kata pengantar laporan akuntabilitas kinerja...

KATA PENGANTAR

i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B

JL. DR. SOETOMO NO.25 BANGIL website : pn-bangil.go.id

email : [email protected]

KATA PENGANTAR

i

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan

nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk

mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala

bidang kehidupan.

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor. W14-

U/8166/OT.01.2/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017

dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sebagai kelanjutan dari surat Sekretaris

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, tanggal 27

November 2017 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) tahun 2017 . LKjIP Pengadilan Negeri Bangil tahun 2017 ini memuat tentang informasi

pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapain visi, misi

,rencana strategis tahun 2015-2019 serta sasaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bangil

tahun 2017.

LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 juga merupakan pertanggungjawaban

atas Kinerja Pengadilan Negeri Bangil selama tahun anggaran 2017, sehingga menjadi

dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Bangil untuk dapat melakukan

evaluasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang mendukungnya, antaran sasaran

dan keluaran yang dicapai.

LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 masih jauh dari kesempurnaan, sehingga

kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun

demikian diharapkan LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 ini dapat menjadi instrumen

untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas baik

dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA

DR. GUTIARSO ,SH.,MH.

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2017

berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya

untuk meningkatakan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil lebih proporsional, profesional

dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil.

Dengan berakhirnya Tahun 2017, maka LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017,

menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja

yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun

berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari

bulan Januari s/d Desember 2017 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama

menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan

dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018.

Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Negeri Bangil sebagai lembaga

peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara

yang masuk sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu

Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

LANDASAN KERJA :

A. Landasan Yuridis.

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang

No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

3. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04

April 2006 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan

Pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan di bawahnya.

8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

B. V I S I

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri

Bangil.

Rencana Strategi Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perunadang-

undangan untuk mencapai efektivitan dan efesien.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yangm jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah kebijakan

dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan panjang (RPNJP)

2015-2025 dan Rencana Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019) sebagai pedoman

dan pengendalian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengadialn

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Negeri Bangil mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANGIL YANG AGUNG”

RINGKASAN EKSEKUTIF

iv

C. M I S I Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri bangil.

4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

Ada 10 (sepuluh) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015 – 2019

Pengadilan Negeri Bangil. Kesembilan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb:

1. Meningkatnya Penyelesaian perkara

2. Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektivitas pengelolaan dan penertiban administrasi penyelesaian perkara

4. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Access to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

6. Peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu

7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hokum melalui tindakan penegakan

hokum di bidang Peradilan Umum

8. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien

9. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia)

10. Peningkatan kepuasan pelayanan (Good Service)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015 – 2019 selengkapnya

terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... ii

A. Landasan Yuridis ..................................................................................................... ii

B. V I S I ................................................................................................................... iii

C. M I S I .................................................................................................................. iv

DAFTAR ISI ................................................................................................................. v

PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................................... 2

C. Sistematika Penyajian……………………………………………………………………….4

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 ……………………………………………………54

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil…………………………………………………87

2. Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………………………………………..98

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok………………………………………………….109

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018……………………………………………….1513

AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………………….2017

A. PENGUKURAN KINERJA……………………………………………………………...2017

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA9

SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara……...…………………………….2719

SASARAN 2: Peningkatan Akseptabilitas putusan Hakim…………………………….2819

SASARAN 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan dan Penertiban Administrasi Penyelesaian Perkara……………………………………………………2820

SASARAN 4 : Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap Peraadilan (accec to justice)……………………………………………………………………..2921

SASARAN 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan…………….2921

SASARAN 6 : Peningkatan pelayanan Hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu…………………………………………………………………….3122

SASARAN 7 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui

tindakan penegakan Hukum di bidang Peradilan Umum……………31

vi

SASARAN 8 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan

efisien…………………………………………………………………….32

23

SASARAN 9 : Peningkatan Kualitas SDM

SASARAN 10: Peningkatan Kepuasan Masyarakat

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN………………………………………………………….3424

1. Anggaran Rutin……………………………………………………………………….. 3525

2. Pelaporan Keuangan………………………………………………………………….3626

PENUTUP………………………………………………………………………………….37

A. KESIMPULAN………………………………………………………………………….37

B. SARAN ................................................................................... …………………..3828

LAMPIRAN – LAMPIRAN……………………………………………………….391

STRUKTUR ORGANISASI………………………………………………………………40

INDIKATOR KINERJA UTAMA………………………………………………………….41

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 & PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017……….42

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015-2019............................................................ 48

1

`

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada

dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu

penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri

Bangil sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja

yang berada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan negeri Bangil mempunyai visi : “

Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil Yang Agung”.

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam

suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang disertai

dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan

akuntabilitas mutlak diperlukan.

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah di Indonesia, Pengadilan Negeri

Bangil mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang

diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tanggung jawab

tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan, menyususn dan menyampaikan laporan

kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja yang dimaksud

meliputi penyampaian capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil dalam satu tahun

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja disertai dengan penjelasan

keberhasilan dan kegagalan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang

Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,dan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,adalah merupakan cerminan

keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)dengan

BAB I PENDAHULUAN

2

berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing

Kementerian/Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4

lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan

Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan

Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui

Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih

terencana dan terukur.

B. TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Badan Peradilan,

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan adalah menerima, memeriksa,

mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang

terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta

Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Bangil

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan

menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk,

serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsionalserta

jajaran staf Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik

mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan

3

pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti serta para staf dan melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta

menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta.

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang

dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan

hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub

bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sub bagian Umum dan

Keuangan, dan sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

6. Fungsi Lainnya :

a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi

berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses

yang seluas-luasnya kepadamasyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.

(vide: Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan

Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan

Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayana Informasi di Pengadilan).

b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/2010

tentang Pedoman Pelaksanaan Penye-rapan Anggaran APBN di lingkungan

Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

c. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum

4

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian

serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan

dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan

bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang

baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum(sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan

Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009),

telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung,maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi

(TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian

besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial.

2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial).

Sejak Tahun 2017, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik

IndonesiaNomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana tergambar dalam lampiran laporan ini, dengan

rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Hakim :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

a. Ketua.

b. Wakil Ketua.

Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua

sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009.

Dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pengawasan atas tugas dan

perilaku hakim,panitera, sekretaris, dan juru sita didaerah hukumnya.

5

Pasal 2 ayat (1): Tugas pokok dari pada hakim adalah menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

2. Kepaniteraan :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan

menyelenggarakan administrasiteknis yudisial, yang terdiri dari :

a. Panitera

b. Panitera Muda Pidana.

c. Panitera Muda Perdata.

d. Panitera Muda Hukum.

e. Panitera Pengganti.

f. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. Kesekretariatan :

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non

teknis yudisial) penunjang fungsi peradilan terdiri dari :

a. Sekretaris.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknolgi Informasi dan Pelaporan.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangil memberikan

penjelasan tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil secara umum

selama tahun 2017. Perhitungan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil di tahun

2017 merupakan perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangil terhadap

target dalam Penetapan Kinerja dalam tahun 2018, dimana capaian kinerja

akuntabilitas merupakan tolak ukur keberhasilan tahunan Pengadilan Negeri Bangil.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja

Pengadilan Negeri Bangil di masa yang akan datang.

Sistematika penulisa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan

Negeri Bangil adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Bangil dan tentang

LKjIP, yang berisikan antara lain :

a. Latar belakang.

6

b. Tugas Pokok dan Fungsi.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil.

d. Sistematika Penyajian.

BAB 2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1 Tujuan

2.2 Sasaran Strategis

3. Program Utama dan kegiatan Pokok

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran1: Meningkatnya penyelesaian perkara

Sasaran2: Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Sasaran3: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Penertiban Administrasi Penyelesaian Perkara

Sasaran4: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Sasaran5: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran6: Peningkatan Pelayanan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.

Sasaran7: Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di bidang Peradilan Umum

Sasaran8: Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.

Sasaran9: Peningkatan Kualitas SDM

Sasaran10: Peningkatan Kepuasan Pelayanan (Good Service)

7

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang

A. Kesimpulan.

B. Saran.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti

1. Struktur Organisasi.

2. SK Tim Penyusun LKJIP

3. Dokumen Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2018

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.

6. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

7. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019

8

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015-2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangil diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. VISI PENGADILAN NEGERI BANGIL

Visi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bangil merupakan gambaran masa

depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh sumber daya manusia

Pengadilan Negeri Bangil dapat melakukan tugas dan fungsi pokoknya secara efektif.

Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan,

maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai Visi yang mengacu kepada Visi

Mahkamah Agung RI yakni :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung”

Visi tersebut secara ideal dapat dijelaskan sebagai Pengadilan Negeri Bangil

yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

9

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. MISI PENGADILAN NEGERI BANGIL

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun

Misi Pengadilan Negeri Bangil sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik

Indonesia yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil;

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi Pengadilan Negeri Bangil.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai

berikut :

a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi terhadap

pelayanan Pengadilan Negeri Bangil.

b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

10

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil

adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

b. Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan

kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun

2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA

Pencari keadilan merasa

kebutuhan dan

kepuasannya terpenuhi

terhadap pelayanan

Pengadilan Negeri Bangil

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

1.1. Persentase sisa perkara Perdata dan

Pidana yang diselesaikan.

1.2. Persentase perkara Perdata dan

Pidana yang diselesaikantepat waktu.

1.3. Persentase penurunan sisa perkara

Perdata dan Pidana.

1.4. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum.

1.5. Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi.

1.6. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatnya

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

2.1 Persentase Isi Putusan Yang Diterima

oleh para pihak Tepat Waktu

2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan

melalui Mediasi

2.3 Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

2.4 Persentase putusan perkara yang

11

menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

Setiap pencari keadilan

dapat menjangkau badan

peradilan

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi

Masyarakat Miskin

dan Terpinggirkan

3.1 Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan

di luar Gedung Pengadilan

3.3 Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGIL

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) telah digunakan untuk menentukan Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Negeri Bangil dan RPJM 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W14-U21/167/KP.00.1/11/2017

Tanggal 01 Nopember 2017. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

b. PersentasePerkara yang diselesaikan tepat waktu

Catatan :

perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang sudah diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan X 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan


Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara

Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Tn.1 - Tn X 100%

Tn.1

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

12

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum X 100%

Jumlah putusan perkara

Catatan :

Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan


Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi X 100%

Jumlah perkara pidana anak

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan

Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi

Putusan Yang

Diterima Oleh

para pihak Tepat

Waktu

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%

Jumlah putusan

Catatan:

SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA

02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan

Petikan Putusan


Laporan Tahunan

b. Persentase

Perkara yang

Diselesaikan

melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui

mediasi X 100%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding,

kasasi dan PK secara lengkap X 100%

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan PK

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Jumlah putusan perkara yang diupload dalam

website X 100%

Jumlah perkara yang diputus


Laporan Tahunan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

X 100% Jumlah perkara prodeo

Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar

gedung pengadilan X 100%

Jumlah perkara yang seharusnya

diselesaikan diluar gedung pengadilan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)


Laporan Tahunan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100%

Jumlah pencari keadilan golongan tertentun

Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)


Laporan Tahunan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

x 100%

13

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti

X 100% Jumlah putusan perkaya yang sudah BHT

Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap


Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Bangil memuat angka target kinerja

tahun 2017 untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun

2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan

kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance

agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Bangil, sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya Proses Peradilan

yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel

a. Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

b. Persentase perkara :

- Perdata

- Pidana

yang diselesaikantepat waktu

100 %

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

15 %

10 %

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK

90 %

e. Persentase Perkara Pidana Anak

yang Diselesaikan dengan Diversi

20 %

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

86 %

14

2 Peningkatnya Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima

oleh para pihak Tepat Waktu

100 %

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan

melalui Mediasi

20 %

c. Persentase berkas perkara yang



100 %

d. Persentase putusan perkara yang




100%

3 Meningkatnya Akses Peradilan

bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

100 %

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

di luar Gedung Pengadilan

100 %

c. Persentase Pencari Keadilan


Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100 %

4 Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata


80 %

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pengadilan Negeri Bangil, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Bangil, sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Te Terwujudnya Proses Peradilan

yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel


diselesaikan:

- Perdata

100 %

15

- Pidana 100 %


- Perdata

- Pidana


100%

100 %

c. Persentase penurunan sisa

perkara:

- Perdata

- Pidana

15 %

10 %


- Banding - Kasasi - PK

90 %

e. Persentase Perkara Pidana Anak

yang Diselesaikan dengan Diversi

20 %

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan

peradilan

80 %

2 Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima oleh para pihak Tepat

Waktu

100%

b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi

10%

c. Persentase berkas perkara yang



100%

d. Persentase putusan perkara yang




100 %

3 Me Meningkatnya Akses Peradilan

bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan

100%

c. Persentase Pencari Keadilan


Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

100 %

16

4 Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata


80 %

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi.Pengukuran kinerja merupakan suatu metode

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme

untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2017,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

PROGRAM ANGGARAN

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Rp. 4.895.830.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp. 4.780.000.000,-

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 128.528.000,-

Realisasi

Capaian = X 100 %

Target

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

17

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017

ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel dibawah ini.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Prosentase sisa

perkara yang

diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


- Perdata

- Pidana

yang diselesaikantepat

waktu

100 %

100 %

87,37 %

90,74 %

87,37 %

90,74 %

c. Persentase penurunan

sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

15 %

20 %

11,15 %

17,35 %

74,33 %

86,75 %



100 %

103,46 %

103,46 %

e. Persentase Perkara

Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan

Diversi

20 % 6,25 % 31,25%

f. Index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

80%

76,88%

96,1 %

18

2 Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan

Yang Diterima oleh

para pihak Tepat

Waktu

100%

100%

100%

b. Persentase Perkara

yang Diselesaikan

melalui Mediasi

20 %

0 %

0%

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan

PK secara lengkap dan

tepat waktu

100 %

100 %

100%

d. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

diputus

100 %

100 %

100 %

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

100 %

0 %

0 %

b. Persentase Perkara

yang diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

100 %

0 %

0%

c. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

100 %

100 %

100 %

4 Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100 % 63,15 % 63,15 %

19

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

5

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti.

100 % 100 % 100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 % nihil nihil

6 Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.

a. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua.

12 12 100%

b. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris)

12 12 100 %

c. Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang.

12 12 100 %

7 Peningkatan Kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

100 % 100 % 100 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

100 % 100 % 100 %

8 Peningkatan Kepuasan Pelayanan (Good Service)

Persentase kepuasan pelayanan pelanggan melalui kuesioner

90 % 76,14 % 84,6 %

20

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 mengacu pada

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Negeri Bangil telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan

sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


diselesaikan:

- Perdata

- Pidana

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


- Perdata

- Pidana


100 %

100 %

87,37 %

90,74 %

87,37 %

90,74 %

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

15 %

20 %

11,17 %

17,35 %

74,44 %

86,75 %

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK

100 %

103,46%

103,46 %

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

20 % 6,25 % 31,25%

f. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

80 % 76,88 % 96,1 %

21

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Perkara perdata yang masuk tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada

tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun

berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk

pada bulan desember 2017 dan baru disidangkan pada Tahun 2018, sedangkan

yang masuk dibawah bulan Desember 2017 masih dalam taraf pemeriksaan ada

yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian atau saksi.

Sisa perkara perdata Tahun 2017 sebanyak 22 perkara dan pada

Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 22 sehingga capaiannya 100 %.

Penyelesaian perkara Tahun 2016 yang diselesaikan pada tahun 2017

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja

yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil telah berjalan dengan baik

dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai

pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut:

B

erdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang

diselesaikan dari capaian tahun 2013 sampai dengan capai tahun 2017

sebesar100 %.

Sedangkan sisa perkara pidana Tahun 2016 sebanyak121 perkara dan

pada Tahun 2017 diselesaikan seluruhnya sebanyak 121 perkara, sehingga

capaiannya 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang

diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Capaian Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Sisa Perkara Perdata 100% 100% 100% 100% 100%


22

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Perkara Perdata dan Pidana


b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan)

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009. tentang jangka waktu

penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesai

perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2

Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan

bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5

(lima) bulan.

Bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5

bulan sebanyak 1.198 perkara dari 1.279 Perkara yang diputus sehingga

capaiannya 93,66 % dari rencana 100 %.

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan,

dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota yang dalam hal

panggilan sidang harus melalui delegasi,

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu, sebagai berikut:

Perkara Capaian Kinerja

2013 2014 2015 2016 2017


90,80 % 88,93 % 88,75 % 89,15 % 93,66 %

2013 2014 2015 2016 2017

Sisa Perkara Pidana 100% 100% 100% 100% 100%

23

Berdasarkan data tersebut di atas adanya akuntabilitas kinerja pada

perkara yang diselesaikan tepat waktu dari capaian tahun 2013 dengan capaian

tahun 2014 menurun sebanyak 1,87 % dan capaian tahun 2014 dengan capaian

tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebanyak 0,18 %, capaian tahun 2015

dengan capaian tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 0,4 % dan untuk

tahun 2017 meningkat sebanyak 0,08%


Perkara perdata

pada tahun 2017 sebanyak 198 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2016 sebanyak

22 perkara dan perkara yang masuk tahun 2017 sebanyak 176 perkara. Dari jumlah

tersebut, perkara yang diselesaikan sebanyak 161 perkara, perkara yang

dicabut/digugurkan sebanyak 12 perkara dan sisa 25 perkara.

Target penurunan sisa perkara perdata pada tahun 2017 adalah 15%, dan realisasi

penurunan sisa perkara sebesar 11,15% sehingga capaiannya adalah 74,33%.

Tidak tercapainya target kinerja disebabkan data yang digunakan masih sampai

dengan September 2017.

Keadaan Perkara Gugatan Tahun 2017

No Sisa Tahun Lalu Masuk Putus Cabut Sisa

1. 18 51 38 12 19

Keadaan Perkara Permohonan Tahun 2017

No Sisa Tahun Lalu Masuk Putus Cabut Sisa

1. 4 125 123 20 6

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 960 perkara yang terdiri

dari sisa tahun 2016 sebanyak 121 perkara dan perkara yang diselesaikan sebanyak

981 perkara dan sisa 100 perkara.

