penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi

PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

K E M E N T E R I A N P E R D A G A N G A N R I

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Kata Pengantar

Kementerian Perdagangan mendukung penuh upaya Reformasi Birokrasi dan bertekad menciptakan akuntabilitas kinerja demi terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan ini, telah disusun Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman ini meliputi penyusunan Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Kontrak Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-LAKIP), dan Laporan Bulanan, agar tercipta keselarasan dan harmoni antara seluruh dokumen SAKIP di tingkat kementerian dengan dokumen SAKIP di tingkat eselon bawahnya.

Pedoman ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 763/M-DAG/KEP/12/2006 tentang Pedoman Penyusunan Renstra, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di Lingkungan Departemen Perdagangan, yang telah diterbitkan sebelumnya.

Selanjutnya, dengan melihat kondisi pembangunan perdagangan sekarang dan menatap ke masa depan, kiranya pedoman ini masih memerlukan saran untuk penyempurnaan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku ini. Semoga pedoman ini bermanfaat.

Jakarta, Desember 2010 Kepala Biro Perencanaan

ttd Makbullah Pasinringi

P e d o m a n S A K I P |ii

Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................ i Daftar Isi ................................................................................................................... ii KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1332/M-DAG/KEP/12/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM KUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN ...................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 A. Latar Belakang ...................................................................................... 1 B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 2 C. Pengertian Umum ................................................................................. 3 BAB II KOMPONEN-KOMPONEN SAKIP ............................................................. 7 A. Rencana Strategis ................................................................................. 7 1. Pengertian ....................................................................................... 7 2. Sistematika ...................................................................................... 9 3. Mekanisme Penyusunan ................................................................. 9 B. Perencanaan Kinerja Tahunan ............................................................ 15 1. Pengertian ....................................................................................... 15

2. Sistematika ...................................................................................... 15 3. Mekanisme Penyusunan ................................................................. 17 C. Kontrak Kinerja ..................................................................................... 17 1. Pengertian ....................................................................................... 17 2. Format Kontrak Kinerja .................................................................... 18 3. Mekanisme Penyusunan ................................................................. 18 D. Pengukuran Kinerja ............................................................................. 19 1. Pemantauan Kinerja ........................................................................ 20 2. Pengumpulan Data Kinerja .............................................................. 21 E. Pelaporan Kinerja ................................................................................ 21 1. Kriteria LAKIP yang Baik ................................................................. 22 2. Mekanisme Pelaporan ..................................................................... 24 3. Review Laporan Kinerja ...................................................................

24

P e d o m a n S A K I P |iii

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................................................. 26 A. Penetapan IKU ..................................................................................... 26 B. Pengembangan IKU ............................................................................. 29 BAB IV EVALUASI KINERJA ................................................................................. 30 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 32 LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (public resources) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Kementerian Perdagangan telah mengembangkan SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Kementerian Perdagangan akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Jajaran Kementerian Perdagangan, harus memahami lingkup akuntabilitas kinerja Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kementerian Perdagangan. Kegiatan yang menjadi perhatian utama adalah mengenai tugas dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, dan aktivitas dominan serta vital bagi pencapaian Visi dan Misi Kementerian Perdagangan.

SAKIP ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan.

Dengan demikian SAKIP merupakan :

Sarana atau instrumen penting dan vital untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sarana yang efektif untuk mendorong seluruh pimpinan di jajaran Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.

P e d o m a n S A K I P |2

Sarana terbaik untuk mendorong pengelolaan dana dan sumber daya lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan;

Sarana untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pemimpin di jajaran Kementerian Perdagangan dalam menjalankan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.

Sarana untuk mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perdagangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip (a), komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, (b) penguatan sistem, yang menjamin penggunaan sumber-sumber daya sesuai peraturan berlaku, (c) demonstrasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, (d) orientasi pada pencapaian visi, misi dan hasil serta manfaat, dan (e) obyektivitas, transparansi, keakuratan, dan inovasi sebagai katalisator perubahan manajemen ke arah yang lebih maju.

Peningkatan kinerja di sisi lain tidak bisa dilakukan tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi feedback bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini diharapkan dapat membantu penyusunan Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Kontrak Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta Indikator Kinerja.

2. Tujuan pedoman ini adalah untuk memantau kesesuaian orientasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan.


C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Menteri Perdagangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

2. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

4. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah (a) instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja; atau (b) rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran kinerja, pemantauan kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

6. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.


10. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, dengan hasil akhir berupa rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program.

11. Rencana Strategis adalah (a) dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja utama, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); (b) proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

12. Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu unit organisasi di lingkungan K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran tertentu, serta selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah.

16. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi, atau, kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

18. Visi adalah sesuatu yang berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi yang ditanamkan pada setiap unsur organisasi akan menjadi visi bersama (shared vision) yang mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.


19. Misi adalah sesuatu yang barus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

21. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

22. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam periode tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

23. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

24. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

25. Kebijakan Pembangunan Perdagangan adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan RI yang merupakan Rencana Stratejik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang sifatnya dapat dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan berdasarkan perkembangan atau perubahan lingkungan stratejik.

26. Kebijakan Teknis adalah kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat Eselon I, yang terdiri dari, pertama, Kebijakan Teknis Operasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan; kedua, Kebijakan Teknis Pembinaan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal; dan ketiga, Kebijakan Teknis Pengawasan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

27. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh satuan unit kerja Eselon I dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian. Program terdiri dari program generik dan program teknis.

28. Program Generik adalah program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi K/L setingkat Eselon I yang bersifat memberikan pelayanan internal dan/atau untuk menunjang pelaksanaan program teknis.


29. Program Teknis adalah program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi Kementerian setingkat Eselon I yang bersifat memberikan pelayanan eksternal (kelompok sasaran/masyarakat) sesuai dengan tugas dan fungsinya ataupun sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja setingkat Eselon II sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentung barang dan jasa.

31. Masukan (input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau agar menghasilkan keluaran (output).

32. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

33. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

34. Indikator Kinerja adalah (a) ukuran keberhasilan yang dicapai dari suatu tujuan dan sasaran strategis serta kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk input, output, outcome, bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang akan dijadikan basis untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi.

35. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

36. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program. yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kementerian.

37. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran keberhasilan atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

38. Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang telah ditentukan.

39. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

40. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

41. Balanced Scorecard (BSC), atau Analisis Penyeimbang Pengukur Nilai, adalah instrumen pengukur kinerja yang menghubungkan antara strategi dengan operasional dalam empat aspek kinerja, yaitu aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan.


BAB II KOMPONEN-KOMPONEN SAKIP

Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yakni Perencanaan Strategis (menghasilkan Rencana Strategis), Perencanaan Kinerja (menghasilkan Rencana Kinerja Tahunan), Kontrak Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, serta Pelaporan Kinerja. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Sedangkan perencanaan kinerja sebagai komponen SAKIP berperan untuk menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional atau action plan yang lebih spesifik, rinci, membantu pencapaian program, memudahkan proses pengukuran/penilaian kinerja, membantu pemantauan dan evaluasi kinerja, serta membantu dalam penetapan target kinerja.

Gambar 1. Komponen-komponen SAKIP A. Rencana Strategis

Dalam implementasi SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat, merupakan paduan dari implementasi strategic management dan strategic thinking yang dinamis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting untuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan proses sekaligus.

Pada pedoman ini Rencana Strategis Kementerian tidak diatur, karena Rencana Strategis Kementerian mengacu pada pedoman penyusunan rencana strategis yang dikeluarkan Bappenas. Pedoman ini menguraikan secara umum penyusunan Rencana Strategis untuk unit organisasi tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sekalipun demikian, penyusunan Rencana Strategis Eselon I pada hakikatnya tetap mengacu pada ketentuan yang telah dibuat oleh BAPPENAS.

1. Pengertian

Rencana Strategis unit Eselon I bertujuan untuk menjabarkan amanat pembangunan perdagangan jangka menengah kementerian (Rencana Strategis Kementerian Perdagangan). Hasilnya berupa dokumen perencanaan pembangunan perdagangan yang lebih spesifik dan operasional dan berisi rancangan kegiatan dengan kinerja yang terukur berdasarkan ketersediaan anggaran dalam jangka menengah. Sasaran hasil (outcome) masing-masing program agar sinergis dengan sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian.


Selanjutnya sasaran keluaran (output) dari masing-masing kegiatan pokok harus sinergis dengan sasaran hasil (outcome) dari program induknya.

Sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBN dan/atau sumber luar negeri melalui mekanisme yang berlaku. Efektivitas dan efisiensi anggaran sangat bergantung pada ketajaman dalam menentukan sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dimaksud. Selain itu, terdapat pula beberapa kegiatan yang dikelola Daerah dimana faktor koordinasi harus diperhitungkan secara seksama.

