laporan akuntabilitas kinerja bb pengkajian 2014 · 2015. laporan ... penyusunan lakip (laporan...

124
Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Upload: danghuong

Post on 28-Mar-2019

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian i

Page 2: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERTANIAN TAHUN

2014

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2015

Page 3: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian i

KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah) Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan

Teknologi Pertanian (BB Pengkajian) sebagai salah satu

instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban

terhadap akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan tugas

pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya

yang ditetapkan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan

setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIP setiap akhir tahun

anggaran.Sesuai keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian No. 161/2006, BB Pengkajian mengemban mandat untuk membina dan

mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, dan perakitan

teknologi spesifik lokasi yang dilakukan Balai/Loka Pengkajian Teknologi Pertanian

(B/LPTP). Oleh karena itu, BB Pengkajian juga berkewajiban untuk melaporkan

akuntabilitas kinerja BPTP secara keseluruhan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam

penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Harapan kami, semoga laporan

ini dapat bermanfaat khususnya bagi BB Pengkajian dan BPTP dalam perbaikan

kinerja ke depan.

Kepala Balai Besar,

Dr.Ir. Abdul Basit, MS

B

o

g

Page 4: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB

Pengkajian) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada

dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 301/2005 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BB

PENGKAJIAN memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi

pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BB

PENGKAJIAN diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang

dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BB PENGKAJIAN TA. 2014.

Sesuai dengan rencana stratejik BB Pengkajian tahun 2010-2014, pada

tahun 2014 mengimplementasikan satu kegiatan prioritas “Program Penciptaan

Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing” untuk mencapai lima sasaran

strategis yang akan dicapai yaitu 1) Tercapainya inovasi pertanian unggul spesifik

lokasi, 2) Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul serta

terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul

spesifik lokasi, 3) Adanya sinergi operasional serta terciptanya manajemen

pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi, 4)

Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan

pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi, dan 5)

Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional dibidang pengkajian, diseminasi,

dan pendayagunaan inovasi pertanian. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja,

rata-rata capaian realisasi sebesar 100 persen. Secara keseluruhan realisasi capaian

ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan BB PENGKAJIAN telah dilakukan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pada tahun 2014 BB PENGKAJIAN

berdasarkan revisi anggaran terakhir, mengelola anggaran sebesar Rp

480.844.134.000, terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 206.995.609.000;

pagu belanja barang operasional sebesar Rp 39.363.219.000,- ; pagu belanja barang

non operasional Rp 190.367.012.000,-; serta pagu belanja modal sebesar Rp

44.118.294.000,-. Adapun realisasi keuangan atas dasar SP2D sampai dengan akhir

TA. 2014 sebesar Rp 449.779.892.529,- (93,54%).

Page 5: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ii

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2014 antara lain disebabkan oleh:

(1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu,

(2) intensifnya kegiatan pertemuan masing-masing tim penanggung jawab, serta

(3) sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar

proposal dan pertemuan lainnya. Namun demikian, dalam pencapaian indikator

kinerja pada tahun 2014 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah

diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BB PENGKAJIAN dengan

mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan

kapabilitas dan pembinaan program.

Page 6: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Pengkajian 3

I.3. Tujuan 5

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Visi dan Misi 7

II.2. Tujuan dan Saran 7

II.3. Dinamika Lingkungan Strategis dalam Pencapaian Tujuan dan

Sasaran

8

II.4. Perencanaan Kinerja 10

II.5. Perjanjian Kinerja 12

III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Akuntabilitas Kinerja BB PENGKAJIAN 20

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014 21

III.3. Analisis Capaian Kinerja 25

IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN 95

V. PENUTUP 101

LAMPIRAN

Page 7: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 1

I.PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada

Tahun Anggaran 2014 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja

setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) BB PENGKAJIAN Tahun 2014 merupakan LAKIP tahun

keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014, yang merupakan tahun akhir penuntasan kinerja

periode 2010-2014. LAKIP BB PENGKAJIAN yang disusun mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Badan

Litbang Pertanian. Fungsi LAKIP antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja

secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BB

PENGKAJIAN menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud

transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, Inpres No. 7 Tahun

1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara manajeman pemerintahan wajib untuk membuat laporan LAKIP

pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Petunjuk Teknis dari inpres tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Tata Cara

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya kinerja instansi suatu pemerintahan juga perlu

dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis

terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari

suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan

meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah

yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan

untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Evaluasi ini merupakan

Page 8: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2

perkembangan dari suatu riviu atas kinerja organisasi dengan dukungan

informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research)

sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan

kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Pola

pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih

menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang besar. Di

dalam penyusunan LAKIP mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran

kinerja dilakukan pembandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu

periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding

tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark

tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan

penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-

logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain

dengan baik, sering diidentifikasikan sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Menurut Rider Dale (2004), Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat

dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai

dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi

dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi

formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui

pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif

dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu

program secara keseluruhan. Adapun LAKIP adalah suatu kegiatan evaluasi

untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam

pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor

publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan

berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil

yang lebih baik. Menurut Azwar Abubakar, bahwa SAKIP merupakan integrasi

dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja,

yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Output akhir

dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu

instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai

APBN/APBD.

Page 9: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 3

Gambar 1 : Mekanisme Evaluasi Kinerja

Evaluasi untuk penilaian LAKIP meliputi 5 komponen yaitu adalah

perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan

penetapan kinerja (bobot 35), pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan

pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran (bobot 20),

pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan

laporan, penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja (bobot

15), evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan

pemanfaatan hasil evaluasi (bobot 10), dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja

yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya (bobot 20). Nilai

tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan) skor 85–100, sedangkan A

(sangat baik) skor 75-85, B (baik) skor 65-75, CC (cukup baik) skor 50–65, C

(agak kurang) skor 30–50, dan nilai D (kurang) skor 0-30.

I.2 Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Pengkajian

Tugas utama BB Pengkajian adalah melaksanakan pengkajian dan

pengembangan teknologi pertanian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BB

Pengkajian memiliki fungsi sebagai berikut : (a) Pelaksanaan penyusunan

program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian dan

pengembangan teknologi pertanian (b) Pelaksanaan pengkajian dan

pengembangan norma dan standar metodologi pengkajian dan pengembangan

Page 10: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 4

pertanian (c) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan paket teknologi

unggulan (d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model teknologi

pertanian regional dan nasional (e) Pelaksanaan analisis kebijakan teknologi

pertanian (f) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil pengkajian dan

pengembangan teknologi pertanian (g) Pelaksanaan pengembangan sistim

informasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian (h)

Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Guna menyinergikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian

yang mempunyai keunggulan di tingkat nasional, maka BB Pengkajian

mengoordinasikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian

yang bersifat spesifik lokasi. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, sesuai

dengan keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 161/2006, BB Pengkajian

diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian,

pengembangan, dan perakitan teknologi spesifik lokasi yang dilakukan oleh Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian

(LPTP), serta mempercepat pemasyarakatan inovasi teknologi yang telah

dihasilkan oleh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) lingkup Badan Litbang

Pertanian. Pemberian mandat BB Pengkajian untuk melakukan koordinasi dan

pembinaan terhadap BPTP/LPTP terkait erat dengan tekad Badan Litbang

Pertanian untuk mengakselerasi pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian yang

telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian maupun lembaga penelitian dan

pengembangan lain yang ada di Indonesia. Fungsi koordinasi dan pembinaan

terhadap BPTP/LPTP dilaksanakan BB Pengkajian dengan memanfaatkan jaringan

penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Pertanian dan lembaga

litbang lainnya.

Struktur organisasi BB Pengkajian diatur berdasarkan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi

Pertanian. Pimpinan tertinggi adalah Kepala Balai Besar Pengkajian, membawahi

Kabag Tata Usaha (TU), Kabid Program dan Evaluasi, Kabid Kerjasama dan

Pendayagunaan Hasil Pengkajian (KSPHP). Kabag TU membawahi Kasubbag

Rumah Tangga, Kasubbag Kepegawaian, dan Kasubbag Keuangan dan

Perlengkapan. Kabid PE membawahi Kasie Program dan Kasie Monev. Sedangkan

Kabid KSPHP membawahi Kasie Kerjasama Pengkajian dan Kasie Pendayagunaan

Hasil Pengkajian. Sementara itu Kelompok Jabatan Fungsional berada langsung di

bawah Kepala Balai Besar Pengkajian.

Page 11: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 5

Pengelolaan sumberdaya penelitian merupakan prasyarat utama untuk

mendukung kinerja Balai Besar Pengkajian. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak

3.159 pegawai lingkup BB Pengkajian yang tersebar di 31 BPTP dan 2 Loka

Pengkajian. Sebanyak 823 orang merupakan fungsional peneliti, 337 orang

penyuluh, dan 131 orang adalah perekayasa.

Gambar 2. Sebaran SDM per BPTP

I.3 Tujuan

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB

PENGKAJIAN) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di

bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 301/2005 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BB

PENGKAJIAN memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan

teknologi pertanian. Sebagai salah satu unit kerja mandiri yang berada dibawah

Badan Litbang Pertanian, maka BB Pengkajian memiliki kewajiban utnuk

mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan atas

pelaksanaan DIPA Tahun 2012. Dengan demikian tujuan penyusunan LAKIP BB

Pengkajian adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai BBP2TP Tahun 2010-2014

3397 3410

3297

31373159

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

2010 2011 2012 2013 2014

JumlahPegawai

JumlahPegawai

Jumlah Peneliti, Penyuluh Pertanian dan Teknisi

Litkayasa Tahun 2010 - 2014

893

986

890 891823

283 291 299370 377

157 152 149 149 131

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 1014

Peneli

Penyuluh

Litkayasa

Page 12: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 6

a. Mendeskripsikan pencapaian sasaran kinerja pengkajian dan diseminasi

inovasi pertanian spesifik lokasi

b. Menganalisis senjang (gap) pencapaian kinerja dengan rencana kinerja

pengkajian dan diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi

c. Menganalisis langkah-langkah operasional peningkatan kinerja pengkajian dan

diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi

Page 13: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 7

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Visi dan Misi

Visi BB PENGKAJIAN merupakan bagian integral dari visi pertanian dan

perdesaan 2020; ruh, visi, dan misi pembangunan pertanian 2010 – 2014; serta

visi dan misi Badan Litbang Pertanian 2010 – 2014 yang dirumuskan untuk

menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan

pembangunan pertanian dan perdesaan. Persepsi tersebut diwujudkan dalam

bentuk komitmen jajaran BB PENGKAJIAN dalam merealisasikan tujuannya. Oleh

karena itu, visi BB PENGKAJIAN harus mengakomodir situasi dan perkembangan

di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu

menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan.

Berdasarkan hal tersebut, BB PENGKAJIAN menetapkan Visi yaitu “Pada tahun

2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian spesifik

lokasi bertaraf internasional” Sedangkan misi BB PENGKAJIAN merupakan

pernyataan mengenai garis besar kiprah utama BB PENGKAJIAN dalam

mewujudkan visi di tersebut. Untuk itu, BB PENGKAJIAN menetapkan Misi

sebagai berikut:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian spesifik lokasi.

2. Menghasilkan rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan pertanian

melalui inovasi pertanian spesifik lokasi.

3. Mengembangkan komunikasi program dan kebijakan pembangunan

pertanian wilayah.

4. Mengembangkan jejaring pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian

spesifik lokasi dengan lembaga penelitian/pengkajian di tingkat nasional dan

internasional.

II.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Sesuai mandat Badan Litbang Pertanian kepada BB PENGKAJIAN untuk

melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian,

mengkoordinasikan dan membina BPTP/LPTP, maka tujuan BB PENGKAJIAN

adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan inovasi pertanian spesifik lokasi.

Page 14: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 8

2. Meningkatkan penyebarluasan, adopsi, dan komunikasi inovasi pertanian

spesifik lokasi.

3. Meningkatkan sinergi operasional dan manajemen pengkajian dan

pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi.

4. Meningkatkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang

berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kompetensi pengkajian, dan

pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi.

Sasaran :

a) Tersedianya inovasi pertanian spesifik lokasi.

b) Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi serta terhimpunnya

umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian spesifik

lokasi.

c) Adanya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan

pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi.

d) Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan

pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi.

e) Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional di bidang pengkajian,

diseminasi, dan pendayagunaan inovasi pertanian.

II.3 Dinamika Lingkungan Strategis dalam Pencapaian Tujuan dan

Sasaran

Perubahan lingkungan strategis terkait dengan kebijakan di bidang

pertanian baik global maupun domestik secara langsung maupun tidak langsung

telah dan akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor pertanian di

Indonesia, sehingga menjadi perlu untuk mengidentifikasi berbagai perubahan

lingkungan strategis tersebut, untuk dijadikan sebagai salah satu bahan

pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan pertanian

domestik, khususnya dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian.

Beberapa perubahan lingkungan strategis yang mempengarudi program

dan kegiatan khusunya Lingkup Balai Besar Pengkajian antara lain Pertemuan

Bukittinggi yang membahas kebijakan pendampingan padi, jagung, kedelai, sapi

dalam skala pendampingan Laboratorum Lapang, kegiatan pendampingan

Page 15: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 9

kawasan hortikultura dengan fokus pada pengembangan bawang merah dan

cabai merah untuk mengantisipasi kekurangan stok komoditas tersebut.

Aspek lain yang mempengaruhi kebijakan program dan kegiatan di Balai

Besar Pengkajian khususnya kegiatan pengkajian adalah Sistem Inovasi Nasional,

yang dicanangkan oleh Kemeterian Riset dan Teknologi. Dari aspek kegiatan

pengkajian di daerah khususnya yang menghasilkan kegiatan pengkajian spesifik

lokasi, arah kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi tersebut hendaknya

bersinergi dengan Sistem Inovasi Daerah yang dicanangkan di masing-masing

Provinsi.

Dari aspek kebijakan global yang berpengaruh kepada program dan

kegiatan bidang pertanian yaitu Penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

pada tahun 2015, menuntut komoditas pertanian untuk lebih memiliki daya saing

di pasar global, khususnya pasar ASEAN. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang

diciptakan dari kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi harus

mendukung kearah penciptaan Good Agricultural Practises (GAP). Kegiatan

pengkajian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi akan lebih diarahkan

pada perakitan inovasi pertanian spesifik agroekosistem yang menghasilkan

komoditas berdaya saing tinggi baik di pasar domestik maupun pasar

internasional dalam rangka mengakselerasi pembangunan pertanian wilayah.

Isu sentral yang berkaitan dengan peran BPTP adalah lambannya

diseminasi inovasi pertanian dan belum intensifnya pemanfaatan inovasi yang

dihasilkan oleh Balai Penelitian Nasional. Untuk mempercepat proses diseminasi,

maka kinerja BPTP yang diharapkan antara lain melakukan pengkajian dan

pengembangan inovasi yang mudah dilihat oleh petani dan masyarakat luas,

termasuk pemerintah daerah. Beberapa kinerja kegiatan yang diharapkan dapat

dilaksanakan ke depan, diantaranya:

1. Kinerja pendampingan teknologi dalam upaya pencapaian target

swasembada beras nasional yang didukung melalui kegiatan pendampingan

SLPTT di 32 Provinsi serta sinergi pelaksanaan kegiatan KRPL dengan Badan

Ketahanan Pangan Kemetrian Pertanian.

2. Diseminasi hasil-hasil pengkajian dan kebijakan lingkup BBP2TP melalui

implementasi konsep SDMC (Sistem Diseminasi Multi Channel) melalui

kegiatan model-model pengembangan inovasi pertanian antara lain m-P3MI

dan m-AP2RL serta Laboratorium Lapang, lebih merupakan implementasi

inovasi dalam skala ekonomis/skala luas. Keterkaitan antara BPTP sebagai

Page 16: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 10

penghasil teknologi spesifik lokasi perlu disebarluaskan melalui saluran

diseminasi dalam bentuk media dan teknologi, serta Pemda/Penyuluh daerah

diharapkan akan tercipta sinergisme kerja.

Perumusan visi dan misi BB Pengkajian yang tertuang dalam Rencana

Strategis lima tahun ke depan mengacu pada Renstra Badan Litbang Pertanian

yang juga mendukung Renstra Kementerian Pertanian. BB Pengkajian juga

berkomitmen untuk melakukan kontrol kualitas secara intensif pada setiap level

manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pelaporan.

II.4 Perencanaan Kinerja

BB Pengkajian sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung

dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di

daerah, dituntut untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, serta dimana

kegiatan tersebut telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil kegiatan pengkajian

dan diseminasi lingkup BB Pengkajian. Berbagai program yang dilakukan oleh BB

Pengkajian untuk mendukung empat sukses Kementerian Pertanian yaitu:

a) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, b) Peningkatan

diversifikasi pangan, c) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan

d) Peningkatan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-

undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, maka Rencana Kinerja Tahun 2013 merupakan penjabaran dari rencana

kerja (Renja). Renja merupakan rencana kerja tahunan di tingkat kementerian

atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara

RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (annual plan) yang

merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Kementerian jangka

menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Program Badan Litbang periode 2010-2014 adalah Penciptaan

teknologi dan varietas unggul berdaya saing. Sejalan dengan hal tersebut,

sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran

Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2014, lingkup BB PENGKAJIAN

telah mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Pengkajian dan Percepatan

Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama

dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk Operasional

Kinerja) lingkup BB PENGKAJIAN Tahun 2014, telah disusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) 2013. Penyusunan Rencana kinerja kegiatan tersebut diselaraskan

Page 17: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 11

dengan sasaran Renstra Balai Besar Pengkajian 2010-2014. Rencana Kinerja

tersebut memuat Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan; Indikator

Kinerja berupa hasil yang akan dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan

akuntabel; serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun

ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan

menuju Good Governance. Adapun matriks RKT kegiatan Balai Besar Pengkajian

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahunan BB Pengkajian Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Outcome/Indikator

Kegiatan

Target

1 Tersedianya inovasi

pertanian unggul spesifik

lokasi

Jumlah teknologi spesifik lokasi 125 Teknologi

2 Terdisiminasinya inovasi

pertanian spesifik lokasi

yang unggul serta

terhimpunnya umpan balik

dari implementasi program

dan inovasi pertanian

unggul spesifik lokasi

Jumlah teknologi yang didiseminasikan

ke pengguna

320 Teknologi

3 Adanya sinergi operasional

serta terciptanya

manajemen pengkajian dan

pengembangan inovasi

pertanian unggul spesifik

lokasi

Jumlah kegiatan pendampingan model

diseminasi spektrum multi channel dan

program strategis nasional/daerah

130 Laporan

1. 1. Jumlah laporan kegiatan

pendampingan model

diseminasi SDMC dan program

strategis

2. 2. Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi kegiatan serta

administrasi keuangan,

kepegawaian, dan sarana

prasarana

3. 3. Jumlah SDM yang meningkat

kompetensinya

4. 4. Jumlah BPTP yang menerapkan

ISO 9001:2008

5. 5. Jumlah Laboratorium yang

terfungsikan secara produktif

6. 6. Jumlah kebun percobaan yang

terfungsikan secara produktif

7. Jumlah unit usaha penangkaran

benih sumber yang

diberdayakan

8. Jumlah publikasi bertaraf

nasional/internasional

9. Jumlah website yang ter-update

secara berkelanjutan

Page 18: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 12

No Sasaran Strategis

Indikator

Outcome/Indikator

Kegiatan

Target

4

Dihasilkannya rumusan

rekomendasi kebijakan

mendukung percepatan

pembangunan pertanian

wilayah berbasis inovasi

pertanian spesifik lokasi

Jumlah rekomendasi

kebijakan mendukung empat

sukses Kementerian

Pertanian.

68 Rekomendasi

5 Terjalinnya kerjasama

nasional dan internasional di

bidang pengkajian,

diseminasi, dan

pendayagunaan inovasi

pertanian

Jumlah kerjasama

pengkajian, pengembangan

dan pemanfaatan inovasi

pertanian.

34 Dokumen

II.5 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel, Balai Besar Pengkajian terus berupaya meningkatkan

akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan

dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan outcome. Sejalan dengan

dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan

stakeholder (bottom up) serta program di level pusat (top down), maka umpan

balik (feedback) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi

program/kegiatan di BB Pengkajian disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika

yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan

demikian, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan kemudian disahkan menjadi

kontrak Kinerja BB Pengkajian untuk Tahun 2014 melalui Penetapan Kinerja

Tahunan, yang merupakan wujud komitmen perjanjian kinerja sebagai tolok ukur

keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja Balai Besar Pengkajian (tabel

2).

Page 19: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 13

Tabel 2. Penetapan Kinerja BB Pengkajian Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Outcome/Indikator

Kegiatan

Target

1 Tersedianya inovasi

pertanian unggul spesifik

lokasi

Jumlah teknologi spesifik lokasi 250 Teknologi

2 Terdiseminasinya inovasi

pertanian spesifik lokasi

yang unggul serta

terhimpunnya umpan balik

dari implementasi program

dan inovasi pertanian

unggul spesifik lokasi

Jumlah teknologi yang

didiseminasikan ke pengguna

330 Teknologi

3 Meningkatnya manajemen

pengkajian dan

pengembangan inovasi

pertanian

Jumlah laporan strategis

nasional/daerah yang memperoleh

pendampingan inovasi oleh BPTP

dan mencapai target sasaran

216 Laporan

1. Jumlah laporan kegiatan

pendampingan model

diseminasi SDMC dan program

strategis

2. Jumlah dokumen perencanaan

dan evaluasi kegiatan serta

administrasi keuangan,

kepegawaian, dan sarana

prasarana

3. Jumlah BPTP yang menerapkan

ISO 9001:2008

4. Jumlah SDM yang meningkat

kompetensinya

5. Jumlah publikasi bertaraf

nasional/internasional

6. Jumlah Laboratorium yang

terfungsikan secara produktif

7. Jumlah kebun percobaan yang

terfungsikan secara produktif

8. Jumlah unit usaha penangkaran

benih sumber yang terfungsikan

secara produktif

9. Jumlah website yang ter-

update secara berkelanjutan

10. Jumlah juklak/juknis

Page 20: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 14

No Sasaran Strategis

Indikator

Outcome/Indikator

Kegiatan

Target

4

Meningkatnya kerjasama

nasional dan internasional

(di bidang pengkajian,

diseminasi dan

pendayagunaan)

Jumlah laporan kerjasama

pengkajian, pengembangan

dan pemanfaatan hasil

penelitian dan pengembangan

pertanian

32 laporan

5 Meningkatnya sinergi

operasional pengkajian

dan pengembangan

inovasi pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan

pembangunan nasional.

52 Rekomendasi

Mencermati Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja

Tahunan (PKT) Tahun 2014, terdapat senjang target Indikator Kinerja “jumlah

teknologi spesifik lokasi” sebesar 125 teknologi (50%). Hal ini disebabkan karena

adanya dinamisasi kebijakan penganggaran sebagai respon terhadap kebutuhan

stakeholder di daerah untuk penciptaan teknologi spesifik lokasi serta mendukung

pembangunan pertanian wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya yang

tersedia. Demikian pula untuk Indikator Kinerja “Jumlah Teknologi yang

Didiseminasikan Kepada Pengguna/Stakeholder”, terjadi senjang target sebesar

10 teknologi yang didiseminasikan (3,125%). Adapun faktor yang menyebabkan

peningkatan target dimaksud antara lain ketersediaan teknologi di balai-balai

penelitian nasional lingkup Badan Litbang Pertanian maupun inovasi pertanian

spesifik lokasi di BPTP mengalami penderasan diseminasi, terutama sejak

implementasi Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC). Demikian pula untuk

indikator lainnya juga mengalami senjang target pencapaian output, mengingat

besarnya harapan pengguna dan stakeholder lainnya terhadap inovasi teknologi

spesifik lokasi.

Alokasi anggaran untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja pada tahun 2014

sebesar Rp 480.844.134.936,- yang dialokasikan untuk 34 Unit Kerja, termasuk

Satker BBP2TP. Adapun rincian pagu anggarn per Output kegiatan lingkup Balia

Besar Pengkajian selama Periode 2010-2014 sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

Page 21: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 15

Tabel 3. Pagu Anggaran berdasarkan Output Kegiatan Lingkup BB Pengkajian TA 2010-2014

KODE OUTPUT KEGIATAN

2010 2011 2012 2013 2014

PAGU

(RP. Juta) %

PAGU

(RP. Juta) %

PAGU

(RP. Juta) %

PAGU

(RP. Juta) %

PAGU

(RP. Juta) %

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi

Teknologi Pertanian 529.049,4 529.049,4 529.049,4 529.049,4 480.844,1

1.801.003 Laporan Pengelolaan Satker 36.553,4 6,91 36.553,4 6,91 36.553,4 6,91 36.553,4 6,91 35.859,2 7,46

1.801.006 Peningkatan Kapasitas SDM 403,3 0,08 403,3 0,08 403,3 0,08 403,3 0,08 0,00

1.801.008

Laporan kerjasama, pengkajian,

pengembangan, dan pemanfaatan inovasi pertanian 4.173,1 0,79 4.173,1 0,79 4.173,1 0,79 4.173,1 0,79 3.311,0 0,69

1.801.010 Laporan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan satker 6.637,1 1,25 6.637,1 1,25 6.637,1 1,25 6.637,1 1,25 6.753,5 1,40

1.801.012 Pengelolaan Website/Database/Kepustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.801.013 Teknologi Spesifik Lokasi 33.112,2 6,26 33.112,2 6,26 33.112,2 6,26 33.112,2 6,26 33.650,6 6,26

1.801.015 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 2.894,2 0,55 2.894,2 0,55 2.894,2 0,55 2.894,2 0,55 3.477,3 0,72

1.801.016 Pengelolaan Instalasi Pengkajian 3.502,0 0,66 3.502,0 0,66 3.502,0 0,66 3.502,0 0,66 3.415,3 0,71

1.801.017 Peningkatan Mutu Manajemen Satker 67,0 0,01 67,0 0,01 67,0 0,01 67,0 0,01 0,00

1.801.018 Teknologi yang terdiseminasikan ke pengguna 73.750,2 13,94 73.750,2 13,94 73.750,2 13,94 73.750,2 13,94 17.836,04 3,71

Page 22: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 16

KODE OUTPUT KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 2014

PAGU (RP. Juta) %

PAGU (RP. Juta) %

PAGU (RP. Juta) %

PAGU (RP. Juta) %

PAGU (RP. Juta) %

1.801.019 Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan inovasi pertanian dan program strategis nasional 25.871,9 4,89 25.871,9 4,89 25.871,9 4,89 25.871,9 4,89 55.792,3 11,6

1.801.021 Bangunan 1.784,4 0,34 1.784,4 0,34 1.784,4 0,34 1.784,4 0,34 0,00

1.801.022 Peralatan 2.387,4 0,45 2.387,4 0,45 2.387,4 0,45 2.387,4 0,45 0,00

1.801.023 Kendaraan 1.890,9 0,36 1.890,9 0,36 1.890,9 0,36 1.890,9 0,36 0,00

1.801.024 Pengadaan Buku 684,1 0,13 684,1 0,13 684,1 0,13 684,1 0,13 95 0,02

1.801.025 Produksi benih 11.792,2 2,23 11.792,2 2,23 11.792,2 2,23 11.792,2 2,23 30.292,1 6,30

1.801.994 Layanan Perkantoran 237.973,5 44,98 237.973,5 44,98 237.973,5 44,98 237.973,5 44,98 246.358,8 51,23

1.801.995 Kendaraan bermotor 6.078,6 1,15 6.078,6 1,15 6.078,6 1,15 6.078,6 1,15 2.690,2 0,56

1.801.996 Perangkat Pengolah data dan komunikasi 9.471,8 1,79 9.471,8 1,79 9.471,8 1,79 9.471,8 1,79 2.817,1 0,59

1.801.997 Peralatan dan fasilitas kantor 19.318,4 3,65 19.318,4 3,65 19.318,4 3,65 19.318,4 3,65 12.123,1 2,52

1.801.998 Gedung dan Bangunan 57.169,3 10,81 57.169,3 10,81 57.169,3 10,81 57.169,3 10,81 26.372,5 5,48

Page 23: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 17

Adapun masing-masing kegiatan utama tersebut dijabarkan kedalam rencana

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai besar pengkajian beserta alokasi

anggaran per output kegiatan utama sebagai berikut:

1) Teknologi Spesifik Lokasi, dengan input anggaran sebesar Rp

33.650.650.000,- atau 7% dari total pagu anggaran.

