laporan akuntabilitas kinerja instansi …litbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...

-+ .

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2013

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2014

18

Laporan Akuntabilitas K inerja Instansi Pemerintah BPP KEMENDAGRI TAHUN 2013

Kata Pengantar

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013 dapat diselesaikan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPP Kementerian Dalam Negeri berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi di bidang Penelitian dan Pengembangan.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan selama Tahun 2013 yang tertuang dalam rencana srategis Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2010-2014. Pengukuran pencapaian output sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai selama kurun waktu Tahun 2013. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki selama Tahun 2013. LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 juga memuat capaian kinerja serta realisasi penyerapan anggaran tahun Anggaran 2013.

LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 dapat menjadi instrumen penting bagi penetapan kebijakan dan peningkatan manajemen kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan di masa akan datang.

Demikian Lakip BPP Tahun 2013 dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan dan peningkatan kualitas kinerja BPP di tahun berikutnya

Jakarta, Januari 2014

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si

- 1 -


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Kontrak Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Manteri Dalam Negeri untuk 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan akan difokuskan pada 8 Kontrak Kinerja (KK) yang lebih lanjut dijabarkan dalam 32 Indikator Kinerja, sebagai berikut :

1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan KK-1 : Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi, produk peraturan

perundang-undangan KK-1.1 : Menetapkan melaksanakan program dan kegiatan KK-1.2 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis jangka

menengah Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra 2010-2014,

KK-1.3 : Memantapkan pedoman, juknis dan peraturan perundang-undangan kelitbangan

KK-1.4 : Peningkatan database/lab Penelitian dan Pengembangan KK-1.5 : Menjaga konsistensi capaian kinerja jangka menengah Badan

Penelitian dan Pengembangan dengan penugasan RPJMN 2010-2014.

KK-2 : Penataan dan pengelolaan asset, penatausahaan, dan kepegawaian KK-2.1 : Peningkatan kualitas dan penataan manajemen asset KK-2.2 : Peningkatan kapasitas pengelola arsip, ketatausahaan dan tertib

administrasi persuratan KK-2.3 : Peningkatan kapasitas, penataan dan kualitas manajemen

kepegawaian KK-2.4 : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja

KK-3 : Administrasi Kerjasama Penelitian dan Pejabat Fungsional Peneliti dan Perekayasa

KK-3.1 : Peningkatan kualitas manajemen kerjasama penelitian KK-3.2 : Peningkatan kapasitas, pembinaan dan pemberdayaan pejabat

fungsional peneliti/perekayasa KK-3.3 : Tertib administrasi jabatan fungsional peneliti/perekayasa KK-3.4 : Peningkatan kapasitas, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan

dokumentasi, jurnal, media Penelitian dan Pengembangan dan perpustakaan

KK-4 : Keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi pelaksanaan anggaran

KK-4.1 : Pengendalian akuntabilitas belanja anggaran sesuai peraturan

perundangan KK-4.2 : Peningkatan kapasitas pengelola keuangan sesuai standar akuntansi KK-4.3 : Tertib administrasi perbendaharaan dan pengelolaan anggaran

- 2 -


2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil kegiatan kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri. KK-5 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, politik dan

Otonomi Daerah KK-5.1 : Peningkatan Kualitas kegiatan kelitbangan

KK-5.1.1 Peningkatan kualitas Penelitian KK-5.1.2 Peningkatan kualitas Pengembangan KK-5.1.3 Peningkatan kualitas Pengkajian KK-5.1.4 Peningkatan kualitas Penerapan KK-5.1.5 Peningkatan kualitas Perekayasaan KK-5.1.6 Peningkatan kualitas Pengoperasian

KK-5.2 : Penyusunan NSPK KK-5.3 : Peningkatan fasilitasi/pembinaan substansi KK-5.4 : Peningkatan kapasitas kelitbangan

KK-6 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan

KK-6.1 : Peningkatan Kualitas kegiatan kelitbangan KK-6.1.1 Peningkatan kualitas Penelitian KK-6.1.2 Peningkatan kualitas Pengembangan KK-6.1.3 Peningkatan kualitas Pengkajian KK-6.1.4 Peningkatan kualitas Penerapan KK-6.1.5 Peningkatan kualitas Perekayasaan KK-6.1.6 Peningkatan kualitas Pengoperasian


KK-7 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

KK-7.1 : Peningkatan Kualitas Kegiatan Kelitbangan KK-7.1.1 Peningkatan Kualitas Penelitian KK-7.1.2 Peningkatan Kualitas Pengembangan KK-7.1.3 Peningkatan Kualitas Pengkajian KK-7.1.4 Peningkatan Kualitas Penerapan KK-7.1.5 Peningkatan Kualitas Perekayasaan KK-7.1.6 Peningkatan Kualitas Pengoperasian


KK-8 : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KK-8.1 : Peningkatan Kualitas kegiatan kelitbangan KK-8.1.1 Peningkatan kualitas Penelitian KK-8.1.2 Peningkatan kualitas Pengembangan KK-8.1.3 Peningkatan kualitas Pengkajian KK-8.1.4 Peningkatan kualitas Penerapan

- 3 -


KK-8.1.5 Peningkatan kualitas Perekayasaan KK-8.1.6 Peningkatan kualitas Pengoperasian


Kontrak Kinerja dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

- 4 -


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 1

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................. 2

DAFTAR ISI ......................................................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 6

A. Latar Belakang ...................................................................................................... 6

B. Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 6

C. Gambaran Organisasi ......................................................................................... 7

D. Aspek Strategis Organisasi ............................................................................... 11

E. Sistematika Penyajian ......................................................................................... 13

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .................................................................................... 14

A. Perencanaan Strategis 2010-2014 ................................................................ 14

A.1. Tujuan Strategis ........................................................................................... 15

A.2. Sasaran Strategis ......................................................................................... 15

A.3. Strategis Kebijakan .................................................................................... 17

B. Rencana Kerja Tahun 2013 ............................................................................... 17

C. Rencana Kinerja Tahun 2013 ........................................................................... 46

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................ 48

A. Metode Pengukuran dan Evaluasi Pengukuran ........................................ 48

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013 .......................................................... 49

C. Analisis Capaian Kinerja Periode 2010- 2014 .......................................... 65

D. Kegiatan BPP Yang Ditindaklanjuti ............................................................... 76

E. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................... 77

BAB IV PENUTUP.......................................................................... ................................................ 79

A. Kesimpulan ............................................................................................................. 79

B. Rencana Tindak Lanjut ...................................................................................... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................................................. 81

- 5 -


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good Governance) adalah akuntabilitas, prinsip ini merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kebijakan untuk melaksanakan kegiatan dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga/instansi dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada publik.

Untuk melaksanakan hal tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan didalamnya memuat tentang bagaimana menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk melaksanakan Peraturan dimaksud Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 menginstruksikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dan didasarkan pada program – program jangka panjang dengan mengacu kepada visi dan misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Kementerian Dalam Negeri cq. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) dalam menyusun LAKIP Tahun 2013 sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 adalah :

1. Sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Badan Penelitian dan Pengembangan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013.

2. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan.

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013.

- 6 -


Tujuan penyusunan LAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 adalah :

1. Mewujudkan pertangungjawaban akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013.

2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

3. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. GAMBARAN ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tatakerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri

4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 terdiri dari :

1) Sekretariat Badan, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan serta fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah, sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan, dan Bagian Kerjasama Litbang dan Administrasi Peneliti/Perekayasa. Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi perumusan perencanaan dan program serta penyiapan rancangan dan peraturan perundang – undangan, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan

- 7 -


perpustakaan dan rekomendasi dan penyusunan bahan kerjasama penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan administrasi peneliti dan perekayasa.

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah yang terdiri atas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Bidang Penataan Daerah, Bidang Pemerintahan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah.

3) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Umum dan Kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan yang terdiri atas Bidang Trantib dan Linmas, Bidang Kewilayahan, Bidang Kependudukan dan Sub Bagian Tata Usaha; Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan umum dan kependudukan.

4) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri atas Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ekonomi dan Keuangan Desa dan Sub Bagian Tata Usaha; Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

5) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pembangunan dan Keuangan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

- 8 -


pengembangan di bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terdiri atas Bidang Pembangunan Daerah, Bidang Keuangan Daerah, Bidang Ekonomi Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha; menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan atas hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah, penyiapan perumusan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPP, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan pula Permendagri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana BPP mempunyai tugas :

1. Menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;

2. Melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;

3. Mengkoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;

4. Membina Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

5. Memberikan fasilitasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan

6. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri.

Selain dari pada itu Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri mempunyai peran strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri yaitu memberikan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri serta melakukan pembinaan terhadap unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah.

- 9 -


Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan

Untuk melaksanakan jalannya organisasi BPP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Permendagri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka sumber daya manusia kelitbangan terdiri dari.

- 10 -


1. Peneliti, yang terdiri dari: 1) Pejabat Fungsional Peneliti. 2) PNS yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk

melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

2. Perekayasa. 3. Tenaga lainnya, yaitu :

- PNS yang diangkat dalam jabatan struktural. 1) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus lainnya selain peneliti dan

perekayasa. 2) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional umum, dan Pegawai tidak tetap.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 berjumlah 157 orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. 22 (dua puluh dua) orang pejabat fungsional peneliti,

2. 2 (dua) orang pejabat fungsional perekayasa,

3. 61 (enam puluh satu) orang pejabat struktural yang terdiri dari pejabat Eselon I (1 orang), 5 (lima) orang pejabat eselon II, 16 (enam belas) orang pejabat Eselon III dan 39 (tiga sembilan) orang pejabat Eselon IV ,

4. 72 (Tujuh puluh dua) staf pendukung,

Bagian terbesar pegawai ditempatkan pada Sekretariat, karena Sekretariat berfungsi sebagai unsur pelayanan administrasi internal, dan sebagian staf lainnya ditempatkan pada masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan, sedangkan staf untuk menunjang kegiatan kelompok peneliti belum tersedia.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu komponen pendukung Kementerian Dalam Negeri di bidang Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri memiliki tugas yang sangat berat, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan persoalan-persoalan didaerah yang sangat pelik untuk itu BPP sebagaimana tugas dan fungsinya diminta untuk lebih berperan aktif dalam melakukan penelitian atau pengkajian strategiknya.

