laporan kinerja instansi pemerintah (lkj-ip) 2016.pdf · daftar isi kata pengantar daftar isi ......

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKJ-IP)

DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

I PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ………………………... 1

B. Perumusan & isu strategis………………….…………………… 1

II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis………………...……………………………… 7

B. Indikator Kinerja Utama…………………………………………..

C. Perjanjian Kinerja …………………………………………………

8

9

III AKUNTABILITAS KINERJA 10

A. Pengukuran Capaian Kinerja…………………………………… 10

B. Analisis capaian Kinerja………………………………………...

C. Pencapaian Kinerja Lainnya ..................................................

D. Realisasi Anggaran ……………………………………………….

27

25

26

IV PENUTUP 27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Aksi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

2. Notulensi rapat evaluasi kinerja Tahun 2016

3. Evaluasi SAKIP per Triwulan

4. Evaluasi Renja Per Triwulan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat

rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ini dapat kami

selesaikan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun

2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan

kinerja instansi pemerintah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan diharapkan dapat menjadi umpan

balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

dr. Rini Retno Sukesi, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19590602 198709 2 001

LKJ-IP Dinkes prov.Kaltim 2016 | 1

PENDAHULUAN

A. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi & Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi di Bidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah

Provinsi Kalimantan Timur. Dasar pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008,

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tugas pokok

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, berdasarkan

azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dalam SK Gubernur No. 8 Tahun 2004 tersebut di atas, Dinas Kesehatan

melaksanakan fungsi:

o Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

o Perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang

kesehatan;

o Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kesehatan;

BAB

I


o Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis sumber daya kesehatan;


teknis pelayanan kesehatan.


teknis kesehatan masyarakat.

o Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan

teknis pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;

o Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

o Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

o Pembinaan Kelomplok Jabatan Fungsional;

o Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Jamkesprov

Seksi Tenaga &

Sarana

Seksi Kes Khusus

Seksi Promkes & Pemberdayaan

Seksi P2TM & Bencana

Seksi Farmamin

& Alkes

Seksi Kes Dacil & Gakin

Seksi GiziSeksi

Kesehatan Lingkungan

UPTD

Akper

Bapelkes

Labkes

BKMOM

BID SUMBER

DAYA KES

BID PELAYANAN

KES

BID KES MASYARAKAT

BID P2 & PL

Seksi Jaminan

Kes

Seksi Kes Dasar & Rujukan

Seksi Kes Keluarga

Seksi P2M

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN T IMUR

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAG PERENCANAAN

SUB BAG KEUANGAN

JABATAN

FUNGSIONAL SUB BAG UMUM


B. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan,

dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam

pembangunan kesehatan, dengan memperhatikan perkembangan dan

tantangan dewasa ini, maka yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur ke depan dan harus menjadi perhatian adalah :

a. Derajat kesehatan masyarakat meningkat tetapi beberapa penyakit

menular seperti Demam Berdarah, TB Paru, Malaria, HIV-AIDS masih

tinggi dan cenderung meningkat. Demikian juga dengan penyakit

tidak menular seperti Jantung, Hipertensi, Diabetes Militus, Kanker,

ganguan kejiwaan cenderung mengalami peningkatan. Masih tingginya

angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak

menular bahkan akhir-akhir ini timbul pula berbagai penyakit baru

(new-emerging diseases) seperti penyebaran virus MERS dan ebola.

b. Masih ada kesenjangan akan jangkauan dan kualitas pelayanan antar

daerah kota dan desa, daerah pedalaman, perbatasan, terpencil dan

kepulauan.

c. Citra pelayanan yang masih kurang memuaskan yang ditandai

dengan banyaknya keluhan terutama pada pelayanan yang lambat,

berbelit-belit .

d. Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup

sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan harapan yang

memberikan kontribusi terhadap kualitas air permukaan, dan air

tanah sehingga berakibat terhadap pencemaran, pemanasan global,


rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan

limbah rumah tangga.

e. Berkembangan daerah menuju perkotaan baru, pengaruh budaya dari

luar dalam penggunaan IPTEK tanpa batas, berpotensi sebagai

ancaman bagi masyarakat kedepan akan munculnya penyakit

menular seperti DBD, malaria dan penyakit yang berdampak sosial

besar seperti HIV-AIDS, flu burung, penyalahgunaan NAPZA

(narkotika).

f. Sumber daya kesehatan berupa tenaga kesehatan, dana dan peralatan

medis belum mencukupi sesuai standar kebutuhan, sementara itu

bermunculan sarana pelayanan kesehatan baru dengan pesatnya

termasuk yang tradisional, dimana pengawasan dan pengendalian

masih lemah dan regulasi belum menjamin kepastian pemberian

pelayanan yang aman dan berkualitas. Distribusi jumlah tenaga

kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan.

g. Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan kinerja minimal yang

dilakukan di pelayanan kesehatan dasar untuk menjamin kualitas

pelayanan. Rumah Sakit pemerintah yang ada di Kalimantan Timur

sebanyak 46 buah baik milik Pemerintah maupun swasta. Pelayanan

gawat darurat di UGD merupakan salah satu standar pelayanan

minimal yang harus dicapai seluruh Rumah Sakit. Saat ini rata-rata

Rumah sakit yang memiliki pelayanan kegawat daruratan masih

dengan level 1, sedangkan tuntutan dan teknologi pelayanan

kesehatan semakin berkembang. Persaingan semakin ketat dengan

pelayanan pihak swasta. Pengembangan tempat pelayanan, jenis,

kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah


sangat diperlukan khususnya juga di daerah perbatasan, terpencil,

tertinggal dan kepulauan .

2. Isu Strategis

Dalam National Summit telah dibahas 4 (empat) isu pokok

pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Peningkatan pembiayaan kesehatan

untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan

kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDG’s;

3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat

bencana; dan 4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas

tenaga kesehatan terutama di DTPK.

Berdasar 4 isu pokok tersebut, SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur memandang perlu untuk menambahkan isu penting

lainnya yaitu manajemen aparatur dalam peningkatan pelayanan

kesehatan, yang termasuk di dalamnya adalah good governance,

desentralisasi bidang kesehatan, dan struktur organisasi yang efektif dan

efisien

C. Sistematika penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LAKIP ini dapat lebih

menjelaskan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, maka

sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan


Menjelaskan secara ringkas kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur

organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2016, Rencana Strategis

Tahun 2013 - 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan

pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk

Tahun 2016.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun

2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja

di masa datang.


PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN TIMUR

SASARAN STRATEGIS

BAB

II

VISI Meningkatkan derajat dan mutu kesehatan masyarakat

Kalimantan Timur yang merata dan berkeadilan

Menjamin pemeliharaan

dan peningkatan upaya

kesehatan yang bermutu,

terjangkau dan

berkeadilan

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup

sehat dan membangun kemitraan dengan lintas

sektor

Menjamin ketersediaan

sumber daya kesehatan

yang memadai dan

berkesinambungan.

MISI MISI


B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2016

Prevalensi kekurangan gizi (gizi

kurang dan gizi buruk)

Kondisi

2013

Target

2016

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Balita

Angka Kesakitan

Persentase Rumah tangga ber-PHBS

17 16,5

177 132

21

31

11,74

50,1

19

28

11

60

Meningkatnya st atus

kesehatan dan gizi masyarakat

Menurunnya Angka Kesakitan

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup

bersih dan sehat serta berperan aktif dalam

upaya kesehatan

masyarakat


NO PROGRAM ANGGARAN KETERA

NGAN

1 Program Perbaikan Gizi

masyarakat

266.562.500,00Rp APBD

2 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu melahirkan &

Anak

315.500.000,00Rp APBD

3 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan anak balita

307.508.200,00Rp APBD

4 Program Standarisasi kesehatan 3.200.578.000,00Rp APBD

5 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

218.116.000,00Rp APBD

6 Program pemeliharaan sarana

&prasarana RS/RSJ/RSP/RSM

312.650.000,00Rp APBD

7 Program Pencegahan &

Penanggulangan Penyakit

menular

716.203.800,00Rp APBD

8 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

268.629.500,00Rp APBD

9 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

98.250.000,00Rp APBD

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan Sumber daya yang dikelolanya. Untuk mewujudkan

kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 tersebut didukung dengan anggaran

sebesar Rp. 43.109.212.436,- seperti yang terinci dalam perjanjian kinerja

sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya status

kesehatan dan gizi

masyarakat

a.Prevalensi kekurangan

gizi (gizi kurang dan gizi

buruk)

16

b. Angka Kematian ibu 132

c. Angka kematian Bayi 19

d. Angka kematian balita 28

2 Menurunnya angka kesakitan a. Angka kesakitan 10,5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3 Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk hidup

bersih dan sehat serta

a.Persentase Rumah

tangga PHBS

65


AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka meningkatkan Umur Harapan Hidup masyarakat kalimantan timur,

Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya melalui

sasaran strategis SKPD yang di rumuskan dalam Indikator Kinerja Utama SKPD.