Rencana Strategis unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang dilengkapi indikator kinerja utama dan target (target setting) sesuai tugas dan fungsi, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan. Penyajian informasi tentang hasil (outcome) dan keluaran (output), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis ini bersifat indikatif.

Visi yang terdapat di dalam Rencana Strategis unit Eselon I merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh unit Eselon I pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi unit Eselon I merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran.

Tujuan dan sasaran unit Eselon I tingkat capaiannya dirancang secara cermat dan terukur. Oleh karena itu, indikator-indikator tujuan dan sasaran, yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif wajib untuk dicantumkan. Indikator tujuan dan sasaran merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu unit organisasi yang telah ditetapkan.

Unit Eselon I juga menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan termasuk rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, unit Eselon I memiliki sasaran-sasaran khusus yang harus dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka mendukung implementasi terhadap fokus prioritas atau kegiatan prioritas pada platform kementerian yang sejalan dengan prioritas nasional.

Strategi dan pendanaan unit Eselon I disusun sampai dengan detil kegiatan dalam unit Eselon I yang dilengkapi dengan indikator kinerja output dari kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Detail kinerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan disusun dalam matriks Kinerja unit Eselon I dan matriks Pendanaan unit Eselon I.

Pada akhirnya seluruh Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta strategi pada unit Eselon I harus selaras dengan apa yang telah dirumuskan pada tingkat kementerian. Visi pada Renstra Eselon I dicantumkan visi kementerian. Perumusan berbagai komponen perencanaan pada tingkat unit Eselon I ini juga harus merupakan penjabaran dari perumusan perencanaan tingkat kementerian.


2. Sistematika

Penyusunan dokumen Rencana Strategis untuk Unit Eselon I Kementerian Perdagangan, mengikuti sistematika sebagaimana LAMPIRAN 1 dilengkapi matrik kinerja sebagaimana LAMPIRAN 2 dan matrik pendanaan sebagaimana LAMPIRAN 3. Selanjutnya dalam hal penetapan Renstra unit Eselon I harus melalui Keputusan Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

3. Mekanisme Penyusunan Langkah I : Persiapan Langkah II : Identifikasi Kondisi Umum, Permasalahan dan Tantangan Langkah III : Penyusunan Visi dan Misi Langkah IV : Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis Langkah V : Penyusunan Strategi dan Kebijakan Langkah VI : Penyusunan Program dan Kegiatan Langkah VII : Penyusunan Target dan Pendanaan

Gambar 2. Mekanisme Panyusunan Renstra

Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis sebagai berikut:

Persiapan

Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh unit Eselon I dalam proses penyusunan Rencana Strategis unit Eselon I adalah sebagai berikut:


1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Rencana Strategis unit Eselon I;

2. Identifikasi asas legal bagi unit Eselon I dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, justifikasi dan kewenangannya;

3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan unit Eselon I; dan

4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Rencana Strategis unit Eselon I.

Identifikasi Kondisi Umum, Permasalahan dan Tantangan

Identifikasi kondisi umum unit Eselon I merupakan langkah untuk menggambarkan pencapaian selama implementasi Rencana Strategis sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik.

Unit Eselon I perlu melakukan analisis lingkungan (environmental scan) yang pada dasarnya terbagi menjadi tiga level yaitu task environment (berkaitan dengan tugas dan fungsi, dalam hal ini mencakup dunia perdagangan), industry environment (berkaitan dengan masyarakat dunia usaha yang terkait dengan tugas-tugas Kementerian Perdagangan), serta macroenvironment (merupakan lanskap yang paling luas, mengglobal, lintas sektor, seperti sektor sosial, politik, ekonomi, iptek, yang berpengaruh secara langsung serta tidak langsung terhadap organisasi).

Identifikasi permasalahan dan tantangan merupakan langkah berikut untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman jangka menengah dalam lingkup unit Eselon I dalam rangka mengemban amanat Rencana Strategis Kementerian (sesuai lingkup kewenangan unit Eselon I dan II) serta untuk mewujudkan visi dan misi unit Eselon I dan II.

Penyusunan Visi dan Misi

Visi adalah suatu pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi yang efektif selalu mempunyai visi, agenda, dan berorientasi pada proses serta hasil. Bagi seluruh anggota organisasi, visi merupakan komitmen murni untuk menjadi milik bersama dan diyakini bersama. Visi yang tepat akan menjadi akselerator kegiatan organisasi, menjadi standar keunggulan dan mensinergikan seluruh lingkungan organisasi.

Adapun dalam penentuan Visi unit Eselon I agar dicantumkan visi kementerian. Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan haruslah dimiliki Misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai


sehingga karenanya Misi merupakan tonggak dari perencanaan strategis. Adapun kriteria dalam penentuan Misi unit Eselon I sebagai berikut:

1. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi;

2. Misi merupakan landasan kerja;

3. Misi harus menyatakan secara eksplisit tentang apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan;

4. Misi harus sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi; dan

5. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi ke dalam tujuan.

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, serta mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Penetapan tujuan juga untuk mempertajam fokus pelaksanaan Misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memberikan arah bagi program dan kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja.

Kriteria tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi dan berlaku pada periode jangka menengah;

2. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;

3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki; dan

4. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Sasaran strategis organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan operasionalisasi unit Eselon I . Rumusan sasaran bersifat lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Agar sasaran dapat efektif maka harus dapat dinilai, memiliki kriteria spesifik, berorientasi pada hasil, bersifat menantang dan dapat dicapai paling cepat dalam waktu satu tahun.


Penyusunan Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran merupakan apa (what) dan kapan (when) sesuatu yang akan dicapai. Namun demikian langkah organisasi tidak hanya sampai pada tahapan tersebut saja. Perlu ditentukan bagaimana (how) hal tersebut dapat dicapai yang tak lain merupakan strategi.

Strategi hendaknya mengantisipasi masalah yang diperkirakan akan muncul di masa mendatang atau yang timbul dalam kondisi yang berubah dinamis. Strategi juga menjadi dorongan operasional bagi para pelaksana. Pemilihan strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang akan mempengaruhi implementasi strategi.

Strategi akan memperjelas makna dari suatu rencana strategis, khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain, strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan operasional sehari-hari dari semua komponen Eselon I.

Strategi menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

Strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis unit Eselon I dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu; (i) Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian (penugasan dari RPJMN), dan (ii) Strategi dan Kebijakan unit Eselon I.

1. Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian: Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian memuat langkah-langkah berupa program-program dan rencana pendanaan indikatif untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Uraian juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang ditetapkan.

2. Strategi dan Kebijakan unit Unit Eselon I : Strategi dan Kebijakan unit Eselon I, memuat langkah-langkah berupa program, kegiatan-kegiatan, dan rencana pendanaan indikatif untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak dalam jangka menengah, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran unit organisasi. Program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana pendanaan bersifat lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh unit organisasi bersangkutan, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan/atau swasta.

Uraian juga dilengkapi dengan indikator kinerja outcome, kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk


melaksanakan misi dalam mencapai visi yang ditetapkan, beserta detil kegiatan lengkap dengan indikator kinerja output.

Penyusunan Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh unit Eselon I untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Program terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1. Program Teknis

Program Teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal).

2. Program Generik

Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Hasil program atau Outcome merupakan manfaat yang diperoleh yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Outcome dalam Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon I.

Kriteria rumusan outcome program adalah sebagai berikut:

1. Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon I;

2. Menggambarkan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi serta maksud didirikannya organisasi;

3. Outcome harus dapat mendukung pencapaian kinerja Kementerian; dan

4. Outcome harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Hasil atau outcome diukur dengan Indikator Outcome yang mencerminkan kinerja program, dimana dalam kerangka akuntabilitas organisasi merupakan ukuran pencapaian kinerja unit kerja setingkat Eselon I.

Penyusunan Target dan Pendanaan

1. Target Kinerja

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh unit Eselon I. Dasar penentuan target kinerja (target setting) antara lain:

a. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki seperti pendanaan yang tersedia, SDM, dan peralatan;

b. Target kinerja kementerian maupun nasional; dan

c. Hasil evaluasi terhadap penetapan kinerja periode sebelumnya.


2. Pendanaan

Pendanaan dalam strategi kebijakan merupakan uraian yang bersifat lengkap, tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung unit kerja bersangkutan, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan peran daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Uraian juga dilengkapi dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, pengelolaan SDM, dan struktur organisasi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang ditetapkan. Setiap uraian strategi kebijakan dan pendanaan dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dan harus dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program tersebut serta rencana sumber pendanaannya.

Sumber pendanaan Program dan/atau Lintas Program dapat berasal antara lain dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan swasta (investasi dari pihak swasta dalam negeri atau luar negeri melalui mekanisme Triple-P atau Public Private Partnership).

