63

BAB III

ISU DAN PERMASALAHAN

KECAMATAN PRACIMANTORO

DAN PARANGGUPITO

3.1. Aspek Keruangan

Masalah-masalah yang ada di aspek keruangan pada Kecamatan Pracimantoro dan

Kecamatan Paranggupito antara lain:

1. Aksesibilitas buruk

Hubungan antara pedesaan di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito terhadap

Perkotaan Pracimantoro adalah erat dan saling ketergantungan. Namun, hal yang cukup

menjadi kendala untuk kelancaran aksesibilitas antara pedesaan dengan pusat Kota

Pracimantoro adalah prasarana jalan dan ketersediaan angkutan yang masih kurang baik

dalam menampung mobilitas di tiap desa menuju ke Kota Pracimantoro. Hal tersebut

berdampak pada terhambatnya kemajuan warga, seperti terhambatnya warga dalam

menjual hasil pertanian dan kerajinan,serta terhambatnya dalam menjangkau lokasi

pendidikan dan kesehatan.

2. Kesulitan air bersih

Sebagian besar desa di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito mempunyai jenis

tanah miosen batu gamping seperti yang telah disebutkan di dalam gambaran umum pada

bab II. Hal ini berdampak pada kondisi air bersih yang sulit didapatkan secara langsung

dengan membuat sumur galian. Oleh karena itu, maka air bersih harus didapatkan dengan

cara lain seperti pengadaan PAMSIMAS. Namun pelayanan ini belum mencakup seluruh

wilayah sehingga masih banyak beberapa daerah di Kecamatan Pracimantoro dan

Paranggupito yang mengalami kesulitan air bersih dan bahkan kekeringan.

Berdasarkan peta, dapat diketahui bahwa seluruh desa di Kecamatan Paranggupito

mengalami kesulitan air bersih. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat sumber mata air

di kecamatan tersebut.

3. Hanya terdapat satu pusat permukiman di kedua kecamatan

Berdasarkan hasil survei dan analisis, pusat permukiman di Kecamatan Pracimantoro

dan Paranggupito hanya ada satu yaitu di Kota Pracimantoro. Kota Pracimantoro

64

merupakan ibukota di Kecamatan Pracimantoro yang merupakan satu-satunya perkotaan di

Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito. Untuk Kecamatan Paranggupito, konsentrasi

penduduk berada di Desa Ketos karena di desa ini terdapat Pasar Ketos yang buka dua

kali seminggu. Jangkauan pelayanan dari pasar ini adalah melayani Kecamatan

Pracimantoro dan Wonosari DIY.

Desa Ketos memang merupakan pusat konsentrasi permukiman di Kecamatan

Paranggupito. Tetapi, daerah induk layanan tetap dipegang oleh Kota Pracimantoro.

Namun, pusat permukiman di Kota Pracimantoro belum mempunyai buffer yang menjangkau

hingga Kecamatan Paranggupito, sehingga seluruh desa di Kecamatan Paranggupito belum

dapat terlayani oleh Kota Pracimantoro. Kota Pracimantoro memiliki luas 749,2 Ha dan

pada tahun 2011 jumlah penduduknya 8.626 jiwa dengan kepadatan penduduk Kota

Pracimantoro adalah 11-12 jiwa per km2.

Pusat permukiman yang ada di Kota Pracimantoro mempunyai jangkauan sejauh 15

km. Dengan jangkauan tersebut, terdapat 11 desa yang terlayani secara penuh dan 6 desa

yang terlayani sebagian di Kecamatan Pracimantoro. Desa yang terlayani secara penuh

yakni Desa Pracimantoro, Sedayu, Lebak, Trukan, Tubokarto, Banaran, Jimbar, Sambiroto,

Watangrejo, Gedong, Gebangharjo dan Wonodadi. Sedangkan 6 desa yang terlayani

sebagian adalah Desa Ginggang, Suci, Gambirmanis, Petirsari, Sumberagung dan Joho.

