laporan monev wbs inspektorat ii tw i 2021

i

Laporan Monev Pengaduan Masyarakat Inspektorat II TW I 2021

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas

berkat rahmat dan karunia-Nya, telah dapat menyelesaikan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat Triwulan I tahun 2021 Inspektorat II Badan

Pengawas Obat dan Makanan.

Pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan

telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan

Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai acuan pelayanan informasi dan

pengaduan masyarakat sebagai suatu bagian dalam pelayanan publik.

Terselenggaranya pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik memberikan

indikasi membaiknya kinerja Badan POM, disisi lain menunjukan adanya perubahan

pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan sikap mental dan perilaku aparat

pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Tidak kalah pentingnya,

pelayanan publik yang baik akan berpengaruh untuk menurunkan atau mempersempit

terjadinya KKN di semua lini pelayanan publik, serta dapat menghilangkan

diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara andal dan akurat atas

seluruh kemajuan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif

sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ditangani

Inspektur II

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

secara cepat, tepat, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, 6 April 2021

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. ................................................................................................................... Latar

Belakang .................................................................................................. 1

1.2. ................................................................................................................... Dasa

r Hukum ................................................................................................... 1

1.3. ................................................................................................................... Pela

ksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat ....................................... 2

BAB II MONITORING DAN EVALUASI

2.1. .................................................................................................................... Penc

apaian Triwulan I Tahun 2021 .................................................................. 4

2.2. .................................................................................................................... Pela

poran Triwulan I Tahun 2021 ................................................................... 4

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI

3.1. .................................................................................................................... Anali

sis ............................................................................................................. 5

3.2. .................................................................................................................... Eval

uasi ........................................................................................................... 5

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. .................................................................................................................... Kesi

mpulan ...................................................................................................... 6

4.2. .................................................................................................................... Renc

ana Tindak Lanjut ..................................................................................... 6

iii


iv


LAPORAN MONITORING & EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT INSPEKTORAT II BPOM TRIWULAN I 2021


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan adanya tuntutan

publik atas terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih

(clean government) dan baik (good goverment), maka setiap proses

penyelengaraan pemerintahan haruslah benar-benar bebas dari praktik

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik

memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan. Disisi lain

menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap

perubahan yang lebih baik terhadap sikap mental dan perilaku aparat

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Namun demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak

menutup adanya kemungkinan pegawai di lingkungan Badan POM yang

melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam

pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menghambat proses reformasi

birokrasi. Hambatan- hambatan tersebut perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan dari masyarakat dalam bentuk

pengaduan masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan adanya setiap

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh

pegawai di lingkungan Badan POM.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan, Badan POM telah

menetapkan Tata Cara Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan POM

dalam Peraturan Badan POM No.27 Tahun 2018 tentang Standar Layanan

Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain sebagai

panduan tata cara pengaduan masyarakat, juga dimaksudkan agar pengaduan

masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai kontrol sosial dalam

penyelenggaraan pelayanan publik serta ditangani secara cepat, tepat, efektif,

efisien dan dapat dipertanggung jawabkan..



1.2 Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013

tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat

dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM. (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1132).

1.3 Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penguatan pengawasan pada lingkungan Inspektorat II dilakukan melalui

berbagai upaya, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan

Penanganan Pengaduan Masyarakat. Penangaan Pengaduan Masyarakat di

lingkungan Inspektorat II mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum (berdasar peraturan).

2. Transparansi (benar, jujur, tidak diskriminatif).

3. Koordinasi (kerjasama dengan pihak terkait).

4. Efektifitas dan efisiensi (tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya).



5. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).

6. Obyektivitas (berdasar fakta/bukti).

7. Proporsionalitas (mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas).

8. Kerahasiaan (menjaga kerahasiaan sesuai peraturan).

Ruang lingkup pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga)

kategori sebagai berikut:

a. Pengaduan masyarakat yang mengandung informasi atau adanya indikasi

terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat mengakibatkan kerugian

masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(good governance).

b. Pengaduan masyarakat yang mengandung permintaan klarifikasi, konfirmasi,

atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik Badan Pengawas

Obat dan Makanan, produksi (mutu), distribusi (sarana ilegal dan produk ilegal)

dari produk Obat dan Makanan yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan

Makanan.

c. Pengaduan masyarakat yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada

data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan

yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin

memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi

cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.

Penerimaan penyampaian pengaduan berkadar pengawasan dan pengaduan

tidak berkadar pengawasan dapat dilakukan melalui saluran penyampaian

barupa:

a. Aplikasi Whistleblowing System (WBS) Badan POM Pengadu dapat

menyampaikan pengaduan dalam subsite Reformasi Birokrasi Badan POM

dan Makanan http://rb.pom.go.id/modul/wbs/faq

b. Datang Langsung

petugas pengaduan ke Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Gedung I Lt.2, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat.

c. Surat

Alamat surat ditujukan kepada Inspektur II Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Gedung i Lt.2, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat

d. Email

http://rb.pom.go.id/modul/wbs/faq



Melalui [email protected]

f. Telepon/fax

Melalui (021) 4246726



BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan

Inspektorat II dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I

Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

2.1 Pencapaian Triwulan I Tahun 2021

- Inspektorat II telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan

pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan tertuang dalam Laporan

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat II

secara Triwulanan.

- Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, tidak terdapat pengaduan masyarakat

yang baik berupa pengaduan mengandung informasi atau adanya indikasi

terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang maupun

pengaduan yang mengandung permintaan klarifikasi, konfirmasi, atau

pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik (Nihil)



BAB III ANALISIS DAN EVALUASI

3.1 Analisis

Inspektorat II telah memiliki sarana pengaduan masyarakat melalui aplikasi WBS

yang dapat diakses melalui subsite Reformasi Birokrasi Badan POM

(rb.pom.go.id), melalui surat yang ditujukan kepada Inspektur II, melalui email

maupun nomor telepon. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap media

pelaporan selama periode bulan Januari sampai dengan Maret 2021 tidak

terdapat laporan laporan pengaduan masyarakat terhadap pegawai di

Inspektorat II (nihil).

3.2 Kendala

Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Inspektorat II selama

Triwulan I 2021 tidak mengalami kendala yang berarti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

3.1 Kesimpulan

Penanganan Pengaduan Masyarakat ini juga merupakan salah satu ukuran

keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan wujud dari

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Badan POM bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang terbaik

bagi masyarakat. Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengadua, tidak

terdapat pengaduan (nihil) pada triwulan I tahun 2021 kepada pegawai

Inspektorat II.

3.2 Rencana Tindak Lanjut

Inspektorat II akan melakukan upaya perbaikan terus-menerus (continuous

improvement) untuk mengoptimalkan sarana pengaduan. Inspektorat II dan juga

mengoptimalkan penggunaan media sosial dan internalisasi sebagai bentuk

sosialisasi pelaporan pengaduan masyarakat.

laporan monev wbs inspektorat ii tw i 2021

Documents