Langkah penyusunan pendanaan unit Eselon I adalah sebagai berikut:

a. Penelaahan (review) program dan kegiatan

Penelaahan program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah program dan kegiatan pada periode Rencana Strategis unit Eselon I sebelumnya akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh unit organisasi masing-masing terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja.

b. Penyusunan program dan kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan mencakup penyusunan indikator kinerja beserta target kinerjanya.

c. Penyusunan anggaran bagi program dan kegiatan

Anggaran tahun dasar (2010) diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan program dan kegiatan periode lima tahun sebelumnya dan hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru (Renstra Kementerian periode 2010-2014).

d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2011, 2012, 2013, hingga 2014 menggunakan tahun dasar 2010. Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur program dan kegiatan baru, minimal harus memperhitungkan:

1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk renumerasi dalam konteks Reformasi Birokrasi, yang disesuaikan terhadap basis data kepegawaian;

2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;


3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan

4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Setelah penyusunan Rencana Strategis diselesaikan, maka secara berkala Rencana Strategis tersebut perlu ditelaah mengingat kemungkinan adanya perubahan-perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berimplikasi Rencana Strategis tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

1. Pengertian Perencanaan Kinerja sangat membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi organisasi. Hal ini akan mengubah kultur organisasi di semua level ke arah penerapan Manajemen Berbasis Kinerja.

Dalam prinsip akuntabilitas, keberhasilan dalam menghasilkan manfaatlah yang harus dipertanggungjawabkan. Manfaat kepada masyarakat ini merupakan outcome yang harus direncanakan sejak awal. Rencana yang hanya terfokus pada penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan juga output, baru merupakan “rencana kerja”. Membuat “rencana kinerja” berarti membuat rencana (secara langsung atau berjenjang) mengenai output dan outcome yang akan dihasilkan oleh organisasi.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Produk dari perencanaan kinerja berbentuk dokumen Rencana Kerja yang dilampirkan Formulir Rencana Kinerja Eselon I/II dan hasil aplikasi Rencana Kerja sebagaimana ditetapkan Bappenas.

2. Sistematika Penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan dapat menggunakan sistematika sebagaimana pada LAMPIRAN 4 dilengkapi LAMPIRAN 5 serta Formulir Rencana Kerja (hasil aplikasi yang telah ditetapkan BAPPENAS). Bagi unit Eselon II, Unit Kerja Mandiri, dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, cukup membuat matriks sebagaimana LAMPIRAN 5 (Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri menyusunnya setelah berkoordinasi dengan Unit Eselon I yang menjadi pembina teknis operasionalnya).


Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang outcome/output yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dimana Program/Kegiatan dilaksanakan melalui pencapaian target indikator outcome/output. Perencanaan Kinerja Tahunan secara garis besar meliputi:

a. Sasaran Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran yang selaras dengan apa dimuat dalam Rencana Strategis. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (target setting).

b. Program Program berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis. Unit organisasi Eselon I memfokuskan pencapaian target Outcome.

c. Kegiatan Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan


tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

d. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Mekanisme Penyusunan Tahapan penyusunan Perencanaan Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan (proses penyusunan konsep awal rencana kinerja) dimulai, sejak dilaksanakan rencana kinerja pada awal tahun anggaran berjalan sampai dengan akhir Caturwulan-I;

b. Tahap Perancangan (proses penyusunan konsep akhir rencana kinerja): dimulai sejak dirumuskan konsep awal rencana kinerja sampai dengan akhir Caturwulan-II (konsep akhir rencana kinerja sudah selesai yang merupakan output dari Rapat Kerja Kementerian); dan

c. Tahap Penetapan (proses penetapan rencana kinerja untuk tahun yang akan datang) dimulai, sejak dirumuskannya konsep akhir rencana kinerja sampai dengan selesainya pembahasan anggaran.

C. Kontrak Kinerja

Kontrak Kinerja adalah bagian dokumen SAKIP yang harus dibuat oleh kementerian, unit Eselon I dan II, Unit Kerja Mandiri, dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, yang merupakan perwujudan kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam menetapkan kinerja sesuai tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis pada unit bersangkutan dan mengacu untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis atasannya. Kontrak Kinerja ini disusun setelah diterimanya DIPA dan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyepakati.

1. Pengertian Kontrak Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit organisasi yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab. Kontrak Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang wajib diwujudkan oleh penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Kontrak Kinerja suatu instansi pemerintah/unit kerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum diterapkannya Kontrak Kinerja adalah intensifikasi fokus pada capaian tujuan dan sasaran, pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan


publik serta percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi; d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan e. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi bila dimungkinkan.

2. Format Kontrak Kinerja Format Kontrak Kinerja yang diwajibkan untuk tingkat Kementerian, unit Eselon I dan II, Unit Kerja Mandiri dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdapat pada LAMPIRAN 6 dan 7.

3. Mekanisme Penyusunan Setelah DIPA diterima, dilakukan identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan besaran yang semua program/kegiatan untuk dimasukan kedalam format formulir Kontrak Kinerja. Acuan utama dalam program/kegiatan, besaran tersebut adalah dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis. Program/kegiatan besaran tersebut harus didukung faktor-faktor pengikat lainnya, seperti indikator kinerja, target, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Kontrak Kinerja.

Penyusunan Kontrak Kinerja ini dimulai dengan rumusan Rencana Strategis yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui anggarannya melalui pembahasan Rencana Kerja Anggaran, maka ditetapkan suatu Kontrak Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dokumen Kontrak Kinerja secara rinci terletak pada lampirannya, Informasi yang disajikan dalam lampiran Kontrak Kinerja ini meliputi :

a. Program Perumusan program memperhatikan dokumen RPJM dan RKP. Dengan demikian akan terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPJM, Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, dan Kontrak Kinerja.


b. Sasaran Strategis Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran ini harus sesuai dengan yang ada di dokumen Renstra.

c. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa output maupun outcome. Indikator kinerja Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Target Kinerja Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun.

e. Jumlah anggaran yang dialokasikan Jumlah anggaran ini termasuk biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan kepada suatu sasaran tertentu. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka disajikan jumlah anggaran untuk biaya langsung saja. Data anggaran ini didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui dalam DIPA.

Setelah Kontrak Kinerja selesai disusun dan ditandatangani oleh kedua pihak yakni atasan dan bawahan (lihat jadual penyerahan di LAMPIRAN 13), kemajuan pencapaian target-target yang telah disepakati perlu dilakukan pemantauan agar tetap selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Renstra. Pemantauan ini diwujudkan kedalam bentuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala.

D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian reward and punishment, namun lebih merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Instrumen PKPK (Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan), PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran), dan BSC (Balanced Scorecard) merupakan alat pengukuran kinerja yang berguna dan saling melengkapi.

Pimpinan di tingkat atas memerlukan kualitas informasi kinerja dengan karakteristik lebih teragregasi, real time, yang bersifat kuantitatif baik untuk input, output maupun outcome.


1. Pemantauan Kinerja

a. Pemantauan Dilakukan Secara Tepat, Kontinyu, dan Berkala

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atau progress atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap unit kerja dilingkugan Kementerian Perdagangan bertujuan agar memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Kementerian Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara periodik, misalnya triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

Kegiatan pemantauan kinerja di lingkungan kerja Kementerian Perdagangan diterapkan pada seluruh tingkatan unit kerja Eselon II, Eselon I, dan termasuk Kementerian dengan menyampaikan formulir pengukuran kinerja yang terdiri dari formulir Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) seperti pada LAMPIRAN 8. Proses penyampaian formulir-formulir tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat unit Eselon II sampai dengan Kementerian.

b. Pemantauan data dan evaluasi kinerja spesifik

Setelah proses pemantauan kinerja dilakukan melalui pengumpulan data kinerja, maka langkah selanjutnya adalah proses evaluasi kinerja spesifik yang bersifat manajemen, situasional dan kondisional yang merujuk pada tugas fungsi masing-masing unit kerja. Evaluasi kinerja ini diperlukan untuk menilai sejauh mana perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Selain itu juga, untuk memberikan rekomendasi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan, memperbaiki, ataupun merubah tujuan dan sasaran mengingat banyak faktor internal dan eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran tersebut.

Hasil pemantauan dan evaluasi pengukuran kinerja yang dikumpulan mulai dari triwulan I sampai dengan IV dikompilasi pada setiap akhir tahun anggaran kedalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK). Hasil pemantauan dan evaluasi pengukuran ini kinerja dapat diinterpretasikan kedalam bentuk deskripsi, diagram, gambar, angka dan tabel yang tertuang dalam dokumen (LAK). Penjelasan LAK akan dibahas pada Bab V Pelaporan Kinerja.