- Pengkajian Inhouse/Kompetitif. Target output: paket teknologi spesifik

lokasi sesuai dengan judul kegiatan pengkajian inhouse/kompetitif

- Pengelolaan Sumberdaya Genetik. Target output kegiatan: karakterisasi

Sumberdaya Genetik Lokal

- Agro-ecological zone (AEZ) skala 1:50.000. Target output: Peta Agro-

Ecological Zone Digital skala 1:50.000 pada luasan lahan 50.000 ha.

- Kegiatan Model Akselerasi Percepatan Pembangunan Pertanian Ramah

Lingkungan (m-AP2RL). Target Output: rekomendasi teknologi ramah

lingkungan

- Kegiatan Laboratorium Lapang. Target output: teknologi spesifik lokasi

yang diimplementasikan di skala ekonomi

2) Teknologi yang didiseminasikan ke Pengguna, dengan input anggaran

sebesar 17.836.040.000,- atau 3,71% dari total pagu anggaran.

- Model Pengembangan Pertanian Perdesaan. Target output: a)

peningkatan kinerja kelompok tani, pemda, dan kelembagaan pendukung

usaha tani; b) perintisan jaringan kerjasama antar kelembagaan agribisnis

di lokasi kajian.

- Model Kawasan Rumah Pangan Lestari. Target output: a) Penerapan

model pemanfaatan pekarangan spesifik lokasi; b) Kebun bibit desa

sesuai kebutuhan rumah tangga

- Pengembangan Informasi, Diseminasi, dan Penjaringan Umpan Balik.

Target output: a) Tersusun dan tersebarluaskan media publikasi tercetak

buletin dan media elektronik; b) Terlaksananya fasilitasi pameran

(Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota; c) Terpeliharanya dan berkembangnya

kegiatan Visitor Plot

- Diseminasi paket teknologi pendukung kegiatan pendampingan program

strategis Kementrian Pertanian

Page 24: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 18

3) Laporan pelaksanaan kegiatan Pendampingan inovasi pertanian dan

program strategis nasional, dengan input anggaran sebesar

55.792.280.000,- atau 11,60% dari total pagu anggaran.

- Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan SL-PTT Padi, Jagung,

Kedelai. Target output: a) tersedianya benih untuk display varietas atau

uji adaptasi varietas, b) terdampingi penerapan teknologi spesifik lokasi

dan penerapan kalender pola tanam terpadu, c) Tersampaikan materi

PTT, d) Terdistribusikan publikasi, bahan cetakan dan elektronik untuk

bahan penyuluhan kepada petugas di dinas pertanian dan badan

pelaksana penyuluhan pada lokasi pendampingan teknologi

- Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan Kawasan Agribisnis

Hortikultura. Target output: a) Terlaksananya diseminasi dan

pendampingan teknologi mendukung pengembangan kawasan

hortikultura, b) Peningkatan aplikasi inovasi teknologi para petani,

penyuluh/petugas lapang

- Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan Swasembada Sapi. Target

output: a) Terlaksananya diseminasi dan pendampingan teknologi dalam

pelaksanaan pada kelompok di kabupaten; b) Peningkatan aplikasi inovasi

teknologi para peternak, penyuluh/petugas lapang

- Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan Swasembada Tebu (P2T3).

Target output: a) Terlaksananya diseminasi dan pendampingan teknologi

mendukung pelaksanaan P2T3 secara optimal, b) Terlaksananya teknologi

introduksi varietas unggul tebu

- Pendampingan Kalender Tanam mendukung SL-PTT. Target output:

Tersosialisasikannya informasi dalam Kalender Tanam

- Denfarm Kedelai. Target Output : a) Tersebarnya informasi teknologi VUB

kedelai, b) Diterapkannya komponen teknologi PTT kedelai oleh petani

- Koordinasi Pendampingan PUAP. Target Output : a) Terdistribusinya dana

PUAP untuk pemberdayaan kelembagaan ekonomi pedesaan, b)

meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi mitra

lembaga keuangan dalam akses permodalan

4) Laporan Kerjasama, Pengkajian, Pengembangan dan Pemanfaatan

Hasil Litbang, dengan input anggaran sebesar 3.311.020.000,- atau 0,69%

dari total pagu anggaran. Target output: a) Termanfaatkannya paket

Page 25: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 19

teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi BPTP, b) Terwujudnya

kerjasama pengkajian dengan stakeholder daerah

5) Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian, dengan input

anggaran sebesar 3.477.270.000,- atau 0,72% dari total pagu anggaran.

Target output: rekomendasi kebijakan antisipatif dan responsif terkait isu di

daerah

Page 26: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 20

III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Akuntabilitas Kinerja BB PENGKAJIAN

Dalam tahun anggaran 2014, BB PENGKAJIAN telah menetapkan lima

sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: (1) Tersedianya inovasi pertanian

unggul spesifik lokasi, (2) Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang

unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi

pertanian unggul spesifik lokasi, (3) Adanya sinergi operasional serta terciptanya

manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian Unggul spesifik

lokasi, (4) Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung percepatan

pembangunan pertanian wilayah berbasis inovasi pertanian spesifik lokasi, (5)

Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional di bidang pengkajian,

diseminasi, dan pendayagunaan inovasi pertanian. Kelima sasaran tersebut

dicapai melalui satu kegiatan prioritas, yaitu Pengkajian dan Percepatan

Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian, untuk mendukung Program Badan

Litbang yaitu Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing.

Selanjutnya, Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 13 indikator

kinerja output berupa: 1) jumlah teknologi spesifik lokasi; 2) Jumlah teknologi

yang didiseminasikan ke pengguna; 3) Jumlah kegiatan pendampingan model

diseminasi spektrum multi channel dan program strategis nasional/daerah; 4)

Jumlah rekomendasi kebijakan mendukung empat sukses Kementerian Pertanian;

5) Jumlah kerjasama pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi

pertanian.

Jumlah Teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh BB Pengkajian selama

tahun 2014 tersebut mendukung terciptanya Scientific Base Badan Litbang.

Demikian pula halnya untuk output teknologi yang didiseminasikan kepada

stakeholder merupakan Impact Base dari hasil kegiatan pengkajian yang telah

dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BB

Pengkajin selama Tahun 2014 tersebut mengarah kepada spirit Badan Litbang

yaitu “Science.Innovation.Network.” Disamping itu, keberhasilan pencapaian

sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian

Interen Pemerintah (SPIP) lingkup BB Pengkajian. Mekanisme monitoring dan

evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat mingguan penanggung jawab kegiatan,

pelaporan bulanan masing-masing kegiatan, seminar tengah tahun/evaluasi

tengah tahun dan uji petik kegiatan ke lokasi, serta seminar akhir tahun.

Sedangkan realisasi keuangan dipantau menggunakan program i-monev berbasis

Page 27: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 21

web yang diupdate setiap minggu serta penerapan Permenkeu No.249/2011

setiap bulannya untuk seluruh Satker lingkup Balai Besar Pengkajian.

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat

dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan

sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didifinisikan sebagai suatu

metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan

yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi

Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian

indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan. Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk

semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan

harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif,

data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan

dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) dapat

memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan

(2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BB Pengkajian diawali dengan

perencanaan dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia,

melalui suatu proses, menghasilkan suatu teknologi dan memberikan

kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu faktor yang dapat

dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah

ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria

keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang

dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk

mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu

(1) sangat berhasil: capaian >100 persen; (2) berhasil: capaian 80-100

persen; (3) cukup berhasil: capaian 60-79 persen; dan (4) tidak berhasil:

capaian 0-59 persen.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Besar Pengkajian dilakukan

dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran pada Tahun

Page 28: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 22

2014 dengan realisasinya melalui survey yang dilakukan di akhir tahun. Realisasi

yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran sampai akhir tahun

2014 menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2014 telah dapat dicapai

dengan hasil baik. Hasil ini diperkuat oleh adanya dokumen pendukung yang

disampaikan Satker BPTP ke BBP2TP terkait perkembangan capaian IKU disertai

hasil monitoring dan evaluasi tim Monev BBP2TP di beberapa BPTP secara selektif

untuk memastikan seberapa jauh tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang

dilakukan untuk memantau capaian output adalah melalui pelaporan berkala

capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulanan beserta kendala yang dihadapi.

Sehingga dengan demikian diharapkan bila tidak tercapainya target suatu

indikator dapat diantisipasi sejak awal. Rincian tingkat capaian kinerja masing-

masing indikator sasaran tersebut terangkum sebagaimana tabel berikut:

Page 29: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 23

Tabel 4. Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Lingkup BB Pengkajian, 2010-2014

INDIKATOR KINERJA

URAIAN Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian %

1 Tersedianya inovasi

pertanian unggul spesifik

lokasi

Jumlah teknologi spesifik

lokasi (teknologi)

64 67 105 96 122 127 244 246 100,8 112 204 182% 250 250 100

3 Meningkatnya

manajemen pengkajian

dan pengembangan

inovasi pertanian

Jumlah laporan strategis

nasional/daerah yang

memperoleh

pendampingan inovasi

oleh BPTP dan mencapai

target sasaran

(laporan/lokasi)

96 76 79,2 96 350 364,6 96 382 397,9 105 130 124% 216 216 100

4 Meningkatnya kerjasama

nasional dan

internasional (di bidang

pengkajian, diseminasi

dan pendayagunaan)

Jumlah laporan

kerjasama pengkajian,

pengembangan dan

pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan pertanian

33 27 81,8 33 91 300 33 53 160,6 34 34 100 32 32 100

5 Meningkatnya sinergi

operasional pengkajian

dan pengembangan

inovasi pertanian

Jumlah rekomendasi

kebijakan pembangunan

nasional (rekomendasi)

34 25 73,5 66 66 100 66 66 100 68 68 100 51*) 51 100

329*) 329 100382 382 100 330 330 100

2014

2 Terdiseminasinya inovasi

pertanian spesifik lokasi

yang unggul serta

terhimpunnya umpan

balik dari implementasi

program dan inovasi

pertanian unggul spesifik

lokasi

Jumlah teknologi yang

didiseminasikan ke

pengguna (teknologi)

320 236 73,8 320 347 108,4

NO SASARAN

2010 2011 2012 2013

*Hasil revisi PK

Page 30: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 24

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja BB PENGKAJIAN selama periode

Renstra 2010-2014 secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai

keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut. Hal ini dapat

dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan

didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Demikian

pula halnya untuk kegiatan penyediaan teknologi spesifik lokasi yang target serta

realisasinya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini didukung oleh

makin meningkatnya kebutuhan teknologi spesifik lokasi dalam rangka

mendukung kebutuhan pembangunan di daerah. Selain itu, kesiapan dan

kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan

pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan di masing-masing Unit Pelaksana

Teknis (UPT) untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, Input substansi

teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan

jenis kegiatan, Kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia

(peneliti, penyuluh, litkayasa, dan tenaga administrasi), dan dukungan fasilitas

sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan

kegiatan.

Jika dibandingkan dengan capaian dalam tahun 2010-2014, Khusus untuk

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010 yang tidak tercapai 100%

yaitu “Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna” serta “Jumlah

Rekomendasi Kebijakan” disebaban karena tidak semua BPTP mendapatkan

alokasi anggaran pendampingan untuk melakukan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian, yang

pada saat itu dilaksanakan melalui kegiatan FEATI. Sedangkan untuk capaian IKU

diatas 100% khususnya pada “Jumlah kegiatan pendampingan model diseminasi

spektrum multi channel dan program strategis nasional/daerah”, disebabkan

karena target tersebut ditetapkan dalam satuan laporan, sedangkan realisasinya

dihitung dari jumlah lokasi yang dilakukan pendampingan program strategis

Kementan.

Page 31: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 25

III.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2014 BB PENGKAJIAN dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Sasaran 1 : Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja sebagai

berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah teknologi spesifik lokasi

250

Teknologi

250

Teknologi 100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2014 telah tercapai

sebesar 100 persen, atau terealisasi 250 teknologi dari target 250 teknologi.

Sehingga dapat dikatakan berhasil. Adapun rincian output serta outcome yang

telah dicapai dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Teknologi Spesifik Lokasi lingkup BB Pengkajian

No Kategori Jumlah Teknologi

1 Paket Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Spesifik Lokasi 55

2 Paket Teknologi Budidaya Perkebunan Spesifik Lokasi 15

3 Paket Teknologi Budidaya Hortikultura Spesifik Lokasi 15

4 Paket Teknologi Pascapanen Spesifik Lokasi 8

5 Paket Teknologi Peternakan Spesifik Lokasi 30

6 Teknologi Kelembagaan Spesifik Lokasi 5

7 Paket Teknologi Sumberdaya Lahan 7

8 Paket Teknologi AEZ Spesifik Lokasi 33

9 Paket Teknologi Plasma Nutfah dan Sumberdaya Genetik Spesifik Lokasi 33

10 Paket Teknologi Mekanisasi Spesifik Lokasi 4

11 Model Akselerasi Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan Lestari 33

12 Laboratorium Lapang 12

Total 250

Page 32: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 26

Paket Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Spesifik Lokasi

Pada tahun 2014, BBP2TP menghasilkan teknologi budidaya tanaman

pangan padi, jagung, kedelai, umbi-umbian spesifik lokasi sebagai berikut:

a) Teknolologi speklok padi: uji adaptasi padi gogo, uji adaptasi pad toleran

genangan lahan gambut, uji adaptasi VUB speklok, teknologi budidaya padi,

teknologi peningkatan produktsi dan produktivitas padi tadah hujan, teknologi

padi sawah di lahan bukaan baru, teknologi surya untuk pertanaman padi,

teknologi SUT lahan kering dan padi sawah, teknologi efisiensi pemupukan

NPK padi hibrida, teknologi pengendalian penyakit potong leher padi,

teknologi peningkatan IP padi sawah tadah hujan dan lahan kering, teknologi

SUT padi di Pantura, teknologi budidaya padi gogo, teknologi pemupukan padi

speklok, teknologi optimalisasi lahan irigasi non fungsional untuk padi,

teknologi IP Padi 300 di lahan sawah tadah hujan, teknologi SUT padi gogo,

teknologi pengendalian kresek.

b) Teknologi speklok jagung: teknologi budidaya jagung, teknologi tumpangsari

kacang tanah-jagung di lahan kering masam, teknologi pemupukan

menggunakan Mdec, teknolgoi tumpangsari kacangtanah-jagung di lahan

suboptimal

c) Teknologi speklok kedelai: teknologi jabalsim kedelai, teknologi invigorasi

benih kedelai, uji adaptasi kedelai lahan kering, SUT kedelai lahan kering,

teknologi budidaya kedelai pasang surut, teknologi budidaya kedelai

Penjelasan capaian output untuk teknologi tersebut beserta potensi outcome

sebagai berikut:

1) Teknologi pemanfaatan lahan kering masam dengan tumpangsari (kacang

tanah-jagung) dilaksanakan di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa

Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah petani kooperator sebanyak 5

orang. Teknologi yang diintroduksikan adalah varietas, amelioran,

pemupukan, sistem tanam tumpangsari, dan pengendalian OPT. Teknologi

tersebut telah diadopsi oleh 75 orang petani di Desa Pasar Pedati Kabupaten

Bengkulu Tengah. Stakeholders yang terlibat diantaranya adalah Dinas

Pertanian Kabupaten serta Badan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten dan

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

Page 33: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 27

Gambar 3.

Teknologi Lahan Kering Masam

Tumpangsari

2) Teknologi produksi benih padi di Banten, telah dilaksanakan mulai tahun 2013

hingga 2014. Sampai saat ini, teknologi ini telah diadopsi di 6 ha di Desa

Tambakbaya Kec. Cibadak dan Desa Kalanganyar Kec. Kalanganyar Kab.

Lebak, pada dua kelompok tani. Selain itu, apresiasi juga datang dari Dinas

Pertanian Kab. Lebak, BP4K Kab Lebak, BPP Cibadak, BBI, BBU, Asbenten,

PPL dan Poktan setempat.

3) Teknologi budidaya dan perbenihan jagung hibrida di DIY, dilaksanakan mulai

tahun 2013 sampai 2014. Dampak dari introduksi ini yaitu telah diadopsi

secara luas (13 ha) di Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul dengan

jumlah petani kooperator sekitar 100 orang. Teknologi ini mendapat

dukungan dari BBI Gading, Dipertahut Kulon Progo, KP4K Kulon Progo, Dinas

TPH Gunungkidul, BKPP Gunungkidul, BPSB DIY.

4) Teknologi peningkatan produksi padi di lahan kering intensif dari IP100 menjadi

IP200 dan di lahan sawah tadah hujan dari IP200 menjadi IP300 yang

dilaksanakan di Jawa Timur, dilakukan melalui perbaikan sistem tanam,

pengolahan tanah dan penggunaan varietas unggul berumur genjah dan

sangat genjah. Hal ini merupakan tindakan efisiensi waktu tanam dengan

mengurangi resiko kegagalan panen akibat kekurangan air pada pertanaman

Musim Kemarau I dan II. Sistem tanam gogo rancah mampu mempercepat

waktu tanam 28 hari karena waktu tanam lebih awal 10 hari dibanding sistem

tanam pindah, sehingga memberi peluang tumbuh lebih baik pada

pertanaman berikutnya. Hasil pengamatan pada MT III dengan menggunakan

Page 34: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 28

varietas Inpari 7 dan Inpari 30 menunjukkan bahwa perlakuan PTT dapat

meningkatkan jumlah anakan dibandingkan teknolgi eksisiting yang berkisar

antara 23,5 sampai 25,7 anakan/rumpun tanaman. Hasil panen belum dapat

dilaporkan, menunggu hasil panen yang diperkirakan pada minggu ketiga

bulan Maret 2015. Pengkajian peningkatan IP padi gogo dapat dilakukan

dengan menanam dalam 2 musim tanam secara berurutan. Pengamatan hasil

panen pada MT I menunjukkan bahwa teknologi PTT dapat meningkatkan

hasil panen dibanding teknologi petani. Varietas Inpago 4 dan Inpagi 8

memberikan hasil yang lebih tinggi yakni 3,1 dan 3,5 kg dibanding teknologi

petani yakni 2,7 kg. Sementara pada MT II yakni dengan varietas Inpago 4

dan Batutegi menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang

cukup baik sampai masa bunting.

5) Teknologi Rekomendasi Pemupukan Spesifik Lokasi pada Tanaman Padi di

Kalimantan Tengah, telah Digunakan oleh Pemda setempat sebagai dasar

rekomendasi pemupukan padi di wilayah yang sudah di lakukan analisis

antara lain di Kab. Kotim, Seruyan, Lamandau, Kobar dan Sukamara

Gambar 4.

Pengkajian di lahan

sawah tadah hujan

Gambar 5.

Pengkajian padi gogo

Gogo rancah (kiri = cara petani; kanan = perbaikan)

Page 35: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 29

6) Teknologi Pengendalian Penyakit Potong Leher yang disebabkan oleh jamur P.

grisea di Jawa Timur dilaksanakan melalui Penerapan PTT. Teknologi ini secara

nyata menurunkan intensitas penyakit potong leher, meningkatkan jumlah

anakan produktif dan meningkatkan hasil panen tanaman padi. Intensitas

penyakit potong leher di demplot rata-rata 0,15% (lokasi Pasuruan) dan

0,25% (lokasi Jombang), nyata lebih rendah dibanding di luar demplot yang

rata-rata 2,8% (lokasi Pasuruan) dan 4,2% (lokasi Jombang). Jumlah anakan

produktif di demplot rata-rata 15,5 anakan (lokasi Pasuruan) dan 11,7 anakan

(lokasi Jombang), nyata lebih tinggi dibanding di luar demplot yang rata-rata

10,1 anakan (lokasi Pasuruan dan 8 anakan (lokasi Jombang). Demikian juga

dengan hasil panen, tanaman padi di demplot berproduksi 3,35 ton/ha (lokasi

Pasuruan) dan 3,05 ton/ha (lokasi Jombang), nyata lebih tinggi dibanding di

luar demplot yang hanya 2,1 ton/ha (lokasi Pasuruan) dan 2,6 ton/ha (lokasi

Jombang). Komponen PTT yang diduga potensial menurunkan intensitas

penyakit potong leher, meningkatkan jumlah anakan produktif dan

meningkatkan hasil panen tanaman padi adalah varietas, cara tanam jajar

legowo dan pemupukan NPK berimbang. Terdapat perbedaan respon petani

terhadap masing-masing komponen PTT yang dikenalkan di demplot, dan

komponen PTT yang mendapat respon petani cukup tinggi adalah varietas

(75% petani di lokasi Pasuruan dan 71% petani di lokasi Jombang), cara jajar

legowo (54% petani di lokasi Pasuruan dan 58% petani di lokasi Jombang),

dan pemupukan NPK berimbang sesuai Permentan no. 40/OT.140/4/2007

(62% petani di lokasi Pasuruan dan 58% petani di lokasi Jombang).

7) Teknologi Usahatani menggunakan sistem Surjan di Lahan Rawa Lebak,

dilaksanakan di Jambi pada komoditas padi dan sayuran. Tujuan penerapan

teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman di lahan

rawa lebak. Hasil pengkajian optimalisasi lahan rawa lebak dengan penerapan

sistem surjan melalui pendekatan PTT padi meliputi komponen teknologi

diantaramya pengolahan tanah, varietas unggul Inpara 3, sistem tanam jajar

legowo 4:1, pemupukan, pemberian pupuk organik/dolomit, dan PHT

menunjukkan bahwa penerapan teknologi penataan lahan sistem surjan

untuk usahatani berbasis padi diperoleh hasil 4,5 t/0,87 ha, dan tanaman

sayuran di antaranya kacang panjang 249 kg/0,04 ha, terong 105 kg/0,03 ha

dan cabai 85 kg/0,06 ha. Pendapatan yang diperoleh dari komoditas padi

adalah Rp 4.780.000, tanaman sayuran masing-masing adalah kacang

panjang Rp 869.000, terong Rp 290.000 dan cabai Rp 975.000. Pendapatan

usahatani sistem surjan dengan luas 1 ha adalah Rp. 6.914.000/ha.

Page 36: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 30

8) Teknologi berupa varietas lokal dan VUB padi gogo yang beradaptasi di lahan

rawa, dihasilkan di Provinsi Jambi. Hasil uji adaptasi tersebut menghasilkan

Varietas Unggul Baru (VUB) padi gogo produksi tinggi, tahan kekeringan dan

penyakit blas pada lahan kering. Variatas yang diuji meliputi 4 VUB (Inpago 4,

Inpago 5, Inpago 7 dan Inpago 8) dan 8 varietas lokal (Tunggung, Seni

Bungin Putih, Perak, Rejang, Kasah, Silang dan Air Mas).

9) Teknologi berupa model pembangunan pertanian berbasis inovasi pada lahan

rawa pasang surut, dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada

luasan 100ha. Teknologi budidaya yang diintroduksikan adalah pengelolaan

tanaman secara terpadu (PTT) dengan komponen teknologi varietas Inpara 3,

penyiapan lahan dengan baik, pupuk Urea 150 kg/ha, SP36 50 kg/ha, rock

fosfat 100 kg/ha, KCl 50 kg/ha, pupuk organik 25 kg/ha (bantuan Dinas

Pertanian setempat), jerami dikembalikan ke tanah, pengendalian gulma,

hama dan penyakit tanaman sesuai kebutuhan. Sebagai pembanding

dilakukan pengamatan pada petani dengan cara budidaya yang biasa mereka

lakukan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan menerapkan pengelolaan

tanaman padi rawa pasang surut secara terpadu (PTT) pada MT II (MK I)

Tahun 2014 memberikan produktivitas rata-rata 4,7 t/ha dengan nilai R/C 3,5

dan keuntungan Rp. 10.095.000.-, sedangkan dengan cara budidaya petani

memberikan produktivitas rata-rata 2,9 t/ha dengan nilai R/C 2,6 dan

keuntungan Rp. 5.255.000,-.

10) Teknologi pupuk organik pada padi di BPTP Jawa Tengah , diaplikasikan di

lahan petani seluas 1,8ha. Teknologi ini juga direspon oleh Dinas Pertanian

Kabupaten dan petani setempat.

Gambar 6. Teknologi Pupuk Organik Pada Padi di BPTP Jateng

Page 37: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 31

11) Teknologi pemanfaatan lahan kering masam di Bengkulu dilakukan melalui

sistem tumpang sari. Hasil pengkajian menunjukkan varietas Lokal memiliki

jumlah biji paling banyak denga jumlah 33.69 biji/rumpun dibandingkan

varietas lainnya namun untuk berat 1000 butir didominasi oleh varieta Talam

dengan berat 510.60 gram/rumpun. Untuk komponen hasil berat kering

polong terbesar didominasi oleh varietas Tuban dengan jumlah hasil polong

kering 2.53 t/ha diikuti oleh varietas Talam (2.24 t/ha), Kancil (2.07 t/ha) dan

Varietas Lokal 1.92 t/ha. Untuk indeks panen terbesar terdapat pada varietas

kancil sebesar 49.88 persen diikuti oleh varietas Tuban, Talam dan Lokal.

Analisis keunggulan komparatif menunjukkan bahwa produktivitas kacang

tanah 0.78 ton/ha polong kering sudah memperoleh keuntungan. Pada awal

fase pertumbuhan (28-42 HST) semua tanaman jagung yang

ditumpangsarikan dengan keempat varietas kacang tanah mempunyai persen

pertumbuhan dan tinggi tanaman yang hampir sama. Keuntungan dalam

usahatani dengan sistem monokultur kacang tanah adalah sebesar Rp.

14.081.500 dan keuntungan usahatani dengan sistem tumpangsari kacang

tanah dan jagung adalah sebesar Rp. 30.264.000. Adapun Revenue Cost

Rasio (R/C Ratio) untuk monokultur sebesar adalah 2,4; sedangkan untuk

tumpangsari kacang tanah dan jagung Revenue Cost Rasio (R/C Ratio) adalah

6,0.

Gambar 7.

Penanaman kacang tanah

dan jagung pada lokasi

pengkajian Bengkulu

12) Teknologi pengelolaan ubi banggai terpadu di Sulawesi Tengah. Dampak

teknologi ini telah diadopsi oleh petani kooperator dan dikerjasamakan

dengan Pemda Kabupaten Banggai setempat.

13) Teknologi kedelai ramah lingkungan di Jawa Tengah, dilaksanakan melalui

pemberian pupuk organik, pestisida nabati, dan pemberian agen hayati.

Page 38: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 32

Teknologi ini diimplementasikan pada 30 petani koperator pada luasan 5 ha.

Hasil penerapan teknologi ini diperoleh nilai RC antara 1,24-1,69.

Gambar 9. Teknologi kedelai ramah lingkungan di Jawa Tengah

Paket Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan Spesifik Lokasi

Teknologi budidaya tanaman perkebunan yang dihasilkan oleh BBP2TP

pada tahun 2014 sebagai berikut:

a) Teknologi pengendalian penyakit busuk kakao, teknologi SUT kakao, teknologi

integrasi jagung-kakao, teknologi pemanfaatan limbah kakao, teknologi

pemupukan kakao, teknologi pemanfaatan pupuk hayati dan pestisida nabati,

teknologi pemanfaatan limbah kakao, teknologi pengendalian hama, teknologi

produksi, teknologi fermentasi kakao

b) Teknologi pengendalian hama penggerek buah kopi

c) Teknologi ameliorasi pada kelapa sawit

d) Teknologi pemanfaatan tegakan kelapa dengan introduksi varietas kedelai

e) Teknologi pengendalian PHT pala dan Teknologi Peningkatan produktivitas

lada. Antara lain diimlementasikan di Bangka Belitung. Teknologi ini

diiimplementasikan melalui pengelolaan hara dan jumlah bibit per rumpun.

