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pejabat Pemerintah terkait yang dipandang perlu, serta Badan Usaha. Sedangkan tugas pokok Tim Koordinasi Daerah adalah: merumuskan kebijakan, strategi, dan program, dan menetapkan langkah langkah upaya pemecahan permasalahan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan di wilayahnya sesuai kebijakan,

18

strategi dan pedoman serta arahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi. X.2 Rencana Strategis Percepatan Pembangunan Rumah Susun Rencana Strategis Percepatan merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan Rusun untuk di kawasan perkotaan, yang merupakan percepatan komitmen kebijakan dan program, serta rencana tindak pemecahan permasalahan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan. Rencana Strategis Percepatan Pembangunan Rusun di Kawasan Perkotaan adalah sebagai berikut:1)

Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik, melalui koordinasi percepatan pembangunan rumah susun, yang meliputi koordinasi dan sinkronosasi pelaksanaan kebijakan; pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan; serta fasilitasi dan mediasi antara Pemerintah, badan usaha dan masyarakat; Mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawaan perkotaan, melalui perumusuan, penetapan dan sosialisasi kebijakan, peraturan dan norma, standard, pedoman dan manusal (NSPM) pendukung percepatan pembangunan rumah susun; Mendorong peranserta dan kapasitas Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat, melalui sosialisasi percepatan pembangunan rumah susun; serta fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, 19

2)

3)

badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan rumah susun.4)

Meningkatkan melalui penyusunan Pembangunan susun.

pendaya-gunaan Pemerintah pelaksanaan Susun; dan

sumber Daerah Rencana serta

daya, dalam Tindak fasilitasi

fasilitasi

Rumah

pembiayaan dan investasi pembangunan rumah Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan

5)

rumah susun, melalui pembentukan Badan Layanan Umum Rumah Susun; serta fasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah susun.6)

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui fasilitasi perencanaan kawasan rumah susun yang berbasis pada penataan dan ruang wilayah perkotaan; fasilitasi stimulasi percepatan

pembangunan 1.000 unit menara Rusun; serta dukungan failitas subsidi kredit pemilikan rumah susun.7)

Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perkotaan, melalui failitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan; serta fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan dan lingkungan rumah susun.

X.3. Indikator Kinerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun 20

Untuk mengukur pencapaian kinerja pembangunan Rusun, diperlukan indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kinerja sebagai salah satu piranti pengendalian program dan kegiatan, serta sebagai bahan masukan evaluasi kebijakan dan strategi percepatan pembangunan Rusun di kawasan perkotaan. Indikator kinerja percepatan pembangunan Rusun

dituangkan dalam Lampiran1 : Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Tahun 2007-2011. XI. Rencana Pembangunan dan Biaya Pembangunan Rusun selama 5 tahun (2007-2011) direncanakan sebanyak 1.000 unit menara Rusun di kawasan perkotaan yang berpenduduk lebih dari 1,5 juta jira dengan tingkat kekumuhan yang tinggi. Rencana pembangunan Rusun Tahun 2007-2011, diperlihatkan dalam bagan berikut ini:

RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TAHUN 2007-20111,200

1,000

Jum lah M enara (kum ulatif)

800

600

400

200

212006 2007 2008 2009 2010 2011

Biaya keseluruhan pembangunan Rusun diperkirakan sebesar Rp 56,889 trilyun selama 5 tahun. Sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi/Kabupaten/Kota sebesar 6,154 trilyun, sedangkan sebesar Rp 50,735 trilyun direncanakan berasal dari badan usaha dan masyarakat. Porsi terbesar dana APBN dipergunakan untuk dukungan fasilitas subsidi Kredit Pemilikan Rusun yang diperkirakan mencapai Rp 4,300 trilyun, serta bersama-sama dengan dana APBD, dengan perkiraan dana sebesar Rp 1,700 trilyun dipergunakan untuk kegiatan fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perkotaan dan lingkungan Rusun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 0,154 trilyun, merupakan dukungan terhadap penciptaan iklim yang kondusif terhadap percepatan pembangunan Rusun. Sementara itu, sumber dana terbesar berasal dari badan usaha dan masyarakat, yakni sebesar Rp 50,735 trilyun. Diharapkan dapat membiayai keseluruhan pembangunan 1.000 unit Rusun di kawasan perkotaan, termasuk biaya penyediaan tanah serta prasarana, sarana, dan utilitas Rusun.

