bab 1 pendahuluan

I - 1

[LAPORAN PENDAHULUAN]Penyusunan Strategi dan Model Pengembangan

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu

1.1 LATAR BELAKANG

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi

masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang). Dalam struktur ruang ini terdapat pusat-pusat berupa

kawasan perkotaan sesuai dengan skala pelayanan yang diembannya. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN), sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional

(PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu terdapat

pula istilah PKNp dan PKWp. Penetapan PKN dan PKW di Provinsi Jawa Barat mengacu

pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang terdiri dari :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Bodebek, Bandung dan Cirebon,

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Sukabumi, Palabuhanratu,

Pangandaran, Kadipaten, Cikampek-Cikopo, Tasikmalaya dan Indramayu dan

3. Sedangkan penetapan PKL, berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota

Pusat Kegiatan Wilayah sendiri memiliki pengertian kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PKW ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua

kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;

I - 2



2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;

dan/atau;

3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi

yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten;

Sementara berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat, penetapan PKW dilakukan

berdasarkan kriteria kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong

pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul

transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala beberapa kabupaten; dan fasilitas

minimum yang tersedia di PKW adalah :

Perhubungan : Pelabuhan udara, dan/atau pelabuhan laut dan/atau

terminal tipe B

Ekonomi : Pasar induk regional

Kesehatan : Rumah sakit umum tipe B

Pendidikan : Perguruan tinggi

Di Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan sebagai PKW salah satunya adalah

Indramayu dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala nasional. Kondisi

saat ini keberadaan Indramayu sebagai PKW belum menunjukkan fungsinya secara

optimal (belum memenuhi fungsi PKW sebagaimana arahan rencana tata ruang

nasional maupun provinsi dan arahan kebijakan lain diatasnya). Perkembangan yang

diharapkan terjadi belum mengarah pada skema struktur ruang yang ditetapkan dalam

RTRW Provinsi Jawa Barat, yaitu mengendalikan perkembangan PKN Kawasan

Perkotaan Bodebek dan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, serta upaya

mendorong pemantapan fungsi PKN Cirebon yang didukung upaya mendorong

pemantapan fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terutama dalam memberikan

pelayanan skala regional yang dapat mengurangi pergerakan langsung dari PKL dan

kawasan perdesaan ke PKN. Orientasi pergerakan masih sentralistis mengarah ke

Bandung sebagai Ibukota Provinsi dan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Kinerja PKW sebagai pusat-pusat pertumbuhan disetiap kawasan andalan perlu

ditingkatkan. Berdasarkan hasil kajian, keberadaan kawasan andalan belum cukup

efektif dalam pengembangan kawasan, sehingga upaya untuk mendorong sinergitas

antara pengembangan PKW perlu ditingkatkan, tidak terkecuali PKW Indramayu.

Pengembangan infrastruktur dan pelayanan yang bersifat lokal diharapkan dapat

dipenuhi oleh PKW sebagai pusat koleksi dan distribusi yang dapat melayani

kebutuhan kawasan andalan terkait. Oleh karena itu, untuk mewujudkan optimalisasi

I - 3



penetapan Indramayu sebagai PKW perlu disusun suatu strategi dan model yang harus

dilakukan dan ditempuh sehingga keberadaannya mampu menjadi titik-titik pusat

pertumbuhan yang dapat mendukung perwujudan struktur ruang Jawa Barat yang di

harapkan.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun dokumen Strategi dan Model

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu dengan tujuan

merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan kawasan perkotaan dan

perdesaan secara terpadu khususnya di PKW Indramayu untuk menunjang fungsinya

sebagai pusat kegiatan berskala regional dan dalam rangka mendukung pengembangan

KSP disekitarnya.

