RPKPPKOTA MEULABOH

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPKPP Kota Meulaboh

Kawasan permukiman adalah kawasan inti yang seringkali mendominasi dalam suatu kawasan perkotaan. Kawasan ini menjadi pusat berawalnya kegiatan yang keberadaannya seringkali mengikuti perkembangan kawasan lainnya. Setiap kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang beraktifitas di dalam kawasan yang dikembangkan tersebut. Perkembangan kawasan tersebut pada dasarnya dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu permukiman yang berkembang karena faktor historis dan permukiman yang berkembang karena diciptakan. Permukiman jenis yang pertama adalah permukiman yang telah berkembang sebelum suatu wilayah atau kota berkembang menjadi sangat pesat. Permukiman jenis ini umumnya ditengarai sebagai titik awal perkembangan suatu wilayah atau kota yang berkembang secara alami pada lokasi-lokasi yang dekat dengan sumber daya alam yang digunakan manusia untuk hidup seperti sungai dan lahan pertanian yang subur. Berkaitan dengan hal tersebut, umumnya permukiman jenis ini berkembang secara sporadis di sekitar sumber daya alam tersebut. Untuk permukiman jenis yang kedua adalah permukiman yang berkembang karena diciptakan oleh pengembang. Permukiman ini dikembangkan pada lokasi-lokasi yang umumnya berada di pinggiran kota untuk mengakomodir pertumbuhan pusat-pusat baru di pinggiran kota tersebut. Permukiman jenis kedua ini juga dikembangkan untuk memeratakan perkembangan wilayah atau kota, serta memenuhi kebutuhan perumahan penduduk.Berkenaan dengan kedua jenis tersebut, dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan dari kawasan permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak terkendali. Adanya permintaan perumahan yang cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan pengembangan kawasan permukiman yang memadai, menyebabkan perkembangan kawasan permukiman ini menjadi salah satu pemberi sumbangan terhadap terjadinya fenomena urban sprawl. Selain itu berbagai persoalan pembangunan juga banyak muncul dari kawasan permukiman, yaitu perumahan liar dan permukiman kumuh, yang seringkali berdampak lebih lanjut pada meningkatnya tingkat kesenjangan masyarakat, tingginya angka kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan banyaknya persoalan pembangunan yang muncul dari perkembangan kawasan permukiman, maka kawasan permukiman merupakan salah satu kawasan yang perlu dilakukan penanganan secara khusus, namun dalam konteks keruangan, penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Faktor luas kawasan permukiman yang besar di suatu wilayah atau kota dan banyaknya persoalan yang muncul, mengakibatkan tiap kawasan permukiman memiliki upaya penanganan yang berbeda-beda bahkan terkadang bersifat sangat spesifik., disebabkan persoalan yang muncul memiliki potensi dalam mempengaruhi keberlanjutan pembangunan wilayah atau kota, maka beberapa bagian bahkan perlu ditangani terlebih dahulu atau diberikan prioritas penangan bila dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu adanya penanganan didasarkan pada skala prioritas kawasan atau yang lazim dikenal penanganan kawasan permukiman prioritas.Kawasan permukiman prioritas adalah bagian dari suatu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki karakteristik dan atau persoalan khusus yang menyebabkan kawasan ini perlu diprioritaskan atau diberikan perhatian khusus dalam penanganannya. Kesalahan mengantisipasi pola penanganan dan pemberian priotitas pada kawasan dengan kebutuhan khusus tersebut akan berdampak terhadap proses dan capaian tujuan pembangunan perkotaan secara keseluruhan. Adapun dalam konteks suatu wilayah atau kota, kawasan permukiman prioritas tersebut dapat berupa: Kawasan permukiman dan lingkungan perumahan kumuh dalam areal perkotaan atau perdesaan yang memiliki nilai ekonomis dan atau strategis tinggi, yang apabila ditangani dapat meningkatkan nilai kawasan serta memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian wilayah atau kota yang bersangkutan. Kawasan permukiman yang dilengkapi/disertai dengan fungsi khusus dalam skala pembangunan wilayah kota atau wilayah yang lebih luas. Termasuk dalam kriteria ini seperti kawasan pariwisata, kawasan konservasi kultural, kawasan agro industri, dan sejenisnya. Kawasan perdesaan yang berada dipinggiran areal perkotaan, dan berfungsi sebagai hinterland dan atau buffer/penyangga bagi kota induknya. Kawasan permukiman yang potensial terkena bencana (alam maupun konflik sosial) yang perlu diselesaikan segera agar program lain dapat diselenggarakan pada waktunya.

