bab 1. pendahuluan laporan_minapolitan

Laporan Akhir

Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kambitin

BAB 1PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang

undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeri

Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadilah perubahan gradual dalam konsep pembangunan

nasional. Perubahan paradigma pembangunan ini setidaknya terlihat dari aspek

perencanaan, aspek pengelolaan sumber daya, dan aspek kelembagaannya. Dalam aspek

perencanaan, telah terjadi perubahan pendekatan dari top

berarti bahwa pembangunan nasional harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan

keputusan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dan memanfaatkan potensi

sumber daya secara optimal. Dengan demikian, daerah akan memutuskan pola dan bentuk

kawasan yang akan dikembangkan dengan produk unggulan potensi daerah dalam

mendukung pembangunan ekonomi dae

Perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik tersebut di

atas, akan memberikan impli

sumber dana untuk membiayai pembangunan daerahnya. Peran Pemerintah Pusat yang

semula bersifat sektoral secara bertahap beralih ke Pemerin

Kabupaten/Kota, sehingga kelembagaan

semakin penting dan diakui keberadaannya.

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khu

terkait dengan pengembangan perikanan dalam

Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kambitin

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang No. 32/2004 tentang

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang


Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeri




n, telah terjadi perubahan pendekatan dari top-down menjadi bottom



ksanaan pembangunan dengan menggunakan dan memanfaatkan potensi



mendukung pembangunan ekonomi daerah.


atas, akan memberikan implikasi bahwa Pemerintah Daerah harus mampu mengelola


at sektoral secara bertahap beralih ke Pemerintah Daerah, khususnya

Kota, sehingga kelembagaan lokal dalam pembangunan ekonomi daerah akan

semakin penting dan diakui keberadaannya.

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khu

an pengembangan perikanan dalam arti luas maka diupayakan suatu

PENDAHULUAN

BAB 1 - 1

dang No. 25/2004 tentang Sistem

undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan

Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-


Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah




down menjadi bottom-up. Hal ini



ksanaan pembangunan dengan menggunakan dan memanfaatkan potensi




s mampu mengelola


tah Daerah, khususnya

dalam pembangunan ekonomi daerah akan

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada khususnya yang

arti luas maka diupayakan suatu

PENDAHULUAN

Laporan Akhir

Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan KambitinBAB 1 - 2

pendekatan melalui produk yaitu perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya

(Minapolitan). Konsepsi mengenai pengembangan kawasan perikanan budidaya dalam

penataan ruang lebih diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata

ruang suatu wilayah perikanan, khususnya kawasan sentra produksi perikanan nasional dan

daerah. Perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) merupakan

suatu upaya untuk memanfaatkan lahan / potensi yang ada dalarn mengatasi permasalahan

yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang perikanan dipedesaan. Pengelolaan

ruang perikanan budidaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang

diperuntukkan bagi kegiatan perikanan dan usaha-usaha berbasis perikanan lainnya dalarn

skala nasional, sedangkan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan nasional

dan daerah.

Perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya (minapolitan) merupakan

suatu upaya untuk memanfaatkan lahan/potensi yang ada dalam mengatasi permasalahan

yang dihadapi dalam pengelolaan dan penataan ruang perikanan dipedesaan. Pengelolaan

ruang perikanan budidaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang

diperuntukkan bagi kegiatan perikanan dan usaha-usaha berbasis perikanan lainnya dalam

skala nasional, sedangkan pengelolaan ruang kawasan sentra produksi perikanan nasional

dan daerah merupakan arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang bagi peruntukan

perikanan secara umum.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

1.2.1. Tujuan

1. Sebagai kerangka dasar di bidang penataan ruang untuk pengembangan kawasan

perikanan budidaya (Minapolitan);

2. Sebagai suatu alat bantu untuk memperkuat dalam penyusunan kebijakan

pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya;