Secara prinsip, tugas pokok dan fungsi utama Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 dilaksanakan oleh 7 (tujuh) komponen pelaksana utama, yakni:

• Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;

• Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;

• Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;

- 11 -


• Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

• Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

• Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

Bila melihat struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi setiap komponen, sehingga peran dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan saat ini dan di masa mendatang akan sangat strategis dalam mendukung tugas-tugas Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan.

Kedudukan BPP sangatlah penting, hal ini tercermin pada struktur organisasi masing-masing pusat litbang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi mitra kerja bagi seluruh komponen, dengan penjabaran sebagai berikut: 1. Pusat Litbang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah bermitra kerja

dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politk, Ditjen Pemerintahan Umum, serta Otonomi Daerah.

2. Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan daerah bermitra kerja dengan Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Pemerintahan Umum, serta Ditjen Otonomi Daerah.

3. Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan bermitra kerja dengan Ditjen Administrasi Kependudukan dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

4. Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat bermitra kerja dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dari gambaran sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapat mewujudkan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang profesional, handal dan terpercaya di bidang pemerintahan, keuangan daerah, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta kependudukan. Untuk itu peran dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal dengan peningkatan profesional yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus menjadi lini terdepan dalam perumusan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri harus mampu cepat, tepat dan tanggap dalam memberikan berbagai informasi dan telaahan strategis bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan dalam situasi yang mendesak/darurat.

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri membutuhkan SDM peneliti yang profesional dan concern di bidang penelitian dan pengembangan, serta didukung

- 12 -


oleh sarana dan prasarana yang memadai.

4. Program dan kegiatan penelitian harus tajam dan fokus, sehingga benar-benar dapat bermanfaat dan menjadi kebutuhan stakeholders (pimpinan dan komponen Kementerian Dalam Negeri).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I : Pendahuluan Bab ini akan menjelaskan mengenai Latar Belakang singkat mengenai LAKIP, Maksud dan Tujuan, Gambaran Organisasi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan SDM, Aspek Strategis Organisasi dan Sistematiaka Penyajian.

BAB II : Perencanaan Kinerja Berisikan tentang perencanaan strategis 2010 – 2014 dan rencana kinerja Tahun 2013.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja Berisikan tentang evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2013, evaluasi dan analisis capaian kinerja periode 2010 - 2014, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV : Penutup Bab ini akan menjelaskan mengenai Kesimpulan serta Saran-saran untuk meningkatkan perkembangan Capaian Kinerja yang akan datang.

- 13 -


BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2010 - 2014.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (RPJM Nasional 2004-2009), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, tahap kedua tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010-2014 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan .

Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode lima tahun kedepan.

V I S I Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan

pada tugas pokok dan fungsi, visi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah “Terwujudnya Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Berkualitas Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengembangan”.

M I S I Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, maka misi Badan Penelitian dan

Pengembangan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang

pemerintahan daalam negeri; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan;

- 14 -


3. Memantapkan koordinasi dan kerjasama melalui pendayagunaan jejaring penelitian dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah, serta institusi penelitian dan pengembangan Kementerian/LPND;

4. Meningkatkan kualitas pembinaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan daerah melalui fasilitasi, supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

5. Memantapkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

A. 1 TUJUAN STRATEGIS

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan menetapkan tujuan strategis yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri;

2. Meningkatkan pendayagunaan hasil – hasil penelitian dan pengembangan;

3. Meningkatkan kemampuan profesionalitas SDM struktural, peneliti, perekayasa, fungsional khusus lainnya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

5. Mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian Kemenetrian/LPNL, pemerintahan daerah, dan negara/lembaga donor asing;

6. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri;

7. Mendorong penguatan kelembagaan, pernaikan sustansi program dan peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan daerah.

A. 2 SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas kebijakan Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri, maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pusat – pusat litbang di lingkungan BPP Kemendagri

2) Meningkatkan keterlibatan dan keikutsertaan BPP dalam merumuskan kebijakan strategis lingkup Kemendagri.

2. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pendayagunaan hasil – hasil penelitian dan pengembangan, maka sasaran yang ditetapkan adalah :

- 15 -


1) Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan bagi perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.

2) Meningkatnya publikasi pemanfaatan hasil kelitbangan bagi perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.

3. Untuk mencapai sasaran meningkatkan kemampuan profesionalitas SDM struktural, peneliti, perekayasa, fungsional khusus lainnya, dan fungsional umum di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah, maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1) Meningkatkan kinerja pejabat struktural, pejabat fungsional peneliti, perekayasa dan fungsional lainnya.

2) Tersediakan SDM struktural dan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa yang forfesional dan berkualitas.

4. Untuk mencapai sasaran mengoptimalkan peran Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, maka sasaran yang ditetapkan adalah.

1) Meningkatkan hasil – hasil kelitbangan, sebagai bahan kebijakan strategis lingkup Kemendagri.

2) Meningkatkan koordinasi kegiatan kelitbangan lingkup Kemendagri.

5. Untuk mencapai sasaran mewujudkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian Kementerian/LPNL, pemerintahan daerah, dan negara/lembaga donor asing maka sasaran yang ditetapkan adalah.

1) Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan kelitbangan melalui koordinasi dan jejaring antara BPP Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

2) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan berbagai lembaga penelitian/Kementerian/LPNK, pemerintah daerah, dan negara/lembaga donor asing.

6. Untuk mencapai sasaran mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah dalam peningkatan kualitas kebijakan pemerintahan dalam negeri maka sasaran yang ditetapkan adalah : 1) Meningkatkan peran lembaga litbang daerah sebagai thinktank

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 2) Meningkatkan kapasitas lembaga litbang daerah sebagai sumber data dan

informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

7. Untuk mencapai sasaran mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan substansi program dan peningkatan kualitas sumber daya Kelitbangan daerah maka sasaran yang ditetapkan adalah 1) Meningkatkan kapasitas lembaga litbang daerah 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kelitbangan daerah.

- 16 -


A. 3 STRATEGI KEBIJAKAN

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010 – 2014, secara konsisten diarahkan pada upaya – upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Uapaya dan langkah strategik yang ditempuh adalah : 1. Menyelenggarakan kelitbangan berdasarkan kebutuhan regulasi dan/atau

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam perumusan kebijakan Kementerian Dalam Negeri ;

2. Menyiapkan hasil kelitbangan sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebutuhan, serta mengembangkan sarana publikasi ;

3. Melaksanakan SOP dan mengikutsertakan SDM dalam diklat teknis, diklat fungsional, diklat terkait serta seminar/worshop/lokakarya nasional dan internasional ;

4. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kelitbangan baik dengan komponen terkait di lingkungan Kemendagri, maupun dengan institusi litbang terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka sinergi penyelenggaraan fungsi dan penyusunan kebijakan kelitbangan;

5. Menyusun pedoman operasional dalam rangka mengembangkan jejaring dan kerjasama kelitbangan dengan kementerian/LPNK, pemerintah daerah, dan negara/lembaga donor asing ;

6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan peran lembaga litbang sebagai think tank dan basis data dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

7. Melakukan pembinaan kelitbangan Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, supervisi dan penyusunan NSPK ;

8. Melakukan reposisi dan revitalisasi sumber daya kelitbangan ; 9. Menyelenggarakan fungsi manajemen dan pelayanan teknis sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2013

Dokumen Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-382 Tahun 2011 tentang Review Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 16 Tahun 201 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014.

Dokumen Renstra berisi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT disusun sebagai instrumen evaluasi penyusunan LAKIP. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- 17 -

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN JENIS BELANJA

TAHUN ANGGARAN 2013

KOMPONEN: BADAN PENELITIAN DAN PENEMBANGAN

KODE PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR/KOMPONEN

INPUT OUTCOME/OUT

PUT

PUSAT + UPT

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANSOS

JUMLAH (4+5+6+7+8+9)

Operasional Non Operasional

Operasional

Non Operasional

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

10.693.471

4.190.349 42.161.817

11.548.929

-

68.594.566

INDIKATOR KINERJA PROGRAM:

KEGIATAN 1 Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan

5.513.700

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah

-

- -

-

5.513.700

18


bidang Kesbangpol dan Otda yang berkualitas (49 laporan)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN1:

1.

Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otda sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan di bidang kesbangpol dan Otda (24 Laporan)

-

- 4.160.260

-

-

-

4.160.260

SUB OUTPUT:

1.1.

Penelitian Bidang Kesbangpol yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.172.490

1.172.490

1.2.

Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan otda (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Kesbangpol dan

489.160

489.160

- 19 -


diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.3.

Pengembangan Kebijakan

Tersusunnya 14 (empat belas) laporan hasil pengembangan kebijakan Bidang Kesbangpol dan otda yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.400.000

1.400.000

1.4.

Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan otda

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil Kajian Bidang Kesbangpol dan otda

729.600

729.600

1.5.

Penerapan Bidang Kesbangpol dan otda

Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan Bidang Kesbangpol dan otda

369.010

369.010

2.

Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah

100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Bidang Kesbangpol dan Otda (5 Laporan)

-

- 1.353.440

-

-

-

1.353.440

- 20 -


SUB OUTPUT:

-

2.1.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi

Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Kesbangpol dan otda (1 laporan)

300.000

300.000

2.2.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda

Terlaksananya Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda (1 laporan)

278.210

278.210

2.3.

Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda

Terlaksananya tata operasional Pusat Litbang Kesbang Pol dan Otda (1 Laporan)

196.100

196.100

2.4.

Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda

279.480

279.480

2.5.

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup kesbangpol dan otda

Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan (1 paket)

299.650

299.650

KEGIATAN 2 Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan Kependudukan

4.985.770

Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan

-

- -

-

-

4.985.770

- 21 -


yang berkualitas 34 Laporan


1.

Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)

-

- 3.564.970

-

-

-

3.564.970

SUB OUTPUT:

1.1.

Penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.186.040

1.186.040

1.2.