Secara umum capaian indikator Kinerja Dinas Kesehatan menunjukkan adanya

perkembangan yang baik, meskipun masih ada beberapa indikator yang masih

memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Dinas Kesehatan provinsi

namun juga komitmen dan kerja keras dari Kabupaten/ Kota. Berikut capaian

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur :

BAB

III


Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian %

Menurunnya

Prevalensi Balita

kekurangan Gizi (Gizi

kurang & gizi buruk)

Prosentase 17 16,6 97,65 16,5 16,6 99,40 16 19,8 80,81

Angka Kematian Ibu 177 177 100,00 146 155 94 132 135 97,78

Angka Kematian Bayi 21 21 100,00 20 21 95 19 21 90,48

angka Kematian balita 31 31 100,00 29 31 94 28 31 90,32

2Menurunnya angka

kesakitan

Presentase angka

kesakitanProsentase 11,74 9,18 127,9 11 9,18 120 10,5 11,90 88

3

Meningkatnya

kesadaran

mayarakat untuk

hidup bersih dan

sehat serta

berperan aktif

dalam upaya

kesehatan

masyarakat

Presentase Rumah

Tangga PHBSProsentase 55 70 127,27 60 60 100 65 58 89

2016

1

Meningkatnya

Status Kesehatan &

gizi masyarakat

2014No Sasaran Indikator kinerja Satuan

2015

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Umur Harapan Hidup

2013

Target : 71,40

Capaian : 71, 78

2014

Target : 71,50

Capaian : 71, 78

2016

Target :

Capaian : 73,62

2015

Target : 71,75

Capaian : 73,62


Meningkatkan Umur Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Timur merupakan

indikator yang ingin di capai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari

data diatas terlihat terjadi peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2016

usia harapan hidup mencapai 73,62, sedangkan umur harapan hidup Indonesia

menurut sumber BPS pada tahun 2015 mencapai 70 tahun. Jika dilihat dari data

diatas kalimantan timur telah melampaui capaian Nasional untuk peningkatan

usia harapan Hidup.

Dalam upaya mencapai peningkatn tersebut maka dilakukan kerja sama lintas

sektor , karena Umur Harapan Hidup dipengaruhi banyak faktor. Dinas

Kesehatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai SKPD Utama untuk

mencapai indikator tersebut, melakukan berbagai upaya melalui program-

program kegiatan yang ada di dalam Renstra SKPD. Berikut capaian kinerja SKPD

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKPD tahun 2016 :

1. Indikator Kinerja Utama 1

Permasalahan :

1. Prevalensi balita kekurangan gizi pada tahun 2016 sebesar 18,9 % kondisi

ini belum mencapai target Renstra SKPD yaitu 16 %. Kasus kejadian balita

kekurangan gizi pada tahun 2015 sebesar 329 kasus gizi buruk dan

meningkat pada tahun 2016 sebanyak 354 kasus gizi buruk. Kejadian

gizi kurang pada balita dapat disebabkan banyak faktor diantaranya;

faktor sosial ekonomi keluarga, pengetahuan keluarga yang terbatas akan

Target Capaian %

Meningkatnya Status Kesehatan & gizi

masyarakat

Menurunnya pervalensi balita kekurangan

gizi(gizi kurang dan gizi

buruk)

Prosentase 16 19,8 80,81 18,8

Sasaran Strategis Indikator kinerja utama Satuan2016 Capaian

Nasional

2015


nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, masih kurangnya minat masyarakat

untuk membawa anak balita mereka untuk menimbang berat badan

selepas imunisasi lengkap , sehingga pendeteksian secara dini gejala gizi

buruk tidak dapat segera ditemukan, hal ini terlihat dari data cakupan

balita yang ditimbang (D/S)usia 0 s.d 23 bulan yang mencapai 60%

namun untuk cakupan balita yang ditimbang usia 24 s.d 59 bulan yang

hanya mencapai 49,3%. Permasalahan yang menyebabkan masih

rendahnya capaian pervalensi gizi kurang pada balita adalah sebagai

berikut :

a. Keterbatasan SDM, meliputi :

1) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga profesi gizi

2) Belum semua Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas terlatih dalam

Tata Laksana Gizi Buruk, Konselor ASI & MP-ASI dan PMBA, dan

Pemantauan Pertumbuhan Balita

3) Adanya tugas tambahan bagi TPG Puskesmas yang justru lebih

banyak dari tugas pokoknya

4) Kurangnya koordinasi antara petugas Gizi dan KIA

b. Sarana dan alat bantu kerja TPG Puskesmas

1) Masih banyak dijumpai TPG Puskesmas tidak memiliki ruang kerja,

meja dan kursi kerja

2) Belum semua TPG Puskesmas/Puskesmas memiliki alat bantu kerja

untuk media KIE ( buku panduan, food model & lembar balik,

konseling kit, dll)

c. Obat dan logistik program perbaikan gizi

1) belum semua Kab/Kota mampu memenuhi kewajibannya untuk

mencukupi ketersediaan obat dan logistik gizi seperti MP-ASI,

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, Pemberian


Makanan Tambahan (PMT) Anak Sekolah, Fe bagi Ibu Hamil maupun

bagi Remaja Putri, Vitamin A biru (100.000 IU) dan Vitamin A merah

(200.000 IU), Mineral Mix, Taburia, Iodium test, dll sehingga Provinsi

yang awalnya berfungsi hanya sebagai bufferstock mengalami

kekurangan dalam pendistribusian obat gizi.

d. Fasilitas penunjang

1) Hampir disemua Puskesmas pemeriksaan Hb masih menggunakan

metode Sahli, yang sebenarnya sudah tidak update.