Target penurunan sisa perkara pidana pada tahun 2017 adalah 20%, dan realisasi

penurunan sisa perkara sebesar 17,35 % sehingga capaiannya adalah 86,75 %.

Keadaan Perkara Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017

diantaranya yaitu :

24

No Sisa Tahun Lalu Masuk Putus Sisa

1. 118 744 765 97

Keadaan Perkara Pidana Cepat Di Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 diantaranya

yaitu :


1. 0 187 187 0

Keadaan Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 diantaranya

yaitu :


1. 3 29 29 3

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangil

dan diputus sebanyak 1.136 perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata yang diputus sebanyak 151 perkara.

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 960 perkara

Perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 46 perkara

terdiri dari 9 perkara perdata dan 37 perkara pidana dan yang tidak mengajukan

upaya hukum sebanyak 1.065 perkara terdiri dari 142 perkara perdata dan 923

perkara pidana.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah

karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari

keadilan.

Sebagai bahan perbandingan capaian kinerja perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara Capaian Kinerja (%)

2013 2014 2015 2016 2017

Pidana dan Perdata 110,35 96,15 106,73 89,44 103,46

25

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari

capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 menurun sebanyak 14,2 %dan

capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 10.58 %dan

capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 2,48%.

Sedangkan untuk capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding tahun 2017 naik 14,02% dari tahun 2016.

Kasasi

Pada tahun 2017 perkara yang mengajukan kasasi sebanyak 23 perkara

yang terdiri dari 10 perkara perdata dan 13 perkara pidana.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Perkara Capaian Kinerja (%)

2013 2014 2015 2016 2017


98,36 97,79 97,43 94,33 98,64

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja

pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian

tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 0,57 %

dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 menurun sebanyak 0,36%dan

capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menurun sebanyak 3,1 %.

Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 5,77 %

Peninjauan Kembali

Pada tahun 2017 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali sebanyak 0 perkara. Sehingga capaiannya sebesar 100%.

Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi

para pencari keadilan.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Perkara Capaian Kinerja %

2013 2014 2015 2016 2017

Perkara Pidana Perkara Perdata

100 %

100 %

100 %

98,80 %

99,46 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

26

Berdasarkan data tersebut di atas adanya kestabilan akuntabilitas kinerja

pada putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali dari capaian tahun 2013 sampai capaian tahun 2014 sebesar100 % dan

capaiantahun 2014 hingga capaian tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak

0,54 % dan capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 mengalami

peningkatan kembali sebanyak 0,54 %.

Sedangkan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata yang tidak

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2012 dengan

capaian tahun 2013 mengalami kestabilan akuntabilitas sebesar100 % dan capaian

tahun 2013 hingga capaian tahun 2014 menurun sebanyak 1,2 % dan capaian

tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 meningkat sebanyak 1,2 % dan capaian

tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 mengalami kestabilan akuntabilitas

kembali sebesar100 %.

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Pada tahun 2017, dari 29 perkara anak yang masuk, 2 perkara anak dapat

diselesaikan melalui diversi. Hal ini tentu saja menjadi sebuah nilai tambah untuk

Pengadilan Negeri Bangil kedepannya.

Sedangkan pada tahun 2016, media diversi untuk perkara anak selalu gagal.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan

peradilan

Pada tahun 2017, index kepuasan masyarakat adalah 76,88%, dalam hal

ini Pengadilan Negeri Bangil mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar

69,67%.

Adapun peningkatan indeks kepuasan masyarakat tersebut dikarenakan

dalam hal kebersihan dan sarana untuk masyarakat pencari keadilan yg sudah

diperbaiki dan disempurnakan, serta dalam hal pelayanan yang lebih ditingkatkan

lagi.

g. Persentase Perkara yang Diselesaikan Secara Mediasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang

diproses Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2017 sebanyak 69 perkara yang

terdiri dari sisa tahun 2016 sebanyak 18 perkara dan perkara yang masuk pada

tahun 2017 sebanyak 51 perkara.Dari jumlah gugatan perkara perdata yang

27

masuk tersebut target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah

sekitar 5 perkara gugatan dan realisasi perkara yang diselesaikan secara mediasi

tidak ada 1 perkara pun yang dapat diselesaikan secara mediasi. Dari data diatas

capaiannya sebesar 0 %.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak

tercapai, sebagai berikut:

1. Para pihak merasa yakin dengan kekuatan buktinya masing-masing.

2. Ada ikut campur pengacara (kuasa hukum) untuk tidak selesai perkara pada

tingkat mediasi.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang

diselesaikan secara mediasi sebagai berikut:


2017 2016 2015 2014 2013

Gugatan Perdata yang diselesaikan secara mediasi

0 % 0 % 0% 0 % 0 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara

gugatan perdata yang diselesaikan secara mediasi dari capaian tahun 2013

sampai dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2014

dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0 %, capaian tahun 2015 dengan capaian

tahun 2016 tetap tidak mengalami perubahan yaitu 0 % sedangkan capaian tahun

2016 dengan capaian tahun 2017 tetap tidak mengalami perubahan yaitu

sebanyak 0 %.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISAS

I

CAPAIAN

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding

- Pidana - Perdata

b. Kasasi - Pidana

100 % 100 %

100 %

96,94% 90,70%

97,96%

107,71% 100,78%

97,96%

28

- Perdata c. Peninjauan Kembali

- Pidana - Perdata

100 %

100 % 100%

90,70 %

100 % 100 %

90,70 %

100 % 100 %

Sasaran 3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Penertiban Administrasi

Penyelesaian Perkara


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISAS

I

CAPAIAN

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan penertiban adminitrasi Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

100 % 100 % 100 %

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 % 100 % 100 %

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100 % 100 % 100 %

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat

100 % nihil nihil

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1 : 300 1 : 271 90,33 %

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100 %

76,88 %

76,88 %

g. Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah putus

100 %

100 %

100 %

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2017, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri

Bangil dan diputus sebanyak 1.136 perkara, terdiri dari:

29

- Perkara perdata yang diputus sebanyak 151 perkara.

