download laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2013

Kata Pengantar

2013

LAPORAN

KEMENTERIAN PERDAGANGANAKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN PERDAGANGAN TAHUN 2013

ACCOUNTABILITY

2 3Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

Kata Pengantar Kata Pengantar

LAPORANAKUNTABILITAS KINERJAKEMENTERIAN PERDAGANGAN

TAHUN 2013


ACCOUNTABILITY


Kata PengantarKata Pengantar

Tahun 2014 merupakan tahun krusial bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, tak terkecuali Kementerian Perdagangan. Selain ramai didengungkan sebagai tahun politik, tahun 2014 merupakan titik puncak dari pencapaian pembangunan nasional selama lima tahun terakhir seperti yang telah dicita-citakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sejalan dengan RPJMN, Kementerian Perdagangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perdagangan Tahun 2010-2014 sebagai acuan utama bagi Kementerian Perdagangan untuk pencapaian sasaran dan pelaksanaan program pembangunan di sektor perdagangan dalam upaya mendukung pembangunan daya saing ekonomi bangsa. Sebagai penjabaran dari sasaran dan program dalam Renstra, Kementerian Perdagangan secara periodik telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Selama empat tahun terakhir (2010-2013), seluruh jajaran pegawai Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor perdagangan telah mengerahkan segenap upaya dan pemikiran untuk melaksanakan amanat pembangunan dalam pencapaian sasaran strategis perdagangan, yang tergambar dari indikator kinerja dan keuangan yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan. Pelaporan mengenai capaian indikator kinerja dan keuangan tersebut terangkum dengan ringkas dan lugas dalam dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan pembangunan perdagangan, bagi generasi kini dan generasi ke depan, menuju bangsa yang semakin berdaya saing dan sejahtera.

Jakarta, Maret 2014

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Muhammad Luthfi

Tahun 2014 merupakan titik puncak dari pencapaian pembangunan perdagangan selama lima tahun terakhir

seperti yang telah dicita-citakan dalam RPJMN dan Renstra.

“ “


Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif

Tabel 1Matriks Pencapaian Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013, yang selanjutnya disebut LAK Kemendag 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berisi perwujudan kewajiban Kementerian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan selama tahun berjalan. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja (IK) dalam LAK Kemendag 2013 mengacu kepada dokumen-dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, Rencana Kinerja 2013, dan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan 2013, dimana secara keseluruhan terdapat 23 indikator kinerja dari 12 sasaran strategis yang ingin dicapai.

Dari keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target dan realisasinya masih dibawah 50%, atau sangat sulit/tidak mungkin untuk dicapai.Target yang sangat sulit dicapai pada tahun 2013 adalah pertumbuhan ekspor non-migas, yang justru melambat atau mencatat pertumbuhan negatif.

Dari 23 indikator kinerja, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai sesuai target dalam Kontrak Kinerja Kementerian

Perdagangan 2013.“ “

iv| LAK Kementerian Perdagangan 2013

Matriks Pencapaian Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA

TARGET REALISASI %

MISI 1: MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS NASIONAL SECARA BERKUALITAS

1 Peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas

a. Pertumbuhan ekspor non-migas (Persen)

2,7 -2,0 -74,1%

b. Total ekspor (USD, Miliar) 179 182,6 102%

2 Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor dandiversifikasiproduk ekspor non-migas

a. Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar/CR5 (Persen)

47 50,35 92,9%

b. Pertumbuhan ekspor non-migas ke negara non-tradisional (Persen)

15 1,79 11,9%

c. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama (Persen)

53 54 101,9%

3 Perbaikan citra produk ekspor Indonesia

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (Skor)

47 45,6 97,0%

4 Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional

a. Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional(Hasil Perundingan)

248 323 130,2%

b. Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTAASEAN (Persen)

10 47,5 475%

MISI 2: MENGUATKAN PASAR DALAM NEGERI

5 Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negari dan luar negeri

a. Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

11 12 109,1%

b. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan sub sektor PDN (Hari)

4 2 150%

c. Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online (Jenis)

75 83 110,7%

d. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor (Hari)

2 2 100%

6 Peningkatan output sektor perdagangan

a. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran (Persen)

6,5 6,4 98,5%

b. Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (Persen)

95 97,3 102,4%

c. Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK (Lot)

1.500.000

1.257.829 83,9%

d. Nilai resi gudang yang diterbitkan (Rp, miliar)

100 108,95 108,9%

7 Peningkatan Perlindungan Konsumen

Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun (Unit)

65 111 170,8%



Berikut ini beberapa capaian kinerja sektor perdagangan tahun 2013 yang dapat mewakili pencapaian sasaran Kementerian Perdagangan.

Perdagangan Luar Negeri

Belum membaiknya kinerja pertumbuhan ekspor non-migas disebabkan masih dirasakannya dampak krisis keuangan global pada semester pertama tahun 2013. Penurunan daya beli di negara tujuan ekspor utama, seperti: Amerika Serikat dan Uni Eropa, berpengaruh signifikan terhadap menurunnya permintaan ekspor Indonesia. Selain itu, krisis keuangan global juga berdampak pada stagnasi harga komoditi dunia. Sehingga, meskipun volume ekspor secara riil meningkat, namun nominalnya justru menurun. Hal ini sangat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia dimana mayoritas (hampir 60%) ekspor non-migas masih berbasis pada ekspor komoditi.

Kinerja perdagangan menampakan titik cerah memasuki akhir tahun 2013. Pada bulan Desember 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus USD 1,5 miliar, terdiri dari surplus non-migas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1 miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar USD 8,6 miliar dan defisit neraca migas USD 12,6 miliar. Tingginya konsumsi BBM dalam negeri merupakan penyebab utama

Secara umum, pangsa pasar ekspor non-migas masih terkonsentrasi pada lima negara tujuan utama, yakni: RRT, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura, sebesar 50,6%. Namun, kinerja diversifikasi produk ekspor yang ditunjukkan oleh kontribusi ekspor diluar 10 produk utama menunjukkan perbaikan di tahun 2013, dari 53% pada tahun 2012 menjadi 54% pada tahun 2013, sesuai dengan target yang ditetapkan pada RENSTRA 2010-2014 sebesar 53–60%.

Kinerja Diplomasi Perdagangan

Capaian kinerja Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 di bidang diplomasi perdagangan didukung dengan kesuksesan penyelenggaraan dua sidang besar internasional yaitu: (1) Rangkaian Pertemuan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) sektor perdagangan; dan (2) penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) IX.

Rangkaian pertemuan APEC pada sektor perdagangan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di Indonesia selaku tuan rumah, yaitu: (i) APEC Senior Official Meeting (SOM) ke-1 and Related Meeting, pada tanggal 24 Januari-8 Februari 2013, di Jakarta; (ii) Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) APEC yang didahului dengan (iii) pertemuan ke-2 pejabat senior (SOM2) pada tanggal 17-21 April 2013, di Surabaya; (iv) APEC Senior Official Meeting (SOM)-3 and Related Meeting, pada tanggal 26 Juni - 6 Juli 2013, di Medan; dan (v) APEC Economic Leaders Weeks, pada tanggal 1-8 Oktober 2013, di Bali. Secara umum,

defisit neraca perdagangan non-migas. Surplus neraca perdagangan non-migas di tahun 2013 meningkat 118,2% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar.

Kinerja ekspor nasional juga menunjukkan perbaikan ke arah positif sejak awal semester II tahun 2013. Realisasi nilai total ekspor periode Januari-Desember 2013 mencapai USD 182,6 miliar, melampaui target awal tahun sebesar USD 179 miliar. Namun apabila dibandingkan dengan kinerja ekspor tahun lalu (USD 190 miliar), nilai total ekspor tahun ini mengalami penurunan 4,1% (Year-on-Year). Sementara itu, pertumbuhan ekspor non-migas tahun 2013 juga turun 2,0% (YoY), dari USD 153,0 miliar (2012) menjadi USD 149,1 miliar (2013). Capaian indikator kinerja ini masih dibawah target pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 2,7% pada tahun 2013.

Kinerja ekspor non migas selama tahun 2013 ditopang oleh diversifikasi pasar ekspor nonmigas terutama ke negara mitra FTA dan emerging market lainnya serta diversifikasi produk. Nilai ekspor nonmigas ke beberapa negara yang selama 2013 mengalami kenaikan signifikan antara lain Turki dengan kenaikan mencapai USD 172,8 juta. Kemudian disusul urutan berikutnya yaitu Myanmar, Nigeria, Vietnam, Ukraina, dan Mesir yang mengalami kenaikan antara USD 88 juta sampai USD 154,8 juta. Demikian pula dengan ekspor nonmigas ke beberapa negara mitra dagang utama yang juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu India (USD 563,4 juta), Amerika Serikat (USD 491 juta), dan China (USD 418,1 juta).

keketuaan Indonesia pada APEC 2013 telah berjalan dengan sukses dan berhasil menyepakati tujuh butir kesepakatan strategis.

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Desember 2013 di Bali, telah berhasil menyepakati “Paket Bali”, secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) isu utama, yaitu: Isu Fasilitasi Perdagangan; Isu Pertanian; dan Isu Pembangunan. Di sektor Pertanian, capaian terpenting dalam Paket Bali adalah disepakatinya solusi sementara bagi aspirasi negara berkembang, yakni untuk meningkatkan subsidi di sektor pertanian melampau batas maksimum yang diatur dalam Persetujuan Pertanian (yaitu 10% dari output pertanian), sementara solusi permanen dirundingkan dalam waktu empat tahun.

Promosi Perdagangan

Untuk mengembangkan pasar internasional dan sekaligus sebagai upaya promosi produk dan jasa Indonesia, dilakukan promosi ekspor, misi dagang, dan instore promotion secara lebih profesional dan berkualitas.

Periode 2010-2014 merupakan masa penguatan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai pameran dagang produk Indonesia di dalam negeri yang berskala internasional agar lebih kredibel dan berstandar internasional dengan bertumpu pada B-to-B priority sebagai salah satu upaya Nation Branding.

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28 yang berakhir pada 20 Oktober 2013 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, berhasil

LAK Kementerian Perdagangan 2013 | v

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA

TARGET REALISASI %

MISI 3: MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL

8 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional (Persen) 100 100 100%

9 Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen)

6,5 3,8 171,0%

10 Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional (Rasio)

2,2 1,7 129,4%

MISI 4: OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI

11 Peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kementerian

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian (Opini)

WTP WTP 100%

b. Peringkat penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi (Ranking)

≤ 3 - 0%

12 Peningkatan kualitas kinerja organisasi

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

B B 100%

Berikut ini beberapa capaian kinerja sektor perdagangan

tahun 2013 yang dapat mewakili pencapaian sasaran

Kementerian Perdagangan.

Perdagangan Luar Negeri

Belum membaiknya kinerja pertumbuhan ekspor non-migas

disebabkan masih dirasakannya dampak krisis keuangan

global pada semester pertama tahun 2013. Penurunan daya

beli di negara tujuan ekspor utama, seperti: Amerika

Serikat dan Uni Eropa, berpengaruh signifikan terhadap

menurunnya permintaan ekspor Indonesia. Selain itu, krisis

keuangan global juga berdampak pada stagnasi harga

komoditi dunia. Sehingga, meskipun volume ekspor secara

riil meningkat, namun nominalnya justru menurun. Hal ini

sangat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia dimana

mayoritas (hampir 60%) ekspor non-migas masih berbasis

pada ekspor komoditi



mencapai total transaksi sebesar USD 1,82 miliar yang terdiri dari transaksi produk sebesar USD 692,2 juta; transaksi jasa USD 65,9 juta; dan investasi USD 1,068 miliar. Jumlah ini meningkat 82% dibandingkan hasil transaksi pada TEI 2012, yang hanya tercatat sebesar USD 1,001 miliar.

Stabilisasi Harga Bahan Pangan Pokok

Realisasi target indikator kinerja “Koefisien Variasi Harga (KVH) Bahan Pokok Utama” secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 3,8% atau telah mencapai 142% dari target pada kontrak kinerja yang sebesar 6,5%.

Namun, apabila dilihat dari data historisnya, terdapat penurunan capaian sebesar 11% bila dibandingkan dengan capaian angka koefisien variasi tahun 2011 sebesar 3,5% dari target kontrak kinerja sebesar 7% maka Persentase pencapaian target pada tahun 2013 sebesar 143% sedikit lebih rendah dibandingkan persentase pencapaian tahun 2011 yang sebesar 150%. Namun demikian, apabila diukur dari pencapaian realisasinya, Kementerian Perdagangan sudah cukup baik dalam menggapai target yang harus dicapai pada tahun 2013 dengan mengacu pada kondisi historis perkembangan harga baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, secara keseluruhan, dengan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok pada tahun 2012 sebesar 3,7%, yang bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%.

Perlindungan Konsumen

Dalam hal perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan berperan untuk mendorong pertumbuhan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pembentukan BPSK melalui keputusan Presiden. Dengan terbentuknya BPSK di daerah tingkat II (Kabupaten/ Kota), akses konsumen untuk mendapatkan perlindungan menjadi semakin mudah dan merata, juga lebih terjangkau dengan tidak dipungutnya biaya dalam penyelesaiaan sengketa. Pada Tahun 2013, Kementerian Perdagangan memfasilitasi terbentuknya 27 unit BPSK. Akumulasi BPSK yang terbentuk sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah 111 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 170,76% atau 171% dari target 65 unit.

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, di antaranya perdagangan dalam negeri. perdagangan luar negeri, dan perdagangan berjangka komoditi. Secara umum, sebagian besar perijinan sudah dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara khusus mengelola perijinan Kementerian Perdagangan agar lebih efisien melalui penerbitan perijinan secara online, dan upaya lainnya untuk mengurangi waktu proses penerbitan ijin.

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri dan 83 jenis perizinan ekspor-impor yang sudah dapat dilayani secara online oleh Kementerian Perdagangan. Dari seluruh jenis perizinan yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, baik di bidang perdagangan dalam negeri maupun perizinan ekspor-impor, secara rata-rata proses penyelesaiannya hanya memerlukan waktu 2 hari.

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 517 pasar tradisional. Pada tahun 2013 jumlah pasar yang dibangun adalah sebanyak 112 pasar dengan rincian pembangunan pasar non-percontohan sebanyak 89 pasar dan pasar percontohan sebanyak 23 pasar.

Berdasarkan pemantauan 30 pasar percontohan yang telah direvitalisasi pada periode 2011 sampai dengan 2012 dapat dicapai beberapa kemajuan diantaranya peningkatan omzet pasar, peningkatan jumlah pedagang dan peningkatan aktifitas perdagangan pasar. Dari 20 pasar percontohan yang direvitalisasi tahun 2012 telah mengalami peningkatan omzet antara 22,39 % - 253,37 % dengan rata-rata 54,77 %, berbeda dengan 10 pasar percontohan yang dibangun tahun 2011 telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,27 % selama dua tahun berjalan.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap program Revitalisasi Pasar Tradisional di tahun-tahun mendatang, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Reformasi Birokrasi

Sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem remunerasi pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan memperoleh besaran tunjangan kinerja sebesar 47%. Pemberian tunjangan kinerja didasarkan pada penilaian dokumen usulan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Perdagangan, penilaian hasil verifikasi lapangan oleh tim nasional Reformasi Birokrasi (Kementerian Perdagangan memperoleh nilai 67) dan telah dilakukannya penjaminan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh BP2KP (15 April – 23 Mei 2013).

Untuk mewujudkan lembaga yang berbasis kinerja, Kementerian Perdagangan telah menerapkan Standar Prosedur Operasi/ Standard Operating Procedures (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan telah melakukan penyusunan dan pengesahan Standard Operational Procedures (SOP) Makro Kementerian yang berjumlah 122 SOP Makro Kementerian. Standard Operational Procedures (SOP) Makro Kementerian merupakan prosedur umum yang dibangun berdasarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Tahun 2013, kegiatan penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) di Kementerian Perdagangan dilanjutkan dengan penyusunan SOP Mikro di setiap unit Eselon II. Standard Operating Procedures (SOP) Mikro merupakan prosedur yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas/tugas yang lebih spesifik yang ada di dalam suatu unit tertentu. Saat ini, telah disusun sejumlah 1758 draft SOP Mikro.

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 17

B. Peran Strategis Perdagangan 18

C. Struktur Organisasi 18

D. Perkembangan Isu Strategis 19

BAB 2 PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

A. Sektor Perdagangan dalam RPJMN 2010 – 2014 23

B. Rencana Strategis 2010-2014 23

C. Rencana Kinerja Tahun 2013 26

D. Kontrak Kinerja Tahun 2013 26

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi Capaian RPJMN Sektor Perdagangan 32

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha 32

Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi 34

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 36

Sasaran Strategis 1 : “Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas” 39

Sasaran Strategis 2: “Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Produk Ekspor” 43

Sasaran Strategis 3: “Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia” 50

Sasaran Strategis 4 : “Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional 53

Sasaran Strategis 5: “Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri” 57

Sasaran Strategis 6: “Peningkatan Output Sektor Perdagangan” 63

Sasaran Strategis 7:“Peningkatan Perlindungan Konsumen” 71

Sasaran Strategis 8: “Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung Kinerja Logistik Nasional” 75

Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok” 79

Sasaran Strategis 10: “Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Provinsi” 84

Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian” 86

Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi” 90

C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran 93


Daftar Isi

5 98

1036

1214

15

16

22

30

Daftar Isi

BAB 4 PENUTUP

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

2. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kementerian Perdagangan Tahun 2013

3. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi & Iklim Usaha’

4. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’

5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013

6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013

7. Hasil Evaluasi Aspek Implementasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013

8. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 per Program


Daftar Isi Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan, 2010-2014 25

Gambar 2. Pangsa Pasar Ekspor Non-Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, RRT, AS, Singapura, India) 44

Gambar 3. Konsentrasi Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama, 2012-2013 (Jan-Nov) 44

Gambar 4. Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market (USD miliar) 45

Gambar 5. Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov) 46

Gambar 6. Trend Ekspor Non-Migas Indonesia Ke Negara-Negara Non-Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov) 47

Gambar 7. Kontribusi Ekspor 10 Komoditi Utama terhadap Ekspor Non Migas 49

Gambar 8. Pertumbuhan Ekspor Komoditas Potensial (2012-2013) 49

Gambar 9. Nilai Dimensi Ekspor Indonesia, 2010 – 2013 51

Gambar 10. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tahun 2013 65

Gambar 11. Volume Transaksi Multilateral Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2010-2013 67

Gambar 12. Perkembangan Nilai Sistem Resi Gudang Tahun 2010-2013 69

Gambar 13. Perkembangan Pembentukan BPSK Di Daerah, Tahun 2010-2013 72

Gambar 14. Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional Oleh Kemendag, 2011-2013 76

Gambar 15. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013 78

Gambar 16. Perbandingan Ranking PIAK Kementerian Perdagangan Tahun 2012 dan 2011 88

Gambar 17. Perbandingan Jumlah Peserta PIAK Tahun 2011 Dan 2012 89

Gambar 18. Perkembangan Hasil Evaluasi Akip Dan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2005-2012 91

Gambar 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dan Postur Belanja Kementerian Perdagangan, Tahun 2011-2013. 93

Gambar 20. Isu Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2014 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Pencapaian Sasaran Pembangunan Perdagangan Tahun 2013 7

Tabel 2. Alokasi Anggaran Menurut Program Kementerian Perdagangan TA 2013 26

Tabel 3. Capaian Peningkatan Kinerja Logistik Nasional Dalam RPJMN 2010-2013 32

Tabel 4. Capaian Kinerja Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dalam RPJMN 2010-2014 34

Tabel 5. Capaian Kinerja Peningkatan Peran Dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional 35

Tabel 6. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2013 36

Tabel 7. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Indonesia, Tahun 2013 41

Tabel 8. Perkembangan NIlai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang (HS 2), Januari-Desember 2013 42

Tabel 9. Realisasi Penerbitan SKA Berdasarkan Jenis Form SKA Periode Tahun 2012 s.d. 4 Desember 2013 56

Tabel 10. Jenis Perizinan Ekspor Dan Impor Yang Dapat Dilayani Secara Online Pada Tahun 2013 59

Tabel 11. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dalam Miliar Rupiah) 64

Tabel 12. Rincian Jumlah Dan Nilai Komoditi Yang Disimpan Di Dalam Gudang SRG, Tahun 2013 70

Tabel 13. Target Dan Realisasi Indikator Kinerja “Akumulasi Jumlah BPSK Yang Terbentuk,” 2011-2014 74

Tabel 14. Kemajuan Outcome Revitalisasi Pasar Tradisional Periode 2011-2012 77

Tabel 15. Capaian Angka Koefisien Variasi Bahan Kebutuhan Pokok Tahun 2009-2013 80

Tabel 16. Capaian Rasio Variasi Harga Provinsi Dengan Nasional, Tahun 2009-2013 85

Tabel 17. Opini BPK Untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2008-2013 87

Tabel 18. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2013 92

Tabel 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja 94

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Program 94

Tabel 21. Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis 95

Tabel 22. Sasaran Dan Target Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014 101

01 01

16 17

Pendahuluan Pendahuluan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan 2013

A. Latar BelakangKabinet Indonesia Bersatu Jilid II Periode 2009-2014 yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 84/P Tahun 2009, menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan sebagai salah satu organisasi yang berperan penting dalam pencapaian target-target nasional. Langkah kemajuan yang dicapai sektor perdagangan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 mengukuhkan Kementerian Perdagangan sebagai salah satu ujung tombak perekonomian nasional, dan sangat mempengaruhi dinamika perekonomian nasional.

Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, serta berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, maka tugas Kementerian Perdagangan adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan negara di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perdagangan secara umum menjalankan fungsi untuk

menetapkan kebijakan nasional di bidang perdagangan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, mengawasi pelaksanaannya, serta mewakili pemerintah dalam berbagai bentuk ikatan/kerjasama perdagangan dengan negara dan lembaga internasional.

Selanjutnya, sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa tugas utama Kementerian Perdagangan adalah terkait dengan misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dalam UU tersebut, termuat postur strategis perdagangan nasional yang diharapkan terbangun pada tahun 2025, yaitu: terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Arah kebijakan pembangunan perdagangan nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 20102014. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.Tugas strategis Kementerian Perdagangan merujuk pada postur strategis perdagangan nasional yang tertulis dalam

Mewujudkan tata pemerintahan yang

baik dan bersih

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dilakukan melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem

manajemen pemerintahan sebagai upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN (good governance and clean

government).

“

“01 01

18 19

Pendahuluan01 01Pendahuluan


RPJPN 2005−2025 dan telah dijabarkan dalam RPJMN 2010−2014, yaitu: peningkatan ekspor non-migas nasional dan peningkatan daya beli masyarakat.

Mengacu pada RPJMN 2010-2014, dalam upaya peningkatan ekspor non-migas nasionalterdapat tiga fokus prioritas, yaitu: (i) Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor; (ii) Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor; dan (iii) Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor. Sementara itu, dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat juga terdapat tiga fokus prioritas, yaitu: (i) Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional; (ii) Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi; dan (iii) Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

perekonomian nasional juga cukup tinggi, yaitu 15,96 persen dari PDB Non-Migas Indonesia di tahun 2012.

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor–impor seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) berkapasitas 2,5 juta peti kemas twenty-foot equivalent unit per tahun, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional-pasar percontohan-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga

B. Peran Strategis PerdaganganPeran strategis Kementerian Perdagangan dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan peran perdagangan dalam tataran perekonomian nasional. Tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Perdagangan disusun untuk senantiasa mengantisipasi perubahan perekonomian nasional dan global yang sedemikian cepat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik dan global. Membangun daya saing yang berkelanjutan diperlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Dalam perekonomian nasional, peran sektor perdagangan sangat penting, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB)sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam Pendapatan Nasional. Nilai PDB Riil (Berdasarkan Perhitungan PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000 oleh BPS) sektor perdagangan terhadap perekonomian nasional selama periode 2010−2012 terus menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun, yaitu Rp331,3 triliun pada tahun 2010, menjadi Rp395,8 triliun pada tahun 2012. Kontribusi sektor perdagangan dalam

serta sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan.

Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari jumlah tenaga kerja yang diserap kedalam sektor ini. Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 (Februari) tercatat sebanyak 24,8 juta jiwa, yang tertinggi setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat drastis hingga 11,67 persen dibanding tahun 2010. Hal ini menunjukan bahwa upaya Kementerian Perdagangan dalam pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai cukup efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mayoritas tenaga kerja di bidang perdagangan berasal dari sektorusaha mikro, kecil dan menengah, seperti: pedagang eceran di pertokoan, warung, dan ritel tradisional. Melalui peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor ekonomi kreatif, maka 70 persen tenaga kerja sektor perdagangan yang masih diisi oleh usaha informal tersebut dapat ditingkatkan statusnya dan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

C. Struktur Organisasialam rangka menjalankan peran strategis di atas, Kementerian Perdagangan membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang mampu mengakomodasi dan menunjang berbagai tugas dan fungsinya.

Peran strategis Kementerian Perdagangan dalam pembangunan perdagangan adalah membangun daya saing

yang berkelanjutan di pasar domestik dan global.“ “

Pada tahun 2012, langkah Reformasi Birokrasi secara internal telah dilakukan Kementerian Perdagangan melalui penataan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan 57/M-DAG/PER/8/2012 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.Adapun desain struktur organisasi Kementerian Perdagangan hasil penajaman fungsi birokrasi tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, dilakukan melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta sistem manajemen pemerintahan sebagai upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik dan bersih, terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme/KKN (good governance and clean government). Langkah tersebut dilakukan melalui sembilan program untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, yaitu: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring dan Evaluasi.

D. Perkembangan Isu Strategisalam rangka pencapaian peningkatan daya saing bangsa, sektor perdagangan senantiasa dihadapkan pada tantangan eksternal dan internal. Tantangan dan hambatan tersebut mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meningkatnya keterkaitan perekonomian secara global memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan sektor perdagangan.Pada awal tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dinaungi awan gelap krisis ekonomi global. Pemulihan dampak krisis tidak serta merta diikuti peningkatan daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Masih lesunya aktivitas perekonomian dunia tersebut menyebabkan kinerja ekspor non-migas Indonesia mencatat pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbaikan kinerja perdagangan menampakan titik cerah pada akhir tahun 2013. Pada bulan Desember 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus mencapai USD 1,5 miliar, terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar.Secara kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1 miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar USD 8,6 miliardan defisit neraca migas USD 12,6 miliar. Surplus neraca perdagangan non-migas di tahun 2013 meningkat 118,2% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar.

Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2013 (Februari) tercatat sebanyak 24,8 juta jiwa, yang tertinggi setelah sektor pertanian.

24,8 juta tenaga kerja

01 01

20 21

Pendahuluan Pendahuluan


Tantangan lain yang dihadapi Kementerian Perdagangan dalam peningkatan kinerja ekspor di tahun 2013 adalah menurunnya harga-harga komoditi dunia. Stagnasi harga komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang masih sangat didominasi oleh ekspor produk berbasis komoditi. Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor non-komoditi menjadi prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan mendorong hilirisasi sektor perdagangang. Hilirisasi menjadi salah satu isu strategis di tahun 2013 melalui pembatasan ekspor bahan mentah/baku, seperti rotan dan minerba (mineral dan batubara), sehingga memberi insentif pertumbuhan industri di dalam negeri.

Dari sisi internal, Kementerian Perdagangan juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan perizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan. Hal ini terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha yang diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi di dalam negeri.

Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran serta Kementerian Perdagangan, dalam rangka membangun daya saing tersebut, perlu adanya suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang berbasis kinerja harus sejalan dan sinergi dengan perkembangan dinamika pembangunan perdagangan.

Bulan Desember 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus mencapai USD 1,5 miliar.

USD 1,5 miliar

Surplus

01 01

Esensi daya saing yang berkelanjutan terletak pada

bagaimana menggerakkan dan mengelola seluruh potensi

sumber daya yang dimiliki.

“ “

22 23

Perencanaan dan Kontrak Kerja Perencanaan dan Kontrak Kerja


02 02

A. Sektor Perdagangan dalam RPJMN 2010 – 2014RPJPN 2005−2025 menetapkan bahwa RPJMN 2010−2014, yang merupakan RPJMN Tahap II, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kementerian Perdagangan merupakan organisasi yang berperan penting dalam pencapaian target-target pembangunan tersebut, terutama dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional.

Dalam RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan 11 (sebelas) prioritas nasional dan prioritas lainnya berdasarkan tiga bidang utama: polhukam, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Sesuai amanat RPJMN 2010-2014, Kementerian Perdagangan mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha’ dan ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’. Tabel target RPJMN 2010-2014 Sektor Perdagangan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Terkait dengan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tiga program dan empat kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pengembangan Logistik Nasional, meliputi kegiatan: Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan; (2) Pengembangan Sistem Informasi meliputi Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan (3) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian, substansi inti Kementerian Perdagangan adalah ‘Peningkatan Peran dan Kemampuan dalam Diplomasi Perdagangan Internasional’, melalui peningkatan partisipasi pada perundingan perdagangan internasional, penyusunan dan peningkatan posisi runding Indonesia dalam perundingan internasional, serta penyelenggaraan sidang-sidang di dalam negeri.

B. Rencana Strategis 2010-2014Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari komponen-komponen satu kesatuan yang terintegrasi antara satu dengan yang lain, yakni Perencanaan Strategis (menghasilkan Rencana Strategis), Perencanaan Kinerja (menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan), Kontrak Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, serta Pelaporan Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan 2010-2014 merupakan penjabaran dari RPJMN 2010-2014 yang disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2010-2014 dan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan.

Berkenaan dengan restrukturisasi organisasi Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014 perlu dilakukan beberapa perubahan, khususnya terkait dengan Program dan Kegiatan. Perubahan tersebut dilakukan mengingat nomenklatur Program dan Kegiatan mengacu pada unit kerja yang menjadi penanggungjawabnya. Disamping itu, perubahan Renstra ini juga dilakukan terhadap sasaran dan indikator serta target-target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2014.

Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian yang berkembang, maka Visi Kementerian Perdagangan adalah:

Semangat Hilirisasi, Substitusi Impor, dan

Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan fokus kepada penguatan tiga pilar utama perdagangan: (1) stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri; (2) ekspor dan kerjasama internasional; dan (3) reformasi birokrasi dan good governance, dengan ditunjang Semangat Hilirisasi, Substitusi Impor, dan Perlindungan Konsumen.

Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

serta Pencipta Kemakmuran Rakyat yang Berkeadilan.

24 25



02 02

menciptakan perlindungan konsumen. Target tahun 2013: Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk tahun 2013 sebanyak 65 unit BPSK.

TUJUAN 8:

STABILISASI DAN PENURUNAN DISPARITAS HARGA BAHAN POKOK

Sasaran yang ingin dicapai:

1. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat. Target tahun 2013: Rata-rata Koefisien variasi harga bahan pokok utama mencapai 6,5%.

2. Penurunan disparitas harga bahan pokok antar-provinsi dibandingkan dengan harga bahan pokok nasional, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi. Target tahun 2013: Rasio koefisien variasi harga provinsi dibandingkan dengan variasi harga nasional berada diantara 2,2.

TUJUAN 9:

PENCIPTAAN JARINGAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG EFISIEN


Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional. Target tahun 2013: Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional mencapai 100%.

TUJUAN 10:

PENINGKATAN KUALITAS KINERJA ORGANISASI


Peningkatan kinerja keuangan dan performance organisasi. Target tahun 2012: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian dengan status ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dan Peringkat penilaian PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) Top 3.

Dalam proses mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Perdagangan mengemban 4 (empat) Misi penting, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja ekspor non-migas secara berkualitas;

2. Menguatkan pasar dalam negeri;

3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Secara rinci, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan pada periode 2010-2014 adalah:

TUJUAN 1:

PENINGKATAN AKSES PASAR EKSPOR DAN FASILITASI EKSPOR


1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non-migas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional. Target tahun 2013: Pertumbuhan ekspor non migas mencapai 2,7%.

2. Diversifikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik, sebagai indikasi berkurangnya ketergantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik. Target tahun 2013: Pangsa 5 negara tujuan ekspor utama berada pada kisaran 47%.

3. Diversifikasi produk ekspor non-migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang. Target tahun 2013: Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama berada pada kisaran 53%.

TUJUAN 2:

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN LUAR NEGERI


Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan luar negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan.Target tahun 2013: Jumlah perizinan yang dapat dilayani secara online sebanyak 75 jenis perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 2 hari.

TUJUAN 3:

PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR


Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Target tahun 2013: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index berkisar 47.

TUJUAN 4:

PENINGKATAN PERAN DAN KEMAMPUAN DIPLOMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL


Meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional, yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional.Target tahun 2013: Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional yang dihasilkan sebanyak 248 hasil perundingan dan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA sebesar 10%.

TUJUAN 5:

PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN DALAM NEGERI


Membaiknya layanan perizinan dan non-perizinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimasi waktu layanan. Target tahun 2013: Jumlah perizinan yang dilayani secara online sebanyak 11 jenis perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan 4 hari.

TUJUAN 6:

PENINGKATAN KINERJA SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, SERTA EKONOMI KREATIF


Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya. Target tahun 2013: Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,5%.

TUJUAN 7:

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN


Meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa di pasar dalam negeri, serta

Gambar 1Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan

Tahun 2010-2014

02Perencanaan dan Kontrak Kinerja

LAK Kementerian Perdagangan 2013 |11

perdagangan internasional yang dihasilkan

sebanyak 248 hasil per

undingan dan peningkatan nilai perdagangan

Indonesia dengan negara mitra FTA sebesar

10%.

TUJUAN 5:

PERBAIKAN IKLIM USAHA PERDAGANGAN

DALAM NEGERI


Membaiknya layanan perizinan dan non-

perizinan sektor perdagangan dalam negeri,

baik dalam hal jumlah perizinan online

maupun dalam hal minimasi waktu layanan.

Target tahun 2013: Jumlah perizinan yang

dilayani secara online sebanyak 11 jenis

perizinan, dengan rata-rata waktu pelayanan

4 hari.

TUJUAN 6:

PENINGKATAN KINERJA SEKTOR

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, SERTA

EKONOMI KREATIF


Meningkatnya output sektor perdagangan

yang senantiasa tumbuh semakin positif

setiap tahunnya. Target tahun 2013:

Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar

dan Eceran sebesar 6,5%.