Kajian Strategis bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (sesuai dengan Tupoksi Komponen Kemendagri) yang

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemerintahan Umum dan

488.650

488.650

- 22 -


diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.3.


Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.144.680

1.144.680

1.4.

Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

532.500

532.500

1.5.

Penerapan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

213.100

213.100

2.

Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan

100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan

-

- 1.420.800

-

-

-

1.420.800

- 23 -


Umum dan Kependudukan kelitbangan pada bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (5 Laporan)

SUB OUTPUT:

2.1.


Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)

250.000

250.000

2.2.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Terlaksananya Supervisi bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 laporan)

368.400

368.400

2.3.

Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Terlaksananya tata operasional bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan (1 Laporan)

242.000

242.000

2.4.

Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

300.000

2.5.

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup

Meningkatnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan

260.400

- 24 -


bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

(1 paket)

KEGIATAN 3 Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (34 Laporan)

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas

-

- 5.089.860

-

-

5.089.860


1.

Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)

-

- 3.768.760

-

-

3.768.760

SUB OUTPUT:

- 25 -


1.1.

Penelitian bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.246.680

1.246.680

1.2.

Kajian Strategis bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

449.200

449.200

1.3.


Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan kebijakan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.200.000

1.200.000

1.4.

Kajian Aktual bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bbidang Pemdes dan Pemmas

418.800

418.800

- 26 -


1.5.

Penerapan bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan bidang Pemdes dan Pemmas

454.080

454.080

3.

Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada bidang Pemdes dan Pemmas (5 Laporan)

-

- 1.321.100

-

-

1.321.100

SUB OUTPUT:

3.1.


Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)

214.575

214.575

3.2.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas

Terlaksananya Supervisi bidang Pemdes dan Pemmas (1 laporan)

270.750

270.750

3.3.

Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional bidang Pemdes dan Pemmas

Terlaksananya tata operasional bidang Pemdes dan Pemmas (1 Laporan)

281.770

281.770

3.4.

Evaluasi Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja bidang Pemdes dan Pemmas

334.455

334.455

- 27 -


3.5.

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup bidang Pemdes dan Pemmas


219.550

219.550

KEGIATAN 4 Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian, serta fasilitasi kelitbangan bidang pembangunan dan keuagan daerah yang berkualitas (22 Laporan)

5.346.080

5.346.080

Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

-

- -

-

-


1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai bahan perumusan Kebijakan pimpinan (17 Laporan)

- 3.920.280

-

-

3.920.280

SUB OUTPUT:

- 28 -


1.1. Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 laporan rekomendasi penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.142.390

1.142.390

1.2. Kajian Strategis Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

Tersusunnya 1 (satu) laporan rekomendasi hasil pengkajian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

469.450

469.450

1.3. Pengembangan Kebijakan

Tersusunnya 12 (dua belas) laporan hasil pengembangan Kebijakan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1.200.000

1.200.000

1.4. Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tersusunnya 2 (dua) laporan rekomendasi hasil Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

721.540

721.540

- 29 -


1.5. Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tersusunnya 1 (satu) laporan hasil penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

386.900

386.900

2. Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

100% tercapainya kegiatan fasilitasi dlm rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan kelitbangan pada Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (5 Laporan)

-

- 1.425.800

-

-

1.425.800

SUB OUTPUT:

2.1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Tekknis Substansi

Terlaksananya Forum Konsultasi Tekknis Substansi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 laporan)

275.000

275.000

2.2. Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Terlaksananya Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 laporan)

314.400

314.400

2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Terlaksananya tata operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah (1 Laporan)

300.000

300.000

- 30 -


2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tersusunnya 1 laporan Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

200.000

200.000

2.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah


336.400

336.400

KEGIATAN 5 Terpenuhinya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan (6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan (12 bln) dan 4 unit)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

10.693.471

4.190.349 21.226.407

-

11.548.929

-

47.659.156


1. Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran

100% terselesaikannya dokumen perencanaan program dan anggaran (4 dokumen)

-

- 2.055.626

-

-

-

2.055.626

SUB OUTPUT:

- 31 -


1.1. Inventarisasi Program dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun 2014

Tersusunnya 1 dokumen Renja (RK-KL) BPP Kemendagri Tahun 2014

416.126

416.126

1.2. Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Tahun 2013

Tersusunnya 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL) BPP Kemendagri Litbang Tahun 2012

400.000

400.000

1.3. Penyusunan Review Renstra

Tersusunnya 1 Dokumen Grand Design BPP Kemendagri

1.050.000

1.050.000

1.4. Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014

Tersusunnya 1 dokumen Arah Program Kelitbangan BPP dan PemdaTahun 2014

189.500

189.500

2. Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

100% tercapainya kinerja dengan rencana kinerja tahunan (5 laporan)

-

- 1.493.020

-

-

-

1.493.020

SUB OUTPUT:

2.1. Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013

Tersusunnya 1 laporan monitoring kegiatan

500.400

500.400

2.2. Evaluasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

Tersusunnya 1 laporan evaluasi Hasil-hasil kelitbangan

321.420

321.420

2.3. Evaluasi Program/Kegiatan Tahunan BPP

Tersusunnya 1 laporan kegiatan evaluasi tahunan

201.200

201.200

- 32 -


2.4. Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013

Tersusunnya 1 laporan LAKIP BPP Kemendagri

230.000

230.000

2.5. Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri Tahun 2013

Terlaksananya 1 laporan Penyusunan SPIP BPP Kemendagri

240.000

240.000

3. Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan

100% tersusunnya pedoman, juknis, dan peraturan per-undang-undangan kelitbangan (3 peraturan, 2 laporan)

-

- 1.606.073

-

-

-

1.606.073

SUB OUTPUT:

3.1. Penyusunan dan/atau penyempurnaan Per-Undang-undangan

Tersusunnya: - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri

1.000.000

1.000.000

3.2. Sosialisasi/Diseminasi peraturan per-undang-undangan

Tersusunnya 1 laporan pelaksanaan sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan

406.073

406.073

3.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan

Tersusunnya 1 laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan

200.000

200.000

- 33 -


4. Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan

100% termanfaatkannya database/website litbang dan perpustakaan elektronik dalam menunjang pelaksanaan kelitbangan (4 laporan)

-

- 686.140

-

-

-

686.140

SUB OUTPUT:

4.1. Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Lab Litbang dan Penusunan/Pengolahan Bank Data Kelitbangan

Tersusunnya 1 laporan pengelolaan sistem informasi dan manajemen sebagai pusat data center serta terbentuknya peningkatan kemampuan sdm dalam rangka pengelolaan website BPP

279.600 279.600

4.2. Pengelolaan Website Lab Data BPP Tahun 2013

Tersusunnya 1 laporan pengelolaan Website BPP

170.400 170.400

4.3. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Tersusunnya 1 laporan hasil pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan

176.630

176.630

4.4. Pembelian buku dan pencetakan/penggandaan buku-

Tesedianya1 Laporan Pembelian buku dan pencetakan/pengga

59.510

59.510

- 34 -


buku/peraturan baru

ndaan buku-buku/peraturan baru

5. Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun

100% terwujudnya kualitas media publikasi kelitbangan (2 laporan)

-

- 1.272.253

-

-

-

1.272.253

SUB OUTPUT:

5.1. Penerbitan Jurnal Binapraja dan Media BPP Kemendagri

tersedianya 1 laporan penerbitan Jurnal Binapraja dan media BPP (6 edisi/pertahun)

1.272.253

1.272.253

6. Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

100% terwujudnya pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu (12 bulan)

10.693.471

4.190.349 -

-

-

-

14.883.820

SUB OUTPUT:

6.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terbayarnya Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi BPP dalam satu tahun anggaran (12 Bulan)

10.693.471

10.693.471

6.2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (12

4.190.349 4.190.349

- 35 -


Bulan) dan terlaksanakannya pengelolaan keuangan negara

7. Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya

100% terpenuhinya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur BPP (11 Laporan)

-

- 2.115.440

-

-

-

2.115.440

SUB OUTPUT:

7.1. Pemutakhiran Data Dan Updating Data Kepegawaian

Tersusunnya 1 laporan data pegawai BPP

183.200

183.200

7.2. Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP

Tersusunnya 4 laporan kegiatan pengembangan kepegawaian berupa :1) analisis beban kerja, 2) analisis jabatan, 3) kenaikan pangkat terpadu, 4) pelantikan esselon IV

485.080

485.080

7.3. Fasilitasi Pengembangan SDM BPP

1). Terfasilitasinya calon peneliti dan perekayasa dalam diklat sertifikasi peneliti/perekayasa, 2). Terfasilitasinya diklat teknis (1

364.175

364.175

- 36 -


Laporan)

7.4. Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian

tersusunnya 2 laporan (baperjakat dan bintek administrasi kepegawaian)

72.195

72.195

7.5. Peningkatan Budaya Kerja dan Etika Birokrasi di Lingkungan BPP Kemendagri

Tersedianya 1 laporan peningkatan Budaya kerja dan etika Birokrasi

570.230

570.230

7.6. Administrasi Penyelenggaraan Pengamanan Dalam

tersusunnya 1 laporan administrasi pengamanan dalam BPP Kemendagri

145.560

145.560

7.7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

tersusunnya 1 laporan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

295.000

295.000

8. Prosentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas SDA Litbang

100% terpenuhinya kebutuhan kerjasama kelitbangan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BPP (2 Laporan)

-

- 730.228

-

-

-

730.228

SUB OUTPUT:

- 37 -


8.1. Fasilitasi Strategi Antara

tersusunnya 1 laporan kumpulan idea paper yang disampaikan kepada Mendagri

495.770

495.770

8.2. Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan

Tersusunnya 1 laporan Kerjasana penelitian

234.458

9. Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP

100% terwujudnya dokumen SOP BPP (1 dokumen)

-

- 324.700

-

-

-

324.700

SUB OUTPUT:

9.1. Penyusunan dokumen SOP BPP

tersusunnya 1 dokumen SOP kelitbangan

324.700

324.700

10. Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN

100% terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (3 laporan)

-

- 230.000

-

-

-

230.000

SUB OUTPUT:

10.1.