2) Belum semua Kab/kota memiliki laboratorium yang mampu

melaksanakan pemeriksaan TSH, T3 dan T4 untuk diagnosa

gangguan kekurangan Iodium

e. Pendanaan

1) Masih rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan program

perbaikan gizi dimasing-masing Kab/Kota se Kaltim.

SOLUSI

a. Peningkatan penjaringan bayi dan balita dengan resiko gizi kurang, melalui

pendekatan keluarga dan pendataan profil kesehatan keluarga.

b. Optimalisasi integrasi program gizi secara lintas program dan sektor.

c. Perlu peningkatan Promosi kesehatan dalam hal ini adalah Penyuluhan

kesehatan terkait Nutrisi/gizi.

d. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan/ Bimtek. Dalam

hal ini pemerintah Provinsi dapat melakukan pendampingan ke

Kabupaten/Kota terkait permasalahan yang ada di setiap Kabupaten/Kota,

melatih tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota dan medorong

Kabupaten/Kota untuk membina dan melatih seluruh tenaga kesehatan


yang ada di Puskesmas agar kompetensi SDM Kesehatan yang ada

meningkat.

e. Perlu dilakukan Advokasi dan fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi ke

Pemegang kebijakan di Kabupaten/Kota terhadap ketersediaan ketenagaan

kesehatan yang ada di fasyankes.

f. Melakukan sosialisasi terkait penyediaan ruang Laktasi di setiap institusi

kerja

g. Mengadvokasi Kabupaten/Kota dengan puskesmas untuk memantau

pertumbuhan di posyandu dan merujuk balita BGM, 2 T ke puskesmas

serta dilakukan konseling gizi

h. Peningkatan upaya preventif & promotif melalui penguatan kelembagaan

pokjanal posyandu yang dlaksanakan secara berjenjang mulai

Provinsi,kab/Kota, kecamatan s/d kelurahan/desa serta penguatan

pemberdayaan masyarakat dan puskesmas dan jaringannya dalam

peningkatan ibu balita datang ke posyandu ( D/S )

i. Penguatan kerjasama antara lintas sector dan lintas program terkait dan

stake holder pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten/Kota


Permasalahan:

Kematian ibu masih menjadi permasalahan karena dari target RPJMD tahun

2016 yaitu 132 capaian baru dicapai pada angka 135 (data Bidang Kesmas

Dinkes prov.Kaltim), namun bila dilihat dari jumlah kasus maka kematian ibu

mengalami penurunan . Pada tahun 2014 jumlah kasus kematian ibu sebesar

Target Capaian %

1 Meningkatnya Status

Kesehatan & gizi

masyarakat

Angka Kematian

Ibu 132 135 97,78 305

Capaian Nasional

2015No Sasaran

Indikator kinerja

utamaSatuan

2016


109 kasus, tahun 2015 turun menjadi 100 kasus kematian ibu dan pada tahun

2016 menjadi 95 kasus kematian ibu. Jika dilihat dari penyebab terjadinya

kematian Ibu penyebab terbesar adalah karena perdarahan, Usia ibu pada saat

hamil, jarak kehamilan, penyakit yang diderita ibu pada saat kehamilan, nutrisi

ibu selama hamil dan nifas.

a. Nutrisi selama kehamilan dan nifas, kekurangan nutrisi pada saat kehamilan

dapat menyebabkan anemia ibu hamil yang sangat beresiko menyebabkan

terjadinya perdarahan pada saat persalinan, selain itu hal ini dapat pula

menyebabkan kelahiran BBLR dan Aspeksia . Dari data yang diperoleh dari

98 % cakupan Kunjungan lengkap Ibu hamil (K1) hanya 59 % yang dilakukan

pemeriksaan HB dan ditemukan 16 % diantaranya mengalami anemia ibu

hamil, seharusnya seluruh ibu hamil diperiksa HB nya, dari 98% cakupan

kunjungan kehamilan pertama (K1) hanya 93% yang mendapatkan tablet zat

besi (Fe), dan dari 87% cakupan kunjungan kehamilan lengkap(K4) hanya

82% yang mendapatkan tablet zat besi (Fe). hal dapat disebabkan karena

belum adanya atau kurangnya tenaga analis Laboratorium yang ada di

fasilitas kesehatan dasar, terbatasnya peralatan penunjang untuk

pemeriksaan Hb, terutama ketidak adaan reagen untuk pemeriksaan Hb di

Fasyankes dasar dan Kompetensi /pengetahuan tenaga kesehatan yang

belum optimal. Data menunjukkan dari Kunjungan pertama kehamilan (K1)