22

Perkiraan biaya pembangunan Rusun diperlihatkan dalam Lampiran 2: Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.

23

LAMPIRAN

24

Lampiran 1 : RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TAHUN 2007-2011RENCANA KERJA TUJUAN Misi 1 : Menciptakan Iklim yang Kondusif bagi Percepatan Pembangunan Rumah Susun 1.1 Menyelenggarakan tata kepemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan; Terlaksananya pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan; Terlaksananya fasilitasi dan mediasi antara Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat. 1.2 Mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan Perumusan, Penetapan, dan Sosialisasi Kebijakan, Peraturan, dan NSPM Pendukung Percepatan Pembangunan Rusun Terbitnya Peraturan / NSPM tentang : 1. Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Rumah Susun; 2. Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; - Penyediaan tanah bagi pembangunan Rusun; Tahun 20072011 KEGIATAN POKOK INDIKATOR KINERJA WAKTU

Tahun 20072011

Tahun 20072011

Maret 2007

Sept. 2007

1

RENCANA KERJA TUJUAN KEGIATAN POKOK INDIKATOR KINERJA - Konsolidasi tanah bagi pembangunan Rusun; - Penetapan lokasi kawasan Rusun; - Penyelenggaraan pembangunan Lisiba BS Rusun. 3. Fasilitasi dan mediasi antara Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat; - Penyederhanaan proses peruijinan pembangunan Rusun; - Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan Rusun; 4. Pembiayaan dan Investasi; - Penyusunan studi kelayakan Rusun - Pembebasan pengenaan PPn Rusun; - Dukungan subidi perumahan melalui KP Rusun; - Pola bangunan pembiayaan Rusun bagi MBR; - Pola kerjasama pembiayaan / investasi pemb. WAKTU

Des. 2007

Juni 2007 Sept. 2007

Des. 2007

Des. 2007

Des. 2007 Maret 2007

Maret 2007

Juni 2007

Des. 2007

2

RENCANA KERJA TUJUAN KEGIATAN POKOK INDIKATOR KINERJA Rusun. WAKTU

5. Prasarana, Sarana dan Utilitas Perkotaan; - Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan; - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan / lingkungan Rusun. 6. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat; - Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat 7. Pembangunan; - Teknologi dan rancang bangun Rusun; - Pola pembangunan rusun di kawasan perkotaan 8. Pengelolaan. - Penghunian Rusun; - Pengelolaan Rusun; - Operasi dan pemeliharaan Rusun.

Maret 2007

Juni 2007

Des. 2007

Des. 2007

Des. 2007

Des. 2007 Sept. 2007 Des. 2007

3

RENCANA KERJA TUJUAN KEGIATAN POKOK INDIKATOR KINERJA WAKTU

Misi 2 : Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya dan Kapasitas Pelaku Pembangunan 2.1 Mendorong peranserta dan kapasitas Pemerintah Daerah, Badan Usaha/masyarakat Sosialisasi percepatan pembangunan Rusun; Fasilitasi peningkatan kapasitas Permerintah dan Badan Usaha / Masyarakat dalam pembangunan Rusun. Fasilitasi Pemda dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pembangunan Rusun; Fasilitasi pembiayaan dan inveatasi. Pembentukan Terlaksananya sosialisasi percepatan pembangunan Rusun; Tahun 20072011

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas Permerintah dan Badan Usaha / Masyarakat dalam pembangunan Rusun.

