draft mubes iv

DRAFT MUSYAWARAH BESAR IV MAHASISWA ITS

1

STRUKTUR KELUARGA MAHASISWA ITS (SEMENTARA)

Keterangan Garis :

1. : Koordinatif

2. : Instruktif

3. : Aspiratif

4. : Instruktif Koordinatif

5. : Kontrol

6. : Rekomendasi / Rujukan

7. : Pertanggungjawaban


2

KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI 10 NOPEMBER (ITS)

BAGIAN PERTAMA MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan karunia dan bukanlah sebuah ruang hampa sehingga harus diisi dengan pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia secara paripurna.

Mahasiswa ITS sebagai bagian integral dari mahasiswa Indonesia selaku pemilik sah kedaulatan Republik Indonesia, berperan aktif dalam menentukan perjalanan sejarah kehidupan dan masa depan bangsa dan negara.

Sebagai generasi muda terdidik dan kader penerus bangsa, selalu berusaha menempa diri dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat memberikan dharma bakti terbaik pada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan Tri Darma perguruan Tinggi dan wawasan almamater.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan kesadaran akan peran dan hakekat mahasiswa maka dibentuklah keluarga mahasiswa sebagai sistem yang menaungi organisasi kemahasiswaan yang mandiri, profesional, demokratis dan proaktif sebagai institusi unggulan yang dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kejuangan Sepuluh Nopember serta nilai kerakyatan untuk mewujudkan kesempurnaan pendidikan dalam rangka membentuk pribadi mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas pribadi, moralitas, sikap kecendekiawanan, sikap kemandirian, sikap kepemimpinan, sikap keteladanan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berdaya saing tinggi, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan,


3

BAGIAN KEDUA PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

KELUARGA MAHASISWA (KM) ITS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keluarga Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut KM ITS ialah sistem yang menaungi seluruh aktifitas kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan ITS.

Pasal 2 KM ITS didirikan di Surabaya pada tanggal 1 September 2001 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 KM ITS berkedudukan di kampus Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya.

Pasal 4

KM ITS bersifat mandiri dan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa ITS.

Pasal 5

KM ITS terdiri dari Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa, Yudikatif Mahasiswa, Lembaga Minat Bakat dan Lembaga Swadaya Mahasiswa.

Pasal 6

Kedaulatan tertinggi KM ITS berada di tangan mahasiswa ITS dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 7

Visi KM ITS: Mewujudkan Keluarga mahasiswa ITS yang mandiri, professional, demokratis, dan dinamis yang dilandasi oleh nilai niai ketuhanan YME, nilai kejuangan sepuluh nopember serta nilai kerakyatan dalam rangka mempelopori pengembangan IPTEK bagi kesejahteraan masa depan umat dan bangsa.


4

Misi KM ITS: 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi segenap mahasiswa.

2. Membina kebersamaan dan kekeluargaan diantara seluruh mahasiswa dengan dilandasi sikap keterbukaan dan kemitraan.

3. Membentuk mahasiswa yang memiliki sikap kecendekiawanan dan integritas pribadi yang dilandasi kebenaran dan keadilan.

4. Membangun sikap kepemimpinan, keorganisasian, dan kemampuan manajerial bagi seluruh mahasiswa.

5. Melaksanakan kebebasan dan mimbar akademik dalam rangka penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

6. Menumbuhkembangkan rasa peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

7. Meningkatkan potensi penalaran, minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 8. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, dan budaya.

9. Memelopori pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kesejahteraan masa depan umat dan bangsa.

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 8

Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa terdiri atas Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa, Yudikatif Mahasiswa, Lembaga Minat Bakat dan Lembaga Swadaya Mahasiswa.

BAB III EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 9 Eksekutif Mahasiswa

1. Eksekutif Mahasiswa ITS terdiri atas Himpunan Mahasiswa Jurusan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Daerah Otonomi Politeknik dan Badan Eksekutif Mahasiswa ITS

2. Eksekutif Mahasiswa ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS.

Pasal 10

Badan Eksekutif Mahasiswa ITS


5

1. Badan Eksekutif Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut BEM ITS ialah lembaga eksekutif tertinggi di KM ITS

2. BEM ITS menaungi aktifitas kemahasiswaan dalam bidang Sosial politik 3. BEM ITS terdiri dari presiden sebagai pimpinan eksekutif dan departemen

4. BEM ITS dan LMB saling berkoordinasi dalam menunjang keselarasan pelaksanaan program

Pasal 11 Tugas BEM ITS

1. Memberikan evaluasi terhadap laporan kerja BEM Fakultas 2. Mengesahkan anggota MM ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh LM ITS.

3. Melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMJ dan BEM Fakultas.

Pasal 12 Hak dan Wewenang BEM ITS

1. Menyampaikan keberatan atas RUU yang disampaikan oleh LM ITS. 2. Mewakili KM ITS keluar atas persetujuan LM ITS.

3. Mengambil keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan GBPK yang telah ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 13

Presiden BEM ITS 1. Presiden BEM ITS dipilih langsung oleh mahasiswa ITS dengan masa jabatan selama satu

tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. 2. Jika presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya maka KLB ITS menunjuk pejabat sementara

untuk melanjutkan masa jabatan yang tersisa. 3. Presiden BEM ITS mengkoordinasikan aktifitas kemahasiswaan di lingkup KM ITS.

4. Presiden BEM ITS bertanggung jawab kepada mahasiswa ITS melalui Kongres ITS. 5. Syarat-syarat tentang Calon Presiden BEM ITS ditetapkan dalam perundang-undangan.

Pasal 14

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEM Fakultas, ialah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas.