Penyusunan laporan BMN sesuai SIMAK BMN

tersusunnya 3 laporan BMN sesuai SIMAK BMN (2 laporan semester dan 1 laporan tahunan)

230.000

230.000

11. Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP

100% terselenggaranya penatausahaan arsip sesuai dengan SIM Arsip (4 laporan)

-

- 659.375

-

-

-

659.375

SUB OUTPUT:

- 38 -


11.1 Pengembangan Simarsip

Tersusunnya 2 laporan kegiatan berupa: 1) Bintek Tata Naskah, 2) Pengelolaan Simarsip BPP

523.595

523.595

11.2 Inventarisasi Arsip Aktif dan In Aktif

Tersusunnya 1 laporan kegiatan inventarisasi data arsip yang aktif dan in aktif di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

75.780

75.780

11.3 Pengiriman surat/dokumen

terlaksanakannya pengiriman surat/dokumen dalam 12 bulan (1 layanan)

60.000

60.000

12. Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan

33 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota yang aktif dalam forum koodinasi, konsultasi dan komunikasi kelitbangan (7 laporan)

-

- 2.914.980

-

-

-

2.914.980

SUB OUTPUT:

- 39 -


12.1.

Forum konsultasi pembinaan peningkatan kapasitas program, manajemen, dan peneliti/perekayasa lingkup kelitbangan kemendagri dan pemerintah daerah

Tersusunnya 4 laporan kegiatan forum komunikasi kelitbangan berupa : 1) FKPPD (33 provinsi); 2) FKK (K/L) 3) Forum konsultasi manajemen kelitbangan (33 provinsi dan 54 kab/kota); 4) Forum temu karya peneliti/perekayasa

832.162

832.162

12.2.

Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang)

Tersusunnya 1 laporan kegiatan rakornas dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kelitbangan

1.000.000

1.000.000

12.3.

Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/Kota)

Tersusunnya 1 laporan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/Kota)

304.788

304.788

12.4.

Fasilitasi Penguatan SIDa

Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi , supervisi, dan asistensi peran dan fungsi litbang daerah provinsi

477.230

477.230

- 40 -


12.5.

Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA

Tersusunnya 1 laporan hasil fasilitasi Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA

300.800

300.800

13. Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku

100% terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga peneliti dan perekayasa sesuai standar (5 laporan)

-

- 1.316.430

-

-

-

1.316.430

SUB OUTPUT:

13.1.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa

Terlaksananya seluruh kegiatan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional peneliti di lingkungan Balitbang selama 12 bulan (1 Layanan)

183.460

183.460

13.2.

Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemda

Tersusunnya 1 laporan hasil seminar nasional penleitian dan pengembangan

247.960

247.960

13.3.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan

Tersusunnya 3 laporan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi peneliti, perekayasa dan calon peneliti

885.010

885.010

- 41 -


berupa: 1) Seminar Nasional 2) Peningkatan Kapasitas Peneliti/Perekayasa, 3) Dukungan Kegiatan IPKPP

14. Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK)

100% terlaksananya kegiatan administrasi pengelolaan keuangan (verifikasi, pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan) (6 laporan, 1 dokumen)

-

- 1.237.762

-

-

-

1.237.762

SUB OUTPUT:

14.1.

Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP

Tersusunnya 1 Dokumen Petunjuk Operasional (PO) Pelaksanaan Anggaran BPP Tahun 2013.

522.195

522.195

14.2.

Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut

Tersusunnya 2 laporan pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan LHP (Itjen dan BPK).

350.171

350.171

14.3.

Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

Tersusunnya 4 Laporan Keuangan BPP (1 laporan bulanan, 1 laporan triwulanan, 1

365.396

365.396

- 42 -


laporan semesteran dan 1 laporan tahunan)

15. Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan)

100% terselesainya administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan) (7 Laporan)

-

- 1.845.029

-

-

-

1.845.029

SUB OUTPUT:

15.1.

Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

Tersusunnya 1 laporan Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran BPP

223.185

223.185

15.2.

Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan

tersusunnya 3 laporan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Negara berupa: 1). Bintek pengelolaan keuangan, 2). Sosialisasi dan Pembekalan peraturan pelaksanaan anggaran 3). Rekonsiliasi Data LARA dengan Instansi Terkait

1.016.018

1.016.018

- 43 -


15.3.

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri

terfasilitasinya 3 Laporan pelaksanaan anggaran berupa: 1. Koordinasi Pengelolaan Keuangan 2. Monitoring Pelaksanaan Anggaran 3. Fasilitasi Pengelolaan PIAK

605.826

605.826

16. Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah

Terlaksananya pembinaan penelitian dan pengembangan kelitbangan di 33 Provinsi (5 laporan)

-

- 2.739.351

-

-

-

2.739.351

SUB OUTPUT:

16.1 Monitoring/Supervisi/Asistensi Perekayasa permasalahan SDM Peneliti/Perekayasa: Pengangkatan, Mutasi, pembebasan danb pemberhentian

Tersusunnya 3 laporan : 1. Monitoring supervisi, 2. Peningkatan Kapasitas BPP Kemendagri dan Pemda, 3. Bintek Substansi dan Non substansi

1.453.286

1.453.286

16.2 Fasilitasi majelis pertimbangan, dan pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan kemendagri

tersusunnya 1 laporan fasilitasi majelis pertimbangan, pengendalian mutu dan forum wacana kelitbangan

400.000

400.000

- 44 -


kemendagri

16.3 Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/ pimpinan kelompok kerja/konsultasi

tersusunnya 1 laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi

886.065

886.065

17. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

100% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tupoksi BPP (4 unit)

-

- -

-

11.548.929

-

11.548.929

SUB OUTPUT:

17.1 Pengadaan Kendaraan Operasional BPP

1. Tersedianya 3 unit kendaraan operasional kantor roda 2

66.000

66.000

17.2 Pembagunan Gedung BPP

Terlaksananya pembangunan gedung kantor BPP seluas 2,298 m2

11.482.929

11.482.929

- 45 -

Pagu APBN Tahun Anggaran 2013

NO KOMPONEN INDIKTOR KINERJA UTAMA PAGU i ii iii iv

1. Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Pusat Litbang Kesatuan Bangsa,Politik dan Otonomi Daerah

Rp. 5.513.700.000

2. Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan

Rp. 4.985.770.000

3. Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 5.089.860.000

4. Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Rp. 5.346.080.000

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Rp. 47.659.156.000

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun

2013 terdiri dari Empat (4) Pusat Litbang dan Sekretariat memiliki Anggaran sebesar Rp. 68.594.566.000

C. RENCANA KINERJA BPP TAHUN 2013

Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKTOR KINERJA UTAMA Dokumen i Ii Iii Iv

1. Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

1. Jumlah hasil penelitian,Pengkajian dan penerapan yang diseminarkan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti.

17 Laporan

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

50 Laporan

3. Jumlah hasil Laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja.

20 Laporan

4. Jumlah dukungan pelayanan teknis dan administrasi penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri

6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4 layanan (12 bln), 2 unit, 2,298 m2

18


Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 sebagaimana tabel 2 diatas, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013. PK ini sebagai Kontrak Kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2013 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2013.

Penetapan Kinerja

Tahun 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKTOR KINERJA UTAMA Target Realisasi %

i Ii Iii Iv v vi 1. Meningkatnya kualitas

kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan


17Laporan 17Laporan 100 %

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

50Laporan 44Laporan 87,5 %

3. Jumlah hasil Laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja.

20Laporan 20Laporan 100 %




99,06 %

Jumlah anggaran : Rp. 68.594.566.000,- Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

- 47 -


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODE PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan evaluasi kinerja, maka perlu membandingkan antara rencana dengan realisasi.untuk itu telah digunakan dua rumus sesuai kondisi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah relisasinya menunjukan semakin rendahnya kinerja. Untuk itu digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja. Untuk itu digunakan rumus :

Atau :

Selanjutnya untuk membuat simpulan hasil evaluasi, skala pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. 85% atau lebih dari rencana = sangat berhasil

b. 70% s.d < 85% dari rencana = berhasil

c. 55% s.d < 70% dari rencana = cukup berhasil

d. s.d < 55% dari rencana = kurang berhasil

Capaian Indikator Kinerja =

Rencana Realisasi

x 100 %

Capaian Indikator Kinerja = Rencana – ( Realisasi – Rencana)

Rencana

x 100 %

Capaian Indikator Kinerja = ( 2 x Rencana ) – Realisasi

Rencana

x 100 %

- 48 -


Selanjutnya kegiatan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level program dan sasaran. Pengukuran indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Hal demikian dilakukan dalam upaya memperjelas keberhasilan setiap sasaran, disamping untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output. Untuk indikator kinerja lebih dari satu, maka capaian kinerja menggunakan indikator kinerja ultimate outcome yang merupakan indikator kinerja outcome pada hirarkhi yang tertinggi.

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Target pencapaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (PK) merupakan tolok ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013. Penetapan kinerja (PK) disusun sebagai dasar penilaian dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Penyusunan PK dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dan aktual pada Tahun 2013 dengan target kinerja yang dirumuskan.

Secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan hampir semua program dan kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,13 % (Sembilan Puluh koma Tiga Belas Persen) dari anggaran sebesar Rp. Rp. 68.594.566.000,-.(Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu) telah terserap sebesar Rp. 60.447.072.451,-( Enam Puluh Milyar Empat Puluh Empat Tujuh Juta Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu) Rupiah. Namun demikian, pencapaian sasaran kinerja atau output program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan dan kendala dalam pencapaian target kinerja.

Capaian sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian Pengukuran Kinerja

BPP Kemendagri Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET (%)

i ii Iii iv V Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan


17 Laporan 17 Laporan 100 %

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/ diskusi

50 Laporan 44 Laporan 87,5 %

- 49 -


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET (%)

i ii Iii iv V sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

3. jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja

20 Laporan 20 Laporan 100 %


6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4

layanan (12 bln), 3 unit, 2,298 m2

6 dok, 63 lap, 3 peraturan, 4

layanan (12 bln), 3 unit, 2,298 m2

99,06 %

Total Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 96,48 %

Dalam Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan ditetapkan satu sasaran strategis yang didalamnya ditetapkan indikator kinerja. Adapun uraian dari sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan”

Untuk mencapai sasaran ini, telah ditentukan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu :

1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan, dipublikasikan dan ditindaklanjuti.