98% hanya 84% yang dilakukan pengukuran LILA, dan 8% diantaranya

mengalami Kurang Energi kalori (KEK), seharusnya seluruh ibu hamil yang

datang dilakukan pemeriksaan LILA, bukan pemeriksaan secara random

atau berdasarkan pengamatan klinis. Dari data pada Bidang Sumber Daya

Kesehatan tercatat 46 Puskesmas dari 180 puskesmas yang belum memiliki

Tenaga ahli teknik Laboratorium Medik. selain itu jumlah tenaga gizi di


fasilitas kesehatan dasar yang masih kurang, tercatat 47 Puskesmas yang

tidak memiliki tenaga gizi.

b. Penyakit yang diderita ibu selama kehamilan seperti Hipertensi, Diabetes

Milliteus, TB, Jantung, Malaria, HIV-AIDS dan lainnya, selain dapat

menyebabkan kematian pada ibu juga dapat berpengaruh terhadap

perkembangan janin sehingga dapat menyebabkan kelahiran premature,

BBLR dan aspeksia. Skrining ibu hamil juga perlu dilakukan untuk

menemukan penyakit yang diderita ibu selama kehamilan, dari data yang

tercatat Kunjungan K1: 98% hanya 25% yang di lakukan pemeriksaan HIV

dan 0,004% yang dilakukan pemeriksaan Malaria, sehingga masih banyak ibu

hamil yang tidak terdeteksi secara dini. hal ini terjadi karena keterbatasan

tenaga kesehatan, reagen/alat, fasilitas laboratorium yang memadai,

walaupun tercatat dari 180 puskesmas yang ada di kaltim baru 28

Puskesmas terakreditasi, 48 puskesmas telah dilakukan survey oleh Tim

akreditasi.

Solusi :

a. Perlu peningkatan Promosi kesehatan dalam hal ini adalah Penyuluhan

kesehatan terkait usia produktif ibu yang dianjurkan hamil, nutrisi selama

kehamilan dan pemeriksaan kehamilan yang harus dilakukan ibu selama

kehamilan.

b. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan/ Bimtek. Dalam







meningkat.

c. Peningkatan sarana & Prasarana di Puskesmas/fasilitas kesehatan dasar,

terutama Sarana dan Prasarana terkait Peralatan Laboratoriumdengan

mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada baik APBD dan pusat (DAK)

d. Perlu dilakukan Advokasi dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Pemegang

kebijakan di Kabupaten/Kota terhadap permasalahan kesehatan yang

dihadapi Kabupaten/kota yang mana pengendalian dan

penanggulangannya memerlukan dukungan pemerintah kabupaten/Kota..

f. Optimalisasi pelaksanaan Tim Maternal dalam upaya mencari solusi dan

upaya untuk mengatasi permaslahan utama penyebab kematian ibu agar

dapat menurunkan jumlah kasus kematian ibu.

g. Penguatan sistem rujukan

j. Perlu percepatan pencapaian akreditasi Fasyankes

k. Meningkatkan pendataan sasaran ibu hamil, bayi, balita , usia sekolah,

remaja dan lanjut usia, melalui dasawisma dan melaporkan semua kegiatan

secara berjenjang yang dimulai dari Bidan Di Desa, Puskesmas Pembantu,

Puskesmas Induk, Puskesmas PONED dan RS Pemerintah dan Swasta

l. Penggunaan, pemanfaatan Buku KIA dan stiker P4K disemua Fasilitas

kesehatan baik pemerintah maupun swasta, Semua ibu hamil mengikuti

kelas ibu hamil, dan balita mengikuti kelas balita

m.Penguatan Tupoksi Bidan Koordinator dimasing-masing Kab/Kota untuk

melakukan supervisi fasilitasi secara berjenjang

n. Integrasi Program Kesehatan Keluarga dengan Lintas Program dan Lintas

sektor terkait


Target Capaian %

1

Meningkatnya Status

Kesehatan & gizi

masyarakat

Angka Kematian

Bayi19 21 90,48 22,23

Capaian Nasional

2015No Sasaran

Indikator kinerja

utamaSatuan

2016


Permasalahan

Kasus kematian Bayi, mengalami penurunan jumlah kasus setiap tahunnya,

pada tahun 2015 sebesar 762 kasus menurun menjadi 564 kasus kematian

bayi. Penyebab kematian terbesar karena BBLR dan Asfeksia. BBLR dan

Asfeksia dapat disebabkan karena nutrisi ibu hamil yang kurang baik selama

kehamilan.

Solusi :

a. Perlu peningkatan Promosi kesehatan dalam hal ini adalah Penyuluhan

kesehatan terkait usia produktif ibu yang dianjurkan hamil, nutrisi selama

kehamilan dan pemeriksaan kehamilan yang harus dilakukan ibu selama

kehamilan.







meningkat.