Dampak dari teknolologi ini telah terjadi peningkatan produktivitas komoditas

lada di wilayah kajian.

Page 39: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 33

Paket Teknologi Budidaya Hortikultura Spesifik Lokasi

Teknologi budidaya tanaman perkebunan yang dihasilkan oleh BBP2TP

pada tahun 2014 meliputi:

a) Teknologi budidaya sayuran: teknologi budidaya jamur tiram, teknologi

budidaya kentang, teknolgoi SUT bawang merah dan bawang putih, teknologi

budidaya cabai, teknologi pengembangan VUB bawang merah, teknologi

pengendalian busuk daun kentang, teknologi pemanfaatan biofertilizer pada

sayuran

b) Teknologi budidaya tanaman pekarangan spesifik perkotaan

c) Teknologi bididaya buah: teknologi pemupukan organik dan penjarangan

salak gula pasir, Teknologi budidaya pisang ambon, teknologi agroproduksi

pepaya

Penjelasan capaian output untuk teknologi tersebut beserta potensi

outcome sebagai berikut:

1) Teknologi vertiminaponik versi 2, yang diintruksikan di BPTP DKI. Teknologi

ini telah diadopsi di 5 wilayah propinsi DKI Jakarta (reproduksi + 110 buah,

BPP), meliputi 4 Kelompok Tani.

2) Teknologi Adaptasi Perubahan klim pada Tanaman Kentang melalui Perakitan

Model Simulasi dalam Menentukan Hasil Umbi, dilaksanakan di Provinsi Jambi.

Penelitian dilakukan untuk penyusunan model simulasi pertumbuhan,

perkembangan, dan neraca air tanaman kentang. Hasil pengujian dengan uji t

berpasangan antara prediksi model dengan observasi di Kerinci untuk varietas

Granola (G2) menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05) pada

peubah umur tanaman, biomassa akar, batang, dan umbi, LAI serta kadar air

tanah. Berdasarkan validasi model tersebut, model simulasi tanaman kentang

mampu menduga umur tanaman, produksi biomassa dari masing-masing

organ tanaman berupa akar, batang, daun, dan umbi, serta LAI dan kadar air

tanah sesuai dengan pengukuran lapang di pertanaman kentang.

3) Teknologi agroproduksi pepaya di Kalimantan Barat, dilaksanakan melalui uji

pertumbuhan pepaya varietas Hawaii dan pepaya madu. Pertumbuhan pepaya

hawai lebih cepat dibanding varietas madu, serta waktu tanamnya lebih awal

dari pada pepaya madu. Adapun tingkat kemurnian tanaman pepaya hawaii

dan pepaya madu pada siklus kempat (S-4) ini masing-masing 90.57 dan

95.33%.

Page 40: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 34

4) Teknologi budidaya bawang merah berwawasan lingkungan, dilaksanakan di

BPTP Jawa Tengah. Teknologi ini menggunakan agen hayati, feromon exi,

dan yellow trap. Dampak yang dirasakan yaitu peningkatan hasil bawang

merah 10,5 ton/ha dan dilaksanakan oleh 16 petani kooperator. Teknologi ini

juga diadopsi oleh Dinas Pertanian Kabupaten, penangkar benih, dan petani.

5) Teknologi budidaya bawang putih ramah lingkungan, diperkenalkan di

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Teknolologi yang dihasilkan berupa

pemurnian bawang putih varietas tawangmangu Baru dan Lumbu HIjau

dengan menggunakan agen hayati dan mulsa jerami. Dampak

diperkenalkannya teknologi ini, telah dimanfaatakn untuk pengembangan

bawang putih di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Temanggung.

Gambar 9.

Hasil Budidaya Bawang Putih Ramah

LIngkungan (varietas Tawangmangu

Baru) dan Bawang Merah non TSS

(Varietas Bima)

6) Teknologi penggunaan trichoderma pada tanaman hortikultura di Jawa Timur,

telah berkembang di 21 Kabupaten di Jatim dan juga di Maluku, Sultra.

Adapun luasan trichoderman yang telah berkembang dan digunakan sebanyak

989,8 kg.

7) Teknologi Pengembangan Varietas Unggul Baru Kentang di Jawa Timur.

Bersama dengan mitra kerjanya di daerah, yaitu Dinas Pertanian Provinsi

Jawa Timur dan Dinas Peranian Kabupaten Pasuruan, sukses menerapkan

sistem kepenangkaran pengembangan perbenihan kentang Granola Kembang.

Page 41: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 35

Benih inti Granola Kembang berupa planlet bebas penyakit diproduksi oleh

BPTP Jawa Timur, di tanam di Pusat Perbenihan Kentang Tosari (PPTK)

menghasilkan umbi benih penjenis (G0), kemudian diperbanyak oleh BBI

Tosari di Kabupaten Pasuruan, BBI Sumber di Kabupaten Probilinggo, BBI

Sarangan di Magetan dan BBI Argosari di Kabupaten Lumajang menghasilkan

benih dasar G1 dan G2, selanjutnya G2 tersebar ke petani penangkar.

Kapasitas terpakai 2000 planlet benih inti yang diproduksi oleh Laboratorium

Kultur Biak BPTP Jawa Timur, menghasilkan benih sebar yang diproduksi oleh

petani-penangkar hingga kelas berikutnya menghasilkan 945 ton umbi benih

G4. Jika jumlah benih 1,5 ton/ha, maka 968 ton G4 dapat memenuhi luasan

kentang 645 ha.Ketika itu harga benih G4 Rp 10.500/kg,-makaLaboratorium

Kultur Biak BPTP Jawa Timur mempunyai kontribusi sekitar Rp.9.680.000.000

selama empat tahun terakhir ini. Penggunaan benih bermutu yang dimulai

dari benih inti berupa plantlet dari Laboratorium Kultur Biak BPTP Jawa

Timurtelah mensuplai benih sebar kepada petani meningkatkan produktivitas

tanaman dari 12,5 ton/ha menjadi 22,5 ton/ha (2 kali lipat jika dibandingkan

dengan varietas lama). Dalam kaitan meningkatnya produktivitas, maka BPTP

Jawa Timur telah memberikan kontribusi 8.062,5 ton/tahun. Distribusi benih

Granola Kembang ini juga terjadi difusi ke luar Provinsi Jawa Timur, yaitu ke

Kelompok tani Makmur, Pangalengan, Jawa Barat, dan ke luar pulau Jawa

yaitu NTB, NTT dan Papua.

8) Teknologi pengembangan VUB Bawang Merah di Jawa Timur merupakan

salah satu hasil pengkajian bermitra dengan pemerintah daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang berkontribusi besar terhadap perkembangan agribisnis

bawang merah. Varietas tersebut adalah Super Philip, Bauji, Batu Ijo,

BiruLancordanRubaru. Lima varietas tersebut telah mendominasi wilayah di

sentra-sentra produksibawang merah di Nganjuk, Probolinggo, Kediri,

Malang, Sumenep, Bojonegoro , Magetan dan Batu. Pada awal pelepasan

varietas dari setiap varietas,BPTP JawaTimur selalu menyiapkan benih sumber

sejumlah 14.357 kg/varietas, selanjutnya distribusikanke UPT Perbenihan

Hortikultura JawaTimur (BBI) dan penangkar binaan BPTP JawaTimur. Dari

benih BS tersebut diregulasikan ke penangkar menjadi benih FS, SS, ES yang

hingga saat berkembang memenuhi areal tanamseluas 13.774 ha tersebar di

8 kabupaten. Maknanya BPTP JawaTimur secara tidak langsung telah

berkontribusi 13.774 x 1 ton benih x Rp.30.000.000 = Rp. 413.220.000.000,-

melalui pemenuhan benih sebar yang dikelola oleh 60 penangkar.

Page 42: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 36

Paket Teknologi Pascapanen Spesifik Lokasi

Teknologi budidaya tanaman perkebunan yang dihasilkan oleh BBP2TP

pada tahun 2014 meliputi:

a) Teknologi pengolahan tanaman perkebunan: teknologi pengolahan kopi

b) Teknologi pengolahan tanaman hortikultura: teknologi pengolahan jeruk

menjadi tepung dan sari buah, teknologi pascapanen pisang, teknologi

pascapanen biji pala, teknologi pascapanen limbah skala perkotaan, teknologi

olahan hasil pekarangan

c) Teknologi pengolahan tanaman pangan: teknologi identifikasi pangan non

beras, teknologi pangan lokal berbasis jagung putih, teknologi pengolahan

kedelai, teknologi pascapanen ubi kayu dan sagu

Penjelasan capaian output untuk teknologi tersebut beserta potensi

outcome sebagai berikut:

1) Teknologi pengolahan hasil Jeruk Gerga Lebong dilaksanakan pada tahun

2014 di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Teknologi yang dihasilkan berupa

paket teknologi pembuatan sari buah jeruk gerga lebong dengan petani

kooperator masing-masing sebanyak 30 orang. Teknologi pembuatan

selai/marmalade jeruk gerga lebong telah diadopsi oleh 5 kelompok tani atau

sebanyak 150 orang petani sedangkan teknologi pembuatan sari buah jeruk

gerga lebong diadopsi oleh 3 kelompok tani atau sebanyak 90 orang petani.

Stakeholders yang terlibat diantaranya adalah Dinas Pertanian Kabupaten

serta Badan Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten dan Balai Penyuluhan

Pertanian Kecamatan. Adapun dampak secara ekonomi untuk komoditas jeruk

RGL yang diolah sebanyak 50 kg dapat menghasilkan 125 liter sari buah jeruk

dan meningkatkan nilai tambah jeruk RLG sebesar Rp.17.500/kg.

Gambar10.

Teknologi Pengolahan Jeruk Gerga

Lebong menjadi Selai (Marmalade)

Page 43: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 37

2) Teknologi pengolahan tepung mocaf dilaksanakan pada tahun 2014 di Desa

Pasar Pedati Kabupaten Bengkulu Tengah. Jumlah petani kooperator

sebanyak 30 orang petani dengan stakeholders yang terlibat adalah Badan

Ketahanan Pangan Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, serta Badan

Pelaksanaan Penyuluhan Kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian

Kecamatan. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan teknologi pengolahan

tepung mocaf adalah: (1) Paket teknologi pembuatan tepung mocaf; (2)

Peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan tepung ubi

kayu; dan (3) Terdiseminasinya hasil pengkajian ke stakeholders dan

pengguna. Teknologi yang diintroduksikan diadopsi di 5 desa di Kabupaten

Bengkulu Tengah. Dampak lain yaitu peningkatan nilai tambah komoditas

ubikayu yang diolah sebanyak 150 kg dapat menghasilkan 50 kg tepung

mocaf dengan peningkatan nilai tambah ubikayu sebesar Rp.2.106,67/kg

3) Teknologi pengolahan tortila jagung dan emping jagung di Jawa Timur, telah

diimplementasi oleh 5-20 pengrajin, yang meiiputi petani dan KWT. Sampai

dengan saat ini Kelompok Wanita Tani Arumanis mampu memproduksi rata-

rata emping jagung mencapai 300 kg/bulan (krecek/emping mentah) dan

tortila 400 kg/bulan (krecek/emping mentah) dengan harga Rp.20.000,00 per

kg. Pendapatan kotor KWT Arumnis dari usaha emping jagung

Gambar 11. Teknologi Pengolahan Tepung Mocaf

Page 44: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 38

Rp.72.000.000,00/tahun atau penghasilan kotor setiap bulan

Rp.6.000.000,00. Sedangkan pendapatan kotor dari usaha totila

Rp.96.000.000,00/tahun atau penghasilan kotor setiap bulan

Rp.8.000.000,00. Pendapatan bersih yang diperoleh dari usaha tortila adalah

sebesar Rp.1.400.000,00/bulan. Sedangkan pendapatan bersih dari usaha

emping jagung sebesar Rp.750.000,00 per bulan. KWT Arumanis Desa

Klampok membutuhkan bahan baku jagung pipilan kering setiap tahun untuk

olahan emping jagung sebanyak 4,5 ton dan untuk olahan tortila sebanyak

6,86 ton. Sehingga lebih dari 10 ton per tahun dibutuhkan jagung pipilan

kering di Desa Klampok untuk usaha olahan berbahan baku jagung.

4) Teknologi pengolahan tepung sagu di Maluku Utara, telah diadopsi di Desa

Halmahera Barat dan Ternate. Dampak lainnya yaitu teknologi ini telah

diapresiasi oleh Dinas Pertanian, BPK4K dan Universitas setempat.

5) Teknologi poduksi minyak atsiiri dari daun pala, cengkeh, dan kayu manis di

Maluku utara. Teknologi ini diaplikasikan di salah satu desa di Halmahera

Timur dengan petani 15 orang. Dampak teknologi ini telah mendapat

dukungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur dan BPP

setempat.

6) Teknologi pembuatan tepung dan mie berbahan baku lokal di Sulawesi Utara.

Dampak dari teknologi ini yaitu telah diadopsi pada dua kelompok tani di dua

wilayah serta mendapat dukungan pengembangan dari Pemda setempat.

Gambar 12. Pelatihan Pemanfaatan Umbi Lokal di Sulawesi Utara

Page 45: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 39

Paket Teknologi Peternakan Spesifik Lokasi

Teknologi budidaya peternakan yang dihasilkan oleh BBP2TP pada tahun

2014 meliputi:

a) Teknologi integrasi peternakan: teknologi integrasi tanaman perkebunan-

ternak, teknologi integrasi sapi-sawit, teknologi integrasi sapi potong-jagung,

teknologi integrasi sapi potong-tebu, teknologi integrasi sapi-kedelai.

b) Teknologi produksi dan reproduksi: teknologi peningkatan produksi daging sapi,

teknologi optimalisasi reproduksi kambing boerka, teknologi reproduksi sapi,

teknologi produksi sapi perah

c) Teknologi budidaya ayam KUB, teknologi pemeliharaan itik lokal, teknologi

pengembangan itik pedaging, teknologi pemurnian ayam merawang

d) Teknologi pakan: teknologi budidaya pakan dari limbah, teknologi alternatif

pakan sapi potong, teknologi ransum, teknologi optimalisasi pakan lokal dan

formulasi pakan sapi potong, teknologi Mikroorganisme lokal (MOL), teknologi

suplementasi wafer pakan komplit sapi pedet, teknologi formulasi pakan lokal

ayam kampung, teknologi pakan multi nutrisi untuk kambing, teknologi

multinutrisi untuk ternak kambing

e) Teknologi pengolahan limbah: teknologi budidaya pakan dari limbah, teknologi

pengolahan limbah sapi, teknologi efisiensi penggunaan pupuk organik dari

limbah ternak dan sayuran

Penjelasan capaian output untuk teknologi tersebut beserta potensi

outcome sebagai berikut:

1) Teknologi sistem usaha tani itik di Banten, dilaksanakan di Desa Sukatani

Kabupaten Serang. Dampak dari introduksi teknologi ini telah diikuti oleh dua

kelompok tani sekitar, serta telah diapresiasi oleh Dinas Pertanian, B2KP

Kabupaten Serang, serta PPL setempat. Teknologi budidaya itik petelur, itik

master dan itik lokal telah dikembangkan khususnya di Kecamatan Tanara Kab.

Serang dengan R/C rasio masing-masing komoditas adalah 1,01; 1,02; 1,07.

2) Teknologi integrasi kakao-kambing di DIY, telah dilaksanakan mulai tahun

2012. Teknologi ini telah diadopsi meliputi satu dusun di Banjarharjo,

Kalibawang, Kulon Progo. Jumlah petani adopter sekitar 30 orang dan didukung

Page 46: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 40

oleh Diperta DIY, Dipertahut Kulon Progo, Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan Kulon Progo, KP4K Kulon Progo, Balitnak

3) Teknologi Pengembangan Agribisnis Sapi Perah di Bengkulu, telah dilaksanakan

di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang. Pemasaran produksi peternak sapi

perah di daerah sentra pengembangan di Provinsi Bengkulu baru meliputi

wilayah setempat. Dampak usaha sapi perah memberikan kontribusi sebesar

30,89% terhadap total pendapatan peternak, selebihnya pendapatan peternak

berasal dari penjualan pedet, penjualan dari olahan susu segar dan memiliki

berbagai macam usaha tani. Analisis B/C yang dilakukan peternak sapi perah

memperoleh B/C kurang dari satu, yang artinya usaha tersebut belum

menguntungkan karena kurang dari 1. Hal ini disebabkan rata-rata jumlah

produksi 9,37 liter/ekor/hari dimana jenis pakan dan masa laktasi dari

responden berbeda-beda dan manajemen pemeliharaan sapi perah yang

diiterapkan peternak dari hasil pengamatan masih belum begitu baik.

4) Teknologi perbaikan pakan dan inovasi kandang perkawinan model

Balitbangtan, dilaksanakan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Dampak yang

dirasakan yaitu telah diimplementasikan di 6 Kecamatan di Kabupaten

Kebumen. Selain itu, telah dilakukan MoU dengan Asosiasi Pembibitan

setempat.

5) Teknologi pemanfaatan limbah padat dan cair tapioka sebagai pakan ternak

dan pupuk organic dihasilkan di Lampung. Dampak dari teknologi ini yaitu telah

diimplementasikan oleh Peternak di Negeri Katon, Pesawaran (satu poktan),

serta didukung oleh Penyuluh/BP3K, Dinas Peternakan

6) Teknologi Pembuatan Pupuk Organik dengan meode (CFI) ConFerm

Innvovation, dilaksanakan di luasan lahan 20 ha, dengan petani sebanyak satu

gapoktan. Dampak dari teknologi ini yaitu adanya dukungan dari Pemda

setempat untuk pengembangannya antara lain dari BI, Distan, dan Kabupaten

setempat.

7) Teknologi peningkatan produktivitas pembibitan dan pembesaran ternak

kambing di Sulawesi Tenggara, telah diaplikasikan di dua desa. Teknologi yang

diperkenalkan meliputi teknologi peningkatan keragaman mutu genetik ternak

kambing lokal dan inseminasi buatan. Dampak dari teknologi ini yaitu adanya

dukungan dari Pemda (Distan dan BP4K) setempat.

Page 47: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 41

Inovasi Kelembagaan/Sosial Ekonomi Spesifik Lokasi

Inovasi kelembagaan/sosial ekonomi yang dihasilkan oleh BBP2TP pada

tahun 2014 meliputi: rekomendasi/model penguatan kelembagaan peternakan,

rekomendasi/model pengembangan agribisnis sapi perah, rekomendasi/model

optimalisasi sistem produksi tepung umbi-umbian, rekomendasi/model manajemen

budidaya SDG ternak, rekomendasi/model kelembagaan agribisnis padi melalui

corporate farming, rekomendasi metode diseminasi dalam proses teknologi transfer,

rekomendasi/model sistem pertanian terpadu lahan kering, rekomendasi preferensi

petani pada VUB padi dan jagung, rekomendasi/model profitabilitas penerapan PTT

padi dan jagung, rekomendasi VUB dan efisiensi usaha tani, model kelembagaan

usaha penangkaran benih kentang, rekomendasi dampak gernas kakao,

rekomendasi preferensi karakteristik padi, rekomendasi/model pola pengembangan

olahan ubi kayu, rekomendasi/model peningkatan produksi beras.

Paket Teknologi sumberdaya lahan spesifik lokasi

Teknologi sumberdaya lahan spesifik spesifik lokasi yang dihasilkan oleh

BBP2TP pada tahun 2014 meliputi: teknologi untuk mengurangi cemaran pestisida,

teknologi bahan pembenahan tanah, teknologi pengelolaan tata air, teknologi

reklamasi lahan eks tambang, teknologi optimalisasi lahan sub optimal tadah hujan,

teknologi optimalisasi lahan pasang surut, teknologi optimalisasi lahan rawa non

pasang surut. Penjelasan capaian output untuk teknologi tersebut beserta potensi

outcomenya sebagai berikut:

a) Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu yang dihasilkan di BPTP DIY

merupakan teknologi yang diimplementasikan di lahan kering.

b) Teknologi antisipasi produksi padi dan hortikultura, melalui rekomendasi

antisipasi resiko penurunan produksi padi dan melon di Jawa Tengah.

c) Teknologi Sistem Pertanian Terpadu di Lahan Kering di Nusa Tenggara Barat,

dilaksanakan melalui perbaikan status bahan organik tanah dan pengelolaan air

yang efisien. Untuk saat ini, telah ada jaringan irigasi dengan pipanisasi (D=6

inch) bantuan dari Dinas PU Provinsi NTB. Air tersebut ditampung pada bak

penampung berukuran 4,5 x 4,5 x 1,7m sebanyak 5 buah yang tersebar di

lahan petani, yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan usahatani non padi

sawah seluas 150 ha dan ternak. Sistem pengarian yang diintrooduksi dilahan

petani untuk tanaman cabe adalah irigasi tetes, sprinkler dan tampungan mini

Page 48: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 42

renteng. Dengan demikian pola tanam yang diintroduksi di lahan petani adalah

jagung-cabe atau sayur-sayur. Pada musim hujan (MT1), produksi jagung

komposit untuk petani kooperator tidak berbeda nyata dengan produksi jagung

hibrida yang ditanam oleh non koperator pada hamparan yang sama. Dengan

demikian keuntungan petani koopertaor yang menanam jagung komposit lebih

tinggi dibandingkan dengan nonkoperator dari segi harga benih. Pada MT2

petani kooperator menanam cabe di dengan sistem pengairan oirigasi tetes dan

tampungan mini renteng, sedangkan petani nonkoperator lahannya dibiarkan

bero. Pada kedua sistem pengairan tersebut, petani mampu mendapatkan

keuntungan bersih sebesar Rp 20.432.000 untuk lahan seluas 22.5 untuk

tanaman cabe, kacang panjang dan tomat. Secara umum dapat dirangkum

bahwa kegiatan pengkajian SPTLKIK dengan subsistem terdiri dari teknologi

tata lahan, sistem irigasi, budidaya jagung, pembibitan sapi, dan prosesing

kompos telah telah berjalan dengan baik.

Gambar 13. Teknologi Sistem Pertanian Terpadu di Lahan Kering di Nusa Tenggara Barat

d) Teknologi pengelolaan air di lahan sub optimal di Sulawesi Tengah

menghasilkan pertumbuhan optimum untuk tanaman jagung, kacang tanah,

maupun kedelai. Varietas kacang tanah yang paling adaptif adalah Tuban,

jagung Srikandi Kuning dan kedelai pada musim hujan Grobongan dan pada

musim kering Argomulio. Pola tanam terbaik diperoleh pada pola tanam

Kacang Tanah – Jagung dengan nilai B/C ratio 3,85 dan 3,08 disusul pola

tanam Kedelai – Jagung dengan nilai B/C ratio 2,92 dan 1,78

Page 49: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 43

Page 50: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 44

Paket Teknologi Mekanisasi Spesifik Lokasi

Teknologi mekanisasi spesifik lokasi yang dihasilkan oleh BBP2TP pada

tahun 2014 meliputi: rekayasa alsin sederhana dan tepat guna, teknologi alsin

padi/alsin speklok, teknologi pengering kakao. Penjelasan capaian output sebagai

berikut:

1) Teknologi pemasyarakatan mesin transplanter di lokasi SL, Demplot, dan

kegiatan Temu Lapang, dilaksanakan di Jawa Tengah. Dampak dari kegiatan ini

adalah diterapkannya mekanisasi tersebut di Kabupaten Sragen, serta menjadi

program Dinas. Jumlah petani adopter berkisar antara 6-16 orang pada luasan

3-7 hektar.

Gambar 14.

Teknologi pembibitan padi

dengan dapog

2) Teknologi Alat dan Mesin Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Surplus Beras

Nasional 10 Juta Ton Di Kalimantan Tengah, telah diadposi pada luaan 25ha

dengan jumlah petani kooperator sebanyak 20 orang serta didukung oleh

Pemda Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Timur, Seruyan, Kotawaringin

Barat, dan Kotawaringin Timur

Paket Teknologi dan rekomendasi m-AP2RL2

Kegiatan m-AP2RL menghasilkan output 33 rekomendasi kebijakan

mendukung pembangunan pertanian di daerah yang terintegrasi serta ramah

lingkungan. Output yang menonjol antara lain rekomendasi kebijakan pengurangan

konsumsi beras di Provinsi Bali, kebijakan peningkatan produksi padi 1 juta ton di

Provinsi Bengkulu, kebijakan peningkatan produksi kedelai di Provinsi Sumatera

Utara, serta rekomendasi kebijakan pengelolaan lahan gambut di Provinsi

Kalimantan Tengah. Adapun rincian paket teknologi dan rekomendasi kegiatan m-

AP2RLL sebagaimana pada tabel 6 berikut.

Page 51: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 45

Tabel 6. Rekapitulasi Output Menonjol dari kegiatan m-AP2RL

NO SATKER KOMODITAS CAPAIAN

1 Bali Beras Rekomendasi kebijakan pengurangan konsumsi beras

2 Bengkulu Padi Validasi lapang model budidaya padi ramah lingkungan dapat menghasilkan produk sehat dengan proses yang ramah lingkungan bebas residu pestisida.

Model budidaya padi inpara 2 pada lahan sub optimal memberikan keuntungan usahatani.

3 Sumut Kedelai Kebijakan peningkatan produksi kedelai.

Sumsel Padi Satu paket teknologi Peningkatan produksi padi

4 Jambi Padi Model akselerasi pembangunan pertanian ramah lingkungan di Provinsi Jambi diimplementasikan dengan kegiatan validasi lapang demplot pertanaman padi dengan penggunaan VUB Inpari 28 Kerinci pada lahan sawah dengan teknologi sistem tanam jajar legowo 2:1.

5 Kepri Sayuran rekomendasi kebijakan peningkatan sayuran dataran rendah di Provinsi Kepulauan Riau

6 Jabar Padi Model dinamik rencana aksi peningkatan produksi padi ramah lingkungan yang siap dikembangkan di Jawa Barat

7 Jateng Bawang bawang merah ramah lingkungan melalui efisiensi penggunaan lahan dan air serta pengendalian OPT dengan agens hayati dan prinsip PHT hingga panen di Kab. Brebes.

Bawang putih : - Panen, temu lapang, pembuatan video portal

8 Jatim Tebu Paket teknologi bongkar ratoon/penggunaan budchip paling sesuai untuk program swasembada.

Paket teknologi untuk kepentingan petani dan program swasembada adalah : Kepras1 rawat ratoon/budchip dan Kepras2 rawat ratoon/budchip, karena selain dapat meningkatkan pendapatan juga meningkatkan produksi.

Rekomendasi penyempurnaan kebijakan (kedaulatan gula): (1) Terus berupaya meningkatkan rendemen dan pemberian jaminan rendemen oeh pemerintah, sehingga petani tertarik untuk berusahatani tebu. Dampak dari kebijakan ini, PG akan mudah untuk mendapatkan tambahan areal, petani mau mengikuti SOP budidaya/tebang angkut, sehingga produksi gula meningkat dan pendapatan petani lebih terjamin, (2) Budidaya bongkar ratoon harus diprogramkan oleh pemerintah minimal 30% areal per tahun (dikelola bersama), setelah itu budidaya selanjutnya diserahkan petani, (3) Jumlah keprasan dibatasi maksimal 4 kali, (4) Introduksi varietas tebu berumur pendek dengan produktifitas yang lebih tinggi serta toleran keprasan, (5) Revitalisasi kelembagaan petani tebu untuk mengatasi angkutan dan tenaga tebangan yang sulit di musim giling, (6) Melakukan pengujian agar biaya pembuatan Budchip lebih murah, (7) Penyempurnaan mesin tebang tebu, agar lebih operasional dan (6) Stabilisasi harga lelang, agar tidak terlalu jatuh.