2. BEM Fakultas berfungsi menaungi himpunan mahasiswa jurusan di lingkup fakultas dan menguatkan daya dukung terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa ITS.

3. BEM Fakultas menaungi aktifitas kemahasiswaan dalam bidang Sosial masyarakat dan kesejahteraan Mahasiswa.

4. Pemilihan presiden BEM Fakultas dipilih secara langsung oleh mahasiswa di fakultas tersebut.


6

Pasal 15

Tugas dan Wewenang 1. Melaksanakan GBPK yang ditetapkan di MTF.

2. Melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMJ dalam menguatkan basis pada bidang sosial masyarakat dan kesejahteraan mahasiswa dalam lingkup fakultas.

3. Melakukan penguatan daya dukung terhadap BEM ITS.

Pasal 16 Susunan Kepengurusan

Kepengurusan BEM Fakultas terdiri atas pimpinan BEM Fakultas dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

Pencabutan Mandat Pengurus Pencabutan mandat Pengurus BEM Fakultas dilakukan pada MTF dengan dikoordinasikan oleh HMJ dan BEM ITS.

Pasal 18

Himpunan Mahasiswa Jurusan

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ ialah lembaga yang menaungi aktifitas kemahasiswaan dalam bidang keprofesian di tingkat jurusan.

2. HMJ mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.

3. Pimpinan HMJ bertanggung jawab langsung kepada anggotanya melalui mekanisme internal masing-masing HMJ tersebut.

4. HMJ wajib melaksanakan instruksi dari BEM ITS dan BEM Fakultas.

Pasal 19 Daerah Otonomi Politeknik

1. Daerah Otonomi Politeknik yang selanjutnya disebut DOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KM ITS dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.

2. DOP terdiri dari lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat fakultas terhadap lembaga-lembaga mahasiswa jurusan di politeknik.

3. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat Fakultas dalam DOP bertanggung jawab pada anggotanya melalui mekanisme internal.

4. Eksekutif DOP wajib melaksanakan instruksi dari BEM ITS.


7

BAB IV LEGISLATIF MAHASISWA

Pasal 21

Legislatif Mahasiswa 1. Legislatif Mahasiswa terdiri Legislatif Mahasiswa ITS dan Legislatif Mahasiswa Fakultas

2. Legislatif Mahasiswa wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS.

Pasal 22

Legislatif Mahasiswa ITS

1. Legislatif Mahasiwa ITS yang selanjutnya disebut LM ITS merupakan lembaga legislatif tertinggi di KM ITS yang bersifat representatif terhadap mahasiswa ITS.

2. LM ITS terdiri dari wakil – wakil mahasiswa yang dipilih secara langsung dengan sistem distrik kuota fakultas.

3. LM ITS bertanggung jawab kepada massa pemilihnya. 4. LM ITS merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.

Pasal 23

LM ITS terdiri dari ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan anggota.

Pasal 24

Tugas

1. Melakukan kontrol tehadap kinerja BEM ITS. 2. LM ITS berkoordinasi dengan LMF.

3. Mengesahkan draft RUU menjadi RUU. 4. Mengajukan RUU kepada BEM ITS untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

5. Penjaringan dan penilaian kandidat anggota MKM ITS. 6. Menyelenggarakan Musyawarah Mahasiswa ITS dan kongres ITS.

7. Melakukan penjaringan dan penilaian kandidat anggota Komisi Pemilihan Umum. 8. Memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja masing-masing di forum MTF secara periodik

sebagai wujud pertanggungjawaban kepada massa pemilihnya.


8

Pasal 25 Hak dan Wewenang

1. Meminta penjelasan kepada presiden BEM ITS atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEM ITS.

2. Menyampaikan memorandum kepada Presiden BEM ITS. 3. Memberikan usulan-usulan kepada BEM ITS dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa ITS

dan LMF.

Pasal 26 Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Anggota LM ITS dipilih secara langsung melalui Pemilu dengan sistem distrik kuota fakultas. 2. Anggota LM ITS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus ormawa yang

lain. 3. Syarat tentang kriteria calon anggota LM ITS ditetapkan dalam aturan selanjutnya.

4. LM ITS memegang jabatannya dalam satu periode yang berlangsung selama satu tahun. 5. Keanggotaan LM ITS berakhir apabila :

a) mengundurkan diri b) periode jabatannya berakhir.

c) Mengalami mekanisme pergantian anggota.

Pasal 27 Legislatif Mahasiswa Fakultas

1. Legislatif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut LM F merupakan lembaga legislatif di tingkat fakultas yang bersifat representatif terhadap mahasiswa Fakultas.

2. LM Fakultas terdiri dari wakil–wakil mahasiswa yang didelegasikan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan.

3. LM Fakultas bertanggung jawab kepada HMJ yang mendelegasikan.

Pasal 28

Tugas 1. Melakukan kontrol tehadap kinerja BEM Fakultas.

2. Menyelenggarakan Musyawarah Tingkat Fakultas. 3. LM Fakultas berkoordinasi dengan LM ITS.

4. Memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja masing-masing anggotanya secara periodik keapada HMJ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada mahasiswa ITS.

5. Membentuk kelengkapan pemilihan umum fakultas.


9

BAB V

YUDIKATIF MAHASISWA

Pasal 29

Yudikatif Mahasiswa ITS

1. Yudikatif Mahasiswa ITS yang kemudian dinamakan Mahkamah Mahasiswa ITS dan selanjutnya disebut MM ITS menjalankan fungsi yudikatif mahasiswa ITS yang bersifat normatif dan memegang kekuasaan kehakiman.

2. MM ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS.

Pasal 30 Struktur

MM ITS terdiri dari ketua dan anggota-anggota.