2. Pengumpulan Data Kinerja

a. Pengertian

Pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk penyusunan dokumentasi SAKIP. Pada kegiatan ini, data yang dikumpulkan adalah kinerja unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Perdagangan yang sebelumnya telah disepakati di Kontrak Kinerja. Data yang dikumpulkan berupa data Target dan Realisasi Kinerja Pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing unit-unit kerja baik Eselon I dan II. Selain itu juga, data yang dikumpulkan berupa realisasi penggunaan anggaran selama tahun berjalan. Diharapkan dengan adanya kegiatan pengumpulan data ini, penyusunan dokumentasi SAKIP dapat terpantau dan termutakhirkan dengan baik.

b. Format Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi formulir isian perkembangan realisasi kinerja sasaran dan kegiatan yang telah dicapai pada tahun berjalan.

c. Mekanisme Pengumpulan Data

1) Pengumpulan data dimulai dengan mengedarkan surat pemberitahuan kepada seluruh unit-unit kerja terkait.

2) Unit-unit kerja terkait mengisi formulir dan mengembalikan ke unit penyusun.

3) Unit penyusun mengolah data yang telah dikumpulkan dan memutakhirkan laporan-laporan.

4) Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan secara triwulanan.

E. Pelaporan Kinerja

Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Kewajiban ini meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian, unit kerja Eselon I, eselon II, Unit Kerja Mandiri, dan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja tersebut. Unit kerja yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan sesuai tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh unit kerja ini dituangkan dalam LAK yang disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan. LAK juga dapat berfungsi sebagai Laporan Tahunan unit kerja masing-masing. LAK memiliki manfaat antara lain:

Mendorong unit kerja dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan secara lebih baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang


berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka perwujudan good governance.

Menjadikan unit kerja dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dunia usaha dan lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Sebagai bahan masukan dan feedback bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN, sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

Pencapaian tujuan dan sasaran kementerian/unit Eselon I/II, Unit Kerja Mandiri, dan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri;

Realisasi pencapaian indikator kinerja kementerian/unit Eselon I/II, Unit Kerja Mandiri, dan Perwakilan Perdagangan Luar Negeri;

Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan Pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan program sampai dengan

tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian/unit Eselon I.

1. Kriteria LAKIP Yang Baik

LAKIP berisi laporan kinerja dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat, dan transparan baik yang menyangkut hal-hal keberhasilan maupun kegagalan. LAKIP akan menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability). Oleh sebab itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti:

a. Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility principle), sehingga lingkup pertanggungjawabannya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pihak yang melaporkan harus mudah dimengerti.

b. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan hanya hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban organisasi yang bersangkutan seperti hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, permasalahan, perbedaan target dan realisasi dengan tujuan dan sasaran, rencana, anggaran, standar, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu dan sebagainya.


c. Prinsip perbandingan (presenting comparative information), laporan hendaknya dapat memberikan gambaran keadaan periode yang dilaporkan dibandingkan dengan periode lain atau organisasi/negara lain terhadap kasus-kasus yang sebanding sehingga dapat digunakan sebagai benchmarking.

d. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan bahwa yang terutama dilaporkan adalah hal dominan yang membuat sukses atau gagalnya pelaksanaan rencana, memfokuskan pada hal-hal kunci (focusing on critical things), mengkaitkan tujuan dan hasil (relating goals and results), mengaitkan sumber daya dengan hasil (relating resources to results), menempatkan hasil ke dalam konteksnya (putting results in context), berpandangan jauh ke depan (forward-looking) dan bermanfaat bagi masyarakat.

e. Prinsip manfaat, yaitu manfaat dari laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunan.

Selanjutnya, isi laporan yang baik dalam penyusunan LAK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Relevansi, yaitu berisi informasi yang relevan dengan pencapaian kinerja;

b. Keakuratan, yaitu penyajian LAK bebas dari kesalahan perhitungan;

c. Konsistensi, yaitu menyajikan informasi-informasi yang konsisten antara bagian satu dengan bagian lainnya;

d. Verifiabilitas, yaitu informasi yang disajikan dalam LAK dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung;

e. Agregasi, yaitu menyajikan informasi secara seimbang, lengkap, padat, dan ringkas;

f. Bahasa, susunan kalimat serta struktur yang mudah dimengerti; dan

g. Tepat waktu, yaitu LAK disampaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk bahan pengambil keputusan.

Sistematika Laporan Kinerja/LAK dapat dilihat pada LAMPIRAN 9.

Secara teknis, untuk dapat mengisi kolom Persentase Pencapaian Target diperlukan rumus penghitungan, cara perhitungan ini dapat dilihat juga pada lampiran contoh. Ada dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I dan II, dipakai dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi.

Penggunaan rumus I, rumus ini akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik/buruk, hubungan baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear, sebagai berikut:

Persentase Pencapaian Target

= Realisasi

X 100% Rencana

RUMUS I


Sedangkan rumus II akan tepat digunakan apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin tinggi/rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk/baik atau mempunyai hubungan terbalik, sebagai berikut:


= Rencana – (Realisasi – Rencana)

Rencana X 100%

2. Mekanisme Pelaporan

Penanggungjawab penyusunan LAK adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab pada bidang pelaporan dan evaluasi di unit kerja masing-masing. Pimpinan unit kerja sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dapat menetapkan tim kerja yang bertugas membantu penanggungjawab LAK di unit kerja masing-masing dengan mengacu kepada pedoman ini. Berdasarkan hal ini, distribusi penyampaian LAK ini adalah sebagai berikut:

a. LAK Kementerian (asli) disampaikan ke Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tembusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

b. LAK Unit Eselon I (asli) disampaikan ke Menteri Perdagangan dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Pejabat Eselon II di lingkungannya, paling lambat tanggal 30 Maret tahun anggaran berikutnya.

c. LAK unit Eselon II (asli) disampaikan ke Unit Eselon I atasannya dengan tembusan Inspektur Jenderal, paling lambat tanggal 30 Maret tahun anggaran berikutnya.

3. Review Laporan Kinerja

Sebelum Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) dicetak dan diserahkan untuk proses penilaian, diperlukan proses review terlebih dahulu. Review yang dimaksud adalah untuk melakukan cross check terutama terkait data indikator kinerja dan capaian-capaiannya serta bila perlu dilakukan editing untuk penyempurnaan sebelum penilaian. Beberapa hal yang perlu untuk direview sebagai berikut:

a. Keseluruhan IKU yang telah dimasukan di dalam pengukuran kinerja;

b. Data indikator kinerja utama;

c. Lampiran (Pengukuran Pencapaian Sasaran/PPS, Pengukuran Kinerja Kegiatan/PKK, Rencana Kinerja, dan Kontrak Kinerja);

d. Laporan anggaran/keuangan; dan

e. Sistematika laporan, komposisi narasi, tabel & grafik.

RUMUS II


Hasil review dituangkan dalam Pernyataan Telah Direview secara singkat bahwa LAKIP telah direview dan ditandatangani oleh pihak internal internal yang independen. Adapun pihak-pihak yang membuat laporan dan yang mereview sebagai berikut:

No. Tingkat Eselon/Kementerian

Pihak yang membuat LAK Pihak yang mereview LAK

1 Kementerian Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal

2 Eselon I Unit Kerja Eselon I bersangkutan

Tim Review (Adhoc) di unit bersangkutan

3 Eselon II Unit Kerja Eselon II

bersangkutan

Tim Review (Adhoc) di unit bersangkutan

4 Unit Kerja Mandiri Unit Kerja Mandiri bersangkutan

Tim Review (Adhoc) di unit Es II bersangkutan

5 Perwakilan Perdagangan di LN

Perwakilan Perdagangan bersangkutan

Tim Review (Adhoc) di unit pembina teknis bersangkutan


BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) wajib disusun pada tingkatan kementerian maupun Unit Eselon I dan II. Untuk itu perlu menentukan apa yang menjadi kinerja utama, yaitu hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi/unit yang bersangkutan.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib menggunakan IKU untuk beberapa dokumen, antara lain Perencanaan Jangka Menengah atau Renstra, Perencanaan Kinerja Tahunan, Kontrak Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Diagram keterkaitan IKU sebagai unsur penting dalam SAKIP sebagai berikut:

A. Penetapan IKU

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur

Kontrak Kinerja

Perencanaan Strategis

Pelaporan Kinerja

Pengukuran Kinerja

Perencanaan Kinerja Tahunan

IKU Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan Elemen Penting dalam setiap Dokumen SAKIP

Penganggaran Berbasis Kinerja


pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (output dan outcome). Penetapan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan elemen SMART sebagai berikut:

a. Specific: indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;

b. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas dan kualitas;

c. Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;

d. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran institusi; dan

e. Time Bond/Frame: pencapaian kinerja dibatasi untuk waktu/periode tertentu.