Penanganan terhadap kawasan permukiman prioritas ini, dalam konteks pembangunan, perlu diwadahi dalam suatu Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas atau yang disebut dengan RPKPP. RPKPP ini adalah suatu rencana yang memuat rencana aksi program strategis untuk penanganan persoalan permukiman dan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. Adapun dalam pelaksanaannya RPKPP disusun berdasarkan pada prioritas strategis pengembangan kota dan perlu mengacu pada Strategi Pengembangan Kota (SPK), Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) yang ada. SPPIP dan RP4D ini menjadi acuan utama bagi penetapan kawasan yang akan diprioritaskan dan dasar arahan bagaimana persoalan pembangunan yang terdapat pada kawasan permukiman prioritas tersebut harus diselesaikan. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang, RPKPP ini merupakan suatu hal yang baru bagi suatu kota. Selama ini bentuk penanganan kawasan permukiman yang ada seringkali belum didasarkan pada prioritas maupun kebutuhan kota secara komprehensif dan belum sepenuhnya berbasis pada penanganan kawasan. Mempertimbangkan perlunya keberadaan RPKPP bagi suatu wilayah atau kota, maka pada tahun anggaran 2011, Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Pengembangan Permukiman memberikan bantuan teknis terhadap penyusunan RPKPP yang terwadahi melalui Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP).

1.2. Tujuan Dan Sasaran Penyusunan RPKPP Kota Meulaboh

1.2.1. TujuanKegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di Kota Meulaboh ini bertujuan membantu Pemerintah Kota Meulaboh dalam menyiapkan rencana aksi (action plan) program penanganan permasalahan permukiman berikut infrastruktur keciptakaryaan yang ada di dalam kawasan prioritas sesuai dengan arahan strategi penanganan kota.

1.2.2. SasaranBerdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran dari Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di Perkotaan dan Perdesaan Kota Meulaboh ini adalah : Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan pada kawasan permukiman yang berbasis kawasan yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah dan bersifat operasional; Tersedianya rencana aksi program penanganan yang bersifat strategis dan berdampak pada penyelesaian persoalan pembangunan yang lebih luas Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengoptimalkan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan yang dapat mendukung dan mempercepat penanganan persoalan pembangunan.

1.3. Ruang Lingkup Penyusunan RPKPP Kota Meulaboh1.3.1. Ruang lingkup kegiatanKegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) di Kota Meulaboh ini, pada dasarnya adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang sudah disusun sebelumnya atau program terkait yang sedang disusun di Kota Meulaboh. RPKPP merupakan salah-satu bentuk rencana operasional dari SPPIP. Berkaitan dengan hal ini, maka lingkup kegiatan dari rangkaian Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) tetap mengacu pada Strategi pembangunan permukiman dan infra struktur perkotaan Secara rinci, lingkup kegiatan dari rangkaian Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) adalah sebagai berikut :a. Melakukan kaji ulang (review) dan evaluasi terhadap berbagai produk rencana dan program pengembanga infra struktur serta kebijakan kebijakan pengembangan kota yang sudah di sepakati sebelunya termasuk didalamnya dokumen SPIPP,;b. Melakukan kaji ulang, evaluasi dan analisa terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan-kawasan permukiman perkotaan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kota;c. Melakukan identifikasi dan penetapan kawasan-kawasan permukiman prioritas dalam skala kota berdasarkan arahan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), atau dokumen sejenis lainnya yang telah digunakan sebagai acuan dalam pengembangan permukiman.d. Melakukan survai data primer dan data sekunder untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan, kebijakan, strategi dan program pengembangan kawasan permukiman prioritas dalam konstelasi kota, serta data dan informasi pendukung analisa dan penyusunan RPKPP;e. Menyiapkan peta dasar dengan kedalaman informasi skala 1 : 5.000 yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk melakukan identifikasi kebijakan dan strategi penanganan dan pengembangan kawasan sesuai arahan strategi pengembangan kota maupun rencana pengembangan permukiman terkait lainnya, melakukan analisis serta menuangkan konsep dan strategi pengembangan kawasan permukiman prioritas dan infrastruktur keciptakaryaannya ke dalam bentuk spasial;f. Identifikasi potensi, permasalahan, hambatan, dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas tersebut.; g. Melakukan analisis kebutuhan penanganan dan pengembangan kawasan permukiman prioritas beserta kebutuhan infrastruktur keciptakaryaannya dan komponen pengembangan kawasan terkait lainnya;h. Menetapkan kebutuhan dan skala prioritas penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas. Penetapan kebutuhan, bentuk dan skala prioritas penanganan ini dilakukan dengan diskusi terfokus (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah;i. Penyusunan konsepsi, rencana, strategi, dan program untuk penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas terpilih. Proses penyusunan konsepsi, rencana, strategi, dan program ini dilakukan dengan diskusi terfokus (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah;j. Berdasarkan proses identifikasi, penetapan kebutuhan dan penetapan skala prioritas penanganan dan pengembangan pada kawasan prioritas, dilakukan pemilihan 2 (dua) kawasan di dalam kawasan permukiman prioritas yang akan dilakukan penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama. Pada kawasan pengembangan tahap I (pertama) ini dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000;k. Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif dalam bentuk Community Action Plan (CAP) pada kawasan prioritas. Rencana aksi program ini meliputi infrastruktur keciptakaryaan maupun komponen sektor terkait lainnya, dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional yang siap diimplementasikan pada tahun berikutnya;l. Penyusunan Rencana Teknis Terinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk komponen program penanganan prioritas di dalam kawasan yang meliputi infrastruktur keciptakaryaan;m. Penyusunan tahapan pelaksanaan dari rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman pada kawasan prioritas, yang meliputi infrastruktur keciptakaryaan maupun dan sektoral terkait lain;n. Melakukan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait di daerah;o. Menyusun materi visualisasi hasil rencana (RPKPP) yang akan digunakan untuk kebutuhan sosialisasi dalam bentuk poster dan leaflet. Materi visualisasi ini berisikan konsep, rencana, strategi dan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman baik pada kawasan prioritas maupun kawasan pengembangan tahap I (pertama);p. Melakukan kegiatan diskusi dan pembahasan sebagai berikut :