- Perkara pidana yang diputus sebanyak 960 perkara

dan yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

sebanyak 69 perkara, yang terdiri dari 9 perkara gugatan perdata yang diajukan

upaya hukum Banding, 10 perkara gugatan perdata yang diajukan upaya hukum

Kasasi, 2 perkara gugatan perdata yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

dan 37 perkara pidana yang diajukan upaya hokum Banding, 13 perkara pidana yang

diajukan upaya hukum Kasasi, 2 perkara pidana yang diajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali.

Jenis Upaya Hukum Sisa Tahun

Lalu

Masuk Dikirim Sisa

Banding Perdata Perdata

Gugatan

4 9 10 3

Kasasi Perkara Perdata

Gugatan

10 10 8 12

PK Perkara Gugatan 0 2 2 0

Banding Perkara Pidana 5 37 39 3

Kasasi Perkara Pidana 5 13 13 5

PK Perkara Pidana 0 2 1 1

JUMLAH 24 73 62 24

Jumlah berkas perkara yang diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali secara lengkap sebanyak 62 perkara sehingga capaiannya sebesar 63,91

%.

b. Persentase berkas register dan siap didistribusikan ke Majelis


Bangil sebanyak 1.136 perkara terdiri dari 176 perkara perdata dan 960 perkara

pidana. Dari jumlah tersebut, jumlah berkas perkara yang di distribusikan ke

Majelis Hakim sebanyak 1.136, sehingga capaiannya sebesar 100 %.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak



pidana. Dan diputus sebanyak 1.111 perkara yang terdiri dari perkara perdata

yang diputus sebanyak 151 perkara dan perkara pidana yang diputus sebanyak

30

960 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah relaas putusan yang disampaikan ke

para pihak tepat waktu sebanyak 1.111 perkara, sehingga capaiannya sebesar

100 %.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tepat

Pada tahun 2016, jumlah perkara gugatan perdata yang masuk

Pengadilan Negeri Bangil sebanyak 36 perkara. Dari jumlah tersebut, tidak ada

permohonan penyitaan, sehingga capaiannya sebesar 0 %.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


Bangil sebanyak 326 perkara terdiri dari 108 perkara perdata dan 218 perkara

pidana. Jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bangil adalah 10 orang

Hakim, yang terdiri dari 5 Majelis. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara sebesar

1:65.

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan


Bangil sebanyak 326 perkara terdiri dari 108 perkara perdata dan 218 perkara

pidana. Jumlah perkara yang yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan

Pengadilan Negeri Bangil 300 perkara, berdasarkan data tersebut bahwa kepuasan

para pencari keadilan terhadap proses peradilan sangat puas yang dijalankan pada

Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana realisasi 92,02 %.

g. Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang

sudah putus



pidana. Jumlah perkara yang putus sebanyak 1.111 terdiri dari 151 perkara

perdata dan 960 perkara pidana, sedangkan perkara yang sudah diminutasi

terhadap perkara yang sudah putus sebanyak 1.111 terdiri dari 960 perkara

pidana dan 151 perkara perdata, berdasarkan data tersebut capaian kinerja

sebesar 100 %

Sasaran 4: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)


31

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

4. peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 % 100 % 100 %

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal

1 hari kerja sejak diputus.

Persentase (amar) putusan perkara ( yang menarik perhatian masyarakat )

yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

ditargetkan 100 % dari jumlah perkara putus sebesar 1.111 perkara dan diakses

secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 1.111

perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2017 adalah sebesar 100 %.

b. Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

(upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus

Pada tahun 2017 untuk perkara Perdata dan Pidana, Pengadilan Negeri

Bangil telah memutus sebanyak 1.111 perkara. Sedangkan jumlah putusan tahun

2017 yang telah diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah

sebanyak 1.111 perkara atau sebanyak 100 %, target semula sebesar 100 % dari

jumlah putusan yang akan di upload.

Untuk sasaran kinerja ini dapat mencapai target, karena untuk perkara

yang telah di putus selama tahun 2017 telah diupload.

Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

5. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi

Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk

100 % 63,15 % 63,15 %

32

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2017, jumlah perkara perdata yang masuk sebanyak 176

perkara dan yang telah putus sebanyak 151 perkara. Berdasarkan data tersebut,

jumlah perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi sebanyak 34 perkara dan 11

permohonan eksekusi tersebut dicabut karena ada kesepakatan damai, jadi jumlah

permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti sebanyak 23 perkara. Permohonan

eksekusi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 perkara.

Sasaran 6 : Peningkatan Pelayanan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak

Mampu


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISAS

I

CAPAIAN

6. Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan yang Tidak Mampu

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 % 100 % 100 %

b. Persentase perkara masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posyankum

100 % nihil Nihil

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2017 perkara prodeo yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Bangil tidak ada perkara yang ditangani (nihil), sehingga tidak ada target yang di

capai.

b. Persentase perkara masyarakat yang tidak mampu yang

mendapatkan layanan Posbankum

Pada tahun 2017, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat

piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, akan

tetapi sampai dengan akhir tahun 2017, tidak ada masyarakat yang mengajukan

atau meminta bantuan melalui pos pelayanan hukum sehingga target belum

terealisasi.

33

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pengawasan


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

7. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti

100 % 100 % 100 %

a. Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan

dengan pengaduan yang telah ditindak lanjuti

Pada tahun 2017 ada 1 pengaduan dari masyarakat terhadap Pengadilan

Negeri Bangil dan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti sebanyak 1. Sehingga

capaiannya sebesar 100 %.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi

Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, tidak terdapat temuan yang

semuanya telah ditindaklanjuti. Berarti Pengadilan Negeri Bangil baik administrasi

perkara maupun administrasi umum sudah berjalan dengan baik.

Sasaran 8 :Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISAS

I

CAPAIAN

8. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

a. Jumlah Pengawasan terhadap keuangan Perkara

12 12 100 %

b. Jumlah pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris)

12 12 100 %

34

c. Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang

12 12 100 %

a. Jumlah Pengawasan Terhadap Keuangan Perkara

Pada tahun 2017 pemeriksaan keuangan perkara sebanyak 14 (empat

belas) kali terdiri dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Bangil sebanyak 12 (dua belas) kali, dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi sebanyak

1 (satu) kali dan dari pemeriksaan Badan Pengawas sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tahun 2017 Ketua Pengadilan Negeri Bangil mengadakan

pemeriksaan sebanyak 12 kali. Sehingga capaiannya sebesar 100 %.

b. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (Sekretaris)

Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan

yang berlaku telah mengadakan pemeriksaan setiap 1 (satu) bulan sekali terhadap

keuangan negara (DIPA).