3.2 Aspek Sosial Ekonomi

Permasalahan sosial ekonomi yang ada di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito

adalah masalah kemiskinan dan jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan

jumlah pencari kerja.

1. Kemiskinan

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito bermata

pencaharian sebagai buruh tani. Hal ini berdampak pada penghasilan yang tidak menentu,

tergantung pada hasil panen yang diperoleh. Rata-rata penghasilan petani tiap bulannya

hanya sekitar Rp 400.000,00 sehingga dapat digolongkan sebagai penghasilan rendah. Dari

penghasilan yang rendah tersebut, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pracimantoro

dan Paranggupito termasuk dalam ketegori miskin.

Desa dengan jumlah warga miskin tertinggi di Kecamatan Pracimantoro adalah Desa

Wonodadi, Gambirmanis dan Petirsari. Dari hasil wawancara dengan warga, dapat

disimpulkan bahwa kemiskinan di ketiga desa tersebut dikarenakan oleh sulitnya distribusi

65

hasil pertanian ke Pasar Pracimantoro. Dampaknya, banyak hasil pertanian yang hanya

bisa dimanfaatkan sendiri oleh warga setempat. Sedangkan desa dengan jumlah warga

miskin terbanyak di Kecamatan Paranggupito adalah Desa Gendayakan dan Gunturharjo.

Permasalahan yang menyebabkan kondisi seperti itu hampir sama yaitu sulitnya distribusi

hasil pertanian ke pasar yang ada di Ketos maupun Pracimantoro.

2. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang

Lapangan kerja yang tersedia di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito

kebanyakan ada di bidang pertanian. Akan tetapi, pekerjaan di bidang pertanian tersebut

tidak menjanjikan penghasilan yang cukup baik. Selain itu, kebanyakan lahan pertanian di

kedua kecamatan dimiliki oleh perorangan dan lahan yang dimiliki tiap orangnya tidak

begitu luas, sehingga buruh tani yang dibutuhkan pun tidak begitu banyak.

3.3 Aspek Kelembagaan

Terdapat dua jenis organisasi dan lembaga yang ada di Kecamatan Pracimantoro dan

Paranggupito yaitu organisasi/lembaga pemerintah dan non pemerintah. Lembaga/organisasi

pemerintah yang aktif di kedua kecamatan adalah pemerintah kecamatan, Bapepam, PNPM dan

PKK. Sedangkan organisasi dan lembaga non pemerintah berupa Dasawisma, koperasi, majelis

taklim, BKAM (Badan Koordinasi Antar Masjid), BKL (Badan Koordinasi Lansia), Gapoktan,

PAMSIMAS dan paguyuban ojek.

Masing-masing organisasi/lembaga tersebut memiliki peran sesuai dengan bidangnya.

Meskipun begitu, semua organisasi/lembaga harus memiliki koordinasi yang baik agar bisa

berjalan bersama dan saling mendukung satu sama lain. Koordinasi yang baik juga perlu

dilakukan untuk mencegah adanya ketidaksinkronan atau perselisihan antara organisasi/lembaga

yang satu dengan yang lainnya.

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh organisasi/lembaga yang ada di

Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito. Masalah pertama adalah rendahnya kualitas

sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Hal ini terlihat terutama di kantor desa yang

merupakan organisasi pemerintah. Sebagian besar pegawai di kantor desa hanya

merupakan lulusan SMP atau SMA. Bahkan terdapat beberapa pegawai kantor kelurahan

yang hanya lulusan SD. Untuk pegawai kantor yang lulusan S1 hanya sedikit. Rendahnya

pendidikan pegawai akan berdampak pada kinerja organisasi pemerintahan tersebut.

66

2. Pegawai kantor tidak memahami tugas yang harus dilakukan

Kualitas SDM yang rendah mengakibatkan timbulnya masalah kedua yakni pegawai

kantor tidak memahami tugas yang harus dilakukan. Beberapa kantor desa yang ada di

Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito hanya beroperasi kurang lebih dua atau tiga

jam yaitu buka pada pukul 08.00 dan tutup antara pukul 10.00-11.00.