Pasal 31 Keanggotaan

1. Kriteria anggota MM ITS diatur dalam undang-undang. 2. Jumlah maksimal anggota MM ITS ialah 11 orang.

3. MM terdiri atas Ketua MM dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32 Masa Jabatan

Anggota MM ITS memegang jabatannya dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 33 Tugas

1. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berkaitan dengan penafsirannya jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga.

2. Melakukan hak uji materi terhadap Undang-undang, hasil pemilu dan aturan pelaksana di bawahnya.

3. Mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KM ITS.

4. Melakukan perumusan substansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada dalam KM ITS.

5. Melakukan perumusan hukum positif sebagai acuan dalam memberikan konsekuensi bagi pelanggar perundang-undangan KM ITS.

6. Menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada mahasiswa ITS dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan.


10

7. Memberikan fatwa atas laporan KPU. 8. Mengesahkan LSM sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB VI LEMBAGA MINAT DAN BAKAT

Pasal 34

Lembaga Minat Bakat ITS

1. Lembaga Minat dan Bakat yang selanjutnya disebut sebagai LMB ialah lembaga mahasiswa yang mengkoordinasikan unit kegiatan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di ITS.

2. Dalam menjalankan roda organisasi, LMB dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui mekanisme internal LMB.

3. LMB terdiri atas presidium ketua-ketua UKM.

4. LMB wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dalam setiap aktifitasnya. 5. LMB mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.

6. Perwakilan LMB merupakan anggota MPM.

Pasal 35 Tugas

1. LMB menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif terhadap UKM. 2. Ketua LMB bertanggungjawab kepada presidium UKM melalui mekanisme internal LMB.

3. LMB dan BEM ITS saling berkoordinasi untuk menunjang keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 36

Hak dan Wewenang LMB mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.


11

BAB VII LEMBAGA SWADAYA MAHASISWA

Pasal 37

Lembaga Swadaya Mahasiswa ITS 1. Lembaga Swadaya Mahasiswa yang selanjutnya disebut LSM ialah komunitas mahasiswa di

luar ormawa dan LMB yang tumbuh dan berkembang di ITS. 2. LSM wajib menjunjung tinggi konstitusi dasar KM ITS dalam setiap aktifitasnya 3. LSM mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pasal 38

1. Pendirian LSM dilakukan atas inisiatif internal komunitas mahasiswa ITS 2. LSM tidak boleh mengeluarkan pernyataan sikap politik keluar.

BAB VIII FORUM KM ITS

Pasal 39

Forum Mahasiswa ITS 1. Forum KM ITS terdiri Musyawarah Tingkat Fakultas, Presidium BEM ITS, Musma ITS,

Kongres ITS dan MUBES ITS 2. Pelaksanaan Forum KM ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan

Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS.

Pasal 40 Musyawarah Tingkat Fakultas

Musyawarah Tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut MTF diselenggarakan oleh LM Fakultas sekurang-kurangnya satu kali dalam periode kepengurusan

Pasal 41

Tugas dan Wewenang

1. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disebut GBPK bagi BEM Fakultas.

2. Mengukuhkan Ketua BEM Fakultas. 3. Melakukan penilaian terhadap kinerja Presiden Fakultas.


12

4. MTF berfungsi sebagai forum pertanggung jawaban BEM Fakultas dan LM ITS dari fakultas masing masing.

5. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu di tingkat fakultas. 6. Menetapkan aturan tentang pemilihan presiden di tingkat fakultas.

Pasal 42

Kepesertaan 1. Peserta MTF terdiri dari semua elemen HMJ, dan LM Fakultas.

2. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari seluruh anggota LM Fakultas dan Pimpinan HMJ.

3. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan HMJ dan Kepala departemen Bem Fakultas.

4. Selain peserta penuh dan peserta peninjau terdapat undangan-undangan.

Pasal 43

Presidium BEM ITS

1. Presidium BEM ITS adalah Forum koordinasi presiden BEM ITS dengan pimpinan BEM Fakultas, dan DOP.

2. Presidium BEM ITS melaksanakan Rapat Kerja Tahunan sekali dalam setahun pada awal masa kepengurusan BEM ITS.

3. Presidium BEM ITS melakukan koordinasi setiap tiga bulan sekali melalui Rapat Kerja Tri Wulan dalam rangka evaluasi kerja yang telah dilaksanakan dan melakukan penyesuaian program kerja yang akan dijalankan.

4. Apabila ada hal-hal yang mendesak, Presiden BEM ITS dapat mengadakan forum Presidium BEM ITS sewaktu-waktu.

5. Anggota Presidium BEM ITS terikat kepada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada rapat kerja tahunan dan rapat kerja Tri Wulan.

6. Forum Presidium BEM ITS dapat melakukan proses pengambilan kebijakan yang akan dijalankan oleh BEMF, DOP dan HMJ.

7. Apabila dianggap perlu, presidium BEM ITS dapat mengundang Pimpinan dari HMJ untuk melakukan koordinasi.

Pasal 44 Majelis Permusyawaratan Mahahasiswa

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang disebut dengan MPM merupakan majelis yang bertugas untuk menyelenggarakan Kongres.

2. MPM Terdiri dari Anggota LM ITS dan perwakilan LMB.

Pasal 45


13

Musyawarah Mahasiswa ITS 1. Musyawarah Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut MUSMA ITS diselenggarakan oleh

MPM ITS sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. 2. MUSMA ITS dihadiri oleh semua elemen Ormawa.

3. MUSMA ITS berfungsi sebagai wadah penjaringan dan komunikasi aspirasi bagi semua potensi KM ITS untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam lingkup KM ITS.