Indikator Kinerja Utama harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi dalam hal ini meliputi indikator kinerja kementerian (impact atau ultimate outcome), indikator hasil (outcome), dan indikator keluaran (output) dengan tatanan sebagai berikut:

a. lndikator kinerja utama pada tingkat Kementerian adalah indikator impact atau ultimate outcome yang mencerminkan kinerja pencapaian dari misi Kementerian sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;

b. lndikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) yang mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan;

c. lndikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II atau unit kerja mandiri adalah indikator keluaran (output) yang mencerminkan kinerja pencapaian dari pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

a. Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya;

b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

c. Kebutuhan inforrnasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan

d. Kebutuhan data statistik pemerintah.


Metode pemilihan Indikator Kinerja Program (Outcome) dibagi menjadi dua bagian:

1. Berasal dari kelompok data dan informasi yang tersedia

Indikator kinerja program dapat disusun dengan menggunakan indikator yang telah tersedia. Contoh: Pertumbuhan Ekspor Non-Migas; Nation Brand Index (NBI), dan Logistic Performance Index (LPI).

2. Berasal dari kelompok data dan informasi yang dikumpulkan sendiri:

a. Indikator kinerja program berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting;

b. Indikator kinerja program merupakan Indeks komposit dari indikator-indikator kinerja kegiatannya; dan

c. Indikator kinerja program merupakan indikator survei penilaian pencapaian kinerja program

Metode pemilihan Indikator Kinerja Kegiatan (Output) adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja kegiatan terdiri dari menjadi: indikator kuantitas, indikator kualitas, dan indikator harga; dan

2. Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah umum dalam penentuan IKU dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Tahap Pertama: Klarifikasi Apa yang Menjadi Kinerja Utama, Pernyataan Hasil (Result Statement) atau Tujuan dan Sasaran yang Ingin Dicapai.

Untuk menetapkan suatu indikator kinerja yang baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Secara hati-hati tentukan hasil yang akan dicapai; 2) Hindari pernyataan hasil yang terlalu luas atau makro;


3) Pastikan jenis perubahan yang dimaksudkan; 4) Pastikan dimana perubahan akan terjadi; 5) Identifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat; dan 6) Pelajari kegiatan dan strategi yang diarahkan dalam mengupayakan

perubahan.

b. Tahap Kedua: Menyusun Daftar Awal IKU Yang Mungkin Dapat Digunakan.

Terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur suatu outcome, namun dari indikator-indikator kinerja tersebut biasanya hanya beberapa indikator saja yang dapat digunakan dengan tepat. Dalam menyusun daftar awal indikator kinerja, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Brainstorming oleh tim; 2) Konsultasi dengan para ahli di bidang yang sedang dibahas; dan 3) Menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang sama.

c. Tahap Ketiga: Penilaian Setiap IKU yang Terdapat Dalam Daftar Awal.

Penilaian dilakukan dengan membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan kriterianya. Dengan skala sederhana, misalnya satu sampai lima, setiap indikator kinerja yang dievaluasi dapat ditetapkan nilainya. Pendekatan dengan metode ini harus ditetapkan secara fleksibel dan dengan pertimbangan yang matang, karena setiap kriteria tidak memiliki bobot yang sama.

d. Tahap Keempat: Memilih IKU

Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-indikator kinerja tersebut, harus disusun dalam suatu set indikator yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen dan harus selektif. Pilih indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan dan sasaran (LAMPIRAN 10).

B. Pengembangan IKU

Penggunaan seperangkat IKU haruslah direview secara berkala setelah disusun dan diserahkan (lihat LAMPIRAN 13), mengingat prioritas mungkin saja berubah dari waktu ke waktu. Review dan pengembangan sangat perlu dilakukan terutama jika terdapat perubahan arah kebijakan yang signifikan. Review pelaksanaan IKU ini diperlukan jika terdapat perubahan program dan kegiatan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada dasarnya review pelaksanaan IKU ini merupakan kewajiban bagi manajemen di masing-masing tingkatan organisasi. Namun demikian agar pelaksanaan review ini dapat dilakukan secara terintegrasi, maka unit pengawasan internal (Inspektorat Jenderal) dapat mengkoordinasikan pelaksanaan review ini.


BAB IV EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan salah satu perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (lesson learned) untuk perbaikan di masa mendatang.

Di sisi lain, evaluasi akuntabilitas kinerja adalah aktivitas analisis sistemik, pemberian nilai, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Namun, adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada unit kerja. Data dari luar unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis.

EVALUASI MENURUT ALUR WAKTU IMPLEMENTASI PROGRAM

Evaluasi Mid-term Evaluasi

Perkembangan

Dasar (Baseline)

Evaluasi Final

Evaluasi Ex-Post

Evaluasi Ex-Ante

Reviu manajemen dan monitoring secara kontinyu

Durasi Pelaksanaan Kegiatan

WAKTU

ARUS MANFAAT


Evaluasi juga menajamkan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan rekomendasi untuk perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan penerapannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Salah satu karakteristik Evaluasi ialah terfokus pada penilaian. Evaluasi ditujukan untuk memberi penilaian terhadap suatu pelaksanaan kebijakan, program, maupun kegiatan. Evaluasi kinerja mensyaratkan interdependensi antara Penilaian dan Fakta, yaitu apabila sampai pada pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal perlu didukung oleh bukti atau fakta. Pada konteks ini, aktivitas monitoring merupakan dukungan penting bagi Evaluasi. Karakteristik lainnya adalah Evaluasi berorientasi pada masa kini dan masa lampau. Evaluasi bersifat restropektif dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi tindakan dilakukan (ex-ante). Dari perspektif waktu yang lebih detil, Evaluasi mid-term ataupun evaluasi perkembangan selama durasi implementasi program akan memperkuat evaluasi secara keseluruhan.

Dalam pedoman ini tidak dibahas secara rinci tentang evaluasi akuntabilitas kinerja yang komprehensif. Inspektorat Jenderal, akan mengeluarkan pedoman khusus tentang evaluasi atas implementasi SAKIP atau evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Perdagangan.

Selanjutnya untuk melengkapi evaluasi kinerja Kemendag, setiap unit Eselon I diwajibkan membuat hasil monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Laporan dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan (sistematika laporan pada LAMPIRAN 16) pada bulan berikutnya kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.


BAB V PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dibangun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan, dan program di lingkungan Kementerian Perdagangan. SAKIP merupakan strategic control system sekaligus management control system.

Selanjutnya SAKIP sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik memerlukan dukungan peran aktif, komitmen, serta konsistensi dari tingkat pimpinan hingga staf di seluruh unit kerja Kementerian Perdagangan, di dalam dan luar negeri.

LAMPIRAN

1 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 1

SISTEMATIKA RENSTRA UNIT ESELON I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum 1.2 Permasalahan dan Tantangan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIT ESELON I

2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Tujuan 2.4 Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN UNIT ESELON I

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kementerian Sesuai dengan penugasan Rencana Strategis Kementerian pada

unit Eselon I, terkait dengan fokus prioritas Kementerian.

3.2 Strategi dan Kebijakan Unit Eselon I Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan

langsung oleh unit Eselon I, tetapi juga misalnya mempertimbangkan keterlibatan daerah).

Uraian menyangkut kebijakan yang dilaksanakan melalui Program unit Eselon I yang bersangkutan.

Uraian dilengkapi dengan indikator‐indikator kinerja outcome dari Program terkait dan indikator-indikator kinerja output dari masing-masing kegiatan di dalam unit Eselon I.

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur unit Eselon I, meliputi SDM, ketatalaksanaan dan kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan unit Eselon I dalam mencapai visi, misi, dan tujuan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN Matriks Kinerja Unit Eselon I Matriks Pendanaan

Catatan: Laporan agar disusun dengan komposisi window-style dengan key-words di sebelah kiri seperti laporan kinerja kementerian.

2 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 2

MATRIK KINERJA UNIT ESELON I

TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 UNIT KERJA ESELON I

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET UNIT PENANGGUNG

JAWAB

2010

2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PROGRAM A Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan lainnya Dst... PROGRAM B Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan lainnya Dst...

3 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 3

MATRIK PENDANAAN

RENCANA PENDANAAN PEMBANGUNAN 2010-2014 UNIT KERJA ESELON I

No.

PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PROGRAM A

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kegiatan lainnya

Dst...

TOTAL PROGRAM A

PROGRAM B

Kegiatan Prioritas 1

Kegiatan Prioritas 2

Kegiatan lainnya

Dst...