Pada tahun 2017 Sekretaris (KPA) Pengadilan Negeri Bangil mengadakan

pemeriksaan terhadap Keuangan Negara (DIPA) sebanyak 12 kali. Sehingga

capaiannya sebesar100 %.

c. Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang

Selama tahun 2017 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Bangil

telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik

administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 12 kali dan hasilnya

telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berarti target dalam indikator

kinerja ini telah tercapai yaitu 100 %.

Sasaran 9 : Peningkatan Kualitas SDM


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

35

9. Peningkatan Kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

100 % 100 % 100 %

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

100 % 100 % 100 %

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat

dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah

pegawai yang mengikuti diklat.

Pada tahun 2017 pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang

bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja sebanyak 1

pegawai dari 1 jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Sehingga capaiannya

sebesar 100 %.

Berikut jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang bersertifikat

diantaranya yaitu :

1. (satu) pegawai (hakim) mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial yang

bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat.

Pada tahun 2017 pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial yang

bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja sebanyak 3

pegawai dari 3 jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Sehingga capaiannya

sebesar 100 %.

Berikut jumlah pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial yang

bersertifikat diantaranya yaitu :

1. 1 (satu) orang Hakim mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Anak (SPPA)

36

2. 1 (satu) orang Sekretaris mengikuti Pelatihan Diklat Pim TK.III

3. 1 (satu) pegawai mengikuti pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) wilayah Jawa Timur.

4. 1 (satu) pegawai mengikuti Pelatihan Bendahara Pengeluaran.

Sasaran 10:Peningkatan Kepuasan Pelayanan (Good Service)


NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

10. Peningkatan Kepuasan Pelayanan (Good Service)


80 % 76,88 % 96,1 %


Pada tahun 2017 hasil survey dan analisis data yang dikutip dari indeks

kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Bangil yang telah dikirim ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia adalah sebagai beirkut :

No Unsur Pelayanan Nilai Rata - Rata Unsur

Nilai IKM Kategori Kinerja

1 Kebersihan dan Kenyamanan 3,12

2 Kemudahan Informasi 3,1

3 Kepuasan Pelayanan 3,04

4 Sarana Prasarana 3,08

5 Pendaftaran Gugatan 3,14

6 Prosedur Pelayanan 3,04

7 Waktu Pelayanan 2,76

8 Biaya Pelayanan 2,86

9 Kompetensi Petugas 3,16

10 Perilaku Petugas Pelayanan 3,2

11 Maklumat Pelayanan 2,94

12 Penanganan Pengaduan 3,06

13 Keberadaan Gedung 3,24

14 Ketepatan Waktu Sidang 2,68

15 Salina/Petikan Putusan 3,08

16 Informasi Biaya Perkara 3,06

17 Profesionalitas Hakim 3,14

18 Pelayanan SIPP 3,12

Jumlah 76,8875 B Baik

Dari data analisis diatas bahwa hasil prosentase indeks kepuasan

37

masyarakat terhdap pelayanan di Pengadilan Negeri Bangil sebesar 76, 88 %

dengan mutu kinerja Baik sehingga capian kinerjanya mencapai 96.1 %.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017, pagu

dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja

modal pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut :

NO. KEGIATAN PAGU

(Rp.)

REALISASI

(Rp.)

%

1. BELANJA PEGAWAI Rp. 4.020.545.000 Rp. 4.176.199.056 103,87 %

2. BELANJA BARANG

BA. 01-098298

BA. 03-099153

Rp. 922.140.000

Rp. 77.878.000

Rp. 912.030.123

Rp. 76.077.660

98,90 %

97,69 %

3. BELANJA MODAL Rp. 1.655.000.000 Rp1. 543.712.330 92,72%

JUMLAH Rp. 6.675.563.000 Rp. 6.708.019.16

99,93 %

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2017 pada Pengadilan Negeri Bangil

secara keseluruhan mencapai 99,93% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA-01 2017 sebesar

Rp.4.020.545.000,-telah direalisasikan sebesar Rp. 4.176.199.056,- dengan

jumlah pegawai 34 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 103,87 %.

Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari

laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2017 sebesar Rp.

922.140.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.912.030.123,- sehingga

penyerapan anggaran mencapai 98,90 %. Realisasi anggaran belanja barang

kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2017 sebesar Rp. 77.878.000,-

telah direalisasikan sebesar Rp.76.077.660,- sehingga penyerapan anggaran

38

mencapai 97,69 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada

bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA-01 2017 sebesar Rp.

1.655.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.1.543.712.330,- sehingga

penyerapan anggaran mencapai 92,72 %. Realisasi anggaran belanja barang

kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan

sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2017 yang

telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2017 dan DIPA-03 Tahun 2017 telah

dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir

tahun 2017 pada satker Pengadilan Negeri Bangil telah mencapai 99,93 %.

Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 97,69 %

sehingga mengalami kenaikan penyerapan dibandingkan dengan tahun 2016

yang disebabkan karena disesuaikannya jumlah rencana anggaran dengan

kebutuhan anggaran untuk operasional perkantoran yang mengakibatkan

penyerapan anggaran dapat dilakukan secara maksimal.

