bab 1_akhir_ok.pdf
TRANSCRIPT
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 1
LAPORAN
AKHIR
Bab ini berisikan mengenai : latar belakang; maksud, tujuan,
dan sasaran; ruang lingkup; landasan hukum; serta
sistematika pembahasan.
1. 1 Latar Belakang
Kabupaten Kepulauan Meranti baru terbentuk pada Tahun 2009.
Keberadaannya di Propinsi Riau merupakan kabupaten baru hasil
pemekaran Kabupaten Bengkalis. Dalam tahun-tahun awal berdirinya,
tentulah kabupaten ini masih berbenah diri dalam mempersiapkan segala
sesuatunya sambil berjalan. Pada satu sisi banyak kebutuhan yang cukup
mendesak untuk penyelenggaraan pemerintahan, namun pada sisi lain
adanya keterbatasan dana yang dimiliki membuat semua kebutuhan ini
tidak dapat dipenuhi sekaligus. Tentunya secara bertahap, kebutuhan-
kebutuhan tersebut akan dicarikan pemecahannya agar dapat dipenuhi.
Dengan demikian percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada
level ini dapat dilakukan secepat mungkin.
Salah satu sarana yang cukup mendesak keberadaannya dalam
menunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten ini adalah
PENDAHULUAN
BAB 1
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 2
LAPORAN
AKHIR
tersedianya kantor pemerintahan yang representatif beserta prasarana
penunjangnya. Hal ini dapat dimengerti karena sarana tersebut akan
sangat menunjang kinerja para aparat pemerintah dalam melaksanakan
fungsinya dengan baik. Kenyamanan suasana (baik fisik maupun non fisik)
dalam suatu lingkungan kerja pemerintahan merupakan salah satu hal
yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dengan adanya sarana
dan prasarana penunjang ini diharapkan kinerja pemerintah akan menjadi
lebih baik dengan selalu mengedepankan masyarakat yang membutuhkan
pelayanannya.
Representasi dari komplek perkantoran ini juga akan meningkatkan
citra pihak luar sehingga dapat menjadi suatu citra yang baik bagi
Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri. Peningkatan citra ini sebaiknya juga
diiringi dengan peningkatan kinerja sehingga citra fisik maupun non fisik
terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadi baik.
Tentunya langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Meranti sebelum melakukan kegiatan pembangunan fisik
konstruksi Kawasan Pemerintahan Kabupaten adalah melakukan kegiatan
Study Kelayakan.
Pengembangan dan pembangunan suatu fasilitas pelayanan bagi
masyarakat kabupaten berupa kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
memiliki aspeks sedemikian kompleks, karena menyangkut aspek, sosial,
ekonomi, fisik, serta kebijakan Pemerintah Daerah yang memiliki dua sisi
yaitu tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat, selain itu disisi lain ada tujuan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah.
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 3
LAPORAN
AKHIR
Dalam aspek tata ruang dan fisik struktur bangunan, maka bagunan
kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten yang relatif besar ini tergolong
dalam bentuk bangunan/gedung negara. Terkait dengan hal tersebut,
maka dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
bangunan/gedung negara tersebut harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya sehingga dapat optimal fungsinya, andal, dan menjadi teladan
bagi lingkungan sekitarnya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan
arsitektur dan penataan bangunan.
Study Kelayakan proyek (project feasibility study) diartikan sebagai
"penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan
berhasil". Secara umum, suatu studi seperti ini menyangkut tiga aspek,
yaitu:
(1) manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, dalam
arti apakah keuntungannya lebih besar daripada biaya atau
resikonya;
(2) manfaat ekonomis proyek tersebut dilihat dari kepentingan
Pembangunan Daerah; dan
(3) manfaat sosial proyek tersebut dilihat dari kepentingan masyarakat
Kabupaten Kepulauan Meranti.
1. 2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Perencanaan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Meranti di Pulau Merbau dimaksudkan untuk memberi arahan
perwujudan fisik Kawasan Pusat Pemerintahan dengan tersedianya
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 4
LAPORAN
AKHIR
peraturan/pedoman teknis penataan bangunan yang aplikatif di kawasan
tersebut. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:
a. Terciptanya kawasan Pusat Pemerintahan yang terencana, sehingga
dapat menjadi pegangan pihak terkait dalam membangunkompleks
perkantoran kedepannya.
b. Terwujud suatu rancang disain bangunan di kawasan pusat
perkantoran dapat mewadahi kegiatan untuk fungsi pelayanan
kepada masyarakat dengan tampilan yang ramah dan selaras dengan
lingkungannya, serta berjati diri melayu.
c. Terciptanya rancang bangun secara detail berupa gambar terukur
dan dilengkapi dengan rencana.
d. Mewujudkan suatu kawasan yang manusiawi dengan penataan
lingkungan dalam dan luar yang berorientasi pada
kebutuhanpenggunanya.