TOTAL PROGRAM B

TOTAL UNIT ORGANISASI

4 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 4

SISTEMATIKA DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

RENCANA KINERJA

UNIT ESELON I

TAHUN ……


KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Ruang Lingkup

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA (terkait dengan tugas dan fungsi)

BAB III RENCANA KERJA

A. Visi dan Misi (Visi dicantumkan visi kementerian) B. Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran C. Program, Kegiatan dan indikator kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Formulir Rencana Kinerja Unit Eselon I dan II 2. Hasil Aplikasi Rencana Kerja Bappenas

5 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 5

FORMULIR RENCANA KINERJA UNIT ESELON I/ II

TAHUN ……

Outcome/Output

URAIAN INDIKATOR TARGET SATUAN TARGET

Mengetahui, ttd Pejabat Unit Kerja bersangkutan

KETERANGAN:

Formulir Rencana Kinerja Unit Eselon I/II berisi uraian OUTCOME/OUTPUT di atas beserta INDIKATOR dan TARGETnya. Selanjutnya, dengan dilengkapi hasil aplikasi Rencana Kerja sebagaimana ditetapkan BAPPENAS, akan menjadi lampiran Rencana Kinerja Unit eselon I.

6 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 6

(Logo Kementerian Perdagangan)

KONTRAK KINERJA TAHUN …….

NOMOR ............................

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Pada tahun …. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran kontrak ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

….……, …………….. 20 Menteri …………………

ttd

7 | L A M P I R A N



NOMOR ............................


Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama :

Jabatan :

Selaku atasan langsung pihak pertama (.......) Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan suatu tingkat kinerja sesuai dengan lampiran Kontrak ini berdasarkan sumber daya yang ada serta sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kami bersedia untuk dievaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja kami sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja organisasi. Pihak kedua akan memberikan pengarahan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Kontrak ini sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja organisasi. ……, 20 Pihak Kedua, (atasan pihak pertama) Pihak Pertama, ttd ttd

8 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 7

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA NOMOR.......

Lampiran Kontrak Kinerja Tingkat Kementerian

Kementerian/Lembaga : Tahun Anggaran :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah Anggaran Tahun ……: Rp ………………..

.................., …………... 20

Menteri/Pimpinan Lembaga

(……………………………..)

Lampiran Kontrak Kinerja Tingkat Eselon I

Unit Kerja Eselon I : Tahun Anggaran :

Program Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah Anggaran: Program ………………... : Rp ………………..

Menteri/Pimpinan Lembaga

(……………………………..)

.................., …………... 20

Pimpinan Unit Kerja Eselon I

(……………………………..)

9 | L A M P I R A N

Lampiran Kontrak Kinerja Tingkat Eselon II

Unit Kerja Eselon II : Tahun Anggaran :

Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Jumlah Anggaran: Kegiatan ………………...…... : Rp ………………..

Pimpinan Unit Kerja Eselon I

(……………………………..)

.................., …………... 20

Pimpinan Unit Kerja Eselon II

(……………………………..) Lampiran Kontrak Kinerja Unit Kerja Mandiri/Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri

Unit Kerja Mandiri/ Perwakilan Perdagangan di LN : Tahun Anggaran :

Pernyataan Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jumlah Anggaran : Kegiatan ………………... : Rp ………………..

Pimpinan Unit Kerja Eselon II

(……………………………..)

.................., …………... 20

Pimpinan Unit Kerja Mandiri/ Perwakilan Perdagangan di LN

(……………………………..)

10 | L A M P I R A N

LAMPIRAN 8

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (PKPK)

Unit Kerja Eselon I : Tahun Anggaran :

No Nama Program/ Kegiatan/ Komponen/ Sub Komponen

Anggaran Indikator Kinerja

Pagu Realisasi % Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program A

Indikator Kinerja a Indikator Kinerja b

Kegiatan A


Komponen A


Sub Komponen A


Jumlah Anggaran Program Tahun …………………… : Rp ……………… Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun ……….. : Rp ………………

Unit Kerja Eselon II : Tahun Anggaran :




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan A


Komponen A


Sub Komponen A


Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun …………………… : Rp ……………… Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun ……….. : Rp ………………


Unit Kerja Mandiri/Perwakilan Perdagangan di LN : Tahun Anggaran :




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kegiatan A


Komponen A


Sub Komponen A


Jumlah Anggaran Kegiatan ………… Tahun ………… : Rp ……………… Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan …. Tahun …….. : Rp ………………

LEMBAR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Kementerian/Lembaga/Unit Kerja : Tahun Anggaran :

Sasaran Indikator

Pencapaian Sasaran

Rencana Tingkat Capaian

(Target) Realisasi

Persentase Pencapaian Target (%)

ANGGARAN Keterangan

Rencana Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah Anggaran Tahun …………. : Rp ……………… Realisasi Pagu Anggaran Tahun…. : Rp ………………


LAMPIRAN 9

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi

Daftar Tabel/Gambar

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, struktur organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja seperti :

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara capaian kinerja kinerja tahun ini dengan tahun lalu

atau beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis; Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum.

LAMPIRAN: Dokumen Kontrak Kinerja, Lembar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), Lembar Pengukuran Kinerja Program Kegiatan(PKPK)



LAMPIRAN 10

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit Organisasi : 2. Tugas dan Fungsi :

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

CARA PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

1 2 3 4 5

Mengetahui, ttd Pejabat Unit Kerja bersangkutan

Keterangan:

Kolom 2 diisi dengan sasaran organisasi sesuai dengan dokumen Rencana Strategis

Kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dari organisasi sesuai dengan Rencana Strategis. Indikator kinerja pada tingkat ini adalah indikator outcome (untuk unit kerja eselon I) atau indikator output (untuk unit kerja eselon II) .

Kolom 4 diisi dengan rumus atau formula untuk menghitung indicator dimaksud.

Kolom 5 diisi dengan sumber untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan dalam perhitungan indikator.

Dokumen ini ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan diketahui oleh atasannya.


LAMPIRAN 11

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SAKIP


LAMPIRAN 12 DIAGRAM ALUR HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN SAKIP

No. Program/Kegiatan Outcome/Output Indikator Outcome/Output

Target Unit Organisasi KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014

1 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SETJEN

1.1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan ROREN

2 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ITJEN

2.1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

SET ITJEN


Target Unit Organisasi 2011


SETJEN

1.1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan ROREN

2 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ITJEN


SET ITJEN


Target Anggaran Unit Organisasi

2011


SETJEN

1.1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan ROREN 2 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN

AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ITJEN


SET ITJEN


Target Realisasi Unit Organisasi

2011


SETJEN

1.1 Peningkatan Pengelolaan Perencanaan ROREN 2 PENGAWASAN DAN PENINGKATAN

AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ITJEN


SET ITJEN

MATRIK PENETAPAN/

KONTRAK KINERJA

MATRIK PENGUKURAN PENCAPAIAN

SASARAN


LAMPIRAN 13 PERIODE PENYERAHAN DOKUMEN SAKIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO. DOKUMEN SAKIP

UNIT ORGANISASI

PERIODE PENYERAHAN

PERIODE DOKUMEN DISTRIBUSI TEMBUSAN KETERANGAN

1. Indikator Kinerja Utama

Kementerian Sebelum penyusunan Renstra Kementerian Lima Tahun KemenPAN dan RB Itjen dan Setjen Jika terjadi perubahan signifikan

di lingkungan internal maupun eksternal dalam tahun berjalan, maka IKU Kementerian, unit Es I/II, dapat direvisi.

Eselon I Sebelum penyusunan Renstra Es I Lima Tahun Menteri / Wakil Menteri

Kemendag Itjen dan Setjen

Eselon II Sebelum penyusunan Renstra Es II Lima Tahun Eselon I yang membawahi Itjen dan Setjen

2. Rencana Strategis

Kementerian 4 – 5 bulan setelah pelantikan Presiden Lima Tahun BAPPENAS, KemenPAN

dan RB dan Kemendagri Itjen dan Setjen Jika terjadi perubahan signifikan di lingkungan internal maupun eksternal, maka Renstra Kementerian, Renstra unit Es I, dapat direvisi.