Page 52: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 46

NO SATKER KOMODITAS CAPAIAN

9 NTB Padi dan kedelai

Penelitian on farm validasi model peningkatan produktivitas padi (MK-1) dan kedelai (MK-2)

10 Banten Padi - ternak Panen kegiatan penerapan pupuk organik di 2 lokasi, pelatiha petani tentang pembuatan biourine menjadi pupuk cair, temu lapang hasil panen padi dengan penggunaan pupuk organik

11 Kalbar Padi Sapi

Kegiatan ini dilakukan di lahan pasang surut tepatnya Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan luas kawasan 200 ha tanamn padi dan ternak 150 ekor. Prinsip dalam kegiatan ini adalah melakukan optimasi kegiatan integrasi padi-ternak dengan meminimumkan limbah yang dihasilkan dan didukung kelembagaan Gapoktan yang kuat dan berwatak ekonomi (koperasi).

Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni: 1. Denfarm PTT Padi; 2. Pengolahan limbah sekam menjadi dedak; 3. Pengembangan lantai jemur mendukung produksi beras premium; 4. Perbaikan Sistem Perkandangan Sapi; 5. Pengolahan limbah padat ternak sapi; 6. Pengolahan Limbah Cair; 7. Pemanfaatan Bio-Gas; dan 8. Pemberdayaan Lembaga Gapoktan Menjadi Lembaga Ekonomi Bagi Petani;

12 Kalteng Lahan gambut

Kebijakan pengelolaan lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah.

13 Kalsel Padi Rekomendasi kebijakan padi

14 Kaltim Padi Kegiatan pengembangan padi di lahan pasang surut dan tadah hujan

15 Sulsel Beras Rekomendasi kebijakan peningkatan produksi beras ramah lingkungan di Sulawesi Selatan.

Rekomendasi dalam pengambilan kebijakan peningkatan produksi beras (DAP) ramah lingkungan berdasarkan potensi sumberdaya pertanian spesifik lokasi.

16 Sulteng Padi 1. data agronomi pertumbuhan tanaman hortikultura dari implementasi pupuk organik padat (condec), pupuk organik cair (conferm) dan biopestisida; 2. perekaman data hasil produksi tanaman hortikultura dari implementasi pupuk organik padat (condec), pupuk organik cair (conferm) dan biopestisida; 3. membuat Formulasi pakan kosentrat hasil inovasi berbasis pakan lokal yang ramah lingkungan dan efisisen; 4. Uji Coba pemberian pakan konsentrat hasil inovasi berbasis pakan lokal yang tamah lingkungan dan efisien; 5. Membuat poster dan leaflet tentang inovasi teknologi berbasis sumberdaya lokal ( coferm codec dan biopestisida serta poster ).

Page 53: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 47

NO SATKER KOMODITAS CAPAIAN

17 Sulut Padi Peragaan teknologi usahatani padi sawah ramah lingkungan

18 Gorontalo Ternak Pembuatan pakan ternak dan instalasi biogas

19 Malut Padi-ternak Panen penanaman padi dengan sistem ramah lingkungan

Pembuatan kandang dan Pembuatan instalasi biogas

20 Papua Barat

Kedelai Skenario kebijakan peningkatan produksi kedelai di Papua Barat untuk ujicoba skala kecil dibatasi untuk skenario peningkatan produktivitas dan penurunan kehilangan hasil saja.

Penggunaan varietas unggul dan benih berlabel mampu meningkatkan produktivitas 14% sampai dengan 36% dari produktivitas varietas lokal dengan benih yang sudah tidak berlabel.

Penggunaan varietas unggul dengan karakteristik batang yang tahan rebah, polong yang tidak mudah rontok dan pecah dapat menurunkan tingkat kehilangan hasil dari 2,5% menjadi 1,77%.

Rekomendasi pengembangan Varietas Anjasmoro dan Kaba karena memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, memiliki ukuran biji yang lebih besar sehingga lebih disenangi oleh produsen olahan kedelai dan tingkat biji tercecer yang lebih rendah karena polongnya tidak mudah rontok dan pecah.

Paket Teknologi pada Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian(LLIP)

Laboratorium Lapang merupakan upaya implementasi paradigma baru yaitu

penelitian untuk pembangunan (research for development). Inovasi yang

diterapkan dan dikembangkan perlu mempertimbangkan kebutuhan di daerah.

Pendampingan dalam penerapan teknologi dilaksanakan dalam bentuk demonstrasi

plot atau area percontohan, penyuluhan, pelatihan kepada petani maupun

pemangku kepentingan di daerah sehingga inovasi teknologi dapat dengan mudah

diadopsi. Lokasi LLIP tahun 2014 berjumlah 14 lokasi, yakni Aceh, Sumut, Kepri,

Jambi, Lampung, Banten, Kalbar, Kalsel, Kaltim, NTB, NTT dan Papua Barat.

Adapun lokasi dan komoditas yang diusahakan di setiap lokasi adalah sebagaimana

pada tabel 7.

Page 54: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 48

Tabel 7. Lokasi dan Komoditas pada Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian 2014

NO LOKASI KOMODITAS

1 ACEH (Aceh Timur) Kedelai

2 SUMUT (Phakpak Barat) Gambir, ayam kampung

3 KEPRI (P. Bintan) Sayuran

4 JAMBI (Tj.Jabung Timur) Padi

5 LAMPUNG (Liwa) Kopi

6 BANTEN (Juhut) Kambing

7 KALBAR (Sambas) Padi

8 KALSEL (Hulu Sungai Utara) Padi

9 KALTIM (Nunukan) Padi, Kakao, Pisang, Nanas

10 NTB (Bima) Padi

11 NTT (Belu) Jagung

12 PAPUA BARAT (Fakfak) Sapi

Page 55: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 49

LLIP Banten. Laboratorium

Lapang Badan Litbang Pertanian, lokasi

Kel. Juhut sudah berfungsi sebagai

percontohan inovasi teknologi

pembibitan dan pembesaran ternak

domba, budidaya aneka sayuran, serta

pembibitan, budidaya dan pengolahan

talas beneng. Selain itu, lokasi ini juga

dijadikan sebagai tempat pelatihan,

magang, penelitian, studi banding dan

pelaksanaan acara-acara tertentu dari

pememerintah daerah dan pusat, dan

bahkan internasional. Beberapa kunjungan

di kampung ternak domba Juhut, antara

lain : kelompoktani yang sebagian besar

kelompoktani di wilayah Kabupaten

Pandeglang dan Serang; mahasiswa

Untirta, instansi swasta (Permata Banten,

Hibar Bandung, Heinz ABC Indo, Trubus

Depok, PCO Jakarta); Instansi pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Dinas

Pariwisata di Provinsi Banten, Jakarta, Bogor, Medan, Kalimantan Selatan,

Lampung, Jawa Timur; BI Kab. Serang dan Jakarta; SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet

Bersatu); kunjungan sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai SMA; Yayasan Harfa;

Jambore Internasional; POLRI dan TNI; Liputan dari Trans 7, Net TV dan Radar

Banten.

Usaha ternak domba, aneka sayuran, serta pembibitan dan budidaya talas

beneng dilakukan oleh sejumlah poktan dan KWT, dimana secara teknis dibantu

oleh BPTP dan instansi terkait di Kabupaten dan Provinsi. Secara kelembagaan, di

Kel. Juhut terdapat satu gapoktan (Juhut Mandiri” dan 11 poktan/KWT dengan

jumlah anggota sebanyak 219 orang, sedangkan lahan garapan berupa lahan

kering seluas 223 ha dan lahan sawah 30 ha.

Page 56: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 50

LLIP Aceh Timur. Pada tahun

2014 BPTP NAD melakukan kegiatan

pengembangan berupa demplot Ayam

KUB di desa Dama Pulo Kabupaten

Aceh Timur sebanyak 350 ekor. Induk

ayam berasal dari KP Paya Gajah

dengan tujuan untuk menghasilkan

keturunan yang lebih baik. Dari

kegiatan tersebut diharapkan nantinya

akan terjadi sentral breeding di beberapa tempat dalam wilayah Aceh Timur.

Petani dan Peternak pada kegiatan LL ini sebelumnya belum memahami

budidaya penanaman pisang, pemangkasan kakao maupun betarnak Ayam KUB

serta ternak kambing dan penanaman hijauan makanan ternak. Dengan adanya

kegiatan LL yang ada di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Timur berdampak

positif. Masyarakat akhirnya lebih memahami tentang pemanfaatan lahan untuk

tanaman maupun pemeliharaan ayam KUB dan ternak kambing.

Kegiatan Laboratorium Lapang ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi

para petani di Kabupaten Aceh Timur karena laboratorium lapang merupakan suatu

media yang efektif dalam merubah perilaku dan kualitas sumber daya penyuluh dan

petani dalam meningkatkan usaha tani ke arah agribisnis.Meningkatkan pendapatan

para petani sebagai akibat dari teradopsinya inovasi teknologi badan litbang di

Kabupaten Aceh Timur.Terjalinnya komunikasi antara Badan Litbang dengan stake

holder di daerah.

Peningkatan kapasitas KP Paya Gajah terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja

kebun. Kegiatan ini dilakukan dengan

memperbaiki kebun percobaan yang

telah ada. Melalui kegiatan ini

diharapkan peran kebun percobaan

Paya Gajah mendukung

perkembangan peningkatan pertanian

khususnya komoditas perkebunan di

Kabupaten Aceh Timur.

LLIP NTT dilaksanakan di desa Tohe, Kec, Raihat, Kab Belu dengan

komoditas padi, jagung dan ternak. Adapun inovasi teknologi yang diintroduksikan

Page 57: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 51

yakni teknologi penangkaran benih, teknologi perawatan kesehatan ternak,

teknologi pengembangan hijauan pakan ternak, teknologi penggemukan ternak,

dan pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Perkebunan telah membeli seluruh benih padi yang diproduksi oleh Penangkar

dari kegiatan LLIP dan menyebarkan benih tersebut pada desa-desa lain di daerah

Perbatasan. Diharapkan benih tersebut dapat memperbaiki benih lokal dan

menganti benih padi ciherang yang tidak murni lagi. Perbaikan varietas tersebut

perlu diikuti dengan pendampingan teknis budidaya yang baik agar petani sekitar

bisa bisa meningkatkan produksi padi.

Manajemen pemeliharaan ternak sapi masih menekankan pada penyediaan

pakan bermutu dan menekan kematian pedet pada musim kemarau.

Memperhatikan pola pemeliharaan existing maka diperlukan upaya yang lebih

serius untuk secara perlahan bisa menggeser ke arah pola pemeliharaan semi-

intensif dan intensif. Pakan yang berasal dari limbah produk pertanian yang

semakin besar perlu dimanfaatkan dan sebaliknya mendorong petani untuk

memanfaatkan kotoran ternak untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk

kimia.

LLIP Kaltim dilaksanakan di Eks Kawasan Tambang batubara PT Kitadin

dengan kegiatan peningkatan produktivitas lahan bekas penambangan batubara

untuk pengembangan pertanian melalui sistem integrasi tanaman-ternak. Tanaman

yang dibudidayakan antara lain pisang, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang

hijau, ubi jalar, nenas, singkong. Model yang dilakukan adalah melalui konsep yang

disebut Integrated Crops land Management (ICLM), lahan dan tanaman dikelola

untuk dapat tumbuh dan berproduksi sesuai yang diharapkan. Selain pupuk

kandang dan pupuk kimia, juga

digunakan pupuk hayati serta

penggunaan insektisida ramah

lingkungan. Pada awal tahun (tahun I)

kegiatan ini dilaksanakan, ternyata

membuktikan bahwa pada lahan

bekas penambangan batubara (lokasi

terpilih) dapat digunakan untuk budidaya tanaman pangan dan hasilnya relatif

cukup baik. Demikian juga pada tahun ke II kegiatan ini dilaksanakan, hasilnya juga

cukup baik untuk semua komoditas yang dikembangkan.

Page 58: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 52

Berbagai materi diseminasi telah dibuat untuk menyebarluaskan model ini

ke berbagai pihak terkait. Antara lain dengan membuat brosur, leaflet, dan juga

siaran TV. Selain itu di berbagai kegiatan penting seperti pameran di daerah juga

diikuti untuk menyebarluaskan model pengelolaan lahan bekas penambangan

batubara untuk pertanian.

Dengan keberhasilan model

yang telah dibuat ini, telah banyak

kunjungan dari para anggota dewan

Kalimantan Timur, Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Timur, Bupati

dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara,

perguruan tinggi, tamu luar negeri dan

juga untuk praktek mahasiswa dan siswa. Untuk keberlanjutan program, telah

dilaksananakan penandatanganan MOU/Perjanjian Kerjasama antara PT Kitadin

dengan BPTP Kalimantan Timur selama 3 tahun untuk pengelolaan lahan bekas

tambang tersebut. Atas keberhasilan model ini, beberapa perusahaan tambang

juga sudah berkomitmen untuk bisa menjalin kerjasama dengan BPTP Kaltim untuk

mengelola lahan bekas tambang untuk pertanian antara lain dari Perusahaan

Tambang di Kabupaten Kutai Barat

Peta AEZ-II Skala 1:50.000 Spesifik Lokasi

Teknologi yang terkait dengan sumberdaya lahan adalah telah disusunnya

peta AEZ skala 1:50.000 yang terdiri dari peta kesesuaian lahan untuk komoditas

tanaman pangan dan peta pewilayahan komoditas pertanian yaitu kelapa sawit,

karet,padi gogo, jagung, umbi-umbian yang berdasar lahan sawah, lahan kering

dan lahan pantai. Dengan mempertimbangkan faktor biofisik seperti iklim dan

lahan, peta agroekologi memberikan alternatif-alternatif komoditas yang dapat

menjamin kelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan informasi sosial dan

ekonomi antara lain Penduduk; yang diperlukan sebagai tenaga kerja dan pasar

domentik. Prasarana; seperti jalan, pelabuhan serta unit pengolahan panen yang

selalu ada maupun yang masih perlu dibangun. Jaringan prasarana; lokal, nasional

maupun global. Kelembagaan; lembaga penyuluhan, perangkat desa serta

peraturan-peraturan yang menumbuhkan investasi. Berdasarkan karakteristik

sumberdaya lahan dan iklim diperoleh 7 zona agroekologi yang terdiri dari 3 zona

sebagai wilayah pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, 4

Page 59: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 53

zona sebagai wilayah kehutanan, perkebunan, perikanan pantai dan pastura

(padang penggembalaan). Masing-masing zona dan tipe pemanfaat lahan tersebut

adalah sebagai berikut:

Zona I lereng >40%, tipe pemanfaatan lahan adalah Kehutanan (hutan produksi dan hutan lindung).

Zona II dengan lereng 15-40%, tipe pemanfaatan lahan adalah perkebunan/tanaman tahunan.

Zona III lereng 8 - <15% tipe pemanfaatan lahan untuk wanatani

Zona IV lereng <8% tipe pemanfaatan lahan untuk tanaman pangan

Zona V lereng <3% dengan jenis tanah gambut dengan ketebalan <1,5 m

tipe pemanfaatan lahan untuk hortikultura, dan ketebalan gambut >1,5 m tipe pemanfaatan lahan untuk kehutanan

Zona VI lereng <3% dengan jenis tanah yang mempunyai kandungan sulfat

sangat tinggi (sulfat masam) tipe pemanfaatan lahannya kehutanan (mangrove) dan perikanan pantai.

Zona VII lereng < 8% dengan jenis tanah yang berkembang dari pasir kuarsa (Spodosols dan Quartzipsamments), tipe pemanfaatan lahan adalah

kehutanan dan pastura.

Dampak/Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu pemetaan potensi

sumberdaya lahan di masing-masing wilayah dapat diidentifikasi dengan baik

sehingga pemanfaatan lahan yang ada dapat dilakukan secara optimal sesuai

dengan kesesuaian sumberdaya lahan yang ada.

Paket teknologi Plasma Nutfah dan Sumberdaya Genetik Spesifik Lokasi

Kegiatan koordinasi lingkup BBP2TP dalam pengumpulan data dan informasi

keanekaragaman serta status keberadaan SDG tanaman sangat diperlukan sebagai

dasar penyusunan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan SDG pertanian untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi SDG dapat diperoleh

melalui serangkaian kegiatan inventarisasi dan karakterisasi SDG tanaman, baik

secara in-situ di lokasi aslinya maupun ex-situ melalui koleksi tanaman di kebun-

kebun koleksi. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya pembentukan Komda SDG

di tiap provinsi dan beberapa kegiatan pendukung, antara lain dalam upaya

mendokumentasikan data keanekaragaman dan status keberadaan SDG yang telah

dikumpulkan oleh BPTP seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk: (a)

Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi keanekaragaman

Page 60: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 54

serta status keberadaan SDG tanaman di Indonesia, dan (b) Melaksanakan

koordinasi beberapa kegiatan SDG lingkup BBP2TP. Keluaran kegiatan ini adalah

(a) Data dan informasi keanekaragaman serta status keberadaan SDG tanaman

dan di Indonesia, serta (b) Data dan informasi beberapa kegiatan SDG lingkup

BBP2TP. Data dan informasi keanekaragaman serta status keberadaan SDG

tanaman yang akurat dan cepat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perumusan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan SDG dalam bidang pertanian,

dan berdampak bagi terbentuknya sistem pengelolaan dan pemanfaatan SDG

nasional. Hasil penitng pelaksanaan kegiatan Koordinasi SDG Tahun 2014 sebagai

berikut:

a. Jumlah kebun koleksi (KK) di setiap BPTP bervariasi, 13 BPTP tidak memiliki KK,

8 BPTP menggunakan halaman kantor untuk KK. Optimalisasi pengelolaan KK

perlu ditingkatkan, terutama untuk konservasi ex situ.

b. Komda SDG berperan penting dalam mendukung kegiatan pengelolaan SDG di

daerah. Ada 25 komda yang sudah dibentuk, sedangkan sisanya (8 Komda)

belum terbentuk; 13 Komda dinyatakan aktif dan 8 Komda dinyatakan tidak

aktif. BPTP berperan dalam menginisiasi pembentukan Komda dan mendorong

optimalisasi Komda.

Outcome dari kegiatan database SDG ini adalah teridentifikasinya

sumberdaya lokal yang ada di setiap provinsi. Dengan adanya identifikasi SDG

tersebut maka akan memudahkan dilakukan koleksi dan monitoring serta database

sumberdaya genetik lokasl yang ada di masing-masing lokasi.

Tabel 8. Paket Teknologi Sumberdaya Genetik

No. BPTP Inventarisasi

(∑ aksesi)

Karakterisasi

(∑ aksesi)

∑ Kebun Koleksi; milik

BPTP + Umum 1)

= total

Status

Komda SDG 2)

1. Babel 64 45 1+3= 3 A

2. Bali Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 A

3. Banten 51 47 1+2= 3 A

4. Bengkulu 530 Belum lapor 1+4= 5 A

5. DIY Belum lapor Belum lapor 1+0= 1 B

6. DKI Jakarta Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 C

7. Gorontalo Belum lapor Belum lapor 1+0= 1 C

8. Jabar Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 A

9. Jambi 315 133 1+7= 8 A

Page 61: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 55

No. BPTP Inventarisasi

(∑ aksesi)

Karakterisasi

(∑ aksesi)

∑ Kebun Koleksi; milik

BPTP + Umum 1)

= total

Status

Komda SDG 2)

10. Jateng 224 Belum lapor 3+2= 5 A

11. Jatim 45 Belum lapor 0+0= 0 B

12. Kalbar Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 B

13. Kalsel 28 Belum lapor 2+0= 2 B

14. Kalteng 68 6 1+3= 4 A

15. Kaltim Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 A

16. Kepri Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 C

17. Lampung Belum lapor Belum lapor 1+0= 1 B

18. Maluku Belum lapor Belum lapor 2+0= 2 B

19. Malut Belum lapor Belum lapor 1+0= 1 B

20. NAD Belum lapor Belum lapor 2+0= 2 C

21. NTB 266 Belum lapor 2+3= 5 A

22. NTT Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 B

23. Papua Belum lapor Belum lapor 1+0= 1 C

24. Papua Barat 39 Belum lapor 2+3= 5 C

25. Riau 18 Belum lapor 1+0= 1 B

26. Sulbar Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 C

27. Sulsel 36 Belum lapor 0+0= 0 B

28. Sultara 48 Belum lapor 1+0= 1 B

29. Sulteng Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 C

30. Sulut 10 Belum lapor 1+0= 1 A

31. Sumbar Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 A

32. Sumsel Belum lapor Belum lapor 0+0= 0 B

33. Sumut 46 Belum lapor 4+2= 6 A

Keterangan:

Kebun koleksi milik umum: petani, swasta, pemda. Status Komda: A. Sudah terbentuk dan aktif; B. Sudah terbentuk dan belum aktif; C. Belum terbentuk.

Capaian Kinerja Teknologi Spesifik Lokasi 2010-2014

Capaian kinerja Teknologi Spesifik Lokasi tahun 2014 masuk dalam kategori

berhasil (mencapai 100%), sementara tahun 2010-2013 capaian kinerja masuk

kategori sangat berhasil (Capaian >100%) namun perbedaan persentase capaian

tidak berbeda secara signifikan setiap tahunnya. Target jumlah teknologi yang

ditetapkan pada tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sehingga

capaian yang dihasilkan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya meskipun secara

persentase belum masuk kategori sangat berhasil.

Page 62: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 56

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Tersedianya

inovasi

pertanian

unggul spesifik

lokasi

Jumlah

teknologi

spesifik lokasi

(teknologi)

105 127 100,8 182 100

Jika dihitung sejak 2010-2014 telah dihasilkan sebanyak 889 teknologi

spesifik lokasi terdiri dari : 293 paket Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Spesifik

Lokasi, 70 Paket Teknologi Budidaya Hortikultura Spesifik Lokasi, 66 Paket

Teknologi Budidaya Perkebunan Spesifik Lokasi, 59 Paket Teknologi Pascapanen

Spesifik Lokasi, 136 Paket Teknologi Peternakan Spesifik Lokasi, 61 Teknologi

Kelembagaan Spesifik Lokasi, 18 Paket Teknologi Sumberdaya Lahan, 69 Paket

Teknologi AEZ Spesifik Lokasi, 66 Paket Teknologi Plasma Nutfah dan Sumberdaya

Genetik Spesifik Lokasi, 6 Paket Teknologi Mekanisasi Spesifik Lokasi, 33 Model

Akselerasi Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan Lestari, dan 12

Laboratorium Lapang (Gambar 15).

Gambar 15. Capaian Teknologi Spesifik Lokasi 2010-2014

Page 63: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 57

Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini yakni adanya

pengawalan kegiatan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian

mulai dari awal hingga tahap akhir kegiatan dan dukungan intensif dari

manajemen. Hal ini dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam

pencapaian output teknologi spesifik lokasi seperti kekurangan SDM di Kepri dapat

diatasi dengan pendistribusian kerja yang lebih baik dan efektif. Serangan penyakit

busuk umbi, mati pucuk dan ulat bawang yang tinggi (75%-95%) pada kegiatan

Pengkajian pengembangan VUB Bawang Merah di NTB dapat diatasi dengan

pengamatan secara berkala dan pengendalian dengan pestisida sesuai anjuran,

sementara kelangkaan pupuk KCL 60% dan K2O diganti dengan NPK Phonska.

Cuaca ekstrim tak dapat diprediksi, serangan OPT tinggi seperti di Sumsel dapat

diatasi dengan menunda pelaksanaan pertanaman, penanggulangan H/P.

Sedangkan BPTP Sumut membina petani sebagai penangkar di tingkat kelompok

tani guna mengaasi permasalahan ketersediaan bnih bermutu yang terbatas.

Sasaran 2 : Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifik lokasi yang

unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi

program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur melalui jumlah teknologi yang

didiseminasikan kepada pengguna. Adapun pencapaian indikator kinerja adalah

sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke

pengguna

329 329 100

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan dalam Tahun 2014 telah tercapai

sebesar 100 persen, atau terealisasi 329 teknologi yang didiseminasikan dari target

329 teknologi, sehingga masuk dalam kategori “berhasil”. Adapun uraiannya

adalah sebagai berikut:

Page 64: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 58

Tabel 9. Rekapitulasi Output Teknologi yang Didiseminasikan

No Kategori Jumlah Teknologi

1 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan PTT Padi 48

2 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan PTT Jagung 13

3 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan PTT Kedelai 16

4 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan Kawasan Agribisnis Hortikultura (PKAH) 48

5 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDSK) 37

6 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan Program P2T3 11

7 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan Kakao 7

8 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan m-KRPL 33

9 Diseminasi Paket Teknologi dalam Pendampingan m-P3MI 33

10 Pengembangan Model Inovasi Laboratorium Lapang 12

12 Diseminasi Teknologi Kalender Tanam 32

17 Teknologi Pascapanen 29

19 Teknologi Perkebunan 3

20 Diseminasi Teknologi Ayam KUB 7

Total 329

Diseminasi paket teknologi dalam pendampingan PTT Padi, Jagung,

Kedelai

BPTP sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan Badan Litbang di daerah,

mendampingi “kawasan” PTT 1000 hektar. Adapun bentuk pendampingan yang

dilakukan meliputi display VUB, pelatihan PL1 (tingkat provinsi) dan PL2 (tingkat

Kabupaten), penyiapan dan penyebaran materi diseminasi, temu lapang, dan

rekomendasi teknologi. Pendampingan Kawasan 1000 ha dapat meliputi satu

desa/hamparan, atau beberapa desa dalam satu kecamatan, atau beberapa desa

pada beberapa kecamatan. Diseminasi teknologi dalam kegiatan PTT tersebut

meliputi komponen dasar PTT meliputi VUB, benih bermutu/berlabel, bahan

organik, pola tanam jarwo, pemupukan sesuai kebutuhan, pengendalian OPT.

Sedangkan komponen pilihan penerapan PTT berupa pengolahan lahan sesuai

musim tanam, penggunaan bibit muda, tanam bibit per rumpun, pengairan

intermitten, penyiangan mekanis, serta panen tepat waktu. Outcome dari kegiatan

Page 65: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 59

ini yaitu telah diterapkannya teknologi PTT tersebut di lokasi PTT dengan luasan

penerapan antara 40-80% sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 10. Luasan Penerapan Komponen Teknologi PTT Padi

Penerapan Teknologi PTT pada komoditas padi

Komponen dasar Unit SL Menerap

kan

%

Varietas unggul baru 20739 15817 76,2

Benih bermutu dan berlabel 20747 14459 69,6

Pemberian bahan organik 20011 8230 41,2

Pengaturan populasi tanaman Jajar legowo 20230 8849 43,7

Pemupukan berdasarkan kebutuhan

tanaman dan status hara tanah

20146 12129 60,2

Pengendalian OPT dengan pendekatan PHT 20335 12704 62,4

Komponen pilihan

Pengolahan lahan sesuai musim dan pola

tanam

20432 15156 74,2

Penggunaan bibit muda (< 21 hari) 26176 18892 72,2

Tanam bibit 1 – 3 batang per rumpun 24605 18341 62,3

Pengairan secara efektif dan efisien

(intermitten)

13013 5911 45,4

Penyiangan mekanis (bisa dgn bantuan alat) 16876 7826 46,4

Panen tepat waktu dan gabah segera

dirontok dan dikeringkan

18757 16606 88,5

Tabel 11. VUB Padi yang didiseminasikan di beberapa lokasi PTT

No BPTP VUB Padi

1. NAD Inpari 28, 30, dan Ciherang

2. DIY Inpari 23, 10, 19 dan Situbagendit

3. NTB Inpari 19 dan 30

4. Kalbar Inpari 1, 2, 3, 10, 30 dan Cibogo

5. Kalsel Inpari 10, 16, 17, 20, 30 dan Ciherang

6. Sultra Inpari 15

Diseminasi Teknologi PTT Jagung meliputi penerapan Varietas Unggul Baru,

penggunaan benih bermutu, pemberian bahan organik, pengaturan populasi

tanaman,e pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman, pengendalian OPT,

pengelolaan lahan, pembubunan, pembuatan saluran irigasi, pengendalian gulma,

serta panen tepat waktu. VUB yang didiseminasikan antara lain Lamuru,

Sukmaraga, Srikandi Kuning 1, Srikandi Putih 1, P12, Bisma, Bima (3,4,6,9,19), dan

Hibrida.