Sasaran yang merupakan proses pekerjaan yang harus tercapai dalam kegiatan

ini adalah :

1. Identifikasi wilayah pelayanan, wilayah perencanaan, dan kebijakan terkait

perwujudan PKW,

2. Merumuskan strategi dan rencana perwujudan PKW dan

3. Merumuskan indikasi program untuk perwujudan PKW.

1.3 LOKASI KEGIATAN

Lokasi yang menjadi fokus kajian atau wilayah perencanaan adalah PKW Indramayu

yang secara administratif berada di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Mengenai lokasi kegiatan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

I - 4



Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan

I - 5



1.4 REFERENSI HUKUM

Terdapat beberapa peraturan dan kebijakan yang terkait dengan kegiatan ini

antara lain adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang, mengatur mengenai Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri

atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN), Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW

adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi

atau beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Indramayu termasuk pada PKW II/C/1

dengan maksud Revitalisasi dan percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat

Pertumbuhan Nasional untuk pengembangan/peningkatan fungsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan

Kawasan Perkotaan, pemerintah provinsi melakukan koordinasi di bidang integrasi

perencanaan dan pengendalian pembangunan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diterangkan mengenai

batasan desa dan prinsip-prinsip terkait pembentukan desa.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan, berisi mengenai :

Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional

Pengembangan permukiman layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan

sosial;

Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW

Provinsi Jawa Barat 2009-2029, menyatakan bahwa Kabupaten Indramayu,

diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta

diarahkan untuk kegiatan utama pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis

perikanan dan kelautan, industri, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis

dan agroindustri yang merupakan bagian dari WP Ciayumajakuning.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara, dimana ruang lingkup wilayah

pengembangan Jawa Barat Bagian Utara tahun 2011-2029 terdiri atas 242 (dua

ratus empat puluh dua) kecamatan yang mencakup 10 (sepuluh) Kabupaten dan 4

I - 6



(empat) Kota, termasuk Kecamatan Indramayu, yang berada di Kabupaten

Indramayu.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW

Kabupaten Indramayu 2011-2031, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maksudnya pusat

pelayanan yang dipandang dari posisi pelayanan wilayah dalam lingkup regional

dan nasional. Perkotaan Indramayu ditetapkan sebagai PKW di Provinsi Jawa Barat

dan pada pasal 7 point 2 dinyatakan bahwa PKW atau pusat Kegiatan Wilayah di

Indramayu adalah di Kecamatan Indramayu.

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan yang harus termuat dalam pekerjaan Penyusunan Strategi dan

Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu meliputi

kegiatan teknis maupun kegiatan diskusi, yaitu :

1. Kegiatan Teknis

Yang menjadi bagian dari kegiatan teknis adalah :

Studi Literatur; yang dilakukan untuk mengkaji studi-studi berupa literatur maupun

dokumen kebijakan dan perencanaan yang terkait pekerjaan ini, minimal meliputi :

a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kebijakan ini merupakan

landasan awal dalam mengembangan model dan strategi kedepan,

b) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan,

c) RTRW Provinsi Jawa Barat,

d) RTRW Kabupaten Indramayu,

e) Peraturan perundangan yang terkait dengan perkotaan dan perdesaan dan

f) Studi terdahulu yang pernah dilakukan di wilayah kajian.

Perumusan Metode Pendekatan ; hal ini harus dilakukan untuk menentukan

metode analisis yang digunakan dalam menyusun kebijakan dan strategi

pengembangan perkotaan. Metode pendekatan minimal harus dirumuskan untuk

menentukan langkah-langkah operasional yang akan dilaksanakan dalam

penyusunan Strategi dan Model Pengembangan Kawasan Perkotaan dan

Perdesaan di PKW Indramayu.

Pengumpulan data paling sedikit meliputi :

a) Data wilayah administrasi,

b) Data fisiografis,

c) Data kependudukan,

I - 7



d) Data ekonomi dan keuangan,

e) Data ketersediaan prasarana dan sarana dasar,

f) Data penggunaan lahan,

g) Data rencana peruntukan ruang dan

h) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.