Jam operasi yang singkat disebabkan karena pegawai kantor tidak mengerti tugas

yang harus dilakukan dan sedikit orang yang mendatangi kantor desa untuk mengurus

berbagai hal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pegawai di kantor desa kurang

memahami tugas dan kurang peka terhadap kondisi wilayah pemerintahannya. Padahal,

banyak masalah yang harus diselesaikan.

3. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Masalah selanjutnya yang dihadapi lembaga/organisasi yang ada di Kecamatan

Pracimantoro dan Paranggupito adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terutama

antara lembaga pemerintah dan non pemerintah. Kurangnya koordinasi tersebut

menyebabkan antar lembaga/organisasi tidak dapat saling mendukung satu sama lain dan

menimbulkan potensi terjadinya ketidaksinkronan antara lembaga satu dengan yang

lainnya.

3.4 Matriks Hubungan Antar Isu

Isu atau masalah yang ada di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito adalah

masalah/isu pada aspek keruangan, aspek sosial ekonomi dan aspek budaya. Dari semua masalah

tersebut tentunya terdapat beberapa masalah yang menjadi prioritas dan harus segera untuk

diatasi. Untuk mendapatkan masalah yang menjadi prioritas, dibuat matriks hubungan antar isu.

Matriks tersebut berisi mengenai hubungan antar masalah yang ada di masing-masing aspek.

Masalah yang ada yakni:

1. Aspek keruangan

a. Aksesibilitas buruk (K1);

b. Kesulitan air bersih (K2); dan

c. Hanya terdapat satu pusat pemukiman di Kecamatan Pracimantoro dan Paranggupito

(K3).

2. Aspek sosial ekonomi

a. Kemiskinan (SE1); dan

b. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja (SE2).

67

3. Aspek kelembagaan

a. Kualitas SDM rendah (L1);

b. Tidak mengerti tugas yang harus dilaksanakan (L2); dan

c. Kurangnya koordinasi antara organisasi non formal dengan pusat (L3).

Dalam mengisi setiap sel dalam matriks, apabila kedua masalah mempunyai hubungan

erat maka diberi nilai 3. Apabila kedua masalah mempunyai hubungan tidak erat maka diberi nilai

2. Apabila kedua masalah tidak mempunyai hubungan maka diberi nilai 1. Tabel matriks hubungan

antar isu dapat dilihat pada tabel III.1.

Setelah dibuat hubungan antar masalah, untuk mengetahui masalah yang menjadi

prioritas adalah dengan menjumlahkan angka hubungan per kolom. Masing-masing aspek yakni

aspek keruangan, aspek sosial ekonomi dan aspek kelembagaan diambil satu masalah dengan

jumlah angka hubungan terbesar yang berarti bahwa masalah tersebut memiliki banyak

keterkaitan dengan masalah yang lain.

Berdasarkan hasil penjumlahan, ketiga masalah yang menjadi prioritas adalah:

1. Aspek keruangan yakni aksesibilitas buruk;

2. Aspek sosial ekonomi yakni jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan

jumlah pencari kerja; dan

3. Aspek kelembagaan yakni kualitas SDM rendah.

68

Tabel III.1

Matriks Hubungan Antar Isu

ASPEK

KERUANGAN SOSIAL EKONOMI KELEMBAGAAN

K1 K2 K3 SE1 SE2 L1 L2 L3

KERUANGAN K1

1 3 3 2 2 1 1

K2 1

1 1 1 1 1 1

K3 3 1

2 3 1 1 2

SOSIA

L

EKONOMI SE1 3 1 2

3 3 2 2

SE2 3 1 3 3

3 2 2

KELEMBAGAAN L1 2 1 1 3 3

3 3

L2 1 1 1 1 2 3

3

L3 1 1 1 2 2 3 3

Jumlah 14 21 16 13 12 12 15 14

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 4B, 2013