2. Jumlah hasil penyelenggaraan Focus Group Discussion/diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti.

3. Jumlah hasil laporan kesesuai capaian kinerja pembinaan, superrvisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja.


- 50 -


Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN

i ii iii iv v vi

Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

100 %

Penelitian Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1 Laporan 1 Laporan 100 % 1.142.390

Kajian Strategis Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

1 Laporan 1 Laporan 100 % 469.450

Kajian Aktual Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah


Penerapan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah



penyelenggaraan FGD/ diskusi terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti

Pengembangan Kebijakan 12

Laporan 12 Laporan 100 % 1.200.000

12

Laporan 12

Laporan 100 % 1.200.000

Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah



Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah


Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah


Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah


Fasilitasi peningkatan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 336.400

- 51 -


INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN

i ii iii iv v vi kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah


Total Capaian Kinerja Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah

22 Laporan

22 Laporan 100 % 5.346.080

Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pembangunan

dan Keuangan Daerah pada tahun 2013 mencapai 100 % atau sangat baik.

Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda Tahun 2013

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN

i ii iii iv v vi

Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang di dukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan

100 %

Penelitian Bidang Kesbangpol dan Otda yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


Kajian Strategis Bidang Kesbangpol dan Otda Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


Kajian Aktual Bidang Kesbangpol dan Otda


Penerapan Bidang Kesbangpol dan Otda






14 Laporan

14 Laporan 100 % 1.400.000

Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi,



- 52 -



i ii iii iv v vi fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otda

Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Kesbangpol dan Otda


Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Kesbangpol dan Otda


Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesbangpol dan Otda


Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Kesbangpol dan Otda



Total Capaian Kinerja Pusat Kesbangpol dan Otda

23 Laporan

23 Laporan 100 % 5.513.700

Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah pada tahun 2013 mencapai 100 % atau sangat baik.

Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan Tahun 2013


i ii iii iv v vi


100 %

Penelitian Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


Kajian Strategis Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


Kajian Aktual Bidang Pemerintahan umum dan


- 53 -



i ii iii iv v vi Kependudukan

Penerapan Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan






12 Laporan

12 Laporan 100 % 1.144.680

Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan



Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan


Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan


Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan


Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pemerintahan umum dan Kependudukan



Total Capaian Kinerja Pusat Pemerintahan Umum dan Kependudukan

22 Laporan

22 Laporan 100 % 4.985.770

Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan pada tahun 2013 mencapai 100 % atau sangat baik.

- 54 -


Capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

TARGET ANGGARAN

i ii iii iv v vi


Penelitian Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


Kajian Strategis Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


Kajian Aktual Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat


Penerapan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat







Prosentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat



Pelaksanaan Fasilitasi dan Supervisi Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat


Fasilitasi Pelaksanaan Tata Operasional Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat


Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan Desa


- 55 -



i ii iii iv v vi dan Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan lingkup Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat



Total Capaian Kinerja Pusat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

22 Laporan

16 Laporan 83,33 % 5.089.860

Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2013 mencapai 83,33 % atau baik. Dikarenakan adanya kegiatan yang belum selesai yaitu pengembangan kebijakan sebanyak 6 Laporan atau 50 %

Capaian Pengukuran Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2013 SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN

TARGET ANGGARAN

i ii iii iv v vi

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran

100 % Inventarisasi Program

dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun

2014

1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 416.126

Penyusunan dan Perhitungan Anggaran

Tahun 2013

1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 400.000

Penyusunan Review Renstra

1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1.050.000

Penyusunan Arah Program BPP Tahun

2014 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 189.500

4 Dokumen 4 Dokumen 100 % 2.055.626

Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

100 % Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013 1 Laporan 1 Laporan 100 % 500.400

Evaluasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti


Evaluasi Program/Kegiatan

Tahunan BPP 1 Laporan 1 Laporan 100 % 201.200

Evaluasi Kinerja Lakip 1 Laporan 1 Laporan 100 % 230.000

- 56 -


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Sub Output TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET ANGGARAN

i ii iii iv v vi BPP Tahun 2013

Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri

Tahun 2013 1 Laporan 1 Laporan 100 % 240.000


Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan

100 % Penyusunan dan/atau penyempurnaan Per-

Undang-undangan 3 Peraturan 3 Peraturan 100 % 1.000.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan


Sosialisasi/deseminasi peraturan perundang-

undangan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 406.073

3 Peraturan 2 Laporan

3 Peraturan 2 Laporan 100 % 1.606.073

Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan

100 % Penyelenggaraan Kegiatan Sistem

Informasi Manajemen Lab Litbang dan

Penusunan/Pengolahan Bank Data Kelitbangan


Pengelolaan Website Lab BPP Tahun 2014 1 Laporan 1 Laporan 100 % 170.400

Pengelolaan dan Pengembangan perpustakaan


Pembelian buku dan pencetakan/penggand

aan buku-buku/peraturan baru



Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun

100 % Penerbitan Media

BPP Kemendagri dan Jurnal Binapraja



- 57 -


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


i ii iii iv v vi

Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

100 % Pembayaran Gaji dan

Tunjangan 12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan 100 % 10.693.471

Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan 100 % 4.190.349

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan 100 % 14.883.820

Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya

100 % Pemutakhiran Data Dan Updating Data

Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 100 % 183.200

Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP 4 Laporan 4 Laporan 100 % 485.080

Fasilitasi Pengembangan SDM

BPP 1 Laporan 1 Laporan 100 % 364.175

Penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian 2 Laporan 2 Laporan 100 % 72.195

Peningkatan budaya kerja dan etika

birokrasi di lingkungan BPP Kemendagri


Administrasi dan Pengelolaan

Perlengkapan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 295.000

Penyelenggaraan Pengamanan Dalam 1 Laporan 1 Laporan 100 % 145.560

11 Laporan 11 Laporan 100 % 2.115.440

Prosentase Penyelesaian Kerjasama Litbang dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas SDA Litbang

Fasilitasi Strategi Antara


Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan

Pengembangan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 234.458

- 58 -


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


i ii iii iv v vi


Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP

100 % Penyusunan dokumen

SOP BPP 1 Laporan 1 Laporan 100 % 324.700


Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN

100 % Penyusunan laporan BMN sesuai SIMAK

BMN 2 Laporan

Semesteran 1 Laporan Tahunan

2 Laporan Semesteran 1 Laporan Tahunan

100 % 230.000


Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP

100 % Pengembangan

Simarsip 2 Laporan 2 Laporan 100 % 523.595

Inventarisasi Arsip Aktif dan In Aktif 1 Laporan 1 Laporan 100 % 75.780

Pengiriman surat/dokumen 1 Laporan 1 Laporan 100 % 60.000


Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan

100 % Forum konsultasi

pembinaan peningkatan kapasitas program, manajemen,

dan peneliti/perekayasa lingkup kelitbangan

kemendagri dan pemerintah daerah


Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang)


Pengembangan Profil BPP Daerah

(Provinsi/Kab/Kota) 1 Laporan 1 Laporan 100 % 304.788

Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA 1 Laporan 1 Laporan 100 % 477.230


Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa

100 % Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Peneliti/Perekayasa


Seminar Nasional Penelitian dan

Pengembangan di lingkungan

Kemendagri dan


- 59 -


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


i ii iii iv v vi sesuai standar yang berlaku

Pemda Peningkatan

Kapasitas dan Kompetensi Tenaga

Kelitbangan 3 Laporan 3 Laporan 100 % 885.010


Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK)

100 % Penyusunan Petunjuk

Operasional Pelaksanaan

Anggaran BPP 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 522.195

Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut


Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)


6 Laporan 1 Dokumen

6 Laporan 1 Dokumen 100 % 1.237.762

Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan)

100 % Penatausahaan,

Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan

Anggaran 1 Laporan 1 Laporan 100 % 223.185

Pembinaan Adminstrasi dan

Pengelolaan Keuangan


Pengendalian Pelaksanaan

Anggaran BPP Kemendagri



Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah

100 % Monitoring/Supervisi/A

sistensi Perekayasa permasalahan SDM Peneliti/Perekayasa:

Pengangkatan, Mutasi, pembebasan dan pemberhentian


Penyelenggaraan fasilitasi majelis

pertimbangan, dan pengendalian mutu dan forum wacana

kelitbangan kemendagri


Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/

pimpinan kelompok kerja/konsultasi


- 60 -


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


i ii iii iv v vi


Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

84 % Pengadaan Kendaraan Operasional

3 Unit 3 Unit 100 % 66.000

Pembangunan Lanjutan Gedung BPP

Kemendagri 2,298 m2 2,298 m2 68 % 11.482.929

3 Unit 2,298 m2

3 Unit 2,298 m2 84 % 11.548.929

Total Capaian Kinerja Sekretariat BPP Kemendagri

63 Laporan 5 Dokumen 3 Peraturan

12 Bulan 3 Unit

2,298 m2

63 Laporan 5 Dokumen 3 Peraturan

12 Bulan 3 Unit

2,298 m2

99,06 % 46.133.016

Untuk itu, capaian sasaran dalam capaian Pengukuran Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2013 mencapai 99,06 % atau sangat baik. Belum terselesaikannya pembangunan Gedung BPP yang baru sehingga penyerapan hanya sekitar 68 % sehingga mempengaruhi penyerapan keseluruhan menjadi 99,06 %

Sasaran Strategis dengan indikator kinerja pertama “Persentase dan/atau jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

2. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

3. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Pemerintahan umum dan kependudukan dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

4. Jumlah penelitian dan kajian dan pengembangan yang diseminarkan Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja kedua “Jumlah hasil Focus Group Discussion (FGD) terfokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti” adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang dipublikasikan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan jumlah capaian 100% sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100% atau 12 Laporan..

- 61 -


2. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang dipublikasikan Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda dengan jumlah capaian 100% sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100% atau 14 Laporan..

3. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang dipublikasikan Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan jumlah capaian 100% sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100% atau 12 Laporan.

4. Jumlah Focus Group Discussion (FGD) yang dipublikasikan Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah capaian 50% tidak sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100% atau 12 Laporan.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja ketiga “ Jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja” adalah sebagai berikut :

jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja, Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pusat Litbang Kesbangpol dan Otda, Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan serta, Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,adalah 100 % sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja keempat “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri” adalah 99,5 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

2. Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

3. Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

4. Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

5. Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

6. Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

- 62 -


7. Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

8. Prosentase Penyelesaian Kerjasama Litbang dalam Mendukung Peningkatan Kapasitas SDA Litbang dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

9. Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

10. Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

11. Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

12. Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

13. Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

14. Prosentase penyelesaian dokumen laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntasi Keuangan (SAK) dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

15. Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan) dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

16. Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 100%.

17. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan capaian 100 % telah sesuai dengan target output yang ditetapkan yaitu 84%.

Evaluasi capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, semua hasil penelitian, kajian dan pengembangan rata-rata diseminarkan serta Focus Group Discussion (FGD) dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya merupakan salah satu sarana untuk menjaring isu-isu aktual sebagai bahan masukan perumusan kebijakan Menteri Dalam Negeri atau komponen terkait, Tahun anggaran 2013.

- 63 -


Capaian Pengukuran Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan

Tahun 2013

PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

TARGET (%) i ii Iii iv V

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

1. 5 Laporan Penelitian dan Kajian

2. 12 Laporan Pengembangan Kebijakan

3. 5 Laporan Fasilitasi dan Supervisi




100 %

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan Otonomi Daerah







100 %

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan







100 %

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemdes dan Pemmas







83.33 %


1. 63 Laporan 2. 5 Dokumen 3. 3 Peraturan 4. 12 Bulan 5. 3 Unit 6. 2,298 m2

1. 63 Laporan

2. 5 Dokumen 3. 3Peraturan 4. 12 Bulan 5. 3 Unit 6. 2,298 m2

99.06 %

- 64 -


PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET (%)

i ii Iii iv V

Badan Penelitian dan Pengembangan 96,48 %

Untuk itu, Secara Keseluruhan penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2013 mencapai 96,48 % atau sangat baik. Di sebabkan oleh Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 83.33 % dan pada dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya khususnya di pembangunan gedung sehingga penyerapan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 99.06 %. Sehingga mempengaruhi penyerapan keseluruhan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi 96,48 %

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERIODE 2010-2014

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan untuk tingkat Eselon II, berdasarkan Permendagri Nomor 41 tahun 2010 dari lima (5) eselon II menjadi empat (4) eselon II sehingga perbandingan capaian tujuan hanya tahun 2012-2013

- 65 -


SISAANGGARAN

(Rp) (Rp) Rp(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=5+7)) (9) (10)

JUMLAH KESELURUHAN 68.594.539.000 67.068.426.000 57.653.337.320 85,96 2.793.525.131 60.446.863.116 90,13 6.621.562.884

1 KESBANGPOL DAN OTDA 5.850.000.000 5.513.700.000 5.190.959.625 94,15 196.479.650 5.387.439.369 97,71 126.260.631

PUM DAN KEPENDUDUKAN 5.322.000.000 4.985.770.000 4.029.090.050 80,81 323.806.550 4.352.896.681 87,31 632.873.319

3 PEMDES DAN PEMMAS 5.424.000.000 5.089.860.000 3.319.273.150 65,21 242.600.000 3.561.873.215 69,98 1.527.986.785

4 PEMBANGUNAN DAN KEUDA 5.682.000.000 5.346.080.000 3.684.907.450 68,93 520.805.350 4.205.712.869 78,67 1.140.367.131

5 SEKRETARIAT 46.316.539.000 46.133.016.000 41.429.107.045 89,80 1.509.833.581 42.938.940.982 93,08 3.194.075.018

- BAGIAN PERENCANAAN 6.821.609.000 7.509.309.000 6.404.143.390 85,28 317.992.393 6.722.135.868 89,52 787.173.132

- BAGIAN UMUM 19.275.863.000 19.251.237.000 16.911.703.069 87,85 572.335.838 17.484.038.995 90,82 1.767.198.005

- BAG KEUANGAN 13.468.725.000 14.097.382.000 13.505.361.996 95,80 317.644.750 13.823.006.842 98,05 274.375.158

- BAG KLAP 6.750.342.000 5.275.088.000 4.607.898.590 87,35 301.860.600 4.909.759.277 93,07 365.328.723

REALISASI

UP/TUP TOTAL %

PAGU REVISIUNIT KERJANO

SD 27-12-2013

PAGU AWAL

%

REALISASI ANGGARAN BELANJABADAN LITBANG KEMENDAGRI

PER-31 DESEMBER 2013

- 66 -


Perbandingan Capaian Berdasarkan Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri

Tahun 2012 s/d 2013

PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR

TARGET DAN CAPAIAN 2012 2013

TARGET CAPAIAN (HASIL REVISI) TARGET CAPAIAN

(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah yang berkualitas

1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan di tindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan di tindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

3. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah

100 % 100 % 100 % 100 %

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan

Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan Kependudukan yang berkualitas

1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan, dipublikasikan dan di tindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan 100 % 100 % 100 % 100 %

- 67 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

3. Jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang pemerintahan umum dan kependudukan

100% 100% 100 % 100 %

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas

1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang di publikasikan dan di tindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 50 %

3. Jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan,supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan

100% 100% 100 % 100 %

- 68 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pemberdayaan Masyarakat


Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang pembangunan dan keuangan daerah yang berkualitas

1. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, di publikasikan dan ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

2. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di publikasikan dan diindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

3. Jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

100 % 100 % 100 % 100 %


Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran

100 % 100 % 100 % 100 %

Inventarisasi Program dan Penyusunan Renja-KL BPP Tahun 2014 100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan dan Perhitungan Anggaran Tahun 2013

100 % 100 % 100 % 100 %

- 69 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyusunan Review Renstra 100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan Arah Program BPP Tahun 2014 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

100 % 100 % 100 % 100 %

Monitoring Kegiatan BPP Tahun 2013 Evaluasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

100 % 100 % 100 % 100 %

Evaluasi Program/Kegiatan Tahunan BPP

100 % 100 % 100 % 100 %

Evaluasi Kinerja Lakip BPP Tahun 2013 100 % 100 % 100 % 100 % Pelaksanaan SPIP BPP Kemendagri

Tahun 2013 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentase penyelesaian

pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan

100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan dan/atau penyempurnaan Per-Undang-undangan 100 % 100 % 100 % 100 %

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kelitbangan 100 % 100 % 100 % 100 %

Dukungan kegiatan Reformasi Birokrasi BPP 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase pemanfaatan 100 % 100 % 100 % 100 %

- 70 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Database Litbang dan Perpustakaan

Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Lab Litbang dan

Penusunan/Pengolahan Bank Data Kelitbangan

100 % 100 % 100 % 100 %

Pengelolaan Website Lab BPP Tahun 2014 100 % 100 % 100 % 100 %

Pembelian buku dan pencetakan/penggandaan buku-

buku/peraturan baru 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun

100 % 100 % 100 % 100 %

Penerbitan Media BPP Kemendagri dan Jurnal Binapraja 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 %

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100 % 100 % 100 % 100 % Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 %

- 71 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya

100 % 100 % 100 % 100 %

Pemutakhiran Data Dan Updating Data Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 %

Pembinaan Pegawai di lingkungan BPP 100 % 100 % 100 % 100 % Fasilitasi Pengembangan SDM BPP 100 % 100 % 100 % 100 % Penyelenggaraan Manajemen

Kepegawaian 100 % 100 % 100 % 100 % Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Perlengkapan 100 % 100 % 100 % 100 % Penyelenggaraan Pengamanan Dalam 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentase penyelesaian

dokumen SOP BPP

100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan dokumen SOP BPP 100 % 100 % 100 % 100 % Prosentase penyelesaian

dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN

100 % 100 % 100 % 100 %

Penyusunan laporan BMN sesuai SIMAK BMN 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP

100 % 100 % 100 % 100 %

Inventarisasi Arsip Aktif dan In Aktif 100 % 100 % 100 % 100 % Pengiriman surat/dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %

- 72 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan

100 % 100 % 100 % 100 %

Forum konsultasi pembinaan peningkatan kapasitas program,

manajemen, dan peneliti/perekayasa lingkup kelitbangan kemendagri dan

pemerintah daerah

100 % 100 % 100 % 100 %

Rapat Koordinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang) 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengembangan Profil BPP Daerah (Provinsi/Kab/Kota) 100 % 100 % 100 % 100 %

Fasilitasi Koordinasi Pengembangan SIDA 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku

100 % 100 % 100 % 100 %

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti/Perekayasa 100 % 100 % 100 % 100 %

Seminar Nasional Penelitian dan Pengembangan di lingkungan

Kemendagri dan Pemda 100 % 100 % 100 % 100 %

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kelitbangan 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 %

- 73 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Penyusunan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Anggaran BPP 100 % 100 % 100 % 100 %

Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut 100 % 100 % 100 % 100 %

Penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan

(SAK) 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan)

100 % 100 % 100 % 100 %

Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran 100 % 100 % 100 % 100 %

Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan 100 % 100 % 100 % 100 %

Pengendalian Pelaksanaan Anggaran BPP Kemendagri 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah

100 % 100 % 100 % 100 %

Monitoring/Supervisi/Asistensi Perekayasa permasalahan SDM

Peneliti/Perekayasa: Pengangkatan, Mutasi, pembebasan dan pemberhentian

100 % 100 % 100 % 100 %

Penyelenggaraan fasilitasi majelis pertimbangan, dan pengendalian mutu

dan forum wacana kelitbangan 100 % 100 % 100 % 100 %

- 74 -





(HASIL REVISI) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

kemendagri

Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/ pimpinan kelompok kerja/konsultasi 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

100 % 100 % 100 % 100 %

Pengadaan Kendaraan Operasional 100 % 100 % 100 % 100 % Pengadaan alat pengolah data 100 % 100 % 100 % 100 % Pengadaan alat studio dan komunikasi 100 % 100 % 100 % 100 % Pembangunan Lanjutan Gedung BPP

Kemendagri 100 % 5 % 100 % 68 %

- 75 -


Berdasarkan perbandingan capaian tujuan tahun 2012 s/d 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase dan/atau jumlah hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diseminarkan pada tahun 2013 mencapai target 100 % yaitu sebanyak 3 laporan, Persentase dan/atau jumlah hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diseminarkan pada tahun 2012 melebihi dari target yang ditetapkan karena ada optimalisasi kajian mandiri yaitu mencapai 17 laporan dari 15 laporan yang ditargetkan.