3. Sebagai alat bantu dalam mengidentiflkasi keterkaitan kawasan sentra perikanan

budidaya dengan sistem desa-kota (urban-rural linkages) yang mempunyai hubungan

timbal balik yang dinamis, sistem permukiman yang memiliki aksesibilitas ke pusat-

pusat pelayanan, sistem jaringan infrastruktur dan sistem jaringan pemasaran

(outlet);

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


4. Tersusunnya struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan sentra perikanan

budidaya

1.2.2. Sasaran

1. Berkembangnya kawasan perikanan budidaya

2. Terumuskannya kebijakan perencanaan tata ruang kawasan sentra perikanan

budidaya;

3. Tersusunnya konsep perencanaan ruang kawasan sentra perikanan budidaya

yang diwujudkan dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan

Minapolitan;

4. Tersusunnya kerangka dasar dalam penyusunan sistem jaringan infrastuktur yang

mendukung pengembangan kawasan sentra perikanan budidaya.

1.3. Pedoman Umum Kawasan Minapolitan

Konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keanekaragarnan fisik dan

ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sarna lain secara

fungsional dalarn mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Kawasan sentra perikanan budidaya (minapolitan) merupakan kota

perikanan yang tumbuh clan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis

serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan perikanan

di wilayah sekitarnya.

Kawasan sentra perikanan terdiri dari kota perikanan dan desa-desa sentra produksi

perikanan yang ada disekitarnya dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan

administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi

kawasan yang ada. Pengelolaan ruang diartikan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian,

pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan

sentra perikanan.

Program pengembangan kawasan sentra perikanan adalah pembangunan ekonomi

berbasis perikanan yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang

ada, utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan

terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


perikanan yang terdapat di daerah pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan

pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban-rural

linkages), dan menyeluruh hubungan yang bersifat timbal balik yang dinamis.

Adapun kriteria yang dijadikan acuan dalam perencanaan pengembangan kawasan

perikanan budidaya (Minapolitan) adalah:

1.3.1. Kriteria Umum:

Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang

sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan tetap memperhatikan aspek

kelestarian lingkungan hidup

Wilayah yang susdah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi

geografis dilarah untuk dialih fungsikan

Kagiatan Perikanan skala besar atau intensif harus memiliki Amdal

Kegiatan perikanan skala besar harus diupayakan menyerap tenaga kerja

setempat

Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian

lahan dan RTRW

1.3.2. Kriteria Khusus

Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakkan pertumbuhan daerah

Memiliki sector unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sector lain

dalam kawasan itu sendiri maupun kawasan sekitarnya

Memiliki keterkaitan ke depan (daerah pemasaran produk-produk yang

dihasilkan) maupun ke belakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan

beberapa daerah pendukung

Memiliki kemampuan untuk memelihara sumberdaya alam sehingga dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan

secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat

Memilki luasan areal budidaya eksisting minimal 200 Ha

Lebih Ianjut, selain tujuan-tujuan tersebut diatas, dipandang dari segi kepentingan daerah,

pengembangan kawasan dapat diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi

serta sosial masyarakat pedesaan;

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan yang memiliki

tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan;

c. Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan kawasan;

d. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan

pendapatan Negara serta pendapatan masyarakat;

e. Mendorong clan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan

serta kemandirian daerah.

Suatu kawasan sentra perikanan budidaya yang sudah berkembang harus nmemiliki

ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan

perikanan budidaya dalam suatu sistem yang utuh dan terintegrasi mulai dari:

a. Subsistem minabisnis hulu (up stream minabusiness) yang mencakup: penelitian

dan pengembangan, sarana perikanan, pemodalan, dan lain-lain;

b. Subsistem usaha perikanan budidaya (on farm minabusiness) yang mencakup

usaha: pembenihan ikan, pembesaran ikan daD penyediaan sarana perikanan

budidaya;

c. Subsistem minabinis hilir (down stream minabusiness) yang meliputi: industri-

industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan

ekspor,

d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi minabisnis)

seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, penyuluhan,

infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

2. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang bersifat timbale

batik dan saling membutuhkan, dimana kawasan perikanan budidaya di pedesaan

mengembangkan usaha budi daya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off

farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan

minabisnis seperti penyediaan sarana perikanan antara lain: modal, teknologi, informasi,

peralatan perikanan dan lain sebagainya;

3. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan

perikanan budidaya, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) produk

perikanan, perdagangan hasil-hasil perikanan (termasuk perdagangan untuk kegiatan

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


ekspor), perdagangan minabisnis hulu (sarana perikanan dan permodalan), minawisata

dan jasa pelayanan;

4. Infrastruktur yang ada dikawasan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.

DESA KOTA KECIL KOTA BESAR/OUTLET

Gambar 1.1. Kedudukan Kawasan Minapolitan Dalam Keterkaitan Kota - Desa - Pasar

Gambar 1.2. Sketsa Kawasan Minapolitan

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


1.4. Konsep Penataan Ruang Kawasan Minapolitan berbasis Manusia Petani SebagaiSentrum

Tata Ruang Minapolitan hendaknya justru menyambung dan memperkuat jalinan-

jalinan yang telah terbentuk. Tatanan baru harus memperkuat dan mengembangkan

kebanggan lokal yang telah dimiliki. Esensinya adalah bagaimana membawa agenda

urbanism ke wilayah pikir dan fisik ruang perdesaan, terdapat 8 proposisi dalam rumusan

minapolitan ;

a. Merubah daerah pedesaan dengan memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota

b. Memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desa, sehingga

terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas, atau agropolitan

disctrict.

c. Memperkecil keretakan sosial (social dislocation) dalam proses pembangunan,

memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan

pribadi dan sosial dalam membangun suatu masyarakat baru.

d. Memadukan kegiatan-kegiatan perikanan dan non perikanan didalam lingkungan

masyarakat yang sama dalam kerangka memperbanyak kesempatan kerja yang

produktif

e. Pengembangan sumberdaya manusia dan alam untuk peningkatan hasil perikanan,

pengendalian tata air, pekerjaan umum, jasa-jasa, dan industri yang berkaitan dengan

perikanan.

f. Merangkai minapolitan district menjadi jaringan regional.

g. Menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang mampu memberikan wewenang

kepada minapolitan district untuk mengambil keputusannya sendiri.

h. Menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun minapolitan.

Pilihan atas model pola dan struktur ruang kawasan minaapolitan yang telah digambarkan

diatas tentu akan membawa konsekuensi pentingnya menegakkan salah satu pola dan

struktur ruang yang ditawarkan tersebut, eksistensi agropolitan juga memerlukan tatanan-

tatanan lain yang diperlukan untuk menyangga atau mendukung pola dan struktur ruang

yang dimaksud.

1) Tata Sosial Minapolitan, yang pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada tata

sosial masyarakat petani lokal saat ini agar tidak tergeser kelak kemudian hari oleh aktor-

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


aktor yang berasal dari luar region. Tata sosial ini juga berkaitan erat dengan tata

kepemilikan lahan pertanian/ perikanan, tata produksi, dan tata pemasaran. Tata

agropolitan hendaknya tidak menciptakan tata sosial baru yang asik bagi masyarakat

lokal, sehingga membuka kemungkinan terpentalnya masyarakat lokal dari wilayahnya

sendiri.

2) Tata Ekonomi Minapolitan, memberikan perlindungan dan ketentuan mengenai skala

ekonomi dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang harus dikembangkan, yang boleh

dikembangakan, dan yang tidak boleh dikembangkan (agar tata ekonomi masyarakat

lokal tidak rusak).

3) Tata Fisik - Spasial Minapolitan, merupakan upaya penguatan dan pengembangan tata

ruang dan infrastruktur yang diperlukan untuk menganyam serta memperkuat tata

sosial, tata ekonomi, dan tata sumberdaya pertanian/ perikanan yang ada. Tatanan

ruang dan fisik ini juga berkaitan dengan tata kepemilikan lahan pertanian dan

mekanisme pengawasan pembangunan.