Focus Group Discussion (FGD), dilakukan untuk setiap kegiatan bersama antara Tim Ahli Konsultan dengan pemangku kepentingan kawasan dan kota, dan instansi/pihak terkait dalam menyusun dan merumuskan setiap kegiatan yang membutuhkan penyepakatan bersama. FGD ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk kegiatan berikut : Penetapan kebutuhan, bentuk dan skala prioritas penanganan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas. Penyusunan konsepsi, strategi, dan program untuk penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas terpilih. Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif dalam bentuk Community Action Plan (CAP) pada kawasan prioritas

Kolokium, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang ditujukan untuk melakukan penyamaan pencapaian dari kegiatan penyusunan RPKPP yang dilakukan di setiap kota/kabupaten. Pihak Konsultan akan mengikuti kegiatan Kolokium dan melaporkan kemajuan pencapaian kegiatan maupun hasil kesepakatan di daerah dalam penyusunan RPKP. Kolokium dilakukan pada akhir bulan ke-7 (tujuh) setelah SPMK, setelah dilakukan kegiatan penyusunan konsep, rencana, strategi dan program penanganan dan pengembangan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan pada kawasan prioritas, dan pada saat penyusunan Rencana Aksi Program. Diseminasi, dilakukan pada akhir kegiatan dan ditujukan untuk mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RPKPP, serta rencana aksi program yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan pemangku kepentingan daerah lainnya.

Diskusi Pembahasan, dilakukan untuk setiap pembahasan laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapnya. Diskusi Pembahasan dilakukan di kota tempat dilakukannya penyusunan RPKPP. Diskusi pembahasan dilakukan untuk pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara dan Laporan Akhir.

1.3.2. Ruang lingkup wilayah perencanaanRuang lingkup perencanaan RPKPP adalah kawasan prioritas yang sudah di tetapkan didalam Strategi pengembangan infrastruktur permukiman perkotaan.Kawasan Permukiman Prioritas adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan kota dan merupakan prioritas dalam pembangunan dan pengembangannya. Kawasan prioitas ditetapkan dengan kriteria : Memiliki urgenitas penanganan Memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kota Memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota Sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kota Memiliki dominasi permasalahan terkait Bidang Keciptakaryaan Memiliki dominasi penanganan melalui bidang keciptakaryaan

Dalam dokumen SPPIP yang sudah disusun pada tahun 2010 di hasilkan 2 Kawasan prioritas dari 4 usulan kawasan terpilih. Usulan kawasan terpilih meliputi Kawasan Pengembangan Permukiman Johan Pahlawan, Kawasan Pengembangan Permukiman Meureubo , Kawasan Permukiman Pusat Kota, Kawasan Permukiman Samatiga. Hasil dari kesepakatan dan pemilihan kawasan prioritas adalah Pengembangan kawasan permukiman Johan Pahlawan Pengembangan kawasan permukiman Meureubo

Halaman 1- 7