4. MUSMA ITS berhak mengusulkan kepada Kongres ITS untuk diselenggarakannya MUBES ITS.

Pasal 46 Kongres Mahasiswa ITS

Kongres Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut Kongres ITS merupakan forum musyawarah wakil-wakil mahasiswa yang duduk dalam LM ITS, perwakilan BEM ITS, perwakilan BEM Fakultas, perwakilan HMJ dan perwakilan LMB.

Pasal 47 Tugas dan Wewenang

1. Menetapkan Tata Tertib Kongres ITS. 2. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disebut GBPK bagi BEM ITS

dan LMB ITS. 3. Mengukuhkan Presiden BEM ITS dan Presiden LMB ITS untuk kepengurusan selanjutnya.

4. Melakukan penilaian terhadap kinerja Presiden BEM ITS dan Presiden LMB ITS. 5. Kongres ITS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 48 Kepesertaan

1. Peserta Kongres ITS terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. 2. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari MPM 3. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan HMJ, BEM F,

DOP, BEM ITS dan Perwakilan LMB.

Pasal 49

Kongres Luar Biasa Mahasiswa ITS 1. Kongres Luar Biasa mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut KLB ITS dapat diselenggarakan

apabila presiden BEM ITS dan Presiden LMB ITS tidak mampu melaksanakan tugasnya. 2. KLB ITS diselenggarakan oleh MPM.

3. Syarat-syarat pelaksanaan KLB ITS ditetapkan dalam aturan selanjutnya.


14

Pasal 50

Musyawarah Besar Mahasiswa ITS

Musyawarah Besar Mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut MUBES ITS merupakan forum musyawarah tertinggi wakil-wakil ormawa dalam lingkup KM ITS.

Pasal 51

Mekanisme Penyelenggaraan 1. MUBES ITS diselenggarakan oleh BEM ITS.

2. MUBES ITS diselenggarakan berdasarkan rujukan dari Kongres ITS . 3. Tim Penyusun materi MUBES ITS dibentuk oleh MPM.

4. Penetapan Tim Penyusun materi dilakukan dalam Kongres ITS.

Pasal 52 Tugas dan Wewenang

1. Menetapkankan tata tertib MUBES ITS. 2. Menetapkan amandemen Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan

Kemahasiswaan KM ITS. 3. Menetapkan pembubaran KM ITS.

Pasal 53

Kepesertaan 1. Peserta MUBES ITS ialah wakil-wakil mahasiswa dalam lingkup KM ITS.

2. Peserta MUBES ITS terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. 3. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari anggota-anggota LM ITS,

presiden BEM ITS, satu orang perwakilan setiap BEM Fakultas, satu orang perwakilan setiap HMJ, satu orang perwakilan setiap LMJ, satu orang perwakilan setiap UKM , satu orang perwakilan LMB dan satu orang perwakilan Eksekutif DOP.

4. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari kepala-kepala departemen BEM ITS, LM Fakultas, satu orang perwakilan setiap HMJ, dua orang perwakilan setiap BEM Fakultas, dan panitia penyusun materi.

5. Selain peserta penuh dan peninjau terdapat undangan-undangan.

BAB IX

TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 54

Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di KM ITS ialah :


15

1. Ketetapan MUBES. 2. Ketetapan Kongres ITS.

3. Undang-Undang. 4. Keputusan Presiden BEM ITS.

BAB X

KEANGGOTAAN

Pasal 55 Anggota

Anggota KM ITS ialah mahasiswa ITS.

Pasal 56

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota KM ITS berhak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang diatur dalam perundang-undangan.

2. Anggota KM ITS berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi dasar KM ITS dan peraturan pelaksana di bawahnya.

3. Anggota KM ITS berhak dan wajib memahami, menghayati, serta melaksanakan segala sesuatu yang telah diputuskan sebagai perundang-undangan KM ITS.

4. Anggota KM ITS wajib menjaga nama baik KM ITS.

Pasal 57

Hilangnya Status Keanggotaan

Anggota KM ITS gugur status keanggotaannya apabila yang bersangkutan kehilangan status kemahasiswaannya.

BAB XI

PERBENDAHARAAN

Pasal 58

Keuangan

Keuangan KM ITS dapat diperoleh dari usaha-usaha yang dianggap sah, halal, dan tidak mengikat.


16

BAB XII LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 59

Hal Lambang dan atribut akan diatur dalam undang-undang.

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 60

Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Nilai-nilai pengembangan sumberdaya mahasiswa ITS berpedoman pada Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa.

Pasal 61

Pembubaran KM ITS

1. Hal pembubaran KM ITS ditetapkan melalui MUBES ITS setelah didahului referendum yang diselenggarakan oleh LM ITS dan legislatif LMB.

2. Hasil referendum untuk pembubaran KM ITS dapat dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah mahasiswa ITS menggunakan hak pilihnya dan 2/3 dari jumlah tersebut menyatakan setuju.

Pasal 62

Amandemen Konstutusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan

Kemahasiswaaan KM ITS

Amandemen terhadap Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Kemahasiswaan KM ITS dilakukan pada MUBES ITS.

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

Pasal 63

Seluruh Organisasi Kemahasiswaan dan peraturan-peraturan yang ada masih berlaku hingga diadakan sistem dan peraturan yang baru menurut hasil MUBES IV ITS.

Pasal 64


17

Dalam waktu tiga bulan sesudah MUBES IV ITS berakhir, ORMAWA periode 2010/2011 mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam MUBES IV ITS.


18

BAGIAN KETIGA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ORMAWA DI ITS

BAB I

PEMILIHAN UMUM Pasal 1

Asas Prinsip dasar yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam pelakaksanaan pemilihan umum ialah : 1. Langsung, artinya setiap pemilih yang memenuhi kriteria menggunakan haknya secara

langsung tidak diwakilkan. 2. Umum, artinya proses pemilihan dapat diikuti secara umum oleh mahasiswa ITS.

3. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihan sesuai haknya tanpa mendapat tekanan. 4. Rahasia, artinya dalam menggunakan haknya setiap pemilih dijamin kerahasiaannya.

5. Jujur, artinya dilakukan sesuai dengan kebenaran dan hati nurani. 6. Adil, artinya berpihak pada kebenaran dan aturan main yang berlaku.

7. Transparan, artinya proses dan hasilnya dapat diketahui oleh semua pihak. 8. Rasional, artinya memberikan pendidikan politik untuk menciptakan rasionalitas pemilihnya.

Pasal 2

Sifat 1. Pemilihan anggota LM ITS dan Presiden BEM ITS bersifat serentak di lingkup ITS.

2. Pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan di luar ayat 1 diserahkan pada lembaga yang bersangkutan.

Pasal 3

Hak Memilih 1. Anggota KM ITS memiliki hak untuk memilih dalam proses Pemilihan Umum.

2. Pemilih berhak menggunakan haknya dalam proses Pemilihan Umum terhadap calon anggota LM ITS dan calon presiden BEM ITS.

Pasal 4

Hak Dipilih 1. Anggota KM ITS yang memenuhi kriteria, memiliki hak untuk dipilih menjadi calon anggota

LM ITS dan calon Presiden BEM ITS. 2. Kriteria calon anggota LM ITS dan calon presiden BEM ITS diatur dalam ketetapan Kongres

ITS.


19

Pasal 5

Pelaksanaan Pemilihan Umum 1. Proses Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam penyelenggaraannya

menjadi tanggung jawab Presiden BEM ITS. 2. Perangkat Pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan pemeriksa Dana Kampanye,

Panitia Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum dan Pemantau Pemilihan Umum.

Pasal 6

Komisi Pemilihan Umum 1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU bertugas sebagai panitia pengarah

pada proses pemilu. 2. KPU bertugas membuat aturan-aturan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. 3. KPU bertugas menetapkan hasil akhir proses Pemilu.

4. Anggota KPU ialah mahasiswa ITS berjumlah maksimal 11 orang. 5. Proses pemilihan anggota KPU melalui mekanisme uji kelayakan oleh LM ITS dan disahkan

oleh Presiden BEM ITS. 6. KPU dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih oleh anggota KPU lainnya.

7. KPU melaporkan hasil Pemilu kepada BEM ITS, MM ITS dan seluruh mahasiswa ITS tentang hasil kerja yang dilakukan.

8. KPU berwenang memberikan sanksi kepada peserta Pemilu atas setiap pelanggaran yang terjadi.

9. KPU berwenang mengangkat anggota Panitia Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemiihan Umum.

Pasal 7

Badan Pemeriksa Dana Kampanye 1. Proses pemeriksaan dana kampanye calon presiden BEM dilakukan oleh BPDK 2. Jumlah anggota BPDK PEMILU ITS sebanyak-banyaknya sejumlah 5 orang. 3. Penjaringan anggota BPDK PEMILU ITS dilakukan oleh LM ITS. 4. Calon anggota BPDK PEMILU ITS wajib mengikuti uji kelayakan oleh LM ITS. 5. Keanggotan BPDK PEMILU ITS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dibantu

seorang wakil ketua merangkap anggota dan para anggota. 6. Ketua dan wakil ketua BPDK PEMILU ITS dipilih dari dan oleh anggota. 7. Setiap anggota BPDK PEMILU ITS mempunyai hak suara yang sama. 8. Masa keanggotaan BPDK PEMILU ITS adalah sampai dengan disahkannya hasil Pemilu oleh

Presiden BEM ITS. 9. Tata kerja dan teknik pelaksanaan BPDK PEMILU ITS disusun dan ditetapkan oleh LM ITS.


20

Pasal 8 Panitia Pemilihan Umum

1. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPU, berfungsi sebagai fasilitator pada proses pemilu dan bertanggungjawab kepada KPU.

2. Anggota PPU ialah mahasiswa ITS yang merupakan perwakilan tiap – tiap HMJ dengan jumlah yang sama.

3. Anggota PPU ditetapkan oleh KPU dengan difasilitasii oleh BEM ITS.

Pasal 9 Panitia Pengawas Pemilu Umum

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu

2. Anggota Panwaslu terdiri dari dua orang perwakilan tiap–tiap HMJ. 3. Panwaslu berhak memberikan peringatan kepada PPU dan pelaku pelanggaran secara

langsung apabila terjadi pelanggararan terhadap ketentuan Pemilu. 4. Panwaslu berhak mengeluarkan rekomendasi yang didasarkan atas fakta kronologis yang

ditemukan kepada KPU sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. 5. Panwaslu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU.

Pasal 10

Pemantau Pemilu 1. Pemantau Pemilu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya proses Pemilu.

2. Pemantau Pemilu ialah pengawas pemilu independen. 3. Pemantau pemilu bersifat non struktural dan keberadaannya disahkan oleh BEM ITS setelah

terlebih dahulu melalui mekanisme pemberitahuan dan verifikasi. 4. Pemantau pemilu berhak mengeluarkan rekomendasi yang didasarkan atas fakta kronologis

yang ditemukan kepada KPU sebagai pertimbangan pengambilan keputusan .

BAB II

MEMORANDUM Pasal 11

Memorandum merupakan hak legislatif untuk meminta keterangan kepada pihak eksekutif. Pasal 12

Mekanisme jatuhnya memorandum


21

1. Memorandum I dijatuhkan apabila presiden diduga menyimpang Konstitusi Dasar KM ITS, Ketetapan Kongres ITS, Undang-Undang dan GBPK.

2. Apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ditanggapi atau respon yang diberikan tidak memenuhi harapan, maka LM ITS dapat menjatuhkan Memorandum II.

3. Apabila dalam jangka waku dua minggu setelah memorandum II jatuh, tidak ditanggapi atau tidak memenuhi harapan, maka LM ITS dapat memutuskan untuk menyelenggarakan KLB ITS.

BAB III MEKANISME PERGANTIAN ANGGOTA LEGISLATIF MAHASISWA ITS

Pasal 13 1. LM ITS mencabut keanggotaan yang bersangkutan dan menggantinya dengan calon dari

distrik yang sama berdasarkan rekomendasi yang diterima dari HMJ atau DOP. 2. Pimpinan HMJ atau pimpinan eksekutif DOP mengirimkan surat rekomendasi pergantian

anggota LMITS dari distriknya apabila didukung oleh minimal 10 % dari jumlah anggota distrik.

BAB IV

KELENGKAPAN KERJA LEGISLATIF MAHASISWA ITS Pasal 14

Dalam menjalankan tugasnya LM ITS dibantu kelengkapan kerja yang dapat berupa staf, staf ahli, badan pekerja dan lain-lain yang keberadaannya merupakan kewenangan LM ITS.

BAB V

FORMALITAS PROSES LEGISLATIF Pasal 15

1. Draft RUU yang telah disahkan menjadi RUU oleh LM ITS diajukan kepada BEM ITS 2. RUU disahkan menjadi UU setelah mendapat persetujuan dari Presiden BEM ITS.


22

HALUAN DASAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA

Pengantar

Atas Berkat Tuhan Yang Maha Esa, Keluarga Mahasiswa ITS menyusun sistem

kemahasiswaan yang dihasilkan melalui sebuah proses dinamika kemahasiswaan. Dengan

berpijak pada visi misi Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dimana

perlunya aktivitas proaktif dan partisipatif dalam pengembangan sumber daya mahasiswa,

elemen-elemen KM ITS dituntut mampu bergerak pada ranah masing-masing dalam

pengembangan diri/individual mahasiswa menuju generasi yang berkualitas dalam bidang

manajerial, keilmiahan, ataupun minat bakat.

Maka dari itu, lahirlah HD-PSDM sebagai aturan umum pengembangan sumber daya

mahasiswa yang berisikan aspek dasar pengembangan, pola, tujuan, dan proses pencapaiannya.

Aspek-aspek yang tertuang dalam HD-PSDM adalah aspek-aspek pengembangan mahasiswa yang

berlandaskan tri dharma perguruan tinggi dan diselaraskan dengan Visi ITS yang selanjutnya

diaplikasikan secara kongkrit dalam peran serta organisasi mahasiswa pada KM ITS dalam

mengembangkan mahasiswa, sesuai bidang masing-masing.

Diharapkan dengan adanya HD-PSDM ini, proses pengembangan sumber daya mahasiswa di

ITS ini lebih teratur dan terkonsep secara jelas, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan

diluar ITS, namun lebih mengedepankan visi misi KM ITS, yang bersinergi dengan visi ITS dari

pemerintahan birokrasi di ITS ini.

Diharapkan elemen KM ITS juga proaktif dan partisipatif dalam mengembangkan mahasiswa,

namun tetap berlandaskan pada HD-PSDM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Deskripsi

Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang selanjutnya disebut HD-PSDM

adalah sebuah aturan umum yang berisi aspek-aspek pengembangan sumber daya mahasiswa,

meliputi : dasar pengembangan, pola pengembangan, tujuan pengembangan, dan pencapaian

dalam pengembangan sumber daya mahasiswa. HD-PSDM ini juga merupakan bagian dari sistem


23

yang menaungi mahasiswa ITS, yang berorientasi pada pengembangan diri mahasiswa menuju

generasi yang berkualitas dalam segi manajerial, keilmiahan, ataupun minat bakat.

HD-PSDM ini bersifat mengikat secara umum pada seluruh elemen Keluarga Mahasiswa

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang merujuk pada cita-cita besar pendidikan demi

menghasilkan generasi-generasi penerus yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan

spiritual, dengan tetap menjunjung tinggi asas tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 2

Tujuan

Setelah adanya proses pengembangan sumber daya mahasiswa, yang direalisasikan melalui

aktivitas yang meliputi interaksi subyek, obyek, dan lingkungan dengan berpegang pada nilai-nilai

tri dharma perguruan tinggi, maka HD-PSDM ini bertujuan :

- Membentuk mahasiswa yang berkualitas dalam segi manajerial, keilmiahan, ataupun minat

bakat.

- Membentuk mahasiswa yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritua.

- Membentuk mahasiswa yang mampu mengaktualisasikan dirinya atau berkontribusi sesuai

dengan potensi yang dimiliki, pada berbagai bidang di masyarakat.

Pasal 3

Manfaat

HD-PSDM ini diharapkan dapat memberikan sebuah arahan yang jelas dalam

pengembangan sumber daya mahasiswa di ITS, baik dari segi dasar, pola, tujuan, dan proses

pencapaiannya.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran penggunaan HD-PSDM ini adalah ditujukan kepada mahasiswa ITS secara umum,

dengan tidak memandang segala perbedaan dan kemajemukan yang ada.