39

A. KESIMPULAN

a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi

yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil

dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kekurang sempurnaannya.

b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri

Bangil pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah

personil di Pengadilan Negeri Bangil sejumlah 34 orang, sehingga pekerjaan tidak

bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf

baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang

tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.

c. Hasil kinerja utama dalam meningkatkan penyelesaian perkara pada semua

indikator kinerja sudah baik karena sudah mendekati target kinerja yang

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bangil.

d. Hasil kinerja utama dalam peningkatan akseptabilitas putusan hakim dalam

indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi capaiannya

tidak bisa sesuai target yang ditentukan hal ini dikarenakan adanya campur

tangan dari kuasa hukum dan kurang puasnya para pihak terhadap putusan

banding.

e. Hasil kinerja utama dalam peningkatan efektifitas pengelolaan dan penertiban

administrasi penyelesaian perkara pada masing – masing indikator sudah

mencapai target yang ditetapkan kecuali indikator kinerja dalam persentase

penyitaan tepat waktu dan tepat tidak terealisasikan karena pada tahun 2017 tidak

ada penyitaan.

f. Hasil kinerja utama dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice) dalam indikator kinerja persentase proses

penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara

yang sudah diputus capaiannya mencapai 100 % hal ini terjadi karena semua

perkara selama tahun 2017 telah diupload.

g. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelaksanaan penetapan ekseskusi

terdapat indikator kinerja yaitu persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan

BAB IV P E N U T U P

40

dengan jumlah 34 permohonan eksekusi yang masuk tidak dapat terealisasikan

semuanya karena 11 permohonan eksekusi pada tahun 2017 dicabut (ada

kesepakatan damai).

h. Hasil kinerja utama meningkatnya kualitas pengawasan semua indikator kinerja

sudah mencapai target yang ditargetkan berarti kinerja Pengadilan Negeri Bangil

sudah baik.

i. Hasil kinerja utama dalam peningktan pelayanan hukum bagi pencari keadilan

yang tidak mampu tidak dapat terealisasikan karena jumlah masyarakat yang

tidak mampu yang mendapatkan layanan hukum nihil.

j. Hasil kinerja utama terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif

dan efisien semua indikator sudah mencapai target yang ditentukan indikator

kinerja pada jumlah pengawasan terhadap keuangan perkara oleh Ketua 12

pemeriksaan dapat mencapai taget 2 pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksaan

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan dilakukan oleh Badan Pengawas.

k. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas sumber daya manusia semua indikator

kinerja dimana semua pegawai yang mengikuti diklat yudisial maupun non yudisial

telah lulus dan bersertifikat sehingga capaiannya sudah memenuhi target yang

ditentukan.

l. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan

menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di

Pengadilan Negeri Bangil mencapai capaian 76,88 % dan dapat dinyatakan

dengan hasil baik.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan

dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten

meningkatkan implementasi SAKIP – nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil)

instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP

dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di

daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang

lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian

41

pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai

tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri

Bangil yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.

4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang

efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

Bangil, 25Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

DR. GUTIARSO, SH.,MH. NIP. 19660508 199212 1 001

42

1. Struktur Organisasi

2. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

4. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2017

5. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2018

6. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

7. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019

LAMPIRAN – LAMPIRAN

44

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NOMOR : W14.U2I/ /OT.00.1/12/2017 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH) DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL Menimbang : 1. Bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen

atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi selama tahun 2015-2019, dipandang perlu membuat Implementasi Rencana Strategis (Renstra) berupa Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Tahunan (LAPTAH) Dan Laporan Akuntabilitasn Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 serta melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang penyampaian LAKIP tahun 2017 dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2018;

2. Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undanag Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.

6. Peraturaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

45

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

10. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bangil.

Memperhatika : Surat Sekretaaris Mahkamah Agung Nomor : 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penyampaian LKJIP tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATWGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH), DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017

Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim Penyusun Implementasi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Tahunan (LAPTAH), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2017.

Kedua : Memerintahkan agar yang nama-namanya ditunjuk tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan hasilnya kepada Ketua dalam waktu 1 (satu) bulan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian haari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil Pada tanggal : 4 Desember 2017

PENGADILAN NEGERI BANGIL KETUA

Dr. GUTIARSO,SH.MH. NIP. 19660508 199212 1 001

46

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B NOMOR : W14.U21/ /OT.00.1/12/2017 TANGGAL : 4 Desember 2017

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Dr. GUTIARSO, SH.MH. KETUA PENGDILAN NEGERI BANAGIL

PEMBINA

2 SUYOTO, SH. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANGIL

PENANGGUNG JAWAB

3 ASWIN ARIF, SH.MH HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

4 I KETUT MARTAWAN, SE.SH.M.Hum

HAKIM PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

5 SUWANDI, SH.MH PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

6 NURKHALIM,SH.MM WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

7 DIYANTO WARDOYO, SH. PANMUD PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

8 IDA SULISTYOWATI,SH. PANMUD HUKUM PENGADILAB NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

9 ROHMANAHANIK,SH. KASUBBAG KEPEGAWAIN&ORTALA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

10 BUDI WALUYO, SH. KASUBBAG UMUM & KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

11 AGUS RIYANTO KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN PENGADILAN NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

Ditetapkan : Bangil Pada Tanggal : 4 Desember 2017

PENGADILAN NEGERI BANAGIL KETUA

Dr. GUTIARSO, SH. MH. NIP. 19660508 199212 1 001

47

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGIL

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran

strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah digunakan untuk menentukan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Negeri Bangil dan RPJM 2015 – 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : W14-

U21/167/KP.00.1/11/2017 Tanggal 01 Nopember 2017. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Catatan :

Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya


Laporan Tahunan

b. PersentasePerkara yang diselesaikan tepat waktu

Catatan :

perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang sudah diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan

X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan


Laporan Tahunan


Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Tn.1 - Tn X 100%

Tn.1

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

48

d.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

Banding Kasasi PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%

Jumlah putusan perkara

Catatan :

Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka

semakin puas atas putusan pengadilan


Laporan Tahunan

e.Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi

X 100%

Jumlah perkara pidana anak

Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera Laporan Semesteran dan

Laporan Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran dan

Laporan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100%

Jumlah putusan

Catatan: SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan


Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi X 100%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap

X 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

49

d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website X 100%

Jumlah perkara yang diputus


Laporan Tahunan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

X 100% Jumlah perkara prodeo

Catatan :



Laporan Tahunan

b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

X 100% Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar

gedung pengadilan Catatan :


Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)


Laporan Tahunan

c.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100%

Jumlah pencari keadilan golongan tertentun Catatan :

PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)


Laporan Tahunan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti

X 100% Jumlah putusan perkaya yang sudah BHT

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap


Laporan Tahunan

50

RENCANA KINERJA TAHUN 2018


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

100 % 100 %

b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:

- Perdata - Pidana

100% 100 %

c.Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana

20 % 20 %

d.Persentase perkara yang tidak mengajukankan upaya hukum:


90 %

e.Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi

20 %

f.Index respondenpencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

80 %

2 Peningkatanefektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

a.Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

100 %

b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

20 %

3

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

c.Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

d.Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus

100 %

a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 %

51

b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

100%

c.Persentase pecaari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

100 %

4 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

80 %

52

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

sertaberorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. GUTIARSO,SH.MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan NegeriBangil

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : H. ABDUL KADIR,SH.MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi JawaTimur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangil, 8 Januari 2018

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

H. ABDUL KADIR,SH.MH. Dr. GUTIARSO,SH.MH.

NIP.19540718 198103 1 008 NIP. 19660508 1999212 1 001

53

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI BANGIL

No SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Terwujudnya proses peradilan

yang pasti, transparan dan

akuntabel

Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan:

- Pidana

- Perdata

100 %

100 %

Prosentase perkara yang diselesaikan

tepat waktu:

- Pidana

- Perdata

90 %

90 %

Prosentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

90 %

90 %

Prosentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- PK

100 %

100 %

100 %

Persentase perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan diversi

50 %

Index Responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

80 %

2

Peningkatan efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Prosentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

100 %

b. Prosentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

50 %

c. Prosentase berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi dan PK


100 %

d. Prosentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah putus

100 %

3. Meningkatnya akses Peradilan

bagi Masyarakat Miskin

danTerpinggirkan

a. Prosentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

100 %

b. Prosentase Perkara yang

54

diselesaikan di luar gedung

Pengadilan

100 %

c. Prosentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum).

100 %

4. Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Prosentase Putusan Perkara Perdata

yang Ditindaklanjuti

100%

Kegiatan

1. Terwujudnya proses peradilan yang

pasti, transparan dan akuntabel.

Rp. 4.895.830.000

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara

Rp. 128.528.000

3. Meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan

Rp. 24.000.000

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap

putusan pengadilan

Rp. 0

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

H. ABDUL KADIR,SH.MH. Dr.GUTIARSO,SH.MH.

NIP.19540718 198103 1 008 NIP. 19660508 1999212 1 001

55

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019


No.

TUJUAN TARGET

JANGKA

MENENGAH

SASARAN TARGET STRATEGIS

URAIAN

INDIKATOR

URAIAN

INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR TARGET ANGGARAN

KINERJA KINERJA KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Meningkatkan

motifasi kerja

pegawai

dalam

melaksanakan

tugas dan

fungsi

sebagai

pelayan

masyarakat

Prosentase sisa

perkara yang

diselesaikan:

Terwujudn

ya proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

Prosentase sisa perkara

yang diselesaikan:

Program

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan Admnistrasi

Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

Penyelenggaraan

Operasional

perkantoran dan

non operasional

satker daerah

12 Layanan 4.895.830000

Pidana 100% Pidana 100% 100% 100% 100% 100%

Perdata 100% Perdata 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

Prosentase perkara

yang diselesaikan tepat

waktu

Pidana 90% Pidana 90% 90% 90% 90% 90%

Perdata 90% Perdata 90% 90% 90% 90% 90%

Prosentase

Penurunan sisa

perkara

Prosentase Penurunan

sisa perkara

pidana 90% pidana 90% 90% 90% 90% 90%

perdata 90% perdata 90% 90% 90% 90% 90%

Prosentase Perkara

Yang Tidak

Mengajukan Upaya

Hukum

Prosentase Perkara

Yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum

Page 48

56

Banding 100% Banding 100% 100% 100% 100% 100%

Kasasi 100% Kasasi 100% 100% 100% 100% 100%

Peninjaan Kembali

(PK) 100% Peninjaan Kembali (PK) 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase perkara

pidana anak yang

diselesaikan dengan

diversi

50%

Prosentase perkara

pidana anak yang

diselesaikan dengan

diversi

50% 50% 50% 50% 50%

index responden

pencari keadilan

yang puas terhadap

layanan peradilan

80%

index responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

80% 80% 80% 80% 80%

Prosentase isi

putusan yang

diterima oleh para

pihak tepat waktu 100%

Peningkatan

efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

Prosentase isi putusan

yang diterima oleh para

pihak tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Kegiatan

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Perkara peradilan

umum yang

diselesaikan di

tingkat pertama

secara tepat waktu

634 Perkara 128.852.000

Prosentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi 50%

Prosentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi 50% 50% 50% 50% 50%

Prosentase berkas

perkara yang diajukan

banding, kasasi dan PK

secara lengkap dan

tepat waktu 100%

Prosentase berkas perkara

yang diajukan banding,

kasasi dan PK secara

lengkap dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase putusan



yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

putus 100%

Prosentase putusan



yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari

setelah putus 100% 100% 100% 100% 100%

57

2 Menciptakan

mobilitas

kerja dan

kwalitas

pelayanan

agar tercapai

dan terpenuhi

sesuai dengan

target

Prosentase Perkara

Prodeo yang

diselesaikan

100%

Meningkatn

ya akses

Peradilan

bagi

Masyarakat

Miskin dan

Terpinggir

kan

Prosentase Perkara

Prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

Perkara

Peradilan Umum

yang

diselesaikan

melalui

pembebasan

biaya perkara 0

Prosentase Perkara


luar gedung

Pengadilan

100%

Prosentase Perkara


luar gedung Pengadilan

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah perkara

yang

diselesaikan

melalui sidang

di luar gedung

pengadilan 0 0

Prosentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum). 100%

Prosentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

Mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum). 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah

pelaksanaan pos

bantuan hukum

312 Jam 24.000.000

3

Mewujudkan

pelayanan

administrasi

dan informasi

terpadu yang

mudah

diakses

sehingga

tercipta

pelayanan

hukumyang

transparan

dan

akuntabel.

Prosentase Putusan


Ditindaklanjuti

100%

Meningkatn

ya

Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Prosentase Putusan


Ditindaklanjuti

(dieksekusi)

100% 100% 100% 100% 100%

kata pengantar laporan akuntabilitas kinerja...

Documents