Analisis aspek-aspek kajian, yang minimal harus meliputi :

a) Analisis Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan;

b) Analisis keterkaitan sistem perkotaan PKW Indramayu dengan PKN, PKW, dan

PKL, serta KSP disekitarnya;

c) Analisis kondisi fisik, ekonomi dan sosial-budaya di PKW Indramayu;

d) Analisis potensi dan permasalahan PKW Indramayu;

e) Evaluasi kinerja PKW Indramayu; dan

f) Analisis kebutuhan untuk perwujudan fungsi PKW Indramayu.

Perumusan Konsep Perencanaan paling sedikit harus meliputi :

a) Penyusunan sistem pusat pelayanan PKW Indramayu,

b) Strategi pengembangan fasilitas dan infrastruktur PKW Indramayu serta

c) Indikasi program untuk pengembangan PKW Indramayu.

Peta kerja yang digunakan memiliki sistem koordinat geografis atau proyeksi yang

bereferensi pada Datum WGS 1984, kedalaman skala 1:25.000 atau skala lebih

besar dengan mengacu pada peta RBI dan citra satelit, merupakan data terbaru.

2. Kegiatan Diskusi

Kegiatan diskusi dilakukan secara internal untuk membahas progres tiap tahapan

pekerjaan maupun secara eksternal untuk mengkoordinasikan dan mensosialisasikan

progres kegiatan dengan perencanaan yang ada di pihak lain dalam level pemerintah

pusat, provinsi maupun kabupaten/kota bahkan dengan stakeholder non pemerintah.

Untuk lebih jelasnya kegiatan diskusi ini meliputi :

Diskusi Internal, merupakan diskusi pembahasan tahapan pekerjaan sebelum

dilakukan diskusi umum. Pada dasarnya diskusi internal dilakukan sebanyak 3 kali

untuk tiap tahapan laporan pendahuluan, antara dan akhir :

Diskusi Intern Laporan Pendahuluan, yaitu diskusi draft laporan pendahuluan

dan bahan ekspose draft laporan pendahuluan pada diskusi umum,

Diskusi Intern Laporan Antara, yaitu diskusi draft laporan antara dan bahan

ekspose draft laporan antara pada diskusi umum dan

I - 8



Diskusi Intern Laporan Akhir yaitu diskusi draft laporan akhir dan bahan

ekspose draft laporan akhir pada diskusi umum.

Namun selain itu dilakukan pula diskusi dalam arti asistensi dan konsultasi

substansi yang lebih intensif meliputi :

Diskusi/asistensi laporan pendahuluan, antara dan akhir, setelah ekspose pada

diskusi umum

Diskusi/asistensi tahap pengumpulan data

Diskusi/asistensi tahap analisis kajian

Diskusi/asistensi finalisasi laporan akhir

Diskusi Umum/Eksternal, merupakan ekspose terbuka untuk menyampaikan

progres kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta menerima

masukan, meliputi :

Diskusi laporan pendahuluan

Diskusi laporan antara

Diskusi laporan akhir

Selain diskusi internal dan eksternal, pekerjaan Penyusunan Strategi dan Model

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu ini

menuntut adanya upaya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan

stakeholder terkait dalam memenuhi prasyarat yang dibutuhkan.

Secara rinci pembagian lingkup kegiatan secara teknis dan diskusi dapat dilihat

pada Gambar 1.2 dibawah ini.

LINGKUP

Studi Literatur Perumusan Meode Pendekatan Pengumpulan Data Analisis Aspek Kajian

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RTRW Provinsi Jawa Barat

RTRW Kabupaten Indramayu

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Perkotaan

Penyelanggaraan Diskusi Koordinasi dan konsultasi

Peraturan Terkait

KEGIATAN TEKNIS

KEGIATAN DISKUSI

Studi Terdahulu/Desk Study

LINGKUP

Penentuan Metode Analisis

Penentuan langkah kerja sebagai pendekatan

§ Persiapan§ Mobiliasi Tim§ Rencana Survey§ Grand desain survey§ Perangkat Survey§ Kebutuhan Data§ Dll