BAB II

Aspek Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Pasal 5

Unsur potensi dasar individu mahasiswa


24

1. Aspek jasmani dan rohani (spiritual)

2. Aspek intelektual

3. Aspek sosial (moralitas dan emosional)

Pasal 6

Unsur potensi dalam skala kemampuan

1. Potensi Intrakurikuler

Akademis (Penalaran ilmiah)

2. Potensi Ekstrakurikuler

Manajemen

Talenta (minat bakat)

Pasal 7

Asas-asas PSDM

Asas pengembangan sumber daya mahasiswa adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan

dipegang teguh dalam proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang

dilakukan oleh sistem Keluarga Mahasiswa ITS. Asas- asas pengembangan sumber daya

mahasiswa :

1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bahwa segala usaha dan

kegiatan kemahasiswaan ITS dijiwai, dilaksanakan dan dilandaskan pada nilai-nilai

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam upaya membentuk

kerangka spiritual, moral, dan etika aktivitas kemahasiswaan.

2. Asas Manfaat ; bahwa segala usaha dan aktivitas kemahasiswaan ITS harus dapat

bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan seluruh mahasiswa,

pengembangan kepribadian mahasiswa, serta mendukung terciptanya keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

3. Asas Demokrasi; bahwa aktivitas kemahasiswaan ITS adalah dari, oleh dan untuk

mahasiswa. Dalam setiap proses pelaksanaan aktivitas harus dilandasi semangat

musyawarah untuk mufakat, keterbukaan, kesetaraan serta partisipasi aktif dari seluruh

mahasiswa ITS.

4. Asas Kebersamaan dan kekeluargaan; bahwa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan

dan pengembangan keluarga mahasiswa ITS dilingkupi oleh suasana kebersamaan dan


25

kekeluargaan yang bercirikan kesetiakawanan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan

yang positif dari masyarakat kampus ITS.

5. Asas Kemandirian dan Kepercayaan pada Diri Sendiri; bahwa segala keputusan dan

aktivitas dalam Keluarga Mahasiswa ITS dilaksanakan berdasarkan kepercayaan akan

kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan tradisi akademis, kecendikiawanan,

profesionalisme, dan kepribadian bangsa tanpa terpengaruh atau tergantung dari pihak

luar.

6. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan; bahwa dalam pengembangan

kemahasiswaan ITS harus ada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara

kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan umum,

ITS dan bangsa negara.

7. Asas Hukum; bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas kemahasiswaan, seluruh mahasiswa

dalam Keluarga Mahasiswa ITS harus menegakkan hukum yang berdasarkan nilai-nilai

kebenaran dan keadilan serta kesepakatan bersama.

8. Asas Kejuangan Sepuluh Nopember; bahwa dalam penyelenggaraan aktivitas

kemahasiswaan ITS harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian,

ketaatan dan kedisiplinan berlandaskan nilai-nilai kejuangan Sepuluh Nopember, demi

kepentingan ITS serta bangsa dan negara.

9. Asas Kesadaran dan Tanggung Jawab; bahwa dalam proses beraktivitas oleh mahasiswa

ITS haruslah dilandasi rasionalitas berpikir, kesadaran dalam bergerak untuk mewujudkan

tindakan yang bertanggung jawab.

10. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; bahwa agar aktivitas kemahasiswaan dapat

memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi mahasiswa ITS dan seluruh rakyat Indonesia,

maka dalam penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta kebebasan akademik dalam upaya mendorong pemanfaatan,

pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab

dengan memperhatikan norma-norma agama.

Pasal 8

Model mahasiswa ideal

Model mahasiswa ideal dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Mahasiswa sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa haruslah senantiasa mensyukuri

karunia yang diberikan sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


26

Dengan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diharapkan

tercipta keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam segenap aktivitasnya dengan adanya

sinergisitas rohaniyah dalam diri masing-masing mahasiswa.

2. Kapasitas pemikiran intelektual yang memadai

Mahasiswa selaku kader penerus bangsa yang dipundaknya terpikul amanah masa depan

bangsa haruslah mempunyai pemikiran intelektual dan wawasan yang luas, dengan demikian

generasi penerus diharapkan mampu berpikir jauh ke depan dalam rangka memberikan

sumbangsih bagi masyarakat.

3. Kecerdasan emosional

Kemampuan berinteraksi dengan publik yang serta memiliki pengembangan diri yang baik

dapat menempatkan mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan manapun untuk pengamalan ilmu

yang dimiliki.

4. Integritas diri

Sebagai aset bangsa maka mahasiswa haruslah memiliki integritas diri yang utuh. Hanya

dengan dilandasi nilai-nilai moral yang senantiasa dipegang teguh maka mahasiswa akan memiliki

sebuah integritas pribadi yang utuh ketika harus berperan sebagai apapun di masyarakat. Dengan

kondisi seperti itu maka diharapkan mahasiswa akan senantiasa menjadi sosok yang dapat

dijadikan panutan dan teladan masyarakat.

5. Tanggung jawab dalam pengamalan Tri Dharma perguruan tinggi

Kesungguhan mahasiswa dalam melaksanakan implementasi pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat menunjukkan tanggung jawab yang berorientasikan Tri Dharma

Perguruan Tinggi sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa dan negara.

BAB III

Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

Pasal 9

(1) Pola kegiatan pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan penjabaran tahapan yang

ditempuh guna mencapai tujuan pola pengembangan sumber daya mahasiswa ITS. Untuk

itu pola kegiatan pengembangan sumber daya mahasiswa harus ada tahapan yang jelas,

terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dilaksanakan.