Page 66: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 60

Tabel 12. VUB Jagung yang didiseminasikan di lokasi PTT

No BPTP VUB Jagung

1. NAD Lamuru, Sukmaraga, Srikandi Kuning 1, Srikandi Putih 1

2. Jabar P12 dan Bisma

4. Jatim Hibrida, Bima 3, 6, 9 dan 19

5. NTB Bima 3, 4, 6

6. Kalbar Lamuru, Bima 3

Outcome dari diseminasi ini yaitu penerapan komponen teknologi anjuran

antara 28-72% persen. Adapun rincian penerapan per komponen teknologi

sebagaimana tabel berikut. Adapun rincian penerapan Komponen Teknologi PTT

Jagung sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Penerapan Teknologi PTT pada Komoditas Jagung

Penerapan Teknologi PTT pada komoditas jagung

Unit SL Menerap

kan

%

Varietas unggul baru 1577 1071 67,91

Benih bermutu dan berlabel 1556 447 72,37

Pemberian bahan organik 1138 268 23,55

Pengaturan populasi 66.000-75.000 tanaman 1553 118 71,99

Pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman 1189 447 37,60

Pengendalian OPT 736 303 41,17

Pengolahan lahan 1240 810 65,32

Pembubunan 1136 329 28,96

Pembuatan saluran irigasi 1208 484 40,07

Pengendalian gulma 1396 958 68,62

Panen tepat waktu dan 1577 1071 67,91

Diseminasi Teknologi PTT Kedelai meliputi penerapan Varietas Unggul Baru,

penggunaan benih bermutu, pemberian bahan organik, pengaturan populasi

tanaman,e pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman, pengendalian OPT,

pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, penggunaan amelioran, pengairan

pada periode tertentu, serta panen tepat waktu. VUB yang didiseminasikan antara

meliputi varietas Anjasmoro, Agromulyo, Grobogan, Panderman, Kaba, Burangrang,

Ijen, Gema, dan Mahameru.

Tabel 14. Beberapa VUB Kedelai yang didiseminasikan di lokasi PTT

No BPTP VUB Kedelai

1. NAD Anjasmoro, Agromulyo, Grobogan dan Panderman

2. Jatim Argomulyo, Kaba, Anjasmoro

3. Kalbar Burangrang, Anjasmoro, Argomulyo, Ijen dan Gema

4. Kaltim Anjasmoro, Mahameru

Page 67: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 61

Tabel 15. Luasan Penerapan Komponen Teknologi PTT Kedelai

Penerapan Teknologi PTT pada komoditas kedelai

Unit SL Menerap kan

%

Varietas unggul baru 14.246 14.023 98,44

Benih bermutu dan berlabel 14.246 14.023 98,50

Saluran drainase 14.246 14.019 98,41

Pengaturan populasi tanaman 14.246 13.857 97,27

Pemupukan berdasarkan kebutuhan 8.791 8.388 95,42

Pengendalian OPT 10.154 9.758 96,10

Penyiapan lahan 8.791 8.568 97,46

Penggunaan pupuk organik 8.045 5.605 69,67

Penggunaan amelioran 248 5 2,02

Pengairan pada periode tertentu 592 175 29,56

Panen tepat waktu dan pengeringan 14.240 14.010 98,38

Untuk penerapan teknologi Jarwo, telah diimplementasikan di 1,7 juta ha

atau sekitar 23% dari total luas tanam 7,4 juta hektar. Penggunaan jarwo

transplanter dapat meningkatkan provitas sebesar 27% dibandingkan dengan

penanaman tanpa menggunakan jarwo.

Tabel 16. Luas Tanam Jarwo dan Produktivitasnya

No Provinsi

Total Luas

tanam (ha)

Luas tanam

Jarwo 2014

(ha)

Luas

Jarwo

(%)

Provitas

non

jarwo

Provitas

jarwo

Kenaikan

provitas

(%)

1 NAD 317,543 186,844 58,84 6.73

2 SUMUT 295,965 177,579 60,00 6.80

3 RIAU 39,000 5,563 14.26 4.47 6.63 48.36

4 SUMBAR 319,750 30,400 9.51 5.38 6.23 15.91

5 SUMSEL 354,581 51,567 14.54 5.78 6.68 14.90

6 BABEL 5,872 2,754 46.90 4.16 5.46 31.25

7 BENGKULU 61,135 22,801 37,30 4,49 5,74 27,84

8 JAMBI 176,423 66,300 37.58 4.40 6.26 42.27

9 LAMPUNG 164,500 40,400 24.56

10 BANTEN 12 9 71.31 7.05 7.56 7.23

11 JABAR 923,490 248,195 26.88 6.22 7.27 17.01

12 JATENG 609,312 286,061 46.95 5.89 6.74 14.43

13 DIY 75,000 60,000 80.00

14 JATIM 2,144,361 206,088 9.61 6.40 7.30 14.06

15 BALI 28,550 15,306 53.61 5.88 7.96 35.37

16 NTB 238,615 126,562 53.04

17 NTT 13,000 2,661 20.47 5.02 6.68 33.07

18 KALTIM 94,585 45,470 48.07 4.33 5.44 25.64

19 KALBAR 165,000 1,738 1.05 3.76 4.92 30.85

20 KALTENG 74,000 6,050 8.18 4.17 5.88 41.01

21 KALSEL 496,279 2,353 0.47 5.59 6.51 16.46

22 SULUT 29,784 7,215 24.22

23 SULTENG 253,591 104,658 41.27 4.50 6.35 41.11

24 SULTRA 78,200 2,120 2.71 6.18 9.82 58.90

25 SULSEL 369,850 26,074 7.05

26 SULBAR 67,887 25,500 37,56 4,74 5,80 22,36

27 GORONTALO 15 15 100.00 5.33

28 MALUT 5,125 465 9.07 4.20 4.60 0.01

29 MALUKU 1,000 10 1.00 6.40 8.60 0.86

30 PAPUA 17,050 30 0.18 3.63 5.80 59.78

31 PAPUA BARAT 3,696 1,998 54.06 3.86 5.62 45.60 Total 7,423,171 1,752,786 23.61 5.20 6.64 27.61

Tabel luas tanam jajar legowo dan produktivitasnya, 2014

Page 68: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 62

Diseminasi paket teknologi dalam pendampingan kawasan agribisnis

hortikultura (PKAH)

Pada tahun 2014, BBP2TP melaksanakan kegiatan pendampingan PKAH di

22 Provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau,

Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB,

NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sumatera

Selatan. Dari aspek komoditas yang diusahakan antara lain meliputi komoditas

jeruk, kentang, manggis, bawang merah, cabai merah, krisan, strawberry, dan

buah naga. Dari aspek pendampingan teknologi, telah dilakukan antara lain melalui

narasumber pada pelatihan pemupukan ramah lingkungan, budidaya dan

pengendalian OPT Cabai di Jawa Timur. Pelatihan juga dilaksanakan dnegan materi

pengendalian OPT, penanganan buah, pasca panen, dan pemasaran.

Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas Hortikultura di lakukan

melalui pendampingan PKAH melalui: 1) demplot teknologi budidaya, teknologi

pembibitan, serta teknologi pengendalian HPT; 2) Pascapanen, pengembangan

produk dan pemasaran: penyimpanan benih, penanganan buah segar; pengemasan

dan pengolahan; 3) Sebagai narasumber pada kegiatan ToT dengan materi

budidaya, pengolahan hasil, pupuk organik dan pertanian ramah lingkungan; 4)

Sosialisasi teknologi inovatif meliputi teknologi off-season, teknologi supergenol,

penggunaan pupuk organik plus.

Pendampingan yang dilakukan dari aspek penyediaan bahan dan materi

penyuluhan, dilaksanakan melalui penyiapan juknis, leaflet, dan buku saku. Sebagai

contoh di Sumatra Utara, dibuat juknis budidaya kentang granola menggunakan

benih bermutu. Leaflet yang diterbitkan antara lain teknologi produksi krisan

potong. Sedangkan buku saku yang dicetak antara lain teknologi pembuatan

pestisida nabati dan mikroorganisme lokal.

Pada tahun 2014, kegiatan PKAH melakukan Pendampingan Rencana Aksi

Perbenihan Bawang Merah di 9 BPTP yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan

NTB. Pendampingan dilaksanakan melalui diseminasi jenis varietas bawang merah

meliputi Katumi, Pikatan, Mentes, Sembrani, Maja, dan Bima serta varietas cabai

merah meliputi Chiko, Kencana, Kopay, dan Patra. BPTP Sumut menggunakan

bawang merah varietas katumi dan maja. BPTP Jateng memilih bawang merah

Page 69: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 63

varietas Bima, BPTP Sumbar menggunakan varietas Brebes dan Katumi, BPTP Riau

menggunakan Pikatan, BPTP DIY menggunakan Katumi, dan BPTP Kalteng

menggunakan Bima dan Pikatan. Sedangkan BPTP Sulsel menggunakan Mentes dan

Pikatan.

Lokasi Sumut tanaman bawang merah sudah panen, namun belum berhasil

sertifikasi karena alasan non teknis, perbanyakan benih dilakukan di lahan petani

calon penangkar. Menurut Tim Balitsa, Sumut dapat dibina menjadi salah satu

sumber benih bawang merah di wilayah Sumatera. Sedangkan di Jateng

pendampingan LL-PAH dan SL-PAH dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan sebagai

narasumber penelitian dan pembinaan kelembagaan pada kelompok tani.

Disamping itu juga dibuat Demplot perbenihan seluas ± 2000 m2 yang sekaligus

merupakan inisiasi Kebun Benih Induk (KBI) bawang merah di lahan penangkar

yang terdapat di area LL-PAH. Dilakukan dua kali tanam, bulan Mei 2014 dengan

menggunakan sumber benih dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) dan

penangkar lokal Jawa Tengah dan bulan September 2014. Kegiatan bekerjasama

dengan BPSB setempat (rogouing dan sertifikasi benih).

Diseminasi paket teknologi dalam pendampingan Tebu (P2T3)

Peningkatan produktivitas tebu dan rendemen gula dilakukan melalui: (a)

bongkar ratoon, dengan komponen inovasi penggunaan varietas unggul, bongkar

tanaman keprasan (Ratoon Cane) lebih dari 6 kali dan penyediaan teknologi

budidaya; (b) rawat ratoon dengan komponen teknologi pedot oyot, penggunaan

pupuk organik, kletek, dan pengairan. Disamping upaya instensifikasi tanaman

diupayakan juga untuk melakukan upaya ekstensifikasi. Puslitbangbun

menghasilkan 6 (enam) varietas tebu hasil kultur jaringan yaitu PS851, PS 862, PS

864, PS 881, PS 888, dan PSJT dan ditambah beberapa varietas yang belum

direlease. Takaran pupuk yang direkomendasikan disesuaikan berdasarkan hasil

analisis tanah dari BB.Tanah dan Agroklimat. Sementara BB.Mektan memdukung

dalam penyediaan alat mesin pertanian (Alsintan). Untuk mempercepat proses

adopsi teknologi, teknologi baru tersebut akan digelar dalam bentuk Demarea di

sebelas Provinsi pengembangan.

Page 70: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 64

Gambar 17. Teknologi rawat ratoon dengan varietas campuran TLH 1 dan TLH 2

Kegiatan Demarea di setiap lokasi direncanakan mencapai luas 4 (empat)

ha, dilaksanakan di lahan irigasi dan lahan kering/tegalan, dan teknologi introduksi

berupa: (a) penanaman dengan sistem bongkar ratoon (Plant Cane) meliputi single

dan double row, dan (b) keprasan (Ratoon Cane) meliputi teknologi introduksi

(teknologi baru) dan teknologi petani (existing technology) sebagai pembanding.

Kegiatan P2T3 dilakukan di 11 (sebelas) provinsi dan ditempuh melalui kegiatan

perluasan areal dan perbaikan teknologi bongkar ratun, rawat ratun, dan

pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD). Perluasan areal ditargetkan sebanyak

6.900 ha tersebar di 66 kabupaten lokasi pengembangan, bongkar ratun seluas

36.000 ha tersebar di 70 kabupaten, rawat ratun seluas 80.300 ha di 73 kabupaten,

dan pembangunan KBD 1.086 ha tersebar di 65 kabupaten. Dari rencana Lokasi

dan Volume Kegiatan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2013 baru

Kegiatan Percepatan Penerapaan Teknologi Tebu Terpadu (P2T3) melalui Demarea

di sebelas provinsi sementara perluasan areal dan Kebun Bibit Datar belum akan

dilaksanakan. Sehingga dalam pendampingan P2T3 lebih difokuskan pada

pelaksanaan Demarea P2T3 di sebelas provinsi. Fokus kegiatan pendampingan tebu

meliputi pelatihan, temu teknologi, serta diseminasi varietas unggul baru tebu hasil

litbangtan.

Secara umum, introduksi teknologi PC juring ganda, PC juring tunggal, dan

RC intensif yang dikembangkan di 11 provinsi, mampu meningkatkan produktivitas

tebu sekitar 36-37% lebih tinggi dibandingkan dengan pola petani. Sedangkan

produksi yang dihasilkan untuk ketiga jenis teknologi tersebut antara 76-82 Ton,

lebih tinggi dibandingkan pola petani yang hanya menghasilkan 56 Ton.

Page 71: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 65

Tabel 17. Produktivitas Rata-rata Demplot P2T3

No Jenis Teknologi Produksi tebu

(ton)

Kenaikan (%) Kenaikan terhadap

kontrol (%)

1 PC Juring Ganda 82,5 6,45 47,05

2 PC Juring Tunggal 77,5 0,91 38,14

3 RC Intensif 76,8 36,89 36,89

4 RC Petani (control) 56,1 - -

Diseminasi paket teknologi dalam pendampingan PSDSK

Tahun 2014 jumlah Laboratorium Lapang PSDSK sebanyak 45 LL, terdiri

dari 20 LL Pembibitan Sapi, 9 LL Penggemukan Sapi, 13 LL Pembibitan dan

Penggemukan Sapi, serta 3 LL Pembibitan dan Penggemukan Kerbau. Jumlah LL ini

melebihi jumlah LL yang direncanakan dalam rencana aksi pendampingan PSDSK

(24 LL) dan melebihi jumlah LL tahun 2013 (29 LL).

Bentuk kegiatan

pendampingan yang dilakukan oleh

BPTP meliputi pelatihan kepada

penyuluh pendamping/Sarjana

Membangun Desa, Kelompok Tani;

penyediaan bahan informasi inovasi

rekomendasi teknologi, pembuatan

demplot inovasi di lokasi

Laboratorium Lapang,

Penyelenggaraan Gelar Teknologi.

Secara operasional kegiatan PSDSK

yang didampingi meliputi kegiatan

pembibitan sapi potong,

penyelamatan sapi betina produktif,

serta permodalan. Adapun

teknologi yang didiseminasikan

dalam kegiatan pendampingan

PSDSK meliputi teknologi

pembibitan, formulasi pakan,

penggemukan, dan kesehatan hewan. Pendampingan PSDSK sudah banyak

dilakukan dan teknologi yang diterapkan pada kegiatan ini adalah dengan

IntroduksiInovasiTeknologi

4

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014

Prosentase

Tahun

Inov.pakan

Inov.Reprod./breeding

Inov.kesehatanhewan

Inov.pengolahanlimbah

Inov.kelembagaan

Inov.pemasaran

Tahun2010–2014,InovasipakanpalingbanyakdiintroduksiolehBPTPsedangkanyangpalingsedikitadalahinovasipemasaran

6

Persentase Inovasi Teknologi yang di Introduksi dan Inovasi Teknologi yang diadopsi (Tahun 2010-2014)

Inovasipakanlebih nggiuntukintroduksi(95,83%)danadopsi(87,5%),sedangkaninovasireproduksipersentasenyahampirsamaantarayangdiintroduksidanyangdiadopsi(60%).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Inov.pakan Inov.pengolahanlimbah

Inov.Reprod./breeding

Inov.kesehatanhewan

Inov.kelembagaan

Inov.pemasaran

Inov.Tekn.yangdiintroduksidanyangdiadopsi

Introduksi

Adopsi

Page 72: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 66

melakukan paket teknologi pemeliharaan sapi potong spesifik lokasi yang meliputi

teknologi (1) intensifikasi perkandangan, (2) penerapan pakan konsentrat berbasis

bahan baku lokal, (3) pelatihan pembuatan pakan komplit.

Selama kurun waktu 2010-2014, inovasi teknologi yang paling banyak diintroduksi

dan diadopsi yakni inovasi pakan dengan persentase introduksi sebesar 95,83%

dan adopsi 87,5%. Sedangkan inovasi reproduksi persenatasenya hampir sama

antara yang diintroduksi dan diadopsi yakni 60%. Sementara yang paling sedikit

diintroduksi adalah pemasaran.

Pemberian pakan tambahan terhadap induk sapi potong pra dan post

partus/flushing untuk menghasilkan bobot lahir pedet sebesar 29 kg, pbbh 0,52

kg/ekor/hari, dan epp 60 hari. Optimalisasi pemberian pakan pada pedet pasca

sapih diperoleh rata-rata pertambahan bobot badan harian sebesar 0,47

kg/ekor/hari. Teknologi yang didiseminasikan melalui demplot ternak sapi

menggunakan inovasi teknologi budidaya sapi bali, inovasi teknologi pengolahan

limbah ternak kompos, dan inovasi teknologi pakan. Secara rinci hasil kinerja

pendampingan PSDSK dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 18. Kinerja Hasil Kegiatan Pendampingan PSDSK

No Parameter Eksisting Pendampingan

1 Calving Rate (%) 70-80 80-90

2 Mortalitas Pedet (%) 15-20 5

3 Calf Crop (%) 50-60 70-80

4 Mortalitas Induk (%) 2-3 <1

5 Nilai S/C padaIB 1,5-2,5 <1,5

6 Calving Interval (bulan) 17-18 12-13

Gambar 18.

Kegiatan temu lapang

bersama peternak dan

pemerintah daerah etempat

Page 73: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 67

Gambar 19. Teknologi pembibitan, formulasi pakan, penggemukan dan kesehatan hewan

Gambar 20.

Beberapa kegiatan

pembiakan dan

penggemukan sapi

Diseminasi paket teknologi dalam kegiatan m-KRPL

Dalam upaya pemberdayaan rumah tangga secara lestari dalam satu

kawasan, untuk dapat menyediakan pangan keluarga yang beragam, gizi seimbang

dan aman, melalui pemanfaatan teknologi inovatif, yang diikuti multi-aktivitas dan

terintegrasi dengan berbagai kegiatan ekonomi kreatif. Melalui kegiatan ini

diwujudkan kemandirian pangan keluarga dan kelestarian lingkungan. Pada tahun

2013, model Kawasan Rumah Pangan Lestari dikembangkan di 2 kabupaten di

setiap provinsi. Kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) selama

tahun 2013 antara lain dilakukan dengan mcengoptimalkan lahan pekarangan dan

memberikan kontribusi serta manfaat pada peserta program melalui peningkatan

fungsi pekarangan, memperbaiki skor PPH, dan mengurangi pengeluaran biaya

rumah tangga, dan menambah pendapatan keluarga. Teknologi Kebun Bibit Induk

dan kebun Bibit Desa/Kelurahan sudah menjadi sumber bibit/benih untuk

kebutuhan masing-masing wilayah. Kegiatan m-KRPL selain mewujudkan

kemandirian pangan masyarakat melalui diversifikasi pola konsumsi berbasis

Page 74: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 68

potensi pangan lokal, penurunan biaya kebutuhan pangan harian, dan peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2014, kegiatan KRPL tidak lagi dilakukan dengan membuat

model di setiap BPTP. Fokus dari kegiatan KRPL pada tahun 2014 adalah penguatan

KBI di setiap Provinsi dan KBD di setiap lokasi m-KRPL. Kegiatan penguatan KBI

dilakukan melalui pembaharuan benih, pelatihan kepada pengelola KBI/KBD, serta

perbaikan infrastruktur KBI/KBD. Sedangkan kegiatan pendampingan baik itu

pelatihan maupun penyebaran materi diseminasi difokuskan kepada pendampingan

di lokasi KRPL Badan Ketahanan Pangan di setiap Provinsi.

Teknologi optimasi lahan pekarangan ini telah diadopsi di 33 provinsi oleh

masyarakat maupun stakeholder. Dampak dari inovasi teknologi ini yaitu

peningkatan gizi masyarakat dari beragam jenis pangan; diversifikasi pangan yang

dicerminkan dengan kenaikan PPH rata-rata 6,7 ton; penghematan anggaran

belanja rumah tangga antara Rp 125 ribu-825 ribu.

Gambar 21. Sebaran Implementasi m-KRPL

Diseminasi paket teknologi dalam kegiatan m-P3MI

Badan Litbang Pertanian mulai tahun 2011 melakukan terobosan diseminasi

dengan menginisiasi model Spectrum Diseminasi Multi Channel (SDMC).

Pendekatan SDMC, memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan pemangku

Page 75: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 69

kepentingan (stakeholders) yang terkait. Penyebaran teknologi tidak lagi dilakukan

hanya pada satu pola diseminasi, tetapi dilakukan secara multi channel. SDMC

dibangun untuk memperkuat sistem diseminasi inovasi pertanian dan sekaligus

mendukung eksistensi kelembagaan penyuluhan. SDMC bertujuan untuk

meningkatkan adopsi inovasi pertanian oleh pengguna. Pengguna teknologi Badan

Litbang Pertanian terdiri dari Gapoktan/Poktan/KTNA/Petani, Pemda, BUMN,

Pengambil keputusan nasional/daerah, penyuluh, Pengusaha/ swasta/ industri,

Peneliti/Ilmuwan. Model Pengembangan Pertanian Perdesaan melalui Inovasi (m-

P3MI) yang merupakan implementasi konsep SDMC, mengoptimalkan penggunaan

sumberdaya pertanian, sehingga tercapai kondisi sosial ekonomi yang lebih baik

yang ditunjukkan oleh pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di

perdesaan. Dukungan inovasi untuk pengembangan pertanian di perdesaan telah

tersedia melalui jasa penelitian maupun pengkajian yang dihasilkan oleh Badan

Litbang Pertanian. Sebagian teknologi tersebut telah tersebar ditingkat pengguna

dan pemangku kepentingan (stakeholder), namun pengembangannya ke target

area yang lebih luas perlu percepatan. Tujuan m-P3MI adalah untuk mempercepat

arus diseminasi teknologi, Memperluas spektrum atau jangkauan sasaran

penggunaan teknologi berbasis kebutuhan pengguna, Meningkatkan kadar adopsi

teknologi inovatif Badan Litbang Pertanian, dan Untuk memperoleh umpan balik

yang akan digunakan untuk menyempurnakan model pengembangan. Keluaran

akhir dari m-P3MI adalah Model Pembangunan Pertanian Perdesaan yang efektip

dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pertanian di perdesaan.

Teknologi yang telah didiseminasikan melalui kegiatan M-P3MI dilakukan di setiap

propinsi masing-masing terdiri dari 2 kabupaten.

Tabel 19. Teknologi yang telah berkembang di lapang pada kegiatan m-P3MI

Teknologi yang telah berkembang dilapang

No Komoditas Teknologi

1. Tanaman Pangan Teknologi padi di beberapa tempat

telah dibina petani penangkar benih

yang mampu menyediakan benih

bermutu bagi anggotanya, serta

petani disekelilingnya.

2. Tanaman

Perkebunan

Teknologi kakao telah berkembang

teknik sambung samping.

3. Integrasi Ternak Sapi

dengan Tanaman

Telah berkembang pembuatan pupuk

cair dari urine dan pupuk kandang

dari kotoran sapi dan telah

digunakan untuk tanaman sebagai

pupuk dan pestisida nabati.

4. Teknologi diatas telah terdiseminasi secara gradual ke

petani dan stakeholders

Page 76: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 70

Fungsi BB Pengkajian dalam pendampingan MP3MI adalah mengkoordinir

kegiatan m-P3MI yang dilakukan BPTP agar sesuai dengan Pandum m-P3MI

sehingga secara bertahap ke sembilan indikator yg telah ditetapkan dapat tercapai,

dan model pembangunan pertanian berbasis perdesaan terwujud dan bisa dicontoh

oleh pihak pemangku kebijakan untuk direplikasi kedesa lain yang sejenis (bio-fisik

dan sosek). Komoditas dan inovasi teknologi yang dilaksanakan di lokasi m-P3MI

meliputi komoditas dan teknologi hortikultura, tanaman pangan, tanaman

perkebunan, tanaman hias bunga potong, peternakan, serta integrasi tanaman

ternak. Teknologi yang telah berkembang di masyarakat antara lain teknologi padi

yang telah dibina di beberapa tempat oleh petani penangkar; teknologi kakao

melalui kegiatan sambung samping; teknologi pembuatan pupuk cair dan pupuk

kandang dari kotoran sapi. Teknologi yang telah diperkenalkan tersebut telah

didiseminasikan secara gradual ke petani dan stakeholder. Dampak dari inovasi

teknologi yang diperkenalkan tersebut, telah meningkatkan produktivitas antara 21-

80%, dengan peningkatan pendapatan antara 27-123 persen.

Sawah

27,78%

Kering

63,89%

Pasang

Surut

8,33%

Pangan

40,43%

Horti

17,02%

Ternak

29,79%

Perkebuna

n

10,64%

Off Farm

2,13%

Sebaran MP3MI Menurut Agro ekosistem di 33 Provinsi

Sebaran MP3MI Menurut Komoditas/Aktivitasdi 33 Provinsi

Gambar 21. Sebaran MP3MI menurut Agroekosistem dan Komoditas di 33 Propinsi

Gambar 22. Benih yang akan di

kembangkan

Gambar 23. Proses penanaman

padi sistim jarwo

Gambar 24. Sekolah lapang bagi

petani

Page 77: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 71

Diseminasi paket teknologi melalui aplikasi Kalender Tanam (KATAM)

Teknologi kegiatan pendampingan Kalender Tanam dilakukan dengan

melalui sosialisasi pendampingan Katam dan telah terjadi penerapan inovasi

teknologi model percepatan tanam baik di lokasi pengkajian maupun di wilayah luar

lokasi pengkajian. Telah diperoleh peningkatan penyediaan benih, peningkatan

kinerja kelompok tani, Pemerintah Daerah, dan kelembagaan pendukung usahatani

dan telah dilakukan rintisan jaringan kerjasama antar kelembagaan agribisnis di

lokasi pengkajian. Pendampingan Katam dilakukan dengan menginventarisasi

varietas, kebutuhan benih unggul padi, luas dan potensi lahan, rekomendasi

kebutuhan pupuk, data iklim, serta organisme pengganggu tanaman (OPT) per

kecamatan di setiap kabupaten/kota. Sosialisasi Katam Terpadu baik MT 2 2014,

MT 3 2014, maupun MT 1 2014/2015 untuk seluruh kabupaten/kota dalam bentuk

hardcopy dan CD disebarkan kepada seluruh kabupaten/kota.

Tabel 20. Sosialisasi Katam Terpadu di BPTP 2014

Musim Tanam

Jumlah sosialisasi

Jumlah lokasi yang memperoleh sosialisasi

Kehadiran (Jml orang) Jumlah BPP yang hadir (unit BPP)

Kab Kec Penyuluh Dinas Petani

MT II 329 403 1255 7522 2490 4027 2728

III 127 161 555 3091 1113 1534 1262

Pelaksanaan Katam dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi intern dan

antar instansi telah dilakukan dan perlu lebih ditingkatkan. Kendala dari

pelaksanaan Katam yakni: 1) rendahnya pemahaman petani terhadap perubahan

iklim, 2) ketidaksesuaian informasi jadwal tanam dengan eksisting dan cakupannya

hanya sampai tingkat kecamatan, 3) ketersediaan air dan alsintan pada saat jadwal

tanam yang direkomendasikan tidak sesuai, 4) koneksi internet di beberapa daerah

sangat kurang memadai sementara informasi terkait iklim sebagian besar berbasis

IT, 5) kurangnya kemampuan penyuluh lapangan dalam memahami informasi iklim,

6) minimnya data pendukung dari instansi terkait, 7) belum adanya tim gugus

tugas Katam yang berasal dari Instansi terkait, dan 8) data katam perlu dilakukan

perbaikan agar lebih akurat.