2. Jumlah hasil penyelenggaraan GFD/diskusi terpokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan pada tahun 2012 melebihi target yang ditetapkan yaitu 14 rekomendasi, hasil penyelenggaraan GFD/diskusi terpokus bidang pemerintahan dalam negeri yang dipublikasikan pada tahun 2012 dari 5 rekomendasi yang menjadi target, pada Tahun 2013 rata-rata tidak mencapai target, dari 25 laporan yang menjadi target hanya terealisasi capaian target 13 laporan hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran dan pemotongan untuk tunjangan kinerja.

3. Jumlah hasil laporan kesesuaian capaian kinerja pembinaan, supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja, tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 telah mencapai target, laporan ini terdiri dari laporan monitoring, laporan penyusunan program, laporan lakip, dan laporan Renja KL setiap Pusat Litbang di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan.

D. KEGIATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TIDINDAKLANJUTI

Adapun kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti dapat diuraiakan sebagai berikut :

1. Pedoman Penyusunan Program Kelitbangan Tahun 2013 telah dikirim keseluruh Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor Surat 070/1082/SJ tanggal 28 Maret 2012

2. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/742/Litbang tanggal 5 April 2012.

3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 dan Nomor 36 tahun 2012 tanggal 25 April 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

4. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013 telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 073.04/740/Litbang tanggal 5 April 2012

5. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Konflik Sosial di Era Reformasi telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080..04/1048/Litbang tanggal 16 Mei 2012

6. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pemerintah Kelurahan dalam Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/1047/Litbang tanggal 16 Mei 2012

- 76 -


7. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dilaksankan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 s/d 5 juli 2012 telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 080.04/1502/Litbang tanggal 16 Juli 2012

8. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Mekanisme Pelaporan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas telah dilaporkan kepada Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Nota Dinas Nomor 080.04/1521/Litbang tanggal 17 Juli 2012.

9. Pedoman Kajian Bersama Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Nomor 073/2299/Litbang tanggal 7 November 2012.

10. Laporan Penelitian tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dilaporkan kepada menteri Dalam Negeri Nomor 070.04/2492/Litbang tanggal 4 Desember 2012.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun Anggaran 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan mendapat alokasi Pagu Anggaran APBN (sesuai pagu indikatif) sebesar Rp. 68.594.566.000,- (Enam puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) berdasarkan DIPA Nomor DIPA-010.11.1.403222/2013 tanggal 5 Desember 2012. dengan adanya pemotongan anggaran untuk Tunjangan Kinerja, BPP Kemendagri tahun 2013 sebesar Rp. 1,526,140,000,- maka anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2013 sebesar Rp. 67.068.426.000,-.

Pelaksanaan pagu anggaran tersebut terdistribusi dalam Program Penelitian dan Pengembangan, dengan lima ( 5 ) kegiatan :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.682.000.000,-

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.850.000.000,-

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.322.000.000,-

4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.424.000.000,-

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan pagu anggaran sebesar Rp.46.316.566.000,-

Lebih lanjut bila dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BPP Kemendagri terbagi dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.307.431.000,- belanja barang dengan pagu anggaran sebesar Rp.45.111.697.000,- dan belanja modal dengan pagu anggaran sebesar Rp.39.521.501.000,-.

- 77 -


Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp. 60.447.072.451,- ( Enam puluh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 90,13 % dari anggaran BPP Kemendagri sebesar Rp. 68.594.566.000,-(Enam puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh enam rupiah), realisasi anggaran ini dapat dilihat pada 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

1. Kegiatan Litbang Bidang Pembangunan Dan Keuangan Daerah, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp 4.205.712.800,- atau sebesar 78,67%, dari anggaran sebesar Rp. 5,346,080,000,-;

2. Kegiatan Litbang Bidang Kesbangpol dan OTDA, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp. 5.387.439.275,- atau sebesar 97,71 %, dari anggaran sebesar Rp. 5,513,700,000,-;

3. Kegiatan Litbang Bidang PUM dan Kependudukan, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp. 4.352.896.000,- atau sebesar 87,31 %, dari anggaran sebesar Rp. 4,985,770,000,-;

4. Kegiatan Litbang Bidang Pemdes dan Pemmas, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2013 sebesar Rp. 3.561.873.150,- atau sebesar 69,98 %, dari anggaran sebesar Rp. 5,089,860,000,-;

5. Kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya BPP Kemendagri, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 42.939.150.626,- atau sebesar 93,08% dari anggaran sebesar Rp. 46.316.566.000,-.

Faktor – faktor permasalahan yang mempengaruhi penyerapan anggaran

1. Adanya pergantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (KPK) yang berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan;

2. Legalisir pajak yang memakan waktu hampir 4 hari sehingga mempengaruhi perputaran uang (Revolving );

3. Adanya tarik ulur terhadap anggaran yang di kembalikan untuk menjadi tunjangan kinerja;

4. Pembangunan gedung yang terlambat di karenakan perlu dilakukan lelang ulang, sehingga pembangunan baru dapat di laksanakan pada awal Triwulan III Tahun 2013.

- 78 -


BAB IV P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang objektif. Sejauh ini perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Khususnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan menunjukkan peningkatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan diharapkan akan menjadi media umpan bailk bagi peningkatan kinerja, program maupun kegiatan di tahun berikutnya.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2013, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan perlu ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, mengingat peran dan fungsi Penelitian dan pengembangan sangat strategis dalam memberikan masukan maupun rekomendasi kebijakan maupun program kepada unit-unit terkait di Kementrian Dalam Negeri;

2. Secara khusus : - Dilingkungan BPP diperlukan upaya peningkatan koordinasi, konsolidasi dan

internal dalam rangka menyamakan persepsi pelaksanaan program dan kegiatan;

- Diperlukan perbaikan mekanisme SAKIP dan instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan sampai dengan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

- Hasil Kinerja Kelitangan di Tahun 2013 agar digunakan sebagai referensi dalam penyusunan indikator kinerja serta pencapaiannya di tahun mendatang;

- Perlu dilakukan peningkatan dan penajaman indikator kinerja agar perhitungan dan evaluasi kinerja dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Hal tersebut perlu pula diikuti dengan perbaikan terhadap pelaksanaan mekanisme pengganggaran berbasis kinerja yang sinergis dengan sistem akuntabilitas kinerja;

- Perlu menentukan tagret yang realistis yang hendak dicapai dngan mempertimbangkan kapasitas dan penyediaan anggaran pembiayaan yang sesuai dengan beban target yang di tentukan;

- Dibutuhkan penataan dan konsistensi antara program dan kegiatan, serta antara kegiatan pokok renstra dengan uraian kegiatan tahunan baik yang

- 79 -


diuraikan dalam DIPA maupun dalam indikator kinerja utama (IKU), Penetapan kinerja (PK) agar setiap kegiatan dapat berkontribusi secara hirarkhi dan terstruktur terhadap sasaran yang ditargetkan;

- Perlu pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas untuk mencapai optimalisasi kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan yang disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik maka pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.



- 80 -


Lampiran I.B-1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN KINERJA (PK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 2 3

Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. 45 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti. 23 Laporan

Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja. 20 Laporan

Jumlah 88 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 50.594.600.000,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)

Jakarta, Januari 2014 KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ttd

Drs. H. Ahmad Zubaidi, M.Si NIP. 19550419 198003 1 001

- 81 -



PENETAPAN KINERJA (PK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI




Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran 3 Dokumen Prosentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan 4 Laporan Prosentase penyelesaian pedoman, juknis, dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan


Prosentase pemanfaatan Database Litbang dan Perpustakaan 4 Laporan Prosentase peningkatan kualitas media publikasi Litbang (Jurnal Ilmiah dan Media Litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun 2 Laporan


12 Bulan

Prosentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian dan tugas teknis lainnya 11 Laporan

Prosentase penyelesaian dokumen SOP BPP 1 Dokumen Prosentase penyelesaian dan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN 4 Laporan Prosentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP 4 Laporan Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi kellitbangan 6 Laporan

- 82 -



Prosentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku 5 Laporan


6 Laporan 1 Dokumen

Prosentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (Verifikasi dan Perbendaharaan) 7 Laporan

Jumlah pembinaan (fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi) penelitian dan pengembangan pemerintahan dalam negeri dan daerah 5 Laporan

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 1 Unit 4 Paket

Jumlah

5 Dokumen 63 Laporan 1 peraturan,

4 layanan (12 bln), 15 unit

Jumlah Anggaran : Rp. 32.911.300.000,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04) Komponen Input : Sekretariat Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPP Kemendagri (1284)


a.n KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sekretaris Badan,

ttd

Drs. Sahat Marulitua, MA NIP. 19550301 198303 1 002

- 83 -



PENETAPAN KINERJA (PK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUDA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 15 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 5 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 5 Laporan

Jumlah 25 Laporan Jumlah Anggaran : Rp. 4.547.100.000,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04) Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan KEUDA (1280)

Jakarta, Januari 2014 Kapus Litbang Pembangunan dan KEUDA


ttd

Indrajaya Ramzie, SH. M.Si NIP. 19660225 199103 1 001

- 84 -



PENETAPAN KINERJA (PK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG KESBANGPOL DAN OTDA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 14 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 4 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah 5 Laporan

Jumlah 23 Laporan Jumlah Anggaran : Rp. 4.735.700.000,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04) Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa dan OTDA (1281)