27

(2) Tahapan yang dipakai dari pola kegiatan pengembangan SDM adalah sebagai berikut :

a). Tahap Pengenalan

b). Tahap Pengembangan dan Pemahaman

c). Tahap Pengabdian

Pasal 10

Bidang-bidang pengembangan mahasiswa

(1) Pola pengembangan sumber daya mahasiswa ITS terdiri dari 3 bidang, yaitu :

a). Bidang Keilmiahan

b). Bidang Manajerial

c). Bidang Minat dan Bakat

Pasal 11

Bidang Keilmiahan

(1). Pola pengembangan sumber daya mahasiswa ITS bidang keilmiahan berisi sebuah alur

keilmiahan yang berfungsi sebagai pedoman ideal mahasiswa ITS dalam menumbuhkembangkan

potensinya di bidang keilmiahan untuk terwujudnya budaya ilmiah mahasiswa ITS

(2). Tahapan pada bidang keilmiahan :

a). Tahap Pengenalan. Pada tahap ini, mahasiswa ITS akan diperkenalkan dengan kegiatan

kemahasiswaan dalam bidang keilmiahan. Pengenalan disini meliputi pengenalan wadah bidang

keilmiahan di ITS, wawasan keilmiahan, serta pelatihan dasar karya tulis. Tujuannya adalah

mengenalkan keilmiahan kepada mahasiswa ITS dan pembentukan pola pikir ilmiah keilmiahan.

b).Tahap Pengembangan dan pemahaman. Pada tahap ini, mahasiswa ITS setelah mendapatkan

bekal dasar keilmiahan diarahkan untuk mengaktualisasikan potensi keilmiahannya dengan

mengikuti serangkaian lomba keilmiahan yang di selenggarakan oleh ITS. Tujuan dari tahap ini

adalah aktualisasi dasar keilmiahan yang diperoleh, mengembangkan potensi keilmiahan yang

dimiliki dan mulai mengukir prestasi di bidang keilmiahan.

c). Tahap Pengabdian. Mahasiswa ITS yang sudah mengembangkan dan memahami dalam bidang

keilmiahan, dituntut untuk menularkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh kepada seluruh

mahasiswa ITS serta mendukung upaya penanaman budaya ilmiah di ITS. Tujuan dari tahap ini


28

adalah berlangsungnya transfer ilmu keilmiahan berdasarkan pengalaman dan prestasi keilmiahan

yang diperoleh.

Pasal 12

Bidang Manajerial

(1). Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS Bidang Manajerial dirancang dengan

tujuan memberikan sebuah alur kaderisasi yang ideal bagi mahasiswa ITS dalam

mengembangkan potensi diri dalam bidang manajerial.

(2) Tahapan pada bidang manajerial :

a). Tahap Pengenalan.

Pada tahap ini, mahasiswa baru ITS secara umum akan diberi pengenalan awal kehidupan

kampus, pembinaan character building, pembinaan mental dan spiritual, pelatihan manajemen diri

dan manajemen kegiatan, dan diharapkan memiliki sense of belongings yang tinggi terhadap

almamater ITS, bangsa

dan negara.

b).Tahap Pengembangan dan pemahaman.

Pada tahap ini adalah tahun pembelajaran, dimana mahasiswa ITS yang pada tahun pertama

telah mendapatkan asupan wawasan dan pelatihan yang diharapkan cukup, maka perlu

diadakannya aktualisasi, sehingga pada tahun kedua ini mahasiswa ITS dapat melakukan

pembelajaran awal, yaitu menjadi bagian dari kepengurusan suatu organisasi kemahasiswaan.

c). Tahap Pengabdian.

Pada tahap ini, mahasiswa ITS diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dengan

berkontribusi lebih pada suatu ormawa, salah satunya menduduki bagian strategis dalam KM-ITS

dan mampu menyalurkan ilmunya pada generasi selanjutnya.

Pasal 13

Bidang Minat Dan Bakat

(1).Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS Bidang Minat Bakat dirancang dengan

tujuan memberikan sebuah alur yang jelas bagi mahasiswa ITS dalam mengembangkan potensi

diri dalam bidang minat dan bakat.

(2) Tahapan pada bidang minat dan bakat


29

a). Tahap Pengenalan.

Pada tahap ini, mahasiswa ITS secara umum akan diberikan gambaran mengenai kegiatan

kemahasiswaan dalam bidang minat bakat. Pengenalan yang dimaksud meliputi pengenalan

wadah (organisasi) bidang minat bakat beserta aktifitasnya sekaligus fasilitas-fasilitas bidang

minat bakat yang ada di ITS.

b). Tahap Pengembangan dan pemahaman.

Pada tahap ini mulai ada pembagian titik berat dalam pengembangan potensi diri bidang

minat bakat. Secara garis besar hasil yang diharapkan adalah mahasiswa ITS mampu mengetahui

potensi diri dan bakatnya serta mulai mecoba mengembangkan potensi tersebut.

c). Tahap Pengabdian.

Pada tahap ini, setelah melalui tahap pengembangan dan pemahaman, mahasiswa ITS

diharapkan mampu mengembangakan potensi diri yang dimiliki dan mencetak prestasi di tingkat

yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadi sebuah sarana untuk mengaplikasikan bekal yang sudah

dijalani sebelumnya.

BAB IV

Pencapaian

Pasal 14

Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya mahasiswa dilakukan oleh elemen –

elemen KM ITS yang bergerak di bidang manajerial , keilmiahan, dan minat bakat sesuai dengan

peran dan fungsinya masing – masing.

Pasal 15

Sifat Kegiatan

Kegiatan Pengembangan sumber daya mahasiswa di ITS bersifat terbuka untuk seluruh

mahasiswa ITS, berdasarkan pada kesadaran, tanggung jawab pribadi bukan pemaksaan serta

tidak melanggar hak asasi manusia

Pasal 16

Bentuk Kegiatan


30

Bentuk kegiatan pengembangan sumber daya mahasiswa dirumuskan secara bersama oleh

perangkat sistem yang ada pada KM ITS berdasarkan alur masing–masing pola pengembangan

SDM sesuai standarisasi metodologi yang berlaku.


31


32


33


34

draft mubes iv

Documents