Page 78: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 72

Gambar 25. Bagan Koordinasi Pendampingan KATAM Terpadu

Capaian Kinerja Teknologi yang Didiseminasikan 2010-2014

Capaian kinerja indikator jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna sejak

2012-2014 sebesar 100% dan masuk dalam kategori berhasil. Hanya tahun 2010

yang capaiannya kurang dari 100% yakni 73,8% dan masuk dalam kategori cukup

berhasil. Sedangkan tahun 2011 capaiannya lebih dari 100% (sangat berhasil)

namun tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan capaian tahun 2012-2014.

Tabel 21. Capaian Jumlah Teknologi yang didiseminasikan 2010-2014

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Terdiseminasinya

inovasi pertanian

spesifik lokasi yang

unggul serta

terhimpunnya umpan

balik dari

implementasi program

dan inovasi pertanian

unggul spesifik lokasi

Jumlah

teknologi yang

didiseminasikan

ke pengguna

(teknologi)

73,8 108,4 100 100 100

Page 79: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 73

Gambar 26. Capaian Teknologi yang didiseminasikan 2010-2014

Indikator kinerja teknologi yang didiseminasikan ke pengguna pada tahun

2010 dihasilkan sebanyak 236 teknologi melalui kegiatan FEATI dan PUAP. Tahun

2011 terjadi peningkatan jumlah teknologi menjadi 347 teknologi (103%) dan

masuk pada kategori sangat berhasil. Teknologi yang didiseminasikan yakni 124

teknologi tanaman pangan, 66 teknologi tanaman hortikultura, 50 teknologi

peternakan, 22 teknologi perkebunan, 67 teknologi pascapanen, dan 18 inovasi

kelembagaan. Tahun 2012 kembali terjadi peningkatan jumlah diseminasi

teknologi menjadi 382 teknologi (100%) dan kembali masuk pada kategori sangat

berhasil. Adapun teknologi yang didiseminasikan yaitu 131 teknologi tanaman

pangan, 58 teknologi tanaman hortikultura, 17 teknologi perkebunan, 73 teknologi

peternakan, 29 teknologi pascapanen, 33 teknologi iklim, 7 teknologi sumberdaya

lahan, dan 34 inovasi kelembagaan.

Tahun 2013 tercapai besar 100 persen, atau terealisasi 330 teknologi

yang didiseminasikan dari target 330 teknologi, sehingga masuk dalam kategori

“berhasil”. Sedangkan tahun 2014 juga masuk kategori berhasil dengan

mendiseminasikan sebanyak 329 teknologi melalui diseminasi paket teknologi

pada kegiatan lingkup BBP2TP.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja

teknologi yang didiseminasikan sejak 2010-2014 telah mencapai target kategori

berhasil. Sejumlah teknologi tersebut di antaranya telah digunakan secara luas

Page 80: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 74

dan terbukti menjadi pendorong utama perkembangan usaha dan sistem

agribisnis berbagai komoditas pertanian. BPTP memiliki mandat untuk melakukan

pendampingan teknologi PTT Padi, Jagung, Kedelai, Pengembangan Kawasan

Agribisnis Hortikultura, program Swasembada Daging Sapi/Kerbau, Kakao, serta

Percepatan Produksi Tebu serta program strategis Kementan lainnya.

Sasaran 3 : Meningkatnya manajemen pengkajian dan

pengembangan dan pengembangan inovasi pertanian

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah laporan strategis nasional/daerah yang memperoleh pendampingan inovasi oleh BPTP dan mencapai target sasaran

1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan model diseminasi SDMC dan program strategis

2. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana

3. Jumlah BPTP yang menerapkan ISO 9001:2008

4. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya

5. Jumlah publikasi bertaraf nasional/internasional

6. Jumlah laboratorium yang terfungsikan secara produktif

7. Jumlah kebun percobaan yang terfungsikan secara produktif

8. Jumlah unit usaha penangkaran benih sumber yang terfungsikan secara produktif

9. Jumlah website yang terupdate secara berkelanjutan

10. Jumlah juklak/juknis

216

laporan

216

laporan

100

Indikator Kinerja jumlah laporan strategis nasional/daerah yang memperoleh

pendampingan inovasi oleh BPTP dan mencapai target sasaran pada tahun 2014

tercapai sebanyak 216 laporan (100%) dan masuk dalam kategori berhasil.

Adapun sub indikator yang tercapai dapat dilihat pada tabel berikut.

Page 81: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 75

Tabel 22. Capaian Kegiatan Pendampingan lingkup BBP2TP 2010-2014

Indikator Kinerja Target Realisasi %

1. Jumlah laporan kegiatan pendampingan model diseminasi SDMC dan program strategis

195 laporan 195 laporan 100

2. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kegiatan serta administrasi keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana

3 laporan 3 laporan 100

3. Jumlah BPTP yang menerapkan ISO 9001:2008 1 laporan 1 laporan 100

4. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 1 laporan 1 laporan 100

5. Jumlah publikasi bertaraf nasional/internasional 1 laporan 1 laporan 100

6. Jumlah laboratorium yang terfungsikan secara produktif

1 laporan 1 laporan 100

7. Jumlah kebun percobaan yang terfungsikan secara produktif

1 laporan 1 laporan 100

8. Jumlah unit usaha penangkaran benih sumber yang terfungsikan secara produktif

1 laporan 1 laporan 100

9. Jumlah website yang terupdate secara berkelanjutan

1 laporan 1 laporan 100

10. Jumlah juklak/juknis 1 laporan 1 laporan 100

Kegiatan Pendampingan

Pada tahun 2014, target laporan yang diperoleh dari kegiatan

pendampingan terdiri dari 216 laporan. Adapun kegiatan pendampingan yang

dilakukan di BPTP meliputi pendampingan PTT padi, jagung, kedelai di 32

provinsi; pendampingan KRPL BKP di 33 provinsi; laporan PUAP di 33 provinsi,

kegiatan Percepatan Penerapan Tebu Terpadu di 11 provinsi, diseminasi KATAM di

32 Provinsi, diseminasi PKAH di 21 Provinsi, serta kegiatan Model Pengembangan

Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) di 33 provinsi.

Tugas pendampingan SLPTT diatur dalam Permentan 45 Tahun 2011 dan

dikuatkan oleh Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 509 tahun 2013.

Program pendampingan SL-PTT Padi, Jagung dan Kedelai dikelompokkan dalam

tiga wilayah, yakni wilayah pertumbuhan, pengembangan dan pemantapan.

Luasan untuk masing-masing wilayah adalah yaitu: (1) Wilayah pertumbuhan

PTT Padi (297.900 ha), Jagung (54.700 ha) dan kedelai (13.000 ha), (2) Wilayah

pengembangan PTT Padi (589.700 ha), Jagung (170.300 ha), dan kedelai

(394.500 ha), dan (3) Wilayah Pemantapan PTT Padi (3.737.400 ha), Jagung

(35.000 ha), dan kedelai 47.500 ha). Program SL-PTT Padi dilaksanakan di 32

Page 82: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 76

propinsi, sedangkan PTT Jagung dan PTT Kedelai dilaksanakan di 24 propinsi.

Adapun kinerja pendampingan SLPTT oleh BPTP meliputi/diukur dari : (a)

penyediaan rekomendasi teknologi spesifik lokasi sesuai usulan dinas terkait, (b)

kalender tanam dan tingkat pemanfaatannya, (c) display uji adaptasi varietas padi

dan rekomendasi VUB, (d) publikasi sebagai bahan materi penyuluhan, (e)

supervisi penerapan teknologi, dan (f) kendala dalam melakukan pendampingan.

Adapun realisasi jumlah display varietas sebesar 98,5% dari rencana 1320

display; gelar teknologi terealisasi 97,5% dari 240 unit; penyediaan materi

penyuluhan terealisasi 89,2% dari 130 judul; perbanyakan materi penyuluhan

terealisasi 83,1% dari rencana 51.639 examplar; dari jumlah tersebut telah

didistribusikan sebanyak 46.007 examplar.

BPTP juga telah membuat rekomendasi beberapa teknologi spesifik lokasi

berupa buku, leaflet dan poster untuk mendukung percepatan adopsi teknologi

dalam pelaksanaan SLPTT padi, jagung dan kedelai yaitu: rekomendasi teknologi

budidaya padi jagung dan kedelai melalui pendekatan PTT, rekomendasi varietas

unggul baru (VUB) padi, jagung dan kedelai, rekomendasi teknologi pemupukan

berdasarkan PUTS/PUTK, rekomendasi teknologi pengendalian hama dan

penyakit, serta rekomendasi jadwal tanam berdasarkan Kalender Tanam

(KATAM).

Benih yang akan di kembangkan

Proses penanaman padi sistim

jarwo

Sekolah lapang bagi petani

Page 83: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 77

Peningkatan kompetensi SDM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BB Pengkajian, telah dilaksanakan beberapa

kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel. Secara keseluruhan jumlah

peserta kegiatan pembinaan SDM lingkup BB Pengkajian pada tahun 2014

berjumlah 394 orang lebih sedikit dibandingkan tahun 2013 (468 orang), dan

2012 (461 orang), hal ini terjadi karena terdapat kegiatan pembinaan SDM yang

belum terealisasi di akhir tahun 2014. Pelatihan jangka panjang diperuntukkan

bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang D3, S1, S2 dan S3.

Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah petugas belajar S2, namun terjadi

penurunan jumlah di S1 dan S3 namun tidak signifikan. Petugas belajar luar

negeri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya terutama untuk S2. Jumlah

petugas belajar tersebut sebenarnya masih kurang dibandingkan dengan

tingginya minat pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, hal ini disebabkan

karena terbatasnya sumber dana APBN yang tersedia. Namun demikian, bagi

pegawai yang mampu secara finansial dan memenuhi persyaratan, maka dapat

mengajukan permohonan ijin belajar dengan biaya sendiri dan mencari sumber

dana (beasiswa) dari luar Badan Litbang.

Pelatihan jangka pendek diimplementasikan dalam bentuk pendidikan dan

pelatihan di luar maupun di dalam negeri. Selama tahun 2014 jumlah pegawai

yang mengikuti diklat fungsional peneliti menurun dibandingkan tahun 2013.

Bahkan untuk diklat analis kepegawaian belum ada yang mengikuti. Namun

terjadi peningkatan dalam diklat teknisi litkayasa yang siginifikan di tahun 2014

sebanyak 58 0rang dibandingkan tahun 2013 yang hanya 5 orang. Jumlah

pegawai yang mengikuti training jangka pendek luar negeri menurun dan dalam

negeri menurun dibandingkan tahun 2013, namun penurunannya tidak signifikan.

Page 84: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 78

Tabel 23. Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM lingkup BB pengkajian tahun 2012-2014.

No. Jenis Peningkatan Kompetensi Pegawai Jumlah (orang

2013 2014

I Pelatihan Jangka Panjang

1 Tugas Belajar Dalam Negeri

- Program S3 11 10

- Program S2 19 22

- Program S1 0 0

2 Tugas Belajar Luar Negeri

- Program S3 4 5

- Program S2 4 14

II Pelatihan Jangka Pendek

3 Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama 88 40

4 Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Lanjut 53 50

5 Diklat Dasar Penyuluh Tingkat Ahli 52 0

6 Diklat Analis Kepegawaian

- Tingkat Ahli 15 0

- Tingkat terampil 16 0

6 Diklat Teknisi Litkayasa 5 58

7 Diklatpim

- Tingkat III 2 0

- Tingkat IV 4

8 Diklat Prajabatan 5 45

9 Training Jangka Pendek Luar Negeri 49 30

10 Training Jangka Pendek Dalam Negeri 125 120

Total 468 394

Implementasi ISO 9001:2008

1. Pengembangan, evaluasi, penyempurnaan dan implementasi SOP

Prosedur operasional standar/Standard Operating Procedure (SOP) yang

dibuat, disusun dan digunakan oleh UPT lingkup BBP2TP adalah untuk memberi

jejak arsip dan keseragaman dalam tindakan operasionalnya. Penyusunan dan

jenis SOP yang dihasilkan tentu sangat beragam dan berbeda di masing-masing

BPTP/LPTP. Di dalam pelaksanaannya, diketahui tidak semua SOP yang sudah

dibuat dapat diterapkan dalam kegiatan operasional, bahkan ada kecenderungan

SOP hanya sekadar dokumen yang diletakkan di rak atau lemari karena ia tidak

dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi

Page 85: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 79

secara rutin sehingga standar operasional prosedur (SOP) yang sudah dibuat

tersebut dapat selalu menjadi acuan/petunjuk yang operasional dalam

pelaksanaan kegiatan dan sifatnya selalu terkini.

Secara periodik dilakukan koordinasi bahwa dokumen SOP yang sudah

dibuat, disarankan bahkan diharuskan untuk diperbarui, khususnya apabila

adanya alur kerja yang berubah sehingga harus adanya pembaruan berdasarkan

keputusan auditor “jaminan mutu”. Dengan adanya audit jaminan mutu berkala

secara internal dan eksternal sebagai penilaian, perbaikan-perbaikan untuk

penyempurnaan harus dilakukan. Agar efektif maka SOP diharapkan agar disusun

dan dirumuskan oleh tim yang dibentuk dimasing-masing UPT dengan pelaksana

yang berkompeten, sehingga SOP yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan

keadaan atau kebutuhan yang sebenarnya. Tentunya SOP tersebut hendaknya

disosialisasikan untuk memastikan bahwa ketika implementasi memang sudah

siap dan sesuai dengan runtutan pelaksanaan uraian tugas. Selanjutnya perlu

dilakukan pemantauan berkala untuk menilai apakah ada kendala, kriteria yang

salah, tidak efektif, dll. Selanjutnya seluruh dokumen SOP yang telah direviu

tersebut didokumentasikan dengan baik karena berperan terhadap implementasi

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dimasing-masing UPT.

2. Pengembangan, evaluasi, penyempurnaan dan implementasi

Standar mutu ISO 9001:2008

Dokumen ISO 9001:2008 adalah merupakan acuan untuk pelaksanaan

standar mutu untuk mendapatkan sertifikasi mutu atau maintenance lebih lanjut,

yang sekaligus juga sebagai bahan/standar penilaian dalam rangka audit

resertifikasi dan maintenance sertifikasi ISO tersebut. Berdasarkan hasil audit

terakhir diidentifikasi perlu adanya penyempurnaan Dokumen Mutu tersebut.

Untuk itu, Tim Implementasi ISO 9001:2008 BBP2TP telah mengundang

narasumber untuk membantu penyempurnaan Dokumen tersebut. Dokumen hasil

penyempurnaan seperti dalam Lampian. Perubahan atau revisi dokumen terutama

dilakukan dalam penetapan standar mutu dan prosedur agar dapat lebih

operasional dan dikaitkan dengan SOP dan terintegrasi dengan kegiatan Satlak PI.

Untuk selanjutnya Dokumen tesebut akan disosialisasikan kepada seluruh Staf

melalui Bidang, Bagian, Seksi, Sub Bagian dan Kelji secara keseluruhan untuk

diimplementasikan pada kegiatan selanjutnya di BBP2TP.

Page 86: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 80

3. Informasi indek kepuasan pelanggan

Dalam upaya mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan atas

kinerja pelayanan BBP2TP telah disebar dan dikompulasi berupa kuesioner yang

disebarkan kepada Instansi Eselon II dan III di Lingkup Balitbangtan. Dari hasil

kuesioner tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,4 yang masuk ke dalam

kategori baik dilihat dari skala 1-5 (buruk-baik). Hal ini mengalami peningkatan

sebesar 0,1 bila dibandingkan dengan hasil survai pelanggan pada tahun 2013,

yaitu dengan nilai 4,3. Responden memberikan nilai beragam yaitu berkisar nilai

terkecil 3 dan terbesar 5, hal ini menunjukan bahwa kepuasan pelanggan sudah

cukup puas dengan pelayanan BBP2TP. Namun demikian, dari beberapa catatan

yang diperoleh perlu adanya perbaikan teutama dalam pelaksanaan kerjasama

baik dalam hal pelaksanaan kegiatan, pengkajian, maupun diseminasi hasil

pengkajian.nSebagian besar responden tidak memberikan komentar tambahan,

hanya terdapat dua masukan yang isinya hampir serupa, yaitu saran mengenai

peningkatan kerjasama dibidang informasi dan komunikasi.

4. Koordinasi, pembinaan dan pendampingan SOP, Standar Mutu dan

ISO 9001:2008 di BPTP/LPTP

Dalam rangka efisiensi dan karena berbagai hal kegiatan ini

pelaksanaannya disatukan dalam kegiatan Forum SPI Lingkup BBP2TP. Materi ini

merupakan salah satu bagian dari materi forum SPI BBP2TP. Dalam rangka

pelaksanaannya pembinaan ini dilakukan melalui penyampaian standar langkah

operasional yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan standa

mutu untuk mencapai setifikasi ISO 9001:2008 di Lingkup BBP2TP yang di

dalamnya termasuk BPTP/LPTP di seluruh Indonesia.

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang berkualitas

yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka pemantapan kelembagaan dan

manajemen sehingga mampu memberikan dukungan dan kontribusi positif untuk

menciptakan kinerja yang lebih baik, terutama dalam mencapai pengembangan

kelembagaan dan manajemen yang bermuara pada tercapainya Visi dan Misi.

Dengan adanya Implementasi ISO 9001 : 2008 akan membantu Kepala Unit

Kerja untuk pemantapan kelembagaan dan manajemen pengkajian dan

Pengembangan Teknologi Pertanian, sehingga mampu memberikan dukungan dan

kontribusi positif untuk menciptakan kinerja yang lebih baik terutama dalam

mencapai pengembangan kelembagaan dan manajemen balai besar yang

bermuara pada tecapainya kesejahteraan pegawai. Dalam implementasinya perlu

Page 87: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 81

dibuat dan dievaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur) masing-masing tupoksi

pegawai sesuai dengan jam kerja pelayanan publik. Sehingga dengan dibuatnya

SOP diharapkan dapat membantu kelembagaan dan manajemen dapat

meningkatkan pelayanan terhadap publik dan menjadi tolok ukur dalam

mengevaluasi mutu dan kualitas dari suatu lembaga manajemen.

Peningkatan Kapasitas Kebun Percobaan

Untuk indikator jumlah Kebun Percobaan yang terfungsikan secara

produktif, data KP yang teridentifikasi sebanyak 58 KP yang tersebar di 24 BPTP.

Luas KP bervariasi dari yang terkecil seluas 0.12 Ha (KP Wamena-Papua) dan

yang terbesar seluas 307 Ha (KP Makariki). Luas KP seluruh BPTP adalah 1.989

Ha. Data ini mengalami penurunan dibandingkan pada data yang tercantum pada

laporan tengah tahun yaitu 2.364 Ha. Lokasi KP tersebar pada beberapa

agroekosistem. Sebanyak 39 KP berada di lahan kering baik lahan kering di

dataran rendah, dataran tinggi maupun berbukit, sedangkan sisanya 19 KP berada

di lahan sawah dan lahan pasang surut.Dengan demikian, komoditas yang

ditanam pun bervariasi. KP yang berada di lahan kering pada umumnya menanam

buah-buahan, tanaman perkebunan, sedangkan KP di lahan sawah digunakan

untuk menanam padi dan palawija.

Fungsi atau Pendayagunaan KP antara lain: (1) Penelitian dan Pengkajian,

(2) Produksi Benih Sumber/UPBS, (3) Kebun Koleksi Sumber Daya Genetik (SDG),

(4) Show Window Inovasi Teknologi, (5) Kebun Produksi dan Model Agribisnis, (6)

Pendukung Ketahanan Pangan, (7) Pelatihan/Agrowidyawisata. Berdasarkan

Gambar, kegiatan penelitian dan pengkajian merupakan kegiatan pendayagunaan

KP yang paling banyak dilakukan oleh BPTP dan juga digunakan untuk produksi

benih sumber (UPBS). BPTP tersebut antara lain: BPTP Sumsel, BPTP Babel, BPTP

Banten, BPTP Jateng, BPTP Jatim, BPTP Kalbar, BPTP Kalsel, BPTP Kalteng, BPTP

Kaltim, BPTP NTB, BPTP NTT, BPTP Sulut, BPTP Sulteng, BPTP Sultra, BPTP

Sulsel. Optimalisasi pemanfaatan lahan KP berdasarkan luas area lahan terdapat

pada Tabel.KP yang memiliki luas area > 250 Ha hanya terdapat di KP Bacan

Maluku Utara dan KP Makariki di Maluku.Namun demikian lahan tersebut belum

dikelola secara optimal (optimalisasi lahan <5%). Lahan yang terlalu luas dan

belum diberi pagar menjadi hambatan dalam pengelolaan dan keamanan KP

tersebut. Hambatan lainnya adalah lokasi KP yang jauh sehingga membutuhkan

waktu tempuh yang lama, kurang tersedianya sarana prasarana, juga

keterbatasan SDM pengelola KP. Pada Tabel juga dapat dilihat bahwa area lahan

yang < 100 Ha, telah dikelola dengan optimal untuk beragam kegiatan

Page 88: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 82

pemanfaatan maupun pendayagunaan KP. KP lingkup BB Pengkajian mayoritas

memiliki luas lahan KP ≤ 50 Ha.

Fungsi Kebun Percobaan

Dari jumlah Kebun Percobaan yang ada, jumlah yang dimanfaatkan

secara optimal dan yang kurang optimal tidak berbeda jauh. Jumlah KP yang

optimal sebanyak 27 sedangkan jumlah KP yang kurang optimal/idle sebanyak 29.

Pemanfaatan kebun percobaan diarahkan pada kerja sama BPTP dengan

pihak lain (mitra kerja sama). Pemanfaatan KP ini dapat dilakukan pada KP yang

arealnya luas dan tidak bisa lagi dikelola secara efisien oleh BPTP. Tata cara

pemanfaatan barang milik negara dalam hal ini kebun percobaan BPTP harus

mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Ada beberapa opsi atau bentuk kerja

sama yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Kerja sama dengan koperasi, bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan

perbenihan/perbibitan tanaman/ternak, produksi dengan sistem bagi hasil,

atau disewakan.

b. Kerja sama dengan Pemda

c. Kerja sama dengan swasta. Jenis kegiatan bisa dalam bentuk

penelitian/pengkajian, perbenihan/perbibitan, agrowisata, arena outbond,

kegiatan produksi dengan sistem bagi hasil atau disewakan.

d. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya.

Jenis kegiatan bisa dalam bentuk penelitian/pengkajian, pemanfaatan

sumber daya genetik

Page 89: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 83

Tabel 24. Persentase Optimalisasi Lahan KP Berdasarkan Luas Lahan

Luas Lahan (Ha) Frekuensi

Rata-rata % Optimalisasi

Lahan

0-50 46 58,3

51-100 3 62,8

101-150 5 18,7

151-200 2 17,3

201-250 - -

251-300 1 4,3

301-350 1 6,8

Unit Penangkaran Benih Sumber

Pengelolaan data UPBS lingkup BBP2TP tahun 2014 menggunakan sistem

informasi berbasis web. Data yang tersedia pada sekretariat UPBS antara lain:

(a) Produksi benih padi BPTP/LPTP 2014 (Desember, 2014), (b) Kebutuhan benih

beberapa komoditas tanaman pangan 2015, (c) Distribusi varietas padi 2014. d)

Data logistik benih per Desember 2014.

Hingga awal bulan Desember tahun 2014, sebanyak 66 varietas benih

padi telah diproduksi dari 33 UPBS BPTP/LPTP. Sama seperti tahun 2013, Inpari

13 merupakan varietas yang paling banyak diproduksi oleh UPBS BPTP/LPTP yaitu

52.673 kg kelas FS, 148.455 kg kelas SS, 187.034 kg kelas ES. Lima UPBS

BPTP/LPTP yang paling banyak memproduksi benih padi di tahun 2014 adalah

Aceh, Bali, Jateng, Sumatra Utara, Kalteng.

Berdasarkan data rekapitulasi pada SI UPBS 2014, distribusi varietas

benih padi dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori mitra, diantaranya petani

perseorangan, penangkar, swasta, pemerintah daerah dan kegiatan Badan

Litbang. Petani perseorangan adalah petani yang berada di kabupaten/kota yang

umumnya memperoleh benih kelas ES, sedangkan petani penangkar umumnya

memperoleh benih kelas SS. Pemerintah daerah yang memperoleh benih dari

UPBS BPTP/LPTP sebagai contoh BPSB, BPTP/LPTPH, Dinas Pertanian. Distribusi

benih padi terbesar terjadi pada bulan Desember.

Data ketersediaan/stok benih padi UPBS BPTP/LPTP yang dipublikasi

secara online bermanfaat untuk kegiatan promosi terutama untuk

Page 90: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 84

menginformasikan mengenai ketersediaan benih di UPBS BPTP/LPTP. Pada 4

Desember 2014, UPBS BPTP Sulawesi Tengah memiliki stok benih tertinggi yaitu

19.775 kg (FS), 48.180 kg SS di UPBS Papua. Stok benih tertinggi terdapat pada

bulan Desember. Pada Gambar perubahan data stok tidak terlihat besar,

sejumlah benih padi cukup besar didistribusikan seiring dengan peningkatan

produksi pada setiap bulannya. Dengan demikian jumlah stok benih terlihat kecil

perubahannya.

Gambar 27. Perkembangan UPBS tahun 2014

Target produksi benih sumber kedelai di 14 BPTP (Aceh, Sumut, Sumbar,

Jambi, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Sulsel, Sultra dan

Kalsel) sebanyak 89,34 ton FS dan 1.384,3 ton SS dengan anggaran sebesar Rp

19.410.834.000,-. Hasil koordinasi peningkatan produksi benih sumber kedelai di

14 BPTP dari 5,9 ton BS menjadi 92 ton FS dan menghasilkan 798 ton SS. Dari

798 ton SS sebanyak 201 ton didistribusikan, 489 ton dijadikan stok sedangkan

sisanya 108 ton sedang dalam proses uji lab.

Page 91: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 85

5,9 Ton BS

92 Ton FS

798 Ton SS

Distribusi: 201 Ton Stok: 489 Ton Sedang Proses/Uji Lab.:

108 Ton

6. HASIL KOORDINASI PENINGKATAN PRODUKSI

BENIH SUMBER KEDELAI DI 14 BPTP

Pendokumentasian terkait kegiatan UPBS mencakup dokumen logistik per

bulan, sarpras, sebaran varietas tahun 2013, laporan hasil kunjungan lapang.

Sebagian UPBS telah memiliki sarpras yang memadai, dimana mayoritas UPBS

dalam kondisi lebih dari 50% sarpras tersedia. 11 BPTP/LPTP lainnya perlu dibina

untuk mendorong kelengkapan sarpras di UPBS masing-masing.

Page 92: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 86

Tabel 25. Persentase Pengelompokan Sarpras di 31 UPBS BPTP/LPTP

No

Kondisi

Kelengkapan

Sarpras UPBS (%)

BPTP/LPTP Jumlah

BPTP/LPTP

1 1-20% DKI, Sulbar, Sulut, Maluku, 4

2 21-40% Sumbar, Jambi, Bengkulu, DIY, Kaltim, Malut, Papua

Barat

7

3 41-60 % Sumsel, Babel, Jabar, Kalbar, Gorontalo, Papua 6

4 >60% Aceh, Sumut, Riau, Lampung, Banten, Jateng, Jatim,

Kalteng, Kalsel, NTB, NTT, Sulteng, Sultra, Sulsel

14

Total 31

Sumber: BPTP/LPTP, 2014 (diolah)

Pemutakhiran data logistik benih telah dilaksanakan secara berkala pada

setiap bulan dengan menggunakan Sistem Informasi UPBS berdasarkan input dari

UPBS BPTP/LPTP dan telah dilengkapi dengan penyediaan field untuk komoditas

hortikultura. Dalam rangka mendukung terwujudnya revitalisasi UPBS telah

dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan UPBS dan

instansi terkait kegiatan UPBS lingkup Badan Litbang Pertanian.