4) Tata Sumberdaya Pertanian / Perikanan Agropolitan/ Minapolitan, memberikan

ketentuan dan perlindungan mengenai sebaran ruang dari tiap-tiap komoditas

pertanian/ perikanan serta ketentuan teknis-ekologis yang disyaratkan.

5) Tata Institusi Minapolitan, memberikan perlindungan dan ketentuan mengenai

penguatan-penguatan mekanisme hubungan institusional (horisontal dan vertikal) antara

lembaga-lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pemerintah, dan

para pemanku kepentingan yang lain, dengan fokus perhatian pada tata kegiatan

agropolitan (tata produksi-tata pemasaran) yang berpihak dan mengarah pada

perlindungan dan penguatan petani lokal.

Sebagai konsep yang lahir dari rahim paradigma utopian planning, minapolitan memang

justru menuntut adanya peran pemerintah yang kuat untuk melindungi eksistensinya. Tanpa

adanya perlindungan dari pemerintah (terutama menyangkut aspek development control

dan penguatan teritorial-based identities), eksistensi wilayah minapolitan sulit untuk

ditegakkan, bertahan dan berlanjut.

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


1.5. Tahapan Penyusunan Master Plan Kawasan Minapolitan Budidaya Perikanan

Proses dan Mekanisme penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perikanan

meliputi tahapan- tahapan berikut:

1.5.1. Inventarisasi

Inventarisasi dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan perikanan

budidaya (minapolitan) terdiri dari 3 kegiatan;

a. Persiapan

Dalam tahapan persiapan dilakukan beberapa kegiatan yang akan menunjang kelancaran

penyusunan rencana kawasan perikanan budidaya, yaitu :

1. Menyusun kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR) termasuk di dalamnya

agenda pelaksanaan dan tenaga ahli yang diperlukan;

2. Membentuk tim pelaksanayang terdiri dari tim pengarah, tim teknis dan tim supervisi;

3. Menyiapkan kelengkapan administrasi;

4. Menyiapkan pengadaan jasa konsultansi;

5. Menyusun program kerja dan tim ahli apabila akan dilakukan secara swakelola;

6. Persiapan teknis, antara lain meliputi perumusan substansi secara garis besar,

penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan metode pendekatan dan peralatan

yang diperlukan;

7. Perkiraan biaya penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan.

b. Penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana pengembangan kawasan merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota dalam hat pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan dimana kegiatan

ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan yang memiliki peruntukan sebagai kawasan

budidaya:

1. Kelengkapan data;

2. Metodologi yang digunakan;

3. Kelengkapan isi rencana dan peta rencana;

4. Tinjauan terhadap pemanfaatan rencana;

5. Tinjauan pengendalian;

6. Kelembagaan;

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


7. Aspek legalitas;

8. Prosespenyusunan rencana.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan

kecenderungan perkembangannya. Data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah secara

umum mencakup:

1. Data dan peta kebijaksanaan pembangunan;

2. Data dan peta kondisi social ekonomi;

3. Data dan peta sumber daya alarn;

4. Data sumber daya manusia;

5. Data dan peta infrastruktur;

6. Data danpeta penggunaan lahan;

7. Data pembiayaan pembangunan;

8. Data kelembagaan

1.5.2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya

terbagi ke dalam 3 tahapan yaitu:

a. Analisis

Pembangunan Kawasan tidak lain adalah usaha untuk mengembangkan dan

meningkatkan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (economic

system), manusia atau masyarakat (social system), dan lingkungan hidup beserta sumber

daya alam (ecosystem) yang ada didalarnnya. Kawasan menurut Tom Edward MN (1999)

adalah unit geografis dengan batas-batas tertentu yang bagian-bagiannya saling tergantung

satu saran lain secara fungsional yang dikembangkan dalarn bentuk pembangunan ekonomi,

sosial, budaya, maupun hankarn secara berimbang dan berkesinambungan.