Eselon I 4 – 5 bulan setelah pelantikan Menteri Lima Tahun Menteri / Wakil Menteri


3. Rencana Kinerja Kementerian Bulan Juli minggu IV

tahun sebelumnya Tahunan BAPPENAS Menteri/Wakil Menteri Kemendag

Itjen dan Setjen

Eselon I Bulan Juli minggu II tahun sebelumnya Tahunan BAPPENAS Itjen dan Setjen

4. Kontrak Kinerja

Kementerian Bulan Maret minggu II Tahunan KemenPAN dan RB Menteri/Wakil Menteri Kemendag

Itjen dan Setjen

Eselon I Bulan Pebruari minggu III tahun berjalan Tahunan Menteri/Wakil Menteri


Eselon II Bulan Pebruari minggu I tahun berjalan Tahunan Eselon I yang membawahi Itjen dan Setjen

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Tanggal 15 Maret tahun berikutnya Tahunan

KemenPAN dan RB Menteri/Wakil Menteri Kemendag

Itjen dan Setjen

Eselon I Tanggal 30 Maret tahun berikutnya Tahunan Menteri/Wakil Menteri


Eselon II Tanggal 30 Maret tahun berikutnya Tahunan Eselon I yang membawahi Itjen dan Setjen

6. Laporan Bulanan Eselon I Bulan berikutnya Bulanan Menteri / Wakil Menteri Kemendag Itjen dan Setjen


LAMPIRAN 14

ARSITEKTUR PROGRAM


LAMPIRAN 15

DIAGRAM METODE PENYUSUNAN INDIKATOR OUTCOME

Jenis IndikatorSumber Pengumpulan

Data

Kinerja

Outcome

Data/Informasi dikumpulkan

sendiri oleh K/L

Composite Indexes

Output Terpenting

SurveyData/Informasi

tersedia langsung (mis: IHSG, IPM dll)


LAMPIRAN 16

SISTEMATIKA

LAPORAN BULANAN [UNIT ESELON I]

[BULAN X]

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL

BAB 1 KINERJA

Kinerja Program/Kegiatan Substansial [menjabarkan secara rinci kinerja program/kegiatan unit ybs dalam bulan dimaksud, meliputi nama kegiatan pokok (sub komponen), hasil sasaran, dan lokasi sasaran]

BAB 2 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan [menjabarkan secara rinci kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai kinerja kegiatan yang diharapkan di bulan x]

B. Tindak Lanjut Penyelesaian [menjabarkan secara rinci tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan di bulan x]

BAB 3 PENUTUP [menjelaskan kesimpulan umum]



LAMPIRAN 17

LAMPIRAN (CONTOH PENGISIAN)

1 | C o n t o h P e n g i s i a n

LAMPIRAN 2

MATRIK KINERJA UNIT ESELON I

TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 UNIT KERJA ESELON I

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME

INDIKATOR TARGET UNIT

PENANGGUNG JAWAB

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM

NEGERI

Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri

Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat

90% 92% 94% 96% 98% Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Kelancaran Distribusi

Bahan Pokok

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok

Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia

15% 12% 11% 10% 9% Bina Pasar dan Distribusi

Pengembangan Sarana Distribusi

Perdagangan

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

Jumlah Pembangunan Pusat Distribusi (unit) - 1 1 1 1 Bina Pasar dan Distribusi

Dst...

PROGRAM PENINGKATAN

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan luar negeri

Jumlah Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara Online

40 55 70 81 93 Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Pengelolaan Ekspor Produk

Pertanian dan Kehutanan

Tersedianya kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ekspor produk pertanian dan

Jumlah penerbitan eksportir terdaftar

240 ET 480 ET 720 ET 960 ET 1200

ET Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Peningkatan Pelayanan Pengujian

Mutu Barang Ekspor dan Impor

Tersedianya pelayanan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor Impor

Jumlah contoh yang diujikan

5000 10250 15750 21750 28250 Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor

Dst...

Sumber: Contoh diambil dari lampiran Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2010 - 2014


LAMPIRAN 3

MATRIK PENDANAAN

RENCANA PENDANAAN PEMBANGUNAN 2010-2014 UNIT KERJA ESELON I

(dalam miliar rupiah)

No.

PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI

2010 2011 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM 244,60 419,33 527,35 587,00 647,17

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok 29,75 33,00 50,00 55,00 59,00

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 20,00 150,00 204,00 235,00 266,50

Dst...

2 PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 162,5 178,46 206,60 236,93 260,15

Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan 7,03 8,03 9,23 10,62 12,21

Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor 8,19 9,01 10,36 11,91 13,70

Dst...

KETERANGAN: CONTOH DIAMBIL DARI LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010 – 2014


LAMPIRAN 5

FORMULIR RENCANA KINERJA DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (CONTOH)

TAHUN 2010

OUTCOME

URAIAN OUTCOME INDIKATOR TARGET SATUAN TARGET


1. Jumlah Rumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri 24 PERATURAN

2. Jumlah Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara Online

40 PERIJINAN

3. Waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor 4 HARI

4. Jumlah Pengawasan dan pengendalian mutu barang 3 KOMODITI

5. Jumlah Pembinaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang perdagangan luar negeri

24 KEGIATAN

6. Persentase penyelesaian SOP pelayanan ekspor dan impor 100 %

FORMULIR RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DITJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI (CONTOH)

TAHUN 2010

OUTPUT

URAIAN OUTPUT INDIKATOR TARGET SATUAN TARGET

Dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang berkualitas

1. Jumlah rencana kegiatan dan penganggaran Ditjen Perdagangan Luar Negeri

6 KEGIATAN

2. Jumlah bimbingan teknis perdagangan luar negeri 2 KEGIATAN 3. Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 42 SATKER

4. Jumlah konsep peraturan perundang-undangan bidang perdagangan luar negeri yang ditelaah

24 PERATURAN

5. Jumlah sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri 33 DAERAH

6. Jumlah administrasi kepegawaian dan pengelolaan perlengkapan yang diselesaikan

600 PEGAWAI

7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja Direktorat

1 DOKUMEN

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

1. Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus 1 PERATURAN

2. Jumlah kebijkan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK 1 PERATURAN

dst....

KETERANGAN: CONTOH DIAMBIL DARI LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010 – 2014


LAMPIRAN 6



NOMOR ............................


Nama : (cukup jelas)

Jabatan : (cukup jelas)

Pada tahun (cukup jelas) ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran kontrak ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

….……, …………….. 20 Menteri …………………

ttd



KONTRAK KINERJA TAHUN.…….

NOMOR ............................


Nama : (cukup jelas)


Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama : (cukup jelas)


Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Pihak pertama pada tahun (cukup jelas) ini berjanji akan mewujudkan suatu tingkat kinerja sesuai dengan lampiran Kontrak ini berdasarkan sumber daya yang ada serta sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kami bersedia untuk dievaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja kami sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja organisasi. Pihak kedua akan memberikan pengarahan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Kontrak ini sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja organisasi. ……, 20 Pihak Kedua, (atasan pihak pertama) Pihak Pertama, ttd ttd


LAMPIRAN 7

LAMPIRAN KONTRAK KINERJA NOMOR .......

Lampiran Kontrak Kinerja Tingkat Kementerian

Kementerian/Lembaga : Kementerian Perdagangan (CONTOH) Tahun Anggaran : 2010

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan ekspor nonmigas Pertumbuhan ekspor nonmigas

persen 7 - 8,5 Pengembangan Ekspor 264,25 M

dst....

Jumlah Anggaran Tahun 2010: Rp 1.470.743.558.000,-

Jakarta, …………… 2010

Menteri Perdagangan

ttd



Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (CONTOH) Tahun Anggaran : 2010

Program Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri


1. Jumlah Rumusan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri

peraturan 24 162,59 M

2. Jumlah Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara Online

perizinan 40

3. Waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor

hari 4

4. Jumlah Pengawasan dan pengendalian mutu barang

komoditi 3

5. Jumlah Pembinaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang perdagangan luar negeri

kegiatan 24

6. Persentase penyelesaian SOP pelayanan ekspor dan impor

persen 100

dst.... Jumlah Anggaran: Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri : Rp 162.590.000.000,-

Menteri Perdagangan ttd

Jakarta, …………… 2010

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ttd



Unit Kerja Eselon II : Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (CONTOH) Tahun Anggaran : 2010

Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan

Tersedianya kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang ekspor produk pertanian dan kehutanan

Jumlah rumusan kebijakan ekspor produk pertanian dan kehutanan

Peraturan 12 7,30 M

Jumlah data dan informasi produk pertanian dan kehutanan

Jenis 4

dst.... Jumlah Anggaran: Kegiatan Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan: Rp.7.300.000.000,-

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ttd

Jakarta, …………… 2010

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan ttd


Lampiran Kontrak Kinerja Unit Mandiri/Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri : KDEI di Taiwan (CONTOH) Tahun Anggaran : 2010

Pernyataan Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target Kegiatan Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Meningkatnya kerja sama ekonomi Indonesia dan Taiwan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional

Jumlah Temu Investor Dalam Rangka Penetrasi Pasar

kali 2 Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia Di Taiwan

39,52 M

Jumlah penyelenggaraan pameran, promosi perdagangan dan partisipasi dalam pameran dagang di Taiwan

kali 5

dst....