TUJUAN 7:

PENINGKATAN PENGAWASAN DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Gambar 2. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan 2010-2014

Gambar 1. Matriks Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Perdagangan

Tahun 2010-2014

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014.

26 27



02 02

Kinerja Tahunan 2013 Nomor: 611/M-DAG/KK/3/2013 yang mencakup sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target, program, serta anggaran (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2). Kontrak Kinerja merupakan acuan dalam implemetasi program dan kegiatan Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Dari 10 program Kementerian Perdagangan, 8 diantaranya muncul dalam Kontrak Kinerja Tahun 2013, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas mencapai 2,7% dengan nominal total ekspor sebesar US$ 194,7 Milyar, jumlah perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani online sebanyak 75 jenis, dan rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor selama 2 (dua) hari.

2. Pengembangan Ekspor Nasional

Program ini memiliki sasaran strategis yaitu untuk perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global, yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan Concentration Ratio pada lima negara tujuan besar (CR-5) mencapai 47%, pertumbuhan total ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional mencapai 15%, dan kontribusi ekspor di luar 10 (sepuluh) produk utama sebesar 53%.

Selain itu, program ini juga memiliki dukungan dalam meningkatkan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. Untuk mencapai sasaran program ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pada tahun 2013 skor dimensi dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (NBI) mencapai angka 46.

3. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Sasaran strategis program ini yaitu untuk meningkatnya intensitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang

dihasilkan diberbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan Jumlah hasil Perundingan Perdagangan Internasional (Agreement, Kerjasama Komoditi, MRA, MOU, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) mencapai 221 perundingan dan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA sebesar 10%.

4. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran strategis program ini yaitu stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif yang akhirnya dapat menguatkan pasar domestik. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Perdagangan menargetkan jumlah perizinan perdagangan dalam negeri secara online yang dapat dilayani sebanyak 11 jenis, waktu penyelesaian pelayanan perizinan selama 4 (empat) hari, realisasi revitalisasi pasar tradisional mencapai 100%, rata-rata koefisien variasi harga pokok utama mencapai 6,5%,rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional mencapai 2,2, tingkat pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran mencapai 6,5%, dan95% konsumsi rumah tangga nasional dipasok dari produksi dalam negeri dengan indikator Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

5. Peningkatan Perlindungan Kosumen

Program ini memiliki sasaran strategis terbentuknya lembaga yang dapat melindungi konsumen dari praktek perdagangan yang merugikan konsumen. Dengan program ini, Kementerian Perdagangan menargetkan pada tahun 2013 ini, akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang difasilitasi pembentukannya di daerah mencapai 65 unit.

TUJUAN 11:

PENGUATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS ORGANISASI DAN SDM


Sasaran utama penguatan dan peningkatan kualitas organisasi adalah terwujudnya organisasi yang berbasis kinerja (berorientasi outcome). Target 2013: Penilaian Kementerian PAN & RB terhadap Dokumen SAKIP mencapai level B.

C. Rencana Kinerja Tahun 2013Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada setiap sasaran yang ditetapkan. Produk dari perencanaan kinerja berbentuk dokumen Rencana Kerja yang dilampirkan Formulir Rencana Kinerja Eselon I/II dan hasil aplikasi Rencana Kerja sebagaimana ditetapkan oleh Bappenas.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perdagangan 2010-2014, maka Kementerian Perdagangan akan melaksanakan sepuluh program utama pada tahun 2013 yang didukung oleh 72 kegiatan. Dari 72 kegiatan yang akan diimplementasikan terdapat 22 kegiatan prioritas bidang dengan 5 kegiatan diantaranya merupakan prioritas nasional.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis Kementerian Perdagangan, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan, maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan sepuluh program Kementerian Perdagangan dengan pagu anggaran (setelah revisi APBN-Perubahan) sebesar Rp 2.963.458.632.000,-

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor perdagangan, Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013 tetap fokus kepada penguatan tiga pilar utama perdagangan, yaitu: (1) stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri; (2) ekspor dan kerjasama internasional; dan (3) reformasi birokrasi dan good governance, dengan ditunjang Semangat Hilirisasi, Substitusi Impor, dan Perlindungan Konsumen.

D. Kontrak Kinerja Tahun 2013

Kontrak Kinerja atau Penetapan Kinerja adalah komponen dokumen SAKIP yang merupakan perwujudan kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam menetapkan kinerja sesuai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis dan mengacu pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis atasannya. Kontrak Kinerja ini disusun setelah diterimanya DIPA dan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyepakati.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Menteri Perdagangan RI telah menandatangani Kontrak

02Perencanaan dan Kontrak Kinerja


C. Rencana Kinerja Tahun 2013

Perencanaan kinerja tahunan merupakan

proses penyusunan rencana kegiatan

sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan

selama satu tahun anggaran. Di dalam

perencanaan kinerja ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator yang ada pada setiap sasaran yang

ditetapkan. Produk dari perencanaan kinerja

berbentuk dokumen Rencana Kerja yang

dilampirkan Formulir Rencana Kinerja Eselon

I/II dan hasil aplikasi Rencana Kerja

sebagaimana ditetapkan oleh Bappenas.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan

dan strategi pembangunan perdagangan

2010-2014, maka Kementerian Perdagangan

akan melaksanakan sepuluh program utama

pada tahun 2013 yang didukung oleh 72

kegiatan. Dari 72 kegiatan yang akan

diimplementasikan terdapat 22 kegiatan

prioritas bidang dengan 5 kegiatan

diantaranya merupakan prioritas nasional.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan,

sasaran strategis Kementerian Perdagangan,

dengan mempertimbangkan arah kebijakan

dan strategi nasional serta arah kebijakan

dan strategi Kementerian Perdagangan,

maka pada tahun 2013 telah dilaksanakan

sepuluh program Kementerian Perdagangan

dengan pagu anggaran (setelah revisi APBN-

Perubahan) sebesar Rp 2.963.458.632.000,-

.

Dalam kerangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan sektor

perdagangan, Rencana Kerja Kementerian

Perdagangan tahun 2013 tetap fokus kepada

No. PROGRAM PAGU REVISI (Rp .000)

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 471.525.310

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.188.588

3. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 1.209.450.709

4. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 178.800.00

5. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 261.602.414

6. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 34.489.726

7. Pengembangan Ekspor Nasional 353.327.726

8. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi 83.944.851

9. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan 63.727.957

10. Peningkatan Perlindungan Konsumen 235.401.351

JUMLAH 2.963.458.632

Kontrak Kinerja merupakan acuan dalam implemetasi program dan kegiatan Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Dari 10 program

Kementerian Perdagangan, 8 diantaranya muncul dalam Kontrak Kinerja Tahun 2013.

“ “Tabel 2

Alokasi Anggaran Menurut Program Kementerian Perdagangan TA 2013

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan

28 29



02 026. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

Program ini diarahkan demi meningkatanya pembinaan, pengaturan, dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang. Dengan beberapa indikator kinerja yang ditargetkan pada tahun 2013 diantaranya transaksi multilateral di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)mencapai 1.500.000 lot, nilai resi gudang mencapai Rp 950 Milyar, dan setidaknya satu referensi harga komoditi sudah dapat digunakan.

7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Perdagangan. Dengan adanya penajaman sasaran melalui misi Optimalisasi Reformasi Birokrasi diharapkan pada tahun 2013 Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan mendapat nilai B dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

8. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program ini diarahkan demi terwujudnya Kementerian Perdagangan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pengawasan yang memberi nilai tambah terhadap peningkatan kinerja unit dan tertib administrasi dilingkungan Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menargetkan ranking Indeks Persepsi Korupsi (Program Inisiatif Anti Korupsi dan Survei Integritas) minimal 3 besar.

Selanjutnya kinerja Kementerian Perdagangan yang maksimal tidak lain merupakan perwujudan poros Renstra-Kontrak Kinerja-Tupoksi kementerian yang ketiganya (harus) saling berkesesuaian.

Kinerja Kementerian Perdagangan yang maksimal tidak lain merupakan perwujudan poros Renstra-

Kontrak Kinerja-Tupoksi kementerian yang ketiganya (harus) saling berkesesuaian.

“ “

30 31

Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja


03 03

PencapaianPembangunan PerdaganganTahun 2013

Seluruh jajaran pegawai Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di sektor perdagangan telah mengerahkan segenap upaya dan pemikiran untuk melaksanakan amanat pembangunan dalam pencapaian sasaran strategis perdagangan, yang tergambar dari indikator kinerja dan keuangan yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan. Pelaporan mengenai capaian indikator kinerja dan keuangan tersebut terangkum dengan ringkas dan lugas dalam dokumen Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

Dari keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19 di antaranya dapat tercapai atau melampaui target

yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

“ “

32 33



03 03Secara kuantitatif, capaian output jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis mencapai hasil 100%, Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama juga mencapai capaian 124%, Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil yang mencapai capaian 140%, Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil mencapai 100%, Jumlah perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online mencapai capaian 100%, dan sub kegiatan waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan distribusi bahan pokok dan barang strategis mencapai hasil 113%.

Dalam kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat beberapa capaian indikator penting yaitu jumlah “Pengembangan Pasar Percontohan” (unit) yang mencapai 95,65%, dan Jumlah pembangunan pusat distribusi yang mencapai capaian 100%.

Rincian Indikator Kinerja Peningkatan Logistik Nasional pada tahun 2013 yang telah berhasil dicapai oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.

A. Evaluasi Capaian RPJMN Sektor PerdaganganSesuai amanat RPJMN 2010-2014, Kementerian Perdagangan mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha’ dan ‘Prioritas Lainnya: Bidang Ekonomi’. Tabel yang berisi capaian RPJMN 2010-2014 Sektor Perdagangan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Prioritas Nasional 7:

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Maksud dari perbaikan iklim investasi dan iklim usaha adalah menciptakan kondisi agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha di dalam negeri yang seluas-luasnya, terutama bagi usaha kecil, sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri. Melalui perbaikan iklim usaha juga diharapkan dapat menstimulus peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Pada tahun 2013, berbagai langkah telah dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, terutama melalui peningkatan kinerja logistik nasional (meliputi peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok dan pengembangan sarana distribusi perdagangan), pengelolaan sistem informasi ekspor dan impor, dan pengembangan KEK.

1. Peningkatan Kinerja Logistik Nasional

Melalui fokus kebijakan peningkatan kinerja logistik nasional, Kementerian Perdagangan ingin menciptakan kondisi berupa stabilitas harga bahan pokok dan penurunan disparitas harga antar-provinsi, sehingga harga bahan pokok tetap terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakatdi seluruh provinsi di Indonesia, dan juga meminimalisasi kelangkaan, penimbunan, serta penyimpangan penyaluran bahan pokok.

Tabel 3Capaian Peningkatan Kinerja Logistik Nasional dalam RPJMN 2010-2014

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

2013

Realisasi

2010 2011 2012 2013

1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Jenis)

4 6 6 6 4

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen) 5 – 9 % 4,5% 3,5% 3,7% 3,8%

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil

1,5 – 2,5 1,8 1,9 1,7 1,7

Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil

< 1 0,22 0,3 0,3 0,4

Jumlah Perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online (Jenis)

11 12 15 12 12

Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Hari)

4 6 5 3 2

2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit) 23 12 15 20 22

Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun (unit) 3 2 1 1 3

Dalam kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan terdapat beberapa capaian indikator penting yaitu jumlah “Pengembangan Pasar Percontohan” (unit) yang mencapai 95,65%, dan Jumlah pembangunan pusat distribusi yang mencapai capaian 100%.

100%

34 35



03 03Secara umum seluruh target indikator kinerja untuk kegiatan prioritas “Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional” tercapai dengan baik, dengan jumlah rata-rata capaian sebesar 103,79%.

“Hasil–hasil perundingan perdagangan Internasional” adalah hasil perundingan yang disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Capaian indikator ini pada tahun 2013 adalah sebesar 100% atau 37 (tiga puluh tujuh) hasil perundingan yang dilaksanakan di forum Bilateral, Regional, dan Multilateral sebagaimana terlihat pada tabel.

Untuk indikator “Partisipasi aktif pada perundingan perdagangan internasional” dan “Jumlah posisi runding yang di susun” memiliki keterkaitan dalam capaiannya, karena dalam setiap partisipasi aktif Menteri/Wakil Menteri atau Pejabat Setingkat eselon I selalu didukung dengan posisi runding. Hal ini agar Indonesia dalam setiap perundingan memiliki posisi yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Capaian kedua indikator ini tahun 2013 adalah sebesar 110% atau 66 partisipasi aktif dengan 66 posisi runding yang tersusun.

Capaian indikator “Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri” pada tahun 2013adalah sebesar 108% atau sebesar 27 sidang, termasuk KTT APEC dan KTM WTO. Capaian yang diatas target ini dikarenakan banyaknya pelaksanaan sidang-sidang paralel di luar rencana atau di sela-sela pelaksanaan sidang lainnya.

Capaian indikator “Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional”tahun 2013 adalah sebesar 88,88% atau 8 kali kegiatan. Adapun pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para stakeholder, instansi terkait, dan masyarakat di daerah terkait

setiap Hasil–hasil perundingan perdagangan Internasional. Daerah pelaksanaan sosialisasi ini adalah: Medan, Jakarta, Gorontalo, Bandung, Palangka Raya, Kendari, Palembang, Banten, dan Mataram.

Capaian Indikator “Jumlah publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan” pada tahun 2013 adalah sebesar 105,88% atau 18 publikasi, baik dalam bentuk Leaflet, Buletin, dan Buku Hasil Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Perdagangan Internasional Tahun 2013.

2. Pengelolaan Sistem Informasi Ekspor-Impor dan Pengembangan KEK

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri merupakan Program Prioritas yang didukung oleh 2 (dua) Kegiatan Prioritas Nasional yaitu: Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan Kegiatan Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Capaian Indikator Kinerja dalam rangka Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor dan Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah dicapai oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Ekspor Impor memiliki capaian 92,99 %; dan

2. Kegiatan Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki capaian 80 %. Hal ini disebabkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini belum diimplementasikan (dikarenakan belum ditetapkannya kelembagaan pada KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung).

Prioritas Lainnya:

Bidang Ekonomi

Terkait dengan pelaksanaan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian, substansi inti Kementerian Perdagangan melalui pelaksanaan kegiatan ‘Peningkatan Peran dan Kemampuan dalam Diplomasi Perdagangan Internasional’, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional;

2) Jumlah partisipasi aktif pada perundungan internasional;

3) Jumlah posisi runding yang disusun;

4) Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri;

5) Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional;

6) Jumlah publikasi hasil kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan.

Secara umum seluruh target indikator kinerja untuk kegiatan prioritas “Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional” tercapai dengan baik, dengan jumlah rata-rata capaian sebesar 103,79%.

103,79%

Tabel 4Capaian Kinerja Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dalam RPJMN 2010-2014

Tabel 5Capaian Kinerja Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

dalam RPJMN 2010-2014

03Akuntabilitas Kinerja

20|LAK Kementerian Perdagangan 2013

Ekonomi Khusus (KEK) yang telah dicapai

oleh Kementerian Perdagangan pada tahun

2013 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Ekspor Impor

memiliki capaian 92,99 %; dan

2. Kegiatan Dukungan Sektor

Perdagangan Terhadap

Pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) memiliki capaian 80 %.

Hal ini disebabkan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) yang saat ini belum

diimplementasikan (dikarenakan

belum ditetapkannya kelembagaan

pada KEK Sei Mangkei dan KEK

Tanjung Lesung).

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

2013 2010 2011 2012 2013

1 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)

2 4 2 3 2

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan)

2 2 2 2 2

Jumlah pengguna perizinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE (Perusahaan)

4.000 1.536 2.064 2.618 5.874

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 5 5 23 5 5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 60 60 87 24 60

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)

17 - 12 13 17

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Laporan)

5 - 32 5 6

Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal melalui sistem otomasi (SKA)

850.000 - 866.582 821.400 897.300

2 Dukungan Sektor Perdagangan terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Jumlah peraturan terkait dengan KEK (Peraturan) 1 1 0 0 0

Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang KEK (Laporan)

1 1 1 1 1

Tabel 2. Capaian Kinerja Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dalam RPJMN 2010-2014



Capaian indikator “Jumlah sosialisasi hasil

kerja sama perdagangan internasional”tahun

2013 adalah sebesar 88,88% atau 8 kali

kegiatan. Adapun pelaksanaan sosialisasi ini

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman

para stakeholder, instansi terkait, dan

masyarakat di daerah terkait setiap Hasil–hasil

perundingan perdagangan Internasional.

Daerah pelaksanaan sosialisasi ini adalah:

Medan, Jakarta, Gorontalo, Bandung,

Palangka Raya, Kendari, Palembang, Banten,

dan Mataram.

Capaian Indikator “Jumlah publikasi kerja

sama perdagangan internasional yang

diterbitkan” pada tahun 2013 adalah sebesar

105,88% atau 18 publikasi, baik dalam bentuk

Leaflet, Buletin, dan Buku Hasil

Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama

Perdagangan Internasional Tahun 2013.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

LAK Kementerian Perdagangan tahun 2013

mengacu kepada Kontrak Kinerja 2013,

Rencana Kinerja 2013, dan Rencana Strategis

2010-2014. Secara keseluruhan terdapat 23 IK

dari 12 sasaran strategis yang diukur pada LAK

Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

Dimana dari keseluruhan 23 indikator kinerja

tersebut, sebanyak 19 diantaranya dapat

tercapai atau melampaui target yang

ditetapkan dalam Renstra, Renkin, dan

Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan

Tahun 2013.

Adapun rincian target dan capaian indikator

kinerja dalam Kontrak Kinerja Kementerian

Perdagangan tahun 2013 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi 2013 2010 2011 2012 2013

1 Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

Hasil-hasil perundingan perdagangan internasional 37 34 37 36 37Jumlah partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional

60 41 55 55 66

Jumlah posisi runding yang disusun 60 41 55 55 66Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri 25 17 29 31 27

Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional 9 - - 9 8

Jumlah publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan

17 - - 16 18

Tabel 5. Capaian Kinerja Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional dalam RPJMN 2010-2014

36 37



03 03

Dari capaian indikator kinerja utama tersebut, tampak bahwa kinerja Kementerian Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan peningkatan cukup baik hampir diseluruh indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan sebagaimana tercantum pada Kontrak Kinerja dan Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013.

Meningkatnya keterkaitan perekonomian secara global memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan sektor perdagangan. Dalam perumusan kebijakan, Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang tak stabil dan tak bisa diprediksi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah produk perdagangan melalui hilirisasi industri dan mendukung iklim usaha yang

kondusif. Upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif utamanya didukung melalui penyederhanaan prosedur perizinan sektor perdagangan.

Dari sisi internal, Kementerian Perdagangan juga terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kinerja manajemen dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif Kementerian Perdagangan telah melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan perizinan diantaranya melalui peningkatan jumlah izin yang tertangani secara online dan mempercepat waktu penyelesaian perizinan. Hal ini terkait dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha yang diharapkan mampu meningkatkan performa perdagangan dan investasi di dalam negeri.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LAK Kementerian Perdagangan tahun 2013 mengacu kepada Kontrak Kinerja 2013, Rencana Kinerja 2013, dan Rencana Strategis 2010-2014. Secara keseluruhan terdapat 23 IK dari 12 sasaran strategis yang diukur pada LAK Kementerian Perdagangan Tahun

2013. Dimana dari keseluruhan 23 indikator kinerja tersebut, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra, Renkin, dan Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

Adapun rincian target dan capaian indikator kinerja dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2013



Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA

TARGET REALISASI %

MISI 1: MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS NASIONAL SECARA BERKUALITAS

1 Peningkatan pertumbuhan ekspor non-migas

a. Pertumbuhan ekspor non-migas (Persen)

2,7 -2,0 -74,1

b. Total ekspor (US$) 179 miliar 182,6 miliar

102

2 Peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor dan diversifikasiproduk ekspor non-migas

d. Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar/CR5 (Persen)

47 50,35 92,9

e. Pertumbuhan ekspor non-migas ke negara non-tradisional (persen)

15 1,79 11,9

f. Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama (Persen)

53 54 101,9


Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (Skor)

47 45,6 97,0

4 Peningkatan peran dan kemampuan Kementerian Perdagangan dalam diplomasi perdagangan internasional

c. Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional(Hasil Perundingan)

248 323 130,2

d. Persentas peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA (Persen)

10 -4,72 -47,2

MISI 2: MENGUATKAN PASAR DALAM NEGERI

5 Penyederhanaan perizinan perdagangan dalam negari dan luar negeri

e. Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

11 12 109,1

f. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan sub sektor PDN (Hari)

4 2 150

g. Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online (Jenis)

75 83 110,7

h. Rata-rata waktu penyelesaianperizinan ekspor dan impor (Hari)

2 2 100


e. Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran (Persen)

6,5 6,4 98,5

f. Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (Persen)

95 97,3 102,4

g. Jumlah transaksi multilateral di bidang PBK (Lot)

1.500.000 1.257.829 83,9

h. Nilai resi gudang yang diterbitkan (Rupiah)

100 miliar 108,95 miliar

108,9



65 111 170,8



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA

TARGET REALISASI %

MISI 3: MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL

8 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional (Persen) 100 100 100


Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen)

6,5 3,8 171,0

10 Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi

Rata-rata rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional (Rasio)

2,2 1,7 129,4

MISI 4: OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI

11 Peningkatan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kementerian

c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian (Opini)

WTP WTP 100%

d. Peringkat penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi (Rangking)

≤ 3 - 0

12 Peningkatan kualitas kinerja organisasi

Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

B B 100

Dari capaian indikator kinerja utama tersebut,

tampak bahwa kinerja Kementerian

Perdagangan dalam waktu satu tahun

menunjukkan peningkatan cukup baik hampir

diseluruh indikator yang menjadi sasaran

pembangunan perdagangan sebagaimana

tercantum pada Kontrak Kinerja dan Rencana

Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013.

Meningkatnya keterkaitan perekonomian

secara global memberikan peluang sekaligus

ancaman bagi pembangunan sektor

perdagangan. Dalam perumusan kebijakan,

Kementerian Perdagangan telah berusaha

mengantisipasi dinamika perekonomian dunia

yang tak stabil dan tak bisa diprediksi dengan

mengeluarkan berbagai kebijakan yang

mendorong peningkatan nilai tambah produk

perdagangan melalui hilirisasi industri dan

mendukung iklim usaha yang kondusif. Upaya

penciptaan iklim usaha yang kondusif

utamanya didukung melalui penyederhanaan

prosedur perizinan sektor perdagangan.

Dari sisi internal, Kementerian Perdagangan

juga terus melakukan peningkatan kualitas

pelayanan publik dan perbaikan kinerja

manajemen dalam kerangka Reformasi

Birokrasi. Dalam rangka penciptaan iklim

usaha yang kondusif Kementerian

Perdagangan telah melakukan berbagai upaya

peningkatan pelayanan perizinan diantaranya

38 39



03 03

Sasaran Strategis 1 :

“Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas”

Kinerja Kementerian Perdagangan dalam waktu satu tahun menunjukkan peningkatan cukup baik hampir diseluruh indikator yang menjadi sasaran pembangunan perdagangan sebagaimana tercantum pada Kontrak Kinerja dan Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2013.

non-migas Indonesia mencatat pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, stagnasi harga-harga komoditi dunia turut mempengaruhi rendahnya nilai total ekspor nasional.

Kinerja perdagangan menampakan titik cerah memasuki akhir tahun 2013. Pada bulan Desember 2013 neraca perdagangan Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus USD 1,5 miliar, terdiri dari surplus non-migas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar. Secara

Indikator Kinerja 1 & 2:

Tingkat Pertumbuhan Ekspor Non-Migas dan Total Ekspor Nasional

Pada awal tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dinaungi awan gelap krisis ekonomi global. Pemulihan dampak krisis tidak serta merta diikuti peningkatan daya beli masyarakat di negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Masih lesunya aktivitas perekonomian dunia tersebut menyebabkan kinerja ekspor



waktu penyelesaian perizinan. Hal ini terkait

dengan efektifitas dan efisiensi dunia usaha

yang diharapkan mampu meningkatkan

performa perdagangan dan investasi di dalam

negeri.


“Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas”

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013

Target Realisasi % 1) Tingkat Pertumbuhan

Ekspor Non-Migas (%) 33,02% 24,80% -5,5% 2,7% -2,0 -74,1

2) Total Ekspor Nasional (US$ Milyar)

157,7 203,6 190 179 182,6 102

Indikator Kinerja 1 & 2: Tingkat Pertumbuhan Ekspor Non-Migas dan Total Ekspor Nasional

Pada awal tahun 2013, perekonomian

Indonesia masih dinaungi awan gelap krisis

ekonomi global. Pemulihan dampak krisis

tidak serta merta diikuti peningkatan daya beli

masyarakat di negara-negara tujuan ekspor

utama, seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Masih lesunya aktivitas perekonomian dunia

tersebut menyebabkan kinerja ekspor non-

migas Indonesia mencatat pertumbuhan

negatif dibandingkan tahun sebelumnya. Di

sisi lain, stagnasi harga-harga komoditi dunia

turut mempengaruhi rendahnya nilai total

ekspor nasional.

Kinerja perdagangan menampakan titik

cerah memasuki akhir tahun 2013. Pada bulan

Desember 2013 neraca perdagangan

Indonesia mencetak rekor terbesar sepanjang

dua tahun terakhir, yaitu mengalami surplus

USD 1,5 miliar, terdiri dari surplus non-migas

sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca

migas masih mengalami defisit sebesar USD

0,8 miliar. Secara kumulatif, neraca

perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1

miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas

sebesar USD 8,6 miliar dan defisit neraca

migas USD 12,6 miliar. Tingginya konsumsi

BBM dalam negeri merupakan penyebab

utama defisit neraca perdagangan non-migas.

Surplus neraca perdagangan non-migas di

tahun 2013 meningkat 118,2% disbanding

40 41



03 03

antara lain: bahan bakar mineral volumenya naik 10,3% (YoY) sedangkan nilainya turun 6,2%; lemak dan minyak hewan/nabati volumenya naik 11,1% sementara nilainya turun 9,7%; dan karet dan barang dari karet volumenya naik 9,5% sementara nilainya turun 10,3%.

Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor non-komoditi menjadi salah satu prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan mendorong hilirisasi sektor perdagangan. Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan untuk mendukung hilirisasi melalui pembatasan ekspor bahan mentah/baku, seperti rotan dan minerba (mineral dan batubara) dan pembatasan impor produk pertanian dan hortikultura, sehingga memberi insentif bagi tumbuhnya pengembangan produk dan industri pengolahan (manufaktur) di dalam negeri.

kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1 miliar, terdiri dari surplus neraca non-migas sebesar USD 8,6 miliar dan defisit neraca migas USD 12,6 miliar. Tingginya konsumsi BBM dalam negeri merupakan penyebab utama defisit neraca perdagangan non-migas. Surplus neraca perdagangan non-migas di tahun 2013 meningkat 118,2% disbanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar.

Pertumbuhan ekspor sejak awal semester II tahun 2013 terus bergerak ke arah positif. Nilai ekspor di akhir tahun 2013 mencatat kinerja yang menggembirakan, yaitu sebesar USD 16,9 miliar. Kinerja ekspor tersebut mengalami pertumbuhan dibanding tahun lalu, mencapai 10,3% (YoY).

Nilai ekspor nonmigas ke beberapa negara yang selama 2013 mengalami kenaikan signifikan antara lain Turki dengan kenaikan mencapai USD 172,8 juta. Kemudian disusul urutan berikutnya yaitu Myanmar, Nigeria, Vietnam, Ukraina, dan Mesir yang mengalami kenaikan antara USD 88 juta sampai USD 154,8 juta. Demikian pula dengan ekspor nonmigas ke beberapa negara mitra dagang utama yang juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu India (USD 563,4 juta), Amerika Serikat (USD 491 juta), dan China (USD 418,1 juta).

Produk ekspor yang mendorong peningkatan ekspor bulan Desember 2013 antara lain bijih, kerak, dan abu logam (naik 40,2%), serta timah (155,1%). Sementara itu, beberapa produk manufaktur memberikan kontribusi peningkatan ekspor yang signifikan sampai Desember 2013, antara lain pakaian jadi bukan rajutan meningkat USD 81,4 juta (naik 29,9% MoM) serta kendaran dan bagiannya meningkat USD 49 juta (naik 13,4% MoM).

Ekspor tahun 2013 ditargetkan sebesar USD 179 miliar. Sementara itu, realisasi ekspor tahun 2013 (periode Januari - Desember) mencapai USD 182,6 miliar atau melampaui target 102%. Namun apabila dibandingkan dengan kinerja ekspor tahun lalu sebesar USD 190 miliar, nilai total ekspor tahun 2013 mengalami penurunan 4,1% (Year-on-Year).

Nilai ekspor migas pada tahun 2013 sebesar USD 32,6 miliar, turun 11,8% (YoY) dari ekspor tahun lalu yang mencapai USD 40,0 miliar. Sementara itu, pertumbuhan ekspor non-migas tahun 2013 juga turun 2,0% (YoY), dari USD 153,0 miliar (2012) menjadi USD 149,1 miliar (2013). Capaian indikator kinerja ini masih dibawah target pertumbuhan ekspor non-migas sebesar 2,7% pada tahun 2013.

Selama 2013, struktur impor didominasi oleh impor bahan baku/penolong yang mencapai 76,1% dan barang modal sebesar 16,9%. Impor barang modal dan barang konsumsi mengalami penurunan masing-masing sebesar 17,4% dan 2% (YoY), atau menjadi sebesar USD 31,5 miliar dan USD 13,1 miliar. Sedangkan impor bahan baku/penolong mengalami kenaikan 1,3% menjadi sebesar USD 142 miliar.

Total impor selama 2013 mencapai USD 186,6 miliar (turun 2,6% YoY), terdiri dari impor nonmigas sebesar USD 141,4

miliar (turun 5,2% YoY) dan impor migas USD 45,3 miliar (naik 6,4%). Peningkatan impor migas selama 2013 disebabkan oleh naiknya permintaan minyak mentah yang meningkat sebesar 25,8%. Sementara itu, impor nonmigas yang mengalami penurunan antara lain kendaraan dan bagiannya turun 18,9% YoY; karet dan barang dari karet (turun 15,7% YoY); serta bahan kimia anorganik (turun 14,8% YoY).

Tantangan lain yang dihadapi Kementerian Perdagangan dalam peningkatan kinerja ekspor di tahun 2013 adalah menurunnya harga-harga komoditi dunia. Stagnasi harga komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia yang masih sangat didominasi oleh ekspor produk berbasis komoditi.

Sehingga, meskipun volume ekspor meningkat, nilai nominal-nya justru menurun signifikan. Hal ini terlihat dari sisi volume ekspor Indonesia yang mengalami peningkatan 16,6% sedangkan nilainya mengalami penurunan 4,1%. Beberapa komoditi yang pertumbuhan volume ekspornya mengalami peningkatan sedangkan nilainya mengalami penurunan

Ekspor tahun 2013 ditargetkan sebesar USD 179 miliar. Sementara itu, realisasi ekspor tahun 2013 (periode Januari - Desember) mencapai USD 182,6 miliar atau melampaui target 102%.

Total impor selama 2013 mencapai USD 186,6 miliar (turun 2,6% YoY).

Meningkatkan kinerja ekspor non-komoditi menjadi salah satu prioritas Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 dengan mendorong hilirisasi sektor perdagangan.

102%

Impor Nonmigas Turun

Tabel 7Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Indonesia, Tahun 2013



mengalami penurunan antara lain kendaraan

dan bagiannya turun 18,9% YoY; karet dan

barang dari karet (turun 15,7% YoY); serta

bahan kimia anorganik (turun 14,8% YoY).

Tantangan lain yang dihadapi Kementerian

Perdagangan dalam peningkatan kinerja

ekspor di tahun 2013 adalah menurunnya

harga-harga komoditi dunia. Stagnasi harga

komoditi dunia sangat mempengaruhi kinerja

ekspor Indonesia yang masih sangat

didominasi oleh ekspor produk berbasis

komoditi.

Sehingga, meskipun volume ekspor

meningkat, nilai nominal-nya justru menurun

signifikan. Hal ini terlihat dari sisi volume

ekspor Indonesia yang mengalami

peningkatan 16,6% sedangkan nilainya

mengalami penurunan 4,1%. Beberapa

komoditi yang pertumbuhan volume

ekspornya mengalami peningkatan sedangkan

nilainya mengalami penurunan antara lain:

bahan bakar mineral volumenya naik 10,3%

(YoY) sedangkan nilainya turun 6,2%; lemak

dan minyak hewan/nabati volumenya naik

11,1% sementara nilainya turun 9,7%; dan

USD JUTA% GROWTH NILAI YOY

RIBU TON% GROWTH

VOLUME YOY

TOTAL EKSPOR 182,567.6 (3.93) 699,626.4 16.58

TOTAL NON MIGAS 149,934.6 (2.04) 655,582.5 18.83 27 Bahan bakar mineral 24,782.0 (6.1 6) 424,947.6 1 0.34 1 5 Lemak & minyak hewan/nabati 1 9,224.9 (9.74) 24,948.0 1 1 .1 0 85 Mesin/peralatan listrik 1 0,444.3 (2.98) 573.0 (7.37)40 Karet dan Barang dari Karet 9,394.1 (1 0.32) 3,371 .5 9.53 26 Bijih, Kerak, dan Abu logam 6,542.8 28.73 1 46,007.8 60.00 84 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 5,969.4 (2.1 9) 661 .6 2.68 87 Kendaraan dan Bagiannya 4,571 .0 (5.89) 523.5 (1 .1 0)62 Pakaian jadi bukan rajutan 3,902.9 4.23 1 97.2 0.42 64 Alas kaki 3,859.9 9.51 21 2.9 6.91 38 Berbagai produk kimia 3,81 6.5 (0.78) 4,445.6 21 .22 48 Kertas/Karton 3,755.6 (4.61 ) 4,256.1 1 .05 44 Kayu, Barang dari Kayu 3,634.9 5.40 5,1 1 2.6 1 4.47 61 Barang-barang rajutan 3,476.0 1 .06 268.2 6.48 03 Ikan dan Udang 2,868.8 4.20 885.1 0.38 29 Bahan kimia organik 2,760.2 (1 .82) 2,574.1 2.27

SUBTOTAL 15 KOMODITI UTAMA 109,003.3 (3.10) 618,984.8 19.01 NON MIGAS LAINNYA 40,931.3 0.9 36,597.6 15.8TOTAL NON MIGAS 149,934.6 -2.0 655,582.5 18.8TOTAL MIGAS 32,633.0 -11.7 44,044.0 -9.1

Minyak Mentah 1 0,204.7 -50.3 1 3,01 6.9 -53.2Hasil Minyak 4,299.1 3.3 5,91 4.7 5.1Gas 1 8,1 29.2 47.5 25,1 1 2.3 67.7

HS URAIAN JANUARI-DESEMBER 2013

Tabel 7. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Indonesia, Tahun 2013

Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan). Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan).