Selain itu, untuk mencapai maksud dan tujuan di atas maka
ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :
a. Mengidentifikasi kondisi eksisting rencana kawasan perkantoran.
b. Menganalisa serta mengembangkan potensi guna menghidupkan
fungsi ruang kawasan.
c. Merumuskan rencana makro dan mikro kawasan mencakup rencana
perpetakan, rencana struktur kawasan perencanaan, rencana
peruntukan lahan dan ruang, rencana ruang terbuka, rencana sistem
dan ruang pergerakan, dan rencana tata utilitas.
d. Melibatkan para stakeholder terkait pada setiap tahapan pekerjaan
sehingga rencana yang dihasilkan telah menjadi kesepakatan
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 5
LAPORAN
AKHIR
bersama, dengan demikian akan memudahkan implementasi dari
rencana tersebut.
1. 3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam pekerjaan ini terdiri dari lingkup lokasi
perencanaan dan lingkup kegiatan.
1.3.1 Lokasi Perencanaan
Lokasi perencanaan dalam pekerjaan ini berada di Kecamatan Pulau
Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun kondisi fisik pada lokas
perencanaan tersebut secara umum adalah :
a. Permukaan tanah dilokasi relatif datar;
b. Tanah dengan kondisi lahan rawa/gambut; dan
c. Aksesibilitas Lahan relatif mudah dicapai dengan kendaraan roda dua.
1.3.2 Lingkup Kegiatan
Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan adalah :
a. Persiapan Penyesuaian Perencanaan Disain, seperti
mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk
penyelidikan tanah dan geologi untuk tipe bangunan bertingkat
tinggi dengan cara sondir dan boring).
b. Menyusun suatu konsep Rencana zoning kawasan.
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 6
LAPORAN
AKHIR
c. Menyusun konsep tampilan bangunan yang akan direncanakan
sebelum tahap perancangan gambar perencanaan, meliputi :
1. Rencana Perpetakan, yaitu suatu peta hitam-putih yang
memperlihatkan dan menjelaskan suatu komposisi yang
menarik antara solid (hitam), void (putih) sertainternal void
(putih).
Rencana perpetakan harus mempertimbangkan
perpetakan yang telah ada, pola penanganan kawasan
yang dipilih, mengantisipasi besarnya kebutuhan
sarana/ prasarana dan fasilitas padalahan tersebut, dan
akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.
Mempertimbangkan batasan luas bangunan yang dapat
dibangun, dikaitkan dengan ketentuan sempadan
bangunan dari lingkungan yang bersangkutan.
Mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan
bangunan dan lingkungan pada saat bila ada bencana,
seperti kebakaran, tanah longsor, dan banjir.
2. Rencana peruntukan lahan mikro
Peruntukan lahan mikro berpedoman kepada prinsip
keragaman/diversity yang seimbang.
Prinsip keragaman tersebut diberlakukan baik secara
horisontal maupun vertikal, sepanjang tidak
memberikan dampak terhadap lingkungan .
3. Rencana Tapak; yang memberikan arahan tata letak
bangunan, orientasi bangunan, indikasi bentuk dan tampak
bangunan secara keseluruhan.
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 7
LAPORAN
AKHIR
1. 4 Landasan Hukum
Landasan hukum yang digunakan dalam pekerjaan ini diantaranya
adalah :
a. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000
tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran
pada Bangunan dan Lingkungan;
b. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000
tentang Ketentuan Teknis ManajemenPenanggulangan Kebakaran
di Perkotaan;
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan danLingkungan.
1. 5 Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam PekerjaanPenyusunan Studi
Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Di
Pulau Merbau terdiri dari :
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 8
LAPORAN
AKHIR
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisikan mengenai mengenai : latar belakang; maksud,
tujuan, dan sasaran; ruang lingkup; landasan hukum; serta
sistematika pembahasan.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan mengenai pengertian studi kelayakan,
terminologi judul pusat pemerintahan kabupaten, dan tinjauan
mengenai bangunan pemerintahan.
BAB 3 KARAKTERISTIK KABUPATEN MERANTI
Bab ini berisikan mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten
Kepulauan Meranti dan gambaran umum Kecamatan Pulau
Merbau.
BAB 4 POTENSI DAN PERMASALAHAN PADA SITE
Bab ini berisikan mengenai Letak Geografis dan Wilayah
Administrasi, Topografi dan Fisiografi, Geologi atau Jenis Batuan,
jenis tanah, geologi lingkungan, dan iklim.
BAB 5 KONSEP PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI
Bab ini berisikan mengenai elaborasi tema, konsep literatur,
konsep tapak, konsep ruang dalam pada bangunan, dan konsep
keteknikan.
BAB 6 ASPEK TEKNIS
Bab ini berisikan tentang design pembangunan kantor bupati,
daya dukung tanah dan lahan yang ada di sekitar lokasi
pembangunan (Kecamatan Pulau Merbau).
-
Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan
Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 9
LAPORAN
AKHIR
BAB 7 ASPEK EKONOMI
Bab ini berisikan mengenai keuangan dan rencana
anggaran biaya pembangunan kantor bupati.
BAB 8 ASPEK UTILITAS
Bab ini berisikan mengenai sarana/ utilitas yang terdiri dari :
pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, persampahan,
listrik, sistem komunikasi, pencahayaan, pengkondisian udara,
tata suara, dan transportasi.
BAB 9 ASPEK LINGKUNGAN
Bab ini berisikan mengenai dampak-dampak lingkungan yang
dapat terjadi baik sebelum pembangunan, selama pembangunan,
maupun setelah pembangunan dilaksanakan.