Jakarta, Januari 2014 Kapus Litbang Kesbangpol & OTDA


ttd

Mangala Sihite, SH, MM NIP. 19541128 198503 1 001

- 85 -



PENETAPAN KINERJA (PK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG PUM DAN KEPENDUDUKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 11 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 4 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 5 Laporan

Jumlah 20 Laporan Jumlah Anggaran : Rp. 4.143.000.000,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04) Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan PUM dan Kependudukan (1282)

Jakarta, Januari 2014 Kapus Litbang PUM dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Dr. Sugeng Hariyono

NIP. 19661017 199203 1 001

- 86 -



PENETAPAN KINERJA (PK) KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG PEMDES DAN PEMMAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 5 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemdes dan Pemmas yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 10 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Laporan

Jumlah 20 Laporan Jumlah Anggaran : Rp. 4.257.500.000,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04) Komponen Input : Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemdes dan Pemmas (1283)

Jakarta, Januari 2014 Kapus Litbang Pemdes dan Pemmas Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Drs. Domoe Abdie, M.Si

NIP. 19561030 198203 1 001

- 87 -


Lampiran I.B-2


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI





Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti 23 Laporan


Jumlah 88 Laporan Jakarta, Januari 2014

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ttd

Drs. H. Ahmad Zubaidi, M.Si NIP. 19550419 198003 1 001

- 88 -




KEMENTERIAN DALAM NEGERI





Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti 23 Laporan


Jumlah 88 Laporan

Jakarta, Januari 2014 a.n KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sekretaris Badan,

ttd

Drs. Sahat Marulitua, MA

NIP. 19550301 198303 1 002

- 89 -




KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUDA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 15 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 5 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah 5 Laporan


Kapus Litbang Pembangunan dan KEUDA Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Indrajaya Ramzie, SH. M.Si NIP. 19660225 199103 1 001

- 90 -




KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG KESBANGPOL DAN OTDA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 14 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 4 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja Kesbangpol dan Otonomi Daerah 5 Laporan


Kapus Litbang Kesbangpol & OTDA Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Mangala Sihite, SH, MM

NIP. 19541128 198503 1 001

- 91 -




KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG PUM DAN KEPENDUDUKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 11 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 4 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 5 Laporan


Kapus Litbang PUM dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Dr. Sugeng Hariyono

NIP. 19661017 199203 1 001

- 92 -




KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSAT LITBANG PEMDES DAN PEMMAS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


1 2 3


Jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan bidang Pemdes dan Pemmas yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 5 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemdes dan Pemmas yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti 10 Laporan

Prosentase/dan atau jumlah kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

5 Laporan


Kapus Litbang Pemdes dan Pemmas Badan Penelitian dan Pengembangan

ttd

Drs. Domoe Abdie, M.Si

NIP. 19561030 198203 1 001

- 93 -



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014


URAIAN TARGET

Puslitbang Pemb. dan KEUDA

Puslitbang Kesbang Pol dan

OTDA Puslitbang PUM

dan Kependudukan Puslitbang Pemdes

dan Pemmas

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kemendagri yang didukung oleh hasil penelitian dan pengembangan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti.

45 Laporan 15 Laporan 14 Laporan 11 Laporan 5 Laporan

Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti


Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja.


Jumlah 88 Laporan 25 Laporan 23 Laporan 20 Laporan 20 Laporan

a.n KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sekretaris Badan,

ttd

Drs. Sahat Marulitua, MA NIP. 19550301 198303 1 002

- 94 -


Lampiran II


PENGUKURAN KINERJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kementerian : Kementerian Dalam Negeri Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran : Tahun 2013

PROGRAM/KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR TARGET DAN REALISASI

TAHUN 2013 % TARGET REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan

Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran

4 Dokumen 4 Dokumen 100

2. Persentase Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

5 Laporan 6 Laporan 120

3. persentase penyelesaian pedoman, Juknis dan peraturan perundang-undangan kelitbangan lingkup Kemdagri dan Pemda yang diselesaikan


3 Peraturan 1 Laporan) 100

- 95 -




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4. Persentase pemanfaatan data-

base Litbang dan perpustakaan 3 Laporan

1 Pengadaan (Revisi 2 Laporan dan 2 Pengadaan)

2 Laporan 2 Pengadaan 100

5. Persentase peningkatan kualitas media publikasi litbang (Jurnal ilmiah dan media litbang) yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun


6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

12 Bulan 12 Bulan 100

7. Persentase penyelesaian kegiatan administrasi kepegawaian tugas teknis lainnya


8. Persentase penyelesaian kerjasama litbang dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur litbang

12 Laporan (Revisi menjadi 2

Laporan) 2 Laporan 100

9. Persentase penyelesaian dokumen SOP Badan

6 Dokumen (Revisi menjadi 1 1 Dokumen 100

- 96 -




(1) (2) (3) (4) (5) (6) Penelitian dan Pengembangan Dokumen)

10. Persentase penyelesaian dan penataan pengelolaan asset sesuai SIMAK BMN

3 Laporan (1 keg. dibintang) 2 Laporan 67

11. Persentase penyelesaian dan penatausahaan arsip sesuai dengan SIM ARSIP

4 Laporan 4 Laporan 1 Layanan 100

12. Jumlah daerah/regional yang aktif dalam forum koordinasi, konsultasi, dan komunikasi kelitbangan

Pembinaan dan Konsolidasi : 33 Provinsi

54 Kab/Kota 7 Laporan

Pembinaan dan

Konsolidasi : 33 Provinsi

54 Kab/Kota 7 Laporan

100

13. Persentase peningkatan pelayanan administrasi dan pembinaan kapasitas peneliti dan perekayasa sesuai standar yang berlaku

3 Laporan 1 Layanan 4 Laporan 100

14. Persentase penyelesaian laporan keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)

6 Laporan 1 (Dokumen)

6 (Laporan) 1 (Dokumen) 100

15. Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan (verifikasi dan perbendaharaan)


16. Persentase provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan

33 Provinsi 9 laporan

33 Provinsi 4 laporan

33 Provinsi 80

- 97 -




(1) (2) (3) (4) (5) (6) peran dan fungsi litbang guna mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemda

(Revisi 5 Laporan, 1 kegiatan dibintang)

17. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

100 % Pelayanan 4 Unit Motor

2,298 M2

100 % Pelayanan

3 Unit Motor 2,298 M2

100 75

100


Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan otonomi daerah yang berkualitas

4. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


5. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


6. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Kesbangpol dan Otonomi Daerah

100 % 5 Laporan

100 % 5 Laporan 100

- 98 -




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3. Penelitian dan

Pengembangan Bidang PUM dan Kependudukan

Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan bidang PUM dan Kependudukan yang berkualitas

4. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


5. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


6. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang pemerintahan umum dan kependudukan

100 % 5 Laporan

100 % 5 Laporan 100

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi kelitbangan di bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas

4. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


- 99 -




(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5. Jumlah hasil penyelenggaraan

FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


6. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

100% 5 Laporan

100% 5 Laporan 100


Tersusunnya hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengkajian dan FGD, serta fasilitasi di bidang pembangunan dan keuangan daerah yang berkualitas

4. Jumlah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan pengembangan bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan dan/atau di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


5. Jumlah hasil penyelenggaraan FGD/Pengembangan Kebijakan//Diskusi Terfokus bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang di publikasikan dan/atau di tindaklanjuti


6. Persentase kesesuaian capaian kinerja pembinaan dan/atau

100% 5 Laporan

100% 5 Laporan 100

- 100 -




(1) (2) (3) (4) (5) (6) supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan dengan rencana kerja bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jumlah Anggaran : Rp. 68.594.566.000,- Realisasi Anggaran : Rp. 60.447.072.451,- Program Kegiatan : Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (010.11.04)


SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ttd

Drs. SAHAT MARULITUA, MA

- 101 -


Lampiran I.A-1


PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2014


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Pejabat Esselon II Lingkup BPP Kemendagri)

Jabatan : ...................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : (Pejabat Esselon I Lingkup BPP Kemendagri)

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(………………………………………….) (………………………………………….)

Sumber : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

- 102 -






Nama : Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si

Jabatan : Kepala BPP Kemendagri Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : GAMAWAN FAUZI

Jabatan : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.



PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(GAMAWAN FAUZI) (Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si)

- 103 -






Nama : Drs. SAHAT MARULITUA, MA

Jabatan : Sekretaris BPP Kemendagri Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;





PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si) Drs. SAHAT MARULITUA, MA

- 104 -






Nama : MANGALA SIHITE, SH, MM

Jabatan : Kepala pusat Litbang Kesbangpol dan OTDA BPP Kemendagri Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;





PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si) (MANGALA SIHITE, SH, MM)

- 105 -






Nama : Dr. SUGENG HARIYONO

Jabatan : Kepala pusat Litbang PUM dan Kependudukan BPP Kemendagri Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;





PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si) (Dr. SUGENG HARIYONO)

- 106 -






Nama : Drs. DOMOE ABDIE, M.Si

Jabatan : Kepala pusat Litbang Pemdes dan Pemmas BPP Kemendagri Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;





PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si) (Drs. DOMOE ABDIE, M.Si)

- 107 -






Nama : INDRAJAYA RAMZIE, SH. M.Si

Jabatan : Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan KEUDA BPP Kemendagri Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;





PIHAK KEDUA

ttd

PIHAK PERTAMA

ttd

(Drs. H. AHMAD ZUBAIDI, M.Si) (INDRAJAYA RAMZIE, SH. M.Si)

- 108 -


Lampiran III


PAKTA INTEGRITAS

Saya, Drs. AHMAD ZUBAIDI, M.Si, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflicht of interest) dalam Pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Penelitian dan Pengembangan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;

7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.


Menyaksikan Pembuat Pernyataan MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

ttd

GAMAWAN FAUZI

ttd

Drs. AHMAD ZUBAIDI, M.Si

Sumber : Permen PAN dan RB No. 49 Tahun 2011, tentang Pedoman umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, lampiran I

MASIH BERLAKU

- 109 -

laporan akuntabilitas kinerja instansi …litbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/lakip...

Documents