Tahun 20072011

2.2 Meningkatkan pendaya-gunaan sumber daya

Terlaksananya fasilitasi Pemda dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pembangunan Rusun;

Tahun 20072011

2.3 Meningkatkan pendaya-gunaan dan pengelolaan Rusun

Terlaksananya fasilitasi pembiayaan dan inveatasi. Terlaksananya

Tahun 20072011

Des. 2007

4

RENCANA KERJA TUJUAN KEGIATAN POKOK Badan Layanan Umum Rusun; INDIKATOR KINERJA Pembentukan Badan Layanan Umum Rusun; WAKTU

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan Rumah Susun dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Perkotaan 3.1 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Fasilitasi penghunian dan pengelolaan Rusun. Fasilitasi perencanaan kawasan Rusun yang berbasis pada penataan ruang wilayah perkotaan, Fasilitasi dan stimulasi percepatan pembangunan 1.000 unit Rusun; Fasilitas subsidi Kredit Pemilikan Rusun. Fasilitasi dan stimulasi Terlaksananya fasilitasi penghunian dan pengelolaan Rusun; Tahun 20072011

Terlaksananya fasilitasi perencanaan kawasan Rusun yang berbasis pada penataan ruang wilayah perkotaan;

Tahun 20072011

Tahun 20072011 Terlaksananyaa fasilitasi dan stimulasi percepatan pembangunan 1.000 unit Rusun; Tahun 20072011 Terlaksananya fasilitas subsidi Kredit Pemilikan Rusun. Tahun 20072011

5

RENCANA KERJA TUJUAN 3.2 Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan. KEGIATAN POKOK penyediaan prasarana dan sarana perkotaan; Fasilitasi dan stimulasi penyediaan, sarana dan utilitas kawasan / lingkungan Rusun. INDIKATOR KINERJA Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan; Tahun 20072011 Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi penyediaan, sarana dan utilitas kawasan / lingkungan Rusun WAKTU

6

Lampiran 2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TAHUN 2007 - 2011PELAKSANAAN NO. MISI/ Arah Kebijakan/Kegiatan Pokok 2007PERCEPATAN

RENCANA ANGGARAN ( Jutaan Rp) 2011 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

SUMBER DANA

2008

2009

2010

APBN/ APBD39.000 13.600 4.800 5.000 3.800 25.400

BADAN USAHA / MASY. 0 0 0

I 1,1

MENCIPTAKAN

IKLIM

YANG

KONDUSIF

PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN Menyelenggarakan tata kepemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik; i. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

6.800 1.500 500 600 400 5.300

9.350 2.400 800 700 900 6.950

6.250 3.000 1.000 1.000 1.000 3.250

9.150 3.150 1.200 1.200 750 6.000

7.450 3.550 1.300 1.500 750 3.900

39.000 13.600 4.800 5.000 3.800 25.400

1.1.1 Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun ii. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan iii. Fasilitasi dan mediasi antara Pemerintah, badan usaha dan masyarakat 1,2 Mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan Perumusan, Penetapan dan Sosialisasi Kebijakan, Peraturan, dan NSPM Pendukung Percepatan Pembangunan Rusun 250 1.000 250 1.000 750 750 750 650 750 1.900 4.250 1.900 4.250 0 0

1.2.1

1.2.1.1 Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Rusun 1.2.1.2 Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup i. Penyediaan tanah bagi pembangunan Rusun

7

ii. Konsolidasi tanah bagi pembangunan Rusun; iii. Penetapan lokasi kawasan Rusun iv. Penyelenggaraan pembangunan Lisiba BS Rusun 1.2.1.3 Fasilitasi dan mediasi antara Pemerintah, badan usaha dan masyarakat i. Penyederhanaan proses perijinan pembangunan Rusun ii. Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan Rusun 1.2.1.4 Pembiayaan dan Investasi i. Penyusunan studi kelayakan Rusun 1.700 1.800 2.000 1.000 1.000 7.500 7.500 0 500 750 500 500 500 2.750 2.750 0