42 43



03 03Sasaran Strategis 2:

“Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Produk Ekspor”

Tabel 8Perkembangan NIlai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang (HS 2),

Januari-Desember 2013



karet dan barang dari karet volumenya naik

9,5% sementara nilainya turun 10,3%.

Oleh karena itu, meningkatkan kinerja ekspor

non-komoditi menjadi salah satu prioritas

Kementerian Perdagangan pada tahun 2013

dengan mendorong hilirisasi sektor

perdagangan. Berbagai regulasi telah

dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan

untuk mendukung hilirisasi melalui

pembatasan ekspor bahan mentah/baku,

seperti rotan dan minerba (mineral dan

batubara) dan pembatasan impor produk

pertanian dan hortikultura, sehingga memberi

insentif bagi tumbuhnya pengembangan

produk dan industri pengolahan (manufaktur)

di dalam negeri.

Gambar 4. Perkembangan NIlai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang (HS 2),

Januari-Desember 2013

1 . Mesin dan peralatan mekanik (84) 2,348.1 27,292.0 -4.1 7 -4.00 1 9.31

2. Mesin dan peralatan listrik (85) 1 ,325.9 1 8,202.0 -7.85 -3.72 1 2.87

3. Besi dan baja (72) 693.4 9,553.6 1 4.90 -5.77 6.76

4. Kendaraan bermotor dan bagiannya (87) 604.6 7,91 4.6 1 3.39 -1 8.88 5.60

5. Plastik dan Barang dari Plastik (39) 572.6 7,642.7 -6.27 9.32 5.40

6. Bahan kimia organik (29) 566.6 7,01 1 .5 2.92 1 .87 4.96

7. Barang dari besi dan baja (73) 372.2 4,747.4 1 2.48 -2.91 3.36

8. Serealia (1 0) 290.3 3,621 .4 -1 2.69 -2.50 2.56

9. Sisa Industri Makanan (23) 263.5 3,042.1 43.05 8.72 2.1 5

1 0. Kapas (52) 204.0 2,554.9 -5.69 1 .63 1 .81

Total 10 Golongan Barang Utama 7,241.2 91,582.2 -0.14 -3.62 64.78

Barang Lainnya 3,995.3 49,782.3 0.91 -7.99 35.22

Total Impor Nonmigas 11,236.5 141,364.5 0.23 -5.20 100.00

JAN-DES'13 * thd

JAN-DES'12JAN - DES'13 *

DES'13 * thd

NOV'13

URAIAN BARANG

NILAI CIF (JUTA US$) PERUB. (%) PERAN THD TOTAL IMPOR NON MIGAS

JAN - DES'13 * (%)

DES'13 *

Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan). Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan).

sebesar 50,35%. Realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor non migas Indonesia masih terkonsentrasi pada 5 (lima) negara yang disebutkan di atas.

Pada tahun 2013, RRT menjadi negara tujuan ekspor non migas terbesar Indonesia dengan nilai ekspor sebesar USD 18,92 milyar atau sebesar 13,88% dari total ekspor non migas Indonesia. Mengikuti RRT, berturut-turut Jepang dengan nilai ekspor sebesar USD 14,68 milyar (10,77%), Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar USD 13,79 milyar (10,12%), India dengan nilai ekspor sebesar USD 11,87 milyar (8,71%) dan Singapura sebesar USD 9,37 milyar (6,88%).

Dibandingkan dengan tahun 2012, konsentrasi ekspor non migas Indonesia ke 5 (lima) negara tujuan ekspor utama mengalami peningkatan sebesar 0,91%. Pada tahun 2012, angka Concentration Ratio pada 5 (lima) negara tujuan ekspor terbesar Indonesia tercatat sebesar 49,44%. Jika dilihat selama periode 2010-2013, nilai konsentrasi ekspor non migas Indonesia di 5 (lima) pasar tujuan ekspor utama berfluktuatif dengan tren bertambah 1,97% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun, selama periode 2010-2013, Indonesia semakin bergantung kepada 5 (lima) negara tujuan ekspor utama.

Indikator Kinerja 3:

Rasio Konsentrasi 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar (CR-5)

Rasio Konsentrasi penguasaan pangsa pasar 5 negara tujuan ekspor non-migas terbesar (CR-5) mengindikasikan capaian sasaran strategis diversifikasi pasar tujuan ekspor. Semakin rendah nilai CR-5, maka semakin tinggi tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor nonmigas suatu negara, sehingga semakin baik mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ditengah krisis keuangan yang melanda negara-negara mitra dagang utama, Indonesia dituntut untuk mencari pasar ekspor baru (non-tradisional). Sehingga dengan semakin tersebarnya ekspor Indonesia di pasar internasional akan menciptakan tingkat pertumbuhan ekspor yang berkesinambungan (sustainability export). Sejumlah kawasan seperti Amerika Latin dan Afrika dijadikan sebagai target pasar tujuan ekspor non-tradisional.

Pangsa ekspor ke negara di luar CR-5 diharapkan mengalami peningkatan yang berarti pasar ekspor mengalami diversifikasi. Namun pada kenyataannya, pangsa ekspor ke CR-5 justru mengalami peningkatan selama 2008-2013 dari 47,5% menjadi 50,35%. Sehingga persentase capaian Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor non-migas terbesar (CR5) hanya tercapai 92,9%.

Pada periode Januari – Desember 2013, konsentrasi ekspor non migas Indonesia di lima negara tujuan utama yakni RRT, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura, tercatat



Sasaran Strategis 2:

“Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor dan Produk Ekspor”

Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013

Target Realisasi %

3) Rasio konsentrasi 5 negara tujuan ekspor non-migas terbesar (CR5)

47,2% 49,4% 49,4% 47% 50,35% 92,9%

4) Pertumbuhan ekspor ke negara non-tradisional - - 27,6% 15% 1,79% 11,9%

5) Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 52,5% 54,2% 53,0% 53% 54,0% 101,9%

Indikator Kinerja 3: Rasio Konsentrasi 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar (CR-5)

Rasio Konsentrasi penguasaan pangsa

pasar 5 negara tujuan ekspor non-migas

terbesar (CR-5) mengindikasikan capaian

sasaran strategis diversifikasi pasar tujuan

ekspor. Semakin rendah nilai CR-5, maka

semakin tinggi tingkat diversifikasi pasar

tujuan ekspor nonmigas suatu negara,

sehingga semakin baik mendukung

keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Ditengah krisis keuangan yang melanda

negara-negara mitra dagang utama, Indonesia

dituntut untuk mencari pasar ekspor baru

(non-tradisional). Sehingga dengan semakin

tersebarnya ekspor Indonesia di pasar

internasional akan menciptakan tingkat

pertumbuhan ekspor yang berkesinambungan

(sustainability export). Sejumlah kawasan

seperti Amerika Latin dan Afrika dijadikan

sebagai target pasar tujuan ekspor non-

tradisional.

Pangsa ekspor ke negara di luar CR-5

diharapkan mengalami peningkatan yang

berarti pasar ekspor mengalami diversifikasi.

Namun pada kenyataannya, pangsa ekspor ke

CR-5 justru mengalami peningkatan selama

2008-2013 dari 47,5% menjadi 50,35%.

Sehingga persentase capaian Rasio

konsentrasi 5 negara tujuan ekspor non-migas

terbesar (CR5) hanya tercapai 92,9%.

44 45



03 03Kecenderungan semakin terkonsen-trasinya ekspor non migas Indonesia di 5 (lima) negara tujuan ekspor utama sedikit banyak dipengaruhi oleh belum stabilnya kondisi politik di negara-negara emerging market, sebagai contoh, pasar Timur Tengah yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi emerging market ekspor non -migas Indonesia belum sepenuhnya pulih dari permasalahan politik dan keamanan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara-negara tersebut yang berdampak pada nilai impor mereka dari Indonesia.

Di sisi lain, kondisi perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama (negara CR5) sudah mulai pulih dari pengaruh krisis keuangan global. Secara tidak langsung, hal tersebut juga berdampak kepada meningkatnya permintaan barang dari negara-negara tersebut. Selain kondisi perekonomian, hal lain yang mengakibatkan penurunan nilai konsentrasi ekspor non migas adalah belum membaiknya harga komoditi ekspor di pasar dunia. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan volume ekspor non migas Indonesia pada tahun 2013 sebesar 28,01% dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilai yang dihasilkan lebih kecil dari nilai ekspor tahun 2012.

Secara keseluruhan, pada periode Januari-November 2013 nilai ekspor non migas Indonesia tercatat sebesar USD

136,35 milyar atau mengalami penurunan sebesar 3,03% dibandingkan dengan nilai ekspor non migas pada periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 140,61 milyar. Nilai ekspor ke 5 (lima) negara tujuan ekspor utama Indonesia (RRT, Jepang, Amerika Serikat, India dan Singapura) pada periode Januari-November 2013 secara kumulatif juga mengalami penurunan sebesar 0,77% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012.

Sejalan dengan penurunan nilai ekspor non migas Indonesia ke sejumlah negara mitra dagang utama, beberapa negara tujuan ekspor Indonesia mengalami kenaikan permintaan akan produk-produk ekspor non migas Indonesia/negara emerging market. Selama periode Januari-November 2013, negara-negara yang mengalami kenaikan permintaan yang cukup signifikan akan produk ekspor non migas Indonesia antara lain Turki, Ukraina, Myanmar, Nigeria, Selandia Baru, Ghana, Portugal, Brunei Darussalam, Mozambik, Mauritania, dan Hungaria. Ekspor non migas Indonesia ke negara-negara tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat ditingkatkan mengingat terjadinya masalah perekonomian di kawasan Uni Eropa yang merupakan pasar tradisional dari produk ekspor non migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2Pangsa Pasar Ekspor Non-Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, RRT, AS, Singapura, India)

Gambar 3Konsentrasi Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama, 2012-2013 (Jan-Nov)

Gambar 4Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market (USD miliar)



Pada periode Januari – Desember 2013,

konsentrasi ekspor non migas Indonesia di

lima negara tujuan utama yakni RRT, Jepang,

Amerika Serikat, India dan Singapura, tercatat

sebesar 50,6%. Realisasi ini menunjukkan

bahwa sebagian besar ekspor non migas

Indonesia masih terkonsentrasi pada 5 (lima)

negara yang disebutkan di atas.

Pada tahun 2013, RRT menjadi negara tujuan

ekspor non migas terbesar Indonesia dengan

nilai ekspor sebesar USD 18,92 milyar atau

sebesar 13,88% dari total ekspor non migas

Indonesia. Mengikuti RRT, berturut-turut

Jepang dengan nilai ekspor sebesar USD 14,68

milyar (10,77%), Amerika Serikat dengan nilai

ekspor sebesar USD 13,79 milyar (10,12%),

India dengan nilai ekspor sebesar USD 11,87

milyar (8,71%) dan Singapura sebesar USD

9,37 milyar (6,88%).

Dibandingkan dengan tahun 2012, konsentrasi

ekspor non migas Indonesia ke 5 (lima) negara

tujuan ekspor utama mengalami peningkatan

sebesar 0,91%. Pada tahun 2012, angka

Concentration Ratio pada 5 (lima) negara

tujuan ekspor terbesar Indonesia tercatat

sebesar 49,44%. Jika dilihat selama periode

2010-2013, nilai konsentrasi ekspor non migas

Indonesia di 5 (lima) pasar tujuan ekspor

utama berfluktuatif dengan tren bertambah

1,97% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan

bahwa setiap tahun, selama periode 2010-

2013, Indonesia semakin bergantung kepada 5

(lima) negara tujuan ekspor utama.

Sumber: BPS (diolah Kementerian Perdagangan).

47.5 47.9 48.8 49.4 49.4 50.6

52.47 52.13 51.20 50.62 50.55 49.4

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

% Share Ekspor Non Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, China, AS, Singapura, India)

5 Negara Utama Negara Lainnya

Gambar 5. Pangsa Pasar Ekspor Non-Migas ke 5 Negara Utama (Jepang, RRT, AS, Singapura, India)



Kecenderungan semakin terkonsentrasinya

ekspor non migas Indonesia di 5 (lima) negara

tujuan ekspor utama sedikit banyak

dipengaruhi oleh belum stabilnya kondisi

politik di negara-negara emerging market,

sebagai contoh, pasar Timur Tengah yang

dalam beberapa tahun terakhir menjadi

emerging market ekspor non -migas Indonesia

belum sepenuhnya pulih dari permasalahan

politik dan keamanan, sehingga secara tidak

langsung mempengaruhi perekonomian

negara-negara tersebut yang berdampak pada

nilai impor mereka dari Indonesia.

Di sisi lain, kondisi perekonomian negara-

negara tujuan ekspor utama (negara CR5)

sudah mulai pulih dari pengaruh krisis

keuangan global. Secara tidak langsung, hal

tersebut juga berdampak kepada

meningkatnya permintaan barang dari

negara-negara tersebut. Selain kondisi

perekonomian, hal lain yang mengakibatkan

penurunan nilai konsentrasi ekspor non migas

adalah belum membaiknya harga komoditi

ekspor di pasar dunia. Hal ini dibuktikan

dengan peningkatan volume ekspor non

migas Indonesia pada tahun 2013 sebesar

28,01% dibandingkan tahun sebelumnya,

namun nilai yang dihasilkan lebih kecil dari

nilai ekspor tahun 2012.

Gambar 6. Konsentrasi Ekspor Indonesia pada Lima Negara Tujuan Utama, 2012-2013 (Jan-Nov)

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah).



Secara keseluruhan, pada periode Januari-

November 2013 nilai ekspor non migas

Indonesia tercatat sebesar USD 136,35 milyar

atau mengalami penurunan sebesar 3,03%

dibandingkan dengan nilai ekspor non migas

pada periode yang sama tahun sebelumnya

yang tercatat sebesar USD 140,61 milyar. Nilai

ekspor ke 5 (lima) negara tujuan ekspor utama

Indonesia (RRT, Jepang, Amerika Serikat, India

dan Singapura) pada periode Januari-

November 2013 secara kumulatif juga

mengalami penurunan sebesar 0,77%

dibandingkan dengan periode yang sama

tahun 2012. Sejalan dengan penurunan nilai

ekspor non migas Indonesia ke sejumlah

negara mitra dagang utama, beberapa negara

tujuan ekspor Indonesia mengalami kenaikan

permintaan akan produk-produk ekspor non

migas Indonesia/negara emerging market.

Selama periode Januari-November 2013,

negara-negara yang mengalami kenaikan

permintaan yang cukup signifikan akan

produk ekspor non migas Indonesia antara

lain Turki, Ukraina, Myanmar, Nigeria,

Selandia Baru, Ghana, Portugal, Brunei

Darussalam, Mozambik, Mauritania, dan

Hungaria. Ekspor non migas Indonesia ke

negara-negara tersebut memiliki peluang

yang sangat besar untuk dapat ditingkatkan

mengingat terjadinya masalah perekonomian

di kawasan Uni Eropa yang merupakan pasar

tradisional dari produk ekspor non migas

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 7. Nilai Ekspor Non Migas Indonesia pada Beberapa Negara Emerging Market (USD miliar)

2,06

1,23

0,96

0,79

0,49

0,55

0,34

0,38

0,31

0,32

2,16

1,41

0,99

0,86

0,60

0,58

0,52

0,49

0,40

0,35

VIETNAM

TURKI

MESIR

FEDERASI RUSIA

UKRAINE

MEKSIKO

MYANMAR

NIGERIA

SELANDIA BARU

SRI LANGKA

JAN-NOV 2013 JAN-NOV 2012




46 47



03 03tradisional. Pada periode Januari-November 2013, volume ekspor ke negara non tradisional tercatat sebesar 24,87 juta ton atau naik sebesar 16,98% dibandingkan dengan volume ekspor periode yang sama tahun 2012 yang tercatat sebesar 21,26 juta ton.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yakni sebesar 15%, maka capaian pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke negara non tradisional tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini beralasan mengingat secara keseluruhan ekspor Indonesia di tahun 2013 menunjukkan penurunan sebesar 2 persen. Penurunan ekspor non-migas Indonesia di tahun 2013, terutama dipengaruhi oleh stagnasi harga komoditi dunia dan kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, sehingga memberikan tekanan pada kinerja perdagangan di beberapa negara.

Kabar baiknya, penurunan kinerja ekspor Indonesia tidak terjadi di seluruh negara mitra dagang non-tradisional. Kinerja ekspor Indonesia di 108 negara mitra non-tradisional, pada periode Januari – November 2013, menunjukkan tingkat pertumbuhan positif sebesar 14,5%, jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun negara-negara tersebut antara lain Vietnam, Turki,

Mesir, Rusia, Ukraina, Meksiko, Myanmar, Nigeria, Selandia Baru, dan Srilanka.

Untuk mengantisipasi keberlanjutan kondisi penurunan ekspor non-migas Indonesia, Kementerian Perdagangan terus menggalakkan kegiatan promosi ke pasar-pasar non tradisional, baik melalui partisipasi pada berbagai kegiatan pameran dagang internasional di negara-negara tersebut, pengiriman misi dagang, maupun mengundang sejumlah buyers internasional dari negara-negara non tradisional untuk melakukan sourcing ke Indonesia (misi pembelian, kunjungan pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, dan lain-lain) serta terus berpartisipasi aktif dalam fora internasional dan memperluas akses pasar ekspor.


Pertumbuhan Ekspor Non-Migas ke Negara Tujuan Non-Tradisional

Sebagai upaya pengembangan dan promosi ekspor, Kementerian Perdagangan terus mengupayakan penajaman strategi penetrasi dan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Kementerian Perdagangan telah menetapkan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan baru yang merupakan pasar ekspor non-tradisional Indonesia, dengan tentunya tidak meninggalkan dan tetap mengembangkan ekspor di negara-negara tujuan tradisional.Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap negara/kawasan tertentu, sehingga dapat mengantisipasi kondisi-kondisi dimana terjadi penurunan permintaan yang dapat berdampak pada Neraca Perdagangan RI.

Saat ini ditetapkan sebanyak 24 negara yang merupakan pasar tujuan ekspor tradisional bagi Indonesia. Negara-negara tersebut adalah RRT, Jepang, Amerika Serikat, India, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Belanda,

Taiwan, Filipina, Australia, Jerman, Hongkong, Italia, Spanyol, Inggris Raya, Belgia, Perancis, Kanada, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Austria.

Penurunan kinerja ekspor total pada tahun 2013 tercermin pada kinerja ekspor ke negara tujuannya, baik negara tujuan tradisional maupun non-tradisional. Berdasarkan data Januari – November 2013, ekspor non migas Indonesia ke negara-negara tradisional mencapai USD 112,52 miliar atau mengalami penurunan sebesar 3,99% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2012. Apabila dilihat dari volume ekspor non migas, pada periode Januari-November 2013 volume ekspor tercatat sebanyak 566,5 juta ton mengalami kenaikan sebesar 19,37% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor harga komoditi ekspor mengalami penurunan yang mengakibatkan menurunnya nilai total ekspor non migas Indonesia.

Sementara itu, nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara non-tradisional pada periode Januari-November 2013 tercatat sebesar USD 23,82 milyar, mengalami peningkatan sebesar 1,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012 (USD 23,4 milyar). Peningkatan nilai ekspor non migas juga terjadi pada volume ekspor non migas ke negara non

Gambar 5Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)

Gambar 6Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Non-Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)



Indikator Kinerja 4: Pertumbuhan Ekspor Non-Migas ke Negara Tujuan Non-Tradisional

Sebagai upaya pengembangan dan promosi

ekspor, Kementerian Perdagangan terus

mengupayakan penajaman strategi penetrasi

dan diversifikasi pasar tujuan ekspor.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan

komitmen untuk mendorong pertumbuhan

ekspor ke negara-negara tujuan baru yang

merupakan pasar ekspor non-tradisional

Indonesia, dengan tentunya tidak

meninggalkan dan tetap mengembangkan

ekspor di negara-negara tujuan tradisional.Hal

ini dimaksudkan untuk mengurangi

ketergantungan ekspor Indonesia terhadap

negara/kawasan tertentu, sehingga dapat

mengantisipasi kondisi-kondisi dimana terjadi

penurunan permintaan yang dapat

berdampak pada Neraca Perdagangan RI.

Saat ini ditetapkan sebanyak 24 negara yang

merupakan pasar tujuan ekspor tradisional

bagi Indonesia. Negara-negara tersebut

adalah RRT, Jepang, Amerika Serikat, India,

Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Thailand,

Belanda, Taiwan, Filipina, Australia, Jerman,

Hongkong, Italia, Spanyol, Inggris Raya, Belgia,

Perancis, Kanada, Denmark, Finlandia, Swedia,

dan Austria.

Penurunan kinerja ekspor total pada tahun

2013 tercermin pada kinerja ekspor ke negara

tujuannya, baik negara tujuan tradisional

maupun non-tradisional.

Berdasarkan data Januari – November 2013,

ekspor non migas Indonesia ke negara-negara

tradisional mencapai USD 112,52 miliar atau

mengalami penurunan sebesar 3,99%

Gambar 8. Trend Ekspor Non-Migas Indonesia ke Negara-Negara Tradisional 2008 – 2013 (Jan-Nov)




dibandingkan dengan periode yang sama pada

tahun 2012 (lihat Gambar 3-5). Apabila dilihat

dari volume ekspor non migas, pada periode

Januari-November 2013 volume ekspor

tercatat sebanyak 566,5 juta ton mengalami

kenaikan sebesar 19,37% dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa

faktor harga komoditi ekspor mengalami

penurunan yang mengakibatkan menurunnya

nilai total ekspor non migas Indonesia.

Sementara itu, nilai ekspor non-migas

Indonesia ke negara-negara non-tradisional

pada periode Januari-November 2013 tercatat

sebesar USD 23,82 milyar, mengalami

peningkatan sebesar 1,79% dibandingkan

dengan periode yang sama tahun 2012 (USD

23,4 milyar). Peningkatan nilai ekspor non

migas juga terjadi pada volume ekspor non

migas ke negara non tradisional. Pada periode

Januari-November 2013, volume ekspor ke

negara non tradisional tercatat sebesar 24,87

juta ton atau naik sebesar 16,98%

dibandingkan dengan volume ekspor periode

yang sama tahun 2012 yang tercatat sebesar

21,26 juta ton.

Jika dibandingkan dengan target yang

ditetapkan, yakni sebesar 15%, maka capaian

pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke

negara non tradisional tidak mencapai target

yang ditetapkan. Hal ini beralasan mengingat

secara keseluruhan ekspor Indonesia di tahun


Gambar 9. Trend Ekspor Non Migas Indonesia ke Negara-Negara Non Tradisional

2008 – 2013 (Jan-Nov)



48 49



03 03Indikator Kinerja 5:

Kontribusi Ekspor Diluar 10 Produk Utama

Selain diversifikasi negara tujuan ekspor, Indonesia juga melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi produk ekspor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia pada produk tertentu. Semakin banyak pilihan produk Indonesia yang diekspor, maka akan semakin menguatkan posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Adapun saat ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 10 jenis produk yang disebut sebagai 10 produk utama, dengan nilai ekspor tertinggi dibandingkan produk-produk lainnya. Produk-produk tersebut adalah tekstil dan produk tekstil, produk elektronik, karet dan produk karet, sawit, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi.

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan menargetkan kontribusi ekspor di luar 10 produk utama sebesar 53%. Adapun capaian pada tahun 2013 (periode Januari-November) menunjukkan bahwa kontribusi ekspor non-migas di luar 10 produk utama telah mencapai 54% dengan nilai sebesar USD 73,63 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja ini telah melampaui target yang telah ditetapkan di

mencatatkan nilai sebesar USD 74,56 miliar dengan kontribusi sebesar 53,03%.

Di sisi lain, total ekspor 10 produk utama Indonesia pada periode Januari-November 2013 mencapai USD 62,72 milyar, dengan kontribusi 46% dari keseluruhan ekspor. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 5,04% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012. Produk-produk utama yang mengalami penurunan nilai ekspor antara lain adalah produk elektronik (turun 10,94%), karet dan produk karet (turun 11,11%), Sawit (turun 10,89%), produk otomotif (turun 7,77%) dan kopi (turun 4,53%). Sedangkan produk utama lainnya mengalami peningkatan. Adapun produk utama yang mengalami peningkatan signifikan adalah produk udang yang mengalami peningkatan sebesar 20,75% dan produk kakao dengan peningkatan sebesar 15,31%.

Selain 10 produk utama, Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan 10 produk ekspor potensial, yakni produk-produk yang nilai ekspornya berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih besar dan berkontribusi terhadap ekspor nasional. Produk-produk tersebut adalah kulit dan produk kulit, peralatan medis, tanaman obat, makanan olahan, minyak atsiri, ikan dan produk perikanan, produk kerajinan, perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan kantor.

awal tahun 2013, yaitu sebesar 101,9%. Jika kondisi ini mampu untuk terus dipertahankan, maka pada tahun-tahun yang akan datang, ekspor Indonesia tidak lagi tergantung pada sejumlah produk tertentu, sehingga penurunan harga suatu produk atau komoditi di pasar dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap nilai ekspor Indonesia secara keseluruhan.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,97%, dimana pada periode Januari s.d. November 2012, kontribusi ekspor produk-produk di luar 10 produk utama

Periode Januari-November 2013, komoditas potensial mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 9,89 miliar, atau menunjukkan penurunan sebesar 4,88% jika dibandingkan dengan nilai ekspor periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, produk-produk tersebut masih memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan pada tahun-tahun mendatang. Pada periode Januari-November 2013, kontribusi komoditi ekspor potensial mencatatkan persentase sebesar 7,04%. Secara detail, produk potensial yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah produk tanaman obat dengan

peningkatan sebesar 176,15%. Selanjutnya adalah produk alat kesehatan dengan peningkatan sebesar 19,92%, kulit & produk kulit dan produk makanan olahan dengan peningkatan sebesar 6,59%.

Dalam rangka mendorong terwujudnya diversifikasi produk ekspor sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada produk ekspor tertentu, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kinerja ekspor non migas Indonesia, Kementerian

Perdagangan telah melakukan sejumlah kegiatan di tahun 2013 antara lain kegiatan seminar, workshop dan pelatihan mengenai pengembangan produk, adaptasi produk, serta sejumlah kegiatan untuk mempromosikan produk ekspor Indonesia di luar 10 produk utama dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pameran (di dalam maupun di luar negeri), misi dagang, maupun dengan melalui instore promotion.

Gambar 7Kontribusi Ekspor 10 Komoditi Utama terhadap Ekspor Non Migas

Gambar 8Pertumbuhan Ekspor Komoditas Potensial (2012-2013)



Selain 10 produk utama, Kementerian

Perdagangan juga telah menetapkan 10

produk ekspor potensial, yakni produk-produk

yang nilai ekspornya berpotensi untuk

dikembangkan menjadi lebih besar dan

berkontribusi terhadap ekspor nasional.

Produk-produk tersebut adalah kulit dan

produk kulit, peralatan medis, tanaman obat,

makanan olahan, minyak atsiri, ikan dan

produk perikanan, produk kerajinan,

perhiasan, rempah-rempah, dan peralatan

kantor.

Periode Januari-November 2013, komoditas

potensial mencatatkan nilai ekspor sebesar

USD 9,89 miliar, atau menunjukkan

penurunan sebesar 4,88% jika dibandingkan

dengan nilai ekspor periode yang sama pada

tahun sebelumnya. Meskipun mengalami

penurunan, produk-produk tersebut masih

memiliki potensi yang cukup besar untuk

dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.

Pada periode Januari-November 2013,

kontribusi komoditi ekspor potensial

mencatatkan persentase sebesar 7.04%.

Secara detail, produk potensial yang

mengalami peningkatan yang sangat

signifikan adalah produk tanaman obat

dengan peningkatan sebesar 176,15%.

Selanjutnya adalah produk alat kesehatan

dengan peningkatan sebesar 19,92%, kulit &

produk kulit dan produk makanan olahan

dengan peningkatan sebesar 6,59%.

Dalam rangka mendorong terwujudnya

diversifikasi produk ekspor sebagai upaya

mengurangi ketergantungan kepada produk

ekspor tertentu, sekaligus sebagai upaya

meningkatkan kinerja ekspor non migas

Indonesia, Kementerian Perdagangan telah

Gambar 10. Kontribusi Ekspor 10 Komoditi Utama terhadap Ekspor Non Migas




melakukan sejumlah kegiatan di tahun 2013

antara lain kegiatan seminar, workshop dan

pelatihan mengenai pengembangan produk,

adaptasi produk, serta sejumlah kegiatan

untuk mempromosikan produk ekspor

Indonesia di luar 10 produk utama dengan

mengikutsertakan dalam kegiatan pameran

(di dalam maupun di luar negeri), misi dagang,

maupun dengan melalui instore promotion.

Gambar 11. Pertumbuhan Ekspor Komoditas Potensial (2012-2013)

Gambar 12. Penyelenggaraan Misi Dagang ke Beberapa Negara



50 51



03 03

anggaran untuk promosi Nation Branding pada tahun 2013 menurun.

Walaupun skor dan peringkat NBI Indonesia turun di tahun 2013, sebanyak 15 dari 20 negara memposisikan Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya. Mesir masih menjadi negara dengan opini paling baik untuk citra Indonesia (peringkat 27). Setelah Mesir, negara yang memberikan opini paling baik adalah Jepang yang diikuti oleh beberapa negara emerging market yaitu India, Argentina, Mexico, dan Afrika Selatan. Sementara itu, Australia yang sebelumnya di tahun 2012 memberikan penilaian yang buruk terhadap citra Indonesia (peringkat 45), di tahun 2013 memberikan respon dengan menaikkan peringkat Indonesia ke posisi 39. Di tahun 2013, negara yang memberikan respon paling buruk terhadap citra Indonesia adalah China dan Brazil.

Apabila dilihat dari atribut individual, Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik pada kreativitas dan kontribusi terhadap sains. Terkait atribut dimaksud, Indonesia diapresiasi secara baik oleh mitra dagang utama yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan dimana keduanya menilai bahwa Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan Malaysia dan Thailand dengan memposisikan Indonesia di peringkat 32.

Pada survei yang dilakukan di tahun 2013, NBI Simon Anholt melibatkan 20 negara panel yang selanjutnya memberikan persepsi mereka terhadap 50 negara yang disurvei. Dua puluh negara tersebut adalah Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Mesir, Perancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Mexico, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Swedia, Turki, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Di antara ke-20 negara tersebut, Mesir merupakan negara dengan opini paling baik untuk citra Indonesia. Jepang merupakan negara yang memberikan opini baik, lebih baik dibandingkan dengan opini negara ini terhadap Indonesia pada tahun 2012. Selain Mesir dan Jepang, Indonesia juga mendapatkan peringkat yang baik dari beberapa negara emerging market antara lain India, Argentina, Meksiko, dan Afrika Selatan. Sementara itu, negara yang memberikan respon paling buruk terhadap citra Indonesia adalah China, Brazil dan Australia.

Jika ditinjau dari atribut dimensi ekspor, Indonesia memiliki profil dimensi ekspor yang stabil, memiliki peringkat 39 dan 40 pada atribut dimensi ekspornya. Namun demikian, pada tahun 2013, produk ekspor Indonesia mendapatkan penilaian yang rendah dari China, Brazil, Jerman, Italia dan Australia. Untuk atribut kreativitas dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, secara global Indonesia mendapatkan penilaian yang lebih baik. Kreatifitas mendapatkan penilaian yang baik di beberapa negara antara lain adalah Argentina, India, Afrika Selatan dan Inggris. Untuk atribut kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, Indonesia mendapatkan penilaian yang tinggi terutama di partner dagang utama Indonesia yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan. Indonesia menempati peringkat yang lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand di kedua negara tersebut.

Untuk atribut kualitas produk, Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk dari beberapa negara panel dengan peringkat ke-40. Perbedaan yang mencolok diantara atribut-atribut ekspor terjadi di beberapa negara, antara lain adalah Jerman dan Australia. Di Jerman, penilaian mengenai kualitas produk menempati peringkat 47, sedangkan untuk atribut kreativitas dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan menempati peringkat 42 dan 40. Sedangkan di Australia, atribut kualitas produk ekspor Indonesia menempati peringkat 43 sementara atribut kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kreativitas menempati peringkat 37 dan 38. Namun demikian, kualitas produk ekspor Indonesia memiliki penilaian yang baik di Mesir,

Jepang, Argentina, Meksiko dan Turki yang menempatkan Indonesia dengan peringkat 34 ke atas.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, untuk dimensi ekspor di tahun 2013, Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Pada tahun 2013, skor dimensi Singapura dan Thailand mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Seperti Indonesia, pada tahun 2013 Malaysia juga mengalami penurunan skor dimensi ekspor.

Sebagai upaya untuk membangun citra Indonesia di mata dunia, pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen PEN telah melakukan sejumlah upaya, antara lain pembuatan materi iklan televisi (television commercial/TVC) untuk Nation Branding serta penayangan TVC tersebut di 4 (empat) media elektronik internasional, yakni CNN, BBC, CNBC, dan Bloomberg. TVC Nation Branding tersebut memvisualkan informasi-informasi tentang keberagaman potensi yang dimiliki Indonesia dengan gaya bahasa yang promotif dalam mempertahankan citra positif dan persepsi yang kuat dimata para pelaku usaha luar negeri (buyers) bahwa Indonesia merupakan mitra dagang yang potensial untuk melakukan kemitraan perdagangan serta menyebarkan informasi tentang kebijakan perdagangan Indonesia yang didukung dengan testimonials, statements, dan success stories dari para buyer yang telah berhasil memulai dan mengembangkan kemitraan perdagangan dengan pelaku usaha Indonesia.


“Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia”


Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index

Citra suatu negara di dunia internasional biasanya diukur melalui peringkat suatu negara menurut Nation Branding Index (NBI) yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei independen asing. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan mengambil hasil Nation Branding Index (NBI) yang disusun oleh Simon Anholt. Indeks tersebut merupakan hasil penggabungan dari sejumlah dimensi yang dianggap berpengaruh terhadap branding suatu negara, yakni pariwisata, ekspor, pemerintahan, investasi dan imigrasi, kebudayaan, dan masyarakat. Namun demikian, Kementerian Perdagangan hanya memfokuskan kegiatan nation branding pada dimensi ekspor.

Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor NBI Indonesia mencapai angka 45,60. Secara spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakan akumulasi dari jawaban responden atas beberapa atribut yang terkait dengan persepsi masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia. Atribut tersebut antara lain berkaitan dengan kontribusi Indonesia terhadap inovasi di bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara asal (country of origin) terhadap keinginan masyarakat global untuk membeli suatu produk, dan derajat kreativitas suatu negara.

Persentase capaian skor NBI dimensi ekspor pada tahun 2013 hanya mencapai 97,02% dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Jika dibandingkan dengan skor dimensi ekspor tahun 2012 sebesar 45,73, skor NBI dimensi ekspor tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,13 poin. Penurunan juga dialami pada peringkat Indonesia, dari peringkat 38 di tahun 2012 menjadi peringkat 40 dari 50 negara yang disurvei di tahun 2013.

Penurunan skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt’s NBI ditengarai merupakan dampak dari efisiensi/penghematan anggaran Kementerian Perdagangan, sehingga alokasi



Dok. Kementerian Perdagangan

Sasaran Strategis 3: “Perbaikan Citra Produk Ekspor Indonesia”

Indikator Kinerja 2010 2011 20122013

Target Realisasi Capaian (%)

6) Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt’s Nation Brand Index (NBI)

47,7 44,97 45,73 47 45,6 97,0

Indikator Kinerja 6: Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index

Citra suatu negara di dunia internasional

biasanya diukur melalui peringkat suatu

negara menurut Nation Branding Index (NBI)

yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga

survei independen asing. Dalam hal ini,

Kementerian Perdagangan mengambil hasil

Nation Branding Index (NBI) yang disusun oleh

Simon Anholt. Indeks tersebut merupakan

hasil penggabungan dari sejumlah dimensi

yang dianggap berpengaruh terhadap

branding suatu negara, yakni pariwisata,

ekspor, pemerintahan, investasi dan imigrasi,

kebudayaan, dan masyarakat. Namun

demikian, Kementerian Perdagangan hanya

memfokuskan kegiatan nation branding pada

dimensi ekspor.

Pada tahun 2013, skor dimensi ekspor

NBI Indonesia mencapai angka 45,60. Secara

spesifik, skor dimensi ekspor ini merupakan

akumulasi dari jawaban responden atas

beberapa atribut yang terkait dengan persepsi

masyarakat dunia terhadap ekspor Indonesia.

Atribut tersebut antara lain berkaitan dengan

kontribusi Indonesia terhadap inovasi di

bidang ilmu pengetahuan, pengaruh negara

asal (country of origin) terhadap keinginan

masyarakat global untuk membeli suatu

produk, dan derajat kreativitas suatu negara.

Gambar 9Nilai Dimensi Ekspor Indonesia, 2010 – 2013



Gambar 13. Nilai Dimensi Ekspor Indonesia, 2010 – 2013

Walaupun skor dan peringkat NBI Indonesia

turun di tahun 2013, sebanyak 15 dari 20

negara memposisikan Indonesia lebih baik

dari tahun sebelumnya. Mesir masih menjadi

negara dengan opini paling baik untuk citra

Indonesia (peringkat 27). Setelah Mesir,

negara yang memberikan opini paling baik

adalah Jepang yang diikuti oleh beberapa

negara emerging market yaitu India,

Argentina, Mexico, dan Afrika Selatan.

Sementara itu, Australia yang sebelumnya di

tahun 2012 memberikan penilaian yang buruk

terhadap citra Indonesia (peringkat 45), di

tahun 2013 memberikan respon dengan

menaikkan peringkat Indonesia ke posisi 39.

Di tahun 2013, negara yang memberikan

respon paling buruk terhadap citra Indonesia

adalah China dan Brazil.

Apabila dilihat dari atribut individual,

Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik

pada kreativitas dan kontribusi terhadap

sains. Terkait atribut dimaksud, Indonesia

diapresiasi secara baik oleh mitra dagang

utama yaitu Amerika Serikat dan Korea

Selatan dimana keduanya menilai bahwa

Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik

dibandingkan Malaysia dan Thailand dengan

memposisikan Indonesia di peringkat 32.

Pada survei yang dilakukan di tahun 2013, NBI

Simon Anholt melibatkan 20 negara panel

yang selanjutnya memberikan persepsi

mereka terhadap 50 negara yang disurvei.

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah). Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah).

52 53



03 03Sasaran Strategis 4 :

“Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional


Jumlah Hasil Perundingan Perdagangan Internasional

Secara umum, tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan akses pasar dan fasilitasi ekspor serta mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tertentu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Untuk mencapai itu semua, Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Perdagangan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki melalui peningkatan peran dan kemampuan dalam berdiplomasi di bidang perdagangan internasional dan meningkatkan intensitas partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

Untuk mencapai sebuah kesepakatan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan menjalankan proses-proses negosiasi di forum Multilateral, Regional, maupun Bilateral. Dalam perjalanan proses negosiasi tersebut Kementerian Perdagangan telah menetapkan target sebesar 248 hasil perundingan (Report of Meeting, Summary of discussion, MoU, Agreed Minutes Protocol, dan Joint Report) pada tahun 2013. Realisasi pencapaian target adalah sebesar 323 hasil perundingan atau sebesar 130,24%.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa target indikator Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional terus mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013 yang diikuti pula oleh peningkatan realisasi capaian target hasil perundingan perdagangan. Capaian realisasi yang melebihi target tersebut disebabkan adanya beberapa pelaksanaan perundingan atau sidang yang belum dijadwalkan sebelumnya. Kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM-WTO) IX, juga menjadi salah satu faktor pendukung

Selain itu, pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga telah melakukan kegiatan Indonesian Night di 2 (dua) event besar sebagai upaya untuk membangun citra Indonesia di mata dunia. Indonesian Night 2013 menampilkan rangkaian kegiatan mulai dari sajian kuliner nusantara, pameran batik, perhiasan dan spa, hingga pentas seni budaya Indonesia yang dikemas secara modern. Event besar tersebut adalah pada penyelenggaraan World Economic Forum 2013 di Davos, Swiss dan penyelenggaraan St. Gallen Symposium Ke-43 di University of St. Gallen, Swiss. Kegiatan Indonesian Night di kedua event tersebut mendapatkan respon yang baik dari para

peserta kegiatan dan diharapkan akan dapat menciptakan citra Indonesia yang baik di mata dunia yang pada akhirnya akan mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia.

Kementerian Perdagangan terus melakukan upaya untuk membangun serta meningkatkan citra Indonesia dimata dunia. Untuk lebih memaksimalkan pembangunan dan peningkatkan citra Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk melakukan mapping negara-negara/kawasan yang menjadi sasaran pembangunan citra Indonesia, sehingga kegiatan pencitraan lebih terfokus.

Untuk lebih memaksimalkan pembangunan dan peningkatkan citra Indonesia, perlu dipertimbangkan untuk melakukan mapping negara-negara/kawasan yang menjadi sasaran pembangunan citra Indonesia, sehingga kegiatan pencitraan lebih terfokus.

Dilihat dari atribut individual, Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik pada kreativitas dan kontribusi terhadap sains

peningkatan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2013, bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya beberapa pertemuan yang dilaksanakan secara back to back selama pertemuan tersebut. Berikut ini adalah beberapa hasil perundingan perdagangan internasional yang penting dan telah disepakati pada tahun 2013.

1) MoU Promosi Perdagangan RI-Liberia

MoU ini ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2013, bersamaan dengan kunjungan balasan Presiden Liberia ke Indonesia. MoU ini diharapkan dapat mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan hubungan perdagangan kedua negara. Dengan semangat kerja sama Selatan-Selatan diharapkan kedua negara dapat mengidentifikasi potensi kerja sama perdagangan dan mengeksplorasi bidang promosi perdagangan bilateral dengan berbagai kegiatan berupa pertukaran informasi secara berkelanjutan, seminar, simposium, pameran dagang, misi dagang, kunjungan lapangan, dan studi pemasaran.

2) Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods

Persetujuan Protocol to Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related to Trade in Goods (Protokol untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu terkait Perdagangan Barang) ditandatangani disela-sela The 19th ASEAN Economic Ministers’ Retreat,di Hanoi pada tanggal 8 Maret 2013. Protokol ini adalah untuk mengubah perjanjian ekonomi ASEAN tertentu terkait perdagangan barang dengan tujuan: (i) Membentuk suatu landasan hukum untuk kerja sama ekonomi di bidang perdagangan barang antara negara-negara anggota ASEAN dalam skema perdagangan bebas; dan (ii) mengharmonisasikan perjanjian perdagangan barang di bawah pilar ekonomi ASEAN sesuai dengan persetujuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).




“Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan

Internasional



7) Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional 140 259 260 248 323 130,2%

8) Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA - - - 10% 47,5% 475%

Indikator Kinerja 7: Jumlah Hasil Perundingan Perdagangan Internasional

Secara umum, tujuan kebijakan

perdagangan internasional adalah untuk

meningkatkan akses pasar dan fasilitasi

ekspor serta mengurangi ketergantungan

pada pasar ekspor tertentu, yang pada

akhirnya akan meningkatkan kinerja ekspor

Indonesia. Untuk mencapai itu semua,

Pemerintah Indonesia c.q Kementerian

Perdagangan memanfaatkan seluruh potensi

sumber daya yang dimiliki melalui

peningkatan peran dan kemampuan dalam

berdiplomasi di bidang perdagangan

internasional dan meningkatkan intensitas

partisipasi Indonesia di berbagai forum

internasional untuk memperjuangkan

kepentingan nasional Indonesia.

Untuk mencapai sebuah kesepakatan

perdagangan internasional, Pemerintah

Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan

menjalankan proses-proses negosiasi di forum

Multilateral, Regional, maupun Bilateral. Dalam

perjalanan proses negosiasi tersebut


target sebesar 248 hasil perundingan (Report of

Meeting, Summary of discussion, MoU,

Agreed Minutes Protocol, dan Joint Report)

pada tahun 2013. Realisasi pencapaian target

adalah sebesar 323 hasil perundingan atau

sebesar 130,24%.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat

dilihat bahwa target indikator Jumlah hasil

perundingan perdagangan internasional terus

mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013

yang diikuti pula oleh peningkatan realisasi

capaian target hasil perundingan

perdagangan. Capaian realisasi yang melebihi

target tersebut disebabkan adanya beberapa

pelaksanaan perundingan atau sidang yang

54 55



03 03

1) Rangkaian Pertemuan APEC sektor Perdagangan

Indonesia kembali memegang tongkat kepemimpinan forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada tahun 2013, rangkaian pertemuan APEC pada sektor perdagangan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali di Indonesia selaku tuan rumah, yaitu: (i) APEC Senior Official Meeting (SOM) ke-1 and Related Meeting, pada tanggal 24 Januari-8 Februari 2013, di Jakarta; (ii) Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade/MRT) APEC yang didahului dengan (iii) pertemuan ke-2 pejabat senior (SOM2) pada tanggal 17-21 April 2013, di Surabaya; (iv) APEC Senior Official Meeting (SOM)-3 and Related Meeting, pada tanggal 26 Juni - 6 Juli 2013, di Medan; dan (v) APEC Economic Leaders Weeks, pada tanggal 1-8 Oktober 2013, di Bali.

Secara umum, keketuaan Indonesia pada APEC 2013 telah berjalan dengan sukses dan berhasil menyepakati tujuh butir kesepakatan strategis, yaitu:

1. Menyepakati untuk menggandakan upaya mencapai Bogor Goals pada 2020;

2. Menyepakati peningkatan perdagangan intra-APEC atau intrakawasan, melalui fasilitasi perdagangan, pengembangan kapasitas, dan memfungsikan sistem perdagangan multilateral;

3. Menyepakati percepatan konektivitas fisik, institusional dan orang;

4. Menegaskan kembali komitmen memperjuangkan pertumbuhan global yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif;

5. Dalam melihat keterbatasan sumber daya, para pemimpin sepakat bekerja sama meningkatkan ketahanan pangan, energi dan air di kawasan. ini selaras juga dengan tujuan menjaga dampak perubahan iklim;

6. Menyepakati untuk memastikan sinergi APEC dan komplementaritas dengan proses multilateral dan regional lain, seperti East Asia Summit dan G20;

7. Menyepakati bahwa kolaborasi yang erat dengan sektor bisnis sangat penting untuk mencapai tujuan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka.

2) Penyelenggaraan KTM IX WTO

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX yang dilaksanakan pada tanggal 2-7 Desember 2013 di Bali, telah berhasil menyepakati “Paket Bali”, secara garis besar terdiri atas 3 (tiga) isu utama yaitu:

1. Isu Fasilitasi Perdagangan bukan hanya menjadi kepentingan negara maju saja, tapi juga merupakan kepentingan negara berkembang dan LDCs karena semangatnya adalah menciptakan kelancaran arus ekspor dan impor dengan mengurangi atau bahkan meniadakan biaya ekonomi tinggi. Negara berkembang dan LDCs memiliki hak untuk memperoleh kelonggaran dalam menerapkan fasilitasi perdagangan bahkan mensyaratkan “capacity building” sebelum menerapkan fasilitasi perdagangan tersebut.

2. Di sektor Pertanian, capaian terpenting dalam Paket Bali adalah disepakatinya solusi sementara bagi aspirasi negara berkembang, yakni untuk meningkatkan subsidi di sektor pertanian melampau batas maksimum yang diatur dalam Persetujuan Pertanian (yaitu 10% dari output pertanian), sementara solusi permanen dirundingkan dalam waktu empat tahun.

3. Untuk isu Pembangunan, negara berkembang dan LDCs memperoleh hak “Monitoring Mechanism” yaitu suatu hak untuk melakukan pengawasan apakah ketentuan “Special and Differential Treatment” diimplementasikan secara benar atau sekedar pemanis belaka.

Secara umum kesepakatan yang dihasilkan pada KTM WTO ke-9, yaitu Persetujuan General Services, Public Stockholding, administrasi Tariff Rate Quota, Export Competition, Pengaturan Kapas untuk LDCs, Preferential Rules of Origin untuk LDCs, Duty-Free Quota-Free untuk LDCs, Services Waiver untuk LDCs, dan Monitoring Mechanism ketentuan Special and Differential Treatment.

3) Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan R.I. dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar

Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua menteri masing kedua negara pada tanggal 23 April 2013 dengan tujuan untuk memperluas dan memfasilitasi perdagangan barang dan mendorong iklim penanaman modal.

Kesepakatan ini merupakan payung kerja sama antar kedua pemerintah yang dapat dijadikan sebagai landasan/platform bagi kalangan pelaku usaha Indonesia dan Myanmar untuk melakukan kerja sama bisnis baik perdagangan, produksi ataupun investasi diberbagai sektor antara lain: rice milling, pembangkit listrik, konstruksi, perkebunan karet dan kelapa sawit, kedirgantaraan dan sebagainya.

Di bidang investasi, kedua pemerintah menyambut baik peningkatan investasi Indonesia di Myanmar yang hingga tahun 2012 telah mencapai US$ 241 juta. Kedua pemerintah juga mendukung keinginan BUMN dan kalangan usaha swasta Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar di bidang telekomunikasi, pertambangan, perbankan dan infrastruktur. Pemerintah Myanmar secara khusus mengundang investasi Indonesia di bidang perikanan dan peternakan, pertanian, pariwisata, transportasi, eksplorasi migas dan pengembangan sektor kelistrikan di Myanmar.

4) MoU on Rice Trade Antara Indonesia dan Myanmar

MoU on Rice Trade antara Indonesia dan Myanmar ditandatangani bersamaan dengan penandatangan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan R.I dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar, pada tanggal 23 April 2013, oleh kedua menteri masing kedua negara.

Di bidang ketahanan pangan dan energi kedua Kepala Negara sepandangan bahwa kerja sama ketahanan pangan dan energi di antara kedua negara bersifat saling melengkapi dan mendorong peningkatan kerja sama ini melalui investasi, riset dan pengembangan (R&D). Hal ini di perkuat dengan disepakatinya kerja sama serta peningkatan kapasitas produksi dan kualitas beras, pupuk dan serta revitalisasi MoU on Rice Trade bidang pertanian. Penandatanganan MoU on Rice Trade antar kedua negara dilakukan sebagai alternatif pengadaan impor beras bilamana diperlukan Indonesia.

Capaian Kementerian Perdagangan pada Tahun 2013 juga didukung dengan kesuksesan penyelenggaraan dua sidang besar internasional yaitu: (i) Rangkaian Pertemuan APEC sektor Perdagangan, dan (ii) Penyelenggaraan KTM WTO IX.

56 57




“Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri”

Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, di antaranya perdagangan dalam negeri. perdagangan luar negeri, dan perdagangan berjangka komoditi. Secara umum, sebagian besar perijinan sudah dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara khusus mengelola perijinan Kementerian Perdagangan agar lebih efisien melalui penerbitan perijinan secara online, dan upaya lainnya untuk mengurangi waktu proses penerbitan ijin. Upaya-upaya tersebut diukur menggunakan beberapa indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Indikator-indikator ini dapat dijelaskan secara terperinci kinerjanya melalui penjelasan di bawah.


Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA ASEAN

Pada LAK Kementerian Perdagangan Tahun 2013 kinerja kerjasama perdagangan internasional tidak hanya diukur berdasarkan jumlah hasil perundingan perdagangan internasional saja, melainkan juga diukur melalui ‘Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Mitra FTA di lingkup ASEAN’. Pemantauan dan pengukuran atas indikator kinerja ini menjadi penting di tahun 2013-2014 untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam mengahadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015.

Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) adalah perjanjian diantara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas, dimana perdagangan barang atau jasa diantara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau non-tarif. Dalam kerangka kerja sama regional, hingga saat ini ada beberapa kerja sama FTA yang melibatkan Indonesia baik di

lingkup internal ASEAN maupun eksternal ASEAN (ASEAN+1), yaitu: (i) ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang menggunakan SKA Form D; (ii) ASEAN - India Free Trade Area (AI-FTA) yang menggunakan SKA Form AI; (iii) ASEAN - KOREA Free Trade Agreement (AK-FTA) yang menggunakan Form AK; dan (iv) ASEAN China - Free Trade Area (ACFTA) menggunakan Form E.

Dengan melihat nilai perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA, maka dapat terlihat bagaimana diplomasi perdagangan yang selama ini dilakukan khususnya dalam kerangka kerja sama regional dapat ikut meningkatkan akses pasar bagi pasar ekspor non-migas Indonesia. Berikut adalah matrik nilai jumlah penggunaan SKA dan nilai FOB (USD) periode tahun 2012 hingga tahun 2013.

Dari matriks di bawah, jika dibandingakan total nilai FOB Tahun 2012 adalah sebesar USD 50.102.427.297,12 sedangkan tahun 2013 naik 47,5% menjadi USD 95.522.221.963,53. Dari kenaikan nilai tersebut dapat dilihat bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) cukup membawa dampak pada peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA khususnya dalam kerangka regional.

Tabel 9Realisasi Penerbitan SKA Berdasarkan Jenis Form SKA

Periode Tahun 2012 s.d. 4 Desember 2013



Tabel 9. Realisasi Penerbitan SKA Berdasarkan Jenis Form SKA Periode Tahun 2012 s.d. 4 Desember 2013

JENIS FORM SKA

2012 1 JAN-4 DES 2013JUMLAH SKA NILAI FOB (USD) JUMLAH SKA NILAI FOB (USD)

FORM AI 17,967 8,646,652,631.10 19,568 15,947,958,122.90

FORM AK 40,269 9,719,777,114.08 40,210 8,943,645,664.49

FORM D 130,040 16,238,890,467.47 126,939 39,492,426,989.65

FORM E 49,528 15,497,107,084.47 49,188 31,138,191,186.49






9) Jumlah Pelayanan PerizinanPDN Secara Online 12 jenis 15 jenis 12 jenis 11 jenis 12 jenis 109,1

10) Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan PDN 6 hari 5 hari 3,5 hari 4 hari 2 hari 150

11) Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online

53 jenis 55 jenis 55 jenis 75 jenis 83 jenis 110,7

12) Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor

4 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 100

Kementerian Perdagangan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya memiliki

kewenangan untuk menerbitkan perijinan

kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi

ke dalam beberapa sektor, di antaranya

perdagangan dalam negeri. perdagangan luar

negeri, dan perdagangan berjangka komoditi.

Secara umum, sebagian besar perijinan sudah

dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit

Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara

khusus mengelola perijinan Kementerian

Perdagangan agar lebih efisien melalui

penerbitan perijinan secara online, dan upaya

lainnya untuk mengurangi waktu proses

penerbitan ijin. Upaya-upaya tersebut diukur

menggunakan beberapa indikator, seperti

Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi ke dalam beberapa sektor, di antaranya perdagangan dalam negeri. perdagangan luar negeri, dan perdagangan berjangka komoditi.

58 59



03 03tahun 2012, perizinan dibidang perdagangan dalam negeri berkurang menjadi 12 perizinan.

2. Tidak adanya penambahan jenis izin baru dibidang perdagangan dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan selama tahun 2013.

Menilik alasan-alasan di atas, maka saat ini hanya terdapat 12 jenis perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dimana seluruh 12 jenis perizinan ini yang sudah dapat dilayani secara online.


Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan Perdagangan Dalam Negeri

Pada tahun 2013, realisasi indikator kinerja “Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan Perdagangan Dalam Negeri” adalah 2 hari kerja. Artinya dari 12 jenis perizinan dibidang perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, secara rata-rata seluruhnya dapat diselesaikan proses penyelesaiannya dalam waktu 2 hari. Realisasi ini melebihi target yang terdapat pada kontrak kinerja yang sebesar 4 hari, atau capaiannya mencapai 150% dari target.

Semakin singkatnya waktu penyelesaian perizinan dibidang perdagangan dalam negeri ini dapat dicapai karena andil dari beberapa faktor. Pertama, penerapan sistem pengurusan perizinan secara online membuat waktu pemrosesan menjadi lebih efisien. Kedua, adanya fasilitas Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) di Kementerian Perdagangan membuat birokrasi pengurusan perizinan menjadi lebih pendek, sehingga dapat mempersingkat waktu pemrosesan penyelesaian perizinan. Ketiga, sumber daya manusia yang bertanggung jawab memproses perizinan juga semakin terlatih dan tangkas.

Di masa yang akan datang, Kementerian Perdagangan akan terus berupaya untuk meningkatkan performa penyelesaian perizinan secara menyeluruh. Salah satu wacana upaya untuk meningkatkan performa tersebut adalah membentuk unit khusus seperti UPP dengan level setingkat Eselon II dengan tugas khusus untuk memproses seluruh perizinan di Kemendag di bawah satu pintu. Wacana tersebut sampai saat ini masih terus dikonsultasikan oleh Kemendag dengan para pemangku kepentingan terkait.


Jumlah Perizinan Ekspor-Impor Secara Online

Indikator Kinerja: “Jumlah Perizinan Ekspor-Impor Secara Online” pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan dibandingkan kinerja tahun lalu. Jenis perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online sampai dengan akhir tahun 2013 sebanyak 83 jenis. Sedangkan, target yang dicanangkan pada awal tahun jumlah perijinan ekspor-impor yang dapat dilayani secara online dapatmencapai 75 jenis. Sehingga, capaian indikator kinerja ini mencapai 110,6%. Daftar perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online pada tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mengakibatkan pula pesatnya tuntutan kecepatan informasi dan pelayanan yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas infrastruktur suatu wilayah. Hal ini hanya dapat difasilitasi dengan suatu sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi yang memiliki visi “Pelayanan Global Tanpa Batas dan Hambatan”. Dari visi penyediaan sarana layanan yang tanpa batas inilah, Kementerian Perdagangan melakukan pembangunan sistem perizinan secara elektronik (e-licensing) yang disebut “INATRADE”. INATRADE adalah sistem informasi


Jumlah Pelayanan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri Secara Online

Sama halnya dengan periode sebelumnya di tahun 2012, saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online. Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang tercantum dalam Rencana Strategis sebanyak 17 perizinan. Apabila mengacu kepada target Rencana Strategis maka pada tahun 2013 capaian yang diperoleh adalah sebesar 109%.

Alasan mengapa capaian yang diperoleh adalah sebesar angka tersebut di atas dikarenakan beberapa hal:

1. Sejak dua tahun lalu, Kementerian Perdagangan tidak melakukan perubahan jumlah perizinan dibidang perdagangan dalam negeri. Perubahan terakhir terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Kementerian Perdagangan mendelegasikan 3 (tiga) perizinan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam rangka efisiensi kegiatan perizinan. Ketiga perizinan yang didelegasikan kepada BKPM yaitu: Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) dan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A). Melalui pendelegasian itu, maka sejak



Tabel 9. Realisasi Penerbitan SKA Berdasarkan Jenis Form SKA Periode Tahun 2012 s.d. 4 Desember 2013

JENIS FORM SKA

2012 1 JAN-4 DES 2013JUMLAH SKA NILAI FOB (USD) JUMLAH SKA NILAI FOB (USD)

FORM AI 17,967 8,646,652,631.10 19,568 15,947,958,122.90

FORM AK 40,269 9,719,777,114.08 40,210 8,943,645,664.49

FORM D 130,040 16,238,890,467.47 126,939 39,492,426,989.65

FORM E 49,528 15,497,107,084.47 49,188 31,138,191,186.49






9) Jumlah Pelayanan PerizinanPDN Secara Online 12 jenis 15 jenis 12 jenis 11 jenis 12 jenis 109,1

10) Rata-rata Waktu Penyelesaian Perizinan PDN 6 hari 5 hari 3,5 hari 4 hari 2 hari 150

11) Perizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online

53 jenis 55 jenis 55 jenis 75 jenis 83 jenis 110,7

12) Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor

4 hari 3 hari 2 hari 2 hari 2 hari 100

Kementerian Perdagangan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya memiliki

kewenangan untuk menerbitkan perijinan

kepada masyarakat. Perijinan tersebut dibagi

ke dalam beberapa sektor, di antaranya

perdagangan dalam negeri. perdagangan luar

negeri, dan perdagangan berjangka komoditi.

Secara umum, sebagian besar perijinan sudah

dilaksanakan secara terintegrasi oleh Unit

Pelayanan Perdagangan (UPP). Unit ini secara

khusus mengelola perijinan Kementerian

Perdagangan agar lebih efisien melalui

penerbitan perijinan secara online, dan upaya

lainnya untuk mengurangi waktu proses

penerbitan ijin. Upaya-upaya tersebut diukur

menggunakan beberapa indikator, seperti Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online. Jumlah perizinan ini lebih sedikit dibanding target yang tercantum dalam Rencana Strategis sebanyak 17 perizinan. Apabila mengacu kepada target Rencana Strategis maka pada tahun 2013 capaian yang diperoleh adalah sebesar 109%.

109%

Tabel 10. Jenis Perizinan Ekspor dan Impor yang Dapat Dilayani Secara Online Pada Tahun 2013



Tabel 10. Jenis Perizinan Ekspor dan Impor yang Dapat Dilayani Secara Online Pada Tahun 2013

No Jenis Perizinan Jumlah (jenis)

1 UPP REGISTRASI

(8 Jenis Impor NPIK & 7 Jenis IT Produk Tertentu) 15

2 UPP NON REGISTRASI 15 3 BACK OFFICE 63

Total 83 Sumber: Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

Perkembangan teknologi informasi yang

sangat pesat mengakibatkan pula pesatnya

tuntutan kecepatan informasi dan pelayanan

yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas

infrastruktur suatu wilayah. Hal ini hanya

dapat difasilitasi dengan suatu sistem

pelayanan yang berbasis teknologi informasi

yang memiliki visi “Pelayanan Global Tanpa

Batas dan Hambatan”. Dari visi penyediaan

sarana layanan yang tanpa batas inilah,

Kementerian Perdagangan melakukan

pembangunan sistem perizinan secara

elektronik (e-licensing) yang disebut

“INATRADE”. INATRADE adalah sistem

informasi Kementerian Perdagangan sebagai

sarana dalam menerbitkan perizinan yang

pengajuannya dapat dilakukan secara manual

maupun online. INATRADE diciptakan sebagai

solusi nyata pelayanan tanpa tatap muka yang

dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan

oleh siapa saja dalam rangka menciptakan

iklim usaha perdagangan yang kondusif.

Tujuan dibuatnya sistem ini adalah

mengembangkan sistem pemrosesan

perizinan yang memudahkan aktivitas seluruh

petugas terkait di Kemendag, memudahkan

manajemen pengolahan data, memudahkan

pertukaran data antar instansi dan

menyediakan sistem pengajuan perizinan

secara online sesuai tuntutan masyarakat

usaha / internasional.

Hal-hal diatas merupakan upaya

penyerderhanaan proses perizinan serta

perbaikan fungsi pelayanan perizinan (ekspor

dan impor) agar pelayanan yang diberikan

dapat dilaksanakan dengan baik, tertib,

transparan, dan terprediksi (good governance)

kepada publik secara terpadu.

Selain itu, INATRADE juga telah

tersinkronisasi dengan portal Indonesia

National Single Window (INSW). Dengan

fasilitas Single Sign On (SSO) pada INATRADE,

memungkinkan pengguna hanya perlu

menggunakan satu kunci akses, namun dapat

mengakses tidak hanya INATRADE, melainkan

60 61



03 03status UPP Kementerian Perdagangan juga dapat melakukan pemrosesan perijinan. Dengan tugas dan fungsi yang baru ini maka diharapkan pelayanan perijinan perdagangan kepada pelaku usaha dapat lebih ditingkatkan baik dari segi kualitas pelayanan maupun waktu penyelesaian perijinan.

Menteri Perdagangan secara resmi telah meluncurkan Mandatory Online bagi pengajuan beberapa jenis perijinan di bidang perdagangan, di Kantor Kemendag pada tanggal 3 Juli 2013. Dengan diluncurkannya Mandatory Online ini, proses perijinan tidak lagi dilakukan secara manual.

Pengembangan sistem online ini juga akan memudahkan pengolahan data, serta pertukaran data antar instansi. Ini juga bagian dari komitmen untuk menerapkan good governance dan meningkatkan daya saing dunia usaha di Indonesia.

Adapun jenis perijinan yang termasuk dalam kategori Mandatory Online, yaitu Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk produk atau komoditas beras, jagung, kedelai, gula, tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronika dan komponennya, serta mainan anak-anak; Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT) untuk produk elektronika, pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki, produk makanan dan minuman, obat tradisional dan herbal, serta kosmetik; Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI) untuk produk hortikultura; serta IT, PI dan Persetujuan Ekspor (PE) untuk hewan dan produk hewan.

Saat ini, Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan perijinan dengan rata-rata 2 (dua)hari kerja, untuk jenis perijinan yang sifatnya registrasi (NPIK dan IT Produk Tertentu) sedangkan perijinan lainnya (non registrasi) diterbitkan dengan rata-rata 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Sehingga, persentase capaian IK-6: “Waktu Penyelesaian Perijinan Ekspor-Impor” pada tahun 2013 dapat mencapai 100%. Sedangkan rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9 (sembilan) hari kerja.

Dalam rangka pelayanan satu atap antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian untuk komoditi hortikultura telah dilakukan sejak bulan Mei tahun ini, adapun terkait dengan pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk semester I tahun 2014 telah dibuka pengajuannya dari tanggal 4 November sampai dengan 25 November 2013 melalui website Inatrade ke Kementerian Pertanian.

Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar, kemudian RIPH yang telah disetujui akan langsung dikirim secara online ke Kementerian Perdagangan.

Setelah mendapatkan RIPH, pelaku usaha dapat mengajukan Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP) Hortikultura secara online ke Kementerian Perdagangan

yang kemudian langsung diproses dibagian pemroses di Kementerian Perdagangan

Permohonan Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP) Hortikultura yang telah disetujui akan langsung dikirim secara elektronik ke Indonesia National Single Window(INSW), dan dokumen perijinan (hardcopy) berupa PI/IP serta RIPH Hortikultura dapat diambil oleh pelaku usaha di loket UPP Kementerian Perdagangan.

Selama proses permohonan Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP)Hortikultura, pelaku usaha dapat melakukan document tracking secara online dan akan dikirimkan email notifikasi ke email pemohon apabila permohonannya telah selesai

Permohonan Importir Terdaftar (IT), Persetujuan Impor (PI) atau Importir Produsen (IP)Hortikultura diterbitkan dalam waktu 2 hari kerja setelah dokumen diterima lengkap, benar dan telah dilakukan verifikasi lapangan (jangka waktu verifikasi 3 hari)

Surat Persetujuan Impor (SPI) Hortikultura akan diterbitkan bulan Desember 2013 dan akan berlaku per Januari 2014 s/d Juni 2014, sedangkan untuk komoditi cabe merah dan bawang merah hanya berlaku untuk 3 bulan.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan ditargetkan sampai dengan tahun 2014 seluruh perijinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sudah dapat dilakukan secara online dan paperless sehingga diharapkan tidak ada lagi tatap muka antara pelaku usaha dengan pemroses perijinan, sekaligus mengeliminasi proses

Kementerian Perdagangan sebagai sarana dalam menerbitkan perizinan yang pengajuannya dapat dilakukan secara manual maupun online. INATRADE diciptakan sebagai solusi nyata pelayanan tanpa tatap muka yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja dalam rangka menciptakan iklim usaha perdagangan yang kondusif.

Tujuan dibuatnya sistem ini adalah mengembangkan sistem pemrosesan perizinan yang memudahkan aktivitas seluruh petugas terkait di Kemendag, memudahkan manajemen pengolahan data, memudahkan pertukaran data antar instansi dan menyediakan sistem pengajuan perizinan secara online sesuai tuntutan masyarakat usaha / internasional.