Target Capaian %

1

Meningkatnya Status

Kesehatan & gizi

masyarakat

angka Kematian

balita28 31 90,32 26,2

Capaian Nasional

2015No Sasaran

Indikator kinerja utama

Satuan

2016


Permasalahan :

Kasus kematian Balita, mengalami penurunan jumlah kasus setiap tahunnya,

pada tahun 2015 sebesar 815 kasus menurun menjadi 751 kasus kematian

bayi pada tahun 2016. Penyebab kematian terbesar karena Pneumonia dan

diare. Penyebab terjadinya Pneumonia adalah infeksi saluran nafas yang

disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur, hal ini juga sangat di pengaruhi

oleh daya tahan tubuh dan status nutrisi . Diare adalah penyebab lain

terjadinya kematian balita, penyakit ini dapat dipengaruhi oleh gaya hidup

yang tidak bersih serta keadaan lingkungan.

Solusi :

a. Perlu peningkatan Promosi kesehatan baik melalui media massa maupun

langsung kemasyarakat.







meningkat.


Target Capaian %

Presentase angka kesakitan Prosentase 10,5 11,90 88

Indikator kinerja utama Satuan2016


Permasalahan :

Angka kesakitan sebesar 9,18 meningkat di tahun 2015 dan 2016 ini menjadi

11,9. Dinas kesehatan mencatat pada tahun 2016 kasus penemuan diare pada

tahun 2015 sebesar 93.710 kasus, menurun pada tahun 2016 menjadi 69.031

kasus, Penemuan TB dengan BTA (+) pada tahun 2015 sebesar 2.391 kasus

menurun pada tahun 2016 menjadi : 1.785 kasus . Sedangkan untuk Incident

Rate DBD pada tahun 2015 sebesar 195 meningkat menjadi 300 di tahun

2016, peningkatan kejadian DBD ini perubahan iklim yang berubah-ubah

secara ekstrim. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap

pertumbuhan jentik nyamuk menjadi nyamuk dewasa yang membawa virus

DBD. Dari data yang tercatat pada tahun 2016 dari target 74% rumah sehat

hanya 2 (dua) Kabupaten/kota (Balikpapan dan Bontang) yang mencapai target,

sedangkan Kabupaten/kota lainnya belum mencapai target , tentunya hal ini

harus menjadi perhatian bersama. Selain lingkungan perilaku hidup sehat juga

sangat berpengaruh terhadap kejadian penyakit ini, dari data yang tercatat

untuk capaian persentase Rumah tangga ber PHBS tahun 2016 dari target 65%

hanya dapat dicapai 58%, Masih lemahnya advokasi ke Kabupaten/Kota dalam

rangka penerapan Rumah tangga ber PHBS menjadi salah satu penyebabnya.

Pada Kasus penyakit tidak menular (PTM) terjadi peningkatan jumlah kasus,

seperti pada kasus penyakit Hipertensi pada tahun 2015 sebesar 23.882 kasus

menjadi 26.724 kasus pada tahun 2016, penyakit DM pada tahun 2015 sebesar

6.051 kasus meningkat pada tahun 2016 menjadi 6.649 kasus,Kejadian Stroke

pada tahun 2015 sebanyak 407 kasus, meningkat menjadi 503 kasus stroke

pada tahun 2016, begitu pula dengan penyakit jantung koroner pada tahun

2015 sebesar 483 kasus meningkat menjadi 547 kasus pada tahun 2016.

Terjadinya peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) dapat disebabkan

karena gaya hidup yang tidak sehat, dimana masyarakat kini cenderung


menyukai makanan cepat saji, yang mana makanan ini cenderung tinggi lemak

dan kurang serat serta unsur vitamin didalamnya. Semakin tingginya tuntutan

kehidupan membuat masyarakat sibuk bekerja sehingga menyebabkan orang

jadi kurang melakukan olahraga fisik dan jam istirahat yang tidak optimal.

Tingkat stress yang tinggi juga membuat munculnya penyakit-penyakit

degeneratif, seperti hipertensi, DM, stroke dan lain sebagainya. Selain itu

monitong kesehatan yang dilakukan belum melihat kelestarian Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif akan tetapi masih menitikberatkan pada ada

tidaknya Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Pokjanal Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif yang telah terbentuk belum semua berperan aktif dalam

melakukan pembinaan terhadap Desa Siaga Aktif

Solusi :

a. Perlu peningkatan Promosi dan preventif kesehatan baik langsung ke

masyarakat maupun media massa







meningkat.

c. Peningkatan sarana & Prasarana di Puskesmas/fasilitas kesehatan dasar,

terutama Sarana dan Prasarana terkait Peralatan Laboratoriumdengan

mengoptimalkan sumber pembiayaan yang ada baik APBD dan pusat (DAK)


d. Perlu dilakukan Advokasi dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Pemegang

kebijakan di Kabupaten/Kota terhadap permasalahan kesehatan yang

dihadapi Kabupaten/kota yang mana pengendalian dan penanggulangannya

memerlukan dukungan pemerintah kabupaten/Kota.