LINGKUP

§ Data wilayah administrasi

§ Data geografis§ Data kependudukan§ Data Ekonomi dan

keuangan§ Data ketersediaan

prasarana dan sarana dasar

§ Data penggunaan lahan§ Peta dasar rupa bumi

dan peta tematik yang dibutuhkan;

LINGKUP

§ Analisis Deliniasi Wilayah;

§ Analisis keterkaitan sistem perkotaan;

§ Analisis kondisi fisik;

§ Analisis potensi dan masalah;

§ Analisis kebutuhan untuk fungsi PKW;

Perumusan Konsep

LINGKUP

Penyusunan Sistem Pusat Pelayanan PKW

Strategi Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur

PKW

Indikasi Program Pengembangan PKW

Penyelanggaraan Diskusi Koordinasi dan konsultasi Intern Laporan Pendahuluan Diskusi Asisten Laporan

Pendahuluan Diskusi Laporan Pendahuluan

Penyelanggaraan Diskusi Koordinasi dan konsultasi Diskusi/asistensi pengumpulan

data

Penyelanggaraan Diskusi Koordinasi dan konsultasi Diskusi/asistensi tahap

analisis kajian Diskusi/Asistensi intern

Laporan Antara; Diskusi laporan antara

Penyelanggaraan Diskusi Diskusi/asistensi intern

laporan akhir Diskusi laporan akhir Asistensi finalisasi laporan

akhir

I - 9



Gambar 1. 2 Pembagian Lingkup Kegiatan Secara Teknis dan Kegiatan Diskusi

I - 10



1.6 KELUARAN

Keluaran/output pekerjaan adalah dokumen Penyusunan Strategi dan Model

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan di PKW Indramayu yang substansinya

meliputi :

1. Delineasi wilayah pelayanan dan wilayah perencanaan PKW Indramayu

2. Evaluasi kinerja PKW Indramayu

3. Rumusan interaksi sistem perkotaan & perdesaan (sistem pusat pelayanan) PKW

Indramayu dan kebutuhan fasilitas & infrastruktur

4. Strategi, rencana dan model perwujudan PKW Indramayu

5. Indikasi program untuk perwujudan PKW Indramayu

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan pada laporan pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa bagian,

dimana materi bahasan dari masing-masing bagian tersebut akan diuraikan berikut ini :

Bab 1 Pendahuluan, berisi mengenai beberapa hal yang merupakan dasar dari

kegiatan ini yang diantaranya adalah latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran,

lokasi kegiatan, referensi hukum, lingkup kegiatan, keluaran dan sistematika

penulisan.

Bab 2 Tinjauan Teori dan Kebijakan, berisi mengenai dasar-dasar teori terkait

substansi pekerjaan dan landasan hukum/kebijakan terkait substansi pekerjaan.

Bab 3 Gambaran Umum Wilayah, berisi mengenai uraian profil wilayah Kabupaten

Indramayu meliputi letak geografis dan administrasi, demografi/kependudukan,

sosial budaya, ekonomi dan isu strategis terkait PKW Indramayu.

Bab 4 Pendekatan dan Metodologi, berisi mengenai pendekatan pekerjaan secara

teknis, serta pemilihan metodologi yang diterapkan oleh konsultan untuk dapat

menyelesaikan pekerjaan ini.

Bab 5 Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan, bagian ini menjelaskan mengenai tahap

pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan organisasi pelaksanaan pekerjaan.

I - 11



Contents1.1 LATAR BELAKANG.................................................................................................11.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN........................................................................31.3 LOKASI KEGIATAN.................................................................................................31.4 REFERENSI HUKUM...............................................................................................51.5 LINGKUP KEGIATAN..............................................................................................61.6 KELUARAN...........................................................................................................101.7 SISTEMATIKA PENULISAN...................................................................................10

Gambar 1. 1 Lingkup Wilayah Perencanaan....................................................................4Gambar 1. 2 Pembagian Lingkup Kegiatan Secara Teknis dan Kegiatan Diskusi..............9

bab 1 pendahuluan

Documents