Jumlah Anggaran: KDEI di Taiwan : Rp.39.520.000.000,-

Sekretaris Jenderal ttd

Jakarta, …………… 2010

Kepala KDEI di Taiwan ttd


LAMPIRAN 8

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (PKPK)

Unit Kerja Eselon I : Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (Contoh) Tahun Anggaran : 2010




1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program A

Pengembangan Ekspor 264,25 M 258,97 M 98

Indikator Kinerja Mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan pangsa pasar ekspor utama di negara tradisional (%)

persen 47 42 89

Indikator Kinerja Menumbuhkan dan mengembangakan pasar potensial di negara non tradisional (%)

persen 53 49 91

Kegiatan A Pengembangan Pasar Dan Produk Ekspor Di Wilayah Afrika Dan Timur Tengah

9,1 M 8,736 M 96

Indikator Kinerja Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti

promosi 20 18 92

Indikator Kinerja Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang

peserta 160 147 92

dst....

Jumlah Anggaran Program Pengembangan Ekspor Tahun 2010 : Rp. 264.250.000.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Program Pengembangan Ekspor Tahun 2010 : Rp. 258.970.000.000,-


LEMBAR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Unit Kerja Eselon I : Ditjen Kerja Sama Perdagangan Internasional (Contoh) Tahun Anggaran : 2010

SASARAN INDIKATOR

PENCAPAIAN SASARAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

REALISASI PERSENTASE PENCAPAIAN

TARGET

ANGGARAN KETERANGAN

RENCANA REALISASI

Meningkatnya intensitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan diberbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional

Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional dalam rangka pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar

40 perundingan

40 100% 4.712.776 4.710.000

Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti

10 perundingan

10 100% 1.000.000 973.000

Jumlah partisipasi perundingan kerjasama multilateral

30 perundingan

30 100% 2.250.000 2.225.000

dst....

Jumlah Anggaran Tahun 2010 : Rp 86.964.000.000,- Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2010 : Rp 76.848.313.540,-


LAMPIRAN 10

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA Format formulir Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (CONTOH)

2. Tugas dan Fungsi : (cukup jelas)

NO SASARAN ORGANISASI URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatnya pelayanan prima kepada dunia usaha melalui

penyederhanaan prosedur, transparansi kebijakan dan penerapan teknologi informasi serta meningkatnya peran lembaga, sarana dan instrumen perdagangan

Jumlah kebijakan dan peraturan bidang perdagangan yang mendukung iklim usaha

Menjumlah kebijakan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan

Sekretariat Kementerian dan eselon I Kementerian Perdagangan

2 Meningkatnya daya saing berkelanjutan di pasar global melalui akses dan penetrasi pasar; kemitraan strategi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan nasional; penciptaan merek dagang yang dapat menerobos pasar global

Prosentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDB

Prosentase realisasi terhadap target kontribusi PDB sektor perdagangan

Badan Pusat Statistik

3 Dst...

Keterangan: Contoh IKU diambil dari LAK Kementerian Perdagangan Tahun 2009


CONTOH INDIKATOR KINERJA SEKTOR PERDAGANGAN

No Jenis Indikator dan

Klasifikasinya Alat Ukur

Keterangan Indikator Kinerja Tipe Satuan

INPUT 1a Kuantitas input Jumlah tenaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen pasar dan gudang

Kuantitas orang

Jumlah tenaga fungsional yang melaksanakan kegiatan pengkajian daya saing produk nonpertanian

Kuantitas orang

1b Kualitas input Jumlah tenaga pendidik fungsional yang berklasifikasi ahli Kuantitas orang

Persentase tenaga pengkajian daya saing produk yang berpengalaman minimal 5 tahun

Persentase %

1c Kehematan dalam menggunakan input

Jumlah biaya pendidikan dan pelatihan manajemen pasar dan gudang

Kuantitas Rp

Jumlah biaya pengkajian daya saing produk Kuantitas Rp OUTPUT

2a Kuantitas output Jumlah pasar lelang yang dibangun Kuantitas unit

Jumlah pasar yang direhabilitasi Kuantitas unit

Jumlah peserta pelatihan yang lulus/menyelesaikan pelatihan Kuantitas orang

Jumlah laporan hasil kajian Kuantitas eksemplar

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana induk Kuantitas unit

2b Kualitas output Persentase peserta pelatihan yg lulus dgn nilai minimal "baik" Persentase %

Persentase bangunan pasar yang dibangun dengan kualitas yang sesuai dengan standar

Persentase %

2c Efisiensi dalam menghasilkan output

Rata-rata biaya pendirian bangunan pasar per kelurahan

Rata-rata Rp/kelurahan

Rata-rata biaya pelatihan manajemen pasar dan gudang per peserta

Rata-rata Rp/peserta


No Jenis Indikator dan

Klasifikasinya Alat Ukur

Keterangan Indikator Kinerja Tipe Satuan

OUTCOME

3a Peningkatan kuantitas

setelah output/kegiatan selesai

Persentase pedagang yang menempati kios terhadap jumlah kios tersedia di pasar

Persentase %

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan

Kuantitas Unit

3b Perbaikan proses setelah output/kegiatan selesai

Persentase kecamatan yang memiliki data pasar Persentase %

Persentase permohonan ijin usaha perdagangan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan

Persentase %

3c Peningkatan efisiensi setelah output/kegiatan selesai

Rata-rata lama proses ijin usaha perdagangan Rata-rata Hari/ijin

3d Peningkatan kualitas setelah output/kegiatan selesai

Persentase masyarakat yang merasa puas dengan sistem pengelolaan perdagangan di daerah

Persentase % Melalui survei persepsi

3e Peningkatan efektivitas setelah output/kegiatan selesai

Jumlah aliran barang dan jasa dari daerah lain Rata-rata Ton/tahun

Jumlah aliran barang dan jasa ke daerah lain Rata-rata Ton/tahun

3f Peningkatan pendapatan setelah output/kegiatan selesai

Jumlah nilai ekspor barang dan jasa Kuantitas Rp Sbg indikator

dampak (IMPACT)

Jumlah PDRB dari sektor perdagangan Kuantitas Rp Sbg indikator

dampak (IMPACT)


CARA MENGHITUNG PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:


= Realisasi

X 100% Rencana

Contoh: Diklat Ekspor Rencana = 150 peserta Realisasi = 140 peserta Capaian = (140 peserta / 150 peserta) x 100% = 93,3%

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:


= Rencana – (Realisasi – Rencana)

X 100%

Rencana

Contoh: Jumlah Enquiry dari potential buyer yang tidak direnspon Rencana = 15 enquiry Realisasi = 4 enquiry Capaian = (15 – (4 – 15)) / 15 x 100% = 26/15 x 100% = 173,3%

RUMUS I

RUMUS II


Contoh KOMPOSISI LAPORAN (Window-style dengan key-words)

Pemulihan ekonomi global ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang 2,4% pada tahun 2009

Ekonomi global berada dalam koridor pemulihan. Pemulihan ekonomi global terus berlangsung lebih baik dari yang diperkirakan semula. Di banyak negara, the strength of the rebound berlangsung moderat dan berbeda-beda speed-nya. GDP dunia diperkirakan tumbuh positif di tahun 2010 yang dipelopori tren kinerja negara berkembang (emerging developing countries). Sektor perdagangan telah memainkan peranan penting sebagai jangkar pemulihan ekonomi global. Sektor ini secara nyata mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2005-2010

*) Semester-I; Sumber: IMF.

Langkah-langkah stimulus masih berlangsung, namun mendekati akhir. Negara-negara meningkatkan kehatian-hatian terutama berkaitan dengan tingkat pengangguran dan tekanan finansial, dua hal yang berpotensi memicu trade barriers.

Tekanan finansial global memicu negara-negara untuk melakukan kebijakan restriksi perdagangan

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa sekalipun telah terjadi krisis finansial global yang dahsyat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, lebih banyak negara menolak opsi hambatan perdagangan. Di sisi lain diakui, di beberapa negara terjadi kasus-kasus hambatan perdagangan dan gejala larangan ekspor (produk makanan dan bahan baku tertentu). Saat ini banyak negara berjuang mempertahankan level of trade openness.

Dari pengamatan sejak Nopember 2009, terdapat beberapa modus kebijakan negara mitra dagang yang secara langsung atau tidak langsung bersifat restriktif, terutama berkaitan dengan inisiasi trade remedy, peningkatan tarif impor, larangan impor, dan ijin impor. Terdapat juga pembatasan akses pasar untuk produk pertanian dengan pertimbangan sanitary and phytosanitary. Di sisi lain, restriksi ekspor yang terjadi di dunia adalah peningkatan pajak ekspor, pengenalan pajak ekspor baru, larangan ekspor, serta kuota ekspor.

4,55,1 5,2

3,0

-0,6

4,6

2,73,0

2,8 0,5

-3,2

2,6

7,17,9 8,3

6,1

2,4

6,8

0 1 2 3 4 5 6 7

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

(%)

Dunia Negara Maju Negara Berkembang

key-words

key-words

DITERBITKAN OLEH:

BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I TAHUN 2011

Kementerian Perdagangan RI Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 23528441 www.kemendag.go.id

penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi

Documents