e. Perlu ada regulasi terkait penempatan tenaga kesehatan baik dokter,

perawat, analis kesehatan, apoteker, tenaga Laboratorium, tenaga kesling,

promkes dan gizi, sehingga terwujud pemerataan tenaga kesehatan

diseluruh sarana pelayanan kesehatan di kabupaten/Kota.

f. Dalam upaya menurunkan kasus penyakit tidak menular dengan

mensosialisasikan gerakan CERDIK ( cek kesehatan secara berkala,

Enyahkan asap rokok, Rajin aktifitas fisik, Diet sehat dengan kalori

seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola Stress)

g. Optimalisasi kegiatan Posbindu di seluruh puskesmas, dan organisasi

perangkat daerah.

h. Melakukan advokasi dan koordinasi secara berkesinambungan untuk

meningkatkan komitmen seluruh kabupaten agar membentuk dan

mengaktifkan Pokjanal Desa, Kelurahan Siaga Aktif dan Posyandu


Permasalahan :

Target Capaian %

Meningkatnya

kesadaran mayarakat

untuk hidup bersih dan

sehat serta berperan

aktif dalam upaya

kesehatan masyarakat

Presentase

Rumah Tangga

PHBS

Prosentase

65 58 89 32,3

Sasaran Indikator

kinerja utamaSatuan

2016 Capaian

Nasional

2015


a. Proses pembuatan kebijakan membutuhkan waktu yang lama

b. Tidak semua puskesmas memiliki SDM pengelola promkes yang sesuai

profesi dan tidak rangkap jabatan

c. Tidak semua kab/kota melaksanakan survey PHBS dan survei PHBS tidak

menjadi indikator capaian oleh kemenkes. Indikator PHBS terlalu banyak

dan terbagi di lintas program. Terbatasnya sumber daya (anggaran dan

kapasitas) sehingga belum dapat mendorong secara langsung kenaikan

PHBS Rumah Tangga, masih ada kabupaten kota yang tidak mempunyai

anggaran untuk kegiatan promkes.

d. Kurangnya kemampuan advokasi dan kemitraan petugas promosi

kesehatan di daerah.

Solusi :

Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah :

a. Menetapkan indikator kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

promosi kesehatan lebih bersifat outcomes.

b. Mensinergikan lintas unit dalam upaya promosi kesehatan baik di

Kementerian Kesehatan maupun di daerah.

c. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya

promotif preventif baik dari dukungan anggaran daerah maupun

ketersediaan dan kualitas SDM promosi kesehatan.

d. Meningkatkan peran aktif dari mitra strategis (dunia usaha/swasta,

LSM/NGO, dan ormas) untuk mendukung program kesehatan khususnya

upaya promosi kesehatan.


e. Meningkatkan kualitas sumber daya promosi kesehatan secara berjenjang

dari provinsi, kabupaten/kota hingga puskesmas melalui pelatihan

maupun pembinaan.

f. Pelaksanaan koordinasi yang baik dan berkesinambungan dengan

pengelola promosi kesehatan di daerah.

g. Melakukan pelatihan advokasi dan kemitraan bagi petugas promkes

provinsi, kabupaten/kota, hingga puskesmas secara berjenjang (contoh :

pelatihan penggalangan dana CSR perusahaan)

C. Pencapaian Kinerja Lainnya

1. Data capaian Standar Minimal Pelayanan (SPM)

TARGET/

SASARANREALISASI %

1 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K-4 79.077 66.562 84,17

2 CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG

DITANGANI

15.102 14.166 93,80

3 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH

TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI

KOMPETENSI KEBIDANAN

75.486 65.268 86,46

4 CAKUPAN PELAYANAN IBU NIFAS 75.486 58.878 78,00

5 CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI

YANG DITANGANI

10.743 7.388 68,77

6 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI 71.982 59.971 83,31

7 CAKUPAN DESA/KELURAHAN U C I 954 639 66,98

8 CAKUPAN PELAYANAN PEMANTAUAN

TUMBUH KEMBANG ANAK BALITA (12-59

BULAN)