Analisis dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta

hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan

kebijaksanaan pembangunan wilayah yang ada. Analisis yang dilakukan meliputi analisis

terhadap kondisi sekarang dan kecenderungan di masa depan dengan menggunakan data

dan informasi yang telah dikumpulkan. Aspek -aspek yang dianalisis meliputi:

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


1. Analisis kebijakan clan strategi pengembangan kabupaten kota;

2. Analisis regional;

3. Analisis ekonomi clan sektor unggulan;

4. Analisis sumber daya alarn;

5. Analisis sumber daya manusia;

6. Analisis infrastruktur;

7. Analisis penggunaan lahan;

8. Analisis pembiayaan pembangunan;

9. Analisis kelembagaan.

b. Perumusan Konsep Pengembangan Kawasan

Perumusan konsep pengembangan kawasan perikanan budidaya diawali dengan

identifikasi potensi dan masalah pembangunan. Identifikasi potensi clan masalah

pemanfaatan ruang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang namunjuga

potensi clan masalah yang akan terjadi di masa depan. Identifikasi dari potensi clan masalah

tersebut membutuhkan terjalinnya komunikasi antara perencana dengan masyarakat yang

akan dipengaruhi oleh rencana.

Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan pemanfaatan ruang kawasan

perikanan. Tujuan dan sasaran perencanaan tata ruang harus mencerminkan visi dari

masyarakat setempat. Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi dan kebijakan tata ruang.

Rumusan konsep rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya yang dilengkapi

peta-peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:10.000 mencakup:

1. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang;

2. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung clan Kawasan Budidaya;

3. Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan,

dan Pengelolaan Lingkungan;

4. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, dan Sumber daya alarn Lainnya;

5. Rencana Sistem Kegiatan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


c. Kelembagaan

Bentuk-bentuk kelembagaan yang terlibat dalam proses penyusunan rencana

pengembangan kawasan perikanan dapat berbeda antara satu kawasan dengan kawasan

lainnya sesuai dengan ciri, kondisi, dan kebutuhan Kawasan serta seiring dengan penerapan

Otonomi Daerah. Walaupun demikian, kelembagaan penataan ruang yang melibatkan

berbagai pihak tersebut secara umum dapat dikelompokkan sebagai lembaga formal

pemerintahan, lembaga fungsional, dan organisasi kemasyarakatan.

1. Lembaga Formal Pemerintahan Unit yang diberikan tanggung jawab utama atas penataan

ruang di daerah pada umumnya adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bupati yang biasanya

berada di Bappeda, Dinas yang menanggani Perikanan, Dinas PU/Kimpraswil atau Dinas

Tata Ruang.

2. Lembaga Fungsional Dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan, perlu dibentuk

tim adhoc yang mempunyai tugas memberikan araban terhadap pihak yang menyusun

rencana pengembangan kawasan clan sekaligus sebagai penanggungjawab substansi

rencana. Tim ini umumnya melibatkan unsur-unsur dari pemerintah yang terdiri Bappeda,

Dinas PU / Kimpraswil / Tata Ruang, BPN, BKPMD, perguruan tinggi, dan instansi terkait

lainnya.

3. Peran Serta Masyarakat Dalam proses penyusunan rencana pengembangan kawasan

sentra perikanan budidaya, peran serta masyarakat harus terlibat dalam seluruh proses

dimulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pengesahan. Untuk itu, Pemerintah

KabupatenjKota harus selalu mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap

tahapan penyusunan rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya

(Minapolitan).

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


1.5.3. Finalisasi

Finalisasi Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan Kambitin terdiri dari 3

kegiatan yaitu:

1. Legalisasi Rencana Pengembangan Kawasan

Penetapan rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) oleh

Kepala Daerah. Langkah awal dari proses penetapan rencana pengembangan kawasan

perikanan dimulai dengan mempresentasikan konsep akhir masterplan pengembangan

kawasan minapolitan oleh tim penyusun untuk dibahas sebagai ketetapan Kepala Daerah.