Publikasi Bertaraf Nasional/Internasional

Kualitas kegiatan pengkajian salah satunya tercermin dari jumlah karya

tulis ilmiah yang dihasilkan oleh Peneliti/Penyuluh. Selama kurun waktu 2010-

2014, jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dihasilkan BPTP/LPTP sepanjang periode

seluruhnya berjumlah 7.098, meliputi 5.923 prosing, 719 Jurnal Nasioal, 85 Jurnal

Internasional, 261 Buku dan lainnya, serta 110 KT yang belum dipublikasikan

(Tabel). Adapun jika dihitung per tahun, Indeks KTI masing-masing BPTP,

berkisar antara 0,25 – 4,53.

Bentuk media informasi tercetak yang diterbitkan pada Tahun Anggaran

2014 meliputi Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Tekknologi Pertanian;

Buletin Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi, sebagai wadah untuk menginformasikan

inovasi teknologi hasil Penelitian dan pengkajian terapan, maupun opini/gagasan,

serta informasi perkembangan terkini; Prosiding Seminar; dan buku inovasi

pertanian.

Page 93: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 87

Tabel 26. Jumlah Karya Tulis Ilmiah Lingkup BB Pengkajian 2014

No Media Tercetak Jumlah Tulisan

1 Jurnal Pengkajian Volume 17 Nomor 1 tahun 2014 8 judul

2 Jurnal Pengkajian Volume 17 Nomor 2 8 judul

3 Jurnal Pengkajian Volume 17 Nomor 3 8 judul

4 Buletin Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi Volume 1 Nomor

1 tahun 2014

7 judul

Updating Website

Terkait dengan jumlah website yang ter-update secara berkelanjutan di

33 BPTP, sebagai contoh yang telah dilakukan di BBP2TP, Pengembangan website

diawali dengan perancangan desain web yang mengakomodir dan di organisir

sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi pengguna untuk menelusuri

informasi yang dibutuhkan. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan dan

pengemasan data dan informasi ke dalam situs web.

Pembaharuan informasi yang disajikan menjadi sangat penting di dalam

penyajian situs tersebut. Oleh karena itu pembaharuan atau update informasi

harus dilakukan sesering mungkin, sehingga para pengguna informasi dapat

mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan. Tahun 2014 ini Website BBP2TP

yang dirancang lebih menarik dan dinamis dengan menggunakan Software Jomla

format CMS dan mengacu pada standar baku website yang ditetapkan Badan

Litbang Pertanian. Upload menggunakan software WinSCP. Situs BBP2TP untuk

dapat dinikmati oleh pengguna internet, selama ini menggunakan Hosting Badan

Litbang Departemen Pertanian dengan alamat http://www.bbp2tp.litbang.

deptan.go.id

Situs BBP2TP menampilkan publikasi-publikasi yang ada pada BBP2TP.

Menu yang di tampilkan pada Situs BBP2TP adalah: (1) Home: Berisi Berita terkini

yang dapat menarik perhatian orang yang mengunjungi web BBP2TP; (2) Inovasi

Pertanian: Berisi informasi inovasi pertanian hasil-hasil kegiatan pengkajian yang

dilakukan BPTP; (3) Tentang Kami: Terdiri dari sub-sub menu : Sejarah, Visi &

Misi, Tugas & Fungsi, Struktur Organisasi; (4) SDM: Berisi SDM yang ada pada

BBP2TP; (5) Publikasi: Menampilkan publikasi-publikasi yang ada di BBP2TP

seperti : Rekomendasi Teknologi, Juknis, Prosiding, dan lain sebagainya; (6) Kirim

Berita: Melalui fitur ini user dapat secara on line mengirimkan berita/informasi

memalui website ini, untuk selanjutnya setelah melalui verifikasi oleh redaksi,

artikel tersebut akan tampil di website; (7) Hubungi Kami: Berisi tentang alamat

Page 94: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 88

yang dapat di hubungi apabila kurang jelas dengan apa yang ada di situs dan

apabila membutuhkan keterangan yang lebih lanjut tentang BBP2TP.

Saat ini website BBP2TP dilengkapi dengan fasilitas forum diskusi yang

memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan BBP2TP melalui fasilitas

website tersebut. Selain itu website ini dimanfaatkan sebagai media penyampaian

informasi/pengumuman penting terkait berbagai kegiatan di BBP2TP dan BPTP.

Adapun Sebaran Akses Bulanan terhadap Website BBP2TP untuk periode

Januari – Desember tahun 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 25.

Tabel 27. Akses bulanan terhadap website BB Pengkajian

Month Unique visitors Number of

visits Pages Hits Bandwidth

Jan 2014 3827 10843 80552 109613 7.19 GB

Feb 2014 3557 8883 72008 92691 6.06 GB

Mar 2014 4471 11820 79744 101410 5.85 GB

Apr 2014 4470 14694 142193 166714 10.88 GB

May 2014 3784 13394 178416 199146 11.24 GB

Jun 2014 3320 12536 228614 248542 14.71 GB

Jul 2014 3068 14120 312025 347576 19.33 GB

Aug 2014 3144 12546 180555 197316 11.49 GB

Sep 2014 3604 12149 114650 130129 8.67 GB

Oct 2014 4044 13387 115625 138460 10.54 GB

Nov 2014 3743 12538 82330 116750 7.95 GB

Dec 2014 10242 19723 102131 138134 6.87 GB

Total 51274 156633 1688843 1986481 120.78 GB

Kinerja Pendampingan 2010-2014

Kegiatan pendampingan 2011-2013 memiliki capaian IKU diatas 100%

(sangat berhasil), hal ini disebabkan target tersebut ditetapkan dalam satuan

laporan, namun realisasinya dihitung dalam jumlah lokasi yang dilakukan

pendampingan program strategis kementan. Hanya tahun 2010 capaiannya masih

rendah, yakni 79,2% (cukup berhasil). Tahun 2014 capaian IKU sebesar 100%

dan masuk dalam kategori berhasil.

Page 95: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 89

Tabel 28. Realisasi Output Pendampingan lingkup BBP2TP 2010-2014

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya

manajemen

pengkajian dan

pengembangan

inovasi

pertanian

Jumlah laporan

strategis

nasional/daerah

yang

memperoleh

pendampingan

inovasi oleh

BPTP dan

mencapai

target sasaran

(laporan/lokasi)

79,2 364,6 397,9 124 100

Faktor pendukung keberhasilan kegiatan pendampingan lingkup BBP2TP

tahun 2014 adalah intensifnya kegiatan koordinasi kegiatan pendampingan

dengan adanya kebijakan dari Kepala Balai Besar Pengkajian bahwa setiap

kegiatan pendampingan yang ada di BPTP harus memiliki Koordinator di Satker

BBP2TP. Hal ini menyebabkan intensifnya monitoring dan evaluasi kegiatan

pendampingan oleh Koordinator Kegiatan pendampingan di BPTP sehingga upaya

pencapaian target output senantiasa terpantau dan bila ada permasalahan di

lapang dapat segera ditindaklanjuti

Sasaran 4 :

Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional

(di bidang pengkajian, diseminasi, dan pendayagunaan)

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja dengan

pencapaian targetnya adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah laporan kerjasama

pengkajian, pengembangan

dan pemanfaatan hasil

penelitian dan

pengembangan pertanian

32 laporan 32 laporan 290

Page 96: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 90

Kerja sama dalam negeri lingkup BBP2TP meliputi kerja sama dengan

Pemda, Swasta, Perguruan Tinggi, Litbang, dan lembaga penelitian nasional

lainnya yang ditandai dengan adanya MOU, kerja sama operasional dan kerja

sama lintas UK/UPT Badan Litbang. Kerja sama pada tahun 2011 lingkup BBP2TP

berjumlah 21 kegiatan, 87 kegiatan pada tahun 2012, 148 kerja sama tahun 2013

sedangkan pada tahun 2014 berjumlah 93 kerjasama. Berdasarkan hasil rekap

diketahui bahwa sebanyak 34% BPTP memiliki 1 dokumen kerjasama (NAd,

Sumsel, Banten, DIY, Kalbar, Bali, NTB, Sulut, Sulsel, dan Papua), 17,2% memiliki

2 kerjasama (Riau, Babel, Kalsel, Kaltim, Papua Barat), 27,6% memiliki 3

kerjasama (Bengkulu, Lampung, DKI, Jabar, Jatim, NTT, Sultra, Malut), 6,9%

memiliki 4-5 kerjasama (Sumut, Gorontalo,Sumbar, Maluku), sedangkan yang

memiliki kerjasama >5 sebesar yakni 3,4% (Jambi, 11 kerjasama) dan 3,4%

(jateng, 12 kerjasama). Kerjasama dalam negeri yang dimaksud dalam hal ini

adalah kegiatan kerjasama BPTP dengan lembaga pemerintah atau non

pemerintah yang ditandai dengan MoU dan kontrak kerjasama. Jumlah kerjasama

dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 28. Jumlah Kegiatan KerjasamaTahun 2010-2014

Jumlah Kegiatan Kerjasama Lingkup BBP2TP

Tahun 2010 - 2014

0

50

100

150

200

250

300

350

400

KDN

KLN

384

77

Jumlah Kegiatan Kerjasama Tahun 2010 - 2014

Jumlah Kegiatan

Kerjasama

Page 97: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 91

Tabel 29. Mitra Kerjasama Dalam Negeri lingkup BBP2TP 2010-2014

Mitra Kerjasama Dalam Negeri

Lingkup BBP2TP

Tahun

Kerjasama Jumlah

Kerjasama

per Tahun Pemda Swasta Perguruan

Tinggi Litbang

Lembaga Penelitian

Nasional Lainnya

2010 20 11 2 0 2 35

2011 11 9 0 0 1 21

2012 26 31 3 4 23 87

2013 47 21 11 57 12 148

2014 33 11 3 39 7 93

Kinerja Kerjasama 2010-2014

Capaian indikator jumlah laporan kerjasama pengkajian, pengembanga

dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pertanian sejak 2011-2012

diatas 100% (kategori sangat berhasil), Tahun 2013-2014 sebesar 100%

(kategori berhasil), sedangkan capaian yang tidak mencapai 100% terjadi pada

tahun 2010 (kategori cukup berhasil).

Tahun 2011 capaian meningkat menjadi 91 dokumen kerjasama, terdiri

dari 79 dokumen kerjasama dalam negeri dan 12 dokumen kerjasama luar negeri.

Tahun 2012 capaian lebih rendah daripada tahun 2011 namun berdasarkan target

yang ditetapkan di 2012 capaian masih di atas 100%, output yang dihasilkan

yakni 30 dokumen kerjasama dalam negeri (tercatat hampir 80% kegiatan

dilakukan oleh BPTP bekerjasama dengan Pemda), dan 23 dokumen kerjasama luar

negeri (bentuk hibah dengan berbagai lembaga asing, baik kerjasama yang bersifat

bilateral maupun multilateral). Tahun 2013 tercapai sebanyak 34 laporan dari

target 34 laporan kerjasama, dengan jumlah mitra sebanyak 148 mitra kerjasama

berasal dari Pemda (47), Swasta (21), Perguruan Tinggi (11), litbang (57), dan

lembaga penelitian nasional lainnya (12).

Tahun 2014 jumlah kerjasama yang dihasilkan sebanyak 32 dokumen

kerjasama dari target 32 kerjasama (100%) dan melibatkan 93 mitra kerjasama

terdiri dari Pemda (33 mitra), Swasta (11 mitra), Perguruan Tinggi (3 mitra),

litbang (39 mitra), lembaga penelitian nasional lainnya (7 mitra). Hal ini

Page 98: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 92

dipengaruhi oleh aktifnya BBP2TP dan BPTP menjalin kerjasama dengan pihak

dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 30. Realisasi Jumlah Kerjasama lingkup BBP2TP 2010-2014 (%)

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya

kerjasama

nasional dan

internasional (di

bidang

pengkajian,

diseminasi dan

pendayagunaan)

Jumlah laporan

kerjasama

pengkajian,

pengembangan

dan

pemanfaatan

hasil penelitian

dan

pengembangan

pertanian

81,8 300 160,6 100 100

Sasaran 5 :

Meningkatnya sinergi operasional pengkajian dan

pengembangan inovasi pertanian

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja dengan

pencapaian target dari indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah rekomendasi kebijakan

pembangunan nasional

51

rekomendasi

51

rekomendasi

100

Tabel 31. Rekomendasi Kebijakan lingkup BBP2TP 2014

No Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Jumlah Rekomendasi

1 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Responsif dan Antisipatif 44

2 Pengembangan Pertanian Perkotaan 1

3 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan 1

4 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kopi 1

5 Rekomendasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah 1

6 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kedelai 1

7 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ternak Sapi 1

8 Rekomendasi Strategi Peningkatan Produksi Kakao 1

Total 51

Page 99: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 93

Pada tahun anggaran 2014 telah dihasilkan sejumlah 51 rekomendasi

kebijakan atau telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berupa Rumusan kebijakan antisipatif dan

responsif spesifik wilayah, regional dan nasional yang sebagian besar terkait

dengan aspek sosial ekonomi dan komoditas pertanian, Rekomendasi Peningkatan

Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, Rekomendasi Kebijakan Pengembangan

Kedelai, Pengembangan Pertanian Perkotaan, Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan Pertanian Ramah Lingkungan, Rekomendasi Kebijakan

Pengembangan Kopi, Rekomendasi Strategi Peningkatan Produksi Kakao, dan

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ternak Sapi.

Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan nasional tahun

2011-2014 masuk dalam kategori berhasil karena mencapai 100% dari target

yang telah di tetapkan, hanya tahun 2010 yang tidak memenuhi target karena

pada tahun tersebut tidak semua BPTP mendapatkan alokasi dana untuk

melakukan kegiatan utama koordinasi dan sinkronisasi operasional pengkajian dan

pengembangan inovasi pertanian.

Tabel 32. Capaian Jumlah Rekomendasi Kebijakan lingkup BBP2TP 2010-2014

SASARAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI (%)

2010 2011 2012 2013 2014

Meningkatnya

sinergi

operasional

pengkajian dan

pengembangan

inovasi

pertanian

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

pembangunan

nasional

(rekomendasi)

73,5 100 100 100 100

Tahun 2011-2012 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan lebih banyak

terkait dengan aspek sosial ekonomi dan komoditas pertanian. Sebagai gambaran

adalah dari aspek ekonomi telah dihasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yaitu

pengembangan M-KRPL, ketahanan dan diversifikasi pangan, peningkatan kinerja

lembaga penyuluhan, pengembangan pertanian organik, kelembagaan,

permodalan, pendampingan PUAP, pengembangan kawasan perbatasan,

pembangunan pertanian wilayah, strategi percepatan diseminasi inovasi pertanian

melalui SDMC, serta pemetaan AEZ. Sedangkan rekomendasi pada komoditas

Page 100: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 94

tanaman pangan yang telah dihasilkan diantaranya adalah PTT, pengembangan

lahan kering padi gogo, pengembangan atau peningkatan produksi padi, kedelai,

dan jagung. Disamping itu juga telah dihasilkan tujuh rekomendasi kebijakan

mengenai komoditas peternakan dan enam rekomendasi kebijakan perbenihan.

Sedangkan tahun anggaran 2013 telah dihasilkan sejumlah 66

rekomendasi kebijakan atau telah tercapai 100% dari target yang telah

ditetapkan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berupa Rumusan kebijakan

antisipatif dan responsif spesifik wilayah, regional dan nasional yang sebagian

besar terkait dengan aspek sosial ekonomi dan komoditas pertanian. Sebagai

gambaran adalah dari aspek ekonomi telah dihasilkan berbagai rekomendasi

kebijakan yaitu pengembangan M-KRPL, ketahanan dan diversifikasi pangan,

peningkatan kinerja lembaga penyuluhan, pengembangan pertanian organik,

kelembagaan, permodalan, pendampingan PUAP, pengembangan kawasan

perbatasan, pembangunan pertanian wilayah, strategi percepatan diseminasi

inovasi pertanian melalui SDMC, serta pemetaan AEZ. Sedangkan rekomendasi

pada komoditas tanaman pangan yang telah dihasilkan diantaranya adalah PTT,

pengembangan lahan kering padi gogo, pengembangan atau peningkatan

produksi padi, kedelai, dan jagung.

Hingga tahun 2014, banyak keberhasilan pembangunan sudah dirasakan

masyarakat di perdesaan dan di perkotaan dan di perkotaan. Perubahan tampak

dalam berbagai aspek, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Namun

demikian tuntutan pembangunan terus berlanjut seiring dinamika yang terjadi,

sehingga tidak terhindar dari isu-isu yang memerlukan solusi.

Page 101: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 95

IV. Akuntabilitas Keuangan Lingkup BB PENGKAJIAN

Pagu anggaran Satker BB Pengkajian 2014 dengan Nomor DIPA SP DIPA-

018.09.2.648673/2014 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 30.696.136.000,-.

Selama kurun waktu tersebut, revisi anggaran DIPA telah dilakukan sebanyak 4

kali revisi menjadi Rp 27.721.706.000. Pagu awal lingkup BBP2TP tahun 2014

sebesar Rp 518.390.000.000,-, setelah direvisi pagu akhir menjadi Rp

480.844.134.000,- terdiri dari pagu belanja pegawai sebesar Rp

206.995.609.000; pagu belanja barang operasional sebesar Rp 39.363.219.000,- ;

pagu belanja barang non operasional Rp 190.367.012.000,-; serta pagu belanja

modal sebesar Rp 44.118.294.000,-

ANGGARAN LINGKUP BBP2TP TA 2010-2014 PER JENIS BELANJA

21

No. JENIS BELANJA Anggaran (Rp. M)

2010 2011 2012 2013 2014

1. Belanja Gaji 149,34 163,58 182,99 201,53 214,42

2. Operasional Perkantoran 20,49 23,01 29,72 32,69 38,952

3. Belanja Modal 28,73 23,03 37,53 124,89 43,20

4. Penelitian/Pengkajian 36,15 47,06 65,64 56,33 33,82

5. Kegiatan Strategis

Litbang 32,34 37,53 50,19 76,85 78,26

Pendampingan Program

Strategis Kemtan 24,39 28,31 37,87 57,97 58,79

6. Manajemen 27,30 28,52 46,82 49,60 50,93

T O T A L 318,74 351,05 450,76 599,87 518,39

4.1. Realisasi Anggaran

Total realisasi anggaran lingkup BB Pengkajian hingga 31 Desember 2014

berdasarkan data i-monev sebesar Rp. 456.400.080.936,- (94,92%%) dari total

anggaran yang dialokasikan dalam DIPA TA 2014, sedangkan total sisa anggaran

adalah sebesar Rp. 24.444.053.064,- (5,08%) dari pagu anggaran. Secara lebih

rinci dapat diuraikan bahwa realisasi dan sisa anggaran terdiri dari: (1) Realisasi

belanja pegawai sebesar Rp. 198.063.583.059,- atau 95,68% dari pagu sebesar

Rp 206.995.609.000; (2) Realisasi belanja barang operasional sebesar Rp.

38.039.603.246,- atau 96,64% dari pagu sebesar Rp 39.363.219.000; (3)

Realisasi belanja barang non operasional sebesar Rp. 177.611.453.972,- atau

93,29% dari pagu sebesar Rp 190.367.012.000,- dan (4) Realisasi belanja modal

adalah sebesar Rp. 42.685.440.659,- (96,75%) dari pagu sebesar Rp

44.118.294.000,-. Sedangkan berdasarkan data PMK 249, realisasi per 31

Desember 2014 sebesar Rp 449.779.892.529,- . Data realisasi PMK249 berbeda

dengan data i-monev, karena data PMK249 berdasarkan data SP2D sedangkan

Page 102: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 96

data imonev berdasarkan data SPM sehingga data realisasi i-monev lebih besar

daripada data realisasi PMK 249 (Tabel 31 dan 32).

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA unit kerja antara lain

disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal

antara lain: (a) Adanya perubahan akun perjalanan yang menyebabkan

penambahan waku revisi POK/DIPA; (b) Tidak optimalnya sosialisasi tentang

perubahan akun, terutama akun perjalanan dinas, menyebabkan timbulnya

banyak keraguan di hampir sebagian besar Satker dalam mengimplementasikan

akun-akun perjalanan; (c) Sebagian kegiatan pengkajian dan diseminasi

teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal

penentuan lokasi dan calon petani koperator, sehingga diperlukan penyesuaian

waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hal ini tercermin dalam kegiatan-

kegiatan pendampingan seperti PTT, PKAH, PSDSK, dan lainnya; (d) Beberapa

kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor dan sarana prasarana lainnya

terkendala oleh resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan

gedung (Kasus BPTP Kepri); (e) Komitmen sebagian dari pihak ketiga pelaksana

kegiatan pembangunan gedung dan sarana prasarana lainnya relatif kurang

sehingga tidak dapat menuntaskan pelaksanaan kegiatannya. Seluruh Satker

sudah menindaklanjuti hal dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Belanja modal ada kendala dalam pekerjaan konstruksi, gedung tidak selesai dan

kontrak dengan rekanan sudah diputus. Sedangkan kendala internal lebih

disebabkan pada kinerja BPTP dalam melaksanakan kegiatannya yaitu: (a)

Kendala administrasi keuangan merupakan hal yang berpengaruh dalam

merealisasikan kegiatan, terutama kurangnya tenaga, dan kurang optimalnya para

pengelola keuangan dalam memfasilitasi kegiatan pengkajian dan

diseminasi; (b) Sebagian kegiatan lapangan seperti display VUB, m-KRPL, m-

P3MI, sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa

penyesuaian jadwal kegiatan terutama waktu tanam; (c) Beberapa BPTP yang

sudah diperiksa Inspektorat menemukan ketidakefisienan dalam alokasi anggaran

belanja barang sehingga tidak direalisasikan. Sebagai contoh adanya kendala

administrasi dan situasi di lapangan (adanya perubahan akun sehingga terhambat

pencairan dari KPPN, musim tanam, dll), ada alasan saran Itjen untuk pembelian

kebutuhan UPBS agar tidak diadakan karena tak punya gudang dan kendaraan

khusus UPBS, Ada barang yang harganya kemahalan, Ada barang yang mestinya

dapat difasilitasi di kegiatan. Rincian realisasi anggaran per BPTP sebagaimana

pada Tabel berikut.

Page 103: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 97

Tabel 33. Realisasi Anggaran Lingkup BB Pengkajian berdasarkan data i-monev 2014

Pegawai Barang Ops Barang Non Modal Pegawai % Barang Ops % Barang Non % Modal % Total %

1 BBP2TP 27,721,706,000 7,872,141,000 2,173,780,000 13,695,085,000 3,980,700,000 7,615,315,738 96.74% 2,142,264,051 98.55% 12,011,440,376 87.71% 3,897,089,775 97.90% 25,666,109,940 92.58%

2 BPTP Aceh 14,468,873,000 5,917,696,000 1,004,960,000 6,144,417,000 1,401,800,000 5,688,741,057 96.13% 962,008,007 95.73% 6,046,602,750 98.41% 1,247,644,000 89.00% 13,944,995,814 96.38%

3 BPTP Sumut 16,467,220,000 7,304,234,000 1,374,200,000 7,038,804,000 749,982,000 7,155,819,460 97.97% 1,367,257,046 99.49% 7,027,001,552 99.83% 748,190,916 99.76% 16,298,268,974 98.97%

4 BPTP Sumbar 23,378,273,000 13,704,458,000 2,081,630,000 6,542,186,000 1,049,999,000 12,629,910,289 92.16% 2,027,020,396 97.38% 6,512,338,245 99.54% 976,587,000 93.01% 22,145,855,930 94.73%

5 BPTP Bengkulu 9,737,331,000 4,627,915,000 1,066,330,000 3,513,086,000 530,000,000 4,589,209,449 99.16% 1,024,208,597 96.05% 3,414,388,585 97.19% 517,124,000 97.57% 9,544,930,631 98.02%

6 BPTP Riau 10,099,542,000 4,518,612,000 1,073,630,000 4,057,300,000 450,000,000 4,977,472,369 110.15% 1,274,972,754 118.75% 3,144,467,496 77.50% 422,912,637 93.98% 9,819,825,256 97.23%

7 BPTP Jambi 12,671,485,000 5,312,859,000 973,400,000 4,984,776,000 1,400,450,000 5,176,669,850 97.44% 873,432,659 89.73% 4,730,056,511 94.89% 1,373,529,000 98.08% 12,153,688,020 95.91%

8 BPTP Sumsel 11,208,483,000 5,025,038,000 884,650,000 4,623,795,000 675,000,000 4,901,502,880 97.54% 791,231,386 89.44% 4,189,607,153 90.61% 629,207,000 93.22% 10,511,548,419 93.78%

9 BPTP Lampung 15,470,558,000 7,051,159,000 1,463,365,000 6,050,509,000 905,525,000 7,022,725,782 99.60% 1,530,231,221 104.57% 5,718,641,071 94.52% 902,735,700 99.69% 15,174,333,774 98.09%

10 BPTP Jabar 22,761,085,000 9,356,142,000 1,438,340,000 11,432,528,000 534,075,000 8,941,805,021 95.57% 1,361,977,101 94.69% 10,359,239,747 90.61% 532,143,250 99.64% 21,195,165,119 93.12%

11 BPTP Jakarta 6,551,142,000 3,505,509,000 750,500,000 1,953,583,000 341,550,000 3,429,433,437 97.83% 749,236,835 99.83% 1,911,910,115 97.87% 339,612,000 99.43% 6,430,192,387 98.15%

12 BPTP Jateng 29,777,800,000 13,940,058,000 1,524,040,000 9,956,202,000 4,357,500,000 13,821,032,245 99.15% 1,498,545,287 98.33% 9,350,475,875 93.92% 4,340,948,000 99.62% 29,011,001,407 97.42%

13 BPTP DIY 17,601,206,000 8,273,696,000 1,069,580,000 5,468,337,000 2,789,593,000 7,983,311,304 96.49% 1,057,210,310 98.84% 5,438,187,362 99.45% 2,512,489,460 90.07% 16,991,198,436 96.53%

14 BPTP Jatim 31,087,209,000 13,846,475,000 1,733,300,000 12,885,655,000 2,621,779,000 12,905,081,186 93.20% 1,597,427,314 92.16% 11,803,556,995 91.60% 2,501,260,000 95.40% 28,807,325,495 92.67%

15 BPTP Bali 11,977,492,000 5,585,518,000 790,100,000 4,805,874,000 796,000,000 5,581,815,568 99.93% 747,755,499 94.64% 4,714,111,729 98.09% 786,790,285 98.84% 11,830,473,081 98.77%

16 BPTP NTB 16,226,587,000 7,162,451,000 1,113,420,000 7,753,716,000 197,000,000 7,009,449,562 97.86% 1,114,425,708 100.09% 6,960,757,601 89.77% 191,805,000 97.36% 15,276,437,871 94.14%

17 BPTP NTT 17,395,965,000 9,657,095,000 1,484,290,000 4,640,456,000 1,614,124,000 9,330,902,808 96.62% 1,429,505,879 96.31% 4,156,953,616 89.58% 1,603,312,700 99.33% 16,520,675,003 94.97%

18 BPTP Sulut 12,563,726,000 6,612,864,000 928,100,000 4,546,742,000 476,020,000 6,048,992,358 91.47% 1,076,569,079 116.00% 4,114,256,366 90.49% 466,508,000 98.00% 11,706,325,803 93.18%

19 BPTP Sulteng 10,494,736,000 4,925,299,000 1,408,610,000 3,393,827,000 767,000,000 4,717,604,890 95.78% 1,408,609,876 100.00% 3,384,881,639 99.74% 758,942,400 98.95% 10,270,038,805 97.86%