343.700 197.771 57,54

9 CAKUPAN MAKANAN PEND. ASI ANAK 6-24

BLN KELUARGA MISKIN

7.469 3.009 40,29

10 CAKUPAN BALITA GIZI BURUK YANG

MENDAPAT PERAWATAN

400 329 82,25

11 CAKUPAN PEMERIKSAAN KESEHATAN SISWA

KELAS I SD DAN SETINGKAT OLEH NAKES

ATAU TENAGA TERLATIH

54.675 48.795 89,25

12 CAKUPAN PESERTA KB AKTIF PADA PUS 638.697 488.186 76,43

13 ANGKA PENEMUAN AFP RATE PER 100000

PENDUDUK < 15 TH

283.837 14 4,93

14 CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA

PNEUMONIA BALITA

28.043 6.560 23,39

15 CAKUPAN PENEMUAN PASIEN BARU TB BTA

POSITIF

5.080 2.281 44,90

16 CAKUPAN PENDERITA DBD YANG

DITANGANI

11.655 12.419 106,56

17 CAKUPAN PENEMUAN PENDERITA DIARE 210.964 67.122 31,82

18 CAKUPAN PELAYANAN PASIEN MASYARAKAT

MISKIN DI FASYANKES DASAR

411.114 397.156 96,60

19 CAKUPAN PELAYANAN PASIEN MASYARAKAT

MISKIN DI FASYANKES RUJUKAN

261.105 32.297 12,37

20 CAKUPAN PELAYANAN GAWAT DARURAT

LEVEL 1 DI RS KAB/KOTA

103 5.196 5.045

21 CAKUPAN DESA/KELURAHAN MENGALAMI

KLB YANG DITANGANI < 24 JAM

72 81 112,50

22 CAKUPAN DESA SIAGA AKTIF 862 657 76,22

NO INDIKATOR SPM

KALTIM


D. Realiasasi anggaran

Total Perubahan

TerakhirRealisasi Capaian (%)

7.341.248.084 6.602.423.072 89,94

4.466.651.710 4.376.877.165 97,99

260.580.000 253.428.000 97,26

859.729.168 666.504.217 77,52

404.900.000 381.529.801 94,23

2.328.698.500 2.286.895.633 98,20

52.579.000 52.574.647 99,99

1.415.142.000 1.362.967.450 95,07

1.427.382.950 1.345.372.989 94,25

226.414.000 219.101.300 96,77

96.707.200 96.624.750 99,91

490.428.650 488.704.550 99,65

3.295.848.880 3.270.064.992 99,22

161.110.000 161.110.000 100,00

312.650.000 311.300.000 99,57

117.114.000 117.108.675 100,00

238.768.200 238.729.075 99,98

203.654.300 184.980.690 90,83

264.260.700 263.257.864 99,62

10.994.723.658 10.930.681.439 99,42

2.415.633.000 2.318.197.723 95,97

5.734.988.436 1.959.420.650 34,17

43.109.212.436 37.887.854.682 87,89J U M L A H

1.02 . 1.02.01 . 47 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1.02 . 1.02.01 . 56 Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya

manusia kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 50 Program penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 35 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02 . 1.02.01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 27 Program pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana rumah

1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.20 . 1.02.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rekening Program/Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lakip Dinkes prov.Kaltim 2016 27

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawaban kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang menggambarkan

berbagai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan pada tahun 2016. Capaian kinerja tersebut

digambarkan dalam capaian indikator Kinerja Utama, maupun analisis

kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil capaian kinerja secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. status kesehatan dan gizi masyarakat Kalimantan Timur pada

tahun 2016 yaitu 19,8 % dari target SKPD 16%

2. Kasus kematian ibu pada tahun 2013 sebanyak 115 kasus dan

turun pada tahun 2014 menjadi 109 kasus dan menurun pada

tahun 2015 menjadi 100 kasus kematian ibu dan pada tahun

2016 menjadi 95 kasus kematian . Namun untuk capaian angka

kematian ibu tahun 2016 yaitu 135 dari target SKPD 132

3. Angka kematian bayi Kalimantan Timur tahun 2016 21 dari

target SKPD yaitu 21

4. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur melalui program kerja

berupaya membantu menurunkan angka kesakitan, dimana

BAB

IV


target Renstra SKPD sebesar 10,5 pada tahun 2016 angka

kesakitan berada pada 11,9

5. Presentase Rumah tangga ber PHBS di Kalimantan Timur

mencapai 58 % masih sedikit dibawah target yaitu 65%.

B. Saran

Dari hasil kinerja tahun 2016 dihasilkan beberapa rekomendasi tindak

lanjut atas hasil capaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendataan sasaran ibu hamil, bayi, balita,dan

melaporkan semua kegiatan secara berjenjang yang dimulai dari

Bidan Di Desa,Puskesmas Pembantu ,Puskesmas Induk ,Puskesmas

PONED dan RS Pemerintah dan Swasta.

2. Agar semua ibu hamil di berikan pelayanan sesuai standar maka

diharapkan semua ibu hamil supaya mengunakan Buku KIA dan

stiker P4K disemua Fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun

swasta.

3. Perlu adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Provinsi agar dapat membantu penempatan tenaga

kesehatan strategis di daerah terpenpencil, perbatasan dan

kepulauan yang dibiayai oleh APBD Provinsi dalam rangka

memenuhi tenaga kesehatan sesuai standar Puskesmas 24 jam.

4. Penguatan SDM puskesmas dalam upaya peningkatan mutu layanan

kesehatan.


5. Perlunya advokasi stakeholder ke Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas

sesuai dengan PMK No. 75 Tahun 2014 .

6. Percepatan pemenuhan Akreditasi fasyankes di Kalimantan Timur.

laporan kinerja instansi pemerintah (lkj-ip) 2016.pdf · daftar isi kata pengantar daftar isi ......

Documents