Selanjutnya, konsep rencana tata ruang yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai suatu

Ketetapan Kepala Daerah:

2. Pelaporan

Pelaporan penyusunan rencana pengembangan kawasan perikanan secara bertahap

terdiri dari:

a. Laporan Pendahuluan;

b. Laporan Antara (Draft Akhir);

c. Laporan Akhir Pengembangan Kawasan Minapolitan Kambitin

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR MASTERPLAN PENGEMBANGAN MINAPOLTAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar dan penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan atau adanya

pekerjaan ini, meliputi :

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Dan Sasaran

1.3. Pedoman Umum Kawasan Minapolitan

1.4. Konsep Penataan Ruang Kawasan Minapolitan Berbasis Manusia Petani Sebagai

Sentrum

BAB 2 GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAN KAWASAN PENGEMBANGAN

Bab ini memberikan penjelasan ringkas mengenai wilayah Kabupaten dan perencanaan

Pengembangan Kawasan, yang meliputi :

2.1. Kabupaten Tabalong

2.2. Kawasan Pengembangan Wilayah Minapolitan Kambitin

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


BAB 3 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

KAMBITIN

Bab ini menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan wilayah dan

pengembangan kawasan Minapolitan, meliputi :

3.1. Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tabalong

3.2. Strategi Pembangunan Daerah

3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

3.4. Arahan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

3.5. Rencana Pengembangan Buntago

3.6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong

3.7. Kebijakan Bidang Perikanan

3.8. Kebijakan Bidang Pengairan

BAB 4 GAMBARAN PENGEMBANGAN KOMODITAS DAN SEKTOR UNGGULAN

Bab ini menjelaskan komoditas dan sektor unggulan di wilayah kawasan pengembangan

Minapolitan Kambitin, yang meliputi :

4.1. Kegiatan Budidaya Perikanan

4.2. Kegiatan Mina Padi Dan Mina Unggas

4.3. Kegiatan Sektor Ikutan

4.4. Agribisnis

BAB 5 PERMINTAAN DAN PASAR KOMODITAS

Bab ini menjelaskan permintaan konsumen dan rantai pemasaran komoditas perikanan di

wilayah Kabupaten Tabalong dan khususnya wilayah Kambitin.

BAB 6 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bab ini menjelaskan perencanaan pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung

peningkatan pengembangan kawasan Minapolitan Kambitin, meliputi :

6.1. SumberDaya Manusia

6.2. Peningkatan SDM Bidang Pembenihan

6.3. Teknologi Budidaya

6.4. Teknologi Penyediaan Pakan

6.5. Manajemen Usaha Dan Pemasaran

BAB 7 STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG KAWASAN

PENDAHULUAN

Laporan Akhir


Bab ini menjelaskan strategi pengembangan wilayah dan pemetaan kawasan untuk tata

ruang wilayah pengembangan kawasan Minapolitan Kambitin, meliputi :

7.1. Sistem Pusat Kegiatan Kawasan

7.2. Sistem Zonasi Pengembangan Kawasan Lindung Dan Budidaya

7.3. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan

7.4. Arahan Pemanfaatan Lahan Budidaya

7.5. Pengelolaan Dan Pemanfaatan SumberDaya Air

BAB 8 INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA SARANA KAWASAN

Bab ini menjelaskan perencanaan pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan

prasarana sarana kawasan pengembangan Minapolitan Kambitin, meliputi :

8.1. Jaringan dan Asessibilitas

8.2. Ketersediaan Air Baku

8.3. Prasarana Dan Sarana Agribisnis

BAB 9 PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN

Bab ini menjelaskan bagaimana cara peningkatan kawasan perikanan dengan melibatkan

unsur pembiayaan dalam hal ini Bank dan penguatan kelembagaan antara petani dan

pemerintah dan unsur swasta.

bab 1. pendahuluan laporan_minapolitan

Documents