Hal-hal diatas merupakan upaya penyerderhanaan proses perizinan serta perbaikan fungsi pelayanan perizinan (ekspor dan impor) agar pelayanan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, tertib, transparan, dan terprediksi (good governance) kepada publik secara terpadu.

Selain itu, INATRADE juga telah tersinkronisasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW). Dengan fasilitas Single Sign On (SSO) pada INATRADE, memungkinkan pengguna hanya perlu menggunakan satu kunci akses, namun dapat mengakses tidak hanya INATRADE, melainkan juga portal INSW. Ketika pengguna sistem Indonesia National Single Window (INSW) telah masuk kedalam sistem tersebut, maka tidak perlu lagi login ke sistem aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya yang sudah terintegrasi pada INSW (cukup sekali login, kemudian dapat mengakses ke sistem yang sudah terintegrasi). Sistem Single Sign On (SSO) ini telah diimplementasikan sejak bulan Juni 2012 di Kementerian Perdagangan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa visi Kementerian Perdagangan adalah “Mewujudkan perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi

serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan,” dimana sasaran yang akan dicapai dari visi dimaksud antara lain dengan penyederhanaan proses perizinan baik perijinan dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka peningkatan pelayanan publik.


Waktu Penyelesaian Perizinan Ekspor-Impor

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP), telah dilakukan pendelegasian wewenang untuk menerbitkan perijinan di sektor perdagangan dari Menteri Perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Hal ini dituangkan dalam Permendag Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasi-an Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Total izin yang didelegasikan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan Permendag ini adalah sejumlah 45 (empat puluh lima) dimana pada tahun 2013 bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) jenis perijinan yang terdiri dari 28 perijinan impor, 2 perijinan ekspor (DAGLU), 12 perijinan perdagangan dalam negeri (DAGRI), 2 perijinan perdangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) serta penambahan ijin untuk produk hortikultura dan hewan produk hewan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan di bidang perdagangan, status UPP Kementerian Perdagangan mulai bulan April 2012 mengalami perubahan dimana UPP Kementerian Perdagangan yang sebelumnya hanya sebagai loket penerimaan permohonan, penyimpanan pendistribusian kepada pemroses dan penyerahan ijin yang sudah jadi, saat ini berdasarkan Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012,

Saat ini terdapat 12 jenis perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani oleh Kementerian Perdagangan, dengan semua jenis perizinan itu sudah dapat dilayani secara online.

Waktu Penyelesaian Perijinan Ekspor-Impor pada tahun 2013 dapat mencapai 100%. Sedangkan rata-rata penerbitan perijinan yang masih dikerjakan pada unit teknis (back office) adalah 9 (sembilan) hari kerja.

100%

62 63




“Peningkatan Output Sektor Perdagangan”


Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

Pada tahun 2013, pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran hanya sebesar 6,33% (dihitung berdasarkan perbandingan data Triwulan I s/d III Tahun 2013 terhadap Triwulan I s/d IV Tahun 2012).Apabila dibandingkan dengan target yang diperjanjikan, indikator ini berada di bawah target tahun 2013 yang sebesar 6,5% atau hanya memperoleh capaian sebesar 97% dari target.

Penurunan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada tahun 2013 berbarengan dengan penurunan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan di periode yang sama. Sebagai perbandingan, PDB tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dibanding tahun sebelumnya, namun PDB tahun 2013 hanya tumbuh sebesar 5,83%.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan perdagangan besar dan eceran di Indonesia pada tahun 2013, antara lain: (1) penurunan pertumbuhan nilai pengeluaran konsumsi dari sebelumnya tumbuh sebesar 5,07% pada tahun 2012, pada tahun 2013 (s.d. data triwulan ke-3) pengeluaran konsumsi hanya tumbuh sebesar 4,7%; (2) berakhirnya kebijakan Quantitative Easing (QE) di Amerika Serikat yang menyebabkan peningkatan suku bunga usaha dan peningkatan biaya meminjam (increasing cost of borrowing) secara global; (3) ketatnya kebijakan di bidang usaha perdagangan eceran, a.l. kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi minimarket, yang membuat surutnya rencana investasi pemodal asing di bidang ini.

pelayanan tidak resmi lainnya. Sekaligus terciptanya integrasi layanan elekronik dengan sistem IndonesiaNational Single Window (INSW) untuk percepatan proses customs clearance dan cargo release yang saat ini telah diimplementasikan sekaligus pula dimulainya integrasi ASEAN Single Windows menuju ASEAN Economic Community 2015.

Disamping itu, keberhasilan sistem INATRADE nantinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu, bersih dan transparan dari seluruh lini yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional yang modern, baik itu dari dinas maupun instansi terkait yang terlibat dalam proses penerbitan perijinan. Secara bertahap pula akan dibuka akses online data INATRADE bagi layanan publik disemua Instansi sesuai dengan standar jaringan layanan Indonesia National Single Window(INSW) yang diharapkan bersama sama dapat memberikan nilai kompetitif bagi iklim usaha di Indonesia dalam menghadapi persaingan global antar negara.

Namun demikian, walaupun pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai targer, Perdagangan Besar dan Eceran (tidak termasuk hotel dan restoran) selama selama 10 tahun periode tahun 2004 - 2013 selalu memberikan kontribusi cukup besar, antara 13,42% s.d. 15,12%, terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.Peraturan Mendag No. 70 Tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat melalui tertib usaha, tertib perizinan, pengembangan kemitraan, peningkatan daya saing pasar tradisional dan peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri.

INATRADE nantinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak sistem pelayanan perijinan perdagangan terpadu, bersih dan transparan dari seluruh lini yang terkait dengan perijinan perdagangan nasional yang modern, baik itu dari dinas maupun instansi terkait yang terlibat dalam proses penerbitan perijinan.

Tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.




“Peningkatan Output Sektor Perdagangan”



13) Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran) 8,70% 4,10% 8,66% 6,5% 6,4% 98,5

14) Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

- - 97,2% 95% 97,3% 102,4

15) Capaian transaksi multilateral di bidang PBK (Lot) - 951.328 1.136.336 1.500.000 1.257.829 83,9

16) Capaian nilai resi gudang (Rp Milyar) 8 40 93 100 93 108,9

Indikator Kinerja 13: Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

Pada tahun 2013, pertumbuhan sektor

perdagangan besar dan eceran hanya sebesar

6,33% (dihitung berdasarkan perbandingan

data Triwulan I s/d III Tahun 2013 terhadap

Triwulan I s/d IV Tahun 2012).Apabila

dibandingkan dengan target yang

diperjanjikan, indikator ini berada di bawah

target tahun 2013 yang sebesar 6,5% atau

hanya memperoleh capaian sebesar 97% dari

target.

Penurunan pertumbuhan perdagangan

besar dan eceran pada tahun 2013

berbarengan dengan penurunan nilai Produk

Domestik Bruto (PDB) secara keseluruhan di

periode yang sama. Sebagai perbandingan,

PDB tahun 2012 mengalami pertumbuhan

sebesar 6,23% dibanding tahun sebelumnya,

namun PDB tahun 2013 hanya tumbuh

sebesar 5,83%.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi

penyebab turunnya pertumbuhan

perdagangan besar dan eceran di Indonesia

pada tahun 2013, antara lain: (1) penurunan

pertumbuhan nilai pengeluaran konsumsi dari

sebelumnya tumbuh sebesar 5,07% pada

tahun 2012, pada tahun 2013 (s.d. data

triwulan ke-3) pengeluaran konsumsi hanya

tumbuh sebesar 4,7%; (2) berakhirnya

kebijakan Quantitative Easing (QE) di Amerika

Serikat yang menyebabkan peningkatan suku

bunga usaha dan peningkatan biaya

meminjam (increasing cost of borrowing)

secara global; (3) ketatnya kebijakan di bidang

usaha perdagangan eceran, a.l. kebijakan

Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi

64 65




Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi

Berdasarkan data terakhir yang ada dari Badan Pusat Statistik, sampai dengan kuartal III tahun 2013, realisasi indaktor kinerja “Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi” 97,2%. Realiasi ini melebihi target yang ditetapkan pada kontrak kinerja yang sebesar 95%. Dengan demikian, pada tahun 2013, capaian yang diperoleh Kementerian Perdagangan atas Indikator Kinerja ini adalah sebesar 102%.

Secara rinci, persentase penggunaan Produk Dalam Negeri diketahui dengan menghitung nilai kontribusi penggunaan produk dalam negeri terhadap total konsumsi rumah tangga. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah BP2KP menunjukkan bahwa pada tahun 2013 kuartal I (satu), nilai kontribusi penggunaan produk dalam negeri terhadap total konsumsi rumah tangga berada pada angka 97,6%, sedangkan pada kuartal II (dua) dan III (tiga) tahun 2013, nilai kontribusi penggunaan produk dalam negeri terhadap total konsumsi rumah tangga stabil berada pada angka 97,2%. Pada kuartal IV (empat) tahun 2013, diharapkan angka dimaksud meningkat hingga mencapai kisaran 97,3% - 97,5%. Nilai yang dicapai pada kuartal III (tiga) tahun 2013 telah jauh melampaui target tahun

2014 yang diharapkan yaitu pada nilai 95%. Pencapaian ini menjadi salah satu parameter keberhasilan upaya Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selama ini telah dilaksanakan Kementerian Perdagangan.

Pasar domestik Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dengan didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 246 juta jiwa (data BPS tahun 2012). Sekitar 50 persen dari total penduduk Indonesia tersebut berumur di bawah 29 tahun yang merupakan angkatan muda dengan daya beli tinggi. Potensi ini merupakan peluang yang cukup besar bagi upaya pengembangan produk dalam negeri. Selain itu, angkatan muda ini yang juga merupakan usia produktif dapat didorong untuk mencintai produk dalam negeri.

Sejak tahun 2009, Kementerian Perdagangan melakukan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia; meningkatkan “Nation Branding”; menyadarkan persepsi keliru bahwa produk Indonesia kurang baik yang kemudian akan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Keberhasilan program ini tidak cukup hanya melakukan gerakan penggunaan produk dalam negeri, tetapi perlu juga diiringi dengan perubahan sikap dan perilaku terhadap produk dalam negeri itu sendiri dalam memutuskan untuk menggunakan dan membelinya sehingga tercipta rasa bangga dan cinta terhadap produk Indonesia.

Tabel 11Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Dalam Miliar Rupiah)

Gambar 10Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tahun 2013



minimarket, yang membuat surutnya rencana

investasi pemodal asing di bidang ini.

Namun demikian, walaupun pada tahun

2013 mengalami pertumbuhan yang tidak

sesuai targer, Perdagangan Besar dan Eceran

(tidak termasuk hotel dan restoran) selama

selama 10 tahun periode tahun 2004 - 2013

selalu memberikan kontribusi cukup besar,

antara 13,42% s.d. 15,12%, terhadap

perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2013, Kementerian

Perdagangan telah menerbitkan Peraturan

Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013

Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern.Peraturan Mendag No. 70

Tahun 2013, bertujuan untuk meningkatkan

iklim usaha yang sehat melalui tertib usaha,

tertib perizinan, pengembangan kemitraan,

peningkatan daya saing pasar tradisional dan

peningkatan akses pemasaran produk dalam

negeri.

Tabel 11. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Perdagangan, Harga Konstan 2000 (dalam Miliar Rupiah) Lapangan

Usaha2012 2013

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IVPerdagangan Besar dan Eceran

93.604 98.477 100.499 103.310 99.776 104.835 127.000 -

Sumber: Bank Indonesia

Indikator Kinerja 14: Rasio Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap Pengeluaran Konsumsi

Berdasarkan data terakhir yang ada dari

Badan Pusat Statistik, sampai dengan kuartal

III tahun 2013, realisasi indaktor kinerja “Rasio

Penggunaan Produk Dalam Negeri Terhadap

Pengeluaran Konsumsi” 97,2%. Realiasi ini

melebihi target yang ditetapkan pada kontrak

kinerja yang sebesar 95%. Dengan demikian,

pada tahun 2013, capaian yang diperoleh

Kementerian Perdagangan atas Indikator

Kinerja ini adalah sebesar 102%.

Secara rinci, persentase penggunaan

Produk Dalam Negeri diketahui dengan

menghitung nilai kontribusi penggunaan

produk dalam negeri terhadap total konsumsi

rumah tangga. Dari data Badan Pusat Statistik

(BPS) yang diolah BP2KP menunjukkan bahwa

pada tahun 2013 kuartal I (satu), nilai

kontribusi penggunaan produk dalam negeri

terhadap total konsumsi rumah tangga berada

pada angka 97,6%, sedangkan pada kuartal II



produk dalam negeri, tetapi perlu juga diiringi

dengan perubahan sikap dan perilaku

terhadap produk dalam negeri itu sendiri

dalam memutuskan untuk menggunakan dan

membelinya sehingga tercipta rasa bangga

dan cinta terhadap produk Indonesia.

Tabel 10. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri, Tahun 2013

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan

telah menyelenggarakan berbagai promosi

produk dalam negeri Kampanye Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri:

• Pameran Produk Dalam Negeri Regional di

4 daerah,

• Pameran Pangan Nusa di 4 daerah,

• Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri di Sektor Pendidikan di 11

daerah,

• Forum Dagang Produk Dalam Negeri di 10

daerah dan,

• Kampanye Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri melalui berbagai

media baik cetak/elektronik; pemasangan

materi pada badan bus, bilboard, headrest

kereta api, dan penyebaran berbagai

merchandise kepada masyarakat

Selain gencar melakukan Kampanye

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri, Kementerian Perdagangan melakukan

upaya untuk memfasilitasi dan membina

UMKM. Langkah – langkah yang diambil

meliputi 3 (tiga) hal:

Permendag No. 70 Tahun 2013 mengatur bahwa 80% produk yang dijual di retail modern harus produk dalam negeri.

80% Produk Dalam Negeri


66 67




Capaian Transaksi Multilateral di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, maka dengan itu pula industri Perdagangan Berjangka (PBK) di Indonesia dimulai. Harapan yang muncul dengan adanya PBK adalah tersedianya sarana pembentukan harga yang transparan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para pelaku usaha serta dapat dijadikan sebagai alternatif investasi.

Keberhasilan transaksi komoditi multilateral di Bursa Berjangka itu dapat diukur dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan melihat tingkat likuiditas transaksi komoditi multilateral yang terjadi di Bursa Berjangka. Pada tahun 2013 jumlah transaksi multilateral di bidang PBK tercatat sebesar 1.257.829 lot atau sebesar 83,86% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1.500.000 lot.

Belum tercapainya target jumlah transaksi multilateral di bidang PBK pada periode ini dikarenakan masyarakat masih lebih tertarik dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan Alternatif/SPA) dimana saat ini PT BKDI juga sudah dapat memperdagangkan transaksi SPA yang sebelumnya hanya mentransaksikan kontrak berjangka komoditi multilateral.

Dengan memperhatikan hal di atas, maka Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 akan lebih menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai industri Perdagangan Berjangka dan pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai manfaat dari transaksi multilateral sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Selain dua hal tersebut, Kementerian Perdagangan rencananya juga akan menerbitkan peraturan terkait peningkatan transaksi multilateral yang sebelumnya sudah diterapkan untuk komoditi Timah dan hal tersebut ternyata dapat meningkatkan transaksi multilateral serta mendorong nilai ekspor Timah Indonesia yang pada akhirnya Indonesia mampu menjadi penentu harga (price setter) di komoditi Timah.

Namun demikian, jika ditinjau dari jumlah transaksi multilateral sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, selalu menunjukkan peningkatan jumlah transaksi dari tahun ke tahun. Peningkatan transaksi multilateral tertinggi dialami pada tahun 2011, dimana meningkat sebesar 308,65% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012 transaksi multilateral juga mengalami peningkatan sebesar 19,45% dan tahun 2013 meningkat sebesar 10,69%.

Pada tahun 2013, Kementerian Perdagangan telah menyelenggarakan berbagai promosi produk dalam negeri Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:

• Pameran Produk Dalam Negeri Regional di 4 daerah,

• Pameran Pangan Nusa di 4 daerah,

• Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Sektor Pendidikan di 11 daerah,

• Forum Dagang Produk Dalam Negeri di 10 daerah dan,

• Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui berbagai media baik cetak/elektronik; pemasangan materi pada badan bus, bilboard, headrest kereta api, dan penyebaran berbagai merchandise kepada masyarakat.

Selain gencar melakukan Kampanye Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan melakukan upaya untuk memfasilitasi dan membina UMKM. Langkah – langkah yang diambil meliputi 3 (tiga) hal:

1. Pertama, peningkatan kompetensi dan kapasitas UMKM melalui bimbingan teknis, pelatihan dan workshop serta pemberian bantuan sarana usaha.

2. Kedua, peningkatan kualitas dan pengembangan produk lokal yang berdaya saing melalui sosialisasi dan edukasi dalam penguatan dan pengembangan produk UMKM (sosialisasi desain kemasan, HAKI dan sertifikasi Halal) agar memiliki daya saing serta memberikan apresiasi kepada produk UMKM (UMKM Pangan Award).

3. Ketiga, fasilitasi pemasaran melalui pengembangan kemitraan usaha/temu usaha dengan ritel modern dan fasilitasi keikutsertaan dalam berbagai pameran.

4. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 - 2013) Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi dan membina ±17.020 UMKM. Dalam Temu Usaha dan Forum Dagang difasilitasi pertemuan antar UMKM dan dengan ritel modern sebanyak ±1.458 UMKM yang kemudian sebanyak ±203 UMKM dapat menjadi pemasok/melakukan kemitraan dengan ritel modern seperti Carrefour, Hypermart, Superindo, Alfamart, ritel modern lokal lainnya. Sedangkan Pembinaan UMKM melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis diikuti oleh ±2.580 UMKM; Fasilitasi Pameran Dalam Negeri diberikan kepada ±679 UMKM; Fasilitasi Pameran Pangan Nusa dan Pameran Produk Dalam Negeri Regional/Nasional kepada ± 1005 UMKM dan pemberian Bantuan Sarana Usaha kepada ±11.298 UMKM.

.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2011 - 2013) Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi dan membina ±17.020 UMKM.

17.020 UKM

Gambar 11Volume Transaksi Multilateral Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2010 - 2013



Indikator Kinerja 15: Capaian Transaksi Multilateral di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan

Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011,

maka dengan itu pula industri Perdagangan

Berjangka (PBK) di Indonesia dimulai. Harapan

yang muncul dengan adanya PBK adalah

tersedianya sarana pembentukan harga yang

transparan dan dapat dijadikan sebagai referensi

bagi para pelaku usaha serta dapat dijadikan

sebagai alternatif investasi.

Keberhasilan transaksi komoditi multilateral di

Bursa Berjangka itu dapat diukur dengan

beberapa cara, salah satunya adalah dengan

melihat tingkat likuiditas transaksi komoditi

multilateral yang terjadi di Bursa Berjangka. Pada

tahun 2013 jumlah transaksi multilateral di bidang

PBK tercatat sebesar 1.257.829 lot atau sebesar

83,86% dari target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 1.500.000 lot.

Belum tercapainya target jumlah transaksi

multilateral di bidang PBK pada periode ini

dikarenakan masyarakat masih lebih tertarik

dengan transaksi bilateral (Sistem Perdagangan

Alternatif/SPA) dimana saat ini PT BKDI juga sudah

dapat memperdagangkan transaksi SPA yang

sebelumnya hanya mentransaksikan kontrak

berjangka komoditi multilateral.

Dengan memperhatikan hal di atas, maka

Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 akan

lebih menggiatkan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai industri Perdagangan Berjangka dan

pelatihan kepada para pelaku usaha mengenai

manfaat dari transaksi multilateral sehingga

mereka dapat memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat.

Selain dua hal tersebut, Kementerian Perdagangan

Sumber: Kementerian Perdagangan.

68 69




Capaian Nilai Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang. Sebagai dokumen bukti kepemilikan atas komoditi yang disimpan di gudang, resi gudang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dan juga mendukung Sistem Logistik Nasional.

Dalam Sistem Logistik Nasional, SRG dapat berperan penting sebagai sarana penyimpanan logistik dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. SRG juga dapat menjadi salah satu instrumen pengukuran ketersediaan stok nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan seperti beras, gabah dan jagung. Hal ini dimungkinkan karena data ketersediaan stok di setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE).

Pada tahun 2013, transaksi SRG mencapai sebesar Rp 108.948.556.100,00 atau telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp 100.000.000.000,00 atau dengan tingkat capaian sebesar 108,95%.

Kementerian Perdagangan akan menerbitkan peraturan terkait peningkatan transaksi multilateral yang sebelumnya sudah diterapkan untuk komoditi Timah dan hal tersebut ternyata dapat meningkatkan transaksi multilateral serta mendorong nilai ekspor Timah Indonesia yang pada akhirnya Indonesia mampu menjadi penentu harga (price setter) di komoditi Timah.

Tahun 2013, transaksi SRG mencapai sebesar Rp 108.948.556.100,00 atau telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu Rp 100.000.000.000,00 atau dengan tingkat capaian sebesar 108,95%.

108,95%

Gambar 12Perkembangan Nilai SRG 2010 - 2013



Indikator Kinerja 16: Capaian Nilai Resi Gudang

Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai dengan UU

Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, merupakan salah

satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh

para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi

tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor,

pabrikan) sebagai suatu instrumen tunda jual dan

pembiayaan perdagangan karena dapat

menyediakan akses kredit bagi dunia usaha

dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan

di gudang. Sebagai dokumen bukti kepemilikan

atas komoditi yang disimpan di gudang, resi

gudang dapat digunakan sebagai instrumen

keuangan yang dapat diperjualbelikan dan juga

mendukung Sistem Logistik Nasional;

Dalam Sistem Logistik Nasional, SRG dapat

berperan penting sebagai sarana penyimpanan

logistik dalam proses produksi, distribusi dan

konsumsi. SRG juga dapat menjadi salah satu

instrumen pengukuran ketersediaan stok

nasional, khususnya terkait dengan bahan pangan

seperti beras, gabah dan jagung. Hal ini

dimungkinkan karena data ketersediaan stok di

setiap gudang SRG terintegrasi melalui suatu

Sistem Informasi Resi Gudang (IS-WARE).

Pada tahun 2013, transaksi SRG mencapai sebesar

Rp 108.948.556.100,00 atau telah melebihi dari

target yang ditetapkan yaitu Rp

100.000.000.000,00 atau dengan tingkat capaian

sebesar 108,95%.


70 71




“Peningkatan Perlindungan Konsumen”


Akumulasi Jumlah BPSK yang Terbentuk Setiap Tahun

Dalam rangka penguatan pasar dalam negeri, Kementerian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar, antara lain melalui:

1. Penguatan kelembagaan Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil–Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) untuk mendukung kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;

3. Peningkatan pengawasan terhadap alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Indikator “Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk” memang masih berupa output, belum berupa outcome namun dapat dijelaskan dampak dari output tersebut. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan wujud pelaksanaan undang-undang sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II (pemerintah kabupaten/kota) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan”. BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap daerah tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BPSK bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh

Keberhasilan peningkatan transaksi SRG itu antara lain dikarenakan adanya peningkatan pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya SRG yang berarti tujuan dari kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis serta sosialisasi SRG berhasil. Selain itu, faktor panen raya juga menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan pemanfaatan Gudang dalam menjalankan fungsinya sebagai media penyimpanan komoditi disamping faktor bertambahnya gudang SRG.

Selain itu, sejak tahun 2010, nilai transaksi SRG selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana mengalami peningkatan sebesar 362% dari tahun 2010.

Pada tahun 2013, komoditi yang paling banyak disimpan dalam gudang adalah komoditi Gabah dengan jumlah resi sebanyak 474 resi, volume sebanyak 17.693,44 ton dengan nilai komoditi sebanyak Rp 91.405.668.300,00 dan telah diagunkan sebanyak Rp56.851.332.000,00.

Tahun 2013, komoditi yang paling banyak disimpan dalam gudang adalah komoditi Gabah dengan jumlah resi sebanyak 474 resi, volume sebanyak 17.693,44 ton dengan nilai komoditi sebanyak Rp 91.405.668.300,00 dan telah diagunkan sebanyak Rp56.851.332.000,00.

Tabel 12Rincian Jumlah dan Nilai Komoditi yang Disimpan di dalam Gudang SRG, Tahun 2013



Keberhasilan peningkatan transaksi SRG itu antara

lain dikarenakan adanya peningkatan pemahaman

dari masyarakat tentang pentingnya SRG yang

berarti tujuan dari kegiatan pelatihan teknis,

bimbingan teknis serta sosialisasi SRG berhasil.

Selain itu, faktor panen raya juga menjadi salah

satu faktor pendukung peningkatan pemanfaatan

Gudang dalam menjalankan fungsinya sebagai

media penyimpanan komoditi disamping faktor

bertambahnya gudang SRG.

Selain itu, sejak tahun 2010, nilai transaksi SRG

selalu menunjukkan peningkatan. Peningkatan

tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana

mengalami peningkatan sebesar 362% dari tahun

2010.

Pada tahun 2013, komoditi yang paling banyak

disimpan dalam gudang adalah komoditi Gabah

dengan jumlah resi sebanyak 474 resi, volume

sebanyak 17.693,44 ton dengan nilai komoditi

sebanyak Rp 91.405.668.300,00 dan telah

diagunkan sebanyak Rp56.851.332.000,00.

Tabel 11. Rincian Jumlah dan Nilai Komoditi yang Disimpan di dalam Gudang SRG, Tahun 2013

Komoditi 2013

Jumlah Resi Volume (ton) Nilai (Rp) Pembiayaan (Rp)

Gabah 474 17.693,44 91.405.668.300 56.851.332.000 Beras 14 1.085,20 8.026.490.000 5.615.525.000 Jagung 31 1.582,59 5.397.397.800 2.655.749.000 Kopi 1 15,00 645.000.000 0 Rumput Laut 12 420,00 3.474.000.000 1.090.600.000

TOTAL 532 20.796,23 108.948.556.100 66.213.206.000

Gambar 21. Peresmian Gudang SRG di Kebumen (kiri);

Beras dan Gabah yang disimpan di Gudang SRG Kab. Cianjur (kanan)

menteri. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil tes laboratorium atau bukti-bukti lain. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak. Tugas BPSK yaitu:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau pihak yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;



Sasaran Strategis 7:“Peningkatan Perlindungan Konsumen”



17) Akumulasi jumlah BPSK yang difasilitasi pembentukannya (Unit) 54 65 84 65 111 170,8

Indikator Kinerja 17: Akumulasi Jumlah BPSK yang Terbentuk Setiap Tahun

Dalam rangka penguatan pasar dalam

negeri, Kementerian Perdagangan

melaksanakan berbagai upaya yang bertujuan

meningkatkan perlindungan kepada

konsumen dan menjaga kualitas barang

beredar, antara lain melalui:

1. Penguatan kelembagaan Sengketa

Konsumen (BPSK) dan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM);

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga

Penyidik Pegawai Negeri Sipil–

Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan

tenaga Petugas Pengawas Barang Beredar

dan Jasa (PPBJ) untuk mendukung

kegiatan pengawasan barang beredar dan

jasa;

3. Peningkatan pengawasan terhadap alat

Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP).

Indikator “Akumulasi jumlah BPSK yang

terbentuk” memang masih berupa output,

belum berupa outcome namun dapat

dijelaskan dampak dari output tersebut.

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) merupakan wujud

pelaksanaan undang-undang sebagaimana

diamanatkan di dalam Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen: “Pemerintah

membentuk Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II

(pemerintah kabupaten/kota) untuk

menyelesaikan sengketa konsumen di luar

pengadilan”. BPSK adalah salah satu lembaga

peradilan konsumen berkedudukan pada tiap

daerah tingkat II kabupaten dan kota di

seluruh Indonesia sebagaimana diatur

menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen.

BPSK bertugas menyelesaikan

persengketaan konsumen di luar lembaga

pengadilan umum, BPSK beranggotakan unsur


72 73



03 03

a. Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2013 telah dibentuk BPSK pada:

1. Kabupaten Sinjai,

2. Kabupaten Takalar,

3. Kabupaten Kepulauan Selayar,

4. Kabupaten Barito Utara.

b. Keppres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada:

5. Kabupaten Bone Bolango,

6. Kabupaten Gorontalo,

7. Kabupaten Gorontalo Utara,

8. Kabupaten Pohuwato,

9. Kabupaten Pemalang,

10. Kabupaten Cianjur,

11. Kabupaten Langkat,

12. Kota Padang Panjang,

13. Kota Bekasi,

14. Kota Pematangsiantar, dan

15. Kota Salatiga

c. Keppres Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan BPSK pada:

16. Kabupaten Sumedang,

17. Kabupaten Kuningan,

18. Kabupaten Wonosobo,

19. Kabupaten Ngawi,

20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

21. Kabupaten Sarolangun,

22. Kabupaten Donggala,

23. Kabupaten Belitung Timur,

24. Kabupaten Pontianak,

25. Kabupaten Ogan Ilir,

26. Kota Palu, dan

27. Kota Kotamobagu.

Mengacu pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2011-2014, maka realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2013 sudah melebihi target jangka menengah yaitu 70 unit BPSK pada Tahun 2014. Berikut adalah data target dan capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk”:

11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan profil singkat BPSK di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah BPSK yang terbentuk maka diharapkan akses masyarakat dalam mengadukan sengketa atas pembelian barang dan/atau pemanfaatan jasa semakin mudah, sehingga hak-hak konsumen semakin terlindungi. Selain itu diharapkan pula dengan semakin meningkatnya upaya perlindungan konsumen di daerah akan tercipta iklim usaha yang lebih baik dan pelaku usaha akan lebih bertanggung jawab dalam memproduksi maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Pada Tahun 2013, Kementerian Perdagangan memfasilitasi terbentuknya 27 unit BPSK. Akumulasi BPSK yang terbentuk sampai dengan Bulan Desember 2013 adalah 111 unit sehingga capaian kinerjanya sebesar 170,76% atau 171% dari target 65 unit. Pencapaian Tahun 2013 untuk indikator ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2012, jumlah BPSK yang terbentuk di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 84 unit dari target 60 unit atau pencapaiannya 140% sehingga pencapaian Tahun ini naik sekitar 30%. Hal ini dapat terwujud karena didukung oleh sosialisasi yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan secara intensif mengenai peran dan fungsi penting BPSK dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan berkelanjutan sehingga menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah untuk membentuk BPSK.

Berikut ini adalah rincian pembentukan BPSK yang difasilitasi Kementerian Perdagangan di berbagai daerah:

Gambar 13Perkembangan Pembentukan BPSK di Daerah, Tahun 2010-2013



a. Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun

2013 telah dibentuk BPSK pada:

1. Kabupaten Sinjai,

2. Kabupaten Takalar,

3. Kabupaten Kepulauan Selayar,

4. Kabupaten Barito Utara.

b. Keppres Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pembentukan BPSK pada:

5. Kabupaten Bone Bolango,

6. Kabupaten Gorontalo,

7. Kabupaten Gorontalo Utara,

8. Kabupaten Pohuwato,

9. Kabupaten Pemalang,

10. Kabupaten Cianjur,

11. Kabupaten Langkat,

12. Kota Padang Panjang,

13. Kota Bekasi,

14. Kota Pematangsiantar, dan

15. Kota Salatiga

c. Keppres Nomor 22 Tahun 2013 tentang

Pembentukan BPSK pada:

16. Kabupaten Sumedang,

17. Kabupaten Kuningan,

18. Kabupaten Wonosobo,

19. Kabupaten Ngawi,

20. Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

21. Kabupaten Sarolangun,





26. Kota Palu, dan



74 75




“Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dalam mendukung Kinerja Logistik Nasional”


Realisasi revitalisasi pasar tradisional

Pada tahun 2013, realisasi indikator kinerja “Realisasi revitalisasi pasar tradisional” adalah sebesar 100%. Capaian atas realisasi indikator kinerja ini adalah 100% dari target. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang diperjanjikan pada kontrak kinerja Kemendag. Oleh karena itu, indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan perkembang-annya dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Harus diakui bahwa pandangan umum tentang pasar tradisional hampir seragam: pasar tradisional acap kali dipersepsikan dengan sifat kumuh, becek di musim hujan, semerawut, gerah dan tidak aman. Sedangkan disisi lain, pasar modern nyaris selalu dipersepsikan sebagi tempat belanja yang lebih bersih, rapi, aman dan nyaman.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persepsi itu timbul, diantaranya adalah masalah infrastruktur. Saat ini,

Program-program yang mendukung pembentukan BPSK antara lain fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK, fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen, dan musyawarah nasional BPSK. Pada Tahun 2012 diselenggarakan penilaian terhadap BPSK berkinerja terbaik. Dimana pemenang berkesempatan melakukan kunjungan ke Korea Selatan, India dan Malaysia pada Tahun 2013 untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen. Beberapa hal yang bisa dijadikan pembanding yaitu Korea Selatan memiliki Consumer Dispute Settlement Commission (CDSC) - Korean Consumer Agency. CDSC merupakan badan independen yang terdiri dari 48 komisi dibawah Korean Consumer Agency (KCA) yang bertugas untuk menyelesaikan keluhan konsumen terkait kerugian dengan cara mediasi. Apabila dalam mediasi tidak mencapai kata sepakat maka dilimpahkan kepada pengadilan. CDSC juga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan apabila pihak pelaku usaha tidak hadir pada saat mediasi. Dalam satu minggu CDSC mengadakan sidang 1 atau 2 kali, masing-masing menangani sekitar 20 kasus.

Di India, melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen yang telah ada sejak tahun 1986 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa (Consumer Dispute Redressal Agencies) atau dikenal dengan nama Consumer Courts) di 671 distrik dengan nama “Distric Forum”, 28 negara bagian dengan nama “State Commission” dan satu di tingkat nasional dengan nama “National Consumer Disputes Redressal Commission”. Penyelesaian sengketa tidak dikenakan biaya bagi masyarakat yang kurang mampu, sedangkan bagi yang mampu dikenakan biaya antara 100 rupee (sekitar Rp20.000) hingga 5.000 rupee (sekitar Rp1.000.000) tergantung besarnya nilai kasus. Pemerintah India juga membentuk lembaga penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang berada di tingkat distrik dan negara bagian, misalnya di New Delhi terdapat “Delhi Mediation Centre” dan “Delhi Dispute Setlement Society” yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi, “Delhi Local Dialog” melalui konsiliasi/adat dan “Permanent Local Dialog” untuk pelayanan publik seperti listrik melalui konsiliasi dan arbitrase.

Malaysia mempunyai redress mechanism yang terdiri dari The Court System, The Tribunal for Consumer Claims, The Tribunal for Homebuyer Claims, dan Alternative Dispute Resolution (ADR’s). Pada intinya setiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen namun memiliki satu tujuan yang sama yakni melindungi konsumen dari dampak negatif atas perdagangan barang maupun jasa. Kunci keberhasilan penanganan sengketa konsumen adalah kemampuan lembaga tersebut dalam menyelesaikan pengaduan yang diterima. Karena hal itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Tabel 13Target dan Realisasi Indikator Kinerja “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk,” 2011-2014







26. Kota Palu, dan


Mengacu pada target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen Rencana

Strategis Kementerian Perdagangan Tahun

2011-2014, maka realisasi kinerja sampai

dengan Tahun 2013 sudah melebihi target

jangka menengah yaitu 70 unit BPSK pada

Tahun 2014. Berikut adalah data target dan

capaian sasaran “Akumulasi Jumlah BPSK yang

terbentuk”:

Tabel 13. Target dan Realisasi Indikator Kinerja “Akumulasi Jumlah BPSK yang terbentuk,” 2011-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Target (unit) - 55 60 65 70

Realisasi (unit) - 65 84 111 N/A Sumber: Kementerian Perdagangan.

Program-program yang mendukung

pembentukan BPSK antara lain fasilitasi

pembentukan dan penguatan BPSK, fasilitasi

koordinasi kelembagaan perlindungan

konsumen, dan musyawarah nasional BPSK.

Pada Tahun 2012 diselenggarakan penilaian

terhadap BPSK berkinerja terbaik. Dimana

pemenang berkesempatan melakukan

kunjungan ke Korea Selatan, India dan

Malaysia pada Tahun 2013 untuk mengetahui

sejauh mana peran lembaga perlindungan

konsumen dalam penyelesaian sengketa

konsumen. Beberapa hal yang bisa dijadikan

pembanding yaitu Korea Selatan memiliki

Consumer Dispute Settlement Commission

(CDSC) - Korean Consumer Agency. CDSC

merupakan badan independen yang terdiri

dari 48 komisi dibawah Korean Consumer

Agency (KCA) yang bertugas untuk

menyelesaikan keluhan konsumen terkait

kerugian dengan cara mediasi. Apabila dalam

mediasi tidak mencapai kata sepakat maka

dilimpahkan kepada pengadilan. CDSC juga

memiliki kewenangan untuk mengambil

keputusan apabila pihak pelaku usaha tidak

hadir pada saat mediasi. Dalam satu minggu

CDSC mengadakan sidang 1 atau 2 kali,

masing-masing menangani sekitar 20 kasus.

Di India, melalui Undang-undang

Perlindungan Konsumen yang telah ada sejak

tahun 1986 dibentuk Badan Penyelesaian

Sengketa (Consumer Dispute Redressal

Agencies) atau dikenal dengan nama

Consumer Courts) di 671 distrik dengan nama

Program-program yang mendukung pembentukan BPSK antara lain fasilitasi pembentukan dan penguatan BPSK, fasilitasi koordinasi kelembagaan perlindungan konsumen, dan musyawarah nasional BPSK.

mayoritas kondisi fisik pasar tradisional di Indonesia masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk DKI Jakarta saja, berdasarkan catatan PD Pasar Jaya, sampai dengan tahun 2013 dari total 151 pasar, hanya 27 pasar yang aspek fisik bangunannya masih baik. Sisanya, hanya 13 pasar yang rusak ringan selebihnya kondisi fisik bangunannya sudah rusak sedang atau berat.

Meski demikian, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pasar-pasar tradisional di Indonesia masih memiliki unsur-unsur khas yang tidak dimiliki oleh pasar modern dan membuatnya tetap memiliki daya tawar atau daya tarik bagi para konsumen. Beberapa unsur itu antara lain interaksi sosial berupa proses tawar-menawar barang antar penjual dan pembeli yang lebih intens sehingga menumbuhkan suasana akrab, kekeluargaan dan tidak terkesan “resmi”. Suasana tersebut memberi nuansa khas yaitu berbelanja sekaligus bersosialisasi dan rekreasi. Nuansa seperti inilah yang sampai saat ini menjadi masih daya tarik, terutama bagi para wisatawan.



Sasaran Strategis 8: “Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

dalam mendukung Kinerja Logistik Nasional”



18) Realisasi Revitalisasi Pasar Tradisional - - - 100% 100% 100%

Indikator Kinerja 18: Realisasi Revitalisasi Pasar Tradisional

Pada tahun 2013, realisasi indikator

kinerja “Realisasi revitalisasi pasar tradisional”

adalah sebesar 100%. Capaian atas realisasi

indikator kinerja ini adalah 100% dari target.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru

yang diperjanjikan pada kontrak kinerja

Kemendag. Oleh karena itu, indikator kinerja

ini tidak dapat diperbandingkan perkembang-

annya dengan realisasi pada tahun-tahun

sebelumnya.

Harus diakui bahwa pandangan umum

tentang pasar tradisional hampir seragam:

pasar tradisional acap kali dipersepsikan

dengan sifat kumuh, becek di musim hujan,

semerawut, gerah dan tidak aman. Sedangkan

disisi lain, pasar modern nyaris selalu

dipersepsikan sebagi tempat belanja yang

lebih bersih, rapi, aman dan nyaman.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan

persepsi itu timbul, diantaranya adalah

masalah infrastruktur. Saat ini, mayoritas

kondisi fisik pasar tradisional di Indonesia

masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Untuk DKI Jakarta saja, berdasarkan catatan

PD Pasar Jaya, sampai dengan tahun 2013 dari

total 151 pasar, hanya 27 pasar yang aspek fisik

bangunannya masih baik. Sisanya, hanya 13

pasar yang rusak ringan selebihnya kondisi

fisik bangunannya sudah rusak sedang atau

berat.

Meski demikian, terdapat fakta yang

menunjukkan bahwa pasar-pasar tradisional

di Indonesia masih memiliki unsur-unsur khas

yang tidak dimiliki oleh pasar modern dan

membuatnya tetap memiliki daya tawar atau

daya tarik bagi para konsumen. Beberapa

unsur itu antara lain interaksi sosial berupa

proses tawar-menawar barang antar penjual

dan pembeli yang lebih intens sehingga

menumbuhkan suasana akrab, kekeluargaan

dan tidak terkesan “resmi”. Suasana tersebut

memberi nuansa khas yaitu berbelanja

sekaligus bersosialisasi dan rekreasi. Nuansa

Tahun 2013, realisasi indikator kinerja “Realisasi revitalisasi pasar tradisional” adalah sebesar 100%.

100%


76 77



03 03

f. Penyediaan area parkir dan area bongkar muat barang.

g. Papan pengumuman informasi harga harian

h. Toilet/WC dan instalasi air bersih

Selain revitalisasi pasar tradisional dari aspek fisik, Kemendag juga tidak lupa untuk memperhatikan peningkatan beberapa aspek nonfisik lainya, diataranya melalui berbagai pembinaan berupa:

a. Pendampingan dan bimbingan bagi pedagang tentang pengetahuan etika melayani konsumen, pembukuan sederhana, penataan (display) barang dagangan, penyediaan stock barang dagangan dan memelihara kebersihan lingkungan.

b. Membentuk forum Komunikasi Pasar yang dapat berfungsi menyalurkan inspirasi pedagang baik terhadap Pengelola Pasar, Pemerintah/Pemda dan Pemasok.

c. Memberikan pelatihan bagi Pengelola Pasar untuk Manajemen Pengelolaan Pasar.

Di beberapa daerah ada sejumlah pasar tradisional yang mampu bertahan, bahkan mengungguli pasar modern dengan memanfaatkan potensi suasana belanja sambil wisata. Sebut saja Pasar Pagi dan Pasar Tanah Abang di Jakarta, Pasar Bringhardjo di Yogya, Pasar Klewer di Solo, Pasar Tunjungan di Surabaya, Pasar Sukowati di Bali, Pasar Bukit Tinggi, Pasar Apung di Sungai Mahakam Kalimantan Selatan dan Pasar Ular di Jakarta Utara.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional, pemerintah telah melakukan beberapa inistiatif, salah satunya adalah melalukan revitalisasi pasar tradisional di berbagai pasar di seluruh Indonesia. Kementerian Perdagangan berkeyakinan bahwa melalui revitalisasi pasar tradisional sangat penting untuk menghilangkan dikotomi pasar modern dengan tradisional. Revitalisasi pasar tradisional merupakan upaya serius dari Kemendag untuk mentransformasi citra pasar tradisional dari kesan yang identik dengan kotor, becek, semrawut, bau, gersang dan kumuh menjadi pasar tradisional yang bersih, tertib, nyaman dan tepat ukur sehingga daya saing pasar tradisional bisa ditingkatkan.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap program Revitalisasi Pasar Tradisional

di tahun-tahun mendatang, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Melalui kebijakan tersebut diatur tentang standar pembangunan dan pengeloaan pasar tradisional yang diharapkan dapat meningkatkan mutunya baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaannya.

Melalui penerbitan Permendag 48/2013, Kemendag juga menetapkan beberapa hal pokok yang wajib diperhatikan dalam revitalisasi Pasar Tradisional antara lain:

a. Drainase yang harus ditutup dengan grill, yaitu untuk menjamin kelancaran pembuangan air kotor dari area pasar.

b. Pengaturan zonase kelompok jenis komoditi perdagangan.

c. Tempat pengelolaan dan atau penampungan sampah sementara

d. Memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara secara alami.

e. Penghijauan berupa penanaman pohon yang rindang di sekitar pasar.

Tabel 14Kemajuan Outcome Revitalisasi Pasar Tradisional Periode 2011-2012



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana

Distribusi Perdagangan. Melalui kebijakan

tersebut diatur tentang standar

pembangunan dan pengeloaan pasar

tradisional yang diharapkan dapat

meningkatkan mutunya baik dari sisi

infrastruktur maupun pengelolaannya.

Melalui penerbitan Permendag 48/2013,

Kemendag juga menetapkan beberapa hal

pokok yang wajib diperhatikan dalam

revitalisasi Pasar Tradisional antara lain:

a. Drainase yang harus ditutup dengan grill,

yaitu untuk menjamin kelancaran

pembuangan air kotor dari area pasar.

b. Pengaturan zonase kelompok jenis

komoditi perdagangan.

c. Tempat pengelolaan dan atau

penampungan sampah sementara

d. Memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi

udara secara alami.

e. Penghijauan berupa penanaman pohon

yang rindang di sekitar pasar.

f. Penyediaan area parkir dan area bongkar

muat barang.

g. Papan pengumuman informasi harga

harian

h. Toilet/WC dan instalasi air bersih

Selain revitalisasi pasar tradisional dari

aspek fisik, Kemendag juga tidak lupa untuk

memperhatikan peningkatan beberapa aspek

nonfisik lainya, diataranya melalui berbagai

pembinaan berupa:

a. Pendampingan dan bimbingan bagi

pedagang tentang pengetahuan etika

melayani konsumen, pembukuan

sederhana, penataan (display) barang

dagangan, penyediaan stock barang

dagangan dan memelihara kebersihan

lingkungan.

b. Membentuk forum Komunikasi Pasar yang

dapat berfungsi menyalurkan inspirasi

pedagang baik terhadap Pengelola Pasar,

Pemerintah/Pemda dan Pemasok.

c. Memberikan pelatihan bagi Pengelola

Pasar untuk Manajemen Pengelolaan

Pasar.

Peningkatan Omset

Pasar Tradisional dibanding Omset Pra-Revitalisasi

Rata-rata Peningkatan Jumlah

Pedagang

Peningkatan Aktifitas Perdagangan

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Pra-Revitalisasi Pasca Revitalisasi 30 Pasar Percontohan 53% 75.32% 15.3% 2-3 Hari per Mingu Setiap Hari


Tahun 2013 jumlah pasar yang dibangun adalah sebanyak 112 pasar dengan rincian pembangunan pasar non percontohan sebanyak 89 pasar dan pasar percontohan sebanyak 23 pasar.

Gambar 14Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Kemendag, 2011-2013



perdagangan berupa tenda, gerobak dan

coolbox yang diberikan kepada usaha kecil

menengah pada pemerintah daerah

kabupaten dan kota. Periode tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 telah disampaikan

kepada 89 pemerintah kabupaten/kota

sebanyak 5.445 unit tenda, gerobak sebanyak

162 unit dan coolbox sebanyak 5.700 unit.

Pada tahun 2013 telah disampaikan kepada 57

pemerintah kabupaten/kota sebanyak 1.000

unit tenda, gerobak sebanyak 400 unit dan

coolbox sebanyak 1.650 unit.

Gambar 24. Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Kemendag, 2011-2013

Gambar 25. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013



78 79



03 03Sebagai hasil dari revitalisasi dan kegiatan peningkatan mutu aspek non-fisik pasar tradisional, diperoleh hasil yang cukup positif. Dari data hasil evaluasi terhadap kinerja Pasar Percontohan yang direvitalisasi pada tahun 2011-2012, pasar tradisional tersebut telah menunjukan berbagai perkembangan positif dibanding sebelum revitalisasi, yaitu: (1) kenaikan rata-rata omzet yang cukup signifikan berupa peningkatan omset pasar sebesar 53% pada tahun pertama dan peningkatan sebesar 75% per tahun pada tahun kedua pasca revitalisasi; (2) peningkatan jumlah pedagang rata-rata sebesar 15,3% per pasar; (3) peningkatan aktifitas perdagangan di tiap pasar dari sebelumnya rata-rata hanya 2-3 hari per minggu menjadi setiap hari (data diolah dari Hasil Pemantauan Tahun 2013 atas Pasar yang Direvitalisasi Kementerian Perdagangan).

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi sebanyak 517 pasar tradisional. Dari 20 pasar percontohan yang direvitalisasi tahun 2012 telah mengalami peningkatan omzet antara 22,39 % - 253,37 % dengan rata-rata 54,77 %, berbeda dengan 10 pasar percontohan yang dibangun tahun 2011 telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,27 % selama dua tahun berjalan.

Berdasarkan pemantauan 30 pasar percontohan yang telah direvitalisasi pada periode 2011 sampai dengan 2012 dapat dicapai beberapa kemajuan diantaranya peningkatan omzet pasar, peningkatan jumlah pedagang dan peningkatan aktifitas perdagangan pasar.


Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Utama


Namun, apabila dilihat dari data historisnya, terdapat penurunan capaian sebesar 11% bila dibandingkan dengan capaian angka koefisien variasi tahun 2011 sebesar 3,5% dari target kontrak kinerja sebesar 7% maka Persentase pencapaian target pada tahun 2013 sebesar 143% sedikit lebih rendah dibandingkan persentase pencapaian tahun 2011 yang sebesar 150%. Namun demikian, apabila diukur dari pencapaian realisasinya, Kementerian Perdagangan sudah cukup baik dalam menggapai target yang harus

Gambar 15Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013



perdagangan berupa tenda, gerobak dan

coolbox yang diberikan kepada usaha kecil

menengah pada pemerintah daerah

kabupaten dan kota. Periode tahun 2009

sampai dengan tahun 2012 telah disampaikan

kepada 89 pemerintah kabupaten/kota

sebanyak 5.445 unit tenda, gerobak sebanyak

162 unit dan coolbox sebanyak 5.700 unit.

Pada tahun 2013 telah disampaikan kepada 57

pemerintah kabupaten/kota sebanyak 1.000

unit tenda, gerobak sebanyak 400 unit dan

coolbox sebanyak 1.650 unit.

Gambar 24. Perkembangan Jumlah Revitalisasi Pasar Tradisional oleh Kemendag, 2011-2013

Gambar 25. Perkembangan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan, 2010-2013



Sasaran Strategis 9: “Stabilisasi Harga Bahan Pokok”



19) Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Utama 4,3% 3,5% 3,9% 6,5% 3,8% 171%

Indikator Kinerja 19: Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Utama

Realisasi target indikator kinerja

“Koefisien Variasi Harga (KVH) Bahan Pokok

Utama” secara nasional pada tahun 2013

adalah sebesar 3,8% atau telah mencapai

142% dari target pada kontrak kinerja yang

sebesar 6,5%.

Namun, apabila dilihat dari data

historisnya, terdapat penurunan capaian

sebesar 11% bila dibandingkan dengan capaian

angka koefisien variasi tahun 2011 sebesar

3,5% dari target kontrak kinerja sebesar 7%

maka Persentase pencapaian target pada

tahun 2013 sebesar 143% sedikit lebih rendah

dibandingkan persentase pencapaian tahun

2011 yang sebesar 150%. Namun demikian,

apabila diukur dari pencapaian realisasinya,

Kementerian Perdagangan sudah cukup baik

dalam menggapai target yang harus dicapai

pada tahun 2013 dengan mengacu pada

kondisi historis perkembangan harga baik di

dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian,

secara keseluruhan, dengan rata-rata

koefisien variasi harga bahan pokok pada

tahun 2012 sebesar 3,7%, yang bahkan

melampaui target yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran

5-9%.

Hal ini didukung stabilitas harga

beberapa komoditi seperti beras, tepung

bterigu, jagung, susu dan kedelai. Selain juga

didukung kondisi perekonomian dan

pemerintahan yang kondusif mendukung

terjaganya stabilitas harga bahan pokok di

dalam negeri. Pencapaian angka koefisien

variasi harga bahan kebutuhan pokok selama

kurun waktu 2008 s/d 2012 masih sesuai

target yaitu berada pada kisaran 5 – 9%.

Namun, beberapa komoditi bahan

pokok mengalami kenaikan harga yang cukup

tinggi pada tahun 2013, seperti: daging ayam

dan telur ayam, dan kedelai yang rasio

koefisien variasi-nya (KV) mencapai 9,6%,

5,1%, dan 7,6%.

dicapai pada tahun 2013 dengan mengacu pada kondisi historis perkembangan harga baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, secara keseluruhan, dengan rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok pada tahun 2012 sebesar 3,7%, yang bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian, yaitu kisaran 5-9%.

Hal ini didukung stabilitas harga beberapa komoditi seperti beras, tepung bterigu, jagung, susu dan kedelai. Selain juga didukung kondisi perekonomian dan pemerintahan yang kondusif mendukung terjaganya stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri. Pencapaian angka koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok selama kurun waktu 2008 s/d 2012 masih sesuai target yaitu berada pada kisaran 5 – 9%.

Namun, beberapa komoditi bahan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi pada tahun 2013, seperti: daging ayam dan telur ayam, dan kedelai yang rasio koefisien variasi-nya (KV) mencapai 9,6%, 5,1%, dan 7,6%.


142%

Sejak tahun 2011 s/d 2013, melalui anggaran Tugas Pembantuan, Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi 461 pasar tradisional dan pada tahun 2014 di rencanakan kembali untuk merevitalisasi 79 pasar tradisional.

Pada tahun 2013 jumlah pasar yang dibangun adalah sebanyak 112 pasar dengan rincian pembangunan pasar non percontohan sebanyak 89 pasar dan pasar percontohan sebanyak 23 pasar. Dana pembangunan pasar berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Tugas Pembantuan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan. Total dana yang dialokasikan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.323.700.000.000 terdiri dari DAK sebesar Rp.573.700.000.000,- dan APBN-TP sebesar Rp. 750.000.000.000,-.

Disamping pembangunan pasar tradisional dan pusat distribusi regional, Kementerian Perdagangan juga menyediakan sarana perdagangan berupa tenda, gerobak dan coolbox yang diberikan kepada usaha kecil menengah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah disampaikan kepada 89 pemerintah kabupaten/kota sebanyak 5.445 unit tenda, gerobak sebanyak 162 unit dan coolbox sebanyak 5.700 unit. Pada tahun 2013 telah disampaikan kepada 57 pemerintah kabupaten/kota sebanyak 1.000 unit tenda, gerobak sebanyak 400 unit dan coolbox sebanyak 1.650 unit.


“Stabilisasi Harga Bahan Pokok”


80 81



03 03Untuk komoditi seperti Beras, Gula Pasir, Tepung Terigu, Minyak Goreng merupakan komoditi yang relatif stabil perkembangan harga-nya sepanjang tahun 2013 karena didukung oleh kondisi kecukupan pasokan di pasar dalam negeri.

Khusus untuk daging sapi walaupun KV-nya hanya sebesar 2,5%, namun harga daging sapi masih relatif tinggi dimana harga rata-rata tahun 2013 mencapai Rp.92.749/kg naik 20,94% dibanding harga tahun 2012 sebesar Rp.76.692/kg. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

i. Terbatasnya ketersediaan sapi lokal siap potong;

ii. Lambatnya proses importasi dan pemotongan sapi siap potong;

iii. Kenaikan harga sapi berat hidup di negara eksportir karena dampak kekeringan, peningkatan permintaan sapi siap potong dari Indonesia dan penguatan kurs dollar terhadap rupiah;

iv. Keterbatasan pasokan sapi mengingat kondisi cuaca di Australia saat ini memasuki musim hujan sehingga pihak eksportir kurang berminat menjual sapinya.

v. Keterbatasan penyediaan angkutan/kapal dari Australia mengingat penambahan negara tujuan ekspor sapi dari Australia (antara lain China, Vietnam dan Malaysia);

vi. Terbatasnya sarana angkutan dan kapasitas pemotongan sapi di RPH dalam negeri;

vii. Terbatasnya pilihan negara pasokan sapi karena UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang masih menganut country based;

Dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di dalam negeri, sepanjang tahun 2013 telah diterbitkan beberapa kebijakan antara lain :

(i) Kebijakan Stabilisasi Harga Beras:

Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar, maka Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Perum BULOG untuk terus melakukan Operasi Pasar Beras pada saat memasuki musim panen paceklik di awal tahun 2013 dan menjelang Puasa & Idul Fitri 2013 berdasarkan Surat Menteri Perdagangan kepada Dirut Perum BULOG No. 2130/M-DAG/SD/12/2012 dan No. 1504/M-DAG/SD/7/2013 perihal pelaksanaan OP beras di seluruh Indonesia dengan harga penjualan max Rp. 600,- diatas harga af gudang Bulog (P.Jawa Rp 6.800/kg dan luar P. Jawa Rp 6.900/kg).

Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga beras di wilayah DKI Jakarta sebagaimana Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Perdagangan Nomor 864/-1.824.23 tanggal 8 Juli 2013 mengenai Rencana OP Beras Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah yang akan disalurkan kepada PIBC, maka telah ditindaklanjuti melalui Surat Menteri Perdagangan kepada Dirut Perum BULOG No. 1580 /M-DAG/SD/7/2013 untuk mendukung OP Beras ke PIBC dengan tetap mengacu pada ketentuan OP Beras.

(ii) Kebijakan Stabilisasi Harga Kedelai:

Dalam rangka memberikan insentif harga kepada petani untuk menanam kedelai, serta jaminan pasokan dan harga kepada pengrajin tahu tempe guna tercapainya stabilisasi harga di tingkat petani dan di tingkat pengrajin tahu tempe, telah diterbitkan Permendag No 23/M-DAG/PER/5/2013 tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai dan peraturan pelaksanaanya. Namun dalam perkembangannya, dipicu kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mengakibatkan kenaikan harga kedelai impor dan pengrajin kedelai merasa kesulitan untuk membeli kedelai karena harganya tinggi dan Importir juga mulai mengalami keterbatasan stok kedelai, maka Permendag No 23/M-DAG/PER/5/2013 dan peraturan pelaksanaannya dicabut melalui Permendag No. 51/M-DAG/PER/9/2013 namun terdapat kebijakan Penetapan Harga

Kenaikan daging ayam dan telur ayam terutama terjadi selama bulan Juli 2013 (menjelang puasa dan Idul Fitri 2013), dimana harga sempat mencapai Rp.33.892/kg dan Rp. 19.746/kg atau masing-masing naik 15,74% dan 6,86% dibanding harga di awal tahun 2013 (daging ayam Rp. 29.283/kg dan telur ayam Rp.19.746/kg). Kenaikan harga daging ayam dan telur ayam disebabkan oleh tingginya permintaan pada periode puasa dan Idul Fitri, disamping itu secara tradisi para peternak menaikkan harga pada momen puasa dan lebaran untuk menutup BEP dimana 5 bulan sebelumnya mengalami kerugian. Di lingkungan peternak dikenal istilah 5 : 7 yang artinya 5 bulan merugi dan 7 bulan untung. Momen puasa dan lebaran merupakan bulan-bulan dimana mereka bisa memperoleh keuntungan yang memadai.

Sedangkan untuk kedelai, lonjakan harga cukup signifikan terjadi pada bulan September 2013 naik sebesar 9,18% dari Rp.9.631/kg menjadi Rp.10.515/kg. Relatif tingginya harga kedelai antara lain disebabkan:

i. Produksi Kedelai lokal masih belum dapat mencukupi kebutuhan industri tahu dan tempe;

ii. Ketergantungan terhadap kedelai Impor sangat tinggi;

iii. Harga Kedelai Impor sangat dipengaruhi oleh kondisi panen/pasokan di negara asal;

iv. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar, yang mengakibatkan kenaikan harga kedelai impor.

Tabel 15Capaian Angka Koefisien Variasi Bahan Kebutuhan Pokok Tahun 2009-2013



Tabel 15. Capaian Angka Koefisien Variasi Bahan Kebutuhan Pokok Tahun 2009-2013

No Komoditi

Koefisien Variasi Bahan PokokNasional

2009 2010 2011 20122013

TW. I TW. II TW. III TW. IV

1 Beras 1,0 6,6 6,2 1,0 0,4 0,9 1,0 1,1

2 Gula Pasir 12,1 3,7 1,7 6,6 0,4 0,4 0,4 2,2

3 Jagung 2,3 4,6 3,3 2,8 1,7 1,5 2,2 2,2

4 Kedelai 1,3 0,5 1,6 3,3 0,2 0,2 3,3 5,1

5 Tepung Terigu 0,4 0,8 0,3 0,2 0,0 0,1 0,9 4,7

6 Minyak Goreng 5,5 7,1 5,6 5,1 0,0 0,7 2,3 4,7

7 Susu Kental Manis 0,5 1,1 0,9 1,2 3,4 0,3 0,9 1,5

8 Daging Ayam 2,6 11,4 6,9 5,6 0,9 3,6 10,5 9,6

9 Daging Sapi 1,6 4,4 3,4 8,4 8,4 7,7 2,7 2,5

10 Telur 2,9 7,6 5,5 5,4 5,4 1,6 7,4 7,6

Rata-rata 5,9 3,0 4,5 3,5 3,9 1,6 3,2 3,8


Kenaikan daging ayam dan telur ayam

terutama terjadi selama bulan Juli 2013

(menjelang puasa dan Idul Fitri 2013), dimana

harga sempat mencapai Rp.33.892/kg dan Rp.

19.746/kg atau masing-masing naik 15,74%

dan 6,86% dibanding harga di awal tahun

2013 (daging ayam Rp. 29.283/kg dan telur

ayam Rp.19.746/kg). Kenaikan harga daging

ayam dan telur ayam disebabkan oleh

tingginya permintaan pada periode puasa dan

Idul Fitri, disamping itu secara tradisi para

peternak menaikkan harga pada momen

puasa dan lebaran untuk menutup BEP

dimana 5 bulan sebelumnya mengalami

kerugian. Di lingkungan peternak dikenal

istilah 5 : 7 yang artinya 5 bulan merugi dan 7

bulan untung. Momen puasa dan lebaran

merupakan bulan-bulan dimana mereka bisa

memperoleh keuntungan yang memadai.

Sedangkan untuk kedelai, lonjakan

harga cukup signifikan terjadi pada bulan

September 2013 naik sebesar 9,18% dari

Rp.9.631/kg menjadi Rp.10.515/kg. Relatif

tingginya harga kedelai antara lain

disebabkan:

i. Produksi Kedelai lokal masih belum dapat

mencukupi kebutuhan industri tahu dan

tempe;

ii. Ketergantungan terhadap kedelai Impor

sangat tinggi;

iii. Harga Kedelai Impor sangat dipengaruhi

oleh kondisi panen/pasokan di negara

asal;

iv. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap

US dolar, yang mengakibatkan kenaikan

harga kedelai impor.

Untuk komoditi seperti Beras, Gula

Pasir, Tepung Terigu, Minyak Goreng


82 83



03 03(iv) Kebijakan Stabilisasi Harga Daging Sapi

Sebagaimana halnya kebijakan Harga Referensi Produk Hortikultura, maka melalui Permendag No. 46 tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Hewan dan Produk Hewan telah ditetapkan Harga Referensi Daging Sapi sebesar Rp.76.000/kg untuk jenis secondary cuts.

Untuk menambah pasokan daging sapi dilakukan impor dalam bentuk sapi siap potong, sapi bakalan dan daging sapi, selain itu, telah dilakukan pemantauan terhadap pemasukan, pemotongan sapi di RPH dan pendistribusiannya ke pasar-pasar tradisional, sebagai berikut:

a. Sapi Siap Potong, realisasi impor sapi siap potong sd. 30 Des 2013, sejumlah 76.989 ekor (79,78% dari total SPI). Sudah dipotong sebesar 38.337 ekor (49,80%) di 44 RPH.

b. Daging Sapi, realisasi impor daging sapi s/d 30 Desember 2013 sejumlah 16.351,69 ton (32,49% dari total SPI), dan telah didistribusikan sebanyak 9.524,56 ton (58,25% dari realisasi) ke Industri dan Horeka.

c. Sapi Bakalan, sampai dengan 30 Desember 2013, impor sapi bakalan telah terealisasi sebanyak 45.943 ekor (51,08% dari total SPI).

Disamping penetapan kebijakan terkait dengan pengaturan tata niaga bahan pangan pokok tersebut, secara konkret langkah lain dalam upaya untuk terus menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok dilakukan langkah-langkah:

i. Melakukan pemantauan pemasukan dan pemotongan sapi siap potong di RPH serta penyaluran daging sapi dari RPH ke pasar tradisional di Jabodetabek secara harian.

ii. Melakukan pemantauan harga harian dan ketersediaan bahan pangan pokok secara kontinyu di tingkat eceran/pasar tradisional melalui Dinas Indag di 33 Propinsi;

iii. Melakukan peninjauan langsung ke Pasar Induk Sayur Mayur Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang serta beberapa pasar tradisional di Jakarta dan luar kota Jakarta untuk memantau ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan perkembangan harga bahan pangan pokok masyarakat;

iv. Melakukan koordinasi dengan para importir sapi dan daging sapi, RPH jaringan importir sapi, pedagang daging sapi pasar tradisional, serta stakeholder perunggasan dan produk hortikultura.

v. Melakukan pengawasan terhadap adanya kemungkinan penimbunan melalui peninjauan langsung ke beberapa pasar tradisional di Jakarta dan daerah;

vi. Memperkuat koordinasi pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan dan distribusi bahan pangan pokok.

Secara keseluruhan upaya yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan periode 2010 s/d 2014 adalah antara 5% s/d 9%.

Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani untuk bulan Okt – Des 2013 sebesar Rp.7.400/kg melalui Permendag No: 59/M-DAG/PER/9/2013.

Selain itu, untuk tetap menjaga stabilisasi harga dan kepastian pasokan kedelai khususnya di wilayah DKI Jakarta, telah dilakukan upaya:

a. Program Bantuan Kedelai dari PT. FKS Multi Agro sebanyak 1.227 ton kepada 5 Puskopti (Jabar, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Serang dan Brebes) dengan harga Rp. 8.000,-/kg.

b. Program Operasi Pasar Kedelai 5 Puskopti di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.128 ton dengan harga Rp. 8.200,-/kg. Program Khusus Kedelai sesuai nota kesepahaman Gakoptindo dengan 5 importir (FKS Multi Agro, Gerbang Cahaya Utama, Setyacipta Ekatama, Sukabumi Serasi Indah, Jakson Nagatama) sebanyak 11.500 ton dengan harga Rp. 8.465 - 8.475/kg.

(iii) Kebijakan Stabilisasi Harga Hortikultura (Cabe & Bawang)

Dalam rangka mendukung paket kebijakan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tata niaga daging sapi dan hortikultura, dengan merubah mekanisme impor dari kuota

menjadi mekanisme impor berbasis harga telah ditetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1014/M-DAG/Kep/9/2013 tentang Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura tanggal 30 September 2013, Tim tersebut akan menetapkan Harga Referensi Produk Hortikultura khususnya untuk cabe merah besar/keriting, cabe rawit merah dan bawang merah segar untuk konsumsi.

Adapun Harga Referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri selaku Ketua Tim Teknis Pemantau Harga Produk Hortikultura Nomor 118/PDN/KEP/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013. Harga referensi berlaku per tanggal 1 Oktober 2013, ditetapkan sebagai berikut:

Bawang Merah : Rp.25.700/kg

Cabe Merah/Keriting : Rp.26.300/kg

Cabe Rawit : Rp.28.000/kg

Secara keseluruhan upaya yang dilakukan dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok sudah sesuai dengan target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan periode 2010 s/d 2014 adalah antara 5% s/d 9%.

84 85




“Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Provinsi”


Rasio Variasi Harga Provinsi Dibandingkan Dengan Variasi Harga Nasional

Pada tahun 2013, rasio koefisien variasi harga provinsi dibanding variasi harga nasional yang menujukkan disparitas harga antar provinsi masih dalam tingkat yang wajar (1,7) atau telah mencapai 123% dari target sebesar 2,2. Angka capaian pada tahun 2012 ini lebih tinggi 11% dibandingkan capaian tahun 2011 sebesar 1,9 dengan target yang sama yaitu 2,3. Sehingga persentase pencapaian target pada tahun 2012 sebesar 123% masih lebih baik dibandingkan persentase pencapaian taget pada tahun 2011 sebesar 114%. Nilai rasio ini lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.

Makna dari tercapainya realisasi yang melebihi target adalah menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan integrasi pasar pangan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang berkontribusi dalam hal tersebut adalah terjaganya pasokan pangan di sentra-sentra produksi dan tidak terjadi gangguan cuaca yang mengganggu proses distribusi barang.

Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Provinsi dibandingkan Koefisien Variasi Harga Nasional ini merupakan indikator yang menggambarkan disparitas harga bahan pokok antar provinsi, sehingga selanjutnya dapat dianalisa sebab-sebab dari disparitas harga tersebut, dengan mengacu pada variabel lain seperti stok daerah yang mengalami shortage atau masalah distribusi bahan pokok yang tidak optimal.

Indikator ini dihitung melalui perbandingan antara Koefisien Variasi Harga Provinsi dibandingkan dengan Koefisen Variasi Harga Nasional untuk komoditi bahan pokok utama seperti telah disebutkan sebelumnya, di mana disparitas harga antar provinsi yang dianggap wajar adalah pada kisaran 1,5 – 2,5 sesuai target Renstra Kementerian Perdagangan 2010-2014, di mana semakin kecil angka rasio maka dapat disimpulkan disparitas harga antar provinsi lebih rendah.

Faktor yang mempengaruhi disparitas harga bahan pokok antar provinsi antara lain karena lancarnya distribusi pangan pokok dibandingkan tahun sebelumnya yang terganggu cuaca ekstrim sepanjang tahun. Tahun 2013 ini Pemerintah telah mengantisipasi berbagai gejolak cuaca dunia dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan supaya harga di tanah air tidak terlampu fluktuatif. Kemudian, untuk menjaga supaya tidak terjadi disparitas harga pemerintah juga melakukan koordinasi bersama seluruh instansi terkait.

Terdapat beberapa kebijakan terkini (2012-2013) yang diterbitkan pemerintah dalam rangka stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok antar propinsi, diantaranya:

a. Permendag 49/M-DAG/PER/9/2013 tentang Penetapan Harga Penjualan Kedelai Di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai

b. Kepmendag 699/M-DAG/KEP/7/2013 tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi

c. Permendag 27/M-DAG/PER/6/2013 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2013.




“Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Provinsi”



20) Rasio Variasi Harga Provinsi dibanding dengan Variasi Harga Nasional 1,74 1,9 1,7 2,2 1,7 129,4

Indikator Kinerja 20: Rasio Variasi Harga Provinsi dibanding dengan Variasi Harga Nasional

Pada tahun 2013, rasio koefisien variasi

harga provinsi dibanding variasi harga

nasional yang menujukkan disparitas harga

antar provinsi masih dalam tingkat yang wajar

(1,7) atau telah mencapai 123% dari target

sebesar 2,2. Angka capaian pada tahun 2012

ini lebih tinggi 11% dibandingkan capaian

tahun 2011 sebesar 1,9 dengan target yang

sama yaitu 2,3. Sehingga persentase

pencapaian target pada tahun 2012 sebesar

123% masih lebih baik dibandingkan

persentase pencapaian taget pada tahun 2011

sebesar 114%. Nilai rasio ini lebih baik

dibandingkan dua tahun lalu.

Makna dari tercapainya realisasi yang

melebihi target adalah menggambarkan

bahwa telah terjadi peningkatan integrasi

pasar pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa faktor yang berkontribusi dalam hal

tersebut adalah terjaganya pasokan pangan di

sentra-sentra produksi dan tidak terjadi

gangguan cuaca yang mengganggu proses

distribusi barang.

Angka Rasio Koefisien Variasi Harga

Provinsi dibandingkan Koefisien Variasi Harga

Nasional ini merupakan indikator yang

menggambarkan disparitas harga bahan

pokok antar provinsi, sehingga selanjutnya

dapat dianalisa sebab-sebab dari disparitas

harga tersebut, dengan mengacu pada

variabel lain seperti stok daerah yang

mengalami shortage atau masalah distribusi

bahan pokok yang tidak optimal.

Indikator ini dihitung melalui

perbandingan antara Koefisien Variasi Harga

Provinsi dibandingkan dengan Koefisen Variasi

Harga Nasional untuk komoditi bahan pokok

utama seperti telah disebutkan sebelumnya,

di mana disparitas harga antar provinsi yang

dianggap wajar adalah pada kisaran 1,5 – 2,5

sesuai target Renstra Kementerian

Perdagangan 2010-2014, di mana semakin

kecil angka rasio maka dapat disimpulkan

disparitas harga antar provinsi lebih rendah.

Tahun 2013, rasio koefisien variasi harga provinsi dibanding variasi harga nasional yang menujukkan disparitas harga antar provinsi masih dalam tingkat yang wajar (1,7) atau telah mencapai 123% dari target sebesar 2,2.

Tabel 16Capaian Rasio Variasi Harga Provinsi dengan Nasional, Tahun 2009-2013



Faktor yang mempengaruhi disparitas

harga bahan pokok antar provinsi antara lain

karena lancarnya distribusi pangan pokok

dibandingkan tahun sebelumnya yang

terganggu cuaca ekstrim sepanjang tahun.

Tahun 2013 ini Pemerintah telah

mengantisipasi berbagai gejolak cuaca dunia

dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan

supaya harga di tanah air tidak terlampu

fluktuatif. Kemudian, untuk menjaga supaya

tidak terjadi disparitas harga pemerintah juga

melakukan koordinasi bersama seluruh

instansi terkait.

Terdapat beberapa kebijakan terkini

(2012-2013) yang diterbitkan pemerintah

dalam rangka stabilisasi dan penurunan

disparitas harga bahan pokok antar propinsi,

diantaranya:

a. Permendag 49/M-DAG/PER/9/2013

tentang Penetapan Harga Penjualan

Kedelai Di Tingkat Pengrajin Tahu/Tempe

Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga

Kedelai

b. Kepmendag 699/M-DAG/KEP/7/2013

tentang Stabilisasi Harga Daging Sapi

c. Permendag 27/M-DAG/PER/6/2013

tentang Penetapan Harga Patokan Petani

Gula Kristal Putih Tahun 2013.

Tabel 15. Capaian Rasio Variasi Harga Provinsi dengan Nasional, Tahun 2009-2013

No Komoditi

Koefisien Variasi Harga Provinsi/Nasional

2009 2010 2011 20122013

TW. I TW. II TW. III TW. IV

1 Beras 2,5 1,5 1,4 1,8 6,3 3,5 2,3 2,0

2 Gula Pasir 1,0 1,2 1,3 1,1 1,4 2,1 2,7 2,1

3 Jagung 3,3 1,8 2,0 1,9 4,1 3,5 2,3 2,4

4 Kedelai 4,7 2,9 2,3 1,8 2,4 2,1 1,7 1,7

5 Tepung Terigu 5,4 2,4 4,4 2,6 2,0 2,8 1,8 1,8

6 Minyak Goreng 1,2 1,3 1,7 1,3 4,1 3,4 2,8 1,7

7 Susu Bubuk 1,1 2,1 1,8 2,3 2,5 2,0 1,4 1,3

8 Daging Ayam 1,4 1,3 1,8 1,7 1,7 1,7 1,3 1,5

9 Daging Sapi 1,1 1,6 1,4 1,1 1,8 2,5 1,2 1,3

10 Telur 1,2 1,3 1,2 1,7 2,1 1,6 1,3 1,4

Rata-rata 1.7 1,7 1,9 1,7 2,8 2,5 1,9 1,7

Sumber: Data harga Disperindag Prop. Seluruh Indonesia (diolah Kementerian Perdagangan)

86 87




“Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian”


Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perdagangan

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas yang diantaranya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam pengelolaan keuangannya Kementerian Perdagangan berupaya melaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas kinerja keuangan dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemerikasa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu 1) Disclaimer; 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan 3) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejak tahun pertama pelaksanaan Renstra Kemendag 2010-2014, perkembangan Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perdagangan senantiasa menunjukkan perbaikan yang signifikan. Berturut-turut dari tahun 2009 – 2012, laporan keuangan Kementerian Perdagangan mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun target pada tahun 2013 adalah mempertahankan opini WTP dari BPK, sampai dengan tahun 2014.

Pada tahun 2013, berdasarkan Keputusan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan dalam surat Anggota BPK-RI Nomor 58/S/IV-XV/06/2013 tanggal 26 Juni 2013, Kementerian Perdagangan kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2012.

Diluar upaya spesifik yang telah dilaksanakan TA 2013 tersebut, masih akan dilaksanakan upaya yang melibatkan BPK RI melalui pemeriksaan interim 2013 dimana diharapkan dapat dilakukan perbaikan menjelang pelaporan tahunan 2013, serta dengan pihak Inspektorat Jenderal Kemendag yakni pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan TA 2013 serta penyelesaian seluruh temuan dalam LHP BPK RI TA 2012.

Penilaian menurut Opini BPK merupakan cerminan kinerja keuangan Kementerian/Lembaga yang dinilai secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan demikian Kementerian Perdagangan diharapkan dapat terus membenahi sistem pengelolaan keuangan. Hal ini berguna dalam mempertahankan prestasi dan terutama bagi pertanggungjawaban terhadap publik.


Ranking Penilaian Inisiatif Anti Korupsi

Dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerin-tah Daerah membangun sistem antikorupsi di instansinya dengan melakukan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) sejak tahun 2009. PIAK merupakan upaya KPK untuk membangun system antikorupsi di instansi dengan

lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi. Dalam hal ini, PIAK dipergunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemajuan instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di Instansinya dengan menggabungkan penilaian indikator kuantitatif dan kualitatif. PIAK mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan system dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi dilingkungannya.

PIAK merupakan modifikasi /pengembangan dari Anti-Corruption Initiative Assessment (AIA) yang dibuat oleh lembaga antikorupsi Korea, Anti-Corruption and the Civil Rights Commission (ACRC) sejak tahun 2002. PIAK menilai inisiatif dari lembaga tersebut untuk memperbaiki dirinya.

Inisiatif Antikorupsi instansi yang akan dinilai oleh KPK terdiri dari indikator utama dan indikator inovasi. Indikator Utama terdiri dari 8 indikator, yaitu indikator kode etik khusus, transparansi dalam manajemen SDM, transparansi penyelenggara Negara, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengaduan masyarakat, akses public dalam memperoleh informasi, pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/APIP/KPK serta kegiatan promosi antikrupsi. Sedangkan indikator inovasi terdiri dari kecukupan dan efektivitas dari inisiatif Anti Korupsi lainnya. Setiap indikator memiliki bobot yang berbeda dimana indikator utama sebesar 85,10% dan indikator inovasi sebesar 14,90%.

Sedangkan jika capaian di atas dibandingkan dengan realisasi kinerja tingkat nasional (opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) hasilnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ini menggambarkan bahwa opini BPK untuk laporan keuangan Kementerian Perdagangan sudah lebih baik dari opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kegiatan-kegiatan yang dapat menun-jang keberhasilan pencapaian kinerja adalah telah dilaksanakannya beberapa upaya sesuai dengan lingkup fungsi pembinaan, yakni peningkatan kemampuan SDM, peningkatan koordinasi antar unit Kementerian Perdagangan serta penyediaan buku pedoman. Dalam upaya peningkatan kemampuan SDM telah dilaksanakan Pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta Pembekalan bagi bendahara dan calon bendahara. Untuk upaya peningkatan kordinasi telah dilaksanakan beberapa forum koordinasi, konsinyering, maupun pendampingan/bimbingan teknis baik untuk pengelolaan keuangan, penyusunan laporan maupun tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI. Sedangkan upaya penyediaan pedoman meliputi penyediaan pedoman pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perbendaharaan, TP/TGR, Pelaporan Keuangan, SIMAK-BMN, Persediaan dan Pemanfaatan Aset dan lain-lain.



Sasaran Strategis 11: “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan

Akuntabilitas Kementerian”



21) Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP* WTP WTP WTP WTP 100

22) Ranking Penilaian Inisiatif Anti Korupsi(PIAK) - 11 2 Top 3 - -

Keterangan: (*) WTP dengan paragraf penjelasan.

Indikator Kinerja 21: Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

menyatakan bahwa Menteri/pimpinan

lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang Kementerian

Negara/Lembaga yang dipimpinnya

mempunyai tugas yang diantaranya adalah

menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang

dipimpinnya. Dalam pengelolaan

keuangannya Kementerian Perdagangan

berupaya melaksanakan secara tertib, efisien,

efektif, transparan, bertanggung jawab dan

tepat waktu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualitas kinerja keuangan dapat dilihat

dari opini yang diberikan oleh Badan

Pemerikasa Keuangan (BPK), yaitu secara

berurutan dari penilaian yang paling rendah,

yaitu 1) Disclaimer; 2) Wajar Dengan

Pengecualian (WDP); dan 3) Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).

Sejak tahun pertama pelaksanaan

Renstra Kemendag 2010-2014, perkembangan

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian

Perdagangan senantiasa menunjukkan

perbaikan yang signifikan. Berturut-turut dari

tahun 2009 – 2012, laporan keuangan

Kementerian Perdagangan mendapat opini

WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun

target pada tahun 2013 adalah

mempertahankan opini WTP dari BPK, sampai

dengan tahun 2014.

Pada tahun 2013, berdasarkan

Keputusan BPK-RI atas pemeriksaan Laporan

Keuangan Kementerian Perdagangan dalam

surat Anggota BPK-RI Nomor 58/S/IV-

XV/06/2013 tanggal 26 Juni 2013,

Kementerian Perdagangan kembali berhasil

mempertahankan Opini Wajar Tanpa

Dari tahun 2009 – 2012, laporan keuangan Kementerian Perdagangan mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Target pada tahun 2013 adalah mempertahankan opini WTP dari BPK, sampai dengan tahun 2014.

Tabel 17Opini BPK Untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2008-2013



Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

TA 2012.

Sedangkan jika capaian di atas

dibandingkan dengan realisasi kinerja tingkat

nasional (opini BPK untuk Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat) hasilnya adalah Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), ini

menggambarkan bahwa opini BPK untuk

laporan keuangan Kementerian Perdagangan

sudah lebih baik dari opini BPK untuk Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

Kegiatan-kegiatan yang dapat menun-

jang keberhasilan pencapaian kinerja adalah

telah dilaksanakannya beberapa upaya sesuai

dengan lingkup fungsi pembinaan, yakni

peningkatan kemampuan SDM, peningkatan

koordinasi antar unit Kementerian

Perdagangan serta penyediaan buku

pedoman. Dalam upaya peningkatan

kemampuan SDM telah dilaksanakan

Pemantapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

serta Pembekalan bagi bendahara dan calon

bendahara. Untuk upaya peningkatan

kordinasi telah dilaksanakan beberapa forum

koordinasi, konsinyering, maupun

pendampingan/bimbingan teknis baik untuk

pengelolaan keuangan, penyusunan laporan

maupun tindak lanjut temuan pemeriksaan

BPK-RI. Sedangkan upaya penyediaan

pedoman meliputi penyediaan pedoman

pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara

Bukan Pajak, Perbendaharaan, TP/TGR,

Pelaporan Keuangan, SIMAK-BMN, Persediaan

dan Pemanfaatan Aset dan lain-lain.

Tabel 17. Opini BPK Untuk Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2008-2013

No. Tahun Anggaran Hasil Opini dari

BPK Keterangan

1. 2009 WTP -

2. 2010 WTP WTP Dengan paragraf penjelasan

3. 2011 WTP -

4. 2012 WTP -

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan. Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

88 89



03 03

Pada tahun 2013, berdasarkan pengarahan Menteri Perdagangan ditetapkan target Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Kementerian Perdagangan Tahun 2013 minimal harus mencapai 3 besar (top 3) dan hal ini telah dituangkan dalam Kontrak Kinerja tahun 2013.

Untuk menindaklanjuti pencapaian target Top 3 pada tahun 2013, 3 (tiga) Unit Eselon I Kementerian Perdagangan yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah menyatakan siap mendukung target Kementerian Perdagangan agar mendapatkan peringkat 3 besar dan telah melakukan penilaian secara mandiri. Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja di Kementerian Perdagangan yang bertugas untuk melakukan verifikasi hasil penilaian mandiri dari Unit-unit yang ikut serta dalam PIAK telah berkoordinasi dengan KPK.

Namun, target indikator kinerja mengenai ranking PIAK 3 besar pada tahun 2013 tidak dapat dipenuhi dikarenakan adanya evaluasi terhadap metode penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan PIAK oleh KPK yang direncanakan baru akan selesai pada bulan Agustus 2013 dan kemudian akan diujicobakan pada tahun 2014. Sehubungan dengan tidak adanya PIAK pada tahun 2013, maka capaian indikator kinerja mengenai ranking PIAK tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, Kementerian Perdagangan diundang oleh KPK untuk mengikuti kegiatan PIAK Tahun 2012 melalui surat undangan nomor UND-06/10-15/02/2012 tanggal 2 Februari 2012 perihal Undangan Penjelasan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Tahun 2012 (PIAK 2012) yang ditujukan

Gambar 16Perbandingan ranking PIAK Kementerian Perdagangan Tahun 2012 dan 2011

Gambar 17Perbandingan Jumlah Peserta PIAK Tahun 2011 dan 2012



Untuk menindaklanjuti pencapaian

target Top 3 pada tahun 2013, 3 (tiga) Unit

Eselon I Kementerian Perdagangan yaitu

Sekretariat Jenderal, Ditjen Perdagangan

Dalam Negeri dan Ditjen Standardisasi dan

Perlindungan Konsumen telah menyatakan

siap mendukung target Kementerian

Perdagangan agar mendapatkan peringkat 3

besar dan telah melakukan penilaian secara

mandiri. Inspektorat Jenderal sebagai Unit

Kerja di Kementerian Perdagangan yang

bertugas untuk melakukan verifikasi hasil

penilaian mandiri dari Unit-unit yang ikut

serta dalam PIAK telah berkoordinasi dengan

KPK.

Namun, target indikator kinerja

mengenai ranking PIAK 3 besar pada tahun

2013 tidak dapat dipenuhi dikarenakan

adanya evaluasi terhadap metode penilaian

yang digunakan dalam pelaksanaan PIAK oleh

KPK yang direncanakan baru akan selesai pada

bulan Agustus 2013 dan kemudian akan

diujicobakan pada tahun 2014. Sehubungan

dengan tidak adanya PIAK pada tahun 2013,

maka capaian indikator kinerja mengenai

ranking PIAK tidak dapat dibandingkan

dengan capaian indikator kinerja tersebut

pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, Kementerian

Perdagangan diundang oleh KPK untuk

mengikuti kegiatan PIAK Tahun 2012 melalui

surat undangan nomor UND-06/10-

15/02/2012 tanggal 2 Februari 2012 perihal

Undangan Penjelasan Penilaian Inisiatif Anti

Korupsi Tahun 2012 (PIAK 2012) yang

ditujukan kepada Inspektorat Jenderal

Kementerian Perdagangan dan berdasarkan

pemaparan hasil PIAK tahun 2012 pada

tanggal 4 Oktober 2012, Kementerian

Perdagangan memperoleh peringkat 2 (dua)

dengan nilai 7,49. Dalam pemaparan tersebut

disampaikan bahwa Sekretariat Jenderal

Gambar 28. Perbandingan ranking PIAK Kementerian Perdagangan Tahun 2012 dan 2011



Kementerian Perdagangan sebagai unit utama

tingkat pusat mendapatkan nilai PIAK sebesar

7,98. Selain itu disampaikan pula mengenai

nilai rata-rata PIAK tahun 2012 sebesar 5,34

yang lebih tinggi disbanding tahun 2011 yang

sebesar 4,50 namun masih dibawah 6,00,

Sedangkan pada tahun 2011, Kementerian

Perdagangan memperoleh nilai 5,61 dimana

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

sebagai unit utama di instansi pusat

memperoleh peringkat 11 dengan nilai sebesar

6,25.

Pada PIAK tahun 2012 melibatkan 36 instansi,

yakni 23 instansi pusat dan 13 pemerintah

daerah. Pada instansi pusat, peserta PIAK

diwakili oleh 18 Kementerian, 3 Badan,

mahkamah Agung, dan Sekretariat Jenderal

DPR. Sementara pemerintah daerah diwakili

oleh 13 pemerintah kota. Total Unit utama

yang terlibat dalam penilaian sebanyak 108

unit utama. Sedangkan peserta PIAK tahun

2011 diikuti oleh 18 Kementerian/Lembaga

dan 11 Pemerintah daerah yang terdiri dari

satu Pemerintah Provinsi dan 10 Pemerintah

Kota. Untuk masing-masing

Kementerian/Lembaga diwakili oleh 3 (tiga)

unit utama (setingkat eselon I) dengan

komposisi Sekretariat Jenderal dan 2 (dua)

unit utama lain (setingkat eselon I) yang

penetapannya diserahkan kepada pihak

Inspektorat , kecuali kepolisian yang diikuti 6

(enam) unit utama dan Kementerian

Pekerjaan Umum yang diikuti 5 (lima) unit

utama. Dengan demikian, peserta PIAK 2011 di

tingkat Kementerian/Lembaga berjumlah 59

unit utama dari 18 Kementerian/Lembaga.

Gambar 29. Perbandingan Jumlah Peserta PIAK Tahun 2011 dan 2012

0

5

10

15

20

25

2011 2012

Pusat

Daerah

Sumber: Inspektorat Jenderal, Kementerian Perdagangan

Sumber: Inspektorat Jenderal, Kementerian Perdagangan

90 91



03 03


“Peningkatan Kinerja Organisasi”


Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem penyelenggaraan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja di instansi pemerintah, meliputi: perencanaan kinerja, pengkuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Untuk mendukung implementasi SAKIP, Kementerian Perdagangan telah merevisi pedoman penyusunan dokumen SAKIP yang tertuang dalam Keputusan



Sasaran Strategis 12: “Peningkatan Kinerja Organisasi”



23) Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perdagangan CC B B B B 100%

Indikator Kinerja 23: Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Kementerian

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem

penyelenggaraan yang berfokus pada

peningkatan akuntabilitas dan kinerja di

instansi pemerintah, meliputi: perencanaan

kinerja, pengkuran kinerja, pelaporan kinerja,

dan evaluasi kinerja. Untuk mendukung

implementasi SAKIP, Kementerian

Perdagangan telah merevisi pedoman

penyusunan dokumen SAKIP yang tertuang

dalam Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 1011 Tahun 2012 yang memandu dan

menyeragamkan proses penyusunan

perencanaan sampai dengan pelaporan di

seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian

Perdagangan.

Setiap tahun, Akuntabiitas Kinerja

Kementerian Perdagangan selalu di-evaluasi

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB),

sesuai dengan amanat dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Dalam Negeri dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Tujuan dari evaluasi AKIP di

Kementerian Perdagangan adalah untuk

menilai akuntabilitas kinerja di lingkungan

Kementerian Perdagangan dalam rangka

terwujudnya pemerintahan yang berorientasi

kepada hasil (result oriented government).

Perkembangan hasil penilaian

Kementerian PAN dan RB atas Akuntabiitas

Kinerja Kementerian Perdagangan sejak tahun

2007 – 2012 selalu mengalami peningkatan.

Menteri Perdagangan Nomor 1011 Tahun 2012 yang memandu dan menyeragamkan proses penyusunan perencanaan sampai dengan pelaporan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Setiap tahun, Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan selalu di-evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Dalam Negeri dan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi AKIP di Kementerian Perdagangan adalah untuk menilai akuntabilitas kinerja

di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Perkembangan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan sejak tahun 2007 – 2012 selalu mengalami peningkatan.

Pada penilaian yang dilakukan tahun 2009, Kementerian Perdagangan memperoleh peringkat 14 yang setara dengan “C” atas penyelenggaraan sistem AKIP Tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2010, hasil penilaian atas penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2009 meningkat menjadi “CC”. Pada tahun 2011 penilaian atas penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2010 berhasil ditingkatkan, yaitu dari predikat “CC” menjadi “B”, sedangkan pada tahun 2012 Kementerian Perdagangan berhasil mempertahankan predikat “B” dengan nilai 69,26.

Sementara itu, hasil evaluasi Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan nilai menjadi 72,06 atau dengan predikat penilaian “B”. Hasil capaian ini sesuai dengan target pada Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013. Nilai tersebut merupakan akumulasi hasil evaluasi terhadap seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,41. Kementerian Perdagangan sudah menyusun dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Renstra sebagian besar sudah berorientasi hasil.

2. Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 13,98. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perdagangan sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi sudah ditetapkan secara formal. Kementerian Perdagangan juga sudah mulai mengembangkan pengukuran kinerja individu.

3. Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,23. Nilai ini diperoleh karena Kementerian Perdagangan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 dan menyampaikan secara tepat waktu kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB.

4. Nilai komponen Evaluasi Kinerja sebesar 6,68. Kementerian Perdagangan sudah melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya serta melakukan evaluasi program. Evaluasi atas LAKIP unit kerja serta penilaian atas kinerja unit kerja juga sudah dilaksanakan.

5. Terakhir, komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai 14,76. Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian target, dan keandalan data kinerja, serta keselarasan antara kinerja output dengan kinerja outcome. Selain itu capaian kinerja juga mencakup kinerja pencatatan keuangan, transparansi, penilaian dari para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk penghargaan yang diperoleh oleh Organisasi.

Gambar 18Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan,

Tahun 2005-2012



Pada penilaian yang dilakukan tahun 2009,

Kementerian Perdagangan memperoleh

peringkat 14 yang setara dengan “C” atas

penyelenggaraan sistem AKIP Tahun 2008,

selanjutnya pada tahun 2010, hasil penilaian

atas penyelenggaraan sistem AKIP tahun 2009

meningkat menjadi “CC”. Pada tahun 2011

penilaian atas penyelenggaraan sistem AKIP

tahun 2010 berhasil ditingkatkan, yaitu dari

predikat “CC” menjadi “B”, sedangkan pada

tahun 2012 Kementerian Perdagangan

berhasil mempertahankan predikat “B”

dengan nilai 69,26.

Sementara itu, hasil evaluasi Akuntabiitas

Kinerja Kementerian Perdagangan pada tahun

2013 menunjukkan peningkatan nilai menjadi

72,06 atau dengan predikat penilaian “B”.

Hasil capaian ini sesuai dengan target pada

Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan

Tahun 2013. Nilai tersebut merupakan

akumulasi hasil evaluasi terhadap seluruh

komponen manajemen kinerja di lingkungan

Kementerian Perdagangan, dengan rincian

sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

memperoleh nilai 25,41. Kementerian

Perdagangan sudah menyusun dokumen

Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan

Penetapan Kinerja. Tujuan dan Sasaran

dalam dokumen Renstra sebagian besar

sudah berorientasi hasil.

Gambar 30. Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP dan Opini Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Tahun 2005-2012

Sumber: Sekretariat Jenderal, Kementerian Perdagangan

92 93



03 03C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan AnggaranPada awal tahun 2013 Kementerian Perdagangan mendapat pagu anggaran sebesar Rp3.105.723.944.000,- kemudian setelah direvisi melalui APBN-P menjadi Rp2.963.458.632.000,-. Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 turun 5 persen atau Rp 142.265.312.000 daripada pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp 3.105.723.944.000. Sementara itu, kinerja realisasi anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 mencapai Rp 2.687.143.273.395,- atau 90,68%.

a) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan jenis belanja, anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2013 terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 299,1 miliar; Belanja Modal sebesar Rp. 883,3 miliar; dan Belanja Barang sebesar Rp. 1.780,9 miliar. Sepanjang tahun anggaran 2013, realisasi anggaran Kementerian Perdagangan menurut jenis belanja dapat dilihat pada tabel 18.

b) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Program

Sementara itu jika diklasifikasikan menurut program, maka terdapat sepuluh program utama yang diemban oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Efektivitas program mencapai sasaran sangat terkait dari cerminan serapan anggaran yang digunakan sebagai sumber daya keuangan. Dari sepuluh program tersebut, penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan (96,7%). Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada program Peningkatan Efisiansi Pasar Komoditi (84,6%).

Tabel 18Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2013



Tabel 17. Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Perdagangan Tahun 2010 – 2013

No. Komponen yang Dinilai Bobot 2010 2011 2012 2013

1 Perencanaan Kinerja 35 18,7 23,11 24,61 25,41

2 Pengukuran Kinerja 20 12,67 13,47 13,49 13,98

3 Pelaporan Kinerja 15 11,25 11,13 11,16 11,23

4 Evaluasi Kinerja 10 5,58 6,44 5,81 6,68

5 Capaian Kinerja 20 14,25 11,78 14,18 14,76

Nilai Hasil Evaluasi 100 62,45 66,72 69,26 72,06

Predikat Penilaian CC B B B

2. Komponen Pengukuran Kinerja

memperoleh nilai 13,98. Indikator Kinerja

Utama (IKU) Kementerian Perdagangan

sebagai alat ukur keberhasilan entitas

organisasi sudah ditetapkan secara formal.

Kementerian Perdagangan juga sudah

mulai mengembangkan pengukuran

kinerja individu.

3. Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh

nilai 11,23. Nilai ini diperoleh karena

Kementerian Perdagangan telah

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012

dan menyampaikan secara tepat waktu

kepada Presiden melalui Kementerian PAN

dan RB.

4. Nilai komponen Evaluasi Kinerja sebesar

6,68. Kementerian Perdagangan sudah

melakukan pemantauan mengenai

kemajuan pencapaian kinerja beserta

hambatannya serta melakukan evaluasi

program. Evaluasi atas LAKIP unit kerja

serta penilaian atas kinerja unit kerja juga

sudah dilaksanakan.

5. Terakhir, komponen Capaian Kinerja

memperoleh nilai 14,76. Pencapaian

kinerja dinilai dari aspek pencapaian

target, dan keandalan data kinerja, serta

keselarasan antara kinerja output dengan

kinerja outcome. Selain itu capaian kinerja

juga mencakup kinerja pencatatan

keuangan, transparansi, penilaian dari

para pemangku kepentingan

(stakeholders), termasuk penghargaan

yang diperoleh oleh Organisasi.

Hasil evaluasi Akuntabiitas Kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2013 menunjukkan peningkatan nilai menjadi 72,06 atau dengan predikat penilaian “B”. Hasil capaian ini sesuai dengan target Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013.

Gambar 19Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan (kiri) dan

Postur Belanja Kementerian Perdagangan (kanan), Tahun 2011-2013



C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada awal tahun 2013 Kementerian

Perdagangan mendapat pagu anggaran

sebesar Rp3.105.723.944.000,- kemudian

setelah direvisi melalui APBN-P menjadi

Rp2.963.458.632.000,-. Pagu Anggaran

Kementerian Perdagangan Tahun 2013 turun 5

persen atau Rp 142.265.312.000 daripada

pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp

3.105.723.944.000. Sementara itu, kinerja

realisasi anggaran Kementerian Perdagangan

pada tahun 2013 mencapai Rp

2.687.143.273.395,- atau 90,68%.

Gambar 31. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan (kiri) dan Postur Belanja Kementerian Perdagangan (kanan), Tahun 2011-2013.



Berdasarkan jenis belanja, anggaran

Kementerian Perdagangan tahun 2013 terbagi

atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 299,1 miliar;

Belanja Modal sebesar Rp. 883,3 miliar; dan

Belanja Barang sebesar Rp. 1.780,9 miliar.

Sepanjang tahun anggaran 2013, realisasi

anggaran Kementerian Perdagangan menurut

jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Belanja Pegawai

8%

Belanja Barang

63%

Belanja Modal 29%

2013



C. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada awal tahun 2013 Kementerian

Perdagangan mendapat pagu anggaran

sebesar Rp3.105.723.944.000,- kemudian

setelah direvisi melalui APBN-P menjadi

Rp2.963.458.632.000,-. Pagu Anggaran

Kementerian Perdagangan Tahun 2013 turun 5

persen atau Rp 142.265.312.000 daripada

pagu anggaran tahun 2012 sebesar Rp

3.105.723.944.000. Sementara itu, kinerja

realisasi anggaran Kementerian Perdagangan

pada tahun 2013 mencapai Rp

2.687.143.273.395,- atau 90,68%.

Gambar 31. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan (kiri) dan Postur Belanja Kementerian Perdagangan (kanan), Tahun 2011-2013.



Berdasarkan jenis belanja, anggaran

Kementerian Perdagangan tahun 2013 terbagi

atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 299,1 miliar;

Belanja Modal sebesar Rp. 883,3 miliar; dan

Belanja Barang sebesar Rp. 1.780,9 miliar.

Sepanjang tahun anggaran 2013, realisasi

anggaran Kementerian Perdagangan menurut

jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut

ini.

Belanja Pegawai

8%

Belanja Barang

63%

Belanja Modal 29%

2013

kinerja realisasi anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2013 mencapai Rp 2.687.143.273.395,- atau 90,68%.

90,68%

c) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Berdasarkan penggunaan anggaran menurut pencapaian Misi, Kementerian Perdagangan mengalokasikan sebagian anggarannya untuk ke-3 misi yang diemban. Untuk Misi Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Berkualitas mempunyai anggaran sebesar Rp. 467.187.217.000,-; Misi Penguatan Pasar Dalam Negeri mempunyai anggaran sebesar Rp. 195.651.468.000,-; Misi Penyediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi Nasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 808.180.145.000,-; serta Misi Optimalisasi Reformasi Birokrasi mempunyai anggaran sebesar Rp. 28.932.366.000,-.

Sumber: Kementerian PAN & RB

Sumber: Kementerian Perdagangan

94 95



03 03Tabel 19

Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis BelanjaTabel 21

Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis

Tabel 20Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Program



Tabel 18. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja

AKUN (2 DIGIT) PAGU REVISI REALISASI DIPA % REALISASI

51 BELANJA PEGAWAI 299.149.029.000 262.169.612.919 87,64

52 BELANJA BARANG 1.780.929.256.000 1.592.813.636.257 89,44

53 BELANJA MODAL 883.380.347.000 832.160.024.219 94,20

JUMLAH 2.963.458.632.000 2.687.143.273.395 90,68



Sementara itu jika diklasifikasikan

menurut program, maka terdapat sepuluh

program utama yang diemban oleh

Kementerian Perdagangan pada tahun 2013.

Efektivitas program mencapai sasaran sangat

terkait dari cerminan serapan anggaran yang

digunakan sebagai sumber daya keuangan.

Dari sepuluh program tersebut, penyerapan

anggaran tertinggi terdapat pada program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Perdagangan (96,7%).

Sedangkan penyerapan anggaran terendah

terdapat pada program Peningkatan Efisiansi

Pasar Komoditi (84,6%).

Tabel 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Program

NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN (%)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

471.525.310.000 402.760.347.415 85,42

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

71.188.588.000 68.853.495.916 96,72

3 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 1.209.450.709.000 1.130.139.974.177 93,44

4 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 178.800.000.000 168.618.460.723 94,31

5 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

261.602.414.000 236.568.031.113 90,43

6 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

34.489.726.000 29.489.780.544 85,50

7 Pengembangan Ekspor Nasional 353.327.726.000 321.989.278.366 91,13

8 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi 83.944.851.000 71.007.075.768 84,59

9 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

63.727.957.000 57.174.881.689 89,72

10 Peningkatan Perlindungan Konsumen 235.401.351.000 200.541.947.684 85,19

TOTAL 2.963.458.632.000 2.687.143.273.395 90,68




c) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menurut Sasaran Strategis

Berdasarkan penggunaan anggaran

menurut pencapaian Misi, Kementerian

Perdagangan mengalokasikan sebagian

anggarannya untuk ke-3 misi yang diemban.

Untuk Misi Peningkatan Kinerja Ekspor Non-

Migas Berkualitas mempunyai anggaran

sebesar Rp. 467.187.217.000,-, Misi Penguatan

Pasar Dalam Negeri mempunyai anggaran

sebesar Rp. 195.651.468.000,-, Misi

Penyediaan Bahan Pokok dan Penguatan

Jaringan Distribusi Nasional mempunyai

anggaran sebesar Rp. 808.180.145.000,-,

serta Misi Optimalisasi Reformasi Birokrasi

mempunyai anggaran sebesar Rp.

28.932.366.000,-.

Secara rinci, penggunaan anggaran

menurut Misi dan Sasaran ini dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 20. Realisasi Kinerja Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Sasaran Strategis

[dalam ribuan rupiah]

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PAGU ANGGARAN REALISASI %

MISI 1: MENINGKATKAN KINERJA EKSPOR NONMIGAS NASIONAL SECARA BERKUALITAS1 Peningkatan

Pertumbuhan Ekspor Non-Migas

Total ekspor71,881,585 - -Pertumbuhan ekspor non-migas

2 Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor & Diversifikasi Produk Ekspor

Rasio konsentrasi penguasaan pangsa pasar di 5 negara tujuan ekspor terbesar (CR5)

66,024,287 51,897,888 78.6%Pertumbuhan ekspor non-migas ke negara non-tradisional

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama 4,145,030 2,992,071 72.2%


Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI) 100,000,000 93,001,885 93.0%


Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional 225,136,315 205,570,431 91.3%

Persentase peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTA ASEAN

- - -

MISI 2: MENGUATKAN PASAR DALAM NEGERI5 Penyederhanaan

Perizinan Perdagangan Dalam Negari & Luar Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online

4,440,081 - -

Rata-rata waktu penyelesaian perizinanPerizinan Ekspor dan Impor yang dapat dilayani secara online 2,287,889 2,229,264 97.4%

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor 2,152,192 957,492 44.5%



NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PAGU ANGGARAN REALISASI %


Pertumbuhan PDB sektor perdagangan (besar dan eceran)

179,825,024 - -Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga

Nilai resi gudang yang diterbitkan

2,203,765 2,101,279 95.3%Jumlah transaksi multilateral di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi


Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk setiap tahun 4,742,517 4,073,898 85.9%

MISI 3: MENJAGA KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN PENGUATAN JARINGAN DISTRIBUSI NASIONAL8 Pengembangan Sarana

Distribusi Perdagangan dalam mendukung kinerja logistik nasional

Persentase realisasi revitalisasi pasar tradisional

740,000,000 - -


Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama

68,180,145 - -10 Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok Antar Propinsi

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

MISI 4: OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI11 Peningkatan Kualitas

Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian 2,826,352 2,712,102 95.9%

Peringkat penilaian Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) 395,235 0 0.0%

12 Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi

Penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian 25,710,779 20,706,304 80,5%

Dari keseluruhan program tersebut

Kementerian Perdagangan memfokuskan

pelaksanaan program prioritas sesuai dengan

sasaran strategis dan indikator kinerja utama

(IKU) Kementerian. Berdasarkan Rencana

Strategis 2010-2014 dan Kontrak Kinerja 2013,

Kementerian Perdagangan telah

mengalokasikan anggaran untuk setiap

program yang terkait dengan pencapaian IKU

tersebut. Secara rinci, penggunaan anggaran

menurut pencapaian IKU Kementerian

Perdagangan tahun 2013 dapat dilihat pada

Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran di

Lampiran 6.

d) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan fungsi

akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja

keuangan di Kementerian Perdagangan telah



Tabel 18. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013, Menurut Jenis Belanja

AKUN (2 DIGIT) PAGU REVISI REALISASI DIPA % REALISASI

51 BELANJA PEGAWAI 299.149.029.000 262.169.612.919 87,64

52 BELANJA BARANG 1.780.929.256.000 1.592.813.636.257 89,44

53 BELANJA MODAL 883.380.347.000 832.160.024.219 94,20

JUMLAH 2.963.458.632.000 2.687.143.273.395 90,68



Sementara itu jika diklasifikasikan

menurut program, maka terdapat sepuluh

program utama yang diemban oleh

Kementerian Perdagangan pada tahun 2013.

Efektivitas program mencapai sasaran sangat

terkait dari cerminan serapan anggaran yang

digunakan sebagai sumber daya keuangan.

Dari sepuluh program tersebut, penyerapan

anggaran tertinggi terdapat pada program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Perdagangan (96,7%).

Sedangkan penyerapan anggaran terendah

terdapat pada program Peningkatan Efisiansi

Pasar Komoditi (84,6%).

Tabel 19. Realisasi Anggaran Kementerian Perdagangan Menurut Program

NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN (%)

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

471.525.310.000 402.760.347.415 85,42

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

71.188.588.000 68.853.495.916 96,72

3 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 1.209.450.709.000 1.130.139.974.177 93,44

4 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 178.800.000.000 168.618.460.723 94,31

5 Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

261.602.414.000 236.568.031.113 90,43

6 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

34.489.726.000 29.489.780.544 85,50

7 Pengembangan Ekspor Nasional 353.327.726.000 321.989.278.366 91,13

8 Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi 83.944.851.000 71.007.075.768 84,59

9 Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

63.727.957.000 57.174.881.689 89,72

10 Peningkatan Perlindungan Konsumen 235.401.351.000 200.541.947.684 85,19

TOTAL 2.963.458.632.000 2.687.143.273.395 90,68


(dalam ribuan rupiah)

96 97



03 03Kendala yang ditemui dalam mengukur realisasi anggaran menurut sasaran strategis adalah sulitnya menelusuri realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja di awal tahun. Hal ini dikarenakan selama tahun 2013 terjadi beberapa kali revisi akibat efisiensi/penghematan anggaran. Selain itu, indikator kinerja dalam Kontrak Kinerja tidak sinkron dengan IKU dalam RKA-K/L.

Dari keseluruhan program tersebut Kementerian Perdagangan memfokuskan pelaksanaan program prioritas sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian. Berdasarkan Rencana Strategis 2010-2014 dan Kontrak Kinerja 2013, Kementerian Perdagangan telah mengalokasi-kan anggaran untuk setiap program yang terkait dengan pencapaian IKU tersebut. Secara rinci, penggunaan anggaran menurut pencapaian IKU Kementerian Perdagangan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada bagian Lampiran 6.

d) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja keuangan di Kementerian Perdagangan telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 mengatur evaluasi kinerja atas pelaksanaan anggaran meliputi tiga aspek penilaian, yaitu: Aspek Implementasi; Aspek Manfaat; dan Aspek Konteks. Namun pada masa transisi (2011-2012), pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan RKA-K/L khusus mengukur penilaian aspek implementasi saja.

Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran (output). Esensi dari evaluasi pelaksanaan RKA-K/L berdasarkan PMK No. 249/2011 adalah memberian penekanan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran tidak semata-mata diukur melalui realisasi penyerapan keuangannya saja.Dalam mengevaluasi aspek implementasi ada 4(empat) indikator yang diukur dengan bobot kinerja yang berbeda, yaitu:

1) Penyerapan Anggaran/Realisasi, untuk menilai seberapa besaranggaran yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan, dengan bobot 9,7%.

2) Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan ketepatan waktu penyerapananggaran setiap bulan, denganbobot 18,2%.

3) Pencapaian Keluaran/Output, untuk mengukur produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan, dengan bobot 43,5%.

4) Tingkat Efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana

(anggaran) dalam menghasilkan suatu output, denganbobot 28,6.

Nilai kinerja aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara nilai hasil pengukuran capaian kinerja setiap indikator dengan masing-masing bobot dari indikator kinerja yang diukur tersebut. Secara umum, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Perdagangan per program telah mencapai 89,54% dengan kategori baik. Hasil Evaluasi Aspek Implementasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 secara rinci dijabarkan pada Lampiran 6.

Selain aspek implementasi, evaluasi kinerja atas aspek manfaat juga telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam rangka mengukur seberapa jauh manfaat penggunaan anggaran terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas pencapaian indikator kinerja utama. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2013 yang meliputi Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat dapat dilihat pada Lampiran 7.

Evaluasi Kinerja ini di harapakan dapat menghasilkan analisis mengenai hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk setiap indikator yang di-evaluasi, analisis mengenai keterbatasan yang di hadapi dalam menjalankan setiap proses evaluasi kinerja, analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja pada dan tahun sebelumnya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran, dan hasil.

e) Tindak Lanjut Pelaksanaan Anggaran

Beberapa permasalahan yang umumnya mewarnai kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Perdagangan di tahun 2013 adalah:

1. Perencanaan kurang matang, ditandai dengan :

a. Pendekataannya tidak bottom up sehingga ada satker yangmendapatkan alokasi dana untuk kegiatan yang bukan tupoksinya.

b. Tingginya frekuensi revisi anggaran, terutama di bulan Oktober.

c. Penetapan target keuangan masih bersifat formalitas dimana rencana per bulan masih didasarkan pada pembagian seperduabelas alokasi anggaran kegiatan.

d. Penyerapan anggaran menumpuk di bulan Desember

2. Alokasi anggaran yang masih terkonsentrasi di Jakarta.

3. Permasalahan peraturan, sistem dan munculnya kasus pidana dalamPengadaan Barang/Jasa.

4. Proses finalisasi APBN-P yang memakan waktu, jumlah

hari kerja efektif untuk menyerap anggaran hanya 22% sedangkan sisanya sebanyak 78% dihabiskan di DPR dan Kementerian Keuangan

5. K/L belum memiliki sistem/mekanisme pengendalian untuk realisasi keuangan dan fisik/kegiatan dari hulu (identifikasi paket dan tender) sampai hilir (serah terima dengan pihak ketiga).

Dalam rangka percepatan penyerapan realisasi anggaran berbagai langkah perbaikan perlu diambil, diantaranya:

1. Membentuk dan membangun sistem monitoring sebagai bagian dari pengendalian internal dan instrumen manajemen pimpinan untuk realisasi anggaran, progres fisik dan aktivitas strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi;

2. Penyampaian Rencana Penarikan Dana/Rencana Penyerapan Anggaran/Disbursement Plan sebagai bagian dari perencanaan pelaksanaan kegiatan 2013 ke dalam Sistem Monitoring;

3. Percepatan pembukaan blokir kegiatan terutama kegiatan yang membutuhkan proses PBJ, dengan harapan tidak ada keterlambatan pelaksanaan proses PBJ di awal tahun 2013;

4. Menindaklanjuti Pengumuman RUP dan Pengadaan Barang/Jasa, agar dipastikan tanda tangan kontrak pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Maret 2013.

Kementerian Perdagangan memfokuskan pelaksanaan program prioritas sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) Kementerian. Berdasarkan Rencana Strategis 2010-2014 dan Kontrak Kinerja 2013, Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan anggaran untuk setiap program yang terkait dengan pencapaian IKU tersebut.

Penguatan Perdagangan Dalam Negeri sebagai Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan

98 99

Penutup Penutup


04 04

Target-target kinerja perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri selama tahun 2013 dapat dipenuhi dengan cukup baik. Secara keseluruhan terdapat 23 Indikator Kinerja dari 12 sasaran strategis kementerian yang diukur pada LAK Kementerian Perdagangan Tahun 2013.Dari keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19 diantaranya dapat tercapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2013, sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak mencapai target dan realisasinya masih dibawah 50%, atau sangat sulit/tidak mungkin untuk dicapai.

Untuk menghadapi berbagai tantangan, internal dan eksternal, pada tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu: “Penguatan Perdagangan Dalam Negeri sebagai Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan,” sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, yaitu: “Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.”

Berbagai isu strategis yang akan dihadapi oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2014 meliputi: peningkatan kemudahan berusaha; penururnan biaya logistik nasional; pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru; serta persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Tahun 2014 Kementerian Perdagangan telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu:

“Penguatan Perdagangan Dalam Negeri sebagai Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan,”

“ “

100 101

Penutup Penutup


04 04Gambar 20

Isu Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2014

04Penutup


arget-target kinerja perdagangan

internasional dan perdagangan dalam

negeri selama tahun 2013 dapat dipenuhi

dengan cukup baik. Secara keseluruhan

terdapat 23 Indikator Kinerja dari 12 sasaran

strategis kementerian yang diukur pada LAK

Kementerian Perdagangan Tahun 2013.Dari

keseluruhan 23 indikator kinerja, sebanyak 19

diantaranya dapat tercapai atau melampaui

target yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja

Kementerian Perdagangan Tahun 2013,

sedangkan 4 indikator kinerja lainnya tidak

mencapai target dan realisasinya masih

dibawah 50%, atau sangat sulit/tidak mungkin

untuk dicapai.

Untuk menghadapi berbagai tantangan,

internal dan eksternal, pada tahun 2014


arah kebijakannya, yaitu: “Penguatan

Perdagangan Dalam Negeri sebagai

Penggerak Pertumbuhan yang Berkeadilan,”

sejalan dengan tema Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2014, yaitu:

“Memantapkan Perekonomian Nasional bagi

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang

Berkeadilan.”

Berbagai isu strategis yang akan dihadapi oleh

Kementerian Perdagangan pada tahun 2014

meliputi: peningkatan kemudahan berusaha;

penururnan biaya logistik nasional;

pengembangan fasilitas pendukung KEK yang

telah ditetapkan dan penetapan KEK baru;

serta persiapan menghadapi Masyarakat

Ekonomi ASEAN 2015.

Gambar 32. Isu Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2014

T

Tabel 22Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014

04Penutup


Tabel 21. Sasaran dan Target Indikator Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2014

No Sasaran/Indikator Kinerja Target 2014

1 Peningkatan Akses Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor • Pertumbuhan Ekspor Non-Migas • Pangsa 5 (lima) Negara Ekspor Terbesar (CR5) • Kontribusi Ekspor diluar 10 produk utama

13,5 % - 14,5 %

43% - 47% 53%-60%

2 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Luar Negeri • Jumlah Perizinan Online • Waktu Pelayanan (hari)

81 1

3 Peningkatan daya saing ekspor • Jumlah komoditi dengan RCA >1 selama 5 tahun berturut-turut • Skor Dimensi Ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

590 - 605

44 - 49 4 Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional

• Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional

241

5 Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Dalam Negeri • Jumlah Perizinan Online • Waktu Pelayanan (hari)

19 4

6 Peningkatan Kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Ekonomi Kreatif • Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran • Kontribusi Ekspor Produk Ekonomi Kreatif

4,6% - 6,6% 8%

7 Peningkatan Perlindungan Konsumen • Akumulasi jumlah BPSK yang terbentuk

65

8 Stabilisasi dan Penurunan Disparitas Harga Bahan Pokok • Rata-rata Koefisien Variasi Harga (KVH) Bahan Pokok • Rasio KVH Komoditi tertentu didalam negeri dibanding luar negeri • Rasio KVH provinsi dibandingkan variasi harga nasional

5% -9%

<1 1,5-2,5

9 Penciptaan Jaringan Distribusi Perdagangan yang Efisien

• Skor Logistic Performance Index

3,26

10 Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi • Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian • Penilaian Kemen PAN & RB atas dokumen SAKIP Kementerian

WTP

B 11 Penguatan dan Peningkatan Kualitas Organisasi dan SDM

• Skor hasil survey kualitas organisasi • Skor hasil survey sistem manajemen SDM

2,42 1,90


LAPORAN

LAMPIRAN

AKUNTABILITAS KINERJAKEMENTERIAN PERDAGANGAN

TAHUN 2013

104 105

Lampiran Lampiran


1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan 2. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kementerian Perdagangan Tahun 2013Lampiran


1. Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan

106 107

Lampiran Lampiran


2. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kementerian Perdagangan Tahun 20132. Kontrak Kinerja dan Rencana Aksi Kementerian Perdagangan Tahun 2013

108 109

Lampiran Lampiran



110 111

Lampiran Lampiran



112 113

Lampiran Lampiran


3. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi & Iklim UsahaLampiran


3. Capaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 ‘Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi & Iklim Usaha’

No. RPJMN 2010-2014 Target RPJMN Capaian

Program/Kegiatan Sasaran Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) A LOGISTIK NASIONAL

1 Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok dan barang strategis

Jumlah rumusan kebijakan dan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Jenis)

4 6 6 6 4

Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama (Persen) 5 - 9 % 4,5% 3,5% 3,7% 3,8%

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil

1,5 - 2,5 1,8 1,9 1,7 1,7

Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil

< 1 0,22 0,3 0,3 0,4

Jumlah Perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara online (Jenis)

9 9 9 11 11 12 15 12 8

Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis (Hari)

6 6 5 4 2 6 5 3 3,5

2 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi bahan pokok

Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun (unit) 13 15 20 23 26 12 15 20 22

Jumlah Pusat Distribusi yang dibangun (unit) - 1 1 1 1 2 1 1 3

Jumlah rekomendasi terkaitpenataan sistem logistik 2 3 4 5 6 2 3 4 -

B SISTEM INFORMASI

1 Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor

Tersedianya kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, monitoring dan

Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor (Peraturan)

4 4 2 2 2 4 2 3 2

Lampiran




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor

Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan) 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Jumlah pengguna perizinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE (Perusahaan) 1.500 2.000 3.500 4.000 4.500 1.536 2.064 2.618 5.874

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 5 5 5 5 5 5 23 5 5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 60 60 60 60 60 60 87 24 36

Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan)

17 17 17 17 17 - 12 13 17

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Laporan)

5 5 5 5 5 - 32 5 6

Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal melalui sistem otomasi (SKA)

- 750.000 800.000 850.000 900.000 - 866.582 821.400 897.300

C KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

1 Dukungan Sektor Perdagangan terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

Jumlah peraturan terkait dengan KEK (Peraturan) 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang KEK (Laporan)

1 1 1 1 1 1 1 1 1


Lampiran





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) A Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional


Meningkatnya peran dan kemampuan diplomasi perdagangan di berbagai fora internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar ekspor

Hasil-hasil perundingan perdagangan internasional 34 35 35 37 38 34 37 36 37

Jumlah partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional

40 55 55 60 61 41 55 55 66

Jumlah posisi runding yang disusun 40 55 55 59 61 41 55 55 66

Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri 8 15 15 20 15 17 29 31 27

Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional

6 8 - - - 4 8 - -

Jumlah sosialisasi hasil kerja sama perdagangan internasional - - 9 9 9 - - 9 8

Jumlah publikasi kerja sama perdagangan internasional yang diterbitkan

- - 15 16 17 - - 16 18

114 115

Lampiran Lampiran


5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013Lampiran



a. Perizinan UPP Registrasi

No Jenis Perizinan Total Perizinan Rata-Rata Hari

Manual Online Manual Online 1 [Impor] NPIK (8 Jenis) 5991 2439 2,8 2,1

2 [Impor] IT Produk Tertentu (7 Jenis) 3413 941 3,3 2

TOTAL HARI PERIZINAN 2013 9404 3380 3,1 2 Sumber: Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

b. Perizinan UPP Non-Registrasi


Manual Online Manual Online 1 [ekspor] PE Hewan dan Produk

Hewan 1 9

2 [ekspor] ETPIK Produsen & Non Produsen

1704 7,9

3 [impor] IP 4-Chloro-3,5-DimethylPhenol (PCMX)

9 1 3,3 1

4 [impor] IT Intan Kasar 1 5

5 [impor] IT Hewan dan Produk Hewan

67 9,16

6 [impor] PI Sakarin dan Garamnya 14 4,14

7 [impor] PI Intan Kasar 2 4

Lampiran



a. Perizinan UPP Registrasi


Manual Online Manual Online 1 [Impor] NPIK (8 Jenis) 5991 2439 2,8 2,1

2 [Impor] IT Produk Tertentu (7 Jenis) 3413 941 3,3 2

TOTAL HARI PERIZINAN 2013 9404 3380 3,1 2 Sumber: Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

b. Perizinan UPP Non-Registrasi


Manual Online Manual Online 1 [ekspor] PE Hewan dan Produk

Hewan 1 9

2 [ekspor] ETPIK Produsen & Non Produsen

1704 7,9

3 [impor] IP 4-Chloro-3,5-DimethylPhenol (PCMX)

9 1 3,3 1

4 [impor] IT Intan Kasar 1 5

5 [impor] IT Hewan dan Produk Hewan

67 9,16

6 [impor] PI Sakarin dan Garamnya 14 4,14

7 [impor] PI Intan Kasar 2 4

Lampiran



Manual Online Manual Online 8 [impor] PI Siklamat 2 5,5

9 [impor] (API) - Barang Perbaikan 170 4,1

10 [Impor] - Barang Ekspor yang Ditolak

73 4,7

11 [Impor] Tanpa API- Barang Perbaikan

29 3,8

12 [impor] PI Hewan dan Produk Hewan

876 7,35

13 [impor] PI Produk Hortikultura 357 6,49

14 [impor] IT Produk Hortikultura 117 7,02

15 [impor] IP Produk Hortikultura 37 7,1

TOTAL HARI PERIZINAN 2013 (UPP NON REGISTRASI)

2004 1456 4,7 6,7

Sumber: Ditjen Daglu, Kementerian Perdagangan.

c. Perizinan Back Office


Manual Online Manual Online 1 [ekspor] Eksportir Terdaftar Kopi

(ETK)/ Eksportir Kopi Sementara (EKS)

97 7,48

2 [ekspor] ET Timah Batangan 55 6,30

3 [ekspor] ET Prekursor Non Pharmasi

5 5,80

Lampiran






73 4,7


29 3,8


876 7,35





2004 1456 4,7 6,7






97 7,48



5 5,80

Lampiran



Manual Online Manual Online 4 [ekspor] PE Beras (Premium,

Medium, Organik dan Ketan) 13 5,84

5 [ekspor] PE Kayu Ulin 6 6,83

6 [ekspor] PE Minyak dan Gas Bumi 314 4,62

7 [ekspor] PE Sisa dan Skrap Logam 323 2,84

8 [ekspor] PE Perak dan Emas 52 5,15

9 [ekspor] PE Prekursor Non Pharmasi

5 5,80

10 [ekspor] PE Pupuk Urea Non Subsidi

16 5,87

11 [impor] IP Besi atau Baja 697 17 8,8 18,5

12 (impor) IP Beras 41 8,39

13 [impor] IP Gula 86 1 11,4 24

14 [impor] IP Pelumas 24 10,7

15 [impor] IP Tekstil 727 3 6,8 9,6

16 [impor] IP Etilena 10 12,3

17 [impor] IP Garam 37 4 9,4 9

18 [impor] IP Bahan Baku Plastik 261 4 11,85 30

19 [impor] IP Bahan Berbahaya (B2) 108 10,5

20 [impor] IP Bahan Perusak Ozon (BPO)

1 7

21 [impor] IP Limbah Non B3 174 3 11 8,6

22 [impor] IP Nitrocellulose (NC) 2 9

116 117

Lampiran Lampiran


5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013 5. Daftar Realisasi Penyelesaian Perizinan Ekspor dan Impor Secara Online Pada Tahun 2013

Lampiran



Manual Online Manual Online 23 [impor] IP Prekursor Non Pharmasi 53 11,3

24 [impor] IP Sodium Tripolyphosphate (STPP)

4 15,5

25 [impor] IT Besi atau Baja 398 6 8,53 14

26 [impor] IT Cakram Optik 60 10

27 [impor] IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna

50 10,7

28 [impor] IT Minuman Beralkohol 7 41,3

29 [impor] IT Garam 1 4

30 [impor] IT Nitrocellulose (NC) 7 9,3

31 [impor] IT Prekursor Non Pharmasi 21 12

32 [impor] IT Bahan Perusak Ozon (BPO)

20 9,8

33 [impor] IT Bahan Peledak Industri (Komersial)

4 63,7

34 [impor] IT Telepon Seluler, Komputer Gengggam (Handheld) dan Komputer Tablet

110 16

35 [impor] IT Bahan Baku Plastik 7 14,8

36 [impor] IT Kedelai 27 16

37 [impor] PI Barang Modal Bukan Baru

3996 9 8,7 9,3

38 [impor] PI Beras 833 11,2

39 [impor] PI Cakram Optik 84 8,3

Lampiran



Manual Online Manual Online 40 [impor] PI Mesin Multifungsi

Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna

93 11

41 [impor] PI Minyak dan Gas Bumi 152 9

42 [impor] PI Minuman Beralkohol 17 48,7

43 [impor] PI Pupuk Bersubsidi 2 10

44 [impor] PI Garam Industri 21 6,8

45 [impor] PI Bahan Berbahaya (B2) 15 9,9

46 [impor] PI Bahan Peledak Industri (Komersial)

25 8,4

47 [impor] PI Bahan Perusak Ozon (BPO)

48 10,5

48 [impor] PI Nitrocellulose (NC) 10 7,6

49 [impor] PI Prekursor Non Pharmasi 61 12,4

50 [impor] PI Telepon Seluler, Komputer Gengggam (Handheld) dan Komputer Tablet

1948 1 9 8

51 [impor] PI Penetapan Produsen Importir

343 6 13,7 16

52 [impor] PI Bahan Baku Plastik 5 8,4

53 [impor] PI Siklamat 0

54 [impor] PI Intan Kasar 0

55 [impor] PI Sapi 10 4,3

56 [impor] PI Hewan 45 8,6

57 [impor] PI Produk Hewan Olahan 427 8,5

Lampiran



Manual Online Manual Online 23 [impor] IP Prekursor Non Pharmasi 53 11,3

24 [impor] IP Sodium Tripolyphosphate (STPP)

4 15,5

25 [impor] IT Besi atau Baja 398 6 8,53 14

26 [impor] IT Cakram Optik 60 10

27 [impor] IT Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna

50 10,7

28 [impor] IT Minuman Beralkohol 7 41,3

29 [impor] IT Garam 1 4

30 [impor] IT Nitrocellulose (NC) 7 9,3

31 [impor] IT Prekursor Non Pharmasi 21 12

32 [impor] IT Bahan Perusak Ozon (BPO)

20 9,8

33 [impor] IT Bahan Peledak Industri (Komersial)

4 63,7

34 [impor] IT Telepon Seluler, Komputer Gengggam (Handheld) dan Komputer Tablet

110 16

35 [impor] IT Bahan Baku Plastik 7 14,8

36 [impor] IT Kedelai 27 16

37 [impor] PI Barang Modal Bukan Baru

3996 9 8,7 9,3

38 [impor] PI Beras 833 11,2

39 [impor] PI Cakram Optik 84 8,3

Lampiran



Manual Online Manual Online 40 [impor] PI Mesin Multifungsi

Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna

93 11

41 [impor] PI Minyak dan Gas Bumi 152 9

42 [impor] PI Minuman Beralkohol 17 48,7

43 [impor] PI Pupuk Bersubsidi 2 10

44 [impor] PI Garam Industri 21 6,8

45 [impor] PI Bahan Berbahaya (B2) 15 9,9

46 [impor] PI Bahan Peledak Industri (Komersial)

25 8,4

47 [impor] PI Bahan Perusak Ozon (BPO)

48 10,5

48 [impor] PI Nitrocellulose (NC) 10 7,6

49 [impor] PI Prekursor Non Pharmasi 61 12,4

50 [impor] PI Telepon Seluler, Komputer Gengggam (Handheld) dan Komputer Tablet

1948 1 9 8

51 [impor] PI Penetapan Produsen Importir

343 6 13,7 16

52 [impor] PI Bahan Baku Plastik 5 8,4

53 [impor] PI Siklamat 0

54 [impor] PI Intan Kasar 0

55 [impor] PI Sapi 10 4,3

56 [impor] PI Hewan 45 8,6

57 [impor] PI Produk Hewan Olahan 427 8,5

Lampiran



Manual Online Manual Online 58 [impor] PI Produk Hewan Segar 99 11,4



61 [impor] PI Kedelai 33 7,4

62 [impor] IT Hewan 3 26

62 [impor] IT Produk Hewan 37 16

63 [impor] IT Produk Hortikultura 99 22

TOTAL HARI PERIZINAN 2013 (BACK OFFICE)

12571 55 11,7 11,8


Lampiran






73 4,7


29 3,8


876 7,35





2004 1456 4,7 6,7






97 7,48



5 5,80

Lampiran






73 4,7


29 3,8


876 7,35





2004 1456 4,7 6,7






97 7,48



5 5,80

118 119

Lampiran Lampiran


6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013 6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013

Lampiran


No SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN IKU CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI % PROGRAM PAGU REALISASI %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



65 111 170,8Peningkatan Perlindungan Konsumen

235.401.351 200.541.947 85,2

6 Peningkatan Output Sektor Perdagangan

Capaian nilai resi gudang (Rp, miliar)

100 108,95 108,9 Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi

83.944.851 71.007.075 84,6

Capaian transaksi multilateral di bidang PBK

1.500.000 Lot

1.257.829Lot 83,9

7 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kementerian

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian

WTP WTP 100

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

471.525.310 402.760.347 85,4

8 Peningkatan Kinerja Organisasi

Penilaian terhadap dokumen akuntabilitas kinerja

B B 100

Lampiran


6. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2013





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Peningkatan Pertumbuhan Ekspor Non-Migas

Pertumbuhan ekspor non-migas (Persen)

2,7 -2,0 -74,1 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

178.800.000 168.618.460 94,3

Total ekspor (US$, miliar) 179 182,6 102

Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Luar Negeri

Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara online (Jenis)

75 83 110,7

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan ekspor dan impor (Hari)

2 2 100

2 Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor

Rasio konsentrasi ekspor pada 5 negara tujuan terbesar (Persen)

47 50,35 92,9Pengembangan Ekspor Nasional

353.327.726 321.989.278 91,1

Pertumbuhan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional (Persen)

15 1,79 11,9

Diversifikasi Produk Ekspor

Kontribusi ekspor di luar 10 produk utama (Persen) 53 54 101,9

Perbaikan Citra Produk Ekspor

Skor dimensi ekspor dalam Simon Anholt Nation Brand Index (NBI)

47 45,6 97,0

[dalam ribuan rupiah]

Lampiran






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional

Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional 248 323 130,2

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

261.602.414 236.568.031 90,4

Peningkatan nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra FTAASEAN (Persen)

10 47,5 475

4 Penyederhanaan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri

Pelayanan perizinan sub sektor PDN yang dapat dilayani secara online (Jenis)

11 12 109,1Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1.209.450.709 1.130.139.974 93,4

Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (Hari)

4 2 150

Peningkatan Output Sektor Perdagangan

Pertumbuhan PDB sektor perdagangan besar dan eceran (Persen)

6,5 6,4 98,5

Rasio penggunaan produk dalam negeri terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga (Persen)

95 97,3 102,4

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Realisasi revitalisasi pasar tradisional (Persen) 100% 100% 100%

Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Koefisien variasi harga bahan pokok utama(Persen)

6,5 6,4 98,5

Penurunan Disparitas Harga Antar Propinsi

Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional

2,2 1,7 129,4

(dalam ribuan rupiah) (dalam ribuan rupiah)

120 121

Lampiran Lampiran



Lampiran



NO NAMA PROGRAM REAL ISASI

KONSI STENSI

KELU ARAN

EFESIE NSI

NILAI EFESIENSI

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

85.42 83.82 91 .38 1 5.66 89.1 5

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

96.72 1 00.00 98.42 0.89 52.23

2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

93.44 71 .31 96.44 6.44 66.1 0

3 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

94.31 1 00.00 95.1 0 3.70 59.25

4 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

90.43 96.28 88.20 1 8.32 95.80

5 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

85.50 88.83 86.44 1 1 .43 78.58

6 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

91 .1 3 1 00.00 94.59 5.29 63.23

7 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PASAR KOMODITI

84.59 93.55 1 00.00 1 1 .02 77.55

8 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

89.72 85.05 1 00.00 1 0.02 75.05

9 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

85.1 9 94.1 2 1 00.00 1 3.60 84.00

JUMLAH 90.68 87.05 95.06 9.64 74.09

Lampiran



NO NAMA PROGRAM

PENGUKURAN

PENILAIAN TOTAL KETERANGAN

ASPEK IMPLEME

NTASI

ASPEK MANFAAT

ASPEK IMPLEME

NTASI

ASPEK MANFAAT

SKALA 100 33,3 66,7 100,00

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

88.79 29.57 0.0 29.57

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

85.33 1 05.26 1 00.00 28.42 66.7 95.1 2 SANGAT BAIK

2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

82.90 1 30.1 7 1 00.00 27.61 66.7 94.31 SANGAT BAIK

3 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

85.66 1 83.64 1 00.00 28.53 66.7 95.23 SANGAT BAIK

4 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

92.06 1 05.33 1 00.00 30.66 66.7 97.36 SANGAT BAIK

5 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

84.53 28.1 5 0.0 28.1 5

6 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL 86.27 28.73 0.0 28.73

7 PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PASAR KOMODITI

92.08 94.05 94.05 30.66 62.7 93.40 SANGAT BAIK

8 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

89.1 5 1 46.2 1 00.00 29.69 66.7 96.39 SANGAT BAIK

9 PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

92.92 1 1 6.93 1 00.00 30.94 66.7 97.64 SANGAT BAIK

JUMLAH 87.1 8 1 25.94 84.86 29.03 56.6 85.64


122 123

Lampiran Lampiran


Kata Pengantar

www.kemendag.go.id


Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5Jakarta 10110 INDONESIA

Telp.: [62-21] 384 1961 / 62CP: Pusat Hubungan Masyarakat

download laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2013

Documents