ii. Pembebasan pengenaan PPN Rusun iii. Dukungan subsidi perumahan melalui KP Rusun iv. Pola bantuan pembiayaan Rusun bagi MBR v. Pola kerjasama pembiayaan / investasi pemb. Rusun 1.2.1.5 Prasarana, Sarana dan Utilitas perkotaan i. Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan ii. Penyediaan prasana, sarana dan utilitas kawasan/ lingkungan Rusun 1.2.1.6 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat i. Pendampingan dan Pemberdayaan masyarakat 1.2.1.7 Pembangunan i. Teknologi dan rancang bangun Rusun 800 1.200 1.500 1.000 4.500 4.500 0 250 750 500 1.500 1.500 0 300 500 500 1.300 1.300 0

ii. Pola pembangunan rusun di kawasan perkotaan

PELAKSANAAN NO. MISI/ Arah Kebijakan/Kegiatan Pokok 2007 2008 2009 2010 2011 2007

RENCANA ANGGARAN ( Jutaan Rp) 2008 2009 2010 2011 TOTAL

SUMBER DANA

APBN/ APBD1.700

BADAN USAHA / MASY. 0

1.2.1.8 Pengelolaan i. Penghunian Rusun ii. Pengelolaan Rusun iii. Operasi dan pemeliharaan Rusun II 2,1 MENINGKATAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA DAN KAPASITAS PELAKU PEMBANGUNAN Mendorong peranserta dan Usaha/masyarakat kapasitas Pemerintah Daerah, Badan

500

700

-

500

-

1.700

5.400 1.550 750 800 3.100 1.000 1.000 750 500 250 1.410.700 1.350.700 700 1.250.000 100.000 60.000 20.000 40.000 JUMLAH RENCANA ANGGARAN (Jutaan Rp) 1.422.900

9.600 2.700 1.500 1.200 5.400 1.500 2.000 1.500 1.000 500

12.500 3.500 2.000 1.500 7.000 2.000 2.500 2.000 1.500 500

11.500 3.000 2.000 1.000 6.000 2.000 1.500 2.500 2.000 500

12.500 3.000 2.000 1.000 6.000 2.000 1.000 3.500 2.500 1.000 6.901.500 6.601.500 1.500 6.000.000 600.000 300.000 100.000 200.000

51.500 13.750 8.250 5.500 27.500 8.500 8.000 10.250 7.500 2.750 56.798.500 54.458.500 8.500 50.150.000 4.300.000 2.340.000 780.000 1.560.000

51.500 13.750 8.250 5.500 27.500 8.500 8.000 10.250 7.500 2.750

0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1 Sosialisasi percepatan pembangunan Rusun 2.1.2 2,2 2.2.1 Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah dan badan usaha / masyarakat dalam pembangunan Rusun. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya Fasilitasi Pemda dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tindak Pembangunan Rusun

2.2.2 Fasilitasi pembiayaan dan investasi

82,3 Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan Rusun 2.3.1 Pembentukan Badan Layanan Umum Rusun 2.3.2 Fasilitasi penghunian dan pengelolaan Rusun III 3,1 3.1.1 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DAN KUALITAS KAWASAN PERKOTAAN Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Fasilitasi perencanaan kawasan Rusun yang berbasis pada penataan ruang wilayah perkotaan; 9.061.800 21.355.000 18.069.500 8.701.800 20.477.500 17.327.000 1.800 2.500 2.000 6.063.500 50.735.000 4.308.500 50.150.000 8.500 0 3.1.2 Fasilitasi dan stimulasi percepatan pembangunan 1.000 Menara 3.1.3 Dukungan fasilitas subsidi Kredit Pemilikan Rusun 3,2 Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan 8.100.000 18.850.000 15.950.000 600.000 360.000 120.000 240.000 1.625.000 877.500 292.500 585.000 1.375.000 742.500 247.500 495.000 0 50.150.000 4.300.000 1.755.000 585.000 1.170.000 0 585.000 195.000 390.000 3.2.1 Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan 3.2.2 Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan/lingkungan Rusun 9.080.750 21.373.750 18.090.150 6.921.450 56.889.000 6.154.000 50.735.000