20 BPTP Sulsel 25,975,136,000 13,728,466,000 2,736,000,000 8,576,270,000 934,400,000 13,122,851,980 95.59% 2,699,111,429 98.65% 8,572,246,713 99.95% 933,022,940 99.85% 25,327,233,062 97.51%

21 BPTP Sultra 12,761,646,000 5,796,820,000 1,189,680,000 4,307,646,000 1,467,500,000 5,815,993,422 100.33% 787,963,705 66.23% 4,280,779,368 99.38% 1,461,041,800 99.56% 12,345,778,295 96.74%

22 BPTP Kalteng 8,873,410,000 3,519,917,000 918,630,000 4,053,113,000 381,750,000 3,229,771,903 91.76% 903,585,117 98.36% 3,985,198,399 98.32% 381,690,000 99.98% 8,500,245,419 95.79%

23 BPTP Kalbar 11,506,716,000 4,992,219,000 928,130,000 4,786,367,000 800,000,000 4,753,559,341 95.22% 842,753,745 90.80% 4,356,022,803 91.01% 787,106,400 98.39% 10,739,442,289 93.33%

24 BPTP Kaltim 9,336,635,000 3,892,860,000 840,820,000 4,224,455,000 378,500,000 3,642,159,045 93.56% 821,316,930 97.68% 3,655,843,596 86.54% 370,550,000 97.90% 8,489,869,571 90.93%

25 BPTP Kalsel 14,106,712,000 6,262,559,000 1,099,440,000 5,717,223,000 1,027,490,000 5,686,621,965 90.80% 1,039,433,654 94.54% 5,375,732,876 94.03% 876,428,000 85.30% 12,978,216,495 92.00%

26 BPTP Maluku 11,661,869,000 5,842,705,000 1,051,034,000 4,205,250,000 562,880,000 5,458,331,407 93.42% 1,050,004,293 99.90% 3,882,781,230 92.33% 562,680,000 99.96% 10,953,796,930 93.93%

27 BPTP Papua 13,065,686,000 4,414,834,000 1,096,580,000 6,947,346,000 606,926,000 3,453,367,412 78.22% 687,686,050 62.71% 6,818,851,226 98.15% 549,317,946 90.51% 11,509,222,634 88.09%

28 BPTP Banten 9,334,212,000 3,520,909,000 895,375,000 3,973,649,000 944,279,000 3,366,001,698 95.60% 846,629,162 94.56% 3,172,055,862 79.83% 905,568,850 95.90% 8,290,255,572 88.82%

29 BPTP Babel 11,160,080,000 2,465,358,000 1,261,390,000 3,864,380,000 3,568,952,000 2,237,017,776 90.74% 1,261,061,800 99.97% 3,747,445,000 96.97% 3,561,135,000 99.78% 10,806,659,576 96.83%

30 BPTP Malut 9,538,831,000 2,181,785,000 796,720,000 3,946,066,000 2,614,260,000 1,975,347,500 90.54% 726,117,084 91.14% 3,774,425,289 95.65% 2,413,647,800 92.33% 8,889,537,673 93.19%

31 BPTP Gorontalo 6,650,007,000 2,303,293,000 599,590,000 3,470,874,000 276,250,000 1,984,132,946 86.14% 589,209,405 98.27% 3,346,909,848 96.43% 274,150,000 99.24% 6,194,402,199 93.15%

32 BPTP Papua Barat 6,779,269,000 1,758,652,000 768,725,000 4,251,892,000 - 1,717,031,522 97.63% 907,818,817 118.09% 3,590,103,298 84.44% - 6,214,953,637 91.68%

33 LPTP Sulbar 7,108,554,000 1,317,067,000 449,800,000 2,713,677,000 2,628,010,000 1,296,476,995 98.44% 461,920,973 102.69% 2,451,382,147 90.33% 2,591,269,300 98.60% 6,801,049,415 95.67%

34 LPTP Kepri 5,324,952,000 798,946,000 395,080,000 1,841,926,000 2,289,000,000 798,122,894 99.90% 381,102,077 96.46% 1,612,801,533 87.56% 2,269,001,500 99.13% 5,061,028,004 95.04%

480,844,134,000 206,995,609,000 39,363,219,000 190,367,012,000 44,118,294,000 198,063,583,059 95.68% 38,039,603,246 96.64% 177,611,453,972 93.30% 42,685,440,659 96.75% 456,400,080,936 94.92%

No. SatkerPagu Per Belanja Realisasi Per Belanja

Pagu Anggaran

Page 104: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 98

Tabel 34. Realisasi Anggaran berdasarkan Output kegiatan (Data PMK 249)

KODE OUTPUT ANGGARAN

PAGU REALISASI %

1801.003 Laporan Pengelolaan satker (unit) 35,859,200,000 33,972,654,347 94,74%

1801.008 Laporan Kerjasama, Pengkajian, Penembangan dan Pemanfaatan Hasil Litbang (laporan)

3,311,000,000 3,158,560,506 95,40%

1801.010 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Satker (Laporan) 6,753,500,000 6,154,154,613 91,13%

1801.013 Teknologi Spesifik Lokasi 33,650,600,000 31,881,395,916 94,74%

1801.015 Rekomendasi kebijakan Pembangunan 3,477,300,000 3,053,408,977 87,81%

1801.016 Pengelolaan instalasi pengkajian (unit) 3,415,300,000 3,220,844,120 94,31%

1801.018 Teknologi yang terdiseminasi ke pengguna 17,836,040,000 17,185,167,311 96,35%

1801.019 Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan inovasi pertanian dan program strategis nasional

55,792,300,000 52,040,906,112 93,28%

1801.024 Pengadaan buku (buah) 95,000,000 94,908,025 99,90%

1801.025 Produksi benih (ton) 30,292,100,000 27,785,736,796 91,73%

1801.994 Layanan perkantoran (bulan) 246,358,800,000 228,560,107,761 92,78%

1801.995 Kendaraan bermotor (unit) 2,690,200,000 2,656,866,500 98,76%

1801.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2,817,200,000 2,793,049,184 99,14%

1801.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (unit) 12,123,100,000 11,771,486,150 97,10%

1801.998 Gedung/Bangunan (m2) 26,372,500,000 25,450,646,211 96,50%

TOTAL 480.844.140.000 449.779.892.529 93,54%

Page 105: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 99

4.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan

Negara BB Pengkajian sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada BB Pengkajian sampai dengan Desember

2014 tidak ada dikarenakan Penerimaan Perpajakan khusus Kementerian

Keuangan.

Penerimaan Negara Bukan pajak

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Besar Pengkajian memerlukan

dukungan sumber dana yang memadai, baik dari pemerintah, mitra kerjasama

dan dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dana tersebut sangat diperlukan untuk mendukung biaya pemeliharaan fasilitas

dan sarana, memperbaiki tenaga penunjang lainnya. Penggalian dana juga

sedang dirintis dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain, komersialisasi hasil

litbang dan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak terutama penerimaan

fungsional dan akan terus ditingkatkan sehingga kedepan diharapkan sumber

dana yang diperlukan tidak hanya tergantung dari ketersediaan APBN.

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Besar Pengkajian dan

Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Tahun Anggaran 2014 sebesar

Rp. 15.000.000,-. Realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak BBP2TP Bogor

sampai bulan Desember 2014 sebesar Rp. 56.809.104,- dari target penerimaan

atau 378,73%. Penerimaan PNBP tersebut terdiri dari Penerimaan Umum sebesar

Rp.40.529.104,- dan Penerimaan Fungsional sebesar Rp.16.820.000,-. Adapun

Penerimaan Umum yaitu Penerimaan PNBP yang tidak bisa digunakan kembali,

Penerimaan Umum berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

(Kode 423911) dan Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita

oleh Negara (TP/TGR) (Kode 423922) Sedangkan Penerimaan Fungsional yaitu

Penerimaan PNBP yang bisa digunakan kembali, dan Penerimaan Fungsional

hanya berasal dari Pendapatan Jasa Lainnya yaitu Sewa Mess (Kode 423291).

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 69/KMK.02/2009, penggunaan

kembali PNBP rata-rata Satuan Kerja sebesar 94,02% dari penerimaan fungsional

yang diharapkan dapat menjadi pendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

PNBP di BBP2TP. Adapun dasar pemungutan tarif PNBP diatur dalam PP 48 tahun

2012. Target Penerimaan dan Realisasi PNBP tahun 2014 mengalami peningkatan,

Page 106: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 100

hal ini dikarenakan adanya kenaikan / revisi tarif yang baru dan semakin tingginya

tingkat penyewaan mess di BBP2TP Bogor oleh instansi Kementerian Pertanian

dan instansi lainnya sehingga pendapatan sewa mess yang merupakan

penerimaan fungsional ikut mengalami peningkatan.

Tabel 35. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Desember 2014

BELANJA Uraian

Estimasi

Pendapatan

2014 (Rp.)

Realisasi Pendapatan

s/d Desember 2014

Fungsional Umum

423119 Pendapatan dan Penjualan

lainnya - - -

423129

Pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN

Lainnya

- - -

423141 Pendapatan Sewa Tanah,

Gedung dan Bangunan - - -

423143 Pendapatan Sewa Benda-

benda Bergerak - - -

423221 Pendapatan Jasa Lembaga

Keuangan (Jasa Giro) - - -

423291 Pendapatan Jasa Lainnya 15.000.000 16.280.000 -

423911

Penerimaan Umum berasal

dari Penerimaan Kembali

Belanja Pegawai Pusat TAYL

- - 12.740.000

423922

Pendapatan Pelunasan Ganto

Rugi atas Kerugian yang

Diderita Oleh Negara

(TP/TGR)

- - 27.789.104

423999 Pendapatan Anggaran

Lainnya - - -

Jumlah Pendapatan 15.000.000 16.280.000 40.529.104

Page 107: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 101

V. PENUTUP

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja

menunjukkan bahwa kinerja kegiatan penelitian dan pengkajian Balai Besar

Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian dan sasaran kumulatif tahun

2014 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Capaian indikator kinerja kegiatan penelitian BPTP tahun 2014 umumnya

telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dengan kata lain kegiatan yang direncanakan telah dapat

dilaksanakan dengan cukup baik. Demikian pula, dengan capaian lima sasaran

kumulatif BB Pengkajian dalam tahun 2014, baik yang mencakup keluaran

kegiatan penelitian maupun kegiatan diseminasi teknologi dan kerjasama

penelitian juga menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari realisasi

capaian dan target yang telah ditetapkan (100%).

2. Jika dibandingkan dengan capaian dalam tahun 2010-2014, Khusus untuk

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2010 yang tidak tercapai 100%

yaitu “Jumlah Teknologi yang Didiseminasikan ke Pengguna” serta “Jumlah

Rekomendasi Kebijakan” disebabkan karena tidak semua BPTP mendapatkan

alokasi anggaran pendampingan untuk melakukan kegiatan koordinasi dan

sinkronisasi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian,

yang pada saat itu dilaksanakan melalui kegiatan FEATI. Sedangkan untuk

capaian IKU diatas 100% khususnya pada “Jumlah kegiatan pendampingan

model diseminasi spektrum multi channel dan program strategis

nasional/daerah”, disebabkan karena target tersebut ditetapkan dalam satuan

laporan, sedangkan realisasinya dihitung dari jumlah lokasi yang dilakukan

pendampingan program strategis Kementan.

3. Senjang gap antara RKT dan PKT tahun 2014 untuk teknologi pertanian

unggulan spesifik lokasi sebesar 6,48% atau sekitar 7 teknologi, sementara

untuk teknologi yang didiseminasikan kepada pengguna/stakeholder adalah

3,125% atau sebesar 10 teknologi. Senjang (gap) peningkatan kinerja

tersebut khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta

kerja sama yang baik dengan instansi terkait sehingga diharapkan kualitas

pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian yang dihasilkan benar-benar

sesuai dengan kebutuhan pengguna baik bagi pengambil kebijakan di daerah

maupun petani pengguna rakitan teknologi. Dalam hal sinergi kerjasama

dengan Daerah, maka pada masa yang akan datang agar diupayakan untuk

Page 108: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 102

meningkatkan frekuensi sosialisasi kerjasama dengan stakeholder untuk

menjalin kerjasama dalam bentuk MoU sehingga didapatkan persamaan

persepsi masalah pendanaan dan pengadministrasian kerjasama secara legal.

4. Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan pengkajian dan

diseminasi adalah :

a. Melakukan pola kerjasama Balit Komoditas dengan BPTP agar terjadi

transfer pengetahuan dari tenaga peneliti Balit ke peneliti yang ada di

BPTP dan secara bertahap mengatasi permasalahan SDM yang belum

memadai.

b. Perlunya inventarisasi teknologi atau komponen teknologi yang telah

dihasilkan Balit Komoditas secara berkala untuk mendapatkan inovasi

baru dan merakit teknologi yang mengikuti berkembangnya usahatani

yang berwawasan agribisnis, bernilai tambah, serta berwawasan

lingkungan.

Page 109: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 103

LAMPIRAN

Page 110: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 104

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Struktur Organisasi

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

SEKSI EVALUASI

SEKSI PROGRAM

BIDANG PROGRAM DAN

EVALUASI

SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN

RUMAH TANGGA

DAN

PERLENGKAPAN

BAGIAN TATA USAHA

KEPALA BALAI BESAR

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI KERJASAMA

SEKSI

PENDAYAGUNAAN

HASIL PENGKAJIAN

BIDANG KERJA SAMA DAN

PENDAYAGUNAAN HASIL

PENGKAJIAN

Page 111: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 105

Page 112: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 106

Page 113: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 107

Page 114: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 108

Page 115: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 109

Page 116: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 110

Realisasi Anggaran Lingkup BB Pengkajian berdasarkan data i-monev 2014

Pegawai Barang Ops Barang Non Modal Pegawai % Barang Ops % Barang Non % Modal % Total %

1 BBP2TP 27,721,706,000 7,872,141,000 2,173,780,000 13,695,085,000 3,980,700,000 7,615,315,738 96.74% 2,142,264,051 98.55% 12,011,440,376 87.71% 3,897,089,775 97.90% 25,666,109,940 92.58%

2 BPTP Aceh 14,468,873,000 5,917,696,000 1,004,960,000 6,144,417,000 1,401,800,000 5,688,741,057 96.13% 962,008,007 95.73% 6,046,602,750 98.41% 1,247,644,000 89.00% 13,944,995,814 96.38%

3 BPTP Sumut 16,467,220,000 7,304,234,000 1,374,200,000 7,038,804,000 749,982,000 7,155,819,460 97.97% 1,367,257,046 99.49% 7,027,001,552 99.83% 748,190,916 99.76% 16,298,268,974 98.97%

4 BPTP Sumbar 23,378,273,000 13,704,458,000 2,081,630,000 6,542,186,000 1,049,999,000 12,629,910,289 92.16% 2,027,020,396 97.38% 6,512,338,245 99.54% 976,587,000 93.01% 22,145,855,930 94.73%

5 BPTP Bengkulu 9,737,331,000 4,627,915,000 1,066,330,000 3,513,086,000 530,000,000 4,589,209,449 99.16% 1,024,208,597 96.05% 3,414,388,585 97.19% 517,124,000 97.57% 9,544,930,631 98.02%

6 BPTP Riau 10,099,542,000 4,518,612,000 1,073,630,000 4,057,300,000 450,000,000 4,977,472,369 110.15% 1,274,972,754 118.75% 3,144,467,496 77.50% 422,912,637 93.98% 9,819,825,256 97.23%

7 BPTP Jambi 12,671,485,000 5,312,859,000 973,400,000 4,984,776,000 1,400,450,000 5,176,669,850 97.44% 873,432,659 89.73% 4,730,056,511 94.89% 1,373,529,000 98.08% 12,153,688,020 95.91%

8 BPTP Sumsel 11,208,483,000 5,025,038,000 884,650,000 4,623,795,000 675,000,000 4,901,502,880 97.54% 791,231,386 89.44% 4,189,607,153 90.61% 629,207,000 93.22% 10,511,548,419 93.78%

9 BPTP Lampung 15,470,558,000 7,051,159,000 1,463,365,000 6,050,509,000 905,525,000 7,022,725,782 99.60% 1,530,231,221 104.57% 5,718,641,071 94.52% 902,735,700 99.69% 15,174,333,774 98.09%

10 BPTP Jabar 22,761,085,000 9,356,142,000 1,438,340,000 11,432,528,000 534,075,000 8,941,805,021 95.57% 1,361,977,101 94.69% 10,359,239,747 90.61% 532,143,250 99.64% 21,195,165,119 93.12%

11 BPTP Jakarta 6,551,142,000 3,505,509,000 750,500,000 1,953,583,000 341,550,000 3,429,433,437 97.83% 749,236,835 99.83% 1,911,910,115 97.87% 339,612,000 99.43% 6,430,192,387 98.15%

12 BPTP Jateng 29,777,800,000 13,940,058,000 1,524,040,000 9,956,202,000 4,357,500,000 13,821,032,245 99.15% 1,498,545,287 98.33% 9,350,475,875 93.92% 4,340,948,000 99.62% 29,011,001,407 97.42%

13 BPTP DIY 17,601,206,000 8,273,696,000 1,069,580,000 5,468,337,000 2,789,593,000 7,983,311,304 96.49% 1,057,210,310 98.84% 5,438,187,362 99.45% 2,512,489,460 90.07% 16,991,198,436 96.53%

14 BPTP Jatim 31,087,209,000 13,846,475,000 1,733,300,000 12,885,655,000 2,621,779,000 12,905,081,186 93.20% 1,597,427,314 92.16% 11,803,556,995 91.60% 2,501,260,000 95.40% 28,807,325,495 92.67%

15 BPTP Bali 11,977,492,000 5,585,518,000 790,100,000 4,805,874,000 796,000,000 5,581,815,568 99.93% 747,755,499 94.64% 4,714,111,729 98.09% 786,790,285 98.84% 11,830,473,081 98.77%

16 BPTP NTB 16,226,587,000 7,162,451,000 1,113,420,000 7,753,716,000 197,000,000 7,009,449,562 97.86% 1,114,425,708 100.09% 6,960,757,601 89.77% 191,805,000 97.36% 15,276,437,871 94.14%

17 BPTP NTT 17,395,965,000 9,657,095,000 1,484,290,000 4,640,456,000 1,614,124,000 9,330,902,808 96.62% 1,429,505,879 96.31% 4,156,953,616 89.58% 1,603,312,700 99.33% 16,520,675,003 94.97%

18 BPTP Sulut 12,563,726,000 6,612,864,000 928,100,000 4,546,742,000 476,020,000 6,048,992,358 91.47% 1,076,569,079 116.00% 4,114,256,366 90.49% 466,508,000 98.00% 11,706,325,803 93.18%

19 BPTP Sulteng 10,494,736,000 4,925,299,000 1,408,610,000 3,393,827,000 767,000,000 4,717,604,890 95.78% 1,408,609,876 100.00% 3,384,881,639 99.74% 758,942,400 98.95% 10,270,038,805 97.86%

20 BPTP Sulsel 25,975,136,000 13,728,466,000 2,736,000,000 8,576,270,000 934,400,000 13,122,851,980 95.59% 2,699,111,429 98.65% 8,572,246,713 99.95% 933,022,940 99.85% 25,327,233,062 97.51%

21 BPTP Sultra 12,761,646,000 5,796,820,000 1,189,680,000 4,307,646,000 1,467,500,000 5,815,993,422 100.33% 787,963,705 66.23% 4,280,779,368 99.38% 1,461,041,800 99.56% 12,345,778,295 96.74%

22 BPTP Kalteng 8,873,410,000 3,519,917,000 918,630,000 4,053,113,000 381,750,000 3,229,771,903 91.76% 903,585,117 98.36% 3,985,198,399 98.32% 381,690,000 99.98% 8,500,245,419 95.79%

23 BPTP Kalbar 11,506,716,000 4,992,219,000 928,130,000 4,786,367,000 800,000,000 4,753,559,341 95.22% 842,753,745 90.80% 4,356,022,803 91.01% 787,106,400 98.39% 10,739,442,289 93.33%

24 BPTP Kaltim 9,336,635,000 3,892,860,000 840,820,000 4,224,455,000 378,500,000 3,642,159,045 93.56% 821,316,930 97.68% 3,655,843,596 86.54% 370,550,000 97.90% 8,489,869,571 90.93%

25 BPTP Kalsel 14,106,712,000 6,262,559,000 1,099,440,000 5,717,223,000 1,027,490,000 5,686,621,965 90.80% 1,039,433,654 94.54% 5,375,732,876 94.03% 876,428,000 85.30% 12,978,216,495 92.00%

26 BPTP Maluku 11,661,869,000 5,842,705,000 1,051,034,000 4,205,250,000 562,880,000 5,458,331,407 93.42% 1,050,004,293 99.90% 3,882,781,230 92.33% 562,680,000 99.96% 10,953,796,930 93.93%

27 BPTP Papua 13,065,686,000 4,414,834,000 1,096,580,000 6,947,346,000 606,926,000 3,453,367,412 78.22% 687,686,050 62.71% 6,818,851,226 98.15% 549,317,946 90.51% 11,509,222,634 88.09%

28 BPTP Banten 9,334,212,000 3,520,909,000 895,375,000 3,973,649,000 944,279,000 3,366,001,698 95.60% 846,629,162 94.56% 3,172,055,862 79.83% 905,568,850 95.90% 8,290,255,572 88.82%

29 BPTP Babel 11,160,080,000 2,465,358,000 1,261,390,000 3,864,380,000 3,568,952,000 2,237,017,776 90.74% 1,261,061,800 99.97% 3,747,445,000 96.97% 3,561,135,000 99.78% 10,806,659,576 96.83%

30 BPTP Malut 9,538,831,000 2,181,785,000 796,720,000 3,946,066,000 2,614,260,000 1,975,347,500 90.54% 726,117,084 91.14% 3,774,425,289 95.65% 2,413,647,800 92.33% 8,889,537,673 93.19%

31 BPTP Gorontalo 6,650,007,000 2,303,293,000 599,590,000 3,470,874,000 276,250,000 1,984,132,946 86.14% 589,209,405 98.27% 3,346,909,848 96.43% 274,150,000 99.24% 6,194,402,199 93.15%

32 BPTP Papua Barat 6,779,269,000 1,758,652,000 768,725,000 4,251,892,000 - 1,717,031,522 97.63% 907,818,817 118.09% 3,590,103,298 84.44% - 6,214,953,637 91.68%

33 LPTP Sulbar 7,108,554,000 1,317,067,000 449,800,000 2,713,677,000 2,628,010,000 1,296,476,995 98.44% 461,920,973 102.69% 2,451,382,147 90.33% 2,591,269,300 98.60% 6,801,049,415 95.67%

34 LPTP Kepri 5,324,952,000 798,946,000 395,080,000 1,841,926,000 2,289,000,000 798,122,894 99.90% 381,102,077 96.46% 1,612,801,533 87.56% 2,269,001,500 99.13% 5,061,028,004 95.04%

480,844,134,000 206,995,609,000 39,363,219,000 190,367,012,000 44,118,294,000 198,063,583,059 95.68% 38,039,603,246 96.64% 177,611,453,972 93.30% 42,685,440,659 96.75% 456,400,080,936 94.92%

No. SatkerPagu Per Belanja Realisasi Per Belanja

Pagu Anggaran

Page 117: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 111

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

BB

P2

TP

BP

TPA

ceh

BP

TPSu

mu

t

BP

TPSu

mb

ar

BP

TPB

en

gku

lu

BP

TPR

iau

BP

TPJa

mb

i

BP

TPSu

mse

l

BP

TPLa

mp

un

g

BP

TPJa

bar

BP

TPJa

kart

a

BP

TPJa

ten

g

BP

TPD

IY

BP

TPJa

tim

BP

TPB

ali

BP

TPN

TB

BP

TPN

TT

BP

TPSu

lut

BP

TPSu

lte

ng

BP

TPSu

lse

l

BP

TPSu

ltra

BP

TPK

alte

ng

BP

TPK

alb

ar

BP

TPK

alti

m

BP

TPK

alse

l

BP

TPM

alu

ku

BP

TPP

apu

a

BP

TPB

ante

n

BP

TPB

abe

l

BP

TPM

alu

t

BP

TPG

oro

nta

lo

BP

TPP

apu

aB

arat

LPTP

Sulb

ar

LPTP

Ke

pri

Pagu Per Belanja Pegawai

Realisasi Per Belanja Pegawai

Realisasi Per Belanja %

Page 118: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 112

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

Pagu Barang Ops

Realisasi Barang Ops

Realisasi %

Page 119: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 113

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

Pagu belanja barang non operasional

Realisasi belanja barang non operasional

%

Page 120: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 114

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

BB

P2

TP

BP

TP

Ac

eh

BP

TP

Su

mu

t

BP

TP

Su

mb

ar

BP

TP

Be

ng

ku

lu

BP

TP

Ria

u

BP

TP

Jam

bi

BP

TP

Su

mse

l

BP

TP

La

mp

un

g

BP

TP

Jab

ar

BP

TP

Jak

arta

BP

TP

Jate

ng

BP

TP

DIY

BP

TP

Jati

m

BP

TP

Ba

li

BP

TP

NT

B

BP

TP

NT

T

BP

TP

Su

lut

BP

TP

Su

lte

ng

BP

TP

Su

lse

l

BP

TP

Su

ltra

BP

TP

Ka

lte

ng

BP

TP

Ka

lba

r

BP

TP

Ka

ltim

BP

TP

Ka

lse

l

BP

TP

Ma

luk

u

BP

TP

Pa

pu

a

BP

TP

Ba

nte

n

BP

TP

Ba

be

l

BP

TP

Ma

lut

BP

TP

Go

ro

nta

lo

BP

TP

Pa

pu

aB

ara

t

LP

TP

Su

lba

r

LP

TP

Ke

pri

Pagu belanja Modal

Realisasi Belanja Modal

%

Page 121: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 115

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

BB

P2

TP

BP

TPA

ceh

BP

TPSu

mu

t

BP

TPSu

mb

ar

BP

TPB

en

gku

lu

BP

TPR

iau

BP

TPJa

mb

i

BP

TPSu

mse

l

BP

TPLa

mp

un

g

BP

TPJa

bar

BP

TPJa

kart

a

BP

TPJa

ten

g

BP

TPD

IY

BP

TPJa

tim

BP

TPB

ali

BP

TPN

TB

BP

TPN

TT

BP

TPSu

lut

BP

TPSu

lte

ng

BP

TPSu

lse

l

BP

TPSu

ltra

BP

TPK

alte

ng

BP

TPK

alb

ar

BP

TPK

alti

m

BP

TPK

alse

l

BP

TPM

alu

ku

BP

TPP

apu

a

BP

TPB

ante

n

BP

TPB

abe

l

BP

TPM

alu

t

BP

TPG

oro

nta

lo

BP

TPP

apu

aB

arat

LPTP

Sulb

ar

LPTP

Ke

pri

Pagu Total

Realisasi Total

%

Page 122: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 116

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon 2 : Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Tahun Anggaran : 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

01. Tersedianya inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Jumlah teknologi spesifik lokasi (teknologi) 250 250 100

02. Terdiseminasinya inovasi pertanian spesifk lokasi yang unggul serta terhimpunnya umpan balik dari implementasi program dan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna (teknologi)

329 329 100

03. Meningkatnya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian

Jumlah laporan strategis nasional/daerah yang memperoleh pendampingan inovasi oleh BPTP dan mencapai target sasaran

216 216 100

04. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional (di bidang pengkajian, diseminasi dan pendayagunaan)

Jumlah laporan kerjasama pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pertanian

32 32 100

05. Meningkatnya sinergi operasional pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian

Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan nasional.

51 51 100

Page 123: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 117

Page 124: Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014 · 2015. Laporan ... Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) ... PERMENPAN dan RB No. 29 Tahun 2010 tentang

Laporan Akuntabilitas Kinerja BB